Xcloud.id

Kementrian Lembaga: ASN

  • Ulama, Kiai dan Habaib Datangi Polresta Malang Kota Minta APH Netral di Pilkada

    Ulama, Kiai dan Habaib Datangi Polresta Malang Kota Minta APH Netral di Pilkada

    Malang (beritajatim.com) – Sejumlah ulama, kiai, dan habaib meminta Aparat Penegak Hukum (APH) jaga netralitas selama Pilwali Kota Malang 2024. Rombongan para ulama ini mendatangi Polresta Malang Kota pada Kamis (23/11/2024) untuk berdialog soal isu netralitas.

    Isu netralitas makin kencang jelang pemungutan suara Pilkada Kota Malang. Sebelumnya, para mahasiswa mendatangi kantor Bawaslu Kota Malang dan KPU Kota Malang mengangkat isu serupa dengan meminta APH dan ASN netral selama hajatan Pilkada.

    “Kami sebagai ulama mengingatkan supaya penegak hukum ini melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya sesuai dengan perundang-undangan yang ada. Ini adalah tugas para ulama agar Pilkada berjalan dengan jujur dan adil sebab kondisi Kota Malang sekarang sudah sangat kondusif. Jangan sampai diciderai oleh penegak-penegak hukum yang mungkin tidak bersikap netral,” ujar perwakilan ulama, KH Nursalim Ali Mafha.

    Nursalim menyebut pentingnya menjaga netralitas demi kondusifitas Kota Malang selama kontestasi Pilwali Kota Malang maupun pasca pelaksanaan. Kepada para penyelenggara Pemilu dia juga mengingatkan agar tetap menjaga integritas.

    “Kami mengimbau dan mengingatkan jangan sampai petugas yang diberi amanah oleh negara tidak bersikap netral, untuk sama-sama menjaga kondusifitas yang ada di Kota Malang,” ujar Nursalim.

    Ada empat seruan ulama terhadap Polresta Malang Kota, yakni, pertama, dalam Pilkada Kota Malang tahun 2024 Polresta Malang Kota dan Kapolresta Malang Kota harus netral, nampak netral dan benar-benar netral.

    Kedua, Kapolresta Malang Kota agar menyerukan kepada seluruh anggotanya untuk bersikap netral, nampak netral dan benar-benar netral.

    Ketiga, Polresta Malang Kota agar tidak melakukan intervensi terhadap penyelenggara pemilu di Kota Malang. Keempat, Polresta Malang Kota agar tidak melakukan upaya intervensi terhadap birokrasi untuk kepentingan Pilkada Kota Malang.

    “Kami mendorong APH supaya bertindak netral sekaligus berdoa supaya Pilkada berjalan jujur dan adil sehingga siapapun yang terpilih nanti adalah yang terbaik dan bisa memimpin Kota Malang ini. Kami tidak mewakili ulama dan kiai di Malang, tetapi kami bagian dari masyarakat yang peduli terhadap kelangsungan demokrasi,” ujar Ustaz Yahya Hadi Susilo.

    Sementara Kasat Intel Polresta Malang Kota, Kompol Ferry Darmawan menegaskan bahwa mereka menjaga netralitas selama Pilwali Kota Malang. Dia juga menyampaikan terima kasih atas perhatian para ulama, kiai, dan habaib terhadap situasi demokrasi di Kota Malang.

    “Kami menyambut baik kedatangan para ulama karena kami tidak akan mampu menciptakan situasi kondusif tanpa bantuan mereka. Sesuai tekad Polri, kami tetap mengedepankan netralitas,” ujar Ferry. (luc/kun)

  • HUT KORPRI, ASN Diharapkan Lebih Adaptif dengan Perkembangan Teknologi

    HUT KORPRI, ASN Diharapkan Lebih Adaptif dengan Perkembangan Teknologi

    Kediri (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Kediri memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) ke-53 tahun 2024 melalui kegiatan jalan sehat bersama bersama Aparatur Sipil Negara (ASN).

    Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Kediri Heru Wahono Santoso menyampaikan, momentum HUT KORPRI dengan tema ‘KORPRI Untuk Indonesia’ tersebut menjadi penting guna mempererat solidaritas, meningkatkan semangat kebersamaan, dan memperkuat jiwa korsa di kalangan ASN.

    “Buktikan bahwa kita memiliki integritas dalam melayani masyarakat Kabupaten Kediri baik (pelayanan) secara internal maupun eksternal,” kata Heru, sapaan akrabnya, melalui pidato pembukaan jalan sehat di Halaman Belakang Pemkab Kediri, Jumat (22/11/2024) pagi.

    Berkaitan dengan integritas melayani masyarakat, Heru menekankan kalangan ASN supaya cepat beradaptasi dengan mengupgrade kompetensi diri, termasuk menyesuaikan perkembangan teknologi yang semakin modern. “Saya berharap KORPRI bisa berinovasi dan lebih adaptif menyesuaikan perkembangan teknologi,” harapnya.

    Selain itu, Heru juga mengingatkan kepada kalangan ASN supaya meneguhkan sikap netralitas dan profesionalisme, terutama tidak terlibat dalam polarisasi demi kepentingan tertentu atau bahkan terlibat politik praktis selama proses Pilkada serentak 2024 berlangsung.

    HUT KORPRI, ASN Diharapkan Lebih Adaptif dengan Perkembangan Teknologi

    Terlebih, di tengah dinamika politik yang terus berubah dan berkembang, kata Heru, KORPRI diharapkan bijak dalam menggunakan hak suara di Pilkda tanpa melanggar regulasi yang berlaku. Sehingga ASN tetap kokoh dalam menjadi pilar utama pemersatu bangsa dan negara.

    “ASN itu punya hak pilih, tetapi tidak boleh berpolitik praktis,” tegasnya. [ADV PKP/nm]

  • Apa itu Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT)?

    Apa itu Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT)?

    Jakarta: Pemerintah punya banyak cara untuk membantu masyarakat yang membutuhkan, salah satunya lewat Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT).
     
    Program ini dibuat supaya keluarga yang kurang mampu bisa memenuhi kebutuhan makanan mereka dengan lebih mudah.
     
    Tapi, apa sih sebenarnya BPNT itu, dan gimana cara kerjanya? Berikut penjelesan mengenai BPNT seperti dikutip dari laman Kecamatan Anjirmurara Kabupaten Barito Kuala, Fakultas Hukum UMSI, dan Desa Serang.
    Apa itu Bantuan Pangan non Tunai (BPNT)
    Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) adalah program pemerintah untuk membantu keluarga kurang mampu memenuhi kebutuhan pangan.
    Bantuan ini diberikan dalam bentuk saldo elektronik melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), yang dapat digunakan untuk membeli bahan pangan seperti beras dan telur di elektronik warung gotong royong (e-warong).
     
    Setiap penerima manfaat menerima dana sebesar Rp110.000 per bulan yang langsung ditransfer ke rekening mereka.

     

    Siapa yang berhak menerima BPNT

    Warga Negara Indonesia (WNI)
    Hanya warga yang memiliki KTP sebagai bukti kewarganegaraan yang dapat menerima bantuan ini.
    Terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)
    Calon penerima harus tercatat di DTKS yang dikelola oleh Kementerian Sosial.
    Termasuk Keluarga Tidak Mampu
    Penerima adalah keluarga miskin atau rentan miskin sesuai kriteria pemerintah.
    Berpenghasilan di Bawah Upah Minimum
    Total penghasilan keluarga harus lebih rendah dari standar upah minimum daerah.
    Bukan ASN, TNI, Polri, atau Pegawai BUMN/BUMD
    Bantuan ini tidak diberikan kepada pegawai negeri, anggota TNI, Polri, atau karyawan BUMN dan BUMD.
    Tidak Mendapatkan Bantuan Lain
    Penerima BPNT tidak boleh sedang menerima bantuan lain seperti Kartu Prakerja atau Bantuan Subsidi Upah.
    Bukan Pendamping Sosial
    Pendamping sosial dalam Program Keluarga Harapan (PKH) atau program serupa tidak memenuhi syarat sebagai penerima BPNT.

    Perbedaan BPNT dan BLT
    Berikut perbedaan antara BPNT dan BLT:

    BPNT

    BPNT bertujuan membantu keluarga miskin memenuhi kebutuhan pangan dengan memberikan bantuan melalui uang elektronik yang dapat digunakan di e-warong.
     
    Penerima bisa membeli bahan pangan seperti beras dan telur menggunakan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).
     
    Program ini diperuntukkan bagi keluarga miskin yang tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
     
    Bantuan ini dibiayai oleh pemerintah pusat dan dikelola oleh Kementerian Sosial.
    Setiap bulan, bantuan ini langsung dikirimkan ke rekening penerima. 

    BLT

    BLT dirancang untuk membantu mereka yang terdampak krisis ekonomi atau situasi darurat, seperti pandemi atau kenaikan harga pangan.
     
    Bantuan diberikan dalam bentuk uang tunai yang bisa digunakan sesuai kebutuhan penerima.
    Program ini ditujukan bagi masyarakat yang sedang mengalami kesulitan ekonomi.
     
    Dana BLT berasal dari anggaran negara atau Dana Desa, tergantung jenis bantuan yang diberikan. Penyaluran BLT disesuaikan dengan situasi dan kondisi, terutama saat ada krisis atau bencana
     
    Itulah beberapa penjelasan singkat mengenai Bantuan Pangan non-Tunai (BPNT) yang suda kamu ketahui. BPNT membantu keluarga miskin memenuhi kebutuhan pangan dengan uang elektronik melalui Kartu Keluarga Sejahtera.
     
    Sementara BLT memberikan uang tunai untuk mereka yang terdampak krisis atau bencana. Keduanya bertujuan meringankan beban masyarakat, namun dengan cara dan fokus yang berbeda. (Nanda Sabrina Khumairoh) 
     
     
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ANN)

  • Kandidat Pilkada Banten komitmen layanan publik bebas maladmistrasi

    Kandidat Pilkada Banten komitmen layanan publik bebas maladmistrasi

    Pakta Pelayanan Publik Bebas Maladministrasi (PPBM) yang diinisiasi Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Banten oleh kandidat Pilkada Banten di Serang, Jumat (22/11/2024). (ANTARA/HO-Ombudsman Banten)

    Kandidat Pilkada Banten komitmen layanan publik bebas maladmistrasi
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Sabtu, 23 November 2024 – 06:27 WIB

    Elshinta.com – Kandidat gubernur dan wakil gubernur dalam Pilkada Banten berkomitmen dalam layanan publik bebas administrasi, usai menandatangani Pakta Pelayanan Publik Bebas Maladministrasi (PPBM) yang diinisiasi Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Banten.

    Hadir memenuhi undangan Ombudsman Banten di Serang, Banten, Jumat adalah Calon Wakil Gubernur nomor urut 1 Ade Sumardi, Calon Gubernur dan Wakil Gubernur nomor urut 3, Andra Soni-Dimyati Natakusumah. 

    Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Banten Fadli Afriadi dalam keterangannya menyampaikan pentingnya para calon kepala daerah menguatkan komitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. 

    “Pakta Pelayanan Publik Bebas Maladministrasi ini akan menjadi monumen untuk selalu mengingatkan, khususnya jika kelak ditakdirkan terpilih, agar kepala daerah selalu memikirkan dan memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat,” kata dia.

    Fadli mengapresiasi seluruh pasangan calon (paslon) yang selalu meneguhkan komitmennya untuk membangun dan menyelenggarakan pelayanan publik yang bermutu bagi Masyarakat, khususnya di wilayah Provinsi Banten.

    Dalam Pakta yang ditanda-tangani, berbunyi antara lain komitmen para paslon untuk menghindari perilaku maladministratif dan memberikan teladan dalam kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan perundangan-undangan terkait pelayanan publik, terutama bagi seluruh pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.

    Selain itu, para kandidat juga diminta berkomitmen untuk senantiasa mengedepankan prinsip partisipasi serta mengutamakan kebutuhan dan kepentingan masyarakat dalam pengambilan keputusan maupun implementasi kebijakan/program terkait pelayanan publik.

    Disamping itu, untuk selalu merespon Laporan/Pengaduan Masyarakat mengenai dugaan maladministrasi pelayanan secara transparan, objektif,  dan akuntabel.

    Calon Wakil Gubernur Banten nomor urut 1, Ade Sumardi, mengatakan  pemerintah bertugas melayani rakyat. Untuk itu, perlu ada yang mengawasi dan mengingatkan kinerjanya. 

    “Maladministrasi harus dihindari. Apalagi pemerintahan saat ini tidak cukup hanya baik, tapi juga harus bisa cepat dalam memberikan pelayanan.”

    Ade juga berterima kasih kepada Ombudsman yang telah mengundang para pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Banten.

    Ade menyampaikan permohonan maaf dari pasangannya, Calon Gubernur Banten nomor urut 1, Airin Rahmi Diany, yang tidak bisa menghadiri undangan Ombudsman hari ini karena sudah terlanjur ada agenda di tempat lain.  Ia menegaskan, pada prinsipnya Airin punya komitmen yang sama dan memahami pentingnya peran dan tugas Ombudsman.

    Sementara itu, Calon Gubernur Banten nomor urut 2, Andra Soni, usai menandatangani Pakta mengatakan pelayanan publik sudah menjadi kegiatan sehari-hari pemerintah. Bukan hanya administrasi, karena pelayanan publik melebihi itu.

    “Kita dukung Ombudsman untuk mendukung kewenangannya untuk meminimalisir bahkan menghilangkan praktek-praktek maladministrasi dan korupsi dalam pelayanan publik.”  

    Pada kesempatan lain, Calon Wakil Gubernur Banten nomor urut 2, Dimyati Natakusumah juga menyampaikan bahwa pejabat, ASN, dan apa yang ada di dalamnya semua Kementerian Lembaga, diamanatkan untuk memberikan layanan publik yang prima, yang cepat, bagus, murah, efisien, efektif, no-pungli, dan tidak mempersulit. 

    “Untuk itulah, Ombudsman juga harus hadir sebagai Lembaga pengawas penyelenggaraan pelayanan publik,” kata Dimyati.

    Sumber : Antara

  • Dapat Saldo Dana Gratis Rp 400 Ribu dari Pemerintah, Cek via KTP

    Dapat Saldo Dana Gratis Rp 400 Ribu dari Pemerintah, Cek via KTP

    JABAR EKSPRES – Memasuki November 2024, pemerintah melalui Kementerian Sosial kembali menyalurkan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) kepada masyarakat yang memenuhi kriteria. Bantuan Saldo Dana Gratis senilai Rp 400 ribu ini ditujukan untuk keluarga miskin guna mendukung kebutuhan pangan mereka. Simak informasi lengkapnya, mulai dari cara cek penerima hingga syarat dan cara pencairannya.

    BPNT atau Bantuan Pangan Non Tunai adalah salah satu program bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat miskin. Dana bantuan ini tidak diberikan secara tunai, melainkan dalam bentuk Saldo Dana Gratis atau uang cuma-cuma yang dapat digunakan untuk membeli kebutuhan pokok di e-warung (elektronik warung gotong royong).

    Setiap penerima akan mendapatkan Rp 200 ribu per bulan, tetapi pencairan dilakukan dua bulan sekali, sehingga jumlahnya menjadi Rp 400 ribu per tahap pencairan. Program ini bertujuan meningkatkan ketahanan pangan dan gizi keluarga penerima manfaat (KPM).

    Jadwal Pencairan BPNT November 2024

    Penyaluran BPNT tahun 2024 dibagi menjadi enam tahap, yaitu:

    Tahap 1: Januari – FebruariTahap 2: Maret – AprilTahap 3: Mei – JuniTahap 4: Juli – AgustusTahap 5: September – OktoberTahap 6: November – Desember

    Tahap keenam yang berlangsung pada November hingga Desember 2024 merupakan pencairan terakhir di tahun ini. Dana bantuan biasanya mulai cair pada pertengahan bulan November.

    Baca juga : Dana Bansos November Masih Nggak Cair? Begini Cara Dapat Saldo Gratis Dengan Main Paws Airdrop Tanpa Ribet

    Untuk mengetahui apakah Anda termasuk penerima bantuan tahap 6 ini, ikuti langkah berikut:

    Akses Situs Resmi: Buka https://cekbansos.kemensos.go.id.Isi Data Wilayah: Masukkan provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa sesuai alamat di KTP Anda.Masukkan Nama Lengkap: Gunakan nama sesuai dengan KTP.Isi Kode Captcha: Masukkan kode yang muncul di layar untuk verifikasi.Klik “Cari Data”: Sistem akan menampilkan informasi terkait status penerimaan bantuan Anda.

    Agar dapat menjadi penerima BPNT, Anda harus memenuhi beberapa kriteria berikut:

    Warga Negara Indonesia (WNI).Berpenghasilan Rendah: Termasuk dalam kategori keluarga miskin.Terdaftar di DTKS: Nama harus tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial.Tidak Berstatus ASN, TNI, atau Polri: Bantuan ini hanya untuk masyarakat umum.Tidak Sedang Menerima Bantuan Lain: Misalnya BLT UMKM atau Kartu Prakerja.

  • Kementerian PANRB Susun Sistem Karier PNS di Kementerian/Lembaga Baru – Page 3

    Kementerian PANRB Susun Sistem Karier PNS di Kementerian/Lembaga Baru – Page 3

    Sebelumnya, Pemerintah mengevaluasi terhadap pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar Calon Aparatur Sipil Negara atau CPNS 2024 yang telah selesai dilaksanakan. 

    Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Rini Widyantini menyampaikan, ke depan diperlukan beberapa perbaikan dalam proses pengadaan CPNS guna menjaring ASN yang berintegritas, dan kompeten.

    “Tongkat estafet pembangunan nasional akan diteruskan oleh para generasi muda ASN. Melalui evaluasi ini, kita dapat menghasilkan ASN yang kompeten, berintegritas, dan siap menghadapi berbagai tantangan dalam melayani masyarakat,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (14/11/2024).

    Dalam pelaksanaan pengadaan ASN 2024, Rini menambahkan, terdapat beberapa isu yang perlu menjadi perhatian. Salah satunya yakni usulan formasi ASN dari kementerian/lembaga dan pemerintah daerah (pemda) belum sepenuhnya memperhatikan kebutuhan strategis SDM nasional. 

    Selain itu, usulan formasi oleh pemda belum optimal, khususnya untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2024.

     

    Plt Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Haryomo Dwi Putranto menjelaskan, pelaksanaan pengadaan CASN tahun ini bertepatan dengan era transisi kabinet. 

     

     

  • Kementan Ungkap Prosedur Pendaftaran Brigade Swasembada Pangan, Ini Syaratnya

    Kementan Ungkap Prosedur Pendaftaran Brigade Swasembada Pangan, Ini Syaratnya

    Jakarta, Beritasatu.com – Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) Kementerian Pertanian, Idha Widi Arsanti, menyosialisasikan tentang prosedur pendaftaran untuk brigade swasembada pangan.

    Menurut Idha, langkah pertama yang harus dilakukan calon petani adalah mendatangi dinas pertanian, baik di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi.

    “Dari sana (dinas) akan mengarahkan ke pendamping atau mentor dari kami (Kementan),” ujar Idha seusai mendampingi Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam pembukaan workshop manajemen pendampingan brigade swasembada pangan di Auditorium Utama Kementan beberapa waktu lalu.

    Idha menambahkan, dalam prosedur brigade swasembada pangan ini setiap petani memiliki potensi pendapatan lebih dari Rp 10 juta per bulan. Estimasi tersebut didasarkan pada skema bagi hasil antara petani dan lapangan usaha, baik dari sisi produksi maupun penjualan gabah yang dapat mencapai harga Rp 6.000 per kilogram gabah kering giling (GKG).

    “Pendapatan itu bukan gaji, melainkan hasil dari penjualan GKG yang dihargai Rp 6.000 per kilogram. Selain itu, ada pembagian lain seperti 20 persen dari lapangan usaha. Jadi, di dalam 15 anggota brigade swasembada pangan, pendapatan per orang bisa mencapai Rp 10 juta,” terangnya.

    Idha juga menegaskan, angka pendapatan tersebut murni berasal dari hasil usaha, bukan gaji seperti yang sering diberitakan. Menurutnya, angka ini juga tak lepas dari dukungan pemerintah yang menyediakan skema pertanian modern untuk menekan biaya produksi hingga 50%. Pemerintah juga memberikan hibah berupa alat mesin pertanian kepada setiap kelompok brigade swasembada pangan.

    “Selain itu, pemerintah juga menyediakan benih dan pupuk untuk mendukung kelancaran produksi brigade swasembada pangan,” tambah Idha.

    Ia juga menjelaskan beberapa kriteria bagi petani milenial yang ingin bergabung dalam brigade swasembada pangan.

    “Pertama, mereka harus jujur, memiliki prinsip yang kuat, dan berkomitmen untuk meningkatkan produktivitas. Lahan yang akan dikelola oleh brigade pangan akan mencapai sekitar 200 hektare melalui sistem kemitraan,” ungkapnya.

    Sebagai informasi, total pendaftar untuk brigade swasembada pangan ini tercatat mencapai sekitar 23.000 orang dari berbagai kalangan. Mereka akan didampingi oleh aparatur sipil negara (ASN) yang khusus disiapkan untuk memastikan kelancaran produksi guna mencapai swasembada pangan dan mendukung Indonesia sebagai lumbung pangan dunia.

    Sebelumnya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menjelaskan tujuan utama dari program ini adalah untuk mengurangi pengangguran dan mengatasi kemiskinan.

    “Para petani ini akan menjadi garda terdepan pertanian masa depan, karena mereka akan menggerakkan ekonomi dan mampu mentransformasi pertanian tradisional menjadi lebih modern,” ujar Menteri Pertanian.

    Ia menambahkan, brigade swasembada pangan ini juga dapat meningkatkan produktivitas pertanian, yakni sebagai bagian dari visi Presiden untuk mewujudkan swasembada pangan dan menjadikan Indonesia lumbung pangan dunia.

  • Bawaslu Kota Bekasi lakukan pemetaan kerawanan TPA pada Pilkada 2024

    Bawaslu Kota Bekasi lakukan pemetaan kerawanan TPA pada Pilkada 2024

    Sumber foto: Hamzah Aryanto/elshinta.com.

    Bawaslu Kota Bekasi lakukan pemetaan kerawanan TPA pada Pilkada 2024
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 22 November 2024 – 18:14 WIB

    Elshinta.com – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Bekasi telah melakukan pemetaan potensi kerawanan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Pemilihan Serentak 2024.

    Komisioner Bawaslu Kota Bekasi, Choirunnisa Marzoeki mengatakan langkah ini diambil untuk mengantisipasi gangguan yang mungkin terjadi pada hari pemungutan suara.

    “Pemetaan ini mengidentifikasi lima indikator TPS rawan yang sering terjadi, empat indikator yang cukup sering, dan sembilan indikator lain yang perlu diwaspadai meskipun tidak sering terjadi,” kata Nisa seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Hamzah Aryanto, Jumat (22/11).

    Ia menjelaskan, proses pemetaan melibatkan analisis terhadap tujuh variabel dan 25 indikator, yang diambil dari laporan kerawanan TPS di 56 kelurahan di 12 kecamatan.

    “Data dikumpulkan selama enam hari, dari 10 hingga 15 November 2024. Indikator kerawanan TPS mencakup seperti Penggunaan Hak Pilih. Masalah seperti DPT yang tidak memenuhi syarat, pemilih tidak terdaftar, dan pemilih disabilitas,” paparnya.

    Selain itu,  ia juga menyebut soal Keamanan, dimana, riwayat kekerasan, intimidasi, dan penolakan penyelenggaraan pemungutan suara.

    “Kemudian, politik uang, politisasi SARA, Netralitas dengan Keterlibatan penyelenggara pemilihan, ASN, TNI/Polri, lalu logistik sepertk masalah kerusakan, kekurangan, atau keterlambatan logistik. Lokasi TPS yang rawan konflik, bencana, atau lokasi dekat dengan lembaga pendidikan, pabrik, dan rumah calon atau posko tim kampanye,” terangnya.

    Pemetaan ini menjadi acuan bagi Bawaslu Kota Bekasi, KPU Kota Bekasi, pasangan calon, pemerintah, aparat penegak hukum, pemantau pemilihan, media, serta seluruh masyarakat untuk memastikan pemungutan suara berlangsung lancar dan demokratis.

    Selain itu, Bawaslu Kota Bekasi akan melakukan pengawasan langsung untuk memastikan ketersediaan logistik, pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara sesuai ketentuan, serta akurasi data pemilih dan penggunaan hak pilih.

    “Berdasarkan hasil pemetaan ini, Bawaslu Kota Bekasi mengimbau kepada KPU untuk memperhatikan potensi kerawanan di TPS demi kelancaran pemilihan,” pungkasnya.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Wamendagri: Pilkada harus wujudkan demokrasi sejuk dan damai

    Wamendagri: Pilkada harus wujudkan demokrasi sejuk dan damai

    Saya kira harus betul-betul kita jaga bersama dikoordinasikan sampai level instansi yang paling kecil

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan pentingnya mewujudkan demokrasi yang sejuk dan damai dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024.

    Hal ini disampaikan nya dalam Rapat Koordinasi Kesiapan Pilkada Serentak Menjelang Pemungutan Suara yang digelar di Ruang Sidang Utama (RSU) Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Jumat.

    “(Sesuai dengan arahan) Bapak Presiden (Prabowo Subianto) yang betul-betul menyampaikan dalam beberapa forum mengenai konsepsi beliau tentang demokrasi yang minus kekerasan, menghindari adu domba, menghindari hasut-menghasut, demokrasi yang sejuk dan damai,” kata Bima dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

    Ia menambahkan upaya menjaga demokrasi damai perlu dikoordinasikan hingga ke tingkat instansi terkecil sesuai hierarki kewenangan.

    “Saya kira harus betul-betul kita jaga bersama dikoordinasikan sampai level instansi yang paling kecil,” tambahnya.

    Dalam laporannya, dia menyampaikan bahwa kebutuhan anggaran pilkada serentak sudah dipenuhi oleh daerah.

    Realisasi Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) telah mencapai 100 persen, meskipun sempat terjadi kendala di beberapa daerah. Selain itu distribusi logistik pilkada juga nyaris rampung.

    Kemendagri juga telah mengadakan serangkaian rapat intensif bersama Komisi II Dewan Perwakilan rakyat (DPR) untuk mengevaluasi dan menyerap berbagai dinamika yang terjadi di tingkat daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota.

    Dalam rapat tersebut, para kepala daerah diingatkan mengenai pentingnya menjalankan fungsi koordinasi, termasuk dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forkopimda.

    Selain itu, dalam rapat tersebut disampaikan juga mengenai prinsip netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menjadi salah satu poin utama. “Di situ kami ingatkan (juga) tentang prinsip-prinsip netralitas ASN,” ujar Bima.

    Dalam penutupan rapat, Bima kembali mengingatkan pentingnya menyebarkan narasi demokrasi yang sejuk dan damai. Ia menekankan bahwa untuk memperkuat narasi pilkada yang sejuk dan damai, diperlukan langkah-langkah bersama.

    Sementara itu, Wakil Menteri Koordinator (Wamenko) Politik dan Keamanan (Polkam) Lodewijk Freidrich Paulus menegaskan bahwa pilkada serentak harus menjadi momen untuk melahirkan kepala daerah yang berkualitas.

    Hal ini penting untuk mendukung agenda pemerintahan, termasuk 8 Astacita Presiden Prabowo Subianto, 17 program prioritas, dan 8 program cepat.

    “Artinya saat tahapan pemilu berjalan, 8 program cepat dari pemerintah juga harus sukses. Padahal, kepala daerahnya baru dilantik pada Februari nanti. Nah kita-kita inilah yang menentukan itu. Sukses pilkada tapi sukses (juga) program cepat dari Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran,” jelas Lodewijk.

    Ia juga menyampaikan apresiasi nya terhadap kesiapan penyelenggara Pemilu dan aparat keamanan. Lodewijk menjelaskan bahwa berdasarkan paparan penyelenggara pemilu, seluruh aspek pelaksanaan pilkada telah siap.

    Ini termasuk kesiapan aparat keamanan seperti Badan Intelijen Negara (BIN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Dia menegaskan pentingnya kerja maksimal untuk memastikan semua tahapan berjalan dengan baik.

    Sebagai Informasi, rapat ini dihadiri oleh Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Deputi Bidang Operasi Keamanan Siber dan Sandi Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Direktur Jenderal (Dirjen) Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidun) Kejaksaan Agung, Wakil Kepala Badan Inteligen dan Keamanan (Wakabaintelkam) Polri, Deputi BIN, Deputi Bidang Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), serta
    Wakil Kepala Badan Inteligen Strategis (Wakabais) TNI.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2024

  • Debat Terakhir Pilkada Kota Yogyakarta, 3 Paslon Setuju Menggunakan Metode Talent Pool untuk Isi Jabatan di Pemerintahan Yogyakarta 22 November 2024

    Debat Terakhir Pilkada Kota Yogyakarta, 3 Paslon Setuju Menggunakan Metode Talent Pool untuk Isi Jabatan di Pemerintahan Yogyakarta 22 November 2024

    Debat Terakhir Pilkada Kota Yogyakarta, 3 Paslon Setuju Menggunakan Metode Talent Pool untuk Isi Jabatan di Pemerintahan
    Tim Redaksi
    YOGYAKARTA, KOMPAS.com
    – Debat terakhir Pilkada Kota
    Yogyakarta
    2024, yang mengangkat tema tata kelola pemerintahan yang anti korupsi, responsif, dan transformatif, berlangsung pada Jumat (22/11/2024).
    Dalam debat ini, panelis mengajukan pertanyaan mengenai strategi pasangan calon dalam mengisi
    jabatan
    birokrasi yang berbasis
    meritokrasi
    , profesional, dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
    Pasangan calon Wali Kota Yogyakarta, Heroe Poerwadi, menekankan pentingnya penataan jalur jenjang karier bagi aparatur sipil negara (
    ASN
    ) untuk mewujudkan meritokrasi.
    Ia menjelaskan bahwa selama menjabat sebagai Wakil Wali Kota Yogyakarta, ia mensyaratkan ASN untuk mengikuti empat tahapan sebelum menduduki jabatan struktural, yaitu perencanaan, administrasi, keuangan, dan pengalaman di lapangan.
    “Itu harus mereka lakukan agar mereka punya bekal kuat saat duduki jabatan,” ujar Heroe.
    Heroe juga mengakui bahwa lelang jabatan sudah berjalan baik, namun ia menekankan bahwa proses bidding harus dimulai dengan
    screening talent
    .
    “Siapapun ASN yang punya kemampuan, maka kita buat
    talent pool
    . Tiap ASN punya nilai, karakteristik, perilaku dan sikap sudah ada, jadi kita ambil proses rekrutmen dari
    talent pool
    ,” ujar dia.
    Calon Wakil Wali Kota Yogyakarta nomor urut 1, Sri Widya Supena, menambahkan bahwa dalam dunia bisnis, penentuan pegawai yang naik jabatan menggunakan sistem
    Key Performance Indicator
    (KPI).
    “Dengan adanya indikator yang jelas dan objektif, kita juga perlu ada
    reward punishment
    . Ke depan kita bikin ASN
    of the month
    untuk memicu produktivitas ASN,” ungkapnya.
    Calon Wali Kota Yogyakarta nomor urut 2, Hasto Wardoyo, menegaskan bahwa penerapan sistem merit sangat penting untuk menghindari KKN.
    “Saya punya pengalaman di BKKBN, di mana awalnya harus bidding terus, tetapi sekarang merit sistem sudah ada, ada
    talent pool
    dan asesmen periodik untuk tiap orang,” ujarnya.
    Ia menambahkan bahwa penilaian berdasarkan kompetensi, kualitas, dan prestasi memberikan transparansi dalam pengisian jabatan.
    Pasangan calon Wali Kota Yogyakarta, Afnan Hadikusuomo, sepakat dengan pernyataan Sri Widya Supena mengenai pentingnya
    reward
    dan
    punishment
    dalam sistem.
    Dengan adanya kedua hal itu, dapat diketahui ASN yang berprestasi dan bisa dipromosikan. Digitalisasi juga membantu dalam penilaian kompetensi dan prestasi.
    Afnan menekankan perlunya pelatihan bagi calon pejabat untuk meningkatkan pengetahuan dalam pelayanan publik.
    “Kedua digitalisasi membantu atas kompetensi dan prestasi seseorang berdasarkan catatan digital nanti kita ambil kebijakan berkaitan dengan jabatan tertentu. Pelatihan calon pejabat penting untuk tambah pengetahuan dalam pelayanan publik,” imbuh dia.
    Sementara itu, calon Wakil Wali Kota Yogyakarta nomor urut 3, Singgih Raharjo, menyatakan bahwa penerapan sistem merit wajib dilakukan.
    Ia menilai bahwa metode
    talent pool
    sangat tepat untuk mengisi jabatan, karena rekam jejak ASN sudah diketahui.
    “Tetapi
    attitude
    juga penting.
    Talent pool
    harus dikombinasikan dengan
    soft skill
    ,” pungkasnya.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.