Kementrian Lembaga: ASN

  • Pj Gubernur Rahman Ajak Seluruh Korpri Riau Sukseskan Program Pemerintah
                
                    
                        
                            Regional
                        
                        3 Desember 2024

    Pj Gubernur Rahman Ajak Seluruh Korpri Riau Sukseskan Program Pemerintah Regional 3 Desember 2024

    Pj Gubernur Rahman Ajak Seluruh Korpri Riau Sukseskan Program Pemerintah
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Penjabat (Pj) Gubernur Riau (Gubri)
    Rahman Hadi
    mengajak seluruh Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia (
    Korpri
    ) Daerah untuk mengaktifkan kembali program dan kegiatan yang sejalan dengan tujuan Korpri.
    Adapun tujuan Korpri adalah memperkuat jiwa korps aparatur sipil negara (ASN) sebagai pemersatu bangsa.
    Hal tersebut disampaikan dalam upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-53 Korpri di Halaman Kantor Gubernur Riau, Jumat (29/11/2024).
    “Sebagai bagian integral dari pemerintah, Korpri memiliki peran untuk menjadi perekat dan pemersatu bangsa,” katanya dalam keterangan tertulis, Selasa (3/12/2024).
    Rahman menambahkan bahwa seluruh Korpri Provinsi Riau juga harus mendukung program pemerintah pusat dan daerah.
    “Mari kita dukung program pemerintah yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat Indonesia,” imbuhnya.
    Para ASN, lanjut dia, diimbau untuk selalu menjunjung tinggi prinsip netralitas, serta kesetiaan untuk mengabdi kepada bangsa dan negara.
    “Jadikan Korpri sebagai simbol persatuan, kolaborasi, dan stabilitas nasional melalui kerja sama dengan seluruh komponen bangsa. Tunjukkan integritas tinggi, disiplin, dan patuh hukum disetiap lini pelayanan,” lanjutnya.
    Selain itu, Rahman juga menyampaikan bahwa pemerintah tengah mendorong percepatan penerbitan Peraturan Pemerintah tentang Korpri untuk meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan hukum bagi seluruh ASN.
    “Saya meminta agar Korpri tetap diakomodasi dalam kedinasan, sehingga aspirasi ASN dapat ditampung dan disalurkan secara proporsional serta profesional untuk mendukung tugas pemerintahan,” ujarnya.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Gaji Pegawai Pajak Indonesia Semua Golongan dan Tunjangannya

    Gaji Pegawai Pajak Indonesia Semua Golongan dan Tunjangannya

    Bisnis.com, JAKARTA – Besaran gaji pegawai pajak di Indonesia bervariasi setiap golongan, masa kerja, dan tunjangan yang diterimanya. Selain gaji pokok, pegawai pajak mendapatkan tunjangan kinerja yang dapat menambah penghasilan secara substansial.

    Sebagai contoh pegawai pajak golongan I/A mendapatkan gaji berkisar antara Rp1.560.800 hingga Rp2.335.800, dan gaji pegawai pajak golongan IV/E berkisar antara Rp3.593.100 hingga Rp5.901.200.

    Semakin tinggi golongan, semakin besar pula gaji pokok yang diterima. Selain itu jabatan struktural atau fungsional akan mempengaruhi besaran tunjangan yang diterima.

    Penilaian kinerja juga berdampak pada besaran tunjangan kinerja yang diberikan. Selain itu tunjangan daerah atau tempat tugas dapat berbeda-beda.

    Pegawai pajak merupakan salah satu profesi yang cukup menarik minat banyak orang. Sebab, sudah menjadi rahasia umum bahwa gaji pegawai pajak terbilang besar. Selain memiliki peran penting dalam sistem keuangan negara, gaji dan tunjangan yang ditawarkan untuk pegawai pajak cukup menjanjikan.

    Sebagai salah satu profesi yang cukup diminati, pegawai pajak memiliki struktur gaji dan tunjangan yang menarik. Gaji pegawai pajak berdasarkan golongan di Indonesia umumnya mengikuti sistem yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) alias Aparatur Sipil Negara (ASN).

    Gaji Pegawai Pajak Indonesia

    1. Golongan I

    Golongan I A: Rp1.560.800–Rp2.335.800
    Golongan I B: Rp1.704.500–Rp2.472.900
    Golongan I C: Rp1.776.600–Rp2.577.500
    Golongan I D: Rp1.851.800–Rp2.686.500

    2. Golongan II

    Golongan II A: Rp2.022.200–Rp3.373.600
    Golongan II B: Rp2.208.400–Rp3.516.400
    Golongan II C: Rp2.301.800–Rp3.665.000
    Golongan II D: Rp2.399.200–Rp3.820.000

    3. Golongan III

    Golongan III A: Rp2.579.400–Rp4.236.400
    Golongan III B: Rp2.688.500–Rp4.415.600
    Golongan III C: 2.802.300–Rp4.602.400
    Golongan III D: Rp2.920–Rp4.797.000

    4. Golongan IV

    Golongan IV A: Rp3.044.300–Rp5.000.000
    Golongan IV B: Rp3.173.100–Rp5.211.500
    Golongan IV C: Rp3.307.300–Rp5.431.900
    Golongan IV D: Rp3.447.200–Rp5.661.700
    Golongan IV E: Rp3.593.100–Rp5.901.200

    Tunjangan Pegawai Pajak

    Beberapa tunjangan pegawai pajak yang umumnya diterima adalah:

    Tunjangan kinerja: Besaran tunjangan ini sangat bervariasi dan tergantung pada penilaian kinerja individu.
    Tunjangan keluarga: Diberikan untuk pegawai yang sudah menikah dan memiliki anak.
    Tunjangan jabatan: Diberikan kepada pegawai yang menduduki jabatan struktural.
    Tunjangan daerah: Diberikan kepada pegawai yang bertugas di daerah tertentu dengan kondisi geografis atau sosial ekonomi yang khusus.
    Tunjangan lainnya: Seperti tunjangan beras, tunjangan komunikasi, dan lain-lain.

    Tunjangan Pegawai Pajak Berdasarkan Jabatan

    1. Pejabat Struktural (Eselon I)

    Peringkat jabatan 27: Rp117.375.000
    Peringkat jabatan 26: Rp99.720.000
    Peringkat jabatan 25: Rp95.602.000
    Peringkat jabatan 24: Rp84.604.000

    2. Pejabat Struktural (Eselon II)

    Peringkat jabatan 23: Rp81.940.000
    Peringkat jabatan 22: Rp72.522.000
    Peringkat jabatan 21: Rp64.192.000
    Peringkat jabatan 20: Rp56.780.000

    3. Pejabat Struktural (Eselon II ke bawah)

    Peringkat jabatan 19: Rp46.478.000
    Peringkat jabatan 18: Rp28.914.875–Rp42.058.000
    Peringkat jabatan 17: Rp27.914.800–Rp37.219.800
    Peringkat jabatan 16: Rp21.567.900–Rp25.162.550
    Peringkat jabatan 15: Rp19.058.000–Rp25.411.600
    Peringkat jabatan 14: Rp21.586.600–Rp22.935.762
    Peringkat jabatan 13: Rp15.110.025–Rp17.268.600
    Peringkat jabatan 12: Rp11.306.487–Rp15.417.937
    Peringkat jabatan 11: Rp10.768.862–Rp14.684.812
    Peringkat jabatan 10: Rp10.256.950–Rp13.986.750
    Peringkat jabatan 9: Rp9.768.412–Rp13.320.562
    Peringkat jabatan 8: Rp8.457.500–Rp12.686.250
    Peringkat jabatan 7: Rp8.211.000–Rp12.316.500
    Peringkat jabatan 6: Rp7.673.375
    Peringkat jabatan 5: Rp7.171.875
    Peringkat jabatan 4: Rp5.361.800

    Itulah pembahasan gaji pegawai pajak berdasarkan golongan dan nominal tunjangannya.

  • Infografis Prabowo Naikkan Gaji Guru ASN dan Non-ASN Mulai 2025 serta Besarannya – Page 3

    Infografis Prabowo Naikkan Gaji Guru ASN dan Non-ASN Mulai 2025 serta Besarannya – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Ada kabar gembira untuk kalangan guru. Presiden Prabowo Subianto mengumumkan kenaikan gaji guru berstatus aparatur sipil negara (ASN) dan non-ASN mulai Januari 2025.

    Guru ASN atau berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) memperoleh peningkatan kesejahteraan 1 kali gaji pokok. Sedangkan guru non-ASN mendapat kenaikan tunjangan profesi Rp 2 juta.

    “Kita telah meningkatkan anggaran untuk meningkatkan kesejahteraan guru yang berstatus ASN dan PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) serta guru-guru non-ASN,” kata Prabowo di Jakarta, Kamis 28 November 2024.

    Prabowo sekaligus menyampaikan anggaran kesejahteraan guru ASN dan guru non-ASN naik menjadi Rp 81,6 triliun pada 2025. Selain gaji, Prabowo juga melaksanakan program Pendidikan Profesi Guru (PPG) demi meningkatkan kesejahteraan dan kualitas para guru Indonesia.

    Sebelumnya, kenaikan gaji guru berstatus ASN maupun non-ASN dalam bentuk tambahan kesejahteraan dan kenaikan tunjangan profesi itu dikemukakan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti.

    Mendikdasmen menjelaskan guru non-ASN yang mendapatkan kenaikan gaji Rp 2 juta, yakni mereka yang telah memiliki sertifikasi. Tambahan gaji Rp 2 juta tersebut di luar gaji dari sekolah asalnya.

    “Itu bervariasi menurut kemampuan sekolah. Tapi, dengan dia sertifikasi, maka dia akan dapat tunjangan sertifikasi Rp 2 juta itu,” kata Mu’ti di Jakarta, Selasa 26 November 2024.

    Menteri Mu’ti memastikan kenaikan gaji ini berlaku untuk guru sekolah swasta maupun negeri. Adapun nominal kenaikan gaji guru ASN tergantung gaji pokok yang diterimanya.

    Kenaikan gaji guru ASN dan non-ASN mulai berlaku pada Januari 2025. Berapa besaran kenaikannya? Simak selengkapnya dalam rangkaian Infografis berikut ini:

  • Sebulan Pemerintahan Prabowo, Apa Saja Gebrakan yang Sudah Dilakukan?

    Sebulan Pemerintahan Prabowo, Apa Saja Gebrakan yang Sudah Dilakukan?

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan hal-hal penting yang sudah pemerintahannya, yaitu Kabinet Merah Putih, kerjakan selama satu bulan memerintah Indonesia.

    Hal ini dia sampaikan saat memberikan sambutan di dalam sidang kabinet paripurna di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (2/12/2024). 

    “Baru 1 bulan kita mengambil alih administrasi negara ini. Diambil alih baru 1 bulan, tetapi kita sudah bisa memberi kepada rakyat hal-hal penting,” katanya dalam forum itu.

    Prabowo mengungkapkan mengungkapkan capaian penting yang sudah dilakukan, antara lain penghapusan utang bagi UMKM, petani hingga nelayan. Tak hanya itu, Kepala Negara juga menyebut pemerintah berhasil menetapkan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) rata-rata nasional di 2025 sebesar 6,5%.

    Prabowo juga mengumumkan kenaikan kesejahteraan guru, baik Aparatur Sipil Negara (ASN) sebesar 1 kali gaji dan guru honorer melalui sertifikasi sebesar Rp2 juta. 

    Selain itu eks Menteri Pertahanan ini juga menyebut pemerintah mampu menurunkan harga tiket pesawat sebesar 10% menjelang akhir tahun.

    Mantan Menteri Pertahanan itu juga menyinggung keberhasilan terhadap penyediaan ketersediaan pangan dan pengendalian inflasi.

    Hal-hal Penting yang Sudah Dilakukan Prabowo Selama 1 Bulan jadi Presiden RI 

    1. Penghapusan Utang Petani dan Nelayan

    Belum genap dua minggu menjabat sebagai Presiden RI, Prabowo Subianto meneken Peraturan Pemerintah (PP) nomor 47 tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada Usahat Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kelautan serta UMKM lainnya.

    Aturan yang ditandatangani pada Selasa (5/11/2024) ini, kata Prabowo, diteken usai mendengar saran dan aspirasi banyak pihak terutama dari kelompok petani dan nelayan seluruh Indonesia yang tiba di Istana Merdeka sejak pukul 16.15 WIB.

    “Dengan ini pemerintah berharap dapat membantu saudara kita para produsen yang bekerja di bidang pertanian UMKM dan nelayan yang merupakan produsen pangan yang sangat penting, mereka dapat meneruskan usaha-usaha mereka dan mereka bisa lebih berdaya guna untuk bangsa dan negara,” kata Prabowo. 

    Lebih lanjut, Prabowo mengatakan bahwa terkait dengan teknis persyaratan yang dipenuhi akan ditindaklanjuti Kementerian maupun lembaga terkait. Salah satunya, Kementerian Pertanian (Kementan).

    Presiden Ke-8 RI itu juga berharap dapat memberikan angin segar untuk mendorong kinerja petani, nelayan, dan UMKM melalui penghapusan kredit macet tersebut.

    “Kami tentunya berdoa bahwa seluruh petani nelayan UMKM di seluruh Indonesia dapat bekerja dengan ketenangan dengan semangat dan dengan keyakinan bahwa rakyat Indonesia menghormati dan menghargai para produsen pangan yang sangat penting bagi kehidupan bangsa dan negara,” pungkas Prabowo.

    2. Kunjungan ke Luar Negeri

    Prabowo meninggalkan Tanah Air selama 16 hari untuk sejumlah kunjungan kenegaraan ke luar negeri, mulai dari China, Amerika Serikat, Brasil, dan Peru, dan Inggris.

    Kunjungan kerja Prabowo akan dimulai pada Jumat (8/11/2024) sampai dengan Minggu (24/11/2024).  Agenda Prabowo yang telah terjadwal di antaranya adalah akan melakukan pertemuan dengan Presiden China Xi Jinping, Presiden Amerika Serikat Joe Biden, menghadiri KTT APEC di Peru, hingga KTT G20 di Brasil.

    Negara pertama yang dikunjungi Prabowo Subianto adalah China. Prabowo bertemu langsung dengan Xi Jinping untuk menyaksikan perjanjian kerja sama (MoU) antara RI-China dengan nilai investasi sebesar US$10,07 miliar atau setara dengan Rp156,5 triliun.

    Prabowo juga bertemu dengan Presiden AS Joe Biden serta Perdana Menteri Inggris Keir Starmer serta pengusaha besar asal AS dan Inggris. 

    Selama lebih dari dua minggu berada di luar negeri, Prabowo membawa ‘oleh-oleh’ komitmen investasi senilai US$18,5 miliar atau Rp294 triliun. 

    “Agak-agak melebihi [target ya]. Jadi saya pulang bawa komitmen total US$18,5 miliar. Jadi saya kira ini cukup bagus, menunjukkan kepercayaan global terhadap ekonomi Indonesia, ya,” ujar Prabowo usai menghadiri jamuan santap siang yang digelar oleh Wakil Perdana Menteri (PM) Inggris Angela Rayner di Lancaster House, pada Kamis (21/11/2024) waktu setempat. 

    Perbesar

    3. Kenaikan Gaji Guru

    Prabowo mengumumkan mengumumkan kenaikan gaji untuk guru Aparatur Sipil Negara (ASN) dan honorer dalam peringatan Hari Guru Nasional (HGN) pada 28 November 2024.

    Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti mengamini bahwa peringatan yang akan diselenggarakan pada pukul 15.00—17.00 di Velodrome, Rawamangun ini akan turut disampaikan kado untuk guru di Tanah Air.

    “Dalam acara itu, nanti akan disampaikan peningkatan kesejahterahan guru. Non ASN sebesar Rp2 juta dan peningkatan gaji guru ASN sebesar 1 kali gaji pokok yang mereka miliki,” ujarnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan. 

    Dia menjelaskan bahwa untuk kenaikan gaji non ASN akan diberlakukan secara sertifikasi. Maksudnya, setiap guru harus memiliki sertifikasi untuk mendapatkan peningkatan pendapatan sebanyak Rp2 juta.

    Peningkatan gaji itu, kata Muti, sebanyak Rp2 juta itu akan diterima di luar gaji yang diterima oleh honorer yang didapatkan dari sekolah tempat mereka bekerja. Baik untuk sekolah Negeri maupun swasta.

    Menurutnya, peningkatan kesejahterahan guru honorer ini mengikuti peningkatan kualifikasi. Mengingat untuk mendapatkan sertifikasi pihak bersangkutan harus mengikuti Program Pendidikan Profesi Guru (PPG).

    “Jadi dia sudah punya gaji di sekolah asalnya yang gaji itu bervariasi menurut kemampuan sekolah. Namun, dengan dia sertifikasi maka dia akan dapat tunjangan sertifikasi Rp 2 juta itu,” tuturnya.

    4. UMP 2025 Resmi Naik 6,5%

    Presiden Prabowo Subianto resmi menetapkan Upah Minimum Nasional naik sebesar 6,5%. Di mana, aturan itu bakal dituangkan dalam dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker).

    Prabowo menuturkan, penetapan kenaikan upah minimum dilakukan untuk meningkatkan daya beli pekerja, dengan tetap memperhatikan daya saing usaha.

    “Ketentuan lebih rinci akan diatur oleh peraturan menteri ketenagakerjaan,” kata Prabowo dalam dalam siaran langsung Sekretariat Presiden, Jumat (29/11/2024).

    Menanggapi hal itu, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menargetkan Permenaker yang mengatur penetapan UMP 2025 dapat rampung pada pekan depan, tepatnya pada 4 Desember 2024.

    Yassierli menjelaskan dalam merumuskan Permenaker itu Kemenaker bakal berkoordinasi dengan Kementerian Hukum yang dipimpin oleh Supratman Andi Agtas.

    “Target Rabu [pekan depan] ya terbit insya Allah, harus sinkronisasi dulu di kementrian hukum,”pungkasnya.

    Adapun, kenaikan UMP sebesar 6,5% di 2025 sebenarnya masih berada di bawah usulan para buruh. Di mana, sebelumnya serikat pekerja/buruh mendesak pemerintah agar upah minimum naik sebesar 8%-10% pada 2025 dengan dalih kenaikan upah selama 2 tahun terakhir di bawah inflasi.

    Akan tetapi, sinyal kenaikan single digit ini sempat disampaikan oleh Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal yang menyebut Prabowo akan menaikkan UMP sekitar 6% – 6,5%. Dia menyebut kebijakan upah minimum di 2025 itu memerhatikan kesejahteraan buruh dan kelangsungan dunia usaha.

    “Kemungkinan akan disampaikan oleh Presiden RI bahwa kenaikan upah minimum 2025 sebesar 6%-6,5%,” kata Said melalui pesan singkat beberapa waktu lalu.

  • Inilah Sosok Risnandar Mahiwa, Baru Jabat Pj Wali Kota Pekanbaru Mei 2024, Kini Kena OTT KPK

    Inilah Sosok Risnandar Mahiwa, Baru Jabat Pj Wali Kota Pekanbaru Mei 2024, Kini Kena OTT KPK

    TRIBUNJATENG.COM- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Riau, Senin (2/12/2024).

    Sejumlah pihak diamankan, termasuk Penjabat (Pj) Wali Kota Pekanbaru Risnandar Mahiwa.

    Ihwal Pj Wali Kota Pekanbaru kena OTT KPK dibenarkan Johanis Tanak.

     “Iya benar, penangkapan terhadap Pj Wali Kota Pekanbaru,” kata Wakil Ketua KPK ini kepada wartawan.

     Sementara, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menyebutkan para pihak yang terjaring dalam OTT, termasuk Risnandar Mahiwa sedang dilakukan pemeriksaan.

    “Tim KPK masih melakukan proses pemeriksaan selama 1×24 jam. Mohon bersabar lebih dahulu nanti setelah selesai akan kami sampaikan kepada masyarakat,” kata Ghufron.

    Lalu siapakah sosok Risnandar Mahiwa?

    Risnandar lahir di Luwuk, Sulawesi Tengah, 6 Juli 1963.

    Ia menjadi Pj Wali Kota Pekanbaru sejak Mei 2024 berdasarkan Surat Keputusan (SK) Mendagri Nomor 100.2.1.3-1122 tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Wali Kota Pekanbaru Provinsi Riau. 

     Risnandar menggantikan Muflihun yang juga sebelumnya menjabat penjabat wali kota.

    Wali kota terpilih Pekanbaru diketahui akan dilantik pada 10 Februari 2024.

    Risnandar selain menjabat Pj Wali Kota Pekanbaru, juga menjabat Direktur Organisasi Kemasyarakatan Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri.

    Selain itu, Plh Sesditjen Politik dan Pemerintah Umum (PUM).

    Dalam karir sebagai PNS, ia berpangkat/golongan Pembina Utama Muda (IV/c). 

    Risnandar tercatat pernah menyelesaikan pendidikan D-4 Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri/STPDN (2006).

    Kemudian, Magister Administrasi Pemerintahan Daerah Institut Pemerintahan Dalam Negeri (2009). 

    Adapun riwayat jabatan Risnandar Mahiwa selama berkarir sebagai ASN di antaranya:

    *Direktur Organisasi Kemasyarakatan Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri merangkap sebagai Plh Sesditjen Politik dan Pemerintah Umum, pada tahuj 2022 sampai dengan sekarang.

    *Plt Direktur Organisasi Kemasyarakatan, pada tahun 2021 hingga 2022.

    *Kepala Bagian Umum Sekretariat Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri pada tahun 2018.

    *Kepala Bagian Perencanaan Sekretariat Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri pada tahun 2016 hingga 2018.

    *Kepala Sub Bagian Penyusunan Progam dan Anggaran pada Bagian Perencanaan Sekretariat Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri pada tahun  2015 hingga 2016.

    *Kepala Sub Bagian Penyusunan Progam dan Anggaran Bagian Perencanaan pada Sekretariat Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Kemendagri pada tahun 2012 hingga 2015.

    *Pelaksana/Staf Sub Bagian Penyusunan Progam dan Anggaran Bagian Perencanaan pada Sekretariat Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Kemendagri pada tahun 2011 hingga 2012.

    *Lurah Soho, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, pada tahun 2010 hingga 2011.

    Artikel ini diolah dari Tribunnews.com 

  • 2 Pria Berpakaian ASN di Mesuji Rampas Gelang Rp 35 Juta Milik Wanita Lansia

    2 Pria Berpakaian ASN di Mesuji Rampas Gelang Rp 35 Juta Milik Wanita Lansia

    Mesuji, Beritasatu.com – Dua pria berpakaian seragam aparatur sipil negara (ASN) di Mesuji, Lampung, merampas gelang emas puluhan gram senilai Rp 35 juta milik wanita lanjut usia (lansia).

    Wanita lansia malang itu bermama Kasih, warga Desa Wonosari, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji, Lampung.

    Peristiwa penipuan yang dialami wanita berusia 71 tahun ini terjadi pada Jumat (29/11/2024) siang. Hingga kini, korban trauma dengan kejadian yang dialaminya.

    Kasus penipuan yang dilakukan dua pria berpakaian seragam ASN terhadap nenek Kasih ini bermula ketika pelaku mendatangi rumah korban. Pelaku mengaku sebagai pegawai dari Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mesuji.

    Saat kejadian, kedua pelaku mengaku akan membantu mengurus pencairan bantuan sosial milik korban. Korban yang saat itu hanya seorang diri di rumah kemudian mengambil kartu keluarga yang diminta para pelaku.

    Untuk meyakinkan korban, salah satu pelaku memberikan uang Rp 150.000 yang dikatakan oleh pelaku sebagai bantuan sosial.

    Saat korban lengah, salah satu pelaku langsung merampas gelang emas yang dipakai korban. Pelaku juga mengancam akan melukai korban jika tidak mau menyerahkan perhiasannya.

    Seusai merampas perhiasan gelang emas milik korban, kedua pelaku kabur menggunakan sepeda motor.

    Menurut Kasih, dia tidak mengenal kedua pelaku. Pelaku sebelumnya telah dua kali datang ke rumahnya sebelum melakukan aksinya.

    “Keduanya selalu memakai seragam dinas ASN setiap datang ke rumah saya dan mengaku petugas dinas sosial dari kecamatan,” ucap Kasih.

    Menurut Kasih, dirinya tidak menaruh curiga kepada kedua pelaku karena bahasanya sopan dan lembut. “Gelang emas yang dibawa kabur pelaku senilai Rp 35 juta,” ujar Kasih.

    Perampasan perhiasan yang dialami korban dibenarkan tokoh masyarakat Desa Wonosari, Dasuli. “Benar, kejadiannya menimpa wanita lansia bernama Kasih. Pelakunya dua orang,” ujar Dasuli.

    Menurut Dasuli, warga sempat mengejar pelaku, tetapi tidak terkejar karena kehilangan jejak.

    Saat melarikan diri, kedua pelaku yang mengendarai sepeda motor sempat terekam CCTV yang terpasang di rumah salah satu warga. Kasus penipuan yang dilakukan kedua pelaku berseragam ASN terhadap lansia itu telah dilaporkan ke Polres Mesuji, Lampung.
     

  • Prabowo Tambah Anggaran Rp 16,7 T buat Guru, Totalnya Rp 81 T

    Prabowo Tambah Anggaran Rp 16,7 T buat Guru, Totalnya Rp 81 T

    Jakarta

    Presiden Prabowo Subianto telah mengalokasikan tambahan anggaran sebesar Rp 16,7 triliun untuk menaikkan gaji guru pada tahun depan. Dengan tambahan ini, total anggaran untuk kesejahteraan guru melonjak menjadi Rp 81 triliun.

    Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menilai tambahan anggaran tersebut bukanlah jumlah yang kecil. Untuk itu, dia menyebut total anggaran itu dapat meningkatkan kesejahteraan guru secara signifikan.

    “Komitmen anggaran yang diberikan Presiden Prabowo untuk meningkatkan kesejahteraan guru adalah tambahan sekitar Rp 16,7 triliun. Itu jumlah yang sangat besar. Jadi total untuk kesejahteraan guru itu 81 triliun,” kata Hasan dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden, Senin (2/12/2024).

    Hasan menjelaskan total anggaran tersebut diperuntukkan kepada 600.000 guru pada tahun depan. Dari total guru tersebut, ada yang berasal dari guru dengan status Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun guru honorer atau non-ASN

    Lebih rinci, guru dari Aparatur Sipil Negara (ASN) akan mendapatkan tambahan tunjangan sebesar satu kali gaji pokok. Sementara guru non-ASN akan menerima kenaikan tunjangan profesi menjadi Rp 2 juta per bulan.

    “Di antara 600.000 guru ini akan mendapatkan penambahan tunjangan sebesar 1 kali gaji untuk guru-guru ASN. Dan guru-guru non ASN akan ditingkatkan tunjangan menjadi 2 juta rupiah per bulan,” jelas Hasan.

    Dengan begitu, total guru yang akan disejahterakan pada 2025 meningkat menjadi 1,9 juta guru dari sebelumnya hanya 1,3 juta guru. Dia pun menegaskan ke depan, pemerintah akan menambah lagi total guru yang akan mendapat kesejahteraan.

    “Jadi, total nanti di tahun 2025 jumlah guru yang mendapatkan peningkatan kesejahteraan itu berjumlah 1,9 juta orang. Jadi nanti di tahun-tahun yang akan datang jumlahnya akan ditingkatkan karena sekarang guru kita ada sekitar 2,9 juta orang,” imbuh Hasan.

    (kil/kil)

  • Langgar Netralitas, 2 Oknum ASN Tulungagung Disanksi

    Langgar Netralitas, 2 Oknum ASN Tulungagung Disanksi

    Tulungagung (beritajatim.com) – Pemkab Tulungagung telah menjatuhkan sanksi kepada dua oknum ASN di lingkup Dinas Pertanian, yang melanggar netralitas dalam Pilkada tahun ini.

    Kedua oknum ASN tersebut berstatus sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Mereka diputus bersalah melanggar netralitas ASN, karena berfoto bersama Calon Bupati Tulungagung nomor urut 01, Gatut Sunu Wibowo.

    Kepala Dinas Pertanian Tulungagung, Suyanto mengatakan Pemkab membentuk tim pemeriksa dari Dinas Pertanian, Inspektorat serta Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM).

    Tim pemeriksa ini dibentuk setelah Bawaslu setempat memberikan rekomendasi ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) dalam kasus pelanggaran netralitas. BKN kemudian menindaklanjuti rekomendasi tersebut dan bersurat ke Pemkab. “Surat dari BKN sudah kami terima. Intinya BKN meminta supaya yang bersangkutan diberi sanksi,” ujarnya, Senin (2/12/2024).

    Surat tersebut ditindaklanjuti dengan pembentukan tim. Berdasar hasil pemeriksaan mereka mengambil kesimpulan, 2 PPPK itu melakukan pelanggaran kategori sedang.Hal ini mengacu pada Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang netralitas, dan Undang-undang ASN.

    Sanksi yang dijatuhkan berupa pemotongan gaji selama 8 bulan, terhitung mulai Desember 2024. Setiap bulan keduanya mendapat pengurangan gaji sebesar Rp 500 ribu. Namun mereka tidak mendapatkan penurunan golongan kepangkatan. “Tidak ada penurunan, hanya pemotongan gaji selama 8 bulan. Setelah itu haknya dikembalikan,” tuturnya.

    Sebelumnya, Bawaslu Tulungagung menyimpulkan, kedua PPPK ini melanggar netralitas. Berdasarkan kajian di sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu), keduanya tidak melanggar pidana pemilu. Namun mereka melanggar perundang-undangan yang lain, terkait netralitas ASN.

    Dalam klarifikasi keduanya dimintai bantuan anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra, Endro Hermono untuk mengantar ke rumah Gatut Sunu Wibowo untuk berdiskusi dan foto bersama. Foto tersebut kemudian menyebar di medsos dan menjadi temuan Bawaslu. [nm/kun]

  • PGRI Harap Sertifikasi Guru Dipermudah demi Memperoleh Tambahan Kesejahteraan

    PGRI Harap Sertifikasi Guru Dipermudah demi Memperoleh Tambahan Kesejahteraan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) berharap pemerintah lebih mempermudah dan mempercepat proses sertifikasi bagi para guru di Indonesia.

    Harapan itu cukup berdasar. Pasalnya, Presiden Prabowo Subianto berencana meningkatkan kesejahteraan guru di tahun depan. Namun, sertifikasi jadi salah satu syarat agar bisa memperoleh tambahan kesejahteraan yang dijanjikan pemerintah.

    Di mana, guru ASN bersertifikasi akan mendapatkan tambahan kesejahteraan sebesar 1 kali gaji pokok. Kemudian, bagi guru non ASN nilai tunjangan profesinya akan ditingkatkan menjadi 2 juta rupiah.

    “Yang kita dorong dari PGRI adalah percepatan sertifikasi guru, jangan berbelit-belit. Sehingga bisa dirasakan semua,” ujar Ketua Umum PGRI Unifah Rosyidi ditemui di sela acara seminar internasional terkait integrasi antara perubahan iklim dengan pendidikan, di Jakarta, Senin (2/12/2024).

    Dia mendesak agar pemerintah mempermudah proses sertifikasi ini. Dengan begitu, kenaikan kesejahteraan guru dapat dirasakan secara merata.

    Saat ini sendiri, kata dia, jumlah guru yang sudah tersertifikasi masih kurang dari 50 persen. Lalu setelah adanya perubahan pola pada pendidikan profesi guru (PPG) menjadi piloting, mulai ada keterserapan sekian ratus ribu.

    “Nah yang kita mau dorong adalah percepatan sertifikasi guru dan jangan rumit gitu loh. Kembali ke undang-undang guru dan dosen, pakai pelatihan 10 hari, 11 hari selesai,” ungkapnya. Cara ini dinilai lebih efektif ketimbang PPG saat ini yang kebanyakan in dan out dan berbiaya mahal.

  • 3
                    
                        Gaji Guru Naik Rp 2 Juta atau Rp 500.000? Ini Penjelasan Istana 
                        Nasional

    3 Gaji Guru Naik Rp 2 Juta atau Rp 500.000? Ini Penjelasan Istana Nasional

    Gaji Guru Naik Rp 2 Juta atau Rp 500.000? Ini Penjelasan Istana
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan/PCO Hasan Nasbi memberi penjelasan soal langkah Presiden Prabowo menaikkan gaji guru, yang menimbulkan simpang siur informasi di media sosial.
    Presiden Prabowo mengumumukan bahwa tunjangan guru yang telah lulus Pendidikan Profesi Guru (PPG) non-aparatur sipil negara (ASN) naik sebesar Rp 2 juta.
    Namun, belakangan muncul juga klarifikasi bahwa angkanya hanya naik Rp 500.000.
    Menurut Hasan, kenaikan tunjangan Rp 500.000 memang akan dirasakan oleh guru honorer yang sudah memiliki sertifikasi guru berupa Pendidikan Profesi Guru (PPG) di tahun-tahun sebelumnya.
    Namun, kenaikan Rp 2 juta tetap akan dirasakan oleh guru yang baru mendapat sertifikasi pada tahun 2025, mengingat kenaikan ini bakal berlangsung mulai tahun depan.
    “Kalau guru yang sudah punya sertifikat sebelum tahun 2024 dia kan memang sudah punya tunjangan. Guru non ASN yang punya sertifikasi kan memang sudah punya tunjangan Rp 1,5 juta. Nah, dia nanti 2025 jadi Rp 2 juta,” ucapnya di Kantor Presiden, Senin.
    “Tapi guru non ASN yang baru mendapatkan sertifikat di tahun 2024. Nanti mereka langsung dapat tambahan tunjangan sebesar Rp 2 juta. Jadi dia enggak merintis dari Rp 1,5 (juta) dulu, dia langsung Rp 2 juta,” imbuhnya.
    Hasan menjelaskan, setidaknya ada 600.000 guru baik ASN maupun non-ASN yang mendapat sertifikat pada tahun depan.
    Mereka, kata dia, turut mendapat tunjangan Rp 2 juta mengingat kenaikan tunjangan diperoleh oleh guru honorer yang sudah tersertifikasi.
    “Tahun 2024 ada sekitar 600.000 guru ASN maupun non ASN yang dapat sertifikat tahun 2025,” beber dia.
    Hal yang sama, lanjut Hasan, juga terjadi untuk guru ASN tersertifikasi yang mendapat tunjangan 1 kali gaji. Hal ini akan dirasakan oleh para guru yang baru mendapat tunjangan tersebut pada tahun 2025.
    “Guru ASN yang punya sertifikat 2024 memang mereka sudah punya tunjangan sebesar 1 kali gaji. Guru ASN ini kan banyak, yang baru dapat sertifikat tahun 2024 kan jumlahnya ratusan ribu. Nah mereka ini yang dapat tambahan tunjangan sebesar 1 kali gaji,” tutur dia.
    Oleh karena itu Hasan mengingatkan, kenaikan nominal itu harus dilihat dari komitmen pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan guru.
    Pasalnya, Presiden Prabowo Subianto sudah meningkatkan anggaran untuk kesejahteraan guru ASN dan non ASN menjadi Rp 81,6 triliun pada tahun 2025, atau naik sekitar Rp 16,7 triliun.
    “Jadi yang perlu diingat itu adalah komitmen pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan guru dan tambahan dana kesejahteraan guru itu kan Rp 16,7 T. Ratusan ribu guru yang dapat peningkatan kesejahteraan dari sana,” tandasnya.
    Sebelumnya diberitakan, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan kenaikan gaji di Puncak Peringatan Hari Guru, Velodrome Rawamangun, Jakarta Timur, Kamis (28/11/2024). Pengumuman ini disampaikannya saat ia menyampaikan sambutan di hadapan ribuan para guru.
    Kepala Negara menuturkan, pemerintah telah meningkatkan anggaran untuk kesejahteraan guru yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), serta guru non-ASN atau honorer.
    Ia memerinci, kenaikan gaji sebesar satu kali gaji untuk guru ASN dan Rp 2 juta untuk guru non-ASN yang telah ikut sertifikasi/Pendidikan Profesi Guru (PPG).
    “Guru ASN mendapatkan tambahan kesejahteraan sebesar 1 kali gaji pokok. Guru-guru non ASN nilai tunjangan profesinya ditingkatkan menjadi Rp 2 juta,” ungkap Prabowo disambut tepuk tangan meriah para guru.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.