Xcloud.id

Kementrian Lembaga: ASN

  • Bawaslu DKI Akan Patroli untuk Pastikan APK Ditertibkan Megapolitan 24 November 2024

    Bawaslu DKI Akan Patroli untuk Pastikan APK Ditertibkan Megapolitan 24 November 2024

    Bawaslu DKI Akan Patroli untuk Pastikan APK Ditertibkan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) DKI Jakarta akan melakukan patroli terkait alat peraga kampanye (
    APK
    ) Pilkada 2024.
    “Nah ini yang kita pastikan juga, bahwa hari ini kita juga memastikan patroli terkait penertiban alat peraga kampanye (APK),” kata komisioner
    Bawaslu DKI
    Jakarta Sakhroji di Jakarta, Minggu (24/11/2024).
    Jika ditemukan masih ada APK terpasang maka pihaknya segera berkoordinasi dengan Satpol PP.
    “Sehingga memang 24, 25, 26 November 2024 semua APK sudah diterbitkan, termasuk di posko-posko milik pasangan calon Itu juga harus diterbitkan,” ucap Sakhroji.
    Mengenai jumlah APK yang ditertibkan, ia mengaku belum menerima laporannya. 
    “Belum. Kami (patroli) sampai jam 03.00 WIB. Tapi nanti akan kami
    update
    kira-kira berapa banyak APK yang sudah ditertibkan,” katanya.
    Sebelumnya, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi turun ke jalan untuk ikut mencopot APK di Cempaka Putih, Jakarta Pusat.
    Hal ini sebagai pertanda berakhirnya aktivitas kampanye sekaligus masuknya masa tenang selama tiga hari, yakni sejak Minggu (24/11/2024) hingga Selasa (26/11/2024).
    Teguh memastikan, pencopotan alat peraga kampanye secara serentak ini diberlakukan  di seluruh wilayah Jakarta.
    “Begitu juga di kawasan lainnya, juga telah diinstruksikan kepada petugas kelurahan dan kecamatan untuk membersihkan seluruh atribut kampanye di Jakarta,” kata Teguh dalam keterangannya, Minggu (24/11/2024) dinihari.
    Masa tenang di Jakarta resmi dilangsungkan setelah pelaksanaan Apel Kesiapsiagaan dan Doa Bersama dalam rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Tahun 2024 di Lapangan Silang Monas Sisi Selatan, Sabtu (23/11/2024) malam.
    Di sana, Teguh juga menegaskan agar aparatur sipil negara (ASN) tetap netral dan menjaga kondusifitas di masa tenang jelang hari pencoblosan Pilkada.
    “(Kepada) jajaran ASN Pemprov DKI Jakarta, serta jajaran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta, untuk terus menjaga netralitas selama rangkaian Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta tahun 2024,” ungkap Teguh.
    Tak hanya itu, Teguh menyebutkan, pihaknya akan terus berkoordinasi dan berkolaborasi bersama
    stakeholder
    dalam kelancaran pelaksanaan di tanggal 27 November 2024.
    “Kami jajaran Pemprov DKI Jakarta, Forkopimda, dan penyelenggara pemilu (juga) akan terus meningkatkan sinergi, terutama dalam pendistribusian logistik, pemungutan suara, dan penghitungan suara,” ujar Teguh.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Masa Tenang Pilkada, PJ Gubernur Jakarta Ikut Copot Spanduk Kampanye di Cempaka Putih Megapolitan 24 November 2024

    Masa Tenang Pilkada, PJ Gubernur Jakarta Ikut Copot Spanduk Kampanye di Cempaka Putih Megapolitan 24 November 2024

    Masa Tenang Pilkada, PJ Gubernur Jakarta Ikut Copot Spanduk Kampanye di Cempaka Putih
    Tim Redaksi

    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi turun ke jalan untuk ikut mencopot Alat Peraga Kampanye (APK) di Cempaka Putih, Jakarta Pusat.
    Hal ini sebagai pertanda berakhirnya aktivitas kampanye sekaligus masuknya masa tenang selama tiga hari, yakni sejak Minggu (24/11/2024) hingga Selasa (26/11/2024).
    Teguh memastikan, pencopotan alat peraga kampanye secara serentak ini diberlakukan  di seluruh wilayah Jakarta.
    “Begitu juga di kawasan lainnya, juga telah diinstruksikan kepada petugas kelurahan dan kecamatan untuk membersihkan seluruh atribut kampanye di Jakarta,” kata Teguh dalam keterangannya, Minggu (24/11/2024).
    Masa tenang di Jakarta resmi dilangsungkan setelah pelaksanaan Apel Kesiapsiagaan dan Doa Bersama dalam rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Tahun 2024 di Lapangan Silang Monas Sisi Selatan, Sabtu (23/11/2024) malam.
    Di sana, Teguh juga menegaskan agar Aparatur Sipil Negara (ASN) tetap netral dan menjaga kondusifitas di masa tenang jelang hari pencoblosan Pilkada.
    “(Kepada) jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemprov DKI Jakarta, serta jajaran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta, untuk terus menjaga netralitas selama rangkaian Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta tahun 2024,” ungkap Teguh.
    Tak hanya itu, Teguh juga menyebutkan pihaknya akan terus berkoordinasi dan berkolaborasi bersama stakeholder dalam kelancaran pelaksaan di tanggal 27 November 2024 mendatang.
    “Kami jajaran Pemprov DKI Jakarta, Forkopimda, dan penyelenggara Pemilu (juga) akan terus meningkatkan sinergi, terutama dalam pendistribusian logistik, pemungutan suara, dan penghitungan suara,” ujar Teguh.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kementerian Perumahan Bidik 30 Rusun ASN di IKN Rampung Tahun Ini

    Kementerian Perumahan Bidik 30 Rusun ASN di IKN Rampung Tahun Ini

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menyebut sebanyak 30 tower rumah susun (rusun) Aparatur Sipil Negara (ASN) di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara akan rampung pada tahun ini.

    Direktur Jenderal (Dirjen) Kementerian PKP, Iwan Suprijanto menjelaskan bahwa 30 rusun tersebut dapat mulai fungsional pada tahun ini.

    “Sebagian selesai tahun ini 30 tower,” jelasnya saat ditemui di lokasi Hunian Tetap (Huntap) III Babakan Karet, Cianjur Kamis (21/11/2024).

    Adapun, konstruksi rusun ASN itu mundur dari target yang ditetapkan. Di mana, semula pemerintah menargetkan sebanyak 47 rusun ASN di IKN dapat rampung sepenuhnya pada 2024.

    Iwan menjelaskan, konstruksi yang tak berjalan sesuai target itu terjadi lantaran sempat tertunda oleh adanya persiapan dan pelaksanaan seremoni HUT RI ke-79 di IKN pada 17 Agustus 2024.

    “Secara fungsional tahun ini [harusnya sudah selesai 47 tower]. Tapi secara konstruksi dan macam-macamnya karena kemarin ada penundaan dan sebagainya, penggunaan dan sebagainya [jadi tertunda],” tambahnya.

    Lebih rinci, pada 2025 Kementerian PKP bakal melanjutkan sebanyak 21 tower rusun ASN dan Hankam di IKN.

    “Tahun depan tambah 4 lagi kan untuk hunian TNI tambah 4 [dari semula sisa 17 tower] lagi sudah nambah kontrak [jadi total menjadi 51 tower ASN dan Hankam],” tandasnya.

    Sebelumnya, Kementerian PKP menjelaskan bahwa pembangunan 47 Tower Rusun ASN dibagi ke dalam enam paket pekerjaan. Di mana, saat ini progres keseluruhan pembangunan 47 Tower Rusun tersebut sebesar 78,88% dan akan dilanjutkan pada tahun 2025.

    Perinciannya, enam paket pekerjaan tersebut terdiri dari Paket I Konstruksi Rusun ASN 1 yang terdiri dari 9 tower dengan progres 81,29% dan Paket 2 Konstruksi Rusun ASN 2 sebanyak 8 tower dengan progres 65,02%. 

    Kemudian, Paket 3 Konstruksi Rusun ASN 3 sebanyak 6 tower dengan progres 73,53%. Selanjutnya Paket 4 Konstruksi Rusun ASN 4 sebanyak 8 tower dengan progres 78,34%, Paket 5 Konstruksi Rusun Paspampres sebanyak 9 tower dengan progres 74,83%. 

    Terakhir yakni ada Paket 6 Konstruksi Rusun Polri dan BIN sebanyak 7 tower dengan progres konstruksi saat ini telah mencapai 82,2%.

  • Setelah masa cuti kampanye berakhir Teguh Prakosa siap kembali bertugas sebagai Walikota Solo

    Setelah masa cuti kampanye berakhir Teguh Prakosa siap kembali bertugas sebagai Walikota Solo

    laporan kontributor Agung Santoso.

    Setelah masa cuti kampanye berakhir Teguh Prakosa siap kembali bertugas sebagai Walikota Solo
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Sabtu, 23 November 2024 – 20:35 WIB

    Elshinta.com – Masa cuti Teguh Prakosa sebagai Calon Wali Kota Solo resmi berakhir pada Sabtu (23/11/2024). Setelah dua bulan menjalani masa kampanye Pilkada 2024, Teguh akan kembali aktif menjalankan tugas sebagai kepala daerah mulai Senin (25/11/2024). Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Daerah Solo, Budi Murtono, Sabtu (23/11/2024).

    “Beliau cuti sampai 23 November 2024, aktif lagi mulai 24 November 2024. Namun, karena 24 November hari Minggu, beliau masuk kantor insyaallah Senin. Semua hak-haknya sebagai Wali Kota akan kembali,” jelas Budi.

    Setelah kembali bertugas, Teguh menghadapi sejumlah agenda penting. Salah satu prioritasnya adalah menyelesaikan APBD 2025 bersama DPRD Solo dan memastikan kelancaran proyek-proyek strategis yang dibiayai hibah Uni Emirat Arab (UEA).

    “Proyek yang didanai hibah UEA sudah sesuai rencana, meskipun ada beberapa kendala pada barang impor, seperti untuk pembangunan GOR Indoor Manahan. Targetnya tetap rampung tahun ini,” tambahnya.

    Teguh juga menegaskan pentingnya menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, dan Polri selama proses Pilkada, sesuai keputusan Mahkamah Konstitusi (MK). Ia mengimbau agar semua pihak bersama-sama menjaga suasana kondusif di Kota Solo.

    “Biarlah yang berpesta adalah masyarakat. Mari kita jaga kota yang kita cintai ini,” ujarnya dengan tegas.

    Selama masa kampanye, Teguh bersama pasangannya, Bambang Gage Nugroho, mendapatkan banyak masukan dari masyarakat. Meskipun ada beberapa kritik, seperti dianggap “kurang senyum” dan “pelit,” ia menegaskan bahwa kampanye dijalani dengan cara bersih, tanpa membagikan uang atau sembako.

    “Responnya bagus, walaupun ada masukan soal senyum dan lainnya. Saya jalani kampanye dengan biasa saja, tanpa bagi-bagi duit,” ungkapnya.

    Di sisi lain, masa tugas Dhoni Widianto sebagai Penjabat (Pj) Wali Kota Solo juga berakhir pada Sabtu. Pemkot Solo berencana mengadakan acara perpisahan terbatas dengan mengundang Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) sebagai bentuk apresiasi atas kontribusinya.

    Kembalinya Teguh sebagai Wali Kota Solo menjadi momen penting untuk melanjutkan berbagai program pembangunan dan memastikan Solo tetap damai dan kondusif menjelang Pilkada 2024. 

    Sumber : Elshinta.Com

  • Pj Gubernur Riau Ajak Warga Jaga Kedamaian Selama Masa Tenang Pilkada Regional 24 November 2024

    Pj Gubernur Riau Ajak Warga Jaga Kedamaian Selama Masa Tenang Pilkada Regional 24 November 2024

    Pj Gubernur Riau Ajak Warga Jaga Kedamaian Selama Masa Tenang Pilkada
    Penulis
    KOMPAS.com –
    Menjelang Pemilihan Kepala Daerah (
    Pilkada
    ) serentak yang akan digelar pada Rabu (27/11/2024), Penjabat (Pj) Gubernur
    Riau
    , Rahman Hadi, mengimbau masyarakat untuk menjaga situasi tetap kondusif selama masa tenang mulai 24–26 November 2024.
    “Mari kita bersama-sama jaga suasana kondusif selama masa tenang Pilkada di Riau. Kita buktikan bahwa masyarakat Riau santun dan berbudaya,” ujar Rahman Hadi, dalam rilis pers yang diterima Kompas.com, Minggu (24/11/2024).
    Rahman juga mengingatkan pentingnya menghindari penyebaran berita bohong atau tindakan provokatif yang dapat merugikan pihak tertentu. Ia menegaskan bahwa tindakan seperti itu memiliki konsekuensi hukum.
    “Mari hadir bersama-sama menggunakan hak suara untuk memilih kepala daerah, mulai dari gubernur, bupati, wali kota, hingga wakil-wakilnya,” tambahnya.
    Selain menjaga situasi, Pj Gubernur juga mendorong masyarakat untuk aktif berpartisipasi dalam Pilkada serentak dan tidak bersikap golput. Menurutnya, satu suara sangat berarti dalam menentukan masa depan Riau.
    “Ini adalah momen penting bagi masyarakat untuk memilih pemimpin yang mampu membawa perubahan positif bagi daerah. Gunakan hak pilih sesuai hati nurani,” jelas Rahman.
    Rahman Hadi juga meminta dukungan dari berbagai pihak untuk menjaga kelancaran Pilkada. Kepada TNI dan Polri, ia menginstruksikan agar memastikan keamanan selama seluruh proses berlangsung. Sedangkan untuk Aparatur Sipil Negara (ASN), ia menekankan pentingnya menjaga netralitas.
    “Stabilitas dan netralitas adalah kunci suksesnya pelaksanaan Pilkada. Semua pihak harus bekerja sama untuk mewujudkan pemilu yang damai dan demokratis,” tegasnya.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Massa Mahasiswa Tuntut Bawaslu Tegas Proses Pelanggaran Pilkada Kota Malang

    Massa Mahasiswa Tuntut Bawaslu Tegas Proses Pelanggaran Pilkada Kota Malang

    Liputan6.com, Malang – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Koalisi Rakyat Bersatu Selamatkan Demokrasi berunjukrasa di kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Malang pada Jumat, 22 November 2024 sore.

    Mereka memprihatinkan kondisi Pilkada Kota Malang 2024 yang terindikasi ketiadaan netralitas dari ASN, TNI dan Polri. Serta indikasi politik uang dan pembagian sembako oleh pasangan calon (paslon) peserta pilkada.

    Koordinator aksi, Rolis Sembiring, mengatakan Bawaslu harus bekerja lebih ketat dan bertindak tegas terhadap berbagai temuan dan laporan dugaan pelanggaran Pilkada Kota Malang.

    “Kami menolak politik uang, politik sembako dan menuntut netralitas aparat terutama TNI dan Polri,” kata koordinator aksi, Rolis Sembiring. 

    Massa aksi mendorong pelaksanaan Pilkada Kota Malang yang sehat, jujur, bersih dan bebas dari politik uang maupun sembako. Termasuk bebas dari intervensi aparat pemerintah untuk memenangkan paslon tertentu.

    “Kami menuntut Bawaslu tak ragu memproses temuan atau laporan pelanggaran Pilkada,” ucap Rolis.

    Termasuk menindak tegas seluruh oknum ASN, TNI dan Polri yang tidak netral. Indikasi ketidaknetralan itu dinyatakan sejumlah kalangan. Aparat sebagai pelayan publik harus bekerja profesional, tidak berpihak selama gelaran pilkada. 

    “Kami mendorong semua pihak tak ragu bersuara terhadap pelanggaran pilkada,” ujar Rolis.

    Usai menggelar aksi di depan kantor Bawaslu Kota Malang, massa lalu bergerak menuju kantor KPU Kota Malang. Tuntutannya sama, menolak politik uang dan sembako, netralitas aparat dan komitmen penyelenggara Pilkada Kota Malang.

     

    Kondisi Wanita yang Tertabrak Kuda Balap di Kebumen

  • Buka Debat Pilkada Jember, Cabup Hendy Siswanto Singgung Daster

    Buka Debat Pilkada Jember, Cabup Hendy Siswanto Singgung Daster

    Jember (beritajatim.com) – Hendy Siswanto, calon bupati petahana nomor urut 1, menjelaskan perlunya keberpihakan terhadap kaum perempuan, dalam pidato pembuka debat antar pasangan calon kepala daerah putaran ketiga, di Hotel Cempaka Hill, Sabtu (23/11/2024) malam.

    Tema utama debat adalah strategi pemajuan budaya dan ketahanan sosial di Kabupaten Jember, dengan subtema debat kearifan lokal, keadilan gender, ekonomi kreatif, dan pembentukan karakter.

    Dalam kesempatan itu, Hendy lebih banyak bicara soal kebijakan yang berpihak dan berdampak terhadap kaum perempuan dan anak. “Dalam hal kesetaraan gender, kami sudah memfasilitasi upaya merawat kesetaraan peluang antara lelaki dan perempuan, termasuk di birokrasi di mana 54 persen ASN adalah kaum hawa,” katanya.

    Selama memimpin Jember, Hendy juga telah mendorong pelaku usaha mikro kecil menengah yang mayoritas perempuan untuk terus berkembang melalui fasilitasi pelatihan. “Kami konsisten mengadvokasi dan mendampingi perempuan dan anak korban kekerasan dalam rumah tangga,” katanya.

    Hendy menegaskan, bahwa Jember sudah menjadi kabupaten ramah anak dengan berkurangnya jumlah pernikahan anak setiap tahun sejak 2021.

    Program kesehatan gratis Jember Pasti Keren juga banyak membantu kaum perempuan. “Program kesehatan gratis J-Pasti Keren melindungi keluarga miskin dari kesulitan biaya berobat. Emak emak tak hanya butuh daster gratis, tapi juga kebijakan yang melindungi keluarga mereka,” kata Hendy.

    Pembangunan infrastruktur jalan di Bandealit yang termasuk kawasan Taman Nasional Meru Betiri, menurut Hendy, tak hanya mendongkrak ekonomi warga setempat, namun juga membuka akses informasi untuk menurunkan angka pernikahan anak.

    Sementara itu untuk generasi muda, Hendy-Firjaun membuka ruang untuk meluapkan minat dan daya kreatif di sejumlah ruang publik seperti alun-alun, J-Klab, dan ruang terbuka hijau.

    “Untuk pekerja migran Indonesia, kami sudah membuat MOU (nota kesepahaman) dengan Pemerintah Provinsi Jatim dan kementerian untuk penguatan pekerja migran asal Jember,” kata Hendy.

    Hendy-Firjaun diusung PDI Perjuangan. Sementara lawan mereka, pasangan calon nomor urut 2, Muhammad Fawait dan Djoko Susanto diusung dan didukung tujuh partai parlemen dan delapan partai non parlemen. [wir]

  • Bupati Hendy Ingatkan Birokrasi Jember: Jangan Ada yang Menggunting dalam Lipatan!

    Bupati Hendy Ingatkan Birokrasi Jember: Jangan Ada yang Menggunting dalam Lipatan!

    Jember (beritajatim.com) – Bupati Hendy Siswanto mengingatkan jajaran birokrasi Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, untuk tetap bersikap profesional dan netral dalam menjalankan tugas selama masa pemilihan kepala daerah.

    Hal ini diingatkan Hendy, dalam pidato sambutannya saat prosesi serah terima pelaksanaan tugas bupati dengan Pejabat Sementara Bupati Imam Hidayat, di Pendapa Wahyawibawagraha, Kabupaten Jember, Minggu (24/11/2024) dini hari. Acara itu disaksikan para pejabat organisasi perangkat daerah dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

    “Saya menginstruksikan tiga hal kepada seluruh jajaran birokrasi Pemkab Jember tanpa terkecuali. Tolong catat. Pertama, pelayanan terhadap publik harus berjalan lancar dan tanpa mengurangi hak-hak masyarakat. Tugas kita adalah melayani masyarakat, dan jangan bertindak zalim,” kata Hendy.

    “Kedua, jaga netralitas ASN. Jangan ada yang miring-miring atau coba-coba kasak-kusuk, menggunting dalam lipatan. Setiap tindakan ketidaknetralan akan mendapatkan sanksi sesuai regulasi perundang-undangan yang berlaku,” kata Hendy.

    “Sadarilah, bahwa Saudara-Saudara adalah ASN abdi negara dan pelayan masyarakat. Bukan abdi kontestasi dan pelayan kandidat,” kata Hendy.

    “Ketiga, saya instruksikan kepada seluruh camat dan lurah hingga jajaran perangkat desa untuk memastikan surat undangan bagi pemilih yang telah terdaftar di DPT (Daftar Pemilih Tetap) benar-benar sampai kepada yang berhak,” kata Hendy.

    “Jangan ada upaya-upaya untuk menghalangi warga Jember menunaikan hak konstitusionalnya. Kita semua punya kewajiban agar partisipasi pemilih dalam pilkada kali ini tinggi dan pilkada berjalan lancar,” kata Hendy.

    Hendy menegaskan, bahwa posisinya sebagai bupati dan Firjaun sebagai wakil bupati hanya status. “Namun esensinya kami adalah pelayan masyarakat Jember. Maka kepada teman-teman, mohon bantuannya, mari kita layani masyarakat Jember sebaik-baiknya,” katanya.

    Hendy mengibaratkan pilkada tak ubahnya pesta. “Jember sedang berpesta, Jember sedang bersenang-senang dengan biaya cukup tinggi. Rp 80 miliar lebih. Itu adalah biaya pilkada dalam rangka menegakkan konstitusi di negeri yang kita cintai ini,” katanya.

    Usai acara, Hendy mengatakan kepada wartawan, masyarakat sedang memilih pemimpin. “Saya dan Gus Firjaun wajib mengingatkan kawan-kawan untuk melayani sebaik-baiknya,” katanya.

    Hendy meminta kepada organisasi perangkat daerah (OPD) untuk merealisasikan hak masyarakat. “Pertama, insentif guru ngaji dan bansos. Itu kita tahan dulu, karena sudah ada surat edaran dari Pak Wakil Menteri Dalam Negeri sampai tanggal 27 November. Nanti setelah 27 November, insyaallah segera kita realisasikan karena itu hak rakyat,” katanya. [wir]

  • Waspada Penipuan Catut Pajak! Ini 4 Modus-Nomor HP & Link yang Dipakai

    Waspada Penipuan Catut Pajak! Ini 4 Modus-Nomor HP & Link yang Dipakai

    Jakarta –

    Kasus penipuan kerap mencatut instansi pemerintah. Salah satunya Direktorat Jenderal Pajak (DJP), instansi di bawah Kementerian Keuangan. DJP mencatat setidaknya ada empat modus penipuan yang kerap dipakai untuk menjerat korban.

    Dilansir dari situs resmi DJP, Sabtu (23/11/2024), keempatnya antara lain phising, spoofing, penipuan rekrutmen DJP hingga penipuan mengatasnamakan pejabat/pegawai DJP. Berikut penjelasan lengkapnya:

    (1) Phising adalah penipuan untuk mendapatkan data penting orang lain yang berpotensi untuk disalahgunakan dengan mengirimkan pesan melalui email, SMS, pesan dalam jaringan (daring) atau saluran lainnya yang mengatasnamakan instansi resmi seperti DJP.

    Phising tersebut mengandung tautan (link) unduh (download) aplikasi yang berbahaya dengan meminta wajib pajak melakukan pembaruan (update) data pribadi.

    (2) Spoofing (penyaruan) merupakan pengiriman email tagihan pajak atau email apapun tentang pajak yang seolah-olah dari email resmi @pajak.go.id tetapi pengirim aslinya bukan DJP. Modus ini dilakukan untuk menyamarkan header email penipuan menggunakan identitas institusi tertentu.

    (3) Penipuan mengatasnamakan pejabat/pegawai DJP. Modus tersebut dilakukan oleh pihak yang berpura-pura menjadi pejabat/pegawai DJP, kemudian melakukan komunikasi dengan wajib pajak melalui email atau pesan daring. Isi pesan menyampaikan bahwa:

    Terdapat tagihan pajak atas wajib pajak tersebut dan pelaku penipuan meminta wajib pajak untuk menyelesaikan tunggakannya melalui penipu dengan cara mengirimkan sejumlah uang.Instruksi untuk melakukan pemadanan/verifikasi data yang mengarahkan wajib pajak untuk mengakses tautan atau mengunduh aplikasi yang mencurigakan.Instruksi untuk mengunduh aplikasi yang menyerupai M-Pajak, namun dengan tautan yang mencurigakan dan mengarahkan calon korban penipuan untuk melunasi tagihan tertentu.

    (4) Penipuan rekrutmen pegawai DJP. Pelaku penipuan meminta sejumlah uang untuk pendaftaran pegawai di lingkungan unit kerja DJP. Informasi rekrutmen ASN atau CPNS di lingkungan Kementerian Keuangan hanya melalui saluran resmi Kementerian Keuangan tanpa dipungut biaya.

    Selain itu, informasi rekrutmen tenaga non-organik (misalnya satpam, cleaning service, pengemudi, dan sebagainya) hanya disampaikan melalui saluran informasi resmi masing-masing unit kerja DJP tanpa dipungut biaya.

    Ada beberapa hal yang bisa dicermati masyarakat jika menerima pesan atau informasi yang mengatasnamakan DJP. Misalnya, Apabila menerima pesan melalui aplikasi WhatsApp, periksa nomor WhatsApp di laman resmi DJP sesuai Kantor Pelayanan Pajak (KPP) masing-masing.

    Link seluruh KPP dapat dilihat pada laman pajak.go.id/unit-kerja. Sedangkan di bawah ini adalah 2 contoh link yang terindikasi digunakan untuk penipuan (link di bawah ini tidak untuk dibuka):

    djp[.]linepajak-go[.]com
    pajak[.]xzgo[.]cc

    Selanjutnya, ini daftar nomor kontak yang terindikasi digunakan para penipu:
    +6282118339033
    +6289518182603
    +6282258192334
    +6283183738739
    +6281367728313
    +6281318762817
    +6285361994929

    “Apabila menerima email imbauan, tagihan pajak, atau tautan terkait perpajakan, pastikan domain email berakhiran @pajak.go.id. Apabila domain tersebut bukan @pajak.go.id maka kami pastikan email tersebut bukan dari DJP,” terang DJP.

    Penagihan utang pajak yang DJP lakukan selalu berdasarkan produk hukum dan disampaikan secara langsung maupun melalui pengiriman pos, bukan melalui email. Apabila menerima pesan bermuatan file dengan ekstensi apk dan mengatasnamakan DJP, harap abaikan dan segera hapus pesan tersebut. DJP tidak pernah mengirim file dengan ekstensi apk.

    “Domain resmi DJP adalah pajak.go.id. Apabila menerima pesan dengan tautan selain berakhiran pajak.go.id, harap diabaikan. DJP tidak pernah mengirim tautan situs selain berakhiran pajak.go.id,” tambah DJP.

    Dalam hal menerima informasi atau permintaan yang mencurigakan terkait layanan administrasi perpajakan dari pihak yang mengatasnamakan DJP, masyarakat/wajib pajak diimbau untuk memastikan kembali kebenaran dan validitas informasi tersebut.

    Caranya dengan menghubungi kantor pelayanan pajak terdekat atau terdaftar, atau menghubungi saluran pengaduan resmi DJP melalui Kring Pajak 1500200, faksimile (021) 5251245, email pengaduan @pajak.go.id, akun Twitter/X @kring_pajak, situs pengaduan.pajak.go.id, atau live chat pada www.pajak.go.id.

    (ily/hns)

  • Belasan ribu pendukung Paslon Karna-Koko, sambut gong kemenangan pilkada Majalengka 2024

    Belasan ribu pendukung Paslon Karna-Koko, sambut gong kemenangan pilkada Majalengka 2024

    laporan kontributor Enok Carsinah

    Belasan ribu pendukung Paslon Karna-Koko, sambut gong kemenangan pilkada Majalengka 2024
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Sabtu, 23 November 2024 – 22:10 WIB

    Elshinta.com – Kampanye pasangan calon Bupati dan wakil Bupati Majalengka nomor urut dua, Karna Sobahi dan Koko Suyoko, memadati Lapangan GGM, Jalan KH Abdul Halim Majakengka, Jumat (22/11).  Sedikitnya tiga belas ribu warga tumpah ruah, bersatu dalam lantunan shalawat akbar dan doa bersama yang dipimpin Pimpinan Ponpes, Addahlaaniyyah, Kabupaten Bandung, KH Ahmad Salimul Apip.  

    Momentum tersebut semakin meriah dengan simbolis gong kemenangan yang dipukul pasangan Karna-Koko. Sorakan “Menang, menang!” menggema dari para pendukung yang memenuhi lokasi, menunjukkan besarnya antusiasme masyarakat terhadap pasangan yang diusung koalisi PDIP, PKS, PBB, Partai Ummat, Partai Buruh, Perindo, dan PKN.  

    Ketua tim kampanye, Tarsono D Mardiana, mengajak seluruh elemen pendukung untuk terus menjaga semangat hingga hari pemungutan suara. 

    “Mari rapatkan barisan, bahu-membahu, dan pastikan masyarakat Majalengka tetap mendukung pasangan Karna-Koko untuk mewujudkan Majalengka yang lebih baik,” tegas Tarsono.  

    Sementara Karna Sobahi mengaku optimis dengan dukungan masyarakat. Ia mengukur antusiasme dari kehadiran warga, mencatat kebutuhan mereka, dan memastikan program yang disampaikan menjawab persoalan di lapangan.  Kesehatan menjadi salah satu fokus utama Karna. Ia menjamin akses kesehatan yang mudah, murah, dan gratis bagi warga Majalengka. 

    “Yang mudah itu mendekatkan pusat kesehatan ke masyarakat, bahkan puskesmas harus berkunjung ke rumah-rumah. Gratis untuk yang tidak mampu, itu wajib,” tegasnya.  

    Selain kesehatan, Karna juga memahami kendala permodalan yang sering dihadapi rakyat kecil. Ia menawarkan solusi melalui program dana bergulir di setiap desa. 

    “Setiap desa akan mendapatkan Rp10 juta untuk dikelola secara bergilir dalam kelompok usaha,” jelasnya.  

    Karna juga berencana memberdayakan lulusan SLTA yang tidak melanjutkan pendidikan melalui pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK) sesuai minat mereka. Bahkan, ia berkomitmen membantu warga yang ingin mandiri dengan menyediakan modal usaha, seperti untuk beternak, bertani, atau membuka bengkel.  

    “Bagi anak-anak yang tidak sekolah, kami akan sediakan program Bakatku Raharja dengan beasiswa khusus bagi warga tidak mampu,” tambah Karna.  

    Petani juga menjadi perhatian utama Karna. Ia berjanji memberikan akses mudah terhadap pupuk, bibit unggul, alat pertanian, dan pelatihan. Sementara itu, guru ngaji, imam masjid, hingga perangkat desa seperti RT, RW, dan Linmas akan mendapatkan insentif sebagai bentuk penghargaan atas kontribusi mereka.  

    Kurangi Studi Banding, Karna Ngantor di Desa

    Untuk memastikan anggaran lebih banyak dirasakan rakyat, Karna akan mengurangi kegiatan kunjungan luar daerah, seminar, dan studi banding ASN. “ASN sudah punya gaji dan tunjangan. Tidak perlu ditambah lagi. Anggaran itu akan diarahkan ke rakyat,” ujarnya.  

    Ia juga berencana lebih sering berkantor di kecamatan atau desa-desa untuk lebih dekat dengan masyarakat. “Bukan saya yang menunggu kepala desa datang, tapi saya yang mendatangi mereka,” kata Karna.  

    Anggaran untuk Rakyat

    Dengan pendekatan ini, Karna ingin memastikan pembangunan lebih berpihak kepada masyarakat. “Kita akan lebih sedikit di Pendopo, lebih banyak turun ke bawah,” tutupnya.  

    Program-program ini diharapkan menjadi solusi konkret bagi kebutuhan masyarakat Majalengka, sekaligus wujud komitmen Karna Sobahi untuk menjadikan pemerintahan yang benar-benar berpihak pada rakyat.

    Sumber : Elshinta.Com