KPK Apresiasi Menag Nasaruddin Lapor Barang Gratifikasi
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Komisi Pemberantasan Korupsi (
KPK
) mengapresiasi Menteri Agama Nasaruddin Umar yang melaporkan barang
gratifikasi
berupa tas pada Selasa (26/11/2024).
KPK mengatakan, hal tersebut merupakan langkah awal untuk mencegah tindak pidana korupsi.
“KPK mengapresiasi inisiatif pelaporan gratifikasi oleh Menteri Agama. Hal tersebut merupakan langkah awal untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika di Gedung Merah Putih, Kuningan, Jakarta, Selasa (26/11/2024).
Tessa mengatakan, langkah Menteri Agama bisa menjadi contoh dan teladan dalam pelaporan gratifikasi, baik pada institusi Kementerian Agama maupun Kementerian, Lembaga, dan pemerintah daerah lainnya.
Ia mengatakan, pelapor juga dapat menyampaikannya secara online melalui aplikasi
Gratifikasi
Online (GOL), sehingga, di manapun dan kapanpun, dapat dilakukan dengan mudah.
“Aplikasi GOL dapat diakses secara daring dengan mengunduhnya di layanan distribusi digital berbasis Android dan IOS. Setelahnya pengguna dapat memilih menu Laporan Gratifikasi dilanjutkan Buat Laporan Baru disertai data laporan dan dokumen pendukung, sebelum pelaporan tersebut dikirimkan,” ujarnya.
Terakhir, KPK mengimbau Aparatur Sipil Negara (ASN) atau penyelenggara negara untuk melaporkan penerimaan gratifikasi kepada KPK, dengan mengisi formulir secara lengkap sebelum 30 hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi diterima oleh penerima gratifikasi.
“Ataupun pelaporan dapat disampaikan kepada Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) yang terdapat pada institusi terkait, sebelum 7 hari kerja, terhitung sejak tanggal gratifikasi diterima,” ucap dia.
Sebelumnya, Menteri Agama Republik Indonesia Nasaruddin Umar melalui perwakilannya melaporkan barang gratifikasi ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung C1, Kuningan, Jakarta, Selasa (26/11/2024).
Tenaga Ahli Menteri Agama, Muhammad Ainul Yaqin mengatakan, ia diutus Menteri Agama untuk menyerahkan barang gratifikasi berupa tas kepada KPK.
Ia juga mengatakan, tidak mengetahui sosok yang memberika tas tersebut kepada Menag.
“Atas arahan dan perintah Bapak Menteri Agama, kami diminta mengantarkan sebuah barang yang diberikan oleh kami juga tidak mengetahui dari siapa, diberikan ke Bapak Menteri Agama Minggu lalu,” kata Ainul di Gedung C1 KPK, Jakarta, Selasa.
Ainul mengatakan, tas tersebut diberikan kepada Menteri Agama pada pekan lalu. Tas tersebut, kata dia, telah diserahkan ke Kasatgas Gratifikasi KPK Indira Malik.
Ainul tak mengungkapkan secara detail isi tas tersebut. Ia hanya mengatakan tas berwarna cokelat tersebut berisi box.
“Ada box,” ujarnya.
Lebih lanjut, Ainul mengatakan, pelaporan barang tersebut adalah bentuk komitmen Kementerian Agama untuk mewujudkan good governance.
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Kementrian Lembaga: ASN
-

Jelang Penjoblosan, Puan Maharani Ingatkan Netralitas Aparat
Jakarta (beritajatim.com) – Peneliti Perhimpunan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mengungkapkan, terdapat lebih dari 3.000 dugan pelanggaran netralitas aparat negara dalam Pilkada 2024. Temuan ini mencakup berbagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan dan intervensi politik oleh oknum aparat.
Sementara Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) mencatat ada 403 laporan terkait dugaan pelanggaran netralitas ASN, di mana 183 di antaranya terbukti melakukan pelanggaran.
Terkait tersebut, Ketua DPR RI Puan Maharani menekankan pentingnya aparat menjaga netralitas dalam pelaksanaan Pilkada serentak yang akan digelar pada Rabu (27/11) besok. Dia juga berpesan agar semua pihak menjunjung tinggi etika politik dalam Pilkada.
“Masyarakat menaruh harapan besar agar Pilkada berjalan dengan jurdil. Kami berharap pihak-pihak yang berkepentingan menjaga komitmennya untuk memastikan Pilkada berlangsung dengan lancar,” kata Puan, Selasa (26/11/2024).
Puan pun mendorong, masyarakat untuk melapor apabila ada dugaan pelanggaran terkait netralitas aparat. “TNI/Polri dan ASN harus teguh mengikuti aturan, netralitas harus dijaga. Masyarakat bisa melapor bila menemukan indikasi pelanggaran. Rekam dan foto untuk menjadi bukti. Partisipasi rakyat dibutuhkan untuk menjaga pesta demokrasi ini berjalan dengan berkualitas,” ujar Puan.
Dia juga mengingatkan, KPU/Bawaslu agar dapat menyelenggarakan Pilkada dengan baik. “Pastikan semua proses Pilkada yang akan dilangsungkan serentak di 545 wilayah berjalan dengan lancar dan aman. Pihak keamanan juga harus dapat menjamin stabilitas di setiap daerah yang menjalankan Pilkada,” kata Puan.
-

KPK Apresiasi Menag Nasaruddin Umar Laporkan Barang Diduga Gratifikasi
Jakarta –
Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar melaporkan dan menyerahkan barang yang diduga sebagai gratifikasi. KPK mengapresiasi tindakan Nasaruddin.
“KPK mengapresiasi inisiatif pelaporan gratifikasi oleh Menteri Agama. Hal tersebut merupakan langkah awal untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi,” kata Jubir KPK Tessa Mahardhika, Selasa (26/11/2024).
Tessa mengatakan laporan itu akan dianalisis oleh KPK. Dia mengatakan barang itu dapat dinyatakan gratifikasi sehingga menjadi milik negara atau bukan gratifikasi sehingga dapat diterima oleh Nasaruddin.
“Selanjutnya, KPK akan melakukan analisis atas pelaporan tersebut, apakah termasuk gratifikasi yang dilarang dan menjadi milik negara atau merupakan gratifikasi yang sah diterima dan menjadi milik penerima,” kata dia.
Tessa mengatakan pelaporan gratifikasi bisa dilakukan secara daring atau online melalui aplikasi Gratifikasi Online (GOL). KPK mengimbau penyelenggara negara dan ASN melaporkan penerimaan yang diduga gratifikasi sebelum 30 hari.
“Kami mengimbau Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Penyelenggara Negara untuk melaporkan penerimaan gratifikasi kepada KPK, dengan mengisi formulir secara lengkap sebelum 30 hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi diterima oleh penerima gratifikasi,” sebutnya.
Sebelumnya, Menag Nasaruddin Umar melaporkan dan menyerahkan barang yang diduga sebagai gratifikasi ke KPK. Penyerahan barang itu diwakilkan oleh tenaga ahlinya.
“Atas arahan dan perintah Bapak Menteri Agama, kami diminta mengantarkan sebuah barang yang diberikan oleh kami juga tidak mengetahui dari siapa, diberikan ke Bapak Menteri Agama minggu lalu,” kata Tenaga Ahli Menag, Muhammad Ainul Yaqin, di gedung ACLC KPK, Jakarta, Selasa (26/11).
Ainul tak menjelaskan apa bentuk barang yang diduga sebagai gratifikasi itu. Dia hanya menyebutkan barang itu berada di dalam tas cokelat.
(ial/haf)
-

Presiden Prabowo Naikkan Gaji Guru Mulai 2025, Ini Besarannya
Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto memutuskan menaikkan gaji guru mulai 2025. Bukan hanya guru berstatus aparatur sipil negara (ASN), kesejahteraan guru honorer dan pengajar sekolah swasta juga ditingkatkan.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti mengatakan, guru ASN akan mendapat kenaikan gaji sebesar 100 persen dari gaji pokok masing-masing.
Sedangkan guru honorer dan sekolah swasta akan mendapatkan tunjangan kesejahteraan melalui sertifikasi sebesar Rp 2 juta setiap bulannya.
“Guru non-ASN sebesar Rp 2 juta, dan peningkatan gaji guru ASN sebesar satu kali gaji pokok yang mereka miliki,” kata Mu’ti seusai bertemu Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (26/11/2024).
Dengan adanya tunjangan sertifikasi, Mu’ti berharap kualitas guru honorer dan swasta juga akan meningkat.
“Jadi peningkatan kesejahteraan ini, juga nanti mengikuti tuntutan kualifikasi. Kan sudah dapat sertifikasi, dia harus ikut PPG. PPG itu kan pelatihan untuk bagaimana guru yang sudah memenuhi kualifikasi D4 atau S1 itu meningkat kualifikasinya sesuai amanat undang-undang. Yang dengan kualifikasi itu dia punya sertifikasi,” ujar Mu’ti.
“Dengan dapat sertifikasi dia dapat tunjangan sertifikasi. Jadi bentuknya tunjangan kesejahteraan melalui sertifikasi. Kalau pendapatan meningkat, masa kualitas enggak meningkat,” lanjut sekjen Muhammadiyah ini.
Mu’ti mengatakan kenaikan gaji guru akan diumumkan secara resmi oleh Presiden Prabowo pada puncak peringatan Hari Guru Nasional 2024 di Jakarta International Velodrome, Rawamangun, Jakarta, pada Kamis (28/11/2024).
-
/data/photo/2024/11/26/674597014c641.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
5 Gaji Guru Naik Mulai 2025, Honorer Sudah Lulus PPG Naik Rp 2 Juta Nasional
Gaji Guru Naik Mulai 2025, Honorer Sudah Lulus PPG Naik Rp 2 Juta
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Abdul Mu’ti menyatakan, gaji guru yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) dan non-ASN bakal naik.
Pengumuman kenaikan kesejahteraan guru tersebut bakal disampaikan pada Puncak Peringatan Hari Guru Nasional Tahun 2024 di Velodrome Rawamangun, Jakarta Timur, Kamis (28/11/2024).
Adapun peningkatan tersebut sebesar satu kali gaji untuk guru ASN dan Rp 2 juta untuk guru non-ASN yang telah ikut sertifikasi/Pendidikan Profesi Guru (PPG).
“Dalam acara tersebut, nanti akan disampaikan peningkatan kesejahteraan guru. Non ASN sebesar Rp 2 juta rupiah dan peningkatan gaji guru ASN sebesar gaji pokok yang mereka miliki. Nanti akan disampaikan pada saat puncak peringatan hari guru,” kata Abdul Mu’ti di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (26/11/2024).
Mu’ti menyampaikan, kenaikan gaji guru ASN mencapai satu kali gaji pokok, yang jumlahnya berbeda sesuai dengan kepangkatan.
Sementara itu, tambahan gaji Rp 2 juta untuk gaji guru honorer di luar dari pendapatannya di sekolah asal.
Peningkatan berlaku untuk yang telah tersertifikasi, sehingga peningkatan kesejahteraan ini mengikuti peningkatan kualifikasi.
“Jadi dia sudah punya gaji di sekolah asalnya yang gaji itu bervariasi menurut kemampuan sekolah. Tapi dengan dia sertifikasi, maka dia akan dapat tunjangan sertifikasi Rp 2 juta itu,” tuturnya.
Peningkatan gaji ini pun berlaku untuk semua guru, baik guru swasta maupun guru sekolah negeri.
Kenaikan gaji bakal berlaku mulai tahun depan atau tahun 2025.
“(Berlakunya) 2025. Teorinya Januari tahun anggaran kan Januari. Tapi realisasinya tergantung pencairan dana dari Kementerian Keuangan,” jelasnya.
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -

Waskita Garap 5 Proyek Jumbo di IKN, Begini Progresnya
Jakarta –
PT Waskita Karya (Persero) Tbk tengah menggarap 12 proyek di Ibu Kota Nusantara (IKN) dengan nilai Rp 8,1 triliun. Dari total 12 proyek tersebut, ada 5 proyek IKN yang dikerjakan Waskita dengan nilai kontrak proyek cukup besar.
Direktur Utama Waskita Karya Muhammad Hanugroho mengatakan proyek Gedung Kesekretariatan Negara Paket 3 menjadi salah satu proyek dengan nilai kontrak besar, yakni mencapai Rp 1,6 triliun. Pria yang karib disapa Oho ini menyebut progres pembangunan proyek tersebut cukup signifikan, mencapai 95,4%. Dia pun menargetkan paling lambat Januari dapat merampungkan pembangunannya.
Sementara, Jalan Tol IKN Segmen 5A (Tempadung-Pulau Balang) dengan nilai kontrak Rp 1,2 triliun saat ini progresnya telah mencapai 96,8%. Lalu, ada proyek rumah susun ASN 3 dengan nilai Rp 1,1 triliun. Saat ini progresnya telah mencapai 81,4%.
Gedung Kementerian Koordinator 4 sebesar Rp 874 miliar, progresnya telah mencapai 94,3%. Untuk jalan Feeder District IKN senilai Rp 660 miliar, progresnya mencapai 89%.
“Progres empat dari lima proyek besar IKN sudah di atas 90% saat ini. Waskita berkomitmen menyelesaikan seluruh proyek IKN dengan tepat waktu agar bisa segera difungsikan,” kata Oho dalam acara Public Expose, di Gedung Waskita Heritage, Jakarta, Kamis (26/11/2024).
Selain proyek IKN, pihaknya juga berperan menggarap 23 proyek strategis nasional (PSN). Oho menjelaskan selama 10 tahun terakhir, pihaknya telah membangun sebanyak 88 PSN. Dari total tersebut, sebanyak 65 PSN telah rampung dan 23 PSN masih berjalan.
Lebih rinci, sebanyak 57 proyek di sektor konektivitas, seperti jalan tol, jembatan, dan light rail transit (LRT). Kemudian, ada 23 proyek infrastruktur air, seperti bendungan serta irigasi.
Ada pula enam proyek EPC, baik berupa sistem penyediaan air minum (SPAM) maupun jaringan gas bumi untuk rumah tangga (Jargas), serta dua proyek gedung mencakup universitas dan pabrik.
“Khusus jalan tol, dalam 10 tahun terakhir Waskita telah berkontribusi lebih dari 800 kilometer (km) atau 40% melalui investasi. Manfaatnya, masyarakat dapat mengefisiensi waktu tempuh hingga 50%,” jelas Oho.
(kil/kil)
-

Giant Sea Wall hingga IKN dapat Cap Program Strategis era Prabowo
Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengungkap proyek tanggul laut raksasa atau giant sea wall dan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara masuk ke dalam daftar program strategis era Presiden Prabowo Subianto.
Staf Ahli Menteri PU Bidang Teknologi, Industri dan Lingkungan, Endra S. Atmawidjaja menuturkan pembangunan IKN dan giant sea wall itu merupakan dua dari 53 agenda yang dilakukan untuk mendukung program unggulan kementerian dan lembaga lainnya.
“Ini yang dimasukkan dalam menu quick win-nya PU 2024-2025. Ada giant sea wall ya, IKN juga masih dalam menu,” tuturnya saat ditemui di Jakarta, Selasa (26/11/2024).
Dalam paparan yang dibagikan, saat ini program giant sea wall tengah masuk dalam tahap review desain dan persiapan konstruksi. Di mana, proyek ini diinisiasi untuk mengatasi masalah penurunan muka tanah khususnya di wilayah Pantai Utara Jawa.
Sementara itu, dalam program pengembangan IKN terdapat 8 agenda utama yang bakal dibangun. Di antaranya yakni penyelesaian konstruksi kantor presiden, Jalan Tol IKN segmen KKT Kariangau – Simpang Tempadung dan konstruksi Kantor Kemensetneg.
Kemudian, ada pula Kantor Kementerian Koordinator 1,3,4. Lalu, Tempat Pengolahan Sampah Terpadu 1 di wilayah Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN dan Jalan Tol IKN Segmen Sp Tempadung – Jembatan Pulau Balang.
Adapun sebelumnya, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memang menyebut bahwa Presiden Prabowo memang membidik konstruksi KIPP IKN dapat rampung dalam kurun waktu 4-5 tahun.
“Targetnya 4 – 5 tahun ke depan itu sudah bisa benar-benar berfungsi sebagai pusat pemerintahan yang baru. Ini yang diharapkan Pak Presiden Prabowo” tegasnya dalam Rapat Koordinasi Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (Rakorbangwil), Jumat (8/11/2024).
Pada tahap awal tersebut, AHY menyebut pemerintahan Prabowo bakal mempercepat pembangunan sarana dan prasarana IKN sebagai pusat legislatif dan juga yudikatif.
Serta bakal melakukan dukungan percepatan pembangunan ekosistem IKN yang ramah bagi para pejabat dan ASN yang bakal mulai berkantor di IKN.
“Bukan hanya [mempercepat pembangunan] kantornya tapi juga fasilitas pendukung perumahan yang harus disiapkan bagi para pejabat ASN dan warga yang akan mengawaki dan mengoperasikan IKN ke depan,” tegasnya.
-

BPBD Jatim Siaga Hadapi Cuaca Ekstrem Jelang Pilkada 2024
Surabaya (beritajatim.com) – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Timur meningkatkan kesiapsiagaan personel dan peralatan menjelang Pilkada Serentak pada Rabu (27/11/2024), merespons peringatan potensi cuaca ekstrem dari BMKG.
Kepala Pelaksana BPBD Jatim, Gatot Soebroto, menegaskan pentingnya kesiapan Tim Reaksi Cepat (TRC) dalam menghadapi kemungkinan kendala akibat bencana alam selama proses pencoblosan. Hal ini disampaikan Gatot saat apel pagi bersama seluruh pegawai BPBD Jatim, Selasa (26/11/2024).
“Pastikan semua personel dan peralatan TRC dalam kondisi siap. Jika ada permintaan bantuan dari KPU terkait kendala bencana saat Pilkada, kita harus respons dengan cepat dan tepat,” ujar Gatot.
Selain memprioritaskan kesiapsiagaan, Gatot mengimbau para pegawai BPBD Jatim untuk menggunakan hak pilih mereka di TPS masing-masing.
“Sebagai ASN, kita wajib menyukseskan Pilkada serentak. Jangan golput, karena suara kita menentukan masa depan Jawa Timur lima tahun mendatang,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya meningkatkan partisipasi pemilih, sebagaimana disampaikan oleh Pj Gubernur Jatim, Adhy Karyono.
“Kami berharap tingkat partisipasi pemilih besok bisa mencapai 90 persen lebih. Ajak keluarga, kerabat, dan semua orang di sekitar kita untuk datang ke TPS,” katanya.
Peringatan cuaca ekstrem dari BMKG mencakup potensi hujan lebat disertai petir dan angin kencang di sejumlah wilayah Jawa Timur. Gatot menegaskan bahwa BPBD Jatim siap memberikan dukungan, terutama jika terjadi bencana yang mengganggu pelaksanaan Pilkada.
“Ini adalah tugas kita bersama untuk memastikan kelancaran Pilkada, sekaligus menjaga keselamatan masyarakat di tengah ancaman cuaca ekstrem,” imbuhnya. [tok/beq]
-
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5021529/original/019372200_1732593524-newsCover_2024_11_26_1732591908602-bwnnsf.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Wagub Steven Kandouw Ingatkan Nilai-Nilai AKHLAK ke ASN dan Tenaga Harian Lepas – Page 3
Sebelumnya, Steven Octavianus Estefanus Kandouw resmi mencalonkan diri sebagai Gubernur Sulawesi Utara dalam Pilkada 2024. Dengan rekam jejak panjang di dunia politik dan kepemimpinan yang dikenal visioner, Steven optimistis membawa perubahan signifikan untuk kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Utara.
Steven lahir pada 5 September 1969. Ia merupakan figur yang sangat berpengaruh dalam sejarah politik di Sulawesi Utara. Sejak 12 Februari 2016, ia menjabat sebagai Wakil Gubernur dan telah memberikan kontribusi signifikan bagi daerah tersebut.
Sebelum itu, Steven memulai karir politiknya sebagai Anggota DPRD Sulawesi Utara pada periode 2004 hingga 2015, di mana ia menunjukkan komitmen yang tinggi untuk memajukan wilayahnya. Dalam perjalanan karirnya, ia telah mengemban berbagai tanggung jawab yang membentuknya menjadi pemimpin yang dihormati oleh masyarakat.
Dengan pengalaman dan dedikasi yang dimilikinya, Steven kini mencalonkan diri sebagai Calon Gubernur Sulawesi Utara untuk Pilkada yang akan berlangsung pada 27 November 2024. Ia bertekad untuk terus berkontribusi bagi kemajuan Sulawesi Utara dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
(*)
/data/photo/2024/11/23/6741939b97ce9.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
