Xcloud.id

Kementrian Lembaga: ASN

  • Reformasi Birokrasi di Jabar! Jeje Janjikan Perbaiki Tunjangan ASN

    Reformasi Birokrasi di Jabar! Jeje Janjikan Perbaiki Tunjangan ASN

    BANDUNG – Reformasi birokrasi menjadi salah satu tema utama yang diangkat dalam Debat Publik Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat (Jabar) 2024 di Graha Sanusi, Universitas Padjadjaran, Kota Bandung, Senin, 11 November 2024 malam.

    Calon Gubernur nomor urut 2, Jeje Wiradinata berpendapat, bahwa refomrasi birokrasi yang selama ini digombor-gemborkan belum membuahkan hasil sesuai harapan masyarakat.

    “Hal tersebut tentu menjadi persoalan hingga saat ini. Kita selalu menggembor-gemborkan reformasi birokrasi. Tetapi ketimpangan, pelayanan dan lain-lain tetap menjadi kendala,” ujar Jeje saat debat berlangsung, Senin lalu.

    Bupati Pangandaran dua periode itu menjelaskan, perubahan birokrasi sesungguhnya adalah mengembalikan fundamental Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai pelayan masyarakat.

    “Jadi, hal itu sangat erat hubungannya dengan kepentingan masyarakat, sehingga akses layanan masyarakat menjadi mudah dan kesejahteraan masyarakat akan terpenuhi dengan baik,” kata Jeje.

    Untuk merealisasikannya, Jeje menyebutkan, ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh pimpinan daerah.  Di antaranya, harus ada perbaikan tunjangan terhadap ASN serta sistem layanan masyarakat berbasis tegnologi.

    “Sistem pelayanan yang tidak perlu ketemu satu sama lain, tapi menggunakan teknologi sehingga apapun yang terjadi, tidak akan terjadi. Itu kuncinya adalah leadership (kepemimpinan),” pungkasnya.

    Reformasi birokrasi merupakan upaya pemerintah untuk melakukan perubahan mendasar pada sistem penyelenggaraan pemerintahan. Tujuannya adalah mencapai good governance dan menciptakan pemerintahan yang bersih dan baik. (tur)

  • Infografis Menkeu Pangkas 50 Persen Anggaran Perjalanan Dinas Kementerian – Lembaga dan 7 Arahannya – Page 3

    Infografis Menkeu Pangkas 50 Persen Anggaran Perjalanan Dinas Kementerian – Lembaga dan 7 Arahannya – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Ada informasi penting bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN) ataupun Pegawai Negeri Sipil (PNS). Para abdi negara, baik di kementerian maupun lembaga negara tak bisa melakukan perjalanan dinas ke luar kota atau ke luar negeri sering-sering lagi.

    Sebab, Menteri Keuangan atau Menkeu Sri Mulyani Indrawati memangkas anggaran perjalanan dinas kementerian dan lembaga. Tak main-main, Sri Mulyani memangkas anggaran perjalanan dinas minimal 50 persen untuk tahun anggaran (TA) 2024.

    Pemangkasan anggaran perjalanan dinas tertuang pada surat edaran nomor S-1023/MK.02/2024 tertanggal 7 November 2024. Surat edaran ditujukan kepada menteri Kabinet Merah Putih, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian RI, kepala lembaga pemerintah non-kementerian, dan pimpinan kesekretariatan lembaga negara.

    Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Deni Surjantoro membenarkan perihal surat edaran terkait pemangkasan anggaran. Ia menjelaskan, surat tersebut sebagai tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto

    Menurut Deni, arahan itu disampaikan Presiden Prabowo dalam sidang Kabinet Merah Putih pada 23 Oktober dan 6 November 2024. Hal itu sebagai upaya melakukan efisiensi belanja di sisa tahun anggaran 2024.

    Ada 7 arahan supaya efisiensi belanja perjalanan dinas bisa dilakukan para pejabat kementerian dan lembaga negara Kabinet Merah Putih. Apa saja? Simak selengkapnya dalam rangkaian Infografis berikut ini:

  • Siap-Siap! PPPK 2024 Tahap II Segera Dibuka Bulan Ini

    Siap-Siap! PPPK 2024 Tahap II Segera Dibuka Bulan Ini

    Jakarta, CNBC Indonesia – Tepatnya 17 November 2024 akan menjadi tanggal penting bagi pejuang calon aparatur sipil negara (CASN). Selain adanya pengumuman hasil tes SKD CPNS 2024, pada tanggal itu juga akan dimulai pendaftaran seleksi PPPK Periode II.

    Pendaftaran Seleksi PPPK diumumkan berdasarkan Surat Plt. Kepala BKN Nomor: 6610/B-KS.04.01/SD/K/2024. Periode II pendaftaran PPPK dimulai 17 November hingga 31 Desember 2024 untuk pelamar tenaga non-ASN yang aktif bekerja di instansi pemerintah (termasuk lulusan PPG untuk formasi guru di instansi daerah).

    Seleksi PPPK Tenaga Teknis 2024 Periode II diperuntukan bagi tenaga non-ASN BKN yang aktif bekerja paling sedikit 2 tahun terakhir secara terus-menerus di instansi tempatnya bekerja saat mendaftar.

    “Kualifikasi dasar pelamarnya harus bekerja minimal 2 tahun di instansi pemerintah dan masih aktif ya,” dikutip dari penjelasan komentar BKN di akun instagram @bkngoidofficial, Rabu (13/11/2024).

    Calon pelamar seleksi PPPK bisa mendaftar melalui portal https://sscasn.bkn.go.id sebagai situs resmi pendaftaran ASN secara nasional. Cermati mekanisme seleksi PPPK berdasarkan KepmenPANRB yang sudah kita terbitkan.

    KepmenPANRB itu di antaranya Keputusan Menteri PANRB No. 347/2024 tentang Mekanisme Seleksi PPPK T.A 2024; KepmenPANRB No. 348/2024 tentang Mekanisme Seleksi PPPK untuk Jabatan Fungsional (JF) Guru di Instansi Daerah T.A 2024; serta KepmenPANRB No. 349/2024 tentang Mekanisme Seleksi PPPK untuk Jabatan Fungsional (JF) Kesehatan T.A 2024.

    Untuk tata cara pendaftaran seleksi PPPK Periode II diumumkan masing-masing instansi yang membuka formasi. Di BKN misalnya untuk PPPK Periode II Tenaga Teknis ada sejumlah syarat mendaftar, seperti harus menggunggah dokumen persyaratan yang terdiri dari:

    a. Pasfoto terbaru menggunakan pakaian formal dengan latar belakang warna merah;

    b. Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli/Surat Keterangan asli telah melakukan perekaman kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang masih berlaku;

    c. Surat lamaran ditulis tangan dengan tinta hitam atau diketik menggunakan komputer yang ditujukan kepada Kepala BKN c.q. Ketua Panitia Seleksi Pengadaan ASN BKN T.A. 2024 di Jakarta yang sudah ditandatangani dan dibubuhi e-meterai/meterai tempel 10.000 harus sesuai format sebagaimana tercantum pada Lampiran I Pengumuman ini (jika menggunakan meterai tempel, tanda tangan pelamar dibubuhkan sebagian di atas meterai dan sebagian di atas kertas);

    d. Ijazah asli atau STTB (bagi lulusan SMA/sederajat) asli sesuai dengan ketentuan persyaratan;

    e. Transkrip Nilai asli atau Daftar Nilai (bagi lulusan SMA/sederajat) asli sesuai dengan ketentuan persyaratan;

    f. Surat Keterangan memiliki pengalaman di bidang kerja sesuai dengan kompetensi tugas jabatan yang dilamar paling singkat 2 (dua) tahun pada Jabatan Pelaksana yang ditandatangani oleh Pimpinan Unit Kerja sesuai format sebagaimana tercantum pada Lampiran II Pengumuman ini;

    g. Surat Keterangan aktif bekerja paling sedikit 2 (dua) tahun terakhir secara terus-menerus di BKN saat mendaftar yang ditandatangani oleh Pimpinan Unit Kerja sesuai format sebagaimana tercantum pada Lampiran III Pengumuman ini;

    h. Surat Pernyataan Data Diri Pelamar yang sudah ditandatangani dan dibubuhi e-meterai/meterai tempel 10.000 harus sesuai format sebagaimana tercantum pada Lampiran IV Pengumuman ini (jika menggunakan meterai tempel, tanda tangan pelamar dibubuhkan sebagian di atas meterai dan sebagian di atas kertas);

    i. Bagi pelamar Penyandang Disabilitas, sesuai dengan ketentuan persyaratan ditambah dengan surat keterangan dari Dokter Rumah Sakit Pemerintah/ Puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasannya.

    Pelaksanaan Seleksi Kompetensi PPPK Tenaga Teknis BKN T.A. 2024 Periode II menggunakan Computer Assisted Test (CAT) bertempat di titik lokasi BKN yang dapat dipilih oleh pelamar pada laman https://sscasn.bkn.go.id;

    (haa/haa)

  • Fokus Isu Pendidikan Indonesia, B-Universe akan Audiensi dengan Menteri hingga DPR

    Fokus Isu Pendidikan Indonesia, B-Universe akan Audiensi dengan Menteri hingga DPR

    Tangerang, Beritasatu.com – Executive Chairman B-Universe Enggartiasto Lukita menyampaikan pihaknya akan melakukan audiensi dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti dan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendikti Saintek) Satryo Soemantri Brodjonegoro.

    Enggartiasto menyebut pihaknya telah mengirim surat audiensi kepada kedua menteri tersebut untuk membahas kebijakan pendidikan Indonesia ke depan.

    “Jadi kami sudah mengirim surat audiensi dengan Pak Menteri dan kita ingin mengundang beliau untuk lakukan diskusi atau kita lakukan semacam Investor Daily Round Table atau dalam bentuk apa pun agar Pak Menteri bisa memberikan penjelasan berbagai kebijakan yang disampaikan secara terbuka,” ujar Enggartiasto seusai focus group discussion (FGD) “Mengunci Sistem Pendidikan Indonesia” di kantor B-Universe Pantai Indah Kapuk (PIK) 2, Kabupaten Tangerang, Banten, Selasa (12/11/2024).

    Enggartiasto pun berencana mengundang perwakilan anggota Komisi X DPR untuk memberikan dukungan terhadap berbagai kebijakan pendidikan yang akan diambil pemerintah ke depan.

    “Kita tangkap berbagai pernyataannya sangat positif, sangat-sangat menguasai gitu, termasuk di dalamnya mengenai masalah guru. Ini kan menjadi persoalan tersendiri. Pengangkatan ASN guru dihentikan, kemudian yang PPPK-nya juga stop dahulu. Namun, guru honorer juga tidak, tadi dari PGRI menyatakan seperti itu,” papar Enggartiasto.

    Enggartiasto mencontohkan perekrutan guru honorer didominasi oleh tim sukses (timses) dari setiap calon pejabat daerah yang memenangi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) mempengaruhi kualitas guru tersebut.

    “Catatannya adalah kalau kualitas guru honorer adalah dari tim sukses, dalam pilkada yang lalu seperti yang lalu itu, maka itu kan disangsikan kualitasnya. Namun tidak berarti secara keseluruhan dihentikan. Ini ada kekosongan atau kekurangan ini. Nah, itulah yang nanti akan juga disampaikan kepada Pak Menteri, kepada teman-teman di Komisi X DPR,” terangnya.

    Diketahui, B-Universe menggelar focus group discussion (FGD) dengan tema “Mengunci Sistem Pendidikan Indonesia” di kantor B-Universe Pantai Indah Kapuk (PIK) 2, Kabupaten Tangerang, Banten, Selasa (12/11/2024). Turut hadir dalam B-Universe FGD, yakni Executive Chairman B-Universe Enggartiasto Lukita, Pengamat Pendidikan Darmaningtyas, Psikolog Anak dan Remaja Vera Itabilina Hadiwidjojo, dan Pengurus PGRI Jakarta Dadi Ardiansyah.

  • Munculnya Sahbirin Noor di Kantor Gubernur karena Tahu akan Menang Praperadilan?

    Munculnya Sahbirin Noor di Kantor Gubernur karena Tahu akan Menang Praperadilan?

    GELORA.CO  – Pengacara Sahbirin Noor, Soesilo Aribowo menjelaskan akan kemunculan kliennya di kantor gubernur Kalimantan Selatan h-1 jelang sidang putusan praperadilan. 

    Dikatakan Soesilo hal tersebut tak ada hubungannya dengan sidang praperadilan.

    “Kemunculan kemarin saya kira enggak ada kaitannya dengan praperadilan. Karena pada saat pengajuan permohonan Pak Gubernur ada tidak kemana-mana,” kata Soesilo kepada awak media di PN Jakarta Selatan, Selasa (12/11/2024). 

    Kemudian ditegaskan Soesilo kliennya itu tidak dalam posisi melarikan diri. 

    “Bahkan tadi juga sudah kita dengar sama-sama. Pak gubernur tidak dalam posisi atau status melarikan diri. Yang tadi sudah clear sudah jelas,” tegasnya. 

    Diketahui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menyelesaikan sidang praperadilan Gubernur Kalsel Sahbirin Noor. 

    Pada sidang putusan yang diselenggarakan Selasa (12/11/2024) ada 4 petitum dari pemohon Sahbirin Noor yang dikabulkan hakim. Sementara itu 3 ditolak. 

    Sementara itu petitum yang dikabulkan diantaranya menyatakan bahwa perbuatan termohon yang menetapkan pemohon sebagai tersangka merupakan perbuatan yang sewenang-wenang. 

    Diberitakan sebelumnya, Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor akhirnya kembali muncul ke publik.

    Paman Birin memimpin apel di halaman kantor Gubernur Kalsel, Banjarbaru pada Senin (11/11/2024) pagi.

    Kehadiran Paman Birin disambut haru dan sukacita oleh ASN dan pegawai di lingkup Pemprov Kalsel.

    Saat memimpin apel, Paman Birin sempat menyinggung dan menegaskan bahwa dirinya masih berada di Kalsel.

    “Dapat disampaikan ini kesempatan yang paling berharga. Saya ada,” katanya.

    Selain itu, Paman Birin menitip pesan kepada semua pegawai agar tetap bekerja dengan penuh semangat.

    Ia juga berharap, para pegawai turut menyukseskan ketahanan pangan dan selalu menjalin sinergitas dengan kabupaten/kota se-Kalsel.

    “Saya hari ini senang sekali melihat wajah-wajah Anda semua. Alhamdulilah, mudah-mudahan Allah SWT selalu memberikan keselamatan kepada kita semua dan Banua kita menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghofur,” ujarnya

  • 7 Istana Sebut Prabowo Tak Langgar Aturan Dukung Luthfi di Jateng Nasional

    7 Istana Sebut Prabowo Tak Langgar Aturan Dukung Luthfi di Jateng Nasional

    Istana Sebut Prabowo Tak Langgar Aturan Dukung Luthfi di Jateng
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Kepala Staf Presiden (KSP) M Qodari menegaskan bahwa tidak ada aturan yang dilanggar oleh Presiden
    Prabowo Subianto
    terkait ajakannya untuk mendukung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah (Jateng)
    Ahmad Luthfi
    –
    Taj Yasin
    .
    Qodari menjelaskan bahwa video ajakan tersebut dibuat pada hari Minggu.
    “Setahu saya, Pak Prabowo memberikan dukungan itu pada hari Minggu. Jadi, ya tidak ada aturan yang dilanggar,” ujar Qodari di Hotel Ashley, Jakarta Pusat, Selasa (12/11/2024).
    Qodari menambahkan bahwa Prabowo merupakan tokoh politik yang saat ini menjabat sebagai Ketua Umum Partai Gerindra.
    Ia mengakui adanya aturan larangan berkampanye, tetapi aturan tersebut ditujukan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, dan Polri.
    “Dan ada aturan juga bahwa pada hari libur, atau kalau lagi cuti, ya boleh memberikan dukungan,” ucapnya.
    “Sekali lagi, Pak Prabowo adalah tokoh politik. Beliau memberikan dukungan kepada calon-calon, ya sebagai Ketua Partai Gerindra. Semua calon bupati, wali kota, gubernur di Indonesia ini sebetulnya mendapatkan dukungan politik Pak Prabowo, karena beliau tanda tangan sebagai ketua umum partai,” sambung Qodari.
    Saat ditanya apakah ajakan Prabowo dikhawatirkan dapat mempengaruhi orang-orang yang bekerja di bawahnya, Qodari menegaskan bahwa ajakan tersebut ditujukan kepada para pendukung Prabowo.
    Ia menyebutkan bahwa Prabowo berharap para pendukungnya ikut mendukung calon yang diusung, dalam hal ini Luthfi-Yasin.
    “Dan saya kira juga alasannya nyata, bahwa Pak Prabowo sebagai Presiden ingin agar program-program pembangunannya nanti berjalan sebagai pemimpin pemerintahan. Jika didukung oleh kepala daerah, akan lebih mudah dilaksanakan,” imbuhnya.
    Sebelumnya, Prabowo Subianto, yang juga merupakan Ketua Umum Partai Gerindra, mengajak warga Jawa Tengah untuk memilih pasangan cagub-cawagub Ahmad Luthfi-Taj Yasin dalam
    Pilkada Jateng 2024
    .
    Dukungan Prabowo itu diketahui melalui unggahan akun Instagram Ahmad Luthfi, @ahmadluthfi_official, pada Sabtu (9/11/2024) siang.
    Dalam video tersebut, Prabowo menyatakan tekadnya untuk mempercepat pembangunan ekonomi dan memberantas korupsi agar seluruh rakyat Indonesia dapat menikmati kekayaan bangsa.
    Ia menegaskan perlunya dukungan dari pemerintah daerah dan menyebutkan bahwa sosok yang tepat untuk Jawa Tengah adalah Ahmad Luthfi dan Taj Yasin.
    “Saya bertekad untuk membasmi segala penyelewengan, korupsi, dan penyalahgunaan kekuasaan. Juga aksi-aksi manipulasi, aksi-aksi penipuan oleh semua pihak,” ujar Prabowo dalam video tersebut.
    “Untuk itu, saya butuh dukungan dari provinsi dan dari kabupaten, Saya percaya bahwa dua tokoh yang tepat untuk Jawa Tengah adalah Saudara Komisaris Jenderal Polisi Ahmad Lutfi, seorang yang telah bertugas dan mengabdi Jawa Tengah cukup lama,” lanjutnya lagi.
    Prabowo menambahkan bahwa kedua tokoh tersebut telah mengabdi cukup lama di Jawa Tengah.
    Taj Yasin pernah menjabat sebagai Wakil Gubernur Jawa Tengah periode 2018–2023, sedangkan Luthfi pernah menjabat sebagai Kapolda Jawa Tengah.
    “Saya percaya mereka akan merupakan tim yang sangat cocok dan akan bekerja bersama dengan saya di pusat. Kita akan menjadi suatu tim yang baik, tim yang di daerah dan tim yang ada di pusat,” tambah Prabowo.
    Prabowo pun mengajak masyarakat Jawa Tengah untuk mencoblos Ahmad Luthfi dan Taj Yasin pada Pilkada Jawa Tengah.
    Dengan demikian, menurutnya, Indonesia akan memiliki tim yang kuat untuk membawa kemajuan yang cepat baik di Jawa Tengah maupun di seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia.
    “Saya mohon dengan sangat, berilah suaramu kepada Jenderal Ahmad Lutfi dan Gus Taj Yasin Maimoen,” tuturnya.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Bappenas akan tambah satu kedeputian terkait transformasi digital

    Bappenas akan tambah satu kedeputian terkait transformasi digital

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Rachmat Pambudy menyatakan pihaknya akan menambah satu kedeputian yang berhubungan dengan ekonomi dan transformasi digital.

    “Kita ingin menambah fungsi dan memperkuat SDM (Sumber Daya Manusia). Alhamdulillah, kami mendapat kesempatan untuk menambah satu kedeputian. Kedeputian itu ada hubungannya dengan transformasi digital dan ekonomi produktif. Ini adalah tuntutan kita ke depan, bahwa digitalisasi, transformasi digital, menjadi bagian yang tak terpisahkan,” ucapnya saat Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Selasa.

    Berdasarkan informasi yang dipresentasikan, Bappenas memiliki struktur baru dengan 10 kedeputian. Mulai dari Deputi Bidang Perencanaan Makro Pembangunan, Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan, Deputi Bidang Ekonomi dan Transformasi Digital, Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, lalu Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup.

    Kemudian juga terdapat Deputi Bidang Infrastruktur, Deputi Bidang Pembiayaan dan Investasi Pembangunan, Deputi Bidang Politik, Hukum, Hak Asasi Manusia, Pertahanan, dan Keamanan; Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kependudukan, dan Ketenagakerjaan; serta Deputi Bidang Pengendalian, Evaluasi, dan Manajemen Risiko Pembangunan.

    Rachmat menyatakan Bappenas sedang menghitung berapa total kebutuhan tambahan pegawai dan merampungkan susunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) secara komprehensif seiring pembentukan struktur baru ini.

    Sebelumnya, Sekretaris Kementerian PPN/Bappenas Teni Widuriyanti menyampaikan bahwa kedeputian terkait transformasi digital sudah terdapat dalam Peraturan Presiden (Perpres) tentang Bappenas yang belum diresmikan. Hal ini mengingat akan ada perubahan struktur kedeputian, dan peran baru Bappenas yang langsung di bawah Presiden dalam Kabinet Merah Putih dengan bertanggung jawab terhadap tujuh Kementerian Koordinator (Kemenko) beserta kementerian teknis terkait di bawah masing-masing Kemenko.

    Namun, unit kerja di eselon II sedang dalam proses penggodokan.

    Adapun rekrutmen Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk masuk kedeputian terkait transformasi digital disebut sedang berlangsung.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Evi Ratnawati
    Copyright © ANTARA 2024

  • Netralitas Guru & Dosen Jelang Pilkada 2024 Perlu Diperhatikan – Espos.id

    Netralitas Guru & Dosen Jelang Pilkada 2024 Perlu Diperhatikan – Espos.id

    Perbesar

    ESPOS.ID – Ilustrasi Pilkada. (Freepik.com)

    Esposin, JAKARTA — Dosen Politik Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jakarta, Lia Wulandari, mengingatkan netralitas ASN yang perlu diperhatikan menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 juga meliputi tenaga pengajar di lingkungan sekolah dan kampus.

    “Guru, pengajar, dosen, netralitasnya juga perlu diperhatikan, sebab ada potensi kampanye terselubung untuk mengajak memilih salah satu kandidat, misalnya,” ujar Lia ketika dihubungi Antara dari Jakarta, Selasa (12/11/2024). 

    Promosi
    Cerita Sukses Pelaku Usaha Berkembang Bersama Rumah BUMN Binaan BRI

    Ia juga mengatakan netralitas kepala desa merupakan salah satu kerawanan yang harus diperhatikan. Hal tersebut dikarenakan kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) yang akan terlibat dalam proses pemungutan suara dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara (TPS), biasanya berada di tingkat desa dan kelurahan.

    Terkait dengan kerawanan tersebut, Lia memandang penting pemberdayaan petugas pengawas di TPS untuk memastikan tidak adanya pelanggaran, termasuk pelanggaran netralitas ASN.

    Lebih lanjut, ia juga mengatakan Bawaslu wajib melakukan kerja pengawasan pelaksanaan pilkada, terutama yang berkaitan dengan pelanggaran kampanye dari segi netralitas ASN.

    “Biasanya, yang paling berisiko tinggi kalau incumbent kepala daerah mencalonkan diri atau ada keluarganya yang mencalonkan diri,” kata Lia sebagaimana dilansir Antara. 

    Partisipasi pengawasan dari masyarakat pun menjadi salah satu hal yang harus terus digalakkan oleh Bawaslu.

    Guna mencegah keraguan atau ketakutan masyarakat dalam melaporkan suatu pelanggaran, Lia mengatakan Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu yang menerima laporan harus mengikuti standar penjaminan anonimitas untuk melindungi pelapor.

    “Harusnya memang ada pilihan anonim kalau ada laporan dari masyarakat. Standar laporan pengaduan memang seperti itu,” ucap dia.

    Dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (11/11), Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menuturkan bahwa Jawa Tengah menjadi salah satu daerah yang memiliki dinamika persoalan netralitas aparatur sipil negara (ASN) pada Pilkada 2024.

    Hal tersebut, kata dia, diperoleh berdasarkan tinjauan lapangan yang dilakukan Kemendagri saat berkeliling ke setiap provinsi di Tanah Air bersama dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).

    Bima Arya menegaskan bahwa Kemendagri dapat memberikan sanksi hukum terkait dengan pelanggaran netralitas ASN di lingkungan pemerintahan daerah tersebut.

    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram “Solopos.com Berita Terkini” Klik link ini.

  • Pengamat Setuju Sri Mulyani Sunat Anggaran Perjalanan Dinas: Rawan Korupsi – Page 3

    Pengamat Setuju Sri Mulyani Sunat Anggaran Perjalanan Dinas: Rawan Korupsi – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memangkas anggaran perjalanan dinas kementerian/lembaga (K/L). Sri Mulyani memangkas anggaran perjalanan dinas minimal 50 persen untuk tahun anggaran (TA) 2024. 

    Terkait hal ini, pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah menjelaskan, langkah Sri Mulyani ini merupakan kebijakan Presiden dalam rangka efisiensi. Trubus menyebut dana hasil potongan ini bisa dipakai untuk hal-hal lain. 

    “Dana potongan bisa dipakai untuk bantuan program makan siang gratis atau sektor pendidikan, dan kesehatan. Hasil potongan juga bisa dipakai untuk kebutuhan lain yang lebih mendesak,” kata Trubus kepada Liputan6.com, Selasa (12/11/2024). 

    Trubus menambahkan kebijakan ini merupakan langkah positif untuk efisiensi karena menurutnya sudah sejak lama perjalanan dinas menggerus dana besar dan membebani APBN. 

    Adapun menurut Trubus perjalanan dinas ini hal yang rawan dikorupsi, maka dari itu pemerintah tidak ingin hal ini terjadi dan perjalanan dinas dilakukan memang ketika diperlukan. 

    “Sekarang semua serba digital, data bisa diakses digital. Jika memang butuh data dari kabupaten atau wilayah bisa diakses secara digital tak perlu datang ke lokasinya,” pungkasnya. 

    Sri Mulyani Potong Anggaran Perjalanan Dinas 50%

    Para Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) di kementerian dan lembaga tak bisa ke luar kota atau ke luar negeri sering-sering lagi. Alasannya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memangkas anggaran perjalanan dinas kementerian/lembaga (K/L).

    Tak main-main, Sri Mulyani memangkas anggaran perjalanan dinas minimal 50 persen untuk tahun anggaran (TA) 2024. Pemangkasa anggaran ini tertuang pada surat edaran nomor S-1023/MK.02/2024 tanggal 7 November 2024 yang ditujukan kepada menteri Kabinet Merah Putih, Jaksa Agung, RI, Kepala Kepolisian RI, kepala lembaga pemerintah nonkementerian, dan pimpinan kesekretariatan lembaga negara.

  • Keuntungan Menjadi Nasabah BRI bagi Warga Muratara

    Keuntungan Menjadi Nasabah BRI bagi Warga Muratara

    JABAR EKSPRES – Bank Rakyat Indonesia (BRI) terus menjadi pilihan utama bagi masyarakat di Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara), berkat berbagai keuntungan yang ditawarkan kepada nasabahnya.

    Dengan jaringan yang luas, layanan yang mudah diakses, serta program-program inovatif, BRI memberikan kemudahan serta dukungan finansial yang nyata bagi masyarakat.

    Muhktar warga Kecamatan Rupit, Kabupaten Muratara, saat dibincangi Minggu (27/10) menuturkan.

    “BRI memberikan kontribusi signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Muratara, terutama bagi pelaku usaha kecil dan menengah UMKM,” katanya.

    BACA JUGA:Rayendra – Eka Didukung Paguyuban Pedagang Pasar Kebon Kembang di Pilkada Kota Bogor

    Dia mengaku banyak keuntungan menjadi nasabah Bank BRI, seperti jaringan Bank BRI yang luas mencakup wilayah pedesaan hingga perkotaan. “Nasabah dapat dengan mudah mengakses layanan perbankan melalui kantor cabang, ATM, dan agen BRILink yang tersebar di berbagai pelosok desa,” bebernya.

    Menurutnya, hal ini sangat membantu warga yang tinggal jauh dari pusat kota dalam melakukan transaksi keuangan sehari-hari tanpa harus menempuh perjalanan jauh.

    Selain itu, program BRILink juga menjadi solusi praktis bagi masyarakat Muratara.” Dengan adanya agen BRILink di berbagai desa, warga dapat melakukan berbagai transaksi, mulai dari transfer, tarik tunai, hingga pembayaran tagihan, hanya dengan mendatangi agen terdekat,” kata Mukhtar.

    Dia menegaskan, jika Keberadaan agen BRILink sangat membantu warga yang membutuhkan akses cepat dan mudah ke layanan perbankan. Untuk pelaku usaha, BRI juga menawarkan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang memiliki bunga rendah dan membantu pengembangan UMKM di Muratara.

    BACA JUGA:HKN 2024, Hery Antasari Atensi Program Kesehatan di Kota Bogor

    Banyak pelaku usaha kecil yang terbantu dengan program ini, mendapatkan modal untuk memperluas usaha mereka dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi lokal.

    Tak hanya itu, layanan digital BRImo memudahkan nasabah melakukan transaksi kapan saja dan di mana saja melalui ponsel. “Fasilitas ini memungkinkan warga Muratara untuk mengakses layanan perbankan secara modern, tanpa perlu datang langsung ke bank,” jelasnya.

    Sementara itu Anang salah satu ASN dilingkungan Pemda Muratara menuturkan, Program tabungan Simpedes juga menjadi daya tarik tersendiri bagi nasabah bank BRI.