Kenaikan Gaji Guru, Beda Nasib Udin dan Febria
Tim Redaksi
SURABAYA, KOMPAS.com
– Presiden Prabowo Subianto akan menaikkan
gaji guru
aparatur sipil negara (ASN) dan non-ASN, baik di sekolah negeri maupun swasta.
Kenaikan gaji guru
tersebut akan mulai dilaksanakan pada tahun 2025.
Guru ASN akan mengalami kenaikan sebanyak satu kali gaji, sedangkan guru non-ASN akan ditambah gajinya sebanyak Rp 2 juta per bulan melalui tunjangan
sertifikasi
profesi.
Kebijakan ini tentu menjadi kabar yang menggembirakan bagi para guru di Tanah Air. Salah satunya, Febriania Nur Amita, guru di SMP Negeri 1 Tanggulangin, Sidoarjo.
Baginya, kabar kenaikan gaji merupakan angin segar bagi dirinya. Sebagai guru ASN yang memiliki sertifikasi, Febria dipastikan masuk kriteria menerima kenaikan gaji.
“Saya rasa sangat layak. Janji itu sebenarnya kan sudah lama, jadi kalau misalnya benar terealisasi, kami sangat senang. Kalau misalnya belum, ya sudah terima apa adanya,” katanya, Jumat (19/11/2024).
Kenaikan bagi untuk para guru layak dilakukan mengingat pekerjaannya yang tak mudah. Menurutnya, pekerjaan guru bukan hanya memahami kurikulum dan mata pelajaran, tetapi juga memperbaiki etika.
“Menurut saya, anak-anak sekarang kurang sopan, terutama ketika berbicara dengan guru. Kurang greget kalau belajar. Apalagi kurikulum sekarang enggak ada KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal) dan ujian, jadi anak itu enggak ada target dalam belajar,” jelas Febria.
Selain itu, perempuan yang berusia 32 tahun tersebut merasa guru juga dibebankan oleh administratif. Setiap hari setelah jam pulang sekolah, guru harus membuat rancangan belajar berupa Platform Merdeka Mengajar (PMM).
“Guru juga harus menjadi teman curhatnya anak-anak. Padahal, enggak semua guru jadi wali kelas, jadi kami pelan-pelan harus memberi nasihat. Terus kita sering ada macam-macam pelatihan, padahal materinya sama saja. Jadi saya merasa guru itu kerjanya 24 jam,” tutur perempuan asal Sidoarjo tersebut.
Sebagaimana satu ungkapan, “Guru adalah orangtua ketika di sekolah”, Febria bersama guru-guru yang lain wajib membantu mengarahkan muridnya untuk menemukan minat dan bakat.
“Kami mengajar ratusan anak, dan punya tanggung jawab membuat mereka jadi pintar,” jelasnya.
Hal tersebut lantaran Udin belum melakukan sertifikasi sebagai guru. Dia terhambat tak bisa mengambil sertifikasi PPPK ataupun PPG karena bukanlah lulusan Sarjana Pendidikan.
Menyandang gelar Sarjana Hukum dengan jurusan Ilmu Falak, dia mengajar mata pelajaran Pendidikan Agama Islam.
“Saya di sekolah sebagai guru pembantu. Di SMK sifatnya jurusan jadi kalau memang mau mengajukan PPG itu tidak bisa. Kalau mau PPG di MTS (ngajar) jadi guru Ilmu Fiqih,” ungkapnya.
Menurutnya, melakukan sertifikasi tidaklah mudah. Dia menyebut guru yang sudah sertifikasi di sekolahnya mengajar masih sedikit.
“Daftar sertifikasi itu susahnya minta ampun. Di sekolah saya, total gurunya mungkin 50 orang tapi yang sudah sertifikasi enggak sampai 10 orang dan itu yang sudah ngajarnya puluhan tahun,” terang pria berusia 23 tahun tersebut.
Setiap bulan Udin menerima gaji sebesar Rp1.400.000 dari sekolah. Bertahan hidup sebagai perantau di Surabaya, menurutnya, angka tersebut jauh dari kata layak.
“Saya nyari tambahan dengan ngajar Pramuka di sekolah lain, di SD sama SMK. Per pertemuan Rp 50.000 sampai Rp 135.000. Selain itu, saya juga buka persewaan alat-alat event dan sewa toga buat wisuda,” beber pria asal Nganjuk tersebut.
Pria yang menjadi guru tahun 2023 itu mengaku sudah cukup merasakan beratnya menjadi pengajar. Selain soal pendidikan, guru dituntut untuk memperbaiki etika anak.
Dia menyebut kenaikan gaji belum tentu langsung membuat guru sejahtera.
“Menjadi guru itu berat dan banyak tantangannya. Sekalipun gaji dinaikkan, tapi belum tentu sejahtera,” katanya.
Meski begitu, mengajar di sekolah hanya sekadar hobi bagi Udin.
Udin menceritakan bahwa guru bukanlah menjadi cita-cita yang dia inginkan.
Alasan itulah yang mendorong dirinya untuk tidak mengambil sertifikasi profesi.
“Saya ingin jadi pengusaha saja dan belajar untuk itu. Saya tidak ingin berkarier menjadi guru lebih lama,” ucapnya.
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Kementrian Lembaga: ASN
-
/data/photo/2024/11/30/674a23baabc59.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Kenaikan Gaji Guru, Beda Nasib Udin dan Febria Surabaya 30 November 2024
-

PPATK Taksir Pemain Judi Online Tembus 11 Juta pada 2024, Naik 223%
Bisnis.com, JAKARTA – Deputi dan Analis Pemeriksaan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Indonesia Danang Tri Hartono memperkirakan jumlah pemain judi online menembus 11 juta pemain hingga akhir 2024.
Dia mengatakan untuk membuat memberantas judi online perlu dilihat mata rantai praktik ilegal tersebut dari sisi permintaan dan suplai.
Dari sisi permintaan, jumlah pemain terus bertambah dari 3,4 juta pemain pada 2023 menjadi 8,8 juta pemain pada kuartal III/2024.
Adapun hingga akhir 2024, diperkirakan jumlah berpotensi bertambah 2 juta pemain baru seiring dengan candu judi online yang terus meningkat.
“Data itu kan bertambah terus sehingga mungkin bisa di atas 11 juta pemain. Kurang lebih di atas 10 juta lah,” kata Danang, Jumat (29/11/2024).
Dari sisi deposit atau uang yang dihabiskan masyarakat Indonesia di judi online, lanjut Danang, pada 2023 mencapai Rp34 triliun.
PPATK mengasumsikan untuk operasional judi online sebesar 10%, maka total nilai uang yang keluar dari kantong masyarakat Indonesia diperkirakan mencapai sekitar Rp30 triliun.
Adapun hingga kuartal III/2024, total uang yang dihabiskan masyarakat (deposit) di judi online mencapai Rp43 triliun atau naik Rp9 triliun dibandingkan Desember 2023.
Danang mengatakan dengan potensi keuntungan besar tersebut tidak heran jika kemudian banyak pelaku ingin mengeruk untung dari judi online sehingga suplai terus membanjiri RI.
Dari sisi pola, ujar Danang, para pelaku makin pintar dan menyesuaikan dengan kondisi industri.
“Mereka menyesuaikan dengan kondisi antisipasi yang dilakukan pemerintah,” kata Danang.
Pada 2023, transaksi judi online paling banyak melalui perbankan. Beberapa bulan kemudian, trennya berubah melalui uang elektronik dan dompet digital.
Saat pemerintah gencar memblokir lewat rekening dan dompet digital, tren yang berpindah ke merchant aggregator (QRIS ) dan kripto.
“Kami menemukan puluhan ribu QRIS digunakan untuk judi online,” kata Danang.
Sebelumnya, kasus judi online Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) terus menuai sorotan publik. Selain membawa dampak negatif terhadap masyarakat, judi online tersebut juga melibatkan staf ahli Komdigi hingga mantan Komisaris BUMN.
Total ada 24 tersangka telah diringkus oleh penyidik Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Puluhan tersangka itu terdiri dari pengelola website judi online, bandar, koordinator hingga oknum aparatur sipil negara (ASN) yang bekerja di Komdigi.
Secara terperinci, puluhan tersangka itu memiliki peran yang berbeda mulai dari empat orang berperan sebagai bandar atau pengelola website judi berinisial A, BN, HE dan J (DPO).
Selanjutnya, tujuh tersangka yang berperan sebagai agen pencari website judi berinisial B, BS, HF, dan BK. Sementara tiga lainnya masih DPO yaitu, JH, F, dan C.
Kemudian, tiga tersangka pengepul website dan menampung setoran dari agen berinisial, A alias M, MN dan DM. Dua tersangka berperan menyaring dan memverifikasi website judi yakni Staf Ahli Komdigi, Adhi Kismanto (AK) dan Alwin Jabarti Kiemas (AJ).
Tak hanya itu, sembilan oknum pegawai komdigi yang bertugas melakukan seputar pemblokiran berinisial Denden Imaduddin (DI), FD, SA, YR, YP, RP. AP, RD dan RR. Selain itu, dua orang tersangka TPPU berinisial D dan E.
Adapun, koordinator dari pengepul website judi online berinisial T atau Zulkarnaen Apriliantony selaku eks Komisaris BUMN turut menjadi tersangka sekaligus telah ditangkap dalam kasus ini.
Selain itu, penyidik kepolisian juga telah melakukan pemblokiran 3.455 rekening serta 47 e-commerce milik tersangka dalam kasus ini.
Melalui rekening itu, Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto menyatakan bahwa pihaknya akan terus berkoordinasi dengan PPATK untuk memburu tersangka lain dalam kasus ini.
“Sehingga tidak menutup kemungkinan akan muncul tersangka maupun temuan barang bukti lainnya yang merupakan hasil dari kejahatan,” ujar Karyoto di Gedung BPMJ Polda Metro Jaya, Senin (25/11/2024).
-
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5028711/original/012999100_1732905738-SD_Aisyiyah.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Terganjal Persyaratan D4 dan S1, Nasib 249 Ribu Guru Non-ASN di Indonesia Terancam Tak Dapat Tunjangan Sertifikasi
Liputan6.com, Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) di bawah Abdul Mu’ti, kini banyak membawa angin segar bagi dunia pendidikan di Indonesia.
Kemendikdasmen menghadirkan kebijakan inklusif pada tahun 2025 mendatang. Yakni para guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) bisa mengajar atau ditempatkan di sekolah asal dan sekolah swasta.
Kabar gembira tersebut diungkapkan Wakil Menteri Dikdasmen, Fajar Riza UI Haq saat kunjungan kerjanya meresmikan kampus dua SD Asyiyah Multilingual Darussalam (SDA Mulida) Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, 29 November 2024.
Selain kebijakan inklusif, Fajar juga menyoroti minimnya kesejahteraan kalangan Guru non-Aparatur Sipil Negara (ASN). Bagi mereka yang telah mengantongi sertifikasi, Pemerintah bakal menaikan tunjangan kinerja dari Rp 1,5 juta menjadi Rp 2 juta.
“Kebijakan Pak Presiden Prabowo yang baru saja diumumkan, bagi guru non-ASN yang sudah bersertifikasi yang mulanya gajinya Rp 1,5 juta itu naik menjadi Rp 2 juta. Adapun guru non-ASN yang sertifikasi baru, langsung Rp 2 juta,” ujar Fajar.
Karena itu, Wamendikdasmen Fajar pun mendorong kepada kalangan guru non-ASN yang belum bersertifikasi, agar segera mengikuti proses sertifikasi terlebih dahulu.
“Sebab, kewenangan Kemendikdasmen hanya sebatas meningkatkan tunjangan kinerja guru berbasis sertifikasi,” terang Fajar.
Fajar menyebut hingga saat ini masih ada sekitar 249 ribu guru di semua tingkatan sekolah di Indonesia, yang belum menempuh pendidikan Diploma 4 (D4) atau Sarjana (S1). Padahal syarat guru penerima sertifikasi harus lulus dari D4 atau S1.
“Kami mendorong agar ikut proses sertifikasi terlebih dahulu, karena kami rumusnya meningkatkan tunjangan kinerja guru berbasis sertifikasi,” tukasnya.
Selain kabar tentang kesejahteraan guru, kata Fajar, Kemendikdasmen juga berupaya melakukan pemerataan jumlah guru di Indonesia khususnya di Kabupaten Kudus.
“Redistribusi guru perlu dilakukan guna memecahkan jumlah guru yang menumpuk di satu daerah dan menempatkan ke daerah yang kekurangan guru,” ujar Fajar.
Wamen Fajar juga menekankan pentingnya kebijakan yang inklusif guna mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua. Karena itu, akses layanan pendidikan harus didapat oleh semua anak Indonesia dan semua lembaga yang menyelenggarakan pendidikan.
Fajar menegaskan, sistem pendidikan harus mampu mengatasi ketimpangan sosial yang terjadi di masyarakat. Untuk itu, negara melalui pemerintah perlu hadir memberikan kebijakan yang berkeadilan untuk masyarakat, khususnya pada bidang pendidikan.
Fajar menyebut bahwa saat ini di Indonesia terdapat kurang lebih 439.000 sekolah. Dari jumlah ratusan sekolah tersebut, sebanyak 60% nya adalah sekolah swasta.
“Kerja sama perlu dilakukan dengan lembaga pendidikan swasta dan tidak membedakan antara sekolah negeri dan swasta,” pinta Fajar.
Jalur lintas selatan di perbatasan Cilacap dan Banyumas ini memang rawan ambles dan longsor
-

Peringati HUT ke-53 KORPRI, Begini Pesan Bupati Tuban
Tuban (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Tuban menggelar Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun ke-53 KORPRI, Hari Kesehatan Nasional ke-60, dan Hari Guru Nasional tahun 2024, Jumat (29/11/2024) di Halaman Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Tuban.
Upacara tersebut langsung dipimpin oleh Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzky sebagai Inspektur Upacara, dan diikuti oleh Forkopimda, Sekretaris Daerah Kabupaten Tuban, pimpinan OPD, ASN Pemkab Tuban, guru, dan pelajar.
Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzky, memberikan apresiasi kepada seluruh ASN, tenaga kesehatan, dan guru atas dedikasi serta pengabdian mereka terhadap Kabupaten Tuban. Ia menegaskan bahwa kontribusi mereka telah mendorong berbagai kemajuan pembangunan di wilayah Kabupaten Tuban.
“Loyalitas dan dedikasi yang diberikan telah membawa banyak perubahan positif bagi Kabupaten Tuban,” ujar Mas Lindra sapaan akrabnya.
Ia juga menjelaskan, Hari KORPRI ini mengusung tema “KORPRI untuk Indonesia” artinya bahwa transformasi KORPRI menjadi organisasi percontohan yang memperkuat persatuan bangsa sekaligus menjadi wahana untuk mempercepat penyebarluasan informasi program pembangunan pemerintah.
“Selain itu, peran penting sektor kesehatan dalam mendukung terlaksananya program pembangunan, serta keberhasilan pembangunan sangat bergantung pada kesuksesan dalam mewujudkan pemerataan layanan kesehatan serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pola hidup sehat,” imbuhnya.
Kemudian, lanjut Bupati Tuban pada bidang pendidikan, guru harus menjadi teladan yang inovatif, bijaksana, penuh welas asih, dan mampu menghargai setiap peserta didik. Selain itu, tenaga pengajar diharapkan dapat menanamkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan di tengah keberagaman.
“Bahwa guru memiliki peran strategis sebagai motor penggerak kemajuan bangsa serta diperlukan tenaga pengajar yang bermutu, tangguh, dan berdaya saing, yang mampu mencetak generasi unggul berkarakter luhur,” pungkasnya. [ayu/ian]
-

Terkuak! Adhi Kismanto Bisa Kendalikan Oknum ASN di Kementerian Komdigi Agar Tak Blokir Situs Judol
GELORA.CO – Polda Metro Jaya mengungkap Adhi Kismanto (AK), salah seorang tersangka kasus judi online (judol) yang melibatkan pegawai dan staf ahli di Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) bisa mengendalikan oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) di Komdigi.
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi mengatakan, hal tersebut dilakukan Adhi Kismanto, agar tidak memblokir website judi online yang telah menyetor uang.
“AK mengkoordinir oknum Komdigi agar menjaga website judi online yang sudah berkoordinasi agar berhasil tidak diblokir,” kata Ade Ary, Jumat (29/11/2024).
“(Yakni) dengan cara mengendalikan oknum PNS Komdigi sesuai dengan perannya masing-masing,” ujar Ade Ary.
Mantan Kapolres Metro Jakarta Selatan tersebut menerangkan bahwa saat itu, Adhi Kismanto mengisi posisi staf ahli di Komdigi.
Padahal, dia tidak diterima usai pernah mendaftar sebagai tenaga teknisi pemblokiran konten negatif di Komdigi.
Lalu, Adhi Kismanto dipekerjakan serta diberikan kewenangan untuk mengatur pemblokiran website judi online.
Diberitakan sebelumnya, jajaran Polda Metro Jaya secara keseluruhan menangkap 24 tersangka kasus judi online yang melibatkan pegawai dan staf ahli Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).
Kapolda Metro Jaya, Irjen Karyoto mengatakan, awalnya jumlah tersangka sebanyak 22 orang, kemudian kasus judi online tersebut berhasil dikembangkan.
Secara keseluruhan, jumlah tersangka sebanyak 24 orang dan masih ada DPO sekira 4 orang.
Karyoto mengaku, mereka memiliki peran berbeda yaitu A, BN, HE dan DPO J sebagai bandar serta pengelola website judi online.
“7 orang sebagai agen pencari website judi online inisial B, BA, HF, BK, DPO JH, DPO F dan DPO C,” kata Karyoto di Polda Metro, Senin (25/11/2024).
Menurut Karyoto, ada tiga orang berperan mengepul list website judi online dan menampung uang setoran dari agen berinisial A alias N, MN dan DM.
Selain itu, ada dua orang berperan memfilter, memverifikasi website judi online agar tidak terblokir dengan tersangka berinisial AK, dan AJ.
“Sembilan orang oknum pegawai Komdigi yang berperan mencari meng-scrolling website judi online dan melakukan pemblokiran inisial DI, FD, SA, YM, YP, RP, AP, dan RD. Dua orang beperan dalam TPPO inisial D dan E,” ujar Karyoto.
“Satu orang berperan merekrut dan mengkordinir para tersangka khususnya tersangka inisial A alias M, AK dan AJ sehingga mereka memiliki kewenangan menjaga dan melakukan pemblokiran website judi inisial T,” tuturnya.
Sebelumnya, Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya merilis barang bukti hasil pengungkapan judi online di wilayah hukumnya, Senin (25/11/2024) siang.
Dalam pengungkapan judi online, jajaran Polda Metro Jaya menyita uang jika ditotal secara keseluruhan sebesar Rp 167 miliar dari tangan bandar dan pengendali.
Kapolda Metro Jaya, Irjen Karyoto mengatakan, kasus tersebut melibatkan pegawai dan staf ahli Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).
“Untuk uang tunai yang disita jumlahnya lebih dari Rp 76 miliar. Ada juga dolar Amerika Serikat (USD), dan dolar Singapura (SGD),” kata Karyoto di BPMJ, Senin (25/11/2024) siang
-

Paslon Damar – Sri Harso unggul versi hitung cepat Pilkada Kota Magelang
Sumber foto: Kurniawati/elshinta.com.
Paslon Damar – Sri Harso unggul versi hitung cepat Pilkada Kota Magelang
Dalam Negeri
Editor: Sigit Kurniawan
Kamis, 28 November 2024 – 20:10 WIBElshinta.com – Paslon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang, Damar Prasetyono dan dr Sri Harso (Damai) berhasil mengungguli paslon incumbent dr Muhammad Nur Azis dan KH Mansyur Siradj (Aman) dengan meraih 40.860 suara atau 54,4 persen versi perhitungan cepat pada Pilkada 2024, Rabu (27/11). Pasangan incumbent harus pasrah dengan perolehan 34.202 suara atau 45,5 persen.
Atas keunggulan ini, segenap para pendukung, simpatisan, dan relawan menyambutnya dengan suka cita. Mereka berkumpul di posko pemenangan wilayah Kelurahan Kedungsari, Kota Magelang untuk bersyukur dan merayakan kemenangan ini.
Hadir sejumlah petinggi partai pengusung, di antaranya Windarti Agustina dan Hery Wibowo dari PDIP beserta jajaran, Hasan Suryoyudho dan Nella Karnela dari Partai Gerindra, Dian Mega Aryani dari Partai Demokrat, Imam Indra dari PKB, dan segenap pengurus dari partai pendukung. Segenap relawan juga Nampak hadir dalam acara tersebut.
Di hadapan pendukungnya, Damar yang didampingi istri mengaku sangat terharu dengan hasil perhitungan cepat yang menunjukkan keunggulan atas calon petahana. “Saya banyak megucapkan terima kasih kepada seluruh pendukung yang sudah berjuang selama beberapa bulan ini demi kemenangan di Pilkada 2024,” katanya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Kurniawati, Kamis (28/11).
Ia mengaku surprise dengan kemenangan ni, karena baru pertama kali terjun ke dunia politik, namun mendapat dukungan yang luar biasa dari banyak pihak. Hal itu menjadi suatu kebanggaan bagi semuanya dan sekaligus menjadi pemacu semangat untuk ia mengabdi kepada masyarakat Kota Magelang. “Mari kita bangun bersama kota tercinta ini dengan sepenuh hati,” ujarnya.
Dia mengaku tidak memasang target dapat meraih suara berapa banyak. Dia dan timnya hanya menargetkan kemenangan, sehingga segala daya dan upaya dikerahkan untuk meraih target tersebut.
“Alhamdulillah dengan rasa optimis akhirnya kita mampu meraih itu. Tentu ini amanah yang harus saya emban dengan sebaik-baiknya. Kami akan berupaya keras agar kota kita ini maju dan rakyatnya makin sejahtera,” ucapnya.
Dalam kesempatan itu, ia juga menyampaikan terima kasih kepada Pasangan dr Muchammad Nur Aziz dan Kyai Mansyur yang sudah menjadi mitra di kontestasi Pilkada 2024 ini. Ia mengimbau kepada seluruh ASN untuk menjaga kondusivitas di lingkungan kerja.
“Saya imbau juga masyarakat untuk menjaga kondisi Kota Magelang agar tetap lancar dan damai serta tidak euforia dengan kemenangan ini,” imbaunya.
Calon Wakil Wali Kota Magelang, dr Sri Harso menambahkan, hasil ini merupakan asal yang baik untuk semuanya. Ia pun berharap dapat mengemban amanah ini dengan baik dan jujur untuk kemajuan Kota Sejuta Bugan ini.
Sama halnya dengan Damar, ia juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh tim yang sudah berjerih payah hingga mencapai titik ini. Tentu kami juga meminta maaf kalau banyak merepotkan, mungkin banyak juga di rumahnya dimarahi anggota keluarga, karena sering pulang terlambat,” paparnya.
Sementara itu, salah satu tim pemenangan Paslon Damai, Marjinugroho dari Partai Demokrat mengaku bangga dengan kemenangan Paslon yang didukungnya ini. Ia pun siap bersama-sama memajukan Kota Tidar ke depan dengan program-program yang sudah disusun dan direncanakan.
Ia juga memberikan ucapan selamat kepada Paslon Damai dan mengajak kepada semuanya unuk bersama-sama membangun Kota Magelang menjadi lebih baik lagi demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Sumber : Radio Elshinta
-

MK Tolak Gugatan Gaji Dosen Perguruan Tinggi Swasta Dibayar Pakai APBN
GELORA.CO – Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan bernomor 135/PUU-XXI/2023 pengujian materi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti). Gugatan itu diajukan dua dosen Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yakni Teguh Satya Bhakti dan Fahmi Bachmid.
Dalam putusannya, MK menolak gaji dosen kampus swasta dibayarkan menggunakan Angaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya,” ujar Ketua MK Suhartoyo di ruang sidang, Jumat (29/11/2024).
Hakim Konstitusi M Guntur Hamzah mengatakan, alokasi anggaran PTS digunakan untuk tunjangan profesi dosen dan tunjangan kehormatan profesor. Pemerintah menempatkan dosen yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) pada sejumlah PTS tertentu.
Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Beleid itu pada pokoknya menyatakan yang berhak untuk menerima gaji dan tunjangan yang bersumber dari APBN hanya untuk dosen yang berstatus sebagai ASN.
Ketentuan itu juga ditegaskan dalam Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas).
“Pada intinya gaji dosen yang diangkat oleh pemerintah dialokasikan dalam APBN, sedangkan bagi dosen PTS yang diangkat oleh badan penyelenggara PTS yang bersangkutan, maka gaji dan tunjangan ditentukan berdasarkan perjanjian kerja, yang dilakukan oleh dosen bersangkutan dengan badan penyelenggara PTS dan tunduk pada peraturan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan,” kata Guntur.
Oleh karena itu, kata dia, dalil para pemohon terkait frasa ‘sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan’ dalam Pasal 70 ayat (3) UU Dikti yang dinilai tidak memiliki kejelasan, Mahkamah melihat frasa pada norma tersebut digunakan tidak hanya untuk norma Pasal 70 ayat (3) UU Dikti, tetapi juga untuk norma Pasal 70 ayat (1) dan ayat (2) UU Dikti.
Dengan kata lain, penggunaan frasa ‘sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan’ harus disesuaikan dengan rujukan dari masing-masing norma tersebut.
Dalam hal ini, kata Guntur, frasa ‘sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan’ dalam norma Pasal 70 ayat (3) UU Dikti merujuk norma dalam peraturan perundang-undangan
-

Apresiasi Prabowo Naikkan Gaji Guru, Fahira Idris: Syarat Jadi Negara Maju, Guru Harus Sejahtera Dulu
Kebijakan kenaikan gaji guru ini, lanjut Fahira Idris, perlu diikuti oleh langkah-langkah berkelanjutan agar kesejahteraan guru tidak bersifat temporer. Peningkatan kesejahteraan guru harus disertai dengan pemerataan, terutama untuk guru yang bertugas di daerah terpencil, yang kerap menghadapi tantangan lebih besar dibandingkan tenaga pengajar di wilayah perkotaan. Pemerintah juga perlu memperkuat sistem pengawasan pelaksanaan kebijakan ini agar tepat sasaran, sehingga tidak ada guru yang terlewatkan dalam mendapatkan kenaikan gaji.
“Saya optimis kenaikan gaji guru ini akan menjadi tonggak penting bagi terwujudnya pendidikan yang inklusif, merata, dan berorientasi pada masa depan. Dengan langkah lanjutan yang terencana dan terarah, transformasi ini akan membawa Indonesia lebih dekat pada visi menjadi bangsa yang maju, berdaya saing tinggi, dan berkeadaban,” pungkas Fahira Idris.
Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan kenaikan gaji guru mulai 2025, saat Puncak Peringatan Hari Guru di Velodrome Rawamangun, Jakarta Timur, Kamis (28/11/2024). Menurut Presiden, pemerintah telah meningkatkan anggaran untuk kesejahteraan guru yang berstatus aparatur sipil negara (ASN) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), serta guru non-ASN atau honorer. Selain kenaikan kenaikan gaji, pemerintah akan melaksanakan Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) untuk 806.486 guru pada tahun 2025. (fajar)

