Xcloud.id

Kementrian Lembaga: ASN

  • Pertalite Eceran di Bengkulu Melonjak hingga Rp 25.000, ke SPBU Malah Antre 2 Jam Regional 9 November 2025

    Pertalite Eceran di Bengkulu Melonjak hingga Rp 25.000, ke SPBU Malah Antre 2 Jam Regional 9 November 2025

    Pertalite Eceran di Bengkulu Melonjak hingga Rp 25.000, ke SPBU Malah Antre 2 Jam
    Tim Redaksi
    BENGKULU, KOMPAS.com
    – Antrean warga untuk mendapatkan bahan bakar minyak (BBM) masih terjadi di sejumlah wilayah di Bengkulu meskipun kapal pengangkut BBM sebanyak 3.000 kiloliter telah merapat di Pelabuhan Pulau Baai pada Minggu (9/11/2025).
    Pantauan hingga pukul 17.00 WIB di Kota
    Bengkulu
    , antrean kendaraan sepanjang sekitar 1,5 kilometer terlihat di hampir seluruh
    SPBU
    . Kondisi serupa juga terjadi di warung penjual
    BBM
    eceran di sejumlah titik seperti Kelurahan Bentiring dan Rawa Makmur.
    “Harga
    pertalite
    kisaran Rp 15.000 hingga Rp 25.000 di warung eceran, itu juga sama mengantre seperti di SPBU,” kata Fajar, warga Kota Bengkulu.
    Yanti, warga lainnya, mengaku harus mengantre selama dua jam untuk mendapatkan BBM di SPBU Pagar Dewa.
    “Dua jam saya harus mendapatkan 25 liter pertalite. Sementara pertamax kosong di SPBU,” ujarnya.
    Sales Area Manager Retail Bengkulu
    Pertamina
    , Mochammad Farid Akbar, menjelaskan antrean terjadi karena distribusi sempat terkendala cuaca dan gangguan teknis pada awal November.
    Farid memastikan pasokan BBM kini dalam kondisi aman setelah terminal BBM di Lubuk Linggau (Sumatera Selatan) dan Kabung (Sumatera Barat) kembali beroperasi normal.
    “Kami juga mengimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan panic buying karena stok BBM di Bengkulu aman,” ujar Farid.
    Sementara itu, Gubernur Bengkulu Helmi Hasan meminta Pertamina memperbaiki pola komunikasi agar situasi tetap kondusif dan masyarakat mendapat penjelasan secara terbuka.
    “Tolong empati ke masyarakat, masalah bisa kita minimalisir kalau komunikasi bagus. Minimal satu menit buat video permohonan maaf dari Pertamina ke masyarakat,” ujar Helmi dalam rapat penanganan BBM, Sabtu (8/11/2025).
    Menurut Helmi, Pemprov akan menyiapkan langkah antisipatif jika antrean terus berlanjut, termasuk penerapan work from home (WFH) bagi ASN dan pembatasan pembelian BBM di SPBU.
    “Kalau komunikasi Pertamina jelas, kami Pemprov bisa siapkan langkah antisipatif. Masyarakat jadi paham dan tidak panik,” kata Helmi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Penilaian Kompetensi ASN Bakal Pakai Alat Ukur Baru, Begini Skemanya

    Penilaian Kompetensi ASN Bakal Pakai Alat Ukur Baru, Begini Skemanya

    Liputan6.com, Jakarta Badan Kepegawaian Negara (BKN) melalui Pusat Penilaian Kompetensi ASN (Puspenkom ASN) melaksanakan kegiatan Uji Coba Alat Ukur Penilaian Potensi dan Kompetensi ASN. Sebagai komitmen dalam memperkuat penerapan prinsip meritokrasi dalam manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN).

    Plt Deputi Bidang Penyelenggaraan Layanan Manajemen ASN Aris Windiyanto menyampaikan, pelaksanaan manajemen ASN harus berlandaskan prinsip meritokrasi, yaitu berdasarkan kualifikasi, kinerja, kompetensi, potensi, integritas, dan moralitas.

    “Penerapan prinsip meritokrasi membutuhkan penilaian yang objektif. Karena itu diperlukan alat ukur yang obyektif, terstandar, dan valid agar setiap keputusan kepegawaian benar-benar sesuai dengan prinsip meritokrasi,” ujarnya, Minggu (9/11/2025).

    Dalam upaya meningkatkan objektivitas penilaian, BKN tengah menyusun instrumen baru, yaitu instrumen moralitas yang berfungsi mengukur nilai-nilai moral dan integritas ASN.

    “Pengukuran moralitas menjadi penting untuk menjawab kebutuhan terhadap objektivitas penilaian seiring dengan perubahan dinamika sosial dan tuntutan masyarakat terhadap integritas ASN,” kata Aris.

    Adapun dalam penilaian potensi dan kompetensi ASN ada sejumlah pengembangan yang akan dilakukan dalam penggunaan alat ukur penilaian ASN.

     

  • Tidak Ada Kenaikan, Intip Gaji Pensiunan ASN di Bulan November 2025

    Tidak Ada Kenaikan, Intip Gaji Pensiunan ASN di Bulan November 2025

    Jakarta: Sejak beberapa hari terakhir, ramai di media sosial soal kabar mengenai kenaikan gaji pensiunan ASN yang disebut-sebut berlaku pada November 2025.

    Kabar ini embuat sebagian pensiunan menaruh harapan sekaligus rasa penasaran. Namun, faktanya, PT Taspen (Persero) menegaskan belum ada regulasi resmi yang mengatur kenaikan gaji PNS maupun pensiunan pada 2025.

    “Hati-hati ya Sobat! Banyak berita di luar sana tentang kenaikan gaji pensiun tahun 2025 yang seringkali clickbait dan menggiring opini. Perlu diketahui bahwa sampai saat ini belum ada aturan resmi tentang kenaikan gaji PNS dan pensiunan tahun 2025, ya,” tulis akun resmi Instagram Taspen.

    Taspen menjelaskan bahwa hingga kini, besaran gaji pensiun masih mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2024 yang menjadi dasar pengaturan gaji pokok ASN aktif, serta PP Nomor 8 Tahun 2024 yang menjadi dasar penetapan atau penyesuaian pensiun pokok bagi pensiunan PNS dan janda/duda PNS.
     

    Kedua PP tersebut menetapkan kenaikan gaji pokok sebesar sekitar 12 persen yang sudah berlaku sejak 1 Januari 2024.

    Artinya, gaji pensiunan yang diterima pada November 2025 masih sama seperti sebelumnya, tanpa ada tambahan kenaikan baru.
    Rincian gaji pensiunan PNS 

    Berikut rincian kisaran gaji pensiunan PNS berdasarkan golongan yang masih berlaku hingga saat ini dikutip dari laman Sahabat Pegadaian.
     
    1. Golongan I
    Ia: Rp1.748.100 – Rp1.962.200
    Ib: Rp1.748.100 – Rp2.077.300
    Ic: Rp1.748.100 – Rp2.165.200
    Id: Rp1.748.100 – Rp2.256.700
     
    2. Golongan II
    IIa: Rp1.748.100 – Rp2.833.900
    IIb: Rp1.748.100 – Rp2.953.800
    IIc: Rp1.748.100 – Rp3.078.700
    IId: Rp1.748.100 – Rp3.208.800
     
    3. Golongan III
    IIIa: Rp1.748.100 – Rp3.558.800
    IIIb: Rp1.748.100 – Rp3.709.200
    IIIc: Rp1.748.100 – Rp3.866.100
    IIId: Rp1.748.100 – Rp4.029.600
     
    4. Golongan IV
    IVa: Rp1.748.100 – Rp4.200.000
    IVb: Rp1.748.100 – Rp4.377.800
    IVc: Rp1.748.100 – Rp4.562.900
    IVd: Rp1.748.100 – Rp4.755.900
    IVe: Rp1.748.100 – Rp4.957.100

    Jakarta: Sejak beberapa hari terakhir, ramai di media sosial soal kabar mengenai kenaikan gaji pensiunan ASN yang disebut-sebut berlaku pada November 2025.
     
    Kabar ini embuat sebagian pensiunan menaruh harapan sekaligus rasa penasaran. Namun, faktanya, PT Taspen (Persero) menegaskan belum ada regulasi resmi yang mengatur kenaikan gaji PNS maupun pensiunan pada 2025.
     
    “Hati-hati ya Sobat! Banyak berita di luar sana tentang kenaikan gaji pensiun tahun 2025 yang seringkali clickbait dan menggiring opini. Perlu diketahui bahwa sampai saat ini belum ada aturan resmi tentang kenaikan gaji PNS dan pensiunan tahun 2025, ya,” tulis akun resmi Instagram Taspen.

    Taspen menjelaskan bahwa hingga kini, besaran gaji pensiun masih mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2024 yang menjadi dasar pengaturan gaji pokok ASN aktif, serta PP Nomor 8 Tahun 2024 yang menjadi dasar penetapan atau penyesuaian pensiun pokok bagi pensiunan PNS dan janda/duda PNS.
     

     
    Kedua PP tersebut menetapkan kenaikan gaji pokok sebesar sekitar 12 persen yang sudah berlaku sejak 1 Januari 2024.
     
    Artinya, gaji pensiunan yang diterima pada November 2025 masih sama seperti sebelumnya, tanpa ada tambahan kenaikan baru.

    Rincian gaji pensiunan PNS 

    Berikut rincian kisaran gaji pensiunan PNS berdasarkan golongan yang masih berlaku hingga saat ini dikutip dari laman Sahabat Pegadaian.
     
    1. Golongan I
    Ia: Rp1.748.100 – Rp1.962.200
    Ib: Rp1.748.100 – Rp2.077.300
    Ic: Rp1.748.100 – Rp2.165.200
    Id: Rp1.748.100 – Rp2.256.700
     
    2. Golongan II
    IIa: Rp1.748.100 – Rp2.833.900
    IIb: Rp1.748.100 – Rp2.953.800
    IIc: Rp1.748.100 – Rp3.078.700
    IId: Rp1.748.100 – Rp3.208.800
     
    3. Golongan III
    IIIa: Rp1.748.100 – Rp3.558.800
    IIIb: Rp1.748.100 – Rp3.709.200
    IIIc: Rp1.748.100 – Rp3.866.100
    IIId: Rp1.748.100 – Rp4.029.600
     
    4. Golongan IV
    IVa: Rp1.748.100 – Rp4.200.000
    IVb: Rp1.748.100 – Rp4.377.800
    IVc: Rp1.748.100 – Rp4.562.900
    IVd: Rp1.748.100 – Rp4.755.900
    IVe: Rp1.748.100 – Rp4.957.100
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News


    Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

    (PRI)

  • Teknologi AI Makin Masif, ASN Dituntut Lakukan Ini

    Teknologi AI Makin Masif, ASN Dituntut Lakukan Ini

    Liputan6.com, Jakarta Lembaga Administrasi Negara (LAN) terus mendorong transformasi pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam menghadapi perkembangan teknologi informasi dan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence) yang menuntut kecepatan beradaptasi. LAN mengajak para talenta ASN menyalurkan ide terbaiknya melalui Kompetisi Konten Pembelajaran Berbasis Artificial Intelligence.

    Kegiatan ini merupakan upaya percepatan implementasi kebijakan baru terkait penyediaan konten pembelajaran digital yang inovatif, berkualitas, dan relevan bagi ASN di seluruh Indonesia.

    Direktur Teknologi dan Digitalisasi Pembelajaran LAN, Elly Fatimah, menyampaikan penyelenggaraan kompetisi ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, yang mewajibkan ASN untuk senantiasa meningkatkan kompetensi agar tetap adaptif terhadap kebutuhan organisasi dan tuntutan masyarakat.

    Hal tersebut juga didorong oleh tuntutan perkembangan teknologi dan informasi yang mengharuskan setiap ASN beradaptasi dengan lingkungan strategisnya.

    “Oleh karenanya pemanfaatan platform e-learning mutlak dilakukan dalam proses pengembangan kapasitas dan kompetensi ASN, dalam hal ini kualitas konten pembelajaran sangat menentukan keberhasilan proses pembelajaran. Namun tantangan saat ini kualitas konten pembelajaran berbasis e-learning masih belum merata di setiap instansi pemerintah”, jelasnya, Sabtu (8/11/2025).

    Untuk itu, Elly menambahkan, sebagai instansi pembina pengembangan kapasitas dan kompetensi ASN, LAN telah menetapkan Peraturan LAN Nomor 4 Tahun 2025 tentang Konten Pembelajaran dan Keputusan Kepala LAN Nomor 567/K.1/PDP.06.1/2025 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Konten Pembelajaran.

    Kebijakan tersebut dikeluarkan untuk memastikan bahwa setiap konten pembelajaran yang diproduksi dan disediakan instansi pemerintah memiliki standar kualitas yang baik, efektif, dan sesuai perkembangan teknologi.

    “Sebagai upaya percepatan implementasi kebijakan tersebut, LAN juga menggandeng Qubisa dan Tanoto Foundation dalam penyelenggaraan kompetisi ini yang juga akan disisipkan dengan program coaching pembuatan konten pembelajaran berbasis Artificial Intelligence sebagai bekal untuk mengikuti kompetisi ini,” tuturnya.

     

     

  • 13 Tahun di Kursi Sekda Ponorogo, Karier Panjang Agus Pramono Berujung Sorotan KPK

    13 Tahun di Kursi Sekda Ponorogo, Karier Panjang Agus Pramono Berujung Sorotan KPK

    Ponorogo (beritajatim.com) — Tiga belas tahun bukan waktu yang singkat bagi seorang birokrat untuk bertahan di pucuk karier tertinggi aparatur sipil daerah. Nama Agus Pramono, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Ponorogo, menjadi contoh paling nyata. Sejak tahun 2012, Dia menjadi figur sentral di balik dinamika pemerintahan Bumi Reog. Yakni dengan mendampingi tiga bupati berbeda dan menjadi motor birokrasi lintas rezim.

    Namun, di tahun ke-13 masa jabatannya, namanya justru mencuat bukan karena prestasi kinerja, melainkan karena Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat (7/11/2025) sore. Dalam operasi tersebut, KPK mengamankan sejumlah pejabat penting di Ponorogo, termasuk sang Sekda.

    Selama lebih dari satu dekade menjabat, Agus Pram, sapaan akrabnya, dikenal luas sebagai sosok birokrat senior yang meniti karier dari bawah. Dia memegang posisi strategis ketika Ponorogo bertransformasi menjadi daerah dengan sistem keuangan daerah berbasis elektronik dan BLUD di banyak instansi. Stabilitas birokrasi di masa pergantian bupati pun kerap dikaitkan dengan peran “tangan dingin” Agus dalam mengatur roda administrasi.

    Dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) tahun 2024 yang diserahkan ke KPK pada 4 Februari 2025, Agus Pramono melaporkan kekayaan total sebesar Rp8,89 miliar, setelah dikurangi utang Rp1,5 miliar dari total aset bruto Rp10,39 miliar. Laporan tersebut telah dinyatakan lengkap secara administrasi oleh KPK.

    Dari data resmi yang diunggah melalui situs elhkpn.kpk.go.id, kekayaan terbesar Agus bersumber dari aset tanah dan bangunan senilai Rp8,87 miliar, tersebar di Kabupaten Ponorogo, Kota dan Kabupaten Madiun, serta Kota Makassar.

    Beberapa di antaranya adalah tanah dan bangunan seluas 355 meter persegi di Ponorogo senilai Rp1,24 miliar, serta tanah 864 meter persegi di Kabupaten Madiun dengan nilai Rp524,9 juta. Ia juga memiliki beberapa properti di Kota Madiun dengan nilai bervariasi antara Rp200 juta hingga Rp700 juta.

    Selain properti, Dia tercatat memiliki alat transportasi dan mesin senilai Rp265,98 juta, termasuk Toyota Jeep tahun 2016 senilai Rp240 juta, serta dua motor jenis Honda CBR 150 dan Honda GL Pro. Adapun kas dan setara kas mencapai Rp1,16 miliar, sementara harta bergerak lain sebesar Rp84,4 juta. Tidak tercantum surat berharga ataupun aset lain di luar kategori tersebut.

    Selama menjabat Sekda, Agus dikenal tak banyak bicara di ruang publik, tetapi berpengaruh dalam setiap kebijakan teknis. Dia menjadi figur yang dikenal dekat dengan para kepala dinas dan menjadi “jembatan administratif” antara Bupati dan jajaran ASN. Namun, ketenangan panjang itu kini terusik setelah namanya muncul dalam daftar pejabat yang diamankan KPK.

    Hingga kini, lembaga antirasuah tersebut belum merinci peran Agus dalam operasi tangkap tangan yang juga menyeret Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko. Namun, publik Ponorogo kini menyoroti perjalanan panjang birokrasi yang ia pimpin.

    “Kalau dihitung dari 2012, berarti sudah 13 tahun. Belum pernah ada Sekda di Ponorogo yang menjabat selama itu,” sebut sumber internal di lingkup Pemkab Ponorogo, Sabtu (8/11/2025).

    Selama masa kepemimpinannya sebagai Sekda, Agus kerap digambarkan sebagai sosok yang piawai dalam menjaga ritme kerja birokrasi. Di bawah pengaruhnya, sejumlah kebijakan reformasi administrasi berjalan relatif stabil. Namun, seiring waktu, panjangnya masa jabatan juga menimbulkan persepsi bahwa terlalu lama berkuasa di satu jabatan bisa menumpulkan sensitivitas terhadap risiko.

    Kini, setelah 13 tahun menjabat, perjalanan panjang Agus Pramono menapaki birokrasi Ponorogo seolah memasuki babak baru yang tak terduga. Dari seorang teknokrat senior yang mengawal 3 bupati, Dia kini berada di persimpangan sejarah birokrasi daerah. Yalni antara dedikasi panjang dan badai integritas yang menanti pembuktian. (end/ian)

  • Terungkap! Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko Mutasi Besar-besaran 138 Pejabat sebelum OTT KPK

    Terungkap! Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko Mutasi Besar-besaran 138 Pejabat sebelum OTT KPK

    GELORA.CO  – Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko ternyata sempat melakukan mutasi jabatan besar-besaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo beberapa jam sebelum operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (7/11/2025). Total ada 138 pejabat eselon II hingga IV yang dimutasi di rumah Dinas Pringgitan Bupati Ponorogo.

    Pergeseran tersebut mencakup jabatan kepala dinas, sekretaris, camat hingga kepala desa yang disebut sebagai langkah percepatan kinerja di setiap lini pemerintahan.

    Bupati Sugiri Sancoko mengatakan, mutasi jabatan merupakan hal lumrah dalam birokrasi. Dia meminta seluruh aparatur sipil negara (ASN) yang dimutasi untuk tetap bekerja dengan semangat pengabdian.

    “Ini tidak ada hukuman atau apa pun. Tapi ini perlu diputar biar ada percepatan di setiap lini,” ujar Sugiri dikutip dari iNews Ponorogo, Jumat (7/11/2025).

    Sugiri menekankan mutasi tersebut dilakukan semata-mata untuk mempercepat pelayanan dan kinerja organisasi. Dia juga memastikan proses mutasi tidak diwarnai dengan praktik lobi atau jual beli jabatan.

    “Saya pastikan tidak ada yang pakai uang untuk jabatan tertentu. Ini murni right man on the right place,” katanya.

    Namun, di hari yang sama setelah pelantikan mutasi tersebut, publik dikejutkan OTT KPK di wilayah Ponorogo. Dalam operasi senyap itu, tim KPK mengamankan Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko bersama sejumlah pihak lainnya.

    Kabar OTT itu dikonfirmasi langsung oleh Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto.

    “Benar (OTT di Ponorogo). Ya, (Bupati Ponorogo yang diamankan),” ujar Fitroh saat dikonfirmasi di Jakarta.

    Hingga kini, KPK belum memberikan keterangan resmi terkait kasus yang menjerat Sugiri maupun barang bukti yang diamankan. Namun, penangkapan tersebut menambah daftar panjang kepala daerah yang tersandung kasus korupsi melalui operasi tangkap tangan

  • Taspen Akhirnya Buka Rahasia Tentang Kenaikan Gaji Pensiun PNS, TNI, Polri 2025, Oh Ternyata …

    Taspen Akhirnya Buka Rahasia Tentang Kenaikan Gaji Pensiun PNS, TNI, Polri 2025, Oh Ternyata …

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Platform media sosial dihebohkan dengan informasi mengenai kenaikan gaji pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS) termasuk TNI dan Polri.

    Sebuah unggahan di Facebook menyebarkan informasi fiktif bahwa PT Taspen telah secara resmi mengumumkan kenaikan gaji PNS dan pensiunan pada tahun 2025.

    Parahnya lagi, unggahan tersebut bahkan mengikutkan nama Menteri Keuangan yang diklaim telah menyetujui kebijakan kenaikan penyesuain upah tersebut.

    Perlu dicatat bagi para pensiunan yang menaruh harapan besar akan kenaikan gaji bahwa setiap informasi yang beredar khususnya di platform media sosial sebaiknya melakukan verifikasi ulang atau berlapis untuk mengetahui fakta sebenarnya.

    Regulasi terakhir yang mengatur hal ini adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2024, yang mengatur penyesuaian pensiun pokok dengan kenaikan sebesar 12 persen, berlaku mulai 1 Januari 2024.

    PT Taspen sebagai lembaga pengelola dana pensiun ASN juga tegas memberikan klarifikasi. Dilansir dari keterangan resmi Taspen dari akun Instagram, pemerintah hingga saat ini belum mengeluarkan aturan resmi baru mengenai kenaikan gaji PNS maupun pensiunan untuk 2025.

    Dengan demikian, klaim yang menyebutkan adanya kenaikan gaji baru untuk pensiunan pada 2025 adalah informasi bohong atau hoaks. Besaran gaji pensiun yang diterima saat ini masih mengacu pada kebijakan yang telah berlaku sebelumnya. (Pram/fajar)

  • Bupati Ponorogo Sugiri Terjaring OTT Seusai Hadiri Acara KPK

    Bupati Ponorogo Sugiri Terjaring OTT Seusai Hadiri Acara KPK

    Jakarta, Beritasatu.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengonfirmasi telah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Jawa Timur yang turut menyeret Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko. Penangkapan itu dilakukan tidak lama setelah Sugiri menghadiri kegiatan resmi KPK di Jakarta.

    Wakil Ketua KPK Fitroh Rochayanto membenarkan operasi tangkap tangan tersebut. “Benar, KPK hari ini melakukan tangkap tangan di wilayah Jawa Timur. Salah satu pihak yang diamankan adalah Bupati Ponorogo,” ujarnya saat dikonfirmasi Jumat (7/11/2025) malam.

    Diketahui, sebelumnya Sugiri hadir di Gedung KPK untuk mengikuti kegiatan koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi bersama sejumlah kepala daerah. Agenda tersebut membahas berbagai strategi pencegahan praktik korupsi di pemerintah daerah.

    Dalam forum itu, Juru Bicara KPK  Budi Prasetyo menyatakan sejumlah titik rawan korupsi di daerah, antara lain pengelolaan dana hibah kelompok masyarakat (pokmas) dan dana pokok pikiran (pokir) anggota dewan. Kedua sektor tersebut dinilai kerap menjadi celah terjadinya penyalahgunaan anggaran.

    “Dana hibah dan pokir sering kali dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu di luar kebutuhan publik. Karena itu, kami menekankan pentingnya sistem perencanaan dan penganggaran yang akuntabel,” kata Budi.

    Selain itu, KPK juga menyoroti manajemen aparatur sipil negara (ASN) di daerah yang kerap disusupi praktik jual beli jabatan. “Mutasi dan promosi jabatan harus berbasis kompetensi, bukan transaksi. Ini bagian penting dalam membangun sistem pemerintahan yang bersih dan profesional,” tegasnya.

    Budi menambahkan, OTT terhadap Bupati Sugiri merupakan hasil pemantauan intensif selama beberapa pekan. Tim KPK mendeteksi adanya dugaan transaksi terkait jual beli jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo.

    Bupati Gelar Rapat dengan OPD

    Sebelum penangkapan, Pemerintah Kabupaten Ponorogo sempat menggelar rapat internal dengan seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di aula Bappeda Litbang, Kamis (6/11/2025). Pertemuan itu dimaksudkan untuk menindaklanjuti hasil evaluasi dan rekomendasi dari KPK.

    Dalam rapat tersebut, Bupati Sugiri menekankan pentingnya keterbukaan antar-OPD dalam menjalankan program kerja. “Kita perlu duduk bersama agar setiap anggaran jelas, runtut, dan transparan. Semua harus memahami perannya masing-masing agar tata kelola pemerintahan berjalan baik,” ujar Sugiri kala itu.

    Ia juga menyebut telah berkoordinasi dengan pihak legislatif agar tercipta keselarasan arah pembangunan daerah. “Pemerintahan itu terdiri dari eksekutif dan legislatif, maka penyelarasan langkah menjadi hal yang wajar agar pembangunan Ponorogo ke depan lebih terarah,” tambahnya.

    Ironisnya, sehari setelah pertemuan tersebut dan seusai mengikuti agenda antikorupsi di Jakarta, Sugiri justru diamankan tim KPK di Ponorogo. Hingga kini, lembaga antirasuah tersebut masih melakukan pemeriksaan intensif terhadap Sugiri dan sejumlah pihak lain yang ikut diamankan dalam operasi tersebut.

  • Karyawan bergaji Rp6,2 juta bisa naik Transjakarta hingga MRT gratis

    Karyawan bergaji Rp6,2 juta bisa naik Transjakarta hingga MRT gratis

    ini berlaku bukan hanya untuk ASN (Aparatur Sipil Negara), tetapi juga untuk swasta

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan karyawan dengan gaji maksimal sebesar 1,15 kali upah minimum provinsi (UMP) DKI atau Rp6,2 juta per bulan dapat naik Transjakarta, LRT Jakarta hingga MRT Jakarta tanpa dipungut biaya (gratis).

    UMP DKI Jakarta sendiri mencapai Rp5,3 juta.

    “Dapat mengajukan kartu layanan transportasi massal gratis, dan ini berlaku bukan hanya untuk ASN (Aparatur Sipil Negara), tetapi juga untuk swasta,” kata Pramono di Jakarta, Jumat.

    Keputusan tersebut tertuang dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 33 Tahun 2025 tentang Pemberian Layanan Angkutan Umum Massal Gratis untuk 15 golongan, termasuk pekerja bergaji Rp6,2 juta per bulan.

    “Dulu ada 13 golongan. Tetapi secara signifikan sekarang ini diberlakukan bukan hanya untuk Transjakarta saja, tetapi juga untuk LRT dan MRT,” ujarnya.

    Dia meyakini dengan perluasan akses gratis transportasi umum dapat meningkatkan jumlah pengguna, yang bisa berimplikasi pada berkurangnya kemacetan dan polusi udara.

    Pramono menargetkan pemanfaatan transportasi umum di Jakarta dapat menyentuh angka 30 persen, naik enam persen dari capaian saat ini, yakni 24 persen.

    “Kalau bisa 30 persen saya yakin salah satu persoalan kemacetan, polusi, dan juga beberapa hal yang sekarang ini masih menjadi problem klasik Jakarta akan tertangani dengan baik,” katanya.

    Sebelumnya, dia menjelaskan alasan ASN di Pemprov DKI masuk ke dalam 15 golongan yang digratiskan yakni karena tak semua dari mereka memiliki gaji yang besar.

    Penjelasan ini diberikan lantaran warganet protes setelah tahu ASN masuk ke dalam 15 golongan yang bisa naik transportasi umum di Jakarta secara gratis. Sebab, menurut mereka, ASN sudah memiliki gaji cukup.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Top 3 News: Jusuf Kalla Ngamuk Lahannya Dirampok, Sebut Jangan Main-Main di Makassar

    Top 3 News: Jusuf Kalla Ngamuk Lahannya Dirampok, Sebut Jangan Main-Main di Makassar

    Liputan6.com, Jakarta – Founder & Advisor Kalla Group, Jusuf Kalla (JK), ngamuk lantaran lahannya diklaim PT Gowa Makassar Tourism Development (GMTD). Itulah top 3 news hari ini.

    Lahan seluas 16,4 hektare itu terletak di depan Trans Mall, Jalan Metro Tanjung Bunga, Makassar, Sulawesi Selatan. Mantan Wakil Presiden RI dua periode itu menegaskan bahwa lahan tersebut telah dibelinya langsung dari ahli waris Raja Gowa sejak tiga dekade lalu, saat kawasan itu masih termasuk wilayah Kabupaten Gowa.

    Dia menyebut kepemilikan tanah tersebut sah secara hukum, dilengkapi dengan sertifikat dan akta jual beli. Jusuf Kalla menuding pihak GMTD yang berafiliasi dengan Grup Lippo melakukan klaim sepihak tanpa dasar hukum yang jelas.

    Sementara itu, Wakil Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Johanis Tanak menegaskan, penyelidikan dugaan rasuah proyek ketera cepat Whoosh akan terus berlanjut. Meskipun, Presiden Prabowo Subianto sudah menyatakan siap menanggung beban utang proyek tersebut.

    Tanak menjelaskan, sifat dari penyelidikan hanya untuk mengetahui ada tidaknya suatu perbuatan tindak pidana. Jika memang tidak ada, artinya case closed.

    Johanis Tanak percaya, Prabowo adalah seorang pro pemberantasan korupsi. Hal itu terlihat dari amanatnya dalam Asta Cita ketujuh tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

    Berita terpopuler lainnya di kanal News Liputan6.com adalah terkait Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bakal memberikan fasilitas transportasi umum gratis bagi pekerja swasta dengan penghasilan di bawah Rp 6,2 juta per bulan.

    Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 33 Tahun 2025 tentang Pemberian Layanan Angkutan Umum Massal Gratis bagi 15 Kelompok Masyarakat Tertentu.

    Selain pekerja swasta, kebijakan ini mencakup pelajar, lansia, penyandang disabilitas, hingga ASN. Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan, pekerja swasta yang memenuhi syarat dapat menikmati layanan gratis untuk Transjakarta, MRT Jakarta, dan LRT Jakarta.

    Berikut deretan berita terpopuler di kanal News Liputan6.com sepanjang Kamis 6 November 2025:

    Founder & Advisor Kalla Group, Jusuf Kalla (JK), ngamuk lantaran lahannya diklaim PT Gowa Makassar Tourism Development (GMTD). Lahan seluas 16,4 hektare itu terletak di depan Trans Mall, Jalan Metro Tanjung Bunga, Makassar, Sulawesi Selatan.