Kementrian Lembaga: ASN

Menteri Maruarar Desak Pengusaha Lambat di IKN Ditinjau Ulang – Page 3

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menghadap Presiden Prabowo Subianto dalam rangka mengikuti rapat terbatas terkait pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Dia mengaku telah menyelesaikan pengadaan rumah dinas para menteri di sana.

“Kita kan cukup banyak membangun perumahan ya. Baik TNI-Polri, ASN. Buat PSSI juga, sepak bola juga. Rumah buat menteri, rumah jabatan menteri, sudah selesai, 36 sudah selesai,” tutur Maruarar di Istana Negara, Jakarta, Selasa (21/1/2025).

Ada pula sebanyak 27 tower untuk ASN serta pertahanan dan keamanan (Hankam) yang sudah diselesaikan dan siap diserahkan. Rencananya, akan dibangun lagi sebanyak 20 tower.

“Karena yang 27 sudah siap dan sudah selesai, saya sudah kasih tau sama Pak Bas (Kepala Otorita IKN) untuk bisa diserahkanterimakan karena kami sudah selesaikan,” jelas dia.

Maruarar yakin, 20 tower susulan akan selesai akhir tahun 2025. Dia pun akan secara transparan melakukan proses serah terima hunian ASN dan pejabat itu ke publik.

“Saya selalu bilang kalau boleh ekosistem perumahan itu, baik rumah susun tuh kalau bisa dia campuran. Misalnya ada TNI yang berpangkat rendah, ada guru, ada UMKM yang bertumbuh, ada mungkin dokter-dokter muda,” Maruarar menandaskan.

22/01/2025 06:38
Hari Ini 4 Kebakaran Terjadi di Jakarta, Damkar Akui Kekurangan Petugas hingga Posko Pemadam

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR – Plt Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Satriadi Gunawan mengakui saat ini masih kekurangan petugas dan pos pemadam kebakaran.

Satriadi bilang, saat ini belum semua kelurahan di Jakarta memiliki pos pemadam kebakaran.

“Terkait dengan sarana prasarana yang, kami baru ada 170 pos pemadam kebakaran dari 267 kelurahan. Padahal seharusnya di amanat perda harus ada di 267 kelurahan,” ucapnya di Balai Kota Jakarta, Selasa (21/1/2025).

Menurut rencana, tahun ini damkar bakal menambah lima pos pemadam kebakaran untuk menunjang response time yang cepat.

Tak hanya itu, Satriadi mengaku, damkar DKI Jakarta saat ini juga masih kekurangan anggota personel.

Pada 2024 lalu, total pegawai di lingkungan Dinas Gulkarmat DKI Jakarta mencapai 4.263 orang dengan rincian 1.745 berstatus Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP), 1.874 Aparatur Sipil Negara (ASN(, 383 unsur staf, dan 261 PJLP non operasional.

Jumlah ini disebut Satriadi masih sangat kurang karena idealnya jumlah pegawai di Dinas Gulkarmat DKI Jakarta mencapai 11.200 orang.

“Memang secara personel kami masih sangat kurang untuk mencapai response time,” ujar anak buah Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi ini.

Untuk mengatasi hal ini, Dinas Gulkarmat DKI Jakarta turut menggandeng masyarakat dengan membentuk relawan-relawan kebakaran di setiap kelurahan.

Tak hanya itu, Dinas Gulkarmat DKI Jakarta juga menyediakan 40 hydrant mandiri yang dibangun di daerah-daerah rawan kebakaran.

“Lagi-lagi perlu kerja sama antara pemerintah dan masyarakat, kami juga selalu lakukan sosialisasi pemberdayaan masyarakat, karena pada prinsipnya api itu tidak langsung besar, tapi kecil dulu,” kata Satriadi.

“Bagaimana masyarakat berdaya, bagaimana masyarakat bisa tangani kebakaran pada saat ini, itu adalah poin penting yang akan kami upayakan,” sambungnya.

Sebagai informasi tambahan, hari ini ada empat insiden kebakaran yang terjadi di Jakarta.

Kebakaran terjadi sejak dini hari hingga sore tadi dengan peristiwa terparah menyebabkan 1.797 jiwa mengungsi karena rumah mereka hangus dilalap si jago merah.

Berikut daftarnya:

1. Kebakaran di Kemayoran

Insiden ini terjadi pada Selasa dini hari di permukiman padat penduduk di Jalan Kemayoran Gempol, Kelurahan Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat.

Diduga dari korsleting listrik, kebakaran yang terjadi pada pukul 01.00 WIB itu menghanguskan 543 bangunan.

Api merambat dengan cepat lantaran bangunan di lokasi berbahan tripleks atau semi permanen.

Untuk memadamkan api, 29 unit mobil pemadam dikerahkan ke lokasi kebakaran.

Namun hujan yang sempat mengguyur lokasi tersebut tak membuat api cepat padam.

Proses pemadaman baru dinyatakan usai pada pukul 11.00 WIB.

Dari kejadian ini, sebanyak 607 Kepala Keluarga (KK) yang terdiri dari 1.797 jiwa mengungsi.

Adapun tiga lokasi pengungsiannya yakni di Polres Metro Jakarta Pusat, Musala Al Hasanah, dan di Masjid Baiturrahman.

2. Kebakaran di Tanah Abang

Menjelang sore, kebakaran terjadi di Gedung Panin Bank di Jalan Jenderal Sudirman RT 001 RW 003 Kelurahan Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat.

Ruang yang terbakar ialah ruang chiller AC di gedung tersebut dan diduga gegara dipicu aktivitas pengelasan yang diduga terkena berbahan glasswool.

Peristiwa itu berawal ketika pihak vendor melakukan proses instalasi pipa pergantian mesin chiller AC gedung.

Sebanyak 4 unit mobil pemadam dengan 16 personel dikerahkan untuk memastikan tidak ada penyalaan api.

Petugas sempat mengalami kendala di lokasi karena lalu lintas yang padat dan adanya busa di ruang pendingin AC.

Adapun area yang terbakar diperkirakan 5 meter persegi dan kerugian ditaksir sebanyak Rp 1 miliar.

3. Kebakaran di Jakarta Pusat

Tak berselang lama, kebakaran melanda permukiman padat di Jalan Mangga Besar XIII RT 006 RW 004 Kelurahan Mangga Dua Selatan, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat.

Video kebakaran ini pun viral di media sosial.

Tampak sejumlah warga turun ke kali lalu mengambil air dengan ember secara estafet untuk memadamkan rumah yang terbakar di bantaran kali.

Terdengar suara kepanikan warga ketika kebakaran terjadi.

Salah satu warga berteriak kepada seorang warga untuk menjauh dari rumah yang terbakar.

Untuk memadamkan api, sebanyak 19 unit mobil pemadam dengan 76 personel damkar dikerahkan ke lokasi kebakaran.

Petugas mulai melakukan pemadaman sekitar pukul 16.00 WIB.

4. Kebakaran di Cipayung

Terakhir, insiden kebakaran terjadi di sebuah rumah usaha catering di Jalan Kramat Aris No. 43 RT 009 RW 003 Kelurahan Setu, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur.

Pihak Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Timur menerima informasi kebakaran sekitar pukul 17.40 WIB.

Sebanyak 13 unit mobil pemadam beserta 65 personel damkar meluncur ke lokasi kebakaran.

Sekitar pukul 18.05 WIB, tim pemadam telah berhasil melakukan pendinginan di rumah tersebut agar tidak terjadi lagi penyalaan api.

22/01/2025 06:18
Karna Suswandi Ditahan KPK, Bupati Terpilih Situbondo: Pelajaran Buat Kita Surabaya 22 Januari 2025

Karna Suswandi Ditahan KPK, Bupati Terpilih Situbondo: Pelajaran buat Kita
Tim Redaksi
SITUBONDO, KOMPAS.com
–
Bupati Situbondo
Karna Suswandi resmi ditahan KPK dalam kasus korupsi dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pasca-pandemi Covid-19 pada Selasa (21/1/2024).
Bupati terpilih pada Pilkada 2024, Yusuf Rio Wahyu Prayogo menyampaikan keprihatinannya atas kasus korupsi ini. Dia mengimbau semua aparatur sipil negara (ASN) untuk merefleksi diri.
“Saya turut prihatin dengan kabar ini, pelajaran buat kita semua terutama bagi saya,” katanya, Rabu (22/1/2024).
Dia juga menyatakan, demi terciptanya kepemimpinan yang bersih dari korupsi, anggaran harus dikelola dengan transparan.
“Kami berkomitmen untuk melayani masyarakat sesuai regulasi, para OPD harus transparan dan akuntabel, jauhi korupsi,” katanya.
Rio, sapaanya juga menyatakan sangat mendukung upaya KPK dalam mengusut kasus korupsi itu sampai ke akarnya dan tidak pandang bulu.
“Siapa pun itu, saya mendukung KPK untuk memproses dan menindak pelaku korupsi hingga tuntas,” katanya.
Dia juga berharap masyarakat bisa berkontribusi dalam kepemimpinannya nanti.
“Sampaikan dan laporkan jika melihat potensi korupsi di desa, kecamatan dan dinas,” ucapnya.
Informasi sebelumnya, Bupati Situbondo
Karna Suswandi ditahan KPK
dalam kasus korupsi dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di Pemerintah Kabupaten Situbondo dalam periode 2021 sampai 2024.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

22/01/2025 06:14
Dalam Setahun Ada 114 ASN Jakarta Bercerai, Alasan Pj Gubernur Bikin Pergub Mengatur Poligami

TRIBUNJAKARTA.COM – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, mengungkap data mencengangkan soal angka perceraian aparatur sipil negara (ASN) di Jakarta.

Sepanjang 2024, ada 116 ASN Jakarta yang melaporkan perceraiannya.

Kata eks Kapolri itu, angka sesungguhnya bisa lebih besar, sebab ada juga ASN yang tidak melaporkan perceraiannya.

Menurut Tito, data tersebut turut mendasari terbitnya Peraturan Gubernur (Pergub) Jakarta nomor 2 tahun 2025 tentang Tata Cara Pemberian Izin Perkawinan dan Perceraian.

Pergub yang ditandatangani Pj Gubernur Jakarta, Teguh Setyabudi itu memancing polemik, karena dianggap melegalkan poligami di kalangan ASN.

“Triggernya Pergub itu dibuat karena adanya data di beliau (Pj Gubernur Jakarta), adanya banyaknya, cukup banyaknya angka perceraian di kalangan ASN Provinsi DKI.”

“Tahun lalu, 2024, ada 116 yang dilaporkan, belum mungkin yang di luar itu. Beliau tergerak hatinya, ingin mencegah jangan sampai terjadi perceraian,” kata Tito di Mal Pelayanan Publik Provinsi DKI Jakarta, Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, Senin (20/1/2025).

Tito juga mengungkapkan, yang menjadi alasan perceraian mayoritas adalah urusan ranjang.

“Salah satu faktor yang membuat perceraian adalah, mohon maaf, hubungan suami istri. Di antaranya ada istri yang karena sakit, tidak mampu melaksanakan kewajibannya dalam konteks biologis karena mungkin setelah itu ada cacat yang akhirnya gak bisa melakukan kewajiban.”

“Dan ada juga yang dipicu karena, mohon maaf, karena setelah menikah cukup lama. Kemudian tidak memiliki keturunan,” kata Tito.

Pergub Terbit

Diberitakan sebelumnya, Pj Gubernur menerbitkan Pergub nomor 2 tahun 2025 pada 6 Januari 2025.

Dalam Pasal 4 Pergub itu dijelaskan bahwa ASN pria di lingkungan Pemprov diperbolehkan berpoligami alias memiliki istri lebih dari satu.

Meski demikian, ada sejumlah aturan yang harus dipatuhi bila seorang ASN pria ingin memiliki istri lebih dari satu, salah satunya harus memiliki dari gubernur, sekretaris daerah, dan kepala perangkat daerah (PD) bagi pegawai ASN yang bertugas pada perangkat daerah dan unit pelaksana teknis (UPT).

Kemudian, bagi pegawai ASN yang bertugas di kota administrasi/kabupaten administrasi wajib mengantongi izin dari wali kota/bupati.

Selanjutnya, pegawai ASN yang bertugas pada biro harus memiliki izin dari kepala biro.

Terakhir, bagi pegawai ASN yang bertugas pada Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) di tingkat kota administrasi-kabupaten administrasi/kecamatan/kelurahan dan UKPD di bawah koordinasi suku dinas/suku basan harus mengantongi izin Kepala UKPD masing-masing.

“Pegawai ASN pria yang akan beristri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin dari pejabat yang berwenang sebelum melangsungkan perkawinan,” demikian aturan yang tertulis dalam Ayat (1) Pasal 4 Pergub Nomor 2/2025 dikutip Jumat (17/1/2025).

Bagi ASN pria di lingkungan Pemprov Jakarta yang tak melakukan kewajiban memperoleh izin dari atasan sebelum melangsungkan pernikahan bakal dijatuhi sanksi hukuman disiplin berat.

Pada Pasal 5 Pergub itu juga dijelaskan bahwa izin bisa diberikan apabila pegawai ASN pria tersebut memenuhi sejumlah kriteria.

Syarat pertama adalah alasan yang diperbolehkan untuk melakukan perkawinan adalah istri tidak dapat menjalankan kewajibannya, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, atau, istri tidak dapat melahirkan keturunan setelah 10 tahun perkawinan.

Syarat selanjutnya adalah mendapat persetujuan istri atau para istri secara tertulis, mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai para istri dan para anak.

Kemudian, sanggup berlaku adil terhadap para istri dan para anak, tidak mengganggu tugas kedinasan, dan memiliki putusan pengadilan mengenai izin beristri lebih dari seorang.

Namun, izin beristri lebih dari satu tidak dapat diberikan jika:

a. bertentangan dengan ajaran/peraturan agama yang dianut Pegawai ASN yang bersangkutan;

b. tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud;

c. bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. alasan yang dikemukakan bertentangan dengan akal sehat; dan/atau

e. mengganggu pelaksanaan tugas kedinasan.

Sebagai informasi tambahan, regulasi soal izin ASN berpoliga sejatinya bukan hal baru.

Hal ini justru sudah diatur sejak tahun 1990 lewat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.

Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

22/01/2025 05:59
Siapa Pengemudi Mobil Berpelat Dinas Kemhan yang Tabrak 4 Orang di Palmerah? Megapolitan 22 Januari 2025

Siapa Pengemudi Mobil Berpelat Dinas Kemenhan yang Tabrak 4 Orang di Palmerah?
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Sebuah mobil merek Toyota Innova berpelat dinas menabrak sejumlah orang dan pengendara di Jalan Palmerah Barat II, Jakarta Barat, Senin (20/1/2025) sekitar pukul 01.30 WIB.
Kanit Laka Lantas Polres Metro Jakarta Barat AKP Joko Siswanto mengatakan, mobil Innova itu dikendarai oleh MS (24) yang mengemudikan kendaraan di Jalan Palmerah Barat II. MS mulanya menabrak pria yang sedang berdiri di pinggir jalan.
Setelah menabrak, MS tidak berhenti. Dia justru melajukan kendaraannya hingga ke Jalan Palmerah Barat Raya dan menabrak sepeda motor.
“Mobil itu tetap melaju. Sesampainya di dekat apotek Rawa Belong, (mobil) oleng ke kanan, masuk ke jalur berlawanan dan menabrak kendaraan yang melaju dari arah sebaliknya,” kata Joko dalam keterangan tertulis, Senin (20/1/2025).
Akibat kejadian ini, empat orang terluka, yakni TR (26), TN (23), S (29), dan ME (26). Keempatnya langsung dilarikan ke rumah sakit.
“Korban meninggal nihil,” tambah Joko.
Sesaat setelah insiden itu, MS sempat diamuk massa. Setelahnya, pemuda tersebut dilarikan ke RSUD Cengkareng untuk mendapatkan penanganan dari dokter.
“Sementara itu, (MS) kondisinya luka-luka juga karena dipukuli massa. Dirawat di RSUD Cengkareng,” kata Joko saat dihubungi, Selasa (21/1/2025).
Menurut Joko, ketika kecelakaan terjadi, MS tidak dalam keadaan mabuk. MS diduga panik usai menabrak pejalan kaki dan akhirnya memilih melarikan diri.
“Kalau untuk mabuk atau tidak, dinyatakan tidak, karena udah keluar CT Scan juga. (Narkoba) enggak. Mungkin dia panik dikejar-kejar. Kan sempet digebukin juga dia (MS) tuh diamankan di Polsek,” tambah Joko.
Usut punya usut, MS ternyata merupakan anak dari ASN Kementerian Pertahanan (Kemenhan). Mobil berpelat merah yang dikendarai MS adalah mobil dinas ASN Kemenhan.
“MS adalah anak dari PNS Kemhan,” kata Kepala Biro (Karo) Informasi Pertahanan Brigjen TNI Frega Wenas saat dihubungi, Senin (20/1/2025).
Meski demikian, Frega tidak memerinci identitas ASN pemilik mobil dinas berpelat nomor 6504-00 itu.
“Kendaraan tersebut benar milik anggota PNS Kemhan,” kata Frega.
Saat ini, Bagian Pengamanan Kemenhan telah melakukan penyelidikan internal dan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mengetahui penyebab kecelakaan ini.
Jika terbukti bersalah, ASN Kemenhan yang memiliki kendaraan dinas itu akan dijatuhi sanksi.
“Ke depan, Bagian Pengamanan Kemhan akan mengambil langkah untuk tidak memperpanjang masa berlaku plat dinas tersebut sebagai bentuk komitmen Kemhan menjaga integritas dan kepercayaan publik,” ungkap dia.
Pihak Kemenhan juga telah mendampingi para korban kecelakaan ini yang sedang mendapat perawatan di rumah sakit.
“Saat ini keempat korban luka sudah dirawat di RS Pelni dan RS Bhakti Mulia Petamburan. Pihak Kemhan terus melaksanakan pendampingan kepada para Korban, sebagai bentuk rasa kepedulian dan memantau perkembangan kondisi korban setiap saat,” ucap Frega.
Kementerian Pertahanan nantinya juga bakal menonaktifkan pelat kendaraan dinas yang digunakan oleh MS dalam kecelakaan itu.
Artinya, kendaraan tersebut tidak akan menjadi hak ayah MS lagi sebagai ASN di Kementerian Pertahanan.
“Artinya (ayah MS) tidak diberikan izin lagi untuk menggunakan pelat nomor registrasi tersebut. Nomor bisa tetap digunakan, tapi bukan oleh yang bersangkutan,” tambah Frega.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

22/01/2025 05:37
Top 5 News: Shin Tae-yong Pulang ke Korsel hingga Mahalini Salah Sebut Rakaat Salat

Jakarta, Beritasatu.com – Shin Tae-yong pulang ke Korea Selatan (Korsel) pada 26 Januari 2025 dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periksa 7 saksi terkait kasus proyek digitalisasi SPBU Pertamina menjadi berita terpopuler atau top 5 news sepanjang Selasa (21/1/2025).

Berita lainnya yang tidak kalah menarik, yaitu longsor di pekalongan telan korban jiwa hingga Mahalini salah menyebut jumlah rakaat salat di depan Sule.

Berikut lima berita terpopuler atau top 5 news di Beritasatu.com yang dirangkum pada Rabu (22/1/2025).

1. Shin Tae-yong Pulang ke Korea Selatan pada 26 Januari 2025

Penerjemah bahasa mantan pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong, Jeong Seok-seo menyebut Shin Tae-yong akan kembali ke negara asalnya, Korea Selatan pada 26 Januari 2025.

Jeong Seok-seo menyebut, Shin Tae-yong akan kembali ke Korea dengan menggunakan pesawat Korean Air.

2. KPK Periksa 7 Saksi Terkait Kasus Proyek Digitalisasi SPBU Pertamina

Tim penyidik KPK mengagendakan pemeriksaan sejumlah saksi terkait kasus proyek digitalisasi SPBU PT Pertamina (Persero) pada 2018 sampai 2023, Senin (20/1/2025). Pemeriksaan mereka dalam rangka proses penyidikan kasus tersebut.

“Pemeriksaan dilakukan di gedung Merah Putih KPK,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika, Selasa (21/1/2025).

3. Longsor di Pekalongan Telan Korban Jiwa

Top 5 news berikutnya adalah sebanyak 16 orang ditemukan meninggal dunia setelah tertimbun longsoran di Desa Kasimpar, Kecamatan Petungkriyono, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah pada Senin (20/1/2025) pukul 17.30 WIB.

Longsor itu juga menimbun dua unit rumah dan menyeret beberapa kendaraan yang sedang melintas di wilayah tersebut.

4. Mendiktisaintek Satryo Sumantri Brodjonegoro Berdamai dengan Neni Herlina

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Satryo Soemantri Brodjonegoro sudah berdamai dengan Neni Herlina, ASN Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) yang sebelumnya dikabarkan dipecat hingga memicu demo pegawai kementerian tersebut.

Neni Herlina sudah bertemu langsung dengan Satryo Brodjonegoro di kediaman mendiktisaintek, Senin (21/1/2025) malam. Neni dipastikan tetap bekerja di Kemendiktisaintek.

5. Mahalini Salah Sebut Rakaat Saat Salat, Sule: Enggak Apa-apa

Selebritas Mahalini Raharja mengaku salah dalam menyebut jumlah rakaat salat. Mendengar pengakuan menantunya itu, komedian Sule sekaligus ayah Rizki Febian bisa memakluminya lantaran istri putranya tersebut masih tahap belajar.

“Enggak apa-apa kalau kamu salah, kan namanya lagi belajar. Jadi bisa dimaklumi,” ujar Sule.

Demikian top 5 news Beritasatu.com yang menarik perhatian pembaca. Namun, terdapat update berita lainnya yang tak kalah menarik, informatif, serta menghibur yang bisa pembaca simak lebih lanjut.

22/01/2025 05:15
DPR Panggil Menteri Satryo Soemantri Hari Ini, Minta Penjelasan soal Kisruh di Kemendiktisaintek – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM – Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek), Satryo Soemantri Brodjonegoro akan dipanggil DPR RI hari ini, Rabu (22/1/2025).

Pemanggilan itu berkaitan dengan kisruh yang terjadi di Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek).

Hal tersebut, sebelumnya telah disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani.

“Insya Allah besok (hari ini), hari Rabu, kami akan Raker (rapat kerja) dengan Pak Mendikti beserta seluruh jajaran,” kata Lalu di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/1/2025).

Dalam Raker tersebut, kata Lulu, pihaknya akan meminta penjelasan Satryo mengenai kisruh di kementeriannya tersebut.

“Nah di forum itulah kemungkinan kita akan tabayyun. Sebenarnya apa ini yang terjadi di Kemendikti, sehingga menimbulkan sorotan publik kemarin itu. Sungguh mengagetkan kita semua itu,” ujarnya.

Lalu juga mengingatkan mengenai pentingnya para pemimpin di Kemendiktisaintek untuk meneladani prinsip-prinsip yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara.

Dia menekankan, perlunya menjalankan filosofi Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madyo Mangun Karso, Tut Wuri Handayani, dalam kepemimpinan dan pelaksanaan tugas.

“Kalau tiga prinsip ini dijalankan, saya rasa persoalan di Kemdikti seperti kemarin tidak akan terjadi,” ungkap Lalu.

Menteri Satryo Ngaku Sudah Lapor Prabowo

Mengenai polemik yang terjadi di kementerian yang dipimpinnya itu, Menteri Satryo mengaku sudah melapor kepada Presiden Prabowo Subianto secara lengkap.

Hal tersebut dilaporkan oleh Satryo melalui Sekretaris Kabinet (Seskab) Mayor Inf. Teddy Indra Wijaya alias Mayor Teddy.

“Sudah (melapor ke Prabowo). Saya melapornya lewat (Sekretaris Kabinet) Mayor Teddy, kemudian Mayor Teddy menyampaikan kepada Pak Presiden,” kata Satryo saat memberikan klarifikasi mengenai polemik di Kemendikti, dikutip dari tayangan Kompas TV, Selasa (21/1/2025).

Satryo mengatakan tidak ada arahan khusus dari Presiden Prabowo soal polemik yang terjadi itu.

Bahkan, Satryo menyampaikan Presiden Prabowo tak mempermasalahkannya.

“Dan dari Presiden ke Mayor Teddy, dikatakan oleh beliau enggak ada masalah,” ujar Satryo.

Satryo juga mengatakan tidak ada rencana pemanggilan yang dilayangkan kepadanya oleh Prabowo.

“Saya sampaikan detail. Saya sampaikan lewat Mayor Teddy semua yang terjadi. Kemudian juga hasil pertemuan ini juga saya sampaikan kepada beliau, sangat lengkap.”

“Beliau kemudian menyampaikan kepada Presiden dan dari Presiden tidak ada instruksi lebih lanjut,” kata Satryo.

Duduk Perkara

Sebelumnya, Satryo didemo oleh pegawainya melalui unjuk rasa di depan kantor Kemenditiksaintek pada Senin (20/1/2025), karena diduga berperilaku tidak adil, arogan, dan kasar.

Selain itu, para pegawai tersebut menggelar aksi demonstrasi karena mengecam dugaan pemecatan pegawai kementerian bernama Neni Herlina.

Ketua Paguyuban Pegawai Ditjen Dikti, Suwitno, mengatakan masalah yang ada di Kemendiktisaintek tidak baru saja terjadi.

Masalah itu sudah dimulai sejak adanya pergantian pejabat baru setelah Satryo diangkat sebagai Mendiktisaintek oleh Presiden Prabowo.

Suwitno mengatakan selama ini prosedur mutasi jabatan di Kemendiktisaintek dilakukan tidak sesuai dengan prosedur atau pergantian pejabat itu dilakukan dengan cara yang tidak elegan dan tidak adil.

“Perubahan kementerian kalau soal pergantian jabatan pimpinan itu hal yang biasa. Tapi dengan cara-cara yang tidak elegan, cara-cara tidak fair, cara-cara juga tidak sesuai prosedur,” ujar Suwitno di Kantor Kemendikti Saintek, Senin.

“Nah, ini juga memang terjadi sebenarnya di pimpinan di ditjen yang lama dan juga ada salah seorang direktur di lingkungan di Ditjen Dikti itu tidak diperlakukan secara adil,” lanjutnya.

Lalu, permasalahan semakin runyam setelah salah satu pegawai aparatur sipil negara (ASN), yakni Neni Herlina, mengaku dipecat secara sepihak oleh Satryo.

Neni diketahui bertugas menangani semua urusan rumah tangga Kemendiktisaintek.

Namun, saat itu ada kesalahpahaman dalam menjalankan tugas, lalu Neni tiba-tiba dipecat oleh Satryo.

Mengenai hal ini, Suwitno mengatakan seharusnya proses pendisiplinan pegawai dilakukan secara prosedural.

“Kalau pegawai melakukan kesalahan, itu kan bisa ditindaklanjuti dengan penjatuhan hukuman disiplin, tapi harus jelas prosedurnya.”

“Ini tidak dilakukan sama sekali. Bahkan diusir dan diberhentikan katanya, bahkan diminta angkat kaki,” ujarnya.

Menteri Satryo dan Neni Sudah Damai

Sekretaris Jenderal Kemendiktisaintek, Togar M. Simatupang, mengatakan Menteri Satryo dan Neni kini sudah berdamai.

Dia mengatakan Satryo sudah bertemu dengan pihak-pihak terkait, termasuk Neni hingga Ketua Paguyuban Pegawai Dikti, Suwitno.

Pada pertemuan tersebut, kata Togar, semua pihak saling menerima dan memaafkan satu sama lain.

“Pertemuan terjadi di rumah dinas Pak Menteri pukul setengah 8 malam. Di situ terjadi perbincangan dari mulai aspirasi perbedaan yang ada sampai rekonsiliasi.”

“Saling menerima, memaafkan dan juga meluruskan hal-hal yang perlu diluruskan,” ujarnya kepada wartawan, Senin malam.

Togar pun mengungkapkan perdamaian ini menjadi akhir dari demonstrasi pegawai Kemendiktisaintek pada Senin lalu itu.

Neni pun disebutkan tetap bekerja di Kemendiktisaintek setelah kisruh yang terjadi ini.

“Iya (tetap di Kemendiktisaintek),” kata Togar.

Menurut Togar, selama ini terjadi salah paham yang terjadi antara kedua pihak.

“Iyalah (damai). Kita harus dewasa dalam menyikapi perbedaaan. Kan ini ada perbedaan miskom, interkultural, perseptual, dan macam-macam. Ini kan biasa dalam pemekaran organisasi,” katanya.

(Tribunnews.com/Rifqah/Fahdi Fahlevi/Fersianus Waku)

22/01/2025 05:10
5 Populer Regional: Longsor di Pekalongan – Farida Felix Siap Berlutut Minta Maaf ke Ibunya Septian – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM – Berita populer regional dimulai bencana tanah lonsor di Kecamatan Petungkriyono, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Selasa (21/1/2025).

Akibat longsor, sebanyak 17 orang dilaporkan tewas.

Sementara 9 korban lainnya masih hilang dan kini dalam proses pencarian.

Kemudian ada update kasus anak majikan bunuh satpam rumahnya di Kota Bogor, Jawa Barat.

Terbaru, Farida Felix, ibu Abraham Michael, tersangka pembunuhan satpam, Septian (37), ingin bertemu dengan keluarga korban.

Ia mengaku terpukul dengan perbuatan anaknya yang tega membunuh korban.

Farida Felix juga mengaku siap berlutut minta maaf ke ibu Septian.

Berikut rangkuman berita populer regional selengkapnya selama 24 jam di Tribunnews.com:

Banjir bandang disertai tanah longsor melanda Kecamatan Petungkriyono, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Selasa (21/1/2025).

Bencana alam ini terjadi karena hujan deras yang melanda Kabupaten Pekalongan sejak kemarin.

Selain di Kecamatan Petungkriyono, banjir juga meredam di wilayah Kedungwuni, Wonopringgo, dan Talun.

Di Kecamatan Petungkriyono, paling parah dihantam tanah longsor berada di Desa Kasimpar. Dari kejadian ini juga ada korban jiwa.

Bahkan video yang tersebar di sosial media, sudah ada beberapa korban jiwa yang berhasil ditemukan.

Terlihat juga mobil-mobil yang terkena dampak dari bencana longsor dan banjir bandang.

Sekda Kabupaten Pekalongan M Yulian Akbar saat dihubungi membenarkan adanya kejadian tersebut.

“Sementara informasi yang meninggal dunia ada 11 orang dan yang sudah ditemukan 4 orang. Ini masih proses evakuasi korban.”

“Ini masih bisa berubah. Sementara sudah diketemukan 4 orang,” kata Sekda Kabupaten Pekalongan M Yulian Akbar.

Baca selengkapnya.

Calvin, ASN di Bandung Barat jadi korban KDRT istrinya, justru akui salah dan pilih cabut laporan. (Kolase Tribunnews.com)

Calvin, Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, babak belur setelah mendapat kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) oleh istrinya.

Kendati mengalami luka akibat KDRT itu, Calvin justru berubah pikiran, mencabut laporan polisi terhadap istrinya.

Calvin melaporkan penganiayaan oleh istrinya itu ke Polsek Ciparay pada Rabu (15/1/2025).

Setelah membuat laporan, korban melakukan visum, kemudian dilakukan penyelidikan.

Rencananya proses penyelidikan dijadwalkan dimulai pada Sabtu (18/1/2025), dengan agenda pemeriksaan terhadap istri korban.

Namun, sebelum proses penyelidikan dilakukan, korban kembali mendatangi Polsek Ciparay untuk mencabut laporan.

Calvin menyebut, pelaporan itu dilakukan bukan atas kemauannya, melainkan desakan keluarga.

“Korban tidak mau laporan, tapi dorongan dan desakan pihak keluarga akhirnya bikin laporan,” kata Kapolsek Ciparay, Iptu Ilmansyah saat dikonfirmasi TribunJabar.id, Senin (20/1/2025).

ASN golongan III Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kabupaten Bandung Barat itu mengaku telah melakukan kesalahan terhadap istrinya.

Akibat kesalahan terhadap istrinya, membuat ia mengalami sejumlah luka dan lebam.

Baca selengkapnya.

(Kiri) Janda berinisial M dan (Kanan) Sukanto, Kepala Desa Tanjungrejo, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Keduanya digerebek warga usai berduaan. Diduga Sukanto dan M sudah kumpul kebo selama berbulan-bulan hingga M hamil. (Kolase Tribunnews.com)

Seorang kepala desa di Kabupaten Pati, Jawa Tengah bernama Sukanto digerebek warga di sebuah rumah karena diduga kumpul kebo, Jumat (17/1/2025) malam.

Sukanto merupakan Kepala Desa Tanjungrejo, Kecamatan Margoyoso.

Ia digerebek warga yang geram karena telah tinggal dengan seorang perempuan berinisial M yang diduga tak ada ikatan sah dengan Sukanto.

Terbaru ini, Inspektorat Kabupaten Pati bakal ikut menyelidiki kasus ini.

Agus Eko Wibowo selaku Inspektur Daerah Kabupaten Pati menuturkan pihaknya telah berkoordinasi dengan Camat Margoyoso, Moelyanto terkait kasus ini.

“Kami sudah berkoordinasi dengan Pak Camat.”

“Tadi malam kami tindak lanjuti dengan mengirimkan surat kepada Pj Bupati Pati,” ucap Agus, Sabtu (18/1/2025), dikutip dari TribunJateng.com.

Selain itu, pihaknya juga tengah menunggu surat disposisi dari Pj Bupati Pati untuk membentuk tim investigasi.

Meski begitu, pihaknya telah mulai mengumpulkan data dan melakukan penyelidikan awal terkait tindakan asusila yang dilakukan oleh Sukanto.

“Setelah surat disposisi diterima, kami akan membentuk tim untuk mengambil langkah-langkah lebih lanjut,”

“Saat ini, kami fokus dengan Pulbaket (pengumpulan bahan keterangan),” tutur dia.

Baca selengkapnya.

Mira Hayati, jemaah haji yang viral membawa perhiasan emas seberat 1 Kg dari Arab Saudi. Ia diketahui merupakan pengusaha skin care asal Makassar. (Muslimin Emba/TribunTimur)

Pengusaha skincare asal Makassar, Sulawesi Selatan, Mira Hayati, resmi ditahan terkait kasus peredaran skincare berbahaya di kota tersebut.

Mira ditahan bersama suami Fenny Frans, Mustadir Dg Sila, dan Agus Salim setelah lebih dari dua bulan ditetapkan sebagai tersangka.

Kasubbid Penmas Bid Humas Polda Sulsel, Yerlin Tanding Kate, menjelaskan penahanan dilakukan karena berkas perkara ketiganya baru dinyatakan lengkap atau P21.

“Kan sudah lengkap berkasnya, sudah P21 dan akan dilakukan pelimpahan tahap dua yaitu pengiriman tersangka dan barang bukti ke JPU,” ujarnya saat ditemui wartawan di Mapolda Sulsel, Jl Perintis Kemerdekaan, Makassar, Selasa (21/1/2025).

Yerlin menjelaskan penahanan terhadap ketiga tersangka dilakukan pada Senin (20/1/2025).

Meski demikian, hanya Mira Hayati belum ditahan.

Sementara, Agus Salim dilarikan ke rumah sakit lantaran mengeluhkan kondisi kesehatannya.

“Dilakukan penahanan kemudian dilakukan pembantaran dan sekarang tersangka sekarang dirawat di RS Ibu dan Anak Permata Hati Makassar,” bebernya.

Mira Hayati diketahui tengah mengandung sehingga itulah yang menjadi alasan Polda Sulsel tak menahannya.

Baca selengkapnya.

Pengacara Farida Felix (kiri) saat Polresta Bogor Kota merilis kasus dugaan pembunuhan satpam yang menjerat anaknya, Abraham Michael (kanan), Senin (20/1/2025). (Kolase TribunnewsBogor.com Rahmat Hidayat)

Farida Felix, ibu Abraham Michael, tersangka pembunuhan satpam, Septian (37), ingin bertemu dengan keluarga korban.

Ia mengaku terpukul dengan perbuatan anaknya yang tega membunuh satpam di rumah mereka di Lawang Gintung, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, Jawa Barat.

“Saya sangat tidak setuju dengan pembunuhan itu, karena itu membuat kepedihan yang mendalam di hati saya,” kata Farida di Polresta Bogor, Senin (20/1/2025), dilansir TribunnewsBogor.com.

Ia pun ingin menemui keluarga Septian yang berasal dari Pelabuhanratu, Sukabumi.

Namun, ia tak mengetahui alamat rumah dan nomor telepon keluarga Septian.

Jika bertemu dengan keluarga Septian, Farida mengaku siap berlutut kepada ibu korban.

“Saya akan berlutut meminta maaf kepada ibunya Septian karena anak saya melakukan itu di bawah kontrol obat-obat yang dimakannya,” terangnya.

Di mata Farida, Septian dikenal sebagai pribadi yang baik dan ramah.

“Jadi saya sangat sedih, sangat sedih. Septian itu anak yang baik, dia selalu mengucapkan, ‘selamat pagi Bu, selamat malam Bu’. Itu yang selalu diucapkan dia kepada saya,” ungkapnya.

Abraham Michael membunuh Septian pada Jumat (17/1/2025), setelah dimarahi ibunya atas laporan Septian.

“Korban selalu melaporkan kepada orang tua terkait sering pulang malam, sehingga tersangka ditegur atau dimarahi oleh orang tuanya,” kata Kasat Reskrim Polresta Bogor, AKP Aji Riznaldi, Senin.

Baca selengkapnya.

(Tribunnews.com)

22/01/2025 04:54
Mendiktisaintek Satryo dan ASN Damai, Komisi X DPR: Kalau Terus-terusan Konflik, Kapan Kerjanya? – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Ketua Komisi X Fraksi PKB DPR RI, Lalu Hadrian Irfani menyayangkan peristiwa yang terjadi antara Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek), Satryo Soemantri Brodjonegoro dengan ASN di lingkungan kementerian tersebut.

Meski, Lalu mengaku sudah mendapat informasi bahwa Menteri Satryo telah menkonfirmasi persoalan itu dan meluruskan permasalahan secara internal.

“Pak Mendik Saintek sudah klarifikasi bahwa itu tidak benar. Walaupun itu benar terjadi, ya itu sangat kami sayangkan sekali. Seharusnya lembaga atau kementerian yang menangani pendidikan, ya tentu harus memberikan contoh dan teladan yang baik,” kata Lalu saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (21/1/2025).

Lalu pun menyarankan kepada seluruh pegawai mulai dari tingkatan tertinggi, yaitu Menteri, Wamen, Sekjen, hingga para Eselon 1, dan seluruh jajaran Kemdikti Saintek untuk menuntaskan ini secara internal.

Dia juga mensyukuri juga permasalahan tersebut telah berakhir damai.

“Jangan sampai persoalan ini nanti mengganggu layanan-layanan dari Kemdikti, mengganggu pelaksanaan program-program yang sudah disepakati untuk tahun 2025,” ujarnya.

“Waktu terus berjalan, sehingga kalau terus-terusan kita di isu ini, terus-terusan persoalan ini terjadi, konflik internal terjadi. Nah kapan akan bekerja? Jadi kami mengharapkan agar semua duduk bareng menuntaskan persoalan ini dengan baik,” jelasnya.

Sebelumnya, sejumlah pegawai KeMendiktisaintek menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor KeMendiktisaintek, Senayan, Jakarta, Senin (20/1/2025) kemarin.

Mereka memprotes dugaan pemecatan sepihak yang dilakukan Satryo terhadap salah seorang pegawai bernama Neni Herlina, yang menjabat sebagai Pranata Humas Ahli Muda dan Pejabat Rumah Tangga.

Dalam aksi itu, para pegawai mengenakan pakaian serba hitam dan membawa spanduk bertuliskan, “Institusi Negara Bukan Perusahaan Pribadi Satryo dan Istri.”

Satryo dituding bersikap arogan dengan memberhentikan Neni secara mendadak. Namun, dalam keterangannya, Satryo membantah tuduhan tersebut dan menyatakan bahwa tidak ada pemberhentian pegawai.

“Tidak ada yang diberhentikan sama sekali. Jadi yang ada adalah mereka yang saya pindah tempat, mutasi atau rotasi. Tidak ada yang diberhentikan sama sekali,” kata Satryo, saat memberikan klarifikasi mengenai polemik di Kemendikti, dikutip dari tayangan Kompas TV, Selasa (21/1/2025). (*)

22/01/2025 04:20
Akhir Kasus Viral ASN Jadi Korban KDRT Istri di Bandung Barat, Kini Sepakat Berdamai – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM, Bandung Barat – Seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Bandung Barat yang sebelumnya viral karena diduga menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) oleh istrinya, resmi mencabut laporan polisi.

Kasus ini menarik perhatian publik setelah ASN berinisial C dilaporkan menghilang pasca insiden tersebut.

Kapolresta Bandung, Kombes Aldi Subartono, mengonfirmasi bahwa C memang sempat menghilang setelah menerima tindakan KDRT dari istrinya.

“Awalnya, dia melapor ke Polsek Ciparay, tetapi kemudian mencabut pengaduannya dan tidak pulang,” ungkap Aldi pada Selasa, 21 Januari 2025.

Pihak kepolisian kemudian melakukan pencarian setelah menerima permintaan dari keluarga korban.

“Kami mendeteksi melalui media sosial dan membentuk tim untuk mencari korban. Alhamdulillah, sudah ketemu,” tambahnya.

Penyelesaian Secara Kekeluargaan

Setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut, kasus ini diketahui berkaitan dengan masalah keluarga.

Kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan.

“Masalah sudah selesai, sudah clear. Awalnya terkait masalah rumah tangganya, dan kami kembalikan lagi ke keluarganya. Jadi korban saat ini sudah kembali ke orangtuanya,” jelas Aldi.

Terkait isu perselingkuhan yang diduga menjadi penyebab KDRT, Aldi menyatakan bahwa pihaknya tidak mendalami hal tersebut karena kedua keluarga sepakat untuk berdamai.

“Soal isu yang lain, kami tidak dalami ya. Mereka fokus untuk menyelesaikan secara kekeluargaan,” tutupnya.

Dengan demikian, kasus KDRT yang sempat viral ini berakhir dengan penyelesaian damai antara kedua belah pihak.

(TribunJabar.id/Adi Ramadhan Pratama)

Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

22/01/2025 03:41

Kementrian Lembaga: ASN

Menteri Satryo Ngaku Sudah Lapor Prabowo

Duduk Perkara

Menteri Satryo dan Neni Sudah Damai