Kementrian Lembaga: ASN

Foto-foto Protes Pegawai Ditjen Dikti Terhadap Menteri Satryo: Kami ASN, Bukan Babu Keluarga – Halaman all

Dalam aksi tersebut, para pegawai menggunakan pakaian berwarna hitam dan membentangkan spanduk protes Mendiktisaintek Satryo Soemantri Brodjonegoro.

Tayang: Senin, 20 Januari 2025 12:24 WIB

ist

Puluhan pegawai Kemendiktisaintek menggelar aksi demonstrasi mengecam dugaan pemecatan pegawai kementerian di depan Kantor Kemendiktisaintek, Senayan, Jakarta, Senin (20/1/2025).

TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA – Berikut ini foto-foto protes yang disuarakan pegawai Kemendiktisaintek sebagai bentuk kecaman atas dugaan pemecatan pegawai kementerian.

Aksi protes tersebut berlangsung di depan Kantor Kemendiktisaintek, Senayan, Jakarta, Senin (20/1/2025).

Dalam aksi tersebut, para pegawai menggunakan pakaian berwarna hitam dan membentangkan spanduk protes Mendiktisaintek Satryo Soemantri Brodjonegoro.

Puluhan pegawai Kemendiktisaintek menggelar aksi demonstrasi mengecam dugaan pemecatan pegawai kementerian di depan Kantor Kemendiktisaintek, Senayan, Jakarta, Senin (20/1/2025). (ist)

“Institusi Negara Bukan Perusahaan Pribadi Satryo dan Istri,” tulis spanduk aksi tersebut.

Para pegawai Kemendiktisaintek juga membuat papan bunga dengan berbagai kalimat kritikan.

Tak Sesuai Prosedur

Ketua Paguyuban Pegawai Ditjen Dikti, Suwitno, mengatakan selama ini prosedur mutasi jabatan di Kemendiktisaintek dilakukan secara tidak sesuai prosedur.

“Perubahan kementerian kalau soal pergantian jabatan pimpinan itu hal yang biasa. Tapi dengan cara-cara yang tidak elegan, cara-cara tidak fair, cara-cara juga tidak sesuai prosedur,” ujar Suwitno.

Puluhan pegawai Kemendiktisaintek menggelar aksi demonstrasi mengecam dugaan pemecatan pegawai kementerian di depan Kantor Kemendiktisaintek, Senayan, Jakarta, Senin (20/1/2025). (ist)

Salah satu puncak dari kekecewaan pegawai Kemendiktisaintek, adalah pemecatan salah satu pegawai di bagian rumah tangga Kemendiktisaintek.

Suwitno mengatakan seharusnya proses pendisiplinan pegawai dilakukan secara prosedural.

“Kalau pegawai melakukan kesalahan, itu kan bisa ditindaklanjuti dengan penjatuhan hukuman disiplin. Tapi harus jelas prosedurnya, ini tidak dilakukan sama sekali,” kata Suwitno.

Puluhan pegawai Kemendiktisaintek menggelar aksi demonstrasi mengecam dugaan pemecatan pegawai kementerian di depan Kantor Kemendiktisaintek, Senayan, Jakarta, Senin (20/1/2025). (Tribunnews.com/Fahdi Fahlevi)

Berdasarkan pantauan Tribunnews.com, massa mulai bubar sekira pukul 11.00 WIB di kantor Kemendiktisaintek.

“);
$(“#latestul”).append(“”);
$(“.loading”).show();
var newlast = getLast;
$.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:’1′,img:’thumb2′}, function(data) {
$.each(data.posts, function(key, val) {
if(val.title){
newlast = newlast + 1;
if(val.video) {
var vthumb = “”;
var vtitle = ” “;
}
else
{
var vthumb = “”;
var vtitle = “”;
}
if(val.thumb) {
var img = “”+vthumb+””;
var milatest = “mr140”;
}
else {
var img = “”;
var milatest = “”;
}
if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
else subtitle=””;
if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
else cat=””;

$(“#latestul”).append(“”+img+””);
}
else{
$(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
$(“#test3”).val(“Done”);
return false;
}
});
$(“.loading”).remove();
});
}
else if (getLast > 150) {
if ($(“#ltldmr”).length == 0){
$(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
}
}
}
});
});

function loadmore(){
if ($(“#ltldmr”).length > 0) $(“#ltldmr”).remove();
var getLast = parseInt($(“#latestul > li:last-child”).attr(“data-sort”));
$(“#latestul”).append(“”);
$(“.loading”).show();
var newlast = getLast ;
if($(“#test3”).val() == ‘Done’){
newlast=0;
$.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest”, function(data) {
$.each(data.posts, function(key, val) {
if(val.title){
newlast = newlast + 1;
if(val.video) {
var vthumb = “”;
var vtitle = ” “;
}
else
{
var vthumb = “”;
var vtitle = “”;
}
if(val.thumb) {
var img = “”+vthumb+””;
var milatest = “mr140”;
}
else {
var img = “”;
var milatest = “”;
}
if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
else subtitle=””;
if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
else cat=””;
$(“#latestul”).append(“”+img+””);
}else{
return false;
}
});
$(“.loading”).remove();
});
}
else{
$.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:sectionid,img:’thumb2′,total:’40’}, function(data) {
$.each(data.posts, function(key, val) {
if(val.title){
newlast = newlast+1;
if(val.video) {
var vthumb = “”;
var vtitle = ” “;
}
else
{
var vthumb = “”;
var vtitle = “”;
}
if(val.thumb) {
var img = “”+vthumb+””;
var milatest = “mr140”;
}
else {
var img = “”;
var milatest = “”;
}
if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
else subtitle=””;

$(“#latestul”).append(“”+img+””);
}else{
return false;
}
});
$(“.loading”).remove();
});
}
}

Berita Terkini

20/01/2025 12:24
Adakah Gaji Minimal agar ASN Jakarta Boleh Poligami? Simak Ulasan Lengkapnya

loading…

Syarat ASN Jakarta boleh poligami telah tertuang dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2025. Kabar ini menuai banyak perhatian dari berbagai pihak. Foto/Ilustrasi/Ist

JAKARTA – Syarat ASN Jakarta boleh poligami telah tertuang dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2025. Kabar ini menuai banyak perhatian dari berbagai pihak.

Meski mendapat banyak kritik, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi menyatakan, peraturan itu tidak bermaksud mengizinkan ASN untuk berpoligami, namun dibuat untuk melindungi keluarga ASN.

Aturan tentang ASN Jakarta boleh poligami sendiri menurut Teguh telah dirancang sejak tahun 2023 lalu.

Supaya ASN bisa poligami sendiri tidaklah mudah, sebab ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Apabila seorang ASN tidak dapat memenuhi syarat tersebut, maka tidak akan mendapat izin poligami.

Tidak hanya itu, apabila ada ASN yang berpoligami padahal tidak memenuhi syarat yang ada, maka akan mendapat peringatan dan sanksi berat.

Hal itu telah tercantum dalam Pasal 4 dan 5 Pergub DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemberian Izin Perkawinan dan Perceraian.

Adakah Gaji Minimal agar ASN Jakarta Boleh Poligami?
Namun, adakah syarat gaji yang harus dipenuhi oleh ASN Jakarta supaya dapat berpoligami? Dalam aturan yang diterbitkan, tidak ada syarat minimal nominal gaji untuk ASN berpoligami.

Dalam Pasal 5 Pergub tersebut hanya dituliskan jika “ASN harus mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai para istri dan para anak.”

20/01/2025 11:16
Pemerintah Finalisasi Rencana Pencairan Tukin Dosen ASN Nasional 20 Januari 2025

Pemerintah Finalisasi Rencana Pencairan Tukin Dosen ASN
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno mengeklaim, pemerintah akan segera mengambil keputusan soal
tunjangan kinerja
(tukin) dosen aparatur sipil negara (ASN) yang tak kunjung cair.
Pratikno mengatakan, pembahasan mengenai tukin
dosen ASN
sudah memasuki tahap final antara Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti Saintek) serta
Kementerian Keuangan
(Kemenkeu).
“Ini kan sudah pada tahap final oleh Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi bersama Kementerian Keuangan,” ujar Pratikno di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Senin (20/1/2025).
Pratikno menyebutkan, Kemendikti Saintek dan Kemenkeu sudah membahas pencairan
tukin dosen ASN
sejak beberapa waktu lalu.
Namun, Pratikno mengaku belum mengetahui informasi detail mengenai hasil pembahasan tersebut.
“Angkanya belum, saya belum tahu,” ujar dia.
Ketika ditanya soal kepastian apakah tukin akan cair pada tahun ini, Pratikno juga enggan memberikan kepastian.
Mantan Menteri Sekretaris Negara ini hannya meminta semua pihak untuk menunggu keputusan resmi.
“Jadi nanti tunggu keputusannya,” ujar Pratikno.
Sebelumnya, Mendikti SaintekSatryo Soemantri Brodjonegoro mengungkapkan bahwa Kemenkeu telah menyetujui rencana pembayaran tukin dosen ASN yang tertunda selama lima tahun.
“Soal tukin ini sudah melalui pembahasan antar-kementerian yang cukup intensif dan detail,” kata Satryo di Jakarta, Kamis (16/1/2025).
Dia bilang, dalam posisi terakhir, pihaknya sudah menyurati Kemenkeu untuk menganggarkan pembayaran tukin ini.
“Prinsipnya, Kemenkeu telah menyetujui perhitungan kami, dan mudah-mudahan dalam waktu dekat Menkeu bisa memberikan persetujuan final,” ujar dia.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

20/01/2025 11:14
9 Tingkat Kepuasan 100 Hari Kinerja Prabowo Tinggi Lampaui Jokowi, Apa Saja Faktor Penyebabnya? Nasional

Tingkat Kepuasan 100 Hari Kinerja Prabowo Tinggi Lampaui Jokowi, Apa Saja Faktor Penyebabnya?
Penulis
JAKARTA, KOMPAS.com
– Survei Litbang
Kompas
periode Januari memperlihatkan bahwa tingkat kepuasan publik terhadap 100 hari kinerja pemerintahan Presiden
Prabowo
Subianto dan Wakil presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka sangat tinggi.
Berdasarkan survei Litbang
Kompas
terhadap 1.000 respoden yang dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi Indonesia pada 4-10 Januari 2025, 80,9 persen responden menyatakan puas dengan kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran di 100 hari pertama.
Sementara itu, hanya 19,1 persen responden yang menyatakan tidak puas dengan kinerja pemerintahan di bawah Prabowo-Gibran.
Tingginya tingkat kepuasan tersebut sejalan dengan tingginya tingkat keyakinan responden terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran selanjutnya.
Hal itu terlihat dari 89,4 responden yang menyatakan yakin. Sedangkan, yang tidak yakin hanya 10,6 persen responden.
Tingginya tingkat kepuasan publik pada
100 hari pemerintahan Prabowo-Gibran
terlihat dari penilaian publik pada kinerja di bidang politik dan keamanan (Polkam).
Hasil survei
Litbang Kompas
, tingkat kepuasan masyarakat terhadap bidang politik-keamanan mencapai 85,8 persen.
“Ini kalau kita lihat per bindang, jadi di politik keamanan paling tinggi ya, 85,8 persen,” kata Manajer Riset Litbang Kompas Ignatius Kristanto dalam memaparkan survei “Evaluasi
100 Hari Pemerintahan Prabowo-Gibran
” secara virtual, Jumat (17/1/2025).
Dari data Litbang
Kompas
, tingkat kepuasan tersebut lebih tinggi dibanding bidang kesejahteraan sosial 83,7 persen; ekonomi 74,5 persen; dan hukum 72,1 persen.
Meski menempati posisi paling tinggi, kenaikan tingkat kepuasan di bidang politik dan keamanan sebenarnya tidak terlalu tinggi jika dibandingkan pada hasil survei Litbang
Kompas
periode Juni 2024 atau saat pemerintahan dipegang oleh Presiden Joko Widodo (
Jokowi
).
Tingkat kepuasan pada bidang politik dan keamanan hanya naik 0,3 persen dari era Jokowi.
Lonjakan paling tajam justru terlihat pada bidang hukum dengan angka kepuasan dari 57,4 persen pada Juni 2024 menjadi 72,1 persen pada Januari 2025 atau bertambah 14,7 persen.
“Yang naik drastis yang penegakan hukum ini, dari pemerintahan
jokowi
terkahir itu 57,4 itu melonjak ke 72,1 karena isu korupsi yang gencar ini ditangkap-tangkap itu,” kata Kris.
Sementara itu, tingkat kepuasan di bidang ekonomi berada di angka 74,5 persen atau naik 9,4 persen dari Juni tahun lalu dan kesejahteraan sosial 83,7 persen atau naik 1,7 persen.
Meskipun, tingkat kepuasan publik di bidang hukum meningkat dibandingkan era Jokowi tetapi menjadi yang paling rendah di 100 hari kerja pemerintahan Prabowo-Gibran.
Namun, secara keseluruhan, kinerja Prabowo-Gibran di bidang penegakan hukum mengalami peningkatan yang memang signifikan.
Menariknya, survei Litbang
Kompas
juga memotret bahwa tingkat kepuasan paling tinggi terhadap 100 hari kerja Prabowo-Gibran diberikan oleh responden dengan tingkat pendidikan rendah.
Sebaliknya, semakin tinggi tingkat pendidikan responden justru semakin rendah apreasiasi terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran
Terlihat, sebanyak 85,7 persen responden dengan level pendidikan dasar merasa puas dengan kinerja 100 hari pertama Prabowo-Gibran. Hanya, 14,3 persen yang merasa tidak puas.
Kemudian, 77,8 persen responden yang mengenyam pendidikan hingga level menengah merasa puas dengan kinerja pemerintah sejauh ini. Sedangkan 22,2 persen menyatakan tidak puas.
Sementara itu, sebanyak 70 persen responden yang mengenyam pendidikan tinggi mengaku puas dengan kinerja Prabowo. Tetapi, ada 30 persen dari mereka yang tidak puas.
Demikian juga, jika dipetakan berdasarkan kelas sosial. Semakin tinggi kelas sosial responden maka semakin rendah kepuasan terhadap kinerja Prabowo-Gibran.
Tingkat kepuasan responden kelas bawah tercatat mencapai 84,7 persen dan hanya 15,3 persen yang menyatakan tidak puas.
Selanjutnya, tingkat kepuasan responden kelas menengah bawah tercatat 81,4 persen. Sedangkan yang merasa tidak puas 18,6 persen.
Tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintahan terlihat semakin menurun pada responden kelas menengah atas yang mencapai 75,3 persen. Sementara yang tidak puas naik menjadi 24,7 persen.
Kemudian, responden kelas atas hanya 67,9 persen yang merasa puas dengan kinerja pemerintahan Prabowo. Sedangkan 32,1 persennya merasa tidak puas.
Namun, secara keseluruhan memang tingkat kepuasan publik terhadap 100 hari pertama kerja pemerintahan Prabowo-Gibran memang sangat tinggi mencapai 80,9 persen.
Bahkan, Litbang
Kompas
memotret bahwa tingkat kepuasan publik terhadap 100 hari kinerja Prabowo-Gibran melampaui tingkat kepuasan terhadap kinerja 100 hari pemerintahan Presiden Jokowi.
Berdasarkan data Litbang
Kompas
, tingkat kepuasan publik pada 100 hari kerja Jokowi pada periode awal menjabat yakni periode 2014-2019.
Pada Januari 2015 atau 100 hari kinerja pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla, Litbang Kompas mencatat bahwa tingkat kepuasan publik berada di angka 65,1 persen.
Meskipun, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Jokowi di akhir pemerintahannya, yakni pada 2024 mencapai 75,6 persen.
“Kepuasan terhadap kinerja Prabowo-Gibran tinggi 80,9 persen ini termasuk tinggi. Pak Jokowi kan 75,6 persen (di akhir periode pemerintahan),” ujar Kris.
“Pak Jokowi 65 (persen, pada 100 hari kinerja), sementara Pak Prabowo langsung 80 (persen),” katanya lagi.

Kris mengatakan ada sejumlah faktor yang menyebabkan tingkat kepuasan terhadap kinerja Prabowo lebih tinggi dibandingkan Jokowi.
Salah satunya adalah Prabowo mengeluarkan kebijakan-kebijakan populis dalam tiga bulan ini. Di antaranya, makan bergizi gratis, tes kesehatan gratis, pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen hanya untuk barang mewah dan yang lainnya.
“Walaupun beberapa program masih janji ya. Itu yang membuat harapan masyarakat tinggi sekali,” kata Kris.
Tak hanya itu, euforia pemilihan presiden (pilpres) masih terasa selama tiga bulan ini.
“Euforia dari Pilpres kemarin masih tinggi sekali ekspektasinya kepada Pak Prabowo, sehingga posisinya tinggi,” ujarnya.
Apalagi, Kris mengatakan, Pilpres 2024 tidak menyebabkan polarisasi di masyarakat. Kondisi ini berbeda dengan Pilpres 2014 dan 2019, di mana pendukung Jokowi dan Prabowo terfragmentasi.
“Kalau kita lihat hasil Pilpresnya, itu Pak Jokowi menang cuma 54 persen. Sementara Pak Prabowo menang 58 persen. Itu saja sudah unggul,” katanya.
Kris menyebut isu keberlanjutan program dari Presiden Jokowi ke Presiden Prabowo juga membuat tingkat kepuasan publik tinggi.
Sementara itu, saat awal Jokowi memimpin tidak ada isu keberlanjutan program dari pemerintahan sebelumnya yang dipegang oleh Presiden ke-6 RI Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Sementara itu, data Litbang Kompas memperlihatkan beberapa hal yang membuat tingginya apresiasi publik terhadap kinerja awal Prabowo-Gibran.
Salah satunya adalah kebijakan-kebijakan Prabowo di 100 hari pertamanya dinilai cukup ampuh dalam menarik simpati rakyat dan populis.
Sebanyak 30,2 persen responden menilai kinerja yang pemerintah tunjukkan dalam 100 hari pertama ini sudah baik. Kemudian, 18,1 persen responden menilai Prabowo memiliki gaya kepemimpinan yang merakyat.
Selanjutnya, 14,4 persen responden menilai baik karena adanya kebijakan bantuan sosial (bansos), seperti bantuan langsung tunai (BLT) dan program keluarga harapan (PKH).
Selain tiga besar alasan ini, responden juga terkesan optimis dengan program perencanaan Prabowo untuk Indonesia dalam jangka panjang.
Pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) 12 persen hanya untuk barang dan jasa mewah juga dinilai oleh Ignatius Kristanto sebagai salah satu alasan kenapa publik memberikan apresiasi pada kinerja Prabowo.
Namun, dari hasil survei Litbang
Kompas
, responden juga menyimpan sejumlah ketidakpuasan kepada pemerintahan yang tengah berjalan.
Sebanyak 29,2 persen responden menyebut, alasan yang paling kuat adalah karena bansos tidak disebar secara merata bahkan tidak tepat sasaran.

Sejalan dengan itu, 17,1 persen mengeluhkan harga kebutuhan pokok atau sembako yang saat ini sangat mahal. Lalu, 12,6 persen responden tidak puas dengan kinerja pemerintah karena lemahnya penegakan terhadap pejabat yang korupsi.
Selain empat alasan besar ini, masyarakat tampak terbagi, mereka menyatakan kekecewaan karena ada sejumlah program di era Prabowo yang tidak mengenakkan hati.
Contohnya, naiknya harga BBM, potongan Tapera, hingga belum terpenuhinya janji-janji di masa kampanye.
Namun, hasil survei Litbang
Kompas
juga memperlihatkan bahwa responden mengapresiasi pemerintahan Prabowo-Gibran yang berupaya mewujudkan delapan misi yang diusung selama masa kampanye Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, atau dikenal dengan Asta Cita.
Terlihat, sebanyak 85 persen responden merasa puas dengan program pemerintah menyediakan layanan kesehatan gratis.
Kemudian, 82,1 responden puas dengan program pemerintah merenovasi sekolah-sekolah yang rusak. Lalu, 81 responden puas karena pemerintah membangun rumah sakit lengkap berkualitas.
Selanjutnya, 78,1 persen responden puas karena pemerintah memberikan gizi untuk anak balita dan ibu hamil. Lalu, 74,6 persen puas karena pemerintah dinilai mampu menurunkan kasus TBC hingga 50 persen dalam lima tahun.
Sebanyak 73,4 persen responden juga menyatakan puas karena pemerintah meningkatkan pembangunan infastruktur desa. Lalu, 71 persen puas atas kenaikan gaji ASN, TNI-Polri, dan pejabat negara. Serta, 70,8 persen puas karena pemerintah menambah program kartu kesejahteraan sosial.
Sementara itu, beberapa kerja pemerintah lainnya tingkat kepuasannya berada di bawah 70 persen. Di antaranya, pemberian BLT, makan bergizi gratis, rumah murah, dan meningkatkan pendapatan negara.
Survei Litbang
Kompas
ini dilakukan melalui wawancara tatap muka dari tanggal 4-10 Januari 2025.
Sebanyak 1.000 responden dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi Indonesia.
Tingkat kepercayaan 95 persen dengan
margin of error
penelitian lebih kurang 3,10 persen dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana. Meskipun demikian, kesalahan di luar pemilihan sampel dimungkinkan terjadi.
Survei dibiayai sepenuhnya oleh Harian
Kompas
(PT. Kompas Media Nusantara).
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

20/01/2025 06:11
DKI sepekan, kebakaran Glodok Plaza hingga Pergub izin kawin dan cerai

Jakarta (ANTARA) – Sejumlah peristiwa penting terjadi di Jakarta pada sepekan lalu yang menarik untuk dibaca kembali mulai dari kebakaran terjadi di gedung Glodok Plaza, Tamansari, Jakarta Barat hingga penerbitan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 2 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemberian Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Aparatur Sipil Negara.

Berikut sejumlah pemberitaan DKI Jakarta kemarin yang masih bisa dinikmati untuk mengawali pagi ini.

Kebakaran terjadi di Glodok Plaza Tamansari

Kepala Seksi Operasi Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakarta Barat, Syarifudin membenarkan kebakaran terjadi di gedung Glodok Plaza, Tamansari, Jakarta Barat, Rabu malam.

“Iya (kebakaran di Glodok Plaza). Sebentar ya mas, kita sedang menuju ke lokasi,” kata Syarif melalui sambungan telepon di Jakarta pada Rabu malam.

Berita selengkapnya klik di sini

Stok pangan Jakarta selama Ramadhan dan Lebaran aman

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyatakan bahwa stok pangan untuk kebutuhan Ramadhan hingga Lebaran 1446 Hijriah aman dengan harga tetap terkendali meskipun terdapat beberapa pangan yang mengalami kenaikan harga.

“Selalu kami pastikan dan sampaikan kepada masyarakat bahwa stok ketersediaan kita aman, sehingga harga pun akan terkendali,” kata Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta, Suharini Eliawati saat dihubungi di Jakarta, Kamis.

Berita selengkapnya klik di sini

DKI tanam puluhan ribu pohon sepanjang 2024

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah menanam sebanyak 39.828 pohon di berbagai wilayah DKI Jakarta sepanjang tahun 2024 sebagai upaya memperbaiki kualitas udara dan memberikan perlindungan dari ancaman banjir.

Kepala Pusat Data dan Informasi Dinas Pertamanan dan Hutan Kota (Distamhut) DKI Jakarta Ivan Murcahyo dalam keterangan di Jakarta, Rabu, mengatakan pohon-pohon yang ditanam tersebut terdiri dari pohon pelindung maupun produktif.

Berita selengkapnya klik di sini

Museum Satria Mandala terbakar

Sebanyak 32 personel Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Selatan memadamkan kebakaran di Museum Satria Mandala.

“Objek terbakar Museum Satria Mandala,” kata Kepala Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Sudin Gulkarmat) Jakarta Selatan, Syamsul Huda di Jakarta, Minggu.

Berita selengkapnya klik di sini

DKI berlakukan pergub baru soal izin kawin dan cerai

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 2 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemberian Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Aparatur Sipil Negara.

Peraturan tersebut merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

Berita selengkapnya klik di sini

Pewarta: Ilham Kausar
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2025

20/01/2025 05:10
5 ASN Bandung Barat Jadi Korban KDRT Istri, Komputer Kantor Bongkar Semuanya Bandung

ASN Bandung Barat Jadi Korban KDRT Istri, Komputer Kantor Bongkar Semuanya
Editor
KOMPAS.com –
Seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, berinisial C, mengalami kekerasan dalam rumah tangga (
KDRT
) yang diduga dilakukan oleh istrinya.
Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Bandung Barat, Imam Santoso, membenarkan bahwa C adalah pegawai negeri sipil yang bertugas di bagian aset.
Imam menjelaskan, kecurigaan mengenai kondisi C mulai muncul ketika dia tidak masuk kerja pada Rabu, 8 Januari 2025.
Dalam usaha menghubunginya untuk validasi aset, pihak Dispora menemukan kesulitan karena C tidak dapat dihubungi.
“Kejadiannya begini, hari Rabu (8/1/2025) C tidak masuk, kita kontak dan butuh untuk keperluan validasi aset kan. Nah tapi kemudian di hari Jumat, ada WA dari istrinya, ngomong bahwa C sakit demam,” jelas Imam.
Kecurigaan semakin menguat saat C menghubungi rekannya dan mengaku sedang menghadapi masalah.
“Hari Sabtu (11/1/2025) C yang nge Wa ke Setiawan, bilang ada tragedi. Kita jadi bertanya-tanya. Dia juga bilang tidak pegang hape dari kemarin,” ujar Imam.
Tanda-tanda bahwa C mengalami KDRT semakin kuat ketika rekan-rekannya membuka komputer di ruang kerja C.
Di komputer tersebut, mereka menemukan pesan dari istri C yang meminta C untuk berobat.
“Pas hari Senin (13/1/2025) ada Wa yang masuk di komputer, ada bahasa dari istrinya, ‘kamu berobat ke puskesmas’, tapi ada foto C itu (yang lebam),” tuturnya.
Mengetahui kondisi tersebut, rekan-rekan kerja C memutuskan untuk menghubungi keluarga C dan melakukan kunjungan ke rumah untuk memastikan keadaan C.
“Saya perintah kan ke staf coba cek ke rumahnya, dicek ternyata udah rumah ke Ciparay. Kemudian kita dapat alamatnya,” kata Imam.
Setelah menemukan C, Imam mengatakan bahwa mereka telah melaporkan kasus ini ke Polsek Ciparay.
Di sana, C mengakui bahwa ia telah dianiaya istrinya.
“Di polsek dia mengakui bahwa dia mengalami kekerasan oleh istrinya. Karena harus dilengkapi dengan data, direkomendasikan oleh polsek untuk melakukan visum, dan lain sebagainya,” ungkap Imam.
Imam menambahkan bahwa pihaknya memberikan waktu kepada C untuk menyelesaikan masalah tersebut dan melakukan pemulihan.
“Kami tentu memberikan waktu untuk penyembuhan dan menyelesaikan masalah tersebut. Kalau pekerjaan tidak terganggu, karena tugasnya ada yang mengcover,” pungkasnya.
Dugaan KDRT yang dialami oleh
ASN Bandung Barat
ini telah beredar luas di media sosial dan menjadi viral di berbagai platform.
Unggahan pertama kali dibuat oleh Aditya Artha melalui akun Instagramnya, @adityaarthaz, yang mengaku sebagai kakak C.
Dalam foto dan video yang beredar, C terlihat mengalami luka-luka, termasuk lebam di bagian mata dan lecet di telinga.
Ada juga informasi bahwa C dilaporkan hilang pada Sabtu, 18 Januari 2025, namun akun @adityaarthaz kemudian mengonfirmasi bahwa C telah ditemukan pada Minggu, 19 Januari 2025, pukul 14.45 WIB.
Artikel ini telah tayang di TribunJabar.id dengan judul Viral ASN Bandung Barat Diduga jadi Korban KDRT Istri, Komputer Kantor Kuak yang Sebenarnya Terjadi
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

20/01/2025 05:00
Survei Litbang Kompas: Program Asta Cita Prabowo-Gibran, Kesehatan Gratis Paling Memuaskan Nasional 20 Januari 2025

Survei Litbang Kompas: Program Asta Cita Prabowo-Gibran, Kesehatan Gratis Paling Memuaskan
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Hasil
Survei Litbang Kompas
menyebut tingkat
kepuasan masyarakat
terhadap program Asta Cita pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka rata-rata tinggi.
Program Asta Cita Prabowo-Gibran meliputi pelayanan kesehatan gratis, renovasi sekolah-sekolah rusak, pembangunan fasilitas kesehatan di daerah, pembangunan sekolah unggul terintegrasi, dan bantuan gizi untuk balita dan ibu hamil.
Kemudian menurunkan kasus TBC hingga 50%, pembangunan infrastruktur desa, menaikkan gaji ASN, TNI/Polri, dan pejabat negara, menambah kartu kesehatan sosial dan penyaluran bantuan langsung tunai.
Selanjutnya, makan bergizi serta susu gratis di sekolah dan pesantren, penyediaan rumah murah 65,9, dan meningkatkan pendapatan negara.
“Ini yang program 100 harinya Pak Prabowo. Jadi rata-rata tinggi ya, semua program itu,” kata Manajer Riset Litbang Kompas Ignatius Kristanto, saat memaparkan survei “Evaluasi 100 Hari
Pemerintahan Prabowo
-Gibran” secara virtual, Jumat (17/1/2025).
Dalam data yang Kris paparkan, kepuasan responden terhadap program layanan kesehatan gratis menempati posisi tertinggi dengan angka 85 persen. Sementara, sebanyak 12 persen menyatakan tidak puas.
Pada urutan kedua, sebanyak 82,1 persen responden mengaku puas dengan program renovasi sekolah-sekolah yang rusak. Diikuti kepuasan membangun rumah sakit berkualitas lengkap 81 persen.
Lalu, kepuasan membangun sekolah unggul terintegrasi 81 persen. Program bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil 78,1 persen. Kemudian program menurunkan kasus TBC hingga 50 persen dalam lima tahun 74,6 persen.
Selanjutnya meningkatkan pembangunan infrastruktur desa 73,4 persen, menaikkan gaji ASN, TNI/Polri, dan pejabat negara 71 persen, menambah kartu kesejahteraan sosial 70,8 persen, dan memberikan bantuan langsung tunai (BLT) 66,9 persen.
Untuk program makan bergizi dan susu gratis di sekolah dan pesantren 66,8 persen. Sedangkan menyediakan rumah murah bersanitasi baik 65,9 persen.
“Yang paling rendah di 60,5 persen adalah meningkatkan pendapatan negara. Ini kan enggak jadi ya lewat pajak kemarin kan, enggak jadi yang PPN itu. Jadinya agak berkurang di situ,” tutur Kris.
Survei Litbang Kompas ini dilakukan melalui wawancara tatap muka ini diselenggarakan dari tanggal 4-10 Januari 2025.
Sebanyak 1.000 responden dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi Indonesia.
Tingkat kepercayaan 95 persen dengan “margin of error” penelitian +/- 3,10 persen dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana. Meskipun demikian, kesalahan di luar pemilihan sampel dimungkinkan terjadi.
Survei dibiayai sepenuhnya oleh Harian Kompas (PT. Kompas Media Nusantara).
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

20/01/2025 03:20
Legislator DKI: Pergub 2 Tahun 2025 seharusnya tak perlu diterbitkan

Jakarta (ANTARA) – Anggota DPRD DKI Jakarta Hardiyanto Kenneth mengatakan bahwa Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Tata Cara Pemberian Izin Perkawinan dan Perceraian tak perlu diterbitkan karena bertentangan dengan UU Perkawinan Nomor 1 tahun 1974.

“Dari segi yuridis Pergub Nomor 2 Tahun 2025, sebenarnya hanya melaksanakan PP Nomor 10 Tahun 1983, semangat dan esensinya sama, untuk mempersulit poligami,” kata Kenneth dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

Menurut dia, poligami di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan topik yang sering menjadi bahan perdebatan. Namun secara umum, poligami diizinkan dalam hukum Islam, tetapi ada banyak regulasi dan ketentuan yang harus dipatuhi.

Ia menjelaskan bahwa dari teori perundang-undangan khususnya hirarki perundang-undangan, Stufenbau (teori hukum) dapat dinilai bertentangan dengan ketentuan UU Perkawinan Nomor 1 tahun 1974, yang hanya mensyaratkan izin istri pertama.

Akan tetapi sesuai dengan regulasi, lanjut Bang Kent sapaan akrabnya, bahwa ASN yang ingin berpoligami harus mendapatkan izin dari atasan dan memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti kemampuan untuk memberikan nafkah yang adil kepada istri-istrinya.

“Selain itu, ada juga pertimbangan moral dan etika yang harus diperhatikan, mengingat ASN diharapkan bisa menjadi teladan bagi masyarakat,” kata dia.

Lalu dari pandangan HAM, kata dia, masalah perkawinan sebenarnya merupakan ranah privat, dan posisi negara harus pasif terhadap hak-hak sipil warga negara termasuk dalam urusan perkawinan.

Dengan adanya UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ini, maka Pergub Tentang Poligami ini seharusnya tidak perlu diterbitkan lagi.

“Sebab secara materil poligami menjadi urusan agama masing-masing, sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 2 UU Perkawinan. Syarat administratif suatu perkawinan dalam PP maupun Pergub a quo tidak dapat menegaskan syarat sahnya pernikahan yang diatur dalam UU perkawinan,” papar Bang Kent.

Dalam peraturan yang ada, tambah dia, ASN pria dibolehkan untuk melakukan poligami atau beristri lebih dari satu orang, tetapi harus mendapatkan izin dari istri pertama dan dari atasannya.

Izin untuk melakukan poligami diatur dengan ketat melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas PP Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi ASN.

Pasal 4 Ayat 1 berbunyi, “Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari istri pertama dan dari pejabat yang menjadi atasannya.”

Permintaan izin ASN untuk berpoligami harus diajukan secara tertulis dengan mencantumkan alasan lengkap untuk beristri lebih dari seorang berikut syarat yang harus dipenuhinya.

Dan jika seorang ASN melakukan poligami secara diam-diam, sanksi hukuman bagi ASN yang melanggar tercantum dalam PP Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Dalam peraturan ini, ada tiga jenis hukuman disiplin berat yang dapat dijatuhkan pada ASN yang melanggar, yakni Penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan; Pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan; dan Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai ASN.

“KPI dan ukuran kinerja pegawai sudah dibuat, sehingga tidak perlu lagi mengkaitkan pergub a quo dengan penurunan kinerja. Jika pegawai pemda tidak perform, tentu sudah ada mekanisme tersendiri terkait evaluasi dan penegakan sanksi,” katanya.

Menurut Kent, secara prinsip seharusnya pergub tersebut tidak perlu dibuat lagi karena secara hierarki perundang-undangan bahwa Pergub Nomor 2 Tahun 2025 ini bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi dan harus di ingat juga bahwa sudah ada peraturan lebih tinggi yang sudah mengatur tentang urusan poligami ini.

Dia menilai masih banyak persoalan yang lebih penting di Jakarta yang perlu diperhatikan dan menjadi prioritas untuk ditindaklanjuti.

“Masih banyak persoalan di Jakarta yang lebih penting yang harus diperhatikan, dibandingkan soal ngurusin aturan soal poligami ASN ini,” katanya.

Sebelumnya, Penjabat (Pj) Gubernur Provinsi DKI Jakarta Teguh Setyabudi menegaskan bahwa Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 2 Tahun 2025 bukan untuk mendukung Aparatur Sipil Negara (ASN) berpoligami.

“Yang diviralkan adalah seakan-akan kami itu mengizinkan poligami, itu sama sekali tidak ada dalam semangat kami,” kata Teguh saat dijumpai di Ecovention Ancol, Jakarta Utara, Jumat malam (17/1).

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Syaiful Hakim
Copyright © ANTARA 2025

19/01/2025 21:37
Viral SDN Terisolir di Nias: Siswa Mengaku Tak Dapat Pelajaran Selama Sebulan – Halaman all

TRIBUNNEW.COM – Sebuah video yang merekam keluhan siswa Sekolah Dasar (SD) di Nias, Sumatera Utara, viral di media sosial.

Dalam video tersebut, siswa SD Negeri 078481 Ulunaai Hiligoo Hilimbarozu, Kecamatan Idanogawo, mengaku tidak mendapatkan pelajaran selama sebulan karena guru mereka tidak hadir.

Video ini diunggah oleh akun Instagram @ceritamedancom pada Kamis, 16 Januari 2025.

Menanggapi viralnya video tersebut, Pemerintah Kabupaten Nias membentuk tim untuk memeriksa keberadaan guru di sekolah itu.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kadis Kominfo) Nias, Rahmat Chrisman Zaip, menjelaskan bahwa tim yang terdiri dari Dinas Pendidikan, Inspektorat, dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPKSDM) telah memanggil lima guru untuk menjalani pemeriksaan.

“Jika ditemukan pelanggaran, kami akan memberikan sanksi tegas sesuai peraturan yang berlaku,” ujar Rahmat dalam keterangan persnya pada Minggu (19/1/ 2025).

Kepala Dinas Pendidikan Nias, Kharisman Halawa menambahkan, terdapat sembilan guru yang mengajar di sekolah tersebut, terdiri dari tiga guru berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN), dua guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dan empat guru tidak tetap.

Semua guru tersebut sedang dalam proses pemeriksaan.

SDN 078481 Ulunaai Hiligoo Hilimbaruzo terletak di wilayah terisolir, berjarak 8,5 kilometer dari desa induk dan hanya bisa dijangkau dengan berjalan kaki.

Guru harus melewati medan berbatu dan menyeberangi 13 sungai, yang memakan waktu hingga dua jam.

Kharisman menjelaskan, jika hujan turun, perjalanan menjadi semakin sulit karena sungai-sungai bisa banjir.

“Tidak ada rumah dinas untuk guru dan jaringan listrik yang memadai di sekolah tersebut,” tambah Kharisman.

Pemerintah Kabupaten Nias berencana untuk membuka akses jalan ke desa-desa terisolir, termasuk Dusun III, meskipun terdapat keterbatasan anggaran.

Saat ini, masih ada 19 desa yang belum dilalui jalan beraspal.

“Kami sangat membutuhkan anggaran infrastruktur untuk meningkatkan konektivitas desa-desa terisolir sehingga pelayanan pendidikan, kesehatan, dan pemerintahan dapat merata,” kata Kharisman.

Jika terbukti para guru tidak mengajar selama sebulan, sanksi disiplin sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil akan dijatuhkan.

(Tribunnews.com/Isti Prasetya)

Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

19/01/2025 19:11
Viral Guru SD di Nias 1 Bulan Tak Mengajar, Disdik: Lokasi Sekolah Terisolir, 3 ASN Terancam Sanksi – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM – Sebuah video merekam keluhan siswa sekolah dasar (SD) di Nias, Sumatera Utara, yang mengaku tidak mendapatkan pelajaran selama sebulan karena gurunya tidak datang ke sekolah menjadi viral di media sosial.

Dalam narasinya, video itu disebutkan terjadi di SD Negeri 078481 Uluna’ai Hiligo’o Hilimbarozu, Kecamatan Idanogawo, Kabupaten Nias.

Beberapa siswa lain yang juga datang ke sekolah tampak menunggu kedatangan guru mereka.

Selain mengeluhkan tak ada guru yang datang mengajar, siswa itu juga memperlihatkan kondisi sekolah yang memprihatinkan.

Video itu menjadi viral setelah diunggah oleh akun Instagram @ceritamedancom pada Kamis (16/1/2025).

9 guru diperiksa

Menyikapi video ini, pihak dinas terkait mengatakan, saat ini Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nias telah membentuk tim untuk memeriksa guru di sekolah tersebut sejak Rabu (15/1/2025).

Hal itu diungkapkan oleh Kadis Kominfo Nias, Rahmat Chrisman Zai.

Tim itu terdiri dari Dinas Pendidikan, Inspektorat, dan BPKSDM Kabupaten Nias.

“Pemeriksa telah memanggil guru-guru yang bertugas di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 078481 Uluna’ai Hiligo’o Laowo Hilimbaruzo Kecamatan Idanogawo sebanyak 5 orang dan saat ini sedang menjalani proses pemeriksaan di Dinas Pendidikan Kabupaten Nias,” ujar Rahmat dalam keterangan persnya, dikutip dari Tribun-Medan.com, Minggu (19/01/2025).

Dia mengatakan, sekolah itu terdapat beberapa orang tenaga guru berstatus aparatur sipil negara (ASN).

Dia menambahkan, apabila dalam pemeriksaan mereka melakukan pelanggaran, maka akan disanksi tegas sesuai peraturan yang berlaku.

“Apabila dari hasil pemeriksaan oleh tim pemeriksa ditemukan kelalaian dan atau kesalahan, maka akan dijatuhkan hukuman disiplin kepada para guru tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil,” tuturnya.

Lebih lanjut, Kepala Dinas Pendidikan Nias, Kharisman Halawa mengatakan, ada sembilan guru yang mengajar dan kini masih dalam pemeriksaan.

Mereka terdiri dari 3 guru berstatus ASN, 2 guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dan 4 orang guru tidak tetap.

Sekolah terisolir

Menurut Kharisman, lokasi SDN 078481 Uluna’ai Hiligo’o Hilimbaruzo merupakan wilayah terisolir di Dusun III, Desa Laowo Hilimbaruzo, Kecamatan Idanogawo.

Lokasi ini berjarak 8,5 kilometer dari desa induk dan hanya bisa ditempuh dengan berjalan kaki melewati medan berbatu dan menyeberangi 13 sungai.

Sehingga perjalanan ke sekolah memakan waktu hingga dua jam lamanya.

Kharisman menyebut, ada jalur alternatif lain yakni melewati Desa Soroma’asi di Kecamatan Ulugawo.

Namun, jarak tempuhnya menjadi lebih jauh, yakni 12,5 kilometer.

“Alternatif lain adalah melewati Desa Soroma’asi di Kecamatan Ulugawo dengan jarak yang lebih jauh, yaitu 12,5 kilometer, namun jalannya berbukit-bukit dan sulit dilalui,” jelas Kharisman.

Di SDN 078481 Uluna’ai Hiligo’o Hilimbaruzo terdapat 62 siswa dari Dusun III yang penduduknya berjumlah 315 jiwa.

Namun, proses belajar mengajar terhambat lantaran fasilitas pendidikan sangat terbatas.

Terlebih tidak adanya rumah dinas untuk guru dan jaringan listrik yang memadai.

“Tidak ada rumah dinas guru dan jaringan listrik di sekolah tersebut,” tambahnya.

Kendala guru

Selain lokasinya yang terisolir, para guru yang tinggal di luar Dusun III harus menempuh perjalanan panjang untuk mengajar di SDN 078481 Uluna’ai Hiligo’o Hilimbaruzo.

Setiap hari, mereka harus berjalan kaki melewati banyak sungai.

Terlebih jika hujan turun, kondisi itu akan mempersulit perjalanan mereka.

Sebab, mereka tidak bisa menerjang sungai yang banjir akibat curah hujan tinggi.

“Curah hujan yang tinggi beberapa bulan terakhir membuat para guru sering tertahan di jalan karena sungai banjir, atau mereka baru tiba di sekolah saat siang hari,” ungkapnya.

Meski demikian, jika terbukti para guru benar-benar tidak mengajar selama sebulan, sanksi disiplin akan dijatuhkan.

“Hukumannya sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Selain itu, kami akan meminta guru untuk tinggal di Dusun III agar kegiatan belajar-mengajar tidak terganggu,” tegas Kharisman.

Dia juga menjelaskan, Pemkab Nias tengah berupaya membuka akses jalan ke desa-desa terisolir, termasuk Dusun III meskipun ada keterbatasan anggaran.

“Saat ini masih ada 19 desa yang belum dilalui jalan beraspal. Kami sangat membutuhkan anggaran infrastruktur untuk meningkatkan konektivitas desa-desa terisolir, sehingga pelayanan pendidikan, kesehatan, dan pemerintahan dapat merata,” katanya.

Sebagian artikel ini telah tayang di Tribun-Medan.com dengan judul Kadisdik Nias Akhirnya Angkat Bicara soal Viral Guru SD Tak Mengajar hingga Sebulan Lamanya

(Tribunnews.com/Isti Prasetya, Tribun-Medan.com/Randy P.F Hutagaol, Kompas.com/Rahmat Utomo)

19/01/2025 18:59