Xcloud.id

Kementrian Lembaga: ASN

  • BP Batam Disorot, Pegawainya Diduga Terlibat Mafia Penyelundupan Pekerja Migran

    BP Batam Disorot, Pegawainya Diduga Terlibat Mafia Penyelundupan Pekerja Migran

    Liputan6.com, Batam – Polda Kepri menangkap 2 orang pelaku penyelundupan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Singapura. Salah satunya adalah  Aparatur Sipil Negara (ASN) di Badan Pengusahaan (BP) Batam. Menurut Direskrimum Polda Kepri Kombes Pol Doni Alexander, peran pegawai BP Batam itu mengontrol dan mengatur akses ke dalam pelabuhan yang akan masuk ke kapal Ferry. “Tersangka RO, merupakan ASN yang ada di kota Batam, terlibat Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Pelabuhan Internasional Batam Center,” kata Ditreskrimum Polda Kepri Kombes Pol Dony Alexander.

    Disebutkan pula bahwa tersangka RO mendapat keuntungan sebesar Rp 800 ribu per orang jika berhasil melewatkan calon PMI Non-prosedural. RO bahkan mengaku sudah satu tahun meloloskan PMI Non Prosedural bekerja di luar negeri melaui Terminal International Batam Centre.

    Sementara itu BP Batam melalui Kepala Bagian Humas, Sazani membenarkan ada pegawainya yang ditangkap polisi. Pihaknya berjanji akan menghormati proses hukum terhadap Roni atau RO yang telah berstatus sebagai tersangka. “Prinsipnya, kami akan mengedepankan asas praduga tak bersalah dalam kasus ini dan menghormati sepenuhnya proses hukum terhadap saudara RS,” kata Sazani, melalui siaran pers pada Senin (18/11/2024).

  • OIKN paparkan laporan dan rencana kerja pembangunan IKN kepada BPK RI

    OIKN paparkan laporan dan rencana kerja pembangunan IKN kepada BPK RI

    Penajam Paser Utara (ANTARA) – Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) memaparkan laporan dan rencana kerja pembangunan IKN yang berlokasi di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

    “Kami paparkan laporan dan rencana kerja OIKN kepada BPK RI saat lakukan kunjungan ke IKN,” kata Kepala OIKN Basuki Hadimuljono di Sepaku, Penajam Paser Utara, Jumat.

    “Pemaparan laporan dan rencana kerja itu untuk pastikan pembangunan ibu kota baru Indonesia berjalan dengan prinsip tata kelola yang baik dan transparansi tinggi,” ujarnya.

    Sehingga BPK RI mendapatkan gambaran besar dari pembangunan yang sudah dan bakal dilaksanakan di Kota Nusantara.

    Kunjungan BPK RI merupakan wujud pengawasan dan kolaborasi, serta diskusi bersama menyangkut transparansi dan akuntabilitas dalam pembagian ibu kota baru Indonesia.

    BPK RI melakukan pendalaman kemajuan pembangunan Kota Nusantara, mencakup perencanaan keuangan, pengelolaan sumber daya dan tata kelola yang mendukung keberlanjutan IKN.

    BPK RI juga meninjau sejumlah lokasi di kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP), jelas Basuki Hadimuljono, antara lain rumah susun (rusun) aparatur sipil negara (ASN), Plaza Seremoni, embung MBH dan Taman Kusuma Bangsa.

    Kunjungan sebagai bentuk periksa dan laporan BPK RI terhadap pembangunan Kota Nusantara, ia menimpali lagi, dan meminta OIKN menjaga pembangunan tetap berjalan, serta penggunaan anggaran tetap berada di jalur yang benar.

    Diskusi yang dilakukan juga menjadi sarana penting memperkuat hubungan antara lembaga pengawas negara dan pelaksana pembangunan untuk setiap tahapan pembangunan dilaksanakan dengan akuntabilitas penuh.

    “Kunjungan kami, cerminkan pentingnya keterbukaan dan partisipasi seluruh pihak dalam mendukung keberhasilan IKN sebagai ibu kota masa depan Indonesia,” demikian Akhsanul Khaq.

    Pewarta: Nyaman Bagus Purwaniawan
    Editor: Evi Ratnawati
    Copyright © ANTARA 2024

  • Top 5 News Bisnisindonesia.id: Harga Avtur, Rumah Gratis, dan Serangan API Bayangan

    Top 5 News Bisnisindonesia.id: Harga Avtur, Rumah Gratis, dan Serangan API Bayangan

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menargetkan tarif tiket pesawat dapat diturunkan sebelum periode Natal dan Tahun Baru 2025. Namun, upaya ini menghadapi sejumlah tantangan, salah satunya adalah harga avtur. 

    Avtur merupakan salah satu beban operasional yang dianggap menjadi biang masalah dari tingginya tiket pesawat domestik. Kendati bukan satu-satunya sebab, instrumen ini berkontribusi sekitar 25%—30% dari beban operasional yang ditanggung oleh maskapai. 

    Di dalam negeri, pemain utama avtur di Indonesia dikuasai oleh PT Pertamina (Persero). Perusahaan pelat merah itu memasok hasil produksi avtur ke bandara-bandara di Tanah Air melalui PT Pertamina Patra Niaga, sebagai Subholding Commercial & Trading perseroan. 

    Ulasan tentang polemik harga avtur dan tiket pesawat menjadi salah satu pilihan Bisnisindonesia.id, selain beragam kabar ekonomi dan bisnis yang dikemas secara mendalam dan analitik tersaji dari meja redaksi Bisnisindonesia.id.

    Berikut intisari dari top 5 News Bisnisindonesia.id yang menjadi pilihan editor, Jumat (22/11/2024):

     

    Siap-siap Ekonomi Lewati Kerikil Tajam Jelang 2025

    Laju pertumbuhan ekonomi pada 2025 bakal terimpit oleh daya beli masyarakat yang masih lemah dan gejolak politik global. Sayangnya, kebijakan yang pro terhadap pertumbuhan masih belum optimal. 

    Kenaikan harga bahan pokok yang dibarengi dengan serangkaian aksi pemutusan hubungan kerja (PHK) menjadi cerminan bahwa daya beli sedang lesu. Sementara itu, kinerja manufaktur juga terjebak dalam zona kontraksi sejak Juli akibat permintaan luar negeri yang sepi lantaran kondisi ekonomi global yang juga serba tak pasti. 

    Celah pemangkasan suku bunga acuan Bank Indonesia pada sisa tahun ini mulai pudar lantaran kondisi mata uang yang masih bergejolak.   

    Institute For Development of Economics and Finance atau Indef memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia stagnan di level 5% pada 2025 mendatang, lebih rendah dari target pemerintah sebesar 5,2%.

     

    Bukti Harga Avtur Rute Domestik Lebih Mahal dari Internasional

    Harga avtur menjadi salah satu persoalan yang perlu diselesaikan untuk menekan tiket pesawat terutama untuk rute dalam negeri. Terlebih, tarif avtur untuk perjalanan domestik lebih mahal dibandingkan penerbangan internasional akibat instrumen pajak.

    Dari situs resmi Pertamina, harga avtur mengalami fluktuasi sepanjang tahun. Menariknya, kategori avtur per liter untuk rute domestik dan internasional dipisah menjadi harga berbeda. Khusus avtur untuk rute domestik, situs Pertamina Aviation memberi keterangan harga termasuk PPN dan pajak pemerintah. 

    Di Bandara Soekarno Hatta, Cengkareng misalnya, harga avtur untuk rute domestik dipatok pada level Rp12.265 per liter untuk periode 1—30 November 2024. Sedangkan, avtur untuk perjalanan internasional ditetapkan pada level US$72.6 sen atau setara Rp11.512 per liter (kurs Rp15.858 per US$).

    Begitu pun avtur untuk perjalanan dalam negeri dari Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali dikenai ongkos Rp14.302 per liter. Sedangkan untuk perjalanan luar negeri, harga avtur yang ditetapkan yakni US$84,7 sen ekuivalen Rp13.511 per liter.

     

    Kontroversi Program Bagi–bagi Rumah Gratis Menteri Maruarar

    Program rumah gratis yang digaungkan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman menuai dampak negatif terhadap penjualan rumah pada kuartal IV/2024.

    Pada 1 November 2024, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar bersama dengan Chairman Agung Sedayu Group dan Presiden Direktur PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk. (PANI) Sugianto Kusuma atau Aguan dan Komisaris Utama PT Bumi Samboro Sukses Antonio melakukan groundbreaking proyek perumahan rakyat gratis beserta isinya untuk kalangan masyarakat berpenghasilan rendah di atas lahan seluas 2,5 hektare di kawasan Desa Sukawali, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Banten. 

    Rumah gratis yang dibangun diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang belum memiliki hunian, seperti guru, TNI/Polri, Aparatur Sipil Negera (ASN), milenial yang bergaji rendah, serta masyarakat penghasilan tidak tetap.

    Selain itu, dalam sejumlah kesempatan, Maruarar berharap dapat memberikan rumah gratis pada Pemerintahan Prabowo Subianto. Pasalnya, selama pemerintahan Presiden Joko Widodo, pemerintah memberikan sertifikat tanah gratis. 

    Pemberian rumah gratis Menteri Maruarar dilakukan dengan skema gotong royong berupa donasi maupun corporate sosial responsibility (CSR) baik berupa lahan maupun konstruksi bangunan dari perusahaan swasta termasuk pengembang properti. Hal ini dilakukan agar dapat mencapai target program 3 juta rumah per tahun. 

     

    Ekspektasi Multifinance Melaju di Pembiayaan Baru

    Sejumlah multifinance memiliki ekspektasi positif terhadap piutang pembiayaan baru pada 2025 kendati bisnis terhitung masih menantang. 

    Misalnya saja PT Mandiri Utama Finance (MUF). Direktur MUF Rully Setiawan mengatakan BFI berharap pembiayaan baru dapat tumbuh, mencapai Rp25 triliun pada 2025. Angka tersebut tumbuh sekitar 13,63% secara year-on-year (YoY).

    “Tahun 2025 kami menargetkan untuk dapat menyalurkan pembiayaan baru sebesar Rp25 triliun,” kata Rully kepada Bisnis, Kamis (21/11/2024). 

    Rully menilai bahwa captive market masih memiliki potensi besar untuk mendukung pertumbuhan penyaluran pembiayaan dengan kualitas yang baik. Adapun yang dimaksud captive market mencakup konsumen atau segmen pasar yang sudah menjadi bagian dari ekosistem.

    Potensi ini dapat menjadi pilar utama dalam meningkatkan volume pembiayaan secara berkelanjutan, terutama di tengah kondisi pasar yang dinamis.

     

    Serangan API Bayangan, Ancaman Baru yang Mengintai Sektor Keuangan

    Adopsi teknologi API (Application Programming Interface) di era digitalisasi bisnis menjadi tulang punggung bagi banyak sektor, termasuk layanan keuangan. Namun, di balik manfaat besarnya, ancaman baru mulai bermunculan—serangan API bayangan.

    Dalam laporan State of the Internet (SOTI) dari Akamai berjudul Navigating the Rising Tide: Attack Trends in Financial Services, fenomena tersebut menjadi sorotan penting, khususnya di kawasan Asia Pasifik dan Jepang (APJ).

    API bayangan mengacu pada API yang tidak terdokumentasi atau tidak diketahui oleh tim keamanan suatu perusahaan. API ini sering kali muncul karena pengembang memperkenalkan fitur baru tanpa proses pencatatan yang tepat. 

    Akibatnya, API tersebut tidak terpantau dan tidak terlindungi, menjadikannya sasaran empuk bagi pelaku serangan. Dalam konteks lembaga keuangan, serangan API bayangan dapat menyebabkan pengambilan data sensitif, bypass autentikasi, hingga gangguan besar pada layanan digital.

    Lembaga keuangan mengelola data sensitif dalam jumlah besar dan nilai transaksi yang sangat tinggi, sehingga mereka menjadi target utama bagi pelaku serangan siber.

  • Terungkap, Ada Enam Kasus Dugaan Pelanggaran Masa Kampanye Pilkada Kota Bogor

    Terungkap, Ada Enam Kasus Dugaan Pelanggaran Masa Kampanye Pilkada Kota Bogor

    JABAR EKSPRES – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Bogor melalui Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi mencatat ada enam kasus dugaan pelanggaran selama masa kampanye di Pilkada Kota Bogor.

    Dari jumlah tersebut, empat kasus telah diputuskan melalui rapat pleno dengan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu), sementara dua laporan lainnya masih dalam proses penyelidikan.

    Ketua Bawaslu Kota Bogor, Herdiyatna menjelaskan, enam kasus dugaan pelanggaran terdiri dari tiga kasus yang dilaporkan oleh masyarakat, dan tiga kasus hasil temuan jajarannya.

    Untuk kasus berdasarkan laporan masyarakat itu, kata dia, berupa dua kasus dugaan pelanggaran pidana, dan satu kasus dugaan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN).

    BACA JUGA: Terima Banyak Aspirasi Selama Kampanye, Rudy Susmanto Siapkan Tim Data Akomodir Keinginan Masyarakat

    “Sementara untuk kasus berdasarkan hasil temuan, itu berupa dua kasus dugaan pelanggaran pemilihan, dan satu kasus dugaan netralitas ASN,” kata Herdiyatna saat Konferensi Pers di kantornya, Kamis, 21 November 2024 petang.

    Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu Kota Bogor, Supriantona Siburian menambahkan, bahwa proses penanganan kasus pelanggaran ini dimulai sejak dimulainya tahapan Pilkada.

    Menurutnya, dua dari enam kasus yang masih diproses berkaitan dengan dugaan tindak pidana pemilihan dan netralitas ASN.

    “Salah satu kasus melibatkan ASN Kementerian Agama. Kami sudah memberikan imbauan kepada Kemenag dan melanjutkan rekomendasi kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk tindakan lebih lanjut,” jelas Anto sapaannya.

    BACA JUGA: Nikmati Friday Deals di BRImo, Tukar Poinmu untuk Voucher Makan atau Minum Setiap Jumat!

    Ia juga membeberkan bahwa salah satu kasus dugaan pelanggaran kampanye sempat melibatkan pasangan calon (Paslon).

    Namun, setelah dilakukan investigasi, kasus tersebut dinyatakan gugur karena tidak memenuhi unsur pidana. Sebab terlapor tidak terbukti berada di lokasi kejadian, sehingga tidak ada cukup bukti untuk melanjutkan perkara tersebut.

    Sementara terkait empat kasus yang telah diputuskan untuk dihentikan karena beberapa di antaranya tidak masuk dalam kategori tindak pidana pemilihan. Ada juga kasus yang dilimpahkan ke lembaga lain karena berada di luar kewenangan Bawaslu.

  • Penasihat DWP Kemendagri imbau anggota bijak gunakan media sosial

    Penasihat DWP Kemendagri imbau anggota bijak gunakan media sosial

    Jakarta (ANTARA) – Penasihat Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tri Tito Karnavian mengimbau anggota DWP Kemendagri agar bijak dalam menggunakan media sosial di kehidupan sehari-hari.

    Pasalnya, media sosial tak hanya memiliki dampak positif, tapi juga sisi negatif sehingga perlu dipahami.

    “Sudah sering sekali saya mendengar ataupun kita mengikuti dan mengetahui bahwa media sosial ini berdampak positif dan negatif,” kata Tri dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

    Dia menegaskan bijak dalam bermedia sosial ini termasuk saat menggunakan aplikasi percakapan seperti WhatsApp. Ini misalnya bagaimana cara menulis ucapan salam dengan baik dan benar.

    Dirinya berpesan sebelum menuliskan kalimat harus dipahami maksud dan tujuannya, sehingga penerima pesan merasa dihargai.

    Selain menulis kalimat pesan, Tri juga meminta anggota DWP untuk jeli melihat berita negatif yang beredar di media massa sebelum dibagikan kepada masyarakat. Apakah berita tersebut layak dan benar untuk dibagikan secara luas.

    “Mungkin benar tetapi ceritanya negatif dan lain-lain, tapi apa perlu kita juga sampaikan ke orang lain kadang-kadang kalau itu benar ya tetap aja sebetulnya tidak baik ya, apalagi kalau tidak benar itu dipikir,” tegasnya.

    Tidak hanya itu, sebagai bagian dari keluarga pelayan masyarakat, dirinya berharap anggota DWP pandai menjaga nama baik di media sosial.

    “Di pundak kita masing-masing ada nama Kemendagri nih kemana pun ibu pasti kalau di lingkungan yang kenal, nanti oh iya itu istrinya si A kerja di Kemendagri,” jelas Tri.

    Dirinya pun berharap anggota DWP Kemendagri untuk saling bekerja sama dan berkontribusi menjaga kebersihan lingkungan dan mampu bersosialisasi dengan baik bersama keluarga besar DWP.

    Selain itu, Tri juga mengingatkan anggota DWP agar menjaga netralitas aparatur sipil negara (ASN) menjelang Pilkada Serentak 2024. Terlebih anggota DWP merupakan bagian dari keluarga ASN.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Guido Merung
    Copyright © ANTARA 2024

  • Wamendagri: Masyarakat harus ikut laporkan ASN tidak netral

    Wamendagri: Masyarakat harus ikut laporkan ASN tidak netral

    Jadi, tidak bisa langsung menindak sebab ada hierarkinya.

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto meminta kepada masyarakat agar terus menyuarakan apabila mendapati aparatur sipil negara (ASN) tidak netral supaya dapat menekan pelanggaran.

    “Yang paling penting itu adalah bagaimana warga bisa ikut melaporkan, diangkat saja semua, karena akan menekan indikasi-indikasi pelanggaran,” kata Wamendagri Bima Arya di Jakarta, Kamis.

    Bima Arya mengatakan bahwa netralitas ASN memang sudah ada dalam aturan. Oleh karena itu, ketika masyarakat yang mengetahui dan menemukan ASN tidak netral, harus melaporkannya. Apalagi, Kemendagri sudah membuka ruang untuk itu.

    Dikatakan bahwa laporan tersebut akan disalurkan ke Bawaslu yang mempunyai kewenangan. Apabila ada unsur pidana, dapat ditangani oleh gakkumdu.

    Ditegaskan pula bahwa ASN yang tidak netral ini akan ditindak oleh pejabat pembina kepegawaian. Misalnya, bupati menindak di bawahnya, gubernur menindak di bawahnya, dan untuk kementerian menindak gubernur.

    “Silakan saja, nanti diproses di Bawaslu karena aturan semuanya ada pada penyelenggara pemilu ini. Jadi, tidak bisa langsung menindak sebab ada hierarkinya,” tutur Bima.

    Dengan banyaknya laporan dari masyarakat, dia berharap dapat menekan indikasi ketidaknetralan ASN pada Pilkada 2024. Pasalnya, ketika terus digaungkan, daerah yang ada niatan tidak netral dapat diminimalkan.

    Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan gugatan terkait dengan sanksi bagi ASN, pejabat desa, pejabat daerah, pejabat negara, serta anggota TNI/Polri yang melanggar netralitas dalam proses pilkada.

    Putusan MK memungkinkan sanksi kepada pelanggar berupa pidana penjara dan denda hingga Rp6 juta sesuai dengan Pasal 188 UU Nomor 1 Tahun 2015.

    Sebelumnya, pasal tersebut tidak menyebutkan secara jelas bahwa pejabat daerah dan aparat TNI/Polri. Namun, setelah putusan MK terbaru, keduanya termasuk dalam pasal tersebut.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2024

  • Wamendagri dorong implementasi Kemendagri Ber-AKHLAK

    Wamendagri dorong implementasi Kemendagri Ber-AKHLAK

    Kita tangkap adalah target-target yang luar biasa dari Bapak Presiden, berani sekali.

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mendorong implementasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif (Ber-AKHLAK) untuk menuju Indonesia Emas 2045.

    Di tengah ketidakpastian politik dan kondisi di lingkup internasional, dia menyebut implementasi core value Ber-AKHLAK merupakan landasan moral yang kuat dalam menjalankan organisasi.

    “Jadi, Ber-AKHLAK ini canggih banget. Semua sudah ada di sini. Moral issues, kompetensi ada di sini, pelayanannya, accountability-nya, kompetensi, loyal, adaptif, kolaboratif, dan yang paling penting adalah harmoni,” kata Bima dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

    Ia menyebut core value Ber-AKHLAK bersinggungan dengan visi dan misi Presiden RI Prabowo Subianto maupun tugas dan fungsi Kemendagri, yaitu bekerja untuk rakyat.

    Hal ini diwujudkan dengan bersama-sama memikirkan bagaimana rakyat bisa sejahtera, tindakan korupsi bisa diatasi, serta anggaran untuk rakyat bisa secara efektif dan efisien.

    Pesan ini pula yang disinggung oleh Presiden ketika memberikan pengarahan pada kegiatan Retret Kabinet Merah Putih di Magelang, serta disinggung pula pada acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2024 di Sentul, 7 November lalu.

    “Kita tangkap adalah target-target yang luar biasa dari Bapak Presiden, berani sekali. Economic growth 8 persen, 8 persen pertumbuhan ekonomi. Hanya terjadi 32 tahun selama zaman Orde Baru,” ujarnya.

    Untuk itu, membentuk kader-kader yang Ber-AKHLAK, khususnya bagi keluarga besar Kemendagri sangat penting. Integritas dan loyalitas menjadi karakter penting yang harus dipunyai oleh setiap pegawai di Kemendagri.

    Salah satu sosok teladan yang Bima sebut adalah mantan Perdana Menteri Singapura Lee Kuan Yew dengan kualitas integritas dan kepemimpinannya yang masih diingat hingga sekarang.

    “Bapak/Ibu kalau ke Singapura silakan naik taksi, kemudian random ngobrol dengan sopir taksinya, tanya, ‘what do you think about Mr. Lee?’ Mereka akan jawab semua sama, satu, sosok dengan integritas. The man with integrity,” terang Bima.

    Karakter lain yang Bima tekankan adalah konsistensi dan keberlanjutan. Ketika diimplementasikan ke kerja pemerintahan, dia berharap pegawai tidak salah arah, tidak gengsi melanjutkan program pimpinan terdahulu yang sudah ada, dan menyempurnakannya menjadi lebih baik.

    Bima menilai kelemahan dari pergantian kepemimpinan di Indonesia sering berfokus pada legasi, tetapi tidak memikirkan terkait dengan keberlanjutan.

    “Jangan terlalu terobsesi dengan perubahan. Akan tetapi, keberlanjutan adalah yang utama. Konsistensi dan keberlanjutan. Singapura ada di titik ini karena semuanya konsisten dan berlanjut. Ada platformnya, ada track-nya begitu,” tambahnya.

    Di sisi lain, Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Hadi Prabowo dalam sambutan pembukaan mengungkapkan kegiatan ini memberikan bekal, semangat, dan motivasi bagi aparatur sipil negara (ASN) dalam mewujudkan Kemendagri Ber-AKHLAK dan memperkuat integritas.

    Hadi Prabowo mengatakan bahwa integritas tidak hanya diajarkan, tetapi yang paling penting diimplementasikan dengan mengedepankan pemikiran yang jernih, baik, arif, dan bijaksana.

    “Kita harus juga memahami kalau arti Ber-AKHLAK ‘kan sudah tiap hari kita pahami. Namun, bagaimana kita bisa memantapkan, memelihara, dan tetap kita pertahankan integritas diri,” ucap Hadi.

    Kepala Biro Kepegawaian Kemendagri Dian Andy Permana menambahkan bahwa kegiatan ini sebagai puncak kegiatan dalam rangkaian internalisasi Ber-AKHLAK Kemendagri Tahun 2024.

    Penyusunan kode perilaku Ber-AKHLAK menjadi panduan dalam berperilaku bagi seluruh ASN di Kemendagri dalam menjalankan tugas dan fungsi sehari-hari. Budaya kerja Ber-AKHLAK juga menjadi salah satu indikator penilaian reformasi birokrasi di kementerian/lembaga.

    “Selain itu, tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk menggelorakan kembali core value ASN Ber-AKHLAK dan employer branding ‘Bangga Melayani Bangsa’,” pungkas Dian.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2024

  • Elemen Masyarakat Jawa Timur Desak Netralitas ASN dan Aparat Kepolisian dalam Pilkada Serentak 2024

    Elemen Masyarakat Jawa Timur Desak Netralitas ASN dan Aparat Kepolisian dalam Pilkada Serentak 2024

    TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA – Elemen Masyarakat Jawa Timur mendukung putusan Mahkamah Konstitusi nomor 136/PUU-XII/2024 soal netralitas ASN dan aparat kepolisian dalam Pilkada Serentak 2024. Mereka menyebut putusan itu adalah bentuk perbaikan kualitas demokrasi di Indonesia.

    Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan Nomor 136/PUU-XII/2024 yang dibacakan pada Kamis, 14 November 2024, mengatur sanksi pidana bagi pejabat daerah, anggota TNI, dan Polri yang terbukti tidak netral dalam pilkada.

    Salah satu deklarator yakni Ketua Persatuan Inteligensia Kristen Indonesia (PIKI) Jawa Timur, Dr.Ir. Daniel Rohi mengatakan, Keputusan MK menegaskan pentingnya netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan aparat kepolisian dalam penyelenggaraan Pilkada. 

    “Keputusan ini lahir sebagai respons atas berbagai laporan dan temuan terkait keterlibatan oknum pejabat daerah,ASN dan aparat kepolisian dalam mendukung kandidat tertentu, yang berpotensi  mencederai asas keadilan,integritas demokrasi, dan netralitas pemilu,” katanya dalam keterangan tertulis, Rabu (20/11/2024).

    Dia menilai bahwa keputusan itu menunjukan bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pilar demokrasi adalah lembaga Negara yang bermartabat dan berwibawa dalam menjaga tegaknya konstitusi, memastikan keadilan, serta melindungi hak-hak konstitusional warga negara.

    “Kami menilai bahwa keputusan MK sangat relevan dan kontekstual serta mendapatkan momentum yang sangat tepat, sebagai upaya nyata memperbaiki kualitas demokrasi di Indonesia,” imbuhnya.

    Sementara itu, Guru Besar Unair Prof. Dr. Hotman Siahaan menegaskan, langkah ini menunjukkan komitmen negara dalam menciptakan proses demokrasi yang berkualitas yakni, bersih, transparan, dan berkeadilan.

    “Berpijak dari dasar pemikiran tersebut, maka Kami selaku perwakilan dari berbagai elemen masyarakat sipil, dengan ini menyatakan sikap dan komitmen mendukung putusan MK tersebut,” tegasnya.

    Dekalarasi diikuti oleh  puluhan orang dari kalangan seperti para guru besar, tokoh agama, akademisi, politisi, aktivis, budayawan dan pimpinan elemen relawan, beberapa tohkoh yang ikut hadir dan memberikan dukungan.

    Diantaranya nampak Prof. Dr. Hotman Siahaan Guru besar emeritus dari FISIP UNAIR,Prof. Dr. Daniel M. Roshid, Prof. Ir. Johan Silas, selaim itu ada aktivis dan pelaku usaha yakni Dr. Alim Basa Tualeka, wartawan senior Dr. Dhiman Abror, tokoh agama K.H Zainudin Husni (Pesantren Tarbiyatul Qulub), Ketua DPD Hanura Jatim Yunianto Wahyudi, Ronny Mustamu Sekretaris Persatuan Intelegensia Kristen Indonesia (PIKI) Jawa Timur,   serta  beberapa wakil pimpinan elemen relawan seperti Heru Purnomo dan Ibu Megawati

    Deklarasi dukungan dibacakan secara tegas oleh tokoh agama K.H Zainudin Husni (Pesantren Tarbiyatul Qulub, Surabaya). Beberapa point tuntutan juga disampaikan dalam dukungan tersebut yakni ; 

    1. Mengapresiasi MK sebagai lembaga negara yang responsif,bermartabat dan berintegritas dalam menjaga konstitusi dan memajukan demokrasi yang adil dan berintegritas.

    2. Mendukung sepenuhnya Putusan MK Nomor 15/PUU-XXI/2023 yang menegaskan pentingnya netralitas ASN dan aparat kepolisian dalam pelaksanaan Pilkada. Hal ini menegaskan komitmen negara dalam menciptakan proses demokrasi yang bersih, transparan, dan berkeadilan

    3. Mendesak agar seluruh pihak untuk mematuhi dan melaksanakan keputusan MK sebagai wujud penghormatan terhadap hukum dan demokrasi di Indonesia.

    4. Berkomitmen menjaga integritas demokrasi, dengan menolak segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan atau keterlibatan ASN dan aparat dalam aktivitas politik praktis yang dapat mencederai asas keadilan dan kesetaraan dalam kontestasi politik.

    5. Mendorong pengawasan yang lebih kuat dari masyarakat dan lembaga terkait untuk memastikan implementasi keputusan MK di tingkat pusat hingga daerah.

    6. Mengajak seluruh komponen masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam menciptakan Pilkada yang damai, jujur, adil, dan bebas dari tekanan atau intimidasi, baik secara langsung maupun tidak langsung.

    7. Mendesak adanya tindakan tegas dengan memproses secara hukum dari pihak yang berwewenang, terhadap setiap pelanggaran yang melibatkan ASN dan aparat, guna memastikan netralitas tetap terjaga dan demokrasi berjalan sesuai konstitusi.

  • Menteri PANRB minta Korpri wujudkan ASN unggul demi kemajuan RI

    Menteri PANRB minta Korpri wujudkan ASN unggul demi kemajuan RI

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini meminta kepada Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) untuk dapat bersama mewujudkan aparatur sipil negara (ASN) yang unggul demi kemajuan Indonesia.

    Terwujudnya ASN unggul menjadi kunci dalam membangun pemerintahan yang efektif dan melayani sejalan dengan visi Indonesia Maju.

    “Dalam membangun ASN unggul ini terdapat tiga strategi penting yang harus dilakukan. Pertama, mendorong ASN untuk memiliki kompetensi digital, dimana ASN harus memiliki kemampuan teknologi yang mumpuni untuk beradaptasi dengan perkembangan zaman,” kata Rini dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

    Dia menyampaikan literasi digital yang mumpuni juga merupakan kunci dalam memastikan agar pelayanan publik tetap relevan. Talenta digital juga akan menjadi prioritas untuk menjalankan tata kelola birokrasi yang lebih efisien.

    Strategi kedua yang juga tak kalah penting berkenaan dengan inovasi yang berkelanjutan. Para pimpinan harus dapat mendorong ASN untuk memiliki kemampuan membangun inovasi yang berkelanjutan.

    Melalui inovasi yang berkelanjutan ini, ASN dapat menjadi problem solver terhadap masalah yang dihadapi, bukan hanya sekadar menjalankan pekerjaan yang bersifat rutin.

    “Berorientasi pada pelayanan menjadi strategi ketiga yang harus dimiliki oleh setiap ASN untuk mewujudkan ASN unggul. Dengan demikian, ASN dapat menempatkan kebutuhan masyarakat sebagai prioritas utama dan mampu melayani dengan hati, baik melalui teknologi maupun interaksi langsung,” ujarnya.

    Rini yang juga Penasihat Harian Dewan Pengurus Korpri Nasional menyampaikan arahan Presiden Prabowo Subianto terkait reformasi birokrasi juga selaras dengan tema HUT Ke-53 ini, “Korpri Wujudkan ASN Unggul untuk Indonesia Maju”.

    Arahan tersebut di antaranya terkait dengan pengelolaan ASN, responsivitas birokrasi, reformasi pelayanan publik, pelayan berbasis teknologi, dan penguatan koordinasi antar-lembaga.

    Dalam UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, meski tidak secara eksplisit mendefinisikan ASN unggul, dijelaskan bahwa ASN unggul adalah ASN yang memenuhi standar kompetensi, integritas, profesionalisme, dan akuntabilitas, berorientasi publik, berkomitmen pada pengembangan diri serta memiliki wawasan kebangsaan.

    “ASN unggul diharapkan menjadi motor penggerak pemerintahan yang adaptif, responsif, dan berdaya saing untuk mendukung pembangunan nasional,” tambah Rini.

    Untuk mewujudkan ASN unggul tersebut, dia berharap Korpri dapat memainkan peran strategis sebagai katalisator.

    Dirinya berharap Korpri berperan dalam memberikan kontribusi nyata mendukung visi dan agenda Presiden, menguatkan profesionalisme ASN, serta menjadi mitra strategis dalam reformasi birokrasi.

    Setiap ASN merupakan bagian dari Korpri dan memainkan peran strategis dalam mewujudkan transformasi birokrasi dan memberikan pelayanan publik yang optimal.

    “Pada momentum ini, saya mengajak seluruh anggota Korpri untuk terus mengembangkan kapasitas, memperkuat integritas, dan menjaga semangat pengabdian kepada bangsa dan negara,” ucapnya.

    Sementara itu, Ketua III Dewan Pengurus Korpri Nasional Suharti mengatakan tema yang diangkat ini mencerminkan semangat untuk memastikan Korpri dapat memperkuat dan menjadi penggerak utama dalam pembangunan bangsa selaku penyedia pelayanan publik.

    Korpri tidak hanya fokus pada pengembangan kompetensi individu, namun juga pada pengembangan institusi.

    “Korpri punya tanggung jawab yang besar untuk menciptakan ASN yang adaptif, inovatif, dan profesional. Selain itu, Korpri juga fokus pada penguatan institusi dan solidaritas kolektif sehingga Korpri mampu menjadi agen perubahan yang mampu menjawab tantangan zaman,” pungkas Suharti.

    Seminar Nasional ini merupakan rangkaian dari perayaan HUT Korpri. Seminar nasional ini mengangkat berbagai topik, di antaranya penguatan kelembagaan Korpri, peningkatan literasi digital, hingga kepemimpinan generatif yang merupakan kebutuhan strategis dan harus dijawab oleh ASN di era transformasi global.

    Sebelumnya, telah dilaksanakan MTQ VII Korpri Tingkat Nasional, Pekan Olahraga Korpri, Ziarah ke Taman Makam Pahlawan Nasional Kalibata, Korpri Award, dan Pemilihan Duta Korpri.

    Acara puncak HUT Ke-53 Korpri direncanakan akan dilaksanakan pada 29 November dan dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2024

  • Wanti-wanti Megawati untuk Aparat yang Tak Netral pada Pilkada 2024 Nasional 21 November 2024

    Wanti-wanti Megawati untuk Aparat yang Tak Netral pada Pilkada 2024 Nasional 21 November 2024

    Wanti-wanti Megawati untuk Aparat yang Tak Netral pada Pilkada 2024
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Aparatur sipil negara kembali diingatkan untuk menjaga netralitasnya selama pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024, yang pelaksanaannya kurang dari sepekan.
    Tak hanya untuk mewujudkan pemilihan yang jujur dan adil,
    netralitas ASN
    juga diperlukan untuk memastikan kontestasi calon kepala daerah selaras dengan harapan semua pihak untuk mewujudkan proses demokrasi yang lebih baik.
    Ketua Umum PDI Perjuangan sekaligus Presiden kelima RI,
    Megawati
    Soekarnoputri, mengaku mendengar banyak laporan terkait pengerahan institusi negara untuk memaksa rakyat mendukung salah satu pasangan calon tertentu, dengan iming-iming sembako gratis hingga uang.
    Padahal, praktik semacam itu masuk dalam kategori pelanggaran politik uang.
     
    “Mereka memaksakan pasangan calon tertentu dengan berbagai intimidasi dan sekaligus iming-iming sembako gratis bahkan uang. Itu semua adalah bagian dari
    money politics
    ,” kata Megawati melalui tayangan video yang diputar saat Sekretaris Jenderal DPP PDI-P Hasto Kristiyanto menyampaikan konferensi pers terkait Pilkada serentak di Kantor DPP PDI-P, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Rabu (20/11/2024).
    Soal dugaan pelanggaran netralitas ASN, secara terpisah, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengakui bahwa pihaknya menerima ratusan laporan masyarakat terkait itu.
    “Memang sejak isu netralitas ini diangkat kami mendapat banyak laporan, 300 lebih laporan,” kata Bima di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu.
    Ia pun memastikan bahwa setiap laporan akan ditindaklanjuti. Apalagi, pelaksanaan pilkada akan digelar kurang dari sepekan. 
    Di sisi lain, politikus Partai Amanat Nasional itu juga mengingatkan kepada para kepala daerah yang menjadi calon petahana pada pilkada agar tidak merotasi bawahannya demi kepentingan politik.
    “Enggak boleh begitu, kembali langsung main copot main geser, semua ada aturannya, apalagi kalau mencopot atau menggeser ini dikarenakan ada faktor politik karena mendukung atau tidak mendukung enggak boleh,” ujar Bima.
    Menurut dia, laporan yang diterima Kemendagri terkait dengan beberapa kasus yang terindikasi pelanggaran netralitas ada di wilayah Buton Selatan dan Gayo Luwes, Sumatera Utara.
    Sementara itu, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meminta seluruh jajaran Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menjaga netralitas dalam menjalankan fungsi pengawasan saat pilkada sebaik mungkin.
    “Saya ingin mengajak Bapak-Ibu semua untuk terus menjaga situasi kondusif ini, untuk terus menjaga netralitas,” kata Gibran saat memberi arahan dalam acara Konsolidasi Nasional dan Apel Siaga Pengawasan Tahapan Masa Tenang, Pemungutan dan Perhitungan Suara pada Pemilihan 2024 di Monumen Nasional (Monas), Rabu (20/11/2024).
    “Sehingga pesta demokrasi ini dapat berjalan lancar dan bisa menghasilkan para pemimpin daerah yang sesuai dengan harapan dan pilihan rakyat,” ucapnya.
    Megawati mengingatkan bahwa ASN yang tidak netral bisa dikenai sanksi denda maupun pidana sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 136/PUU-22 Tahun 2024.
    “Setiap pejabat negara, pejabat daerah, pejabat ASN, anggota TNI, Polri, dan kepala desa atau sebutan lain atau lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 bulan atau paling lama 6 bulan, dan atau denda paling sedikit Rp 600.000 atau paling banyak Rp 6 juta,” ujar Megawati membacakan isi Undang-Undang.
    Dengan landasan hukum tersebut, Megawati meminta seluruh rakyat Indonesia tak perlu ragu dan takut dalam menghadapi berbagai intimidasi.
    “Siapa pun yang berniat curang dan tidak demokratis akan berhadapan dengan kekuatan rakyat,” ucap Megawati.
    Terpisah, Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad) Brigjen TNI Wahyu Yudhayana meyakini, seluruh prajurit TNI akan menjaga netralitas dalam pelaksanaan
    Pilkada 2024
    .
    Ia menyebut, netralitas TNI sudah tetap dan tidak bisa diganggu gugat.
    “Dalam gelaran Pilkada serentak ini koridornya sudah jelas bahwa netralitas TNI harga mati, sebagaimana yang disampaikan Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto dan Kasad Jenderal TNI Maruli Simanjuntak pada berbagai kesempatan,” kata Kadispenad kepada wartawan, Rabu.
    Sementara Polri menyinggung putusan MK yang menambahkan frasa baru dalam Pasal 188 UU Pilkada Nomor 1 Tahun 2015.
    Penambahan ini terkait sanksi pidana bagi anggota Polri dan TNI yang terbukti terlibat dalam cawe-cawe atau memihak salah satu pasangan calon dalam pemilihan kepala daerah.
    Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko menegaskan komitmen Polri untuk menjaga profesionalisme dan netralitas dalam setiap tahapan Pemilu 2024.
    “Polri berkomitmen untuk bersikap netral dan tidak melakukan kegiatan politik praktis dalam setiap tahapan Pemilu 2024,” ujar Trunoyudo kepada wartawan, Senin (18/11/2024).
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.