Xcloud.id

Kementrian Lembaga: ASN

  • Kompleks DPR-MA di IKN Dibangun November, Anggarannya Rp 11,6 T

    Kompleks DPR-MA di IKN Dibangun November, Anggarannya Rp 11,6 T

    Jakarta –

    Presiden Prabowo Subianto telah berkomitmen untuk melanjutkan proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) dan menjadikannya Ibu Kota Politik 2028. Selaras dengan itu, infrastruktur legislatif dan yudikatif akan mulai dibangun dalam waktu dekat.

    Komitmen kelanjutan IKN ini tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 yang mengatur arah pembangunan nasional, termasuk percepatan pembangunan IKN.

    Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, mengatakan pembangunan fisik tahap kedua difokuskan pada Kawasan Legislatif dan Yudikatif. Tanda tangan kontrak hasil lelang pembangunan dijadwalkan berlangsung pada akhir Oktober hingga November 2025.

    “Pasca Perpres 79, pembangunan fisik maupun non-fisik di IKN akan semakin masif. Saat ini, sekitar 7.000 pekerja konstruksi tinggal di Hunian Pekerja Konstruksi (HPK). Pada tahap kedua, jumlah pekerja diperkirakan mencapai 20.000 orang untuk mempercepat pembangunan IKN,” kata Basuki dalam keterangan tertulis, Sabtu (1/11/2025).

    Basuki menjelaskan, kompleks perkantoran legislatif akan dibangun di lahan seluas 42 hektare (ha) dengan anggaran Rp 8,5 triliun untuk periode pembangunan 2025-2027. Pembangunan tersebut mencakup Gedung Sidang Paripurna, Plaza Demokrasi, Serambi Musyawarah, Museum, dan gedung kerja lainnya.

    Sementara kompleks yudikatif akan memiliki luas 15 ha dengan anggaran Rp 3,1 triliun. Di sana, akan dibangun gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi Yudisial (KY), dan Mahkamah Agung (MA).

    Secara keseluruhan, anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan kedua kawasan ini mencapai Rp 11,6 triliun. Proses pembangunan kedua kompleks diperkirakan memakan waktu 25 bulan dimulai pada November 2025.

    Plaza Yudikatif Foto: Dok. Otorita IKN

    Masjid hingga Basilika Rampung 2025

    Selain gedung perkantoran, pembangunan prioritas lainnya termasuk penataan Pasar Sepaku, Masjid Negara, dan Basilika ditargetkan selesai dan beroperasi akhir 2025. Fasilitas pendukung lainnya, seperti konektivitas jalan di KIPP Sub-WP 1B dan 1C, hunian, pasar, dan fasilitas pendidikan, juga tengah dipersiapkan untuk mendukung relokasi ASN ke Nusantara.

    Sebagai pendukung infrastruktur fisik, Otorita IKN juga memastikan bahwa sumber air baku di IKN bisa memenuhi kebutuhan ASN yang akan pindah ke IKN. Hal ini melalui Bendungan Sepaku Semoi dengan luas 800-900 Ha dengan kapasitas tampungan 16 juta meter kubik dan mampu menyediakan air baku 2.500 liter/detik.

    Dari ketersediaan air baku, 1.500 liter/detik akan dialirkan ke IKN dan 1.000 liter/detik dialirkan ke Balikpapan. Selain bendungan, juga telah disiapkan Intake Sepaku dengan instalasi pengolahan air dengan kapasitas 300 liter/detik. Adapun air yang mengalir IKN merupakan air yang dapat diminum.

    Pemerintahan Daerah Khusus (Pemdasus)

    Lebih lanjut, dalam rangka persiapan menuju Pemerintahan Daerah Khusus (Pemdasus), Otorita IKN menggandeng Jimly School of Law and Government (UGM) untuk merancang regulasi dan struktur Pemdasus secara komprehensif.

    Dengan dimulainya tahap persiapan pembangunan Kawasan Legislatif dan Yudikatif, IKN semakin memperkuat fondasinya sebagai pusat pemerintahan modern, inklusif, dan berkelanjutan.

    Halaman 2 dari 2

    (shc/ara)

  • Kenaikan Gaji Pensiunan PNS Kemungkinan Tahun Depan, Simak Updatenya!

    Kenaikan Gaji Pensiunan PNS Kemungkinan Tahun Depan, Simak Updatenya!

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Harapan para pensiunan Aparatur Sipil Negara (ASN) terkait kenaikan gaji di tahun 2025 diprediksi sirna. Pasalnya hingga awal November, tak ada tanda-tanda kebijakan baru terkait penyesuaian gaji pensiun, sehingga upah para pensiunan ASN masih sama dengan tahun sebelumnya.

    Dengan demikian, gaji pensiunan PNS untuk semua golongan I hingga IV, termasuk pensiunan janda dan duda PNS, tetap mengacu pada aturan yang berlaku sejak awal 2024 tanpa tambahan kenaikan yaki Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2024 tentang gaji pokok ASN aktif, dan PP Nomor 8 Tahun 2024 tentang penetapan pensiun pokok bagi pensiunan PNS serta janda/duda PNS.

    Kedua PP tersebut telah memberlakukan kenaikan gaji pokok ASN sebesar 12% sejak 1 Januari 2024.

    Selain itu, aturan tersebut juga menegaskan hak pensiunan PNS atas tunjangan‑pasangan, tunjangan anak, dan tunjangan pangan yang melekat selama pensiun agar kesejahteraan pasca‑akhir masa kerja lebih terjamin.

    Berikut daftar gaji pokok pensiunan PNS golongan IV sesuai PP No. 8 Tahun 2024:

    Golongan IVa: Rp1.748.100 – Rp4.200.000
    Golongan IVb: Rp1.748.100 – Rp4.377.800
    Golongan IVc: Rp1.748.100 – Rp4.562.900
    Golongan IVd: Rp1.748.100 – Rp4.755.900
    Golongan IVe: Rp1.748.100 – Rp4.957.100

    Angka-angka tersebut merupakan gaji pokok pensiun, bukan total pendapatan.

    Pensiunan PNS golongan IV juga menerima tunjangan yang melekat, seperti: Tunjangan suami/istri, Tunjangan anak, dan Tunjangan pangan.

    Nominal akhir yang diterima seorang pensiunan bisa jauh lebih tinggi tergantung status keluarga dan masa kerja.

  • Bupati Pati Sudewo Lolos dari Pemakzulan Dewan

    Bupati Pati Sudewo Lolos dari Pemakzulan Dewan

    PATI – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati, Jawa Tengah, memberikan rekomendasi perbaikan kinerja kepada Bupati Pati Sudewo setelah melalui rangkaian rapat paripurna penyampaian hasil panitia khusus hak angket. Sudewo lolos dari pemakzulan dewan.

    Ketua DPRD Kabupaten Pati Ali Badrudin menyampaikan rapat paripurna hari ini memiliki dua agenda utama, yakni penyampaian hasil pansus (panitia khusus) hak angket dan paripurna hak menyatakan pendapat.

    “Laporan pansus sudah dibacakan dalam forum paripurna. Selanjutnya seluruh fraksi menyampaikan sikap politik masing-masing,” ujarnya dilansir ANTARA, Jumat, 31 Oktober.

    Dalam forum tersebut, terdapat dua opsi yang mengemuka, yakni pemakzulan Bupati Sudewo yang diusulkan Fraksi PDI Perjuangan serta pemberian rekomendasi perbaikan kinerja yang diusulkan enam fraksi lainnya, yakni Fraksi Partai Gerindra, PPP, PKB, Demokrat, PKS, dan Partai Golkar.

    Dari 49 anggota dewan yang hadir, sebanyak 36 suara dari enam fraksi mendukung pemberian rekomendasi sehingga opsi itu menang berdasarkan mekanisme voting.

    “Secara aturan, diperlukan dua pertiga suara atau 33 anggota untuk mengusulkan pemakzulan. Yang memenuhi syarat adalah enam fraksi yang menghendaki rekomendasi perbaikan,” ujarnya.

    Dengan demikian, DPRD Pati tidak melanjutkan proses pemakzulan Bupati Sudewo karena rekomendasi tersebut nantinya akan disampaikan kepada bupati, dengan tembusan kepada Gubernur Jawa Tengah dan Menteri Dalam Negeri.

    Ali menegaskan tidak ada rekayasa dalam proses ini karena semua sudah dijadwalkan sejak awal dan rapat juga dilaksanakan secara netral.

    Ali menerangkan dalam forum paripurna, Bupati Pati Sudewo juga telah menyampaikan komitmennya untuk memperbaiki kinerja ke depan karena tugas DPRD untuk mengawal melalui fungsi pengawasan, penganggaran, dan legislasi.

    Terkait kemungkinan munculnya reaksi publik atas keputusan DPRD, Ali meminta masyarakat Pati menerima hasil tersebut.

    “Apa pun hasilnya, itu sah menurut undang-undang. Kami menghargai hak masing-masing fraksi. Jika ada kritik kepada kami, khususnya PDI Perjuangan, kami siap menerimanya,” ujarnya.

    Sementara di luar gedung DPRD Pati berlangsung demo yang dihadiri ribuan massa yang menginginkan pemakzulan Bupati Sudewo.

    Pansus hak angket kebijakan Bupati Pati Sudewo bekerja sejak 13 Agustus 2025. Kemudian hari ini dilakukan rapat paripurna penyampaian hasil hak angket oleh Ketua Pansus Hak Angket DPRD Pati Bandang Teguh Waluyo.

    Dalam laporannya, Pansus Hak Angket DPRD Pati menyampaikan 12 poin hasil investigasi atas berbagai kebijakan bupati, di antaranya soal kenaikan pajak bumi dan bangunan, mempersulit layanan publik, mutasi aparatur sipil negara, pemecatan pegawai RSUD Pati, proses pengadaan barang dan jasa, hingga proyek infrastruktur serta kebijakan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

    Kemudian terkait penyelidikan mengenai pembohongan publik, penggantian slogan Kabupaten Pati, melanggar sumpah jabatan dan bersikap arogan, pengangkatan sekretaris daerah yang bermasalah hingga kebijakan pengelolaan Badan Amil Zakat atau Baznas Kabupaten Pati yang dinilai tidak netral.

    Hasilnya, Fraksi PDIP mengusulkan pemberhentian (pemakzulan) Bupati Sudewo, sedangkan fraksi lainnya mendorong adanya perbaikan kinerja bupati serta beberapa catatan khusus terkait tata kelola pemerintahan dan transparansi kebijakan.

  • Kenaikan Gaji Pensiunan PNS 2025? Simak Faktanya

    Kenaikan Gaji Pensiunan PNS 2025? Simak Faktanya

    PT Taspen (Persero), sebagai lembaga resmi yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan penyaluran dana pensiun, telah membantah adanya regulasi baru terkait kenaikan gaji atau tunjangan pensiunan PNS untuk tahun 2025. Taspen menegaskan bahwa pembayaran gaji pensiunan berjalan normal sesuai aturan yang berlaku dan belum ada instruksi untuk penyesuaian baru.

    Selain itu, PT Taspen juga mengimbau seluruh penerima manfaat untuk selalu berhati-hati terhadap segala bentuk penipuan yang mengatasnamakan Taspen. Seluruh layanan Taspen tersedia gratis tanpa dipungut biaya, sehingga masyarakat diminta untuk tidak mudah percaya pada informasi yang tidak berasal dari sumber resmi.

    Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 memang menyebutkan komitmen pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI/Polri, dan pejabat negara. Namun, fokus utama yang tertulis dalam Perpres tersebut adalah kenaikan gaji bagi ASN yang masih aktif, terutama untuk guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh, bukan pensiunan.

  • Disdag NTB layani penukaran gas non subsidi gratis di NTB Mall

    Disdag NTB layani penukaran gas non subsidi gratis di NTB Mall

    ANTARA – Dinas Perdagangan NTB bersama Pertamina Patra Niaga meluncurkan program penukaran elpiji non subsidi gratis bagi ASN. Program ini menjadi bagian dari upaya menjaga ketepatan sasaran subsidi energi. ASN cukup menukarkan dua tabung gas 3 kilogram untuk mendapatkan satu tabung 5,5 kilogram non subsidi.
    (Kusnandar/Sandy Arizona/I Gusti Agung Ayu N)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pasar Tumbuh jadi wadah edukasi penggiat urban farming di Jaktim

    Pasar Tumbuh jadi wadah edukasi penggiat urban farming di Jaktim

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Timur menjadikan Pasar Tumbuh sebagai wadah untuk mengedukasi penggiat pertanian perkotaan (urban farming) di wilayah itu.

    “Pasar Tumbuh juga sebagai sarana pembinaan dan edukasi bagi para penggiat urban farming di Jakarta Timur,” kata Asisten Perekonomian Pembangunan, dan Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Timur Fauzi di Jakarta Timur, Jumat.

    Fauzi menyebut, kegiatan Pasar Tumbuh kali ini merupakan penyelenggaraan ketiga sepanjang tahun 2025. Dalam kegiatan tersebut bukan sekadar bazar, melainkan juga ruang belajar bagi warga untuk meningkatkan keterampilan dalam mengelola pertanian perkotaan.

    “Hari ini saya bersama Sudin KPKP Jakarta Timur menghadiri Pasar Tumbuh yang pesertanya para penggiat urban farming. Selain penjualan hasil pertanian dan perikanan warga, juga ada kegiatan workshop dan edukasi mengenai pengendalian hama tanaman,” jelas Fauzi.

    Selain itu, Pasar Tumbuh yang digelar di halaman Kantor Wali Kota Jakarta Timur ini juga menjadi sarana penjualan produk hasil pertanian, peternakan, dan perikanan warga.

    Dalam kegiatan ini, narasumber dari Kebun Bibit Jakarta Timur memberikan materi seputar jenis-jenis hama tanaman serta cara penanganannya.

    Fauzi berharap, pembinaan tersebut dapat menambah wawasan para penggiat urban farming agar mampu mengatasi hama dan penyakit tanaman secara mandiri.

    “Mudah-mudahan ini bisa menambah wawasan para penggiat urban farming bagaimana mengatasi hama dan penyakit tanaman di lingkungan mereka,” ucapnya.

    Kegiatan itu juga menjadi wujud nyata komitmen Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Kota Jakarta Timur melalui Sudin Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) dalam mendukung pengembangan pertanian perkotaan.

    Menurut Fauzi, Jakarta Timur memiliki potensi lahan yang luas dan dapat dioptimalkan untuk kegiatan pertanian produktif.

    “Potensi lahan di Jakarta Timur luar biasa. Tinggal bagaimana kita mengoptimalkannya agar memberi manfaat ekonomi dan lingkungan bagi warga,” ujarnya.

    Selain sebagai ruang edukasi, Pasar Tumbuh juga berfungsi mendekatkan produk hasil pertanian kepada masyarakat.

    “Tadi saya lihat banyak ASN dan warga yang pulang olahraga sambil membawa belanjaan. Harganya pun sangat terjangkau, misalnya beli sayuran seperti kangkung hanya Rp5.000 sudah dapat banyak,” jelasnya.

    Ke depan, Pasar Tumbuh berpotensi diperluas ke wilayah lain di Jakarta Timur agar semakin banyak masyarakat dan penggiat urban farming yang dapat berpartisipasi langsung.

    “Ke depan mungkin bisa kita perluas ke kawasan lain yang memungkinkan, agar semakin banyak masyarakat dan penggiat urban farming yang bisa terlibat langsung,” ujar Fauzi.

    Adapun pasar tumbuh digelar pada Jumat (31/10) di halaman Kantor Wali Kota Jakarta Timur, mulai pukul 07.00 WIB hingga 12.00 WIB.

    Para peserta merupakan penggiat urban farming dari 10 kecamatan di Jakarta Timur yang menampilkan berbagai produk hasil olahan pertanian, perikanan, dan peternakan.

    Mereka merupakan individu dan kelompok yang telah berhasil memanfaatkan berbagai lahan kosong dan fasilitas umum menjadi area produktif, seperti kantor pemerintahan, RPTRA, puskesmas, RSUD, pekarangan warga, gang hijau, hingga lahan tidur.

    Beragam produk lokal akan dipamerkan dalam kegiatan ini, mulai dari sayuran hidroponik dan konvensional, buah segar, telur, tempe, tomat, terong, cabai, susu, kopi, jamu, jus, bibit tanaman, hingga aneka olahan pangan dan minuman hasil urban farming.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Judi Online di RI Itu Penipuan!

    Judi Online di RI Itu Penipuan!

    Jakarta –

    Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkapkan judi online di Indonesia adalah tindakan penipuan. Setiap permainan disebut hanya menguntungkan bandar dan merugikan para pemain.

    Direktur Pengawasan Kepatuhan Penyedia Jasa Keuangan PPATK, Syahril Ramadhan mengatakan judi online yang benar seperti di Singapura memiliki ketentuan maksimal keuntungan 70%. Berbeda dengan di Indonesia yang seluruhnya diambil bandar.

    “Judi online itu sebenarnya penipuan karena kalau judi online yang benar seperti di Singapura, itu ada ketentuannya maksimal Kasino itu dapat untung 70%, tapi di kita ini enggak, akhirnya sebenarnya judi online bukan judi. Kalau di negara lain judi, tapi di kita ini penipuan karena semuanya diambil sama bandar,” kata Syahril dalam acara Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) dan Indonesia Fintech Summit & Expo (IFSE) di Jakarta International Convention Center (JICC), Jakarta Pusat, Jumat (31/10/2025).

    Selain itu, Syahril menyebut kesulitan memproses bandar judi online karena biasanya mereka berada di negara yang melegalkan perjudian seperti Kamboja dan Filipina.

    “Belum lagi masalah dual criminality, Kamboja sama Filipina bilang ya kalau di Indonesia judi ilegal, kalau di kita kan nggak ilegal, gimana mau nangkap,” ucapnya.

    Sebelumnya, PPATK mengungkap sejak 2017 hingga semester I-2025 nilai transaksi judi online di Tanah Air telah menembus Rp 976,8 triliun. Dalam kurun waktu tersebut, tercatat ada 709 juta transaksi terkait aktivitas judi online.

    “Berdasarkan analisis PPATK, perputaran dana judi online dari tahun 2017 hingga semester I tahun 2025 telah menembus Rp 976,8 triliun,” kata Deputi Analisis dan Pemeriksaan PPATK, Danang Tri Hartono dalam acara FGD bertajuk ‘Optimalisasi Pemanfaatan Data PPATK dalam Rangka Mendukung Pemberantasan Korupsi dan Judi Online’ di BSD, Tangerang sebagaimana dilansir dari detikNews, Kamis (30/10).

    Tidak hanya itu, jumlah pemainnya pun melonjak drastis. PPATK menemukan puluhan ribu di antara pemain judi online berasal dari kalangan aparatur negara.

    “Selama periode tersebut jumlah pemain pun meningkat tajam, dari 3,79 juta orang (2023) menjadi 9,78 juta orang (2024), dengan total deposit mencapai Rp 51,3 triliun. Sekitar 51.611 pemain judi online diidentifikasi berasal dari kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN), baik di pemerintah pusat maupun daerah,” kata Danang.

    (aid/ara)

  • Hari Santri 2025, Wabup Sidoarjo Dorong ASN Teladani Nilai Kesantrian

    Hari Santri 2025, Wabup Sidoarjo Dorong ASN Teladani Nilai Kesantrian

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Wakil Bupati Sidoarjo, Hj. Mimik Idayana, mengajak seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk meneladani nilai-nilai kesantrian dalam kehidupan sehari-hari. Seruan itu disampaikan saat menghadiri Tabligh Akbar memperingati Hari Santri Nasional (HSN) 2025 di Masjid Agung Sidoarjo, Jumat (31/10/2025).

    Kegiatan tersebut menjadi puncak dari rangkaian peringatan Hari Santri di Sidoarjo tahun ini, dengan fokus memperkuat sinergi antara etos kesantrian dan profesionalitas ASN. Adapun tema yang diusung, “Santri Sehat Jiwa Raga, ASN Produktif Untuk Peradaban Dunia”, menekankan pentingnya keseimbangan antara spiritualitas dan produktivitas kerja aparatur negara.

    “Tema tahun ini sangat relevan. Santri adalah simbol ketekunan belajar, kekuatan spiritual, dan kesehatan jiwa. ASN, sebagai pelayan masyarakat, juga dituntut memiliki hal yang sama,” ujar Hj. Mimik Idayana dalam sambutannya.

    Menurutnya, ASN tidak hanya harus sehat secara fisik, tetapi juga secara mental dan spiritual. Ia menilai, jiwa santri yang disiplin dan berintegritas dapat menjadi fondasi bagi ASN untuk bekerja lebih produktif dan melayani masyarakat dengan sepenuh hati.

    “Jika ASN sehat jiwa dan raganya, seperti semangat yang dimiliki para santri, maka pelayanan kepada masyarakat akan lebih optimal. Produktivitas kita sebagai abdi negara akan meningkat, dan ini adalah kontribusi nyata Sidoarjo untuk membangun peradaban dunia yang lebih baik,” tegas Hj. Mimik.

    Ia juga menambahkan, kegiatan Tabligh Akbar tersebut merupakan momentum introspeksi bagi ASN di Sidoarjo agar selalu menjaga keseimbangan antara kinerja dan nilai-nilai spiritual.

    “Melalui dzikir dan doa bersama hari ini, kita perkuat komitmen untuk menjadi ASN yang tidak hanya profesional dalam bekerja, tetapi juga berakhlak mulia, meneladani semangat juang dan keikhlasan para santri,” tuturnya.

    Peringatan Hari Santri Nasional 2025 di Kabupaten Sidoarjo ditutup dengan doa bersama serta komitmen memperkuat sinergi nilai pesantren dan semangat pelayanan publik. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo berharap semangat tersebut dapat menjadi inspirasi untuk membangun peradaban yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berbasis akhlak mulia. [isa/beq]

  • Update Terbaru Kabar Kenaikan Gaji dan Tunjangan Pensiunan PNS

    Update Terbaru Kabar Kenaikan Gaji dan Tunjangan Pensiunan PNS

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pupus sudah harapan para pensiunan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk mendapatkan kenaikan gaji di tahun 2025.

    Hingga menjelang awal November, pemerintah belum memberi sinyal adanya kebijakan baru terkait penyesuaian gaji pensiun, sehingga upah para pensiunan ASN masih sama dengan tahun sebelumnya.

    Dengan demikian, gaji pensiunan PNS untuk semua golongan I hingga IV, termasuk pensiunan janda dan duda PNS, tetap mengacu pada aturan yang berlaku sejak awal 2024 tanpa tambahan kenaikan yaki Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2024 tentang gaji pokok ASN aktif, dan PP Nomor 8 Tahun 2024 tentang penetapan pensiun pokok bagi pensiunan PNS serta janda/duda PNS.

    Kedua PP tersebut telah memberlakukan kenaikan gaji pokok ASN sebesar 12% sejak 1 Januari 2024.

    Selain itu, aturan tersebut juga menegaskan hak pensiunan PNS atas tunjangan‑pasangan, tunjangan anak, dan tunjangan pangan yang melekat selama pensiun agar kesejahteraan pasca‑akhir masa kerja lebih terjamin.

    Berikut daftar gaji pokok pensiunan PNS golongan IV sesuai PP No. 8 Tahun 2024:

    Golongan IVa: Rp1.748.100 – Rp4.200.000
    Golongan IVb: Rp1.748.100 – Rp4.377.800
    Golongan IVc: Rp1.748.100 – Rp4.562.900
    Golongan IVd: Rp1.748.100 – Rp4.755.900
    Golongan IVe: Rp1.748.100 – Rp4.957.100

    Angka-angka tersebut merupakan gaji pokok pensiun, bukan total pendapatan.

    Pensiunan PNS golongan IV juga menerima tunjangan yang melekat, seperti: Tunjangan suami/istri, Tunjangan anak, dan Tunjangan pangan.

    Nominal akhir yang diterima seorang pensiunan bisa jauh lebih tinggi tergantung status keluarga dan masa kerja.

  • Ribuan Anak Buahnya Terlibat Judi Online, Bobby Nasution Ancam Sanksi Tegas Jika Tak Berhenti

    Ribuan Anak Buahnya Terlibat Judi Online, Bobby Nasution Ancam Sanksi Tegas Jika Tak Berhenti

    Bobby mengatakan, pihaknya sudah menelusuri satu per satu, berapa lama seluruh ASN dan non ASN itu terlibat permainan Judol. Termasuk transaksi yang dilakukan.

    “Juga sudah dilakukan pengecekan, main judolnya dari kapan (bermain judol), sampai bulan berapa, transaksinya berapa, nanti di situ akan ketahuan,” ujar Bobby.