Viral Video Suami Panik Tak Temukan Petugas Puskesmas Saat Istri Hendak Melahirkan di Semarang
Tim Redaksi
SEMARANG, KOMPAS.com
– Video yang beredar di media sosial memperlihatkan momen memilukan ketika seorang suami panik mencari pertolongan medis saar istrinya hendak melahirkan, beredar di media sosial.
Sang suami melarikan istrinya ke Puskesmas Karangmalang, Kecamatan Mijen, Kota Semarang, Jawa Tengah.
Namu, tak ada satu pun petugas di Puskesmas itu. Ia pun kebingungan dan panik.
Peristiwa itu disebut terjadi pada Selasa (29/10/2025) dini hari sekitar pukul 00.30 WIB.
Dalam video yang diunggah warganet, sang suami, yang diketahui bernama Slamet, tampak berulang kali memanggil dan mencari tenaga medis di dalam gedung puskesmas.
Namun suasana terlihat sepi, bahkan ruang rawat jalan tampak kosong tanpa satu pun petugas berjaga.
Puskesmas Karangmalang berlokasi di Jalan Soebagiono Tjondro Koesoemo, Karangmalang, Mijen.
Hingga kini, video tersebut ramai diperbincangkan dan menuai beragam reaksi warganet yang menyoroti lambannya pelayanan publik di fasilitas kesehatan tingkat pertama itu.
Dikonfirmasi soal kasus tersebut, Kepala Dinas Kesehatan Kota (DKK) Semarang, M Abdul Hakam, tak membantah peristiwa tersebut.
Namun, ia tak menjelaskan mengapa tak ada ada satu pun petugas di puskemas tersebut. Yang jelas, kata dia, pasien sudah melahirkan dengan selamat.
Ia juga berjanji bakal memproses ASN yang dianggap bertanggung jawab di puskesmas tersebut.
“Alhamdulillah sudah persalinan (istri pira yang viral di media sosial tersebut),” kata Hakam saat dikonfirmasi, Kamis (30/10/2025).
Dia juga menegaskan bahwa pasien tersebut melakukan persalinan di Rumah Sakit Daerah (RSUD) Mijen.
“Iya persalinan di RSUD Mijen,” ujarnya.
Hakam juga sempat mengirimkan video testimoni pasien yang viral di media sosial itu setelah melakukan persalinannya.
“Iya (betul),” jawab Hakam saat ditanya soal kesamaan pasien yang persalinan di RSUD Mijen.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Kementrian Lembaga: ASN
-
/data/photo/2025/10/30/6902df9f77f7a.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Viral Video Suami Panik Tak Temukan Petugas Puskesmas Saat Istri Hendak Melahirkan di Semarang
Regional
30 Oktober 2025")
Viral Video Suami Panik Tak Temukan Petugas Puskesmas Saat Istri Hendak Melahirkan di Semarang Regional 30 Oktober 2025
-
4.100 ASN dari 16 Kementerian Mulai Berkantor di IKN Per November 2025
Nusantara, Beritasatu.com – Seusai resmi diputuskan sebagai ibu kota politik melalui Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025, sebanyak 4.100 aparatur sipil negara (ASN) dari 16 kementerian, bakal mulai berkantor di IKN pada November 2025. Otorita IKN pun memastikan hunian dan kantor untuk ribuan ASN itu telah siap untuk digunakan.
Seluruh fasilitas seperti air bersih dan pasokan listrik, serta perabotan dan peralatan kantor dipastikan telah tersedia sehingga para ASN itu bisa bekerja secara maksimal.
“Sejumlah Kementerian telah mengirimkan data nama-nama ASN yang akan berkantor di IKN mulai dari eselon satu hingga eselon tiga,” kata Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono kepada Beritasatu.com saat ditemui di kantor Otorita di IKN, Kamis (30/10/2025) pagi.
Basuki menjelaskan, pihak Otorita IKN telah memberikan rekomendasi kepada Presiden Prabowo Subianto terkait Kementerian yang bakal mulai berkantor di IKN. Total ada sebanyak 16 Kementerian yang diusulkan untuk mulai beroperasional di IKN per November 2025.
Sebanyak 16 kementerian ini berhubungan langsung terkait persiapan menyambut ibu kota politik pada 2028 mendatang, di antaranya seperti Kementerian ATR/BPN, Kementerian Kehutanan, Kementerian PU, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kesehatan dan juga Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
“Kami merekomendasikan ada 16 KL ya, terutama yang berhubungan langsung mendukung IKN, seperti ATR, kehutanan, PU, perumahan, menhub, kesehatan, pendidikan, mereka sudah mengirimkan kepada kami, berapa orang yang akan ditugaskan di sini,” terang Basuki.
Sementara itu, pada tahap awal ini, sejumlah kementerian akan mulai menerapkan sistem penugasan tiga bulan sekali bertugas di IKN, salah satunya seperti yang telah diterapkan oleh Bank Indonesia.
-
KPP Pratama Laporkan Pendapatan Pajak di Tuban Capai 155 Miliar, Berikut Rinciannya
Tuban (beritajatim.com) – Pendapatan dana transfer pemerintah pusat kepada Kabupaten Tuban yang sebagian bersumber dari pajak terhitung sejak 30 September 2025 realisasi penerimaan pajak di Kabupaten Tuban mencapai Rp 155,94 miliar dari target Rp 399,55 miliar atau 39,03%.
Adapun rinciannya yakni berasal dari Pajak Penghasilan (PPh) sebesar Rp. 69,38 miliar dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp 61,62 miliar. Sedangkan, penerimaan PBB sejumlah Rp 65.024.000 (enam puluh lima juta dua puluh empat ribu rupiah) dan pajak lainnya senilai Rp 24,86 Miliar.
Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tuban, Hanis Purwanto saat melaporkan data tersebut ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) pada 29 Oktober 2025 menyampaikan bahwa realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak lainnya mencapai Rp 34,46 miliar.
“Ini menunjukkan angka kenaikan sampai 291 persen dibanding sebelumnya,” ujar Hanis Purwanto.
Sementara itu, untuk PBB ada kenaikan sebesar 108 persen dari tahun sebelumnya, dan untuk pajak lainnya ada kenaikkan 500 persen lebih. Sebab, dari yang ditargetkan 56.033 SPT di tahun 2025, baru terealisasi pelaporan SPT sebanyak 50.084 SPT.
“Data tersebut terdapat angka kekurangan 7.436 SPT atau sekitar 13 persen dari target,” imbuhnya.
Kemudian, untuk kekurangan yang ada, terdapat 4.000 SPT diatas PTKP dan sisanya pajak nihil atau dibawah PTKP. Sedangkan, sebanyak 5000 ASN di lingkup pemerintah Kabupaten Tuban sudah melaporkan SPT. “Hanya menyisakan sekitar 130 orang pegawai atau ASN yang masih belum melaporkan pajaknya sesuai jadwal,” kata Hanis sapanya.
Akan tetapi pelaporan masih memiliki kesempatan hingga akhir periode tahun ini. Karena, selain fokus dalam pelaporan pajak penghasilan, pihaknya juga sedang memperkuat implementasi sistem Coretax.
“Dari jumlah sekitar 310.000 wajib pajak Tuban belum mengaktifkan akun coretax, baru sekitar 88.670 yang sudah melakukan pengaktifan,” paparnya.
Dari jumlah 310.000 tersebut terdiri dari 81.295 akun orang pribadi, 6.140 akun wajib pajak badan dan sisanya ada 1.235 akun dari instansi pemerintahan.
“sekitar 220 ribu akun yang masih menjadi target kami dan kesadaran masyarakat Tuban untuk mengaktifkan aplikasi ini, sekarang aplikasinya sudah berbeda dengan sebelumnya. Dalan pengoperasiannya tidak lemot, karena selalu ada pembaharuan oleh ahli teknologinya,” tutup Hanis. [dya/aje]
-
Fase Kedua IKN Dimulai, Gedung Legislatif dan Yudikatif Dibangun
Nusantara, Beritasatu.com – Setelah resmi ditetapkan sebagai ibu kota politik melalui Perpres Nomor 79 tahun 2025, pemerintah melalui Otorita IKN mulai membangun komplek gedung legislatif dan yudikatif di kawasan Inti Pusat Pemerintahan atau KIPP IKN di Kalimantan Timur.
Rencananya, proyek yang mulai dibangun pada November 2025 itu ditargetkan rampung pada akhir tahun 2027 mendatang.
Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono mengatakan per November 2025 ini, pembangunan fase kedua di IKN akan dimulai. Salah satunya adalah proyek pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif.
“Jadi mulai di November 2025 ini, akan mulai pembangunan fase kedua untuk kawasan yudikatif dan legislatif,” ujar Basuki kepada Beritasatu.com di IKN, Kamis (30/10/2025) pagi.
Menurut Basuki, salah satu dampak nyata dari dimulainya pembangunan fase kedua di IKN ini, di antaranya adalah kawasan IKN nantinya akan semakin ramai oleh para pekerja, bukan hanya dari kalangan ASN Kementerian, tetapi juga dari para pekerja kontruksi.
“Bisa dilihat sekarang kalau yang untuk pembangunan batch pertama, di HPK hanya ada sekitar 7.000 hingga 8.000 orang, tetapi nanti setelah November 2025 ini bisa mencapai 20.000 orang karena harus selesai dalam waktu tiga tahun,” lanjut Basuki.
Hal ini lantaran pembangunan di IKN fase kedua ditargetkan harus rampung pada akhir 2027 mendatang, sehingga bisa beroperasi penuh sebagai Ibukota Politik pada 2028 mendatang.
Sementara itu, proyek pembangunan di IKN selain fase kedua, tetap akan dilanjutkan pada fase ketiga, yang akan berlangsung selama tiga tahun ke depan.
“Nanti ini batch kedua, batch ketiganya nanti tahun 2026, jadi progres multiyearsnya 2025, 2026, 2027, nanti batch ketiga 2026,2027, dan terakhir 2028,” tegasnya.
-
CPNS 2026 Dibuka, Ini 5 Jurusan yang Paling Dibutuhkan
Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah resmi memastikan pembukaan seleksi CPNS 2026 untuk menggantikan aparatur sipil negara (ASN) yang pensiun dan mengisi jabatan fungsional penting. Sejalan dengan kebijakan tersebut, lima jurusan berikut diprediksi menjadi yang paling dibutuhkan dan berpeluang besar untuk lolos seleksi CPNS.
Pemerintah melalui Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah menegaskan bahwa formasi CPNS 2026 akan difokuskan untuk menggantikan pegawai yang memasuki masa pensiun serta mengisi jabatan fungsional yang masih dibutuhkan.
Kebijakan tersebut merupakan bagian dari arah baru manajemen ASN yang mengusung prinsip zero growth atau pertumbuhan nol pegawai. Kepala BKN Zudan Arif Fakrulloh, menjelaskan bahwa prinsip zero growth berarti pemerintah tidak menambah jumlah total ASN secara nasional.
Rekrutmen tahun depan hanya dilakukan untuk menggantikan pegawai yang pensiun, meninggal dunia, atau mengundurkan diri, sehingga jumlah ASN tetap stabil.
Menurut Zudan, kuota formasi CPNS 2026 akan dihitung secara cermat berdasarkan data pegawai yang mencapai batas usia pensiun atau yang diperkirakan keluar dari sistem.
“Formasi ASN tahun 2026 diprioritaskan untuk menggantikan pegawai yang pensiun dan jabatan fungsional yang benar-benar dibutuhkan. Kita dorong agar ASN lebih ramping tetapi efektif,” ujarnya.
Jurusan yang selaras dengan kebutuhan instansi pemerintah memiliki peluang lebih besar karena relevan dengan formasi yang dibuka setiap tahun. Berikut lima jurusan yang dinilai paling berpotensi dan cepat membuka jalan menuju karier sebagai CPNS.
Jurusan dengan Peluang Cepat Jadi CPNS
1. Jurusan pendidikan
Bidang pendidikan selalu menjadi prioritas utama pemerintah dalam rekrutmen CPNS. Lulusan dari jurusan pendidikan, baik guru SD, SMP, maupun SMA, hampir selalu memiliki banyak formasi yang dibuka setiap tahunnya.
Permintaan tenaga pendidik berkualitas terus meningkat seiring dengan upaya pemerintah meningkatkan mutu pendidikan nasional.
Tak hanya bertugas mengajar di kelas, PNS dari jurusan pendidikan juga berperan penting dalam pengembangan kurikulum, pelatihan guru, dan peningkatan kualitas pembelajaran.
Dengan demikian, profesi guru di lingkungan ASN tidak sekadar mentransfer ilmu, tetapi juga menjadi motor penggerak kemajuan pendidikan bangsa.
2. Jurusan kesehatan
Bidang kesehatan seperti kedokteran, keperawatan, dan farmasi juga termasuk jurusan yang paling banyak dibutuhkan dalam formasi CPNS. Pemerintah terus memperkuat sektor kesehatan publik melalui peningkatan jumlah tenaga medis dan paramedis, terutama di daerah.
PNS dari jurusan kesehatan memiliki tanggung jawab besar dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, mulai dari pencegahan penyakit, diagnosis, pengobatan, hingga rehabilitasi.
Selain itu, mereka juga berperan dalam promosi kesehatan dan penyusunan kebijakan yang berkaitan dengan kesehatan masyarakat.
3. Administrasi publik
Jurusan administrasi publik atau administrasi negara menjadi pilihan tepat bagi mereka yang bercita-cita bekerja di instansi pemerintahan.
Lulusan jurusan ini memiliki kemampuan manajerial dan administratif yang sangat dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan program-program pemerintah.
PNS di bidang administrasi publik akan terlibat dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, serta pengawasan kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.
Keahlian mereka membantu memastikan tata kelola pemerintahan berjalan efisien dan sesuai dengan prinsip akuntabilitas publik.
4. Ilmu pemerintahan
Jurusan ilmu pemerintahan berfokus pada tata kelola dan penyelenggaraan pemerintahan di berbagai level. Lulusan jurusan ini banyak dibutuhkan dalam mendukung pelaksanaan kebijakan publik, diplomasi antarlembaga, serta koordinasi antar daerah.
Dengan semakin kompleksnya sistem birokrasi dan tata kelola negara, tenaga kerja dengan latar belakang ilmu pemerintahan menjadi aset penting untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
5. Manajemen
Jurusan manajemen juga termasuk dalam daftar jurusan favorit dengan peluang besar untuk lolos seleksi CPNS. Ilmu manajemen mencakup kemampuan dalam perencanaan, pengorganisasian, hingga pengendalian sumber daya agar organisasi dapat mencapai tujuannya secara efisien.
Lulusan manajemen berperan penting dalam pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, dan teknologi di berbagai instansi pemerintah. Kompetensi ini sangat dibutuhkan untuk memastikan kinerja birokrasi tetap profesional, efektif, dan akuntabel.
Dengan penerapan prinsip zero growth dalam rekrutmen CPNS 2026, peluang untuk menjadi aparatur sipil negara tetap terbuka lebar, terutama bagi lulusan dari jurusan yang sesuai dengan kebutuhan pemerintah.
-
Politik-Hukum Terkini: Purbaya Dilirik PAN, Sekjen Kemenaker Tersangka
Jakarta, Beritasatu.com – Berbagai isu politik-hukum terkini mewarnai pemberitaan Beritasatu.com sepanjang Rabu (29/10/2025) hingga pagi ini. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dirayu untuk direkrut menjadi kader PAN cukup menarik perhatian publik.
Isu politik-hukum lainnya yang menjadi sorotan, adalah KPK menetapkan mantan Sekjen Kemenaker Heri Sudarmanto sebagai tersangka baru dalam kasus pemerasan pengurusan rencana penggunaan calon tenaga kerja asing (RPTKA) senilai Rp 85 miliar ini.
Simak 5 Top Isu Politik-Hukum Terkini di Beritasatu.com:
1. Cinta PAN ke Purbaya Bertepuk Sebelah Tangan
Partai Amanat Nasional (PAN) terang-terangan mengaku tertarik dengan Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa untuk dijadikan kader. Alasannya tentu karena Purbaya memiliki elektabilitas dan popularitas tinggi sejak dilantik jadi bendahara negara. Namun, mantan ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu tak tertarik masuk partai politik.
“Saya enggak tertarik politik. Saya mau kerja saja,” kata Purbaya menjawab wartawan terkait ketertarikan PAN di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (29/10/2025).
2. Tunda Bahas Revisi UU ASN, DPR Tunggu Kajian dari BKD dan Pakar
Komisi II DPR menunda pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) karena masih menunggu hasil kajian dari Badan Keahlian DPR (BKD).
“Kami masih meminta pendalaman dari BKD, Badan Keahlian DPR,” kata Ketua Komisi II DPR Rifqinizamy Karsayuda kepada wartawan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (29/10/2025).
3. MKD Siapkan Jadwal Sidang Etik Terpisah untuk Sahroni hingga Uya Kuya
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan sidang etik terhadap Ahmad Sahroni, Nafa Urbach, Uya Kuya, dan Adies Kadir akan digelar secara terpisah oleh Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).
Menurut Dasco, setiap anggota dewan yang dinonaktifkan buntut dari aksi unjuk rasa pada Agustus lalu akan menjalani sidang etik masing-masing sesuai perkara. “Memang tidak langsung digabung karena perkaranya masing-masing,” ujarnya saat dihubungi, Rabu (29/10/2025).
4. KPK: Penyelidikan Kasus Whoosh Tak Ganggu Pelayanan Kereta Cepat
KPK menegaskan penyelidikan kasus dugaan korupsi penggelembungan dana atau mark up proyek KCIC Whoosh yang dilakukan penyidiknya, tidak akan mengganggu pelayanan transportasi publik tersebut.
“Perlu kami sampaikan juga bahwa agar proses hukum yang sedang berjalan di KPK ini juga agar tidak mengganggu pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Kereta Api Indonesia. Jadi silakan masyarakat untuk tetap bisa menggunakan layanan kereta cepat sebagai salah satu moda transportasi,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (29/10/2025).
5. Eks Sekjen Kemenaker Jadi Tersangka Kasus Pemerasan TKA Rp 85 M
KPK menetapkan mantan Sekjen Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) Heri Sudarmanto sebagai tersangka baru dalam kasus pemerasan pengurusan rencana penggunaan calon tenaga kerja asing (RPTKA) di Kemenaker. Heri Sudarmanto merupakan tersangka kesembilan dalam kasus pemerasan TKA senilai Rp 85 miliar ini.
“Dalam pengembangan penyidikan perkara ini, KPK menetapkan satu orang tersangka baru, saudara HS, mantan sekjen Kemenaker,” ujar juru bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Rabu (29/10/2025).
Demikian isu politik-hukum terkini yang masih menjadi perhatian pembaca. Ikuti terus update berita terkini dan informasi menarik lainnya baik dari dalam maupun luar negeri hanya di Beritasatu.com.
-
RUU ASN Disambut di Daerah, Honorer dan PNS Punya Harapan!
Jakarta, Beritasatu.com – Rencana pembahasan revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) oleh DPR mendapat sambutan luas dari kalangan honorer dan pegawai negeri sipil (PNS). Pasalnya, revisi ini dinilai menjadi kunci penyelesaian nasib jutaan tenaga honorer yang masih menggantung serta penyempurnaan sistem kepegawaian nasional.
Regulasi yang akan dibahas pemerintah dan DPR itu dinilai menjadi harapan baru bagi penataan sistem kepegawaian yang lebih adil, transparan, dan berpihak pada kesejahteraan aparatur negara.
Kalangan honorer pun berharap pembahasan itu tidak molor lagi. Mereka menilai revisi UU ASN menjadi momentum penting agar tenaga honorer yang sudah lama mengabdi mendapat kejelasan status dan jaminan kesejahteraan.
Pada sisi lain, kalangan PNS menilai revisi ini bisa memperbaiki sistem manajemen ASN yang selama ini dianggap belum adil dalam aspek karier dan kinerja.
Budi Prasetyo salah seorang tenaga honorer di Kota Depok menilai, revisi UU ASN menjadi momentum penting untuk memperjelas status mereka, terutama terkait peluang pengangkatan menjadi aparatur sipil negara. Selama ini, ketidakpastian status dan kesejahteraan menjadi masalah utama tenaga non-ASN di daerah.
“Yang paling kami tunggu adalah kejelasan nasib kami setelah revisi ini. Semoga pemerintah benar-benar menindaklanjutinya dengan seleksi yang terbuka dan tidak berlarut,” ujar Budi saat berbincang dengan Beritasatu.com, Kamis (30/10/2025).
Sementara itu, kalangan PNS menyambut baik beberapa ketentuan baru dalam revisi UU ASN yang menekankan peningkatan profesionalisme, fleksibilitas karier, serta skema penghargaan berbasis kinerja. Reformasi birokrasi dinilai semakin kuat karena mendorong merit sistem yang lebih ketat.
“Kami berharap revisi UU ASN dapat memperbaiki sistem remunerasi dan memberikan jenjang karier yang lebih jelas,” ujar Sri Hartatik PNS yang berdinas di Surabaya saat dikonfirmasi.
Revisi UU ASN menjadi perhatian serius berbagai pihak mengingat dampaknya yang luas terhadap sekitar 1,2 juta tenaga honorer dan lebih dari 4 juta PNS di seluruh Indonesia. Proses pembahasan yang sedang berjalan diharapkan dapat menghasilkan regulasi yang komprehensif dan berkeadilan.
Proses legislasi
Ketua Komisi II DPR Rifqinizamy Karsayuda mengungkap, revisi RUU ASN yang telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2025 akan mulai dibahas pada awal tahun 2026.
“Kami maunya awal tahun depan. Jadi walaupun Prolegnas-nya tahun ini, tidak ada masalah juga kalau mulai awal tahun depan,” ujar Rifqi saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu (29/10/2025).
Rifqi menjelaskan, penjadwalan ini dilakukan agar pembahasan revisi UU ASN dapat berjalan paralel dengan pembahasan sejumlah undang-undang lain yang juga masuk dalam prioritas legislasi.
Menurutnya, Komisi II DPR menyadari urgensi penyelesaian revisi tersebut, terutama dalam menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menegaskan perlunya kepastian hukum bagi tenaga non-ASN di instansi pemerintah.
Rifqi menjelaskan, tahun 2026 akan menjadi momentum penting untuk melakukan reformasi birokrasi secara menyeluruh. Selain fokus pada penataan kepegawaian nasional melalui RUU ASN, Komisi II juga akan menggarap revisi UU Kepemiluan untuk memperkuat sistem demokrasi, serta RUU Administrasi Kependudukan guna mendukung digitalisasi tata kelola pemerintahan.
“Kita ingin menciptakan single ID number di Indonesia sebagai bagian dari reformasi birokrasi digital,” ujar Rifqi.
-
BJB mantapkan arah pertumbuhan dengan aset tembus Rp215,9 triliun
Bandung (ANTARA) – Bank BJB hingga September 2025 mencatatkan total aset konsolidasi tumbuh 2,8 persen menjadi Rp215,9 triliun yang memantapkan arah pertumbuhan berkelanjutan dan menegaskan posisi sebagai salah satu bank terbesar di luar kelompok Himbara.
Dalam Earnings Call 3Q 2025 dan Public Expose 2025 di Bandung, Rabu, Direktur Utama BJB Yusuf Saadudin yang didampingi Direktur Keuangan Hana Dartiwan, Direktur Konsumer & Ritel Nunung Suhartini, Direktur Korporasi & UMKM Mulyana, Direktur Operasional & Teknologi Informasi Ayi Subarna, serta Pemimpin Divisi Corporate Secretary Herfinia menjelaskan dari sisi pendanaan.
Menurut dia, Dana Pihak Ketiga (DPK) BJB secara konsolidasi mencapai Rp160,2 triliun.
Sementara itu, penyaluran kredit termasuk pembiayaan tumbuh 3,5 persen menjadi Rp142,9 triliun. Rasio Loan to Deposit Ratio (LDR) juga terjaga di level sehat 85,3 persen, yang disebut menunjukkan keseimbangan antara likuiditas dan ekspansi kredit.
Melalui efisiensi biaya dana dan optimalisasi pendapatan berbasis komisi, laba konsolidasi sebelum pajak BJB juga tercatat sebesar Rp1,37 triliun hingga kuartal III-2025.
Yusuf Saadudin juga mengatakan arah kebijakan pemerintah dan Bank Indonesia memberikan momentum positif bagi pertumbuhan BJB.
“Kami fokus pada pertumbuhan yang berkelanjutan dan efisien. Dampak efisiensi biaya dana akan semakin terasa pada kinerja kuartal IV dan tahun penuh 2026,” ujar dia.
BJB juga memperkuat inovasi digital melalui produk KGB Pisan (Pinjaman ASN), yang merupakan layanan pinjaman digital tanpa tatap muka dan telah menjangkau lebih dari 5.800 debitur hanya dalam satu tahun. Inovasi tersebut, menurut dia, menjadi terobosan dalam penyaluran kredit cepat dan aman.
Sebagai entitas pengendali grup, BJB memperkuat sinergi dengan tiga bank anak dan dua lembaga keuangan non-bank melalui kolaborasi produk dan sharing fee scheme untuk meningkatkan efisiensi operasional serta profitabilitas grup.
Selain fokus pada kinerja keuangan, BJB juga memperluas pembiayaan hijau. Hingga September 2025, portofolio pembiayaan hijau mencapai Rp15,2 triliun, dengan fokus pada sektor lingkungan, UMKM hijau, dan transportasi rendah emisi.
Bank juga telah menerbitkan Sustainable Bond senilai Rp1 triliun sebagai wujud dukungan terhadap agenda ekonomi hijau nasional.
Dengan fundamental yang kuat dan arah bisnis yang adaptif, BJB optimistis mempertahankan pertumbuhan solid sekaligus memperkuat perannya sebagai bank daerah berdaya saing nasional.
“Komitmen kami bukan hanya bertumbuh secara finansial, tetapi juga menciptakan dampak positif terhadap lingkungan dan masyarakat,” ujar Yusuf.
Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
-
Pemkab Tuban Adakan Pelatihan Life Skill Sertifikasi BNSP untuk Tingkatkan Kompetensi ASN di Era Digital
Tuban (beritajatim.com) – Pelatihan Life Skill Sertifikasi BNSP Skema Operator Komputer Muda bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diadakan oleh Pemkab Tuban telah dimulai dengan diikuti oleh 52 peserta dari berbagai perangkat daerah.
Pelatihan yang berlangsung selama 20 hari ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi ASN dalam penguasaan teknologi informasi, sebuah keahlian yang semakin menjadi kebutuhan dasar di era digital.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Tuban, Agus Wijaya, menegaskan bahwa pelatihan ini merupakan bagian dari komitmen Pemkab Tuban untuk meningkatkan kualitas ASN. “Pentingnya penguasaan teknologi informasi bagi aparatur di era digital. Sehingga, kemampuan dalam penggunaan komputer bukan lagi sekadar keterampilan tambahan, tetapi sudah menjadi kompetensi dasar yang wajib dimiliki oleh setiap ASN,” ujarnya pada Rabu (29/10/2025).
Agus Wijaya juga menekankan bahwa tata kelola pemerintahan yang maksimal akan tercapai jika ASN memiliki kemampuan untuk bekerja dengan cepat, tepat, dan akuntabel di era digital ini.
Pelatihan ini diharapkan tidak hanya meningkatkan keterampilan teknis ASN, tetapi juga memperkuat kapasitas sumber daya manusia (SDM) pemerintah daerah dalam menghadapi tantangan zaman. Agus Wijaya berharap agar para peserta dapat mengaplikasikan ilmu yang diperoleh dalam tugas sehari-hari mereka.
“Kami berharap peserta pelatihan dapat mengaplikasikan pengetahuan yang diperoleh dalam tugas sehari-hari, sehingga pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih cepat, tepat, dan berkualitas,” tambahnya.
Kepala BKPSDM Kabupaten Tuban, Fien Roekmini Koesnawangsih, menjelaskan bahwa tujuan utama dari pelatihan ini adalah untuk meningkatkan kemampuan dasar ASN dalam penggunaan komputer dan aplikasi perkantoran, khususnya Microsoft Office serta literasi digital. “Kegiatan yang berlangsung selama 20 hari kedepan dengan pelatihan kelas akan dibagi menjadi empat sesi,” katanya.
Fien menambahkan, dengan sertifikat kompetensi BNSP yang diperoleh setelah menyelesaikan pelatihan, ASN Tuban akan mendapatkan pengakuan resmi secara nasional atas keahlian yang mereka miliki. “Pelatihan ini juga merupakan salah satu bentuk pengembangan kompetensi ASN yang dilaksanakan oleh BKPSDM Tuban,” pungkasnya.
Pelatihan ini menjadi langkah penting dalam mempersiapkan ASN Kabupaten Tuban untuk terus meningkatkan kapasitasnya di era digital, sekaligus mendukung pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik yang lebih optimal dan efisien. [dya/suf]
-
ASN Sumenep Wajib Kenakan Baju Adat Keraton Selama Dua Hari, Rayakan Hari Jadi ke-756
Sumenep (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep mewajibkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) mengenakan baju adat Keraton Sumenep selama dua hari, yakni Kamis dan Jumat, 30–31 Oktober 2025. Ketentuan ini tertuang dalam Surat Edaran (SE) Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pemakaian Baju Adat Keraton Sumenep dan Pemasangan Penjor dalam rangka memperingati Hari Jadi ke-756 Kabupaten Sumenep.
SE tersebut ditandatangani oleh Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Sumenep, Raden Achmad Syahwan Effendy, atas nama Bupati Sumenep pada 29 September 2025. Dalam aturan itu disebutkan bahwa ASN, Non-ASN, dan pegawai BUMD di lingkungan Pemkab Sumenep diwajibkan mengenakan baju adat Keraton Sumenep secara lengkap, serta setiap instansi memasang dua penjor sejak 1–31 Oktober setiap tahun.
Baju adat Keraton Sumenep terdiri atas beskap dan kain panjang (jarik) bermotif batik Madura, dilengkapi dengan blangkon batik Madura serta selop tertutup. Sementara contoh bentuk penjor dicantumkan dalam lampiran surat edaran tersebut.
Kewajiban mengenakan pakaian adat juga berlaku bagi pegawai instansi vertikal, BUMN, serta tenaga pendidik dan kependidikan di lembaga pendidikan swasta. Namun kebijakan ini tidak berlaku bagi ASN atau Non-ASN yang bertugas dengan seragam khusus, seperti tenaga medis yang sedang melakukan tindakan operasi atau petugas keamanan seperti Satpol PP dan Damkar yang bertugas di lapangan.
Untuk kalangan pelajar dan mahasiswa, Pemkab Sumenep mengimbau agar mengenakan Batik Sumenep pada tanggal 30–31 Oktober 2025, serta ikut memasang dua penjor di lingkungan masing-masing.
“Pemerintah daerah membuat kebijakan mengenakan baju adat Keraton Sumenep sebagai langkah melestarikan adat dan budaya leluhur yang kental dengan sejarah kerajaannya,” kata Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo, Rabu (29/10/2025).
Bupati menegaskan bahwa kebijakan ini bukan sekadar bersifat seremonial, melainkan menjadi sarana memperkuat identitas daerah dan menumbuhkan kecintaan terhadap budaya lokal. “Peringatan Hari Jadi ini bukan sekadar mengenang sejarah panjang Kabupaten Sumenep, melainkan momentum untuk meneguhkan komitmen dalam melestarikan budaya dan tradisi daerah,” ujarnya. [tem/beq]