https://www.beritasatu.com/nasional/2867623/asn-di-bandung-lebam-dianiaya-istri-sahroni-wajib-diusut-jangan-dianggap-remeh
Kementrian Lembaga: ASN
-
Menko PMK Ungkap Isi Kesepakatan Damai di Kemdiktisaintek
JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno mengungkap isi kesepakatan damai antara pimpinan dan perwakilan pegawai Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) setelah keduanya bertemu dan berdialog.
Pratikno menjelaskan dua pihak sepakat untuk tak melanjutkan masalah yang semula menjadi alasan sejumlah pegawai Kemdiktisaintek berunjuk rasa di kantor kementerian.
“Saya sudah bertemu dengan Pak Mendiktisaintek, dan beliau menyampaikan, menjelaskan tentang apa sebagaimana yang sudah beliau sampaikan ke media,” kata Praktikno saat ditemui selepas sidang kabinet di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 22 Januari dilansir ANTARA.
“Saya juga sudah bertemu dengan teman-teman perwakilan pegawai. Jadi, intinya kedua belah pihak sudah bertemu, kemudian bersepakat untuk tidak memperpanjang permasalahan ini,” katanya.
Dari hasil dialog antara Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Satryo Brodjonegoro dan perwakilan pegawai kementerian, keduanya sepakat untuk menjalin komunikasi dengan baik.
Terkait dengan dugaan yang muncul di publik mengenai sikap arogan Menteri Satryo, Pratikno tak ingin berkomentar banyak. Namun, dia menekankan persoalan-persoalan itu telah selesai.
“Sudah-sudah. Itu sudah ada pertemuan, dan dua belah pihak sudah menyampaikan kepada saya. Jadi, aman. Tidak ada masalah,” sambung Menko PMK.
Pratikno, saat ditanya mengenai apakah Presiden Prabowo Subianto mengetahui kisruh di Kemdiktisaintek, menjawab berita tersebut sudah ramai di media.
“Ya ‘kan sudah ada di media,” kata Pratikno.
Menteri Satryo, saat ditemui di kompleks Istana Kepresidenan selepas sidang, memilih bungkam saat ditanya hasil dialognya dengan perwakilan di Kementerian Pendidikan Tinggi.
Satryo memilih terus berjalan ke kendaraan yang membawanya ke gerbang, dan tidak menjawab berbagai pertanyaan yang dilontarkan kepada dirinya, termasuk mengenai arahan-arahan Presiden untuk Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.
Ratusan ASN dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) Kemdiktisaintek berunjuk rasa di Kantor Kementerian pada Senin (20/1) pagi. Aksi protes itu, salah satunya dipicu oleh pemberhentian secara mendadak kepada salah seorang pegawai Kemdiktisaintek bernama Neni Herlina.
Selepas aksi itu, Menteri Satryo kemudian berdialog dengan Neni Herlina dan Ketua Paguyuban Pegawai Dikti Suwitno.
Dalam pertemuan itu, yang berlangsung di rumah dinas menteri, Satryo menjelaskan Kemdiktisaintek berusaha sebaik mungkin melayani semua staf yang ada, serta menjalin kerja sama yang baik dengan mereka.
“Harapan kami ke depan, nanti kementerian ini punya satu prestasi yang cukup baik, stafnya pun kita berharap juga mempunyai kesejahteraan yang memadai,” kata Menteri Satryo.
-
Sosok Menteri Terkaya di Kabinet, Harta Rp 5,4 Triliun Setara APBD Kabupaten, Ini Profesi Sebelumnya
TRIBUNJATIM.COM – Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana termasuk menteri Prabowo Subianto yang ternyata sangat kaya raya.
Harta kekayaan Widiyanti Putri Wardhana tembus triliunan rupiah.
Jika dilihat dari nominal dalam data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang disampaikan pada 9 Desember 2024, Widiyanti Putri Wardhana punya harta Rp 5,4 Triliun.
Angka tersebut tentu saja sangat luar biasa.
Angka ini hampir setara dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2025 Kota Makassar sebesar Rp 5,7 triliun dan Kabupaten Berau senilai Rp 5,2 triliun.
Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka memiliki 109 anggota di Kabinet Merah Putih.
Mereka terdiri dari 48 menteri dan lima pejabat setingkat menteri, ditambah 56 wakil menteri.
Dari 109 ‘pembantunya’ di kabinet itu, ada sosok menteri Prabowo-Gibran yang memiliki harta kekayaan dengan angka fantastis, dan inilah si menteri cantik Widiyanti Putri Wardhana.
Apa sebenarnya pekerjaan Menteri Widiyanti sebelum akhirnya diangkat menjadi Menteri Pariwisata?
Sebelum ditunjuk menjadi Menteri Pariwisata, Widiyanti Putri Wardhana merupakan pengusaha di bidang energi dan agrobisnis.
Adapun perusahaannya terafiliasi dengan PT Teladan Prima Agro Tbk (TPA).
Bisnis utama perusahaan dengan kode emiten TLDN ini adalah perkebunan kelapa sawit dan pabrik pengolahan CPO.
Melalui anak usahanya, PT Daya Lestari, TPA mengolah limbah sawit menjadi bahan bakar turbin listrik (biomassa) dan menjual listriknya ke PLN.
Widiyanti Putri Wardhana merupakan Menteri Pariwisata di Kabinet Merah Putih, yang dipimpin pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Ia merupakan putri dari konglomerat Wiwoho Basuki Tjokronegoro, pendiri Teladan Group, sebuah perusahaan besar yang aktif di berbagai sektor, termasuk agribisnis dan pertambangan.
Widiyanti Putri Wardhana lahir di Singapura, 8 Desember 1970.
Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana (Instagram)
Dikutip dari Tribun Tangerang, Widiyanti merupakan istri dari Wishnu Wardhana yang merupakan mantan direktur utama PT Indika Energy Tbk (INDY), salah satu perusahaan energi terbesar di Indonesia.
Widiyanti memiliki karier gemilang di sektor bisnis dan filantropi, dengan lebih dari 30 tahun pengalaman di berbagai industri.
Ia juga menjadi salah satu pendiri Teladan Group dan telah berperan aktif dalam pengembangan perusahaan tersebut.
Untuk latar belakang pendidikannya, Widiyanti meraih gelar Bachelor of Science di bidang Administrasi Bisnis dari Pepperdine University, Malibu, California pada 1993.
Pengalamannya di dunia pendidikan internasional ini memperkuat wawasan dan kemampuan bisnisnya dalam mengelola perusahaan.
Riwayat pekerjaan Direktur PT Teladan Prima Agro sejak 2012 hingga 2021
Komisaris di PT Teladan Prima Agro sejak 2021
Komisaris di beberapa anak usaha TPA sejak 2013
Komisaris PT Teladan Agro Resources dari 2007 hingga 2012
Sekretaris Jenderal Yayasan Jantung Indonesia (YJI) untuk periode 2018-2024\
Ketua Yayasan Teladan Utama dan Dewan Pengawas Yayasan Kawula Madani yang fokus pada kesejahteraan masyarakat.
Harta kekayaan terbesar yang dimiliki Widiyanti berupa tanah dan bangunan dengan nilai keseluruhan sebesar Rp 152 miliar.
Ia tercatat memiliki 7 bidang tanah dan bangunan yang berlokasi di Jakarta Selatan.
Widiyanti juga memiliki alat transportasi dan mesin dengan nilai keseluruhan sebesar Rp 19,4 miliar.
Ia tercatat memiliki 7 unit mobil dari berbagai merek, seperti Mercedes Benz, Toyota Vellfire, Bentley Continental, Land Rover Range Rover, Bentley Flying Spur, Lexus LM350H, dan Lexus LS500H.
Selain itu, Widiyanti juga memiliki surat berharga sebesar Rp 5 triliun, harta bergerak lainnya sebesar Rp 43,8 miliar, serta kas dan setara kas sebesar Rp 67,1 miliar.
Kemudian, harta lainnya mencapai Rp 77,7 miliar.
Dengan demikian, total kekayaan Widiyanti sebesar Rp 5,4 triliun
Menteri Pariwisata (Tribunnews.com)
Sementara itu, pada 100 hari pertama melakukan pekerjaan sebagai pelaksana negara, pemerintahan Prabowo dan Gibran, sosok pejabat negara ini membuat ulah.
Aksinya viral di media sosial sampai didemo oleh pegawainya sendiri.
Tak hanya itu, salah satu dari empat pejabat negara ini mengundurkan diri setelah mendapat tekanan dari publik.
Lantas, siapa saja sosok empat pejabat negara ini?
Mereka diketahui menjabat sebagai utusan khusus presiden hingga menteri.
Informasi berita menarik lainnya di Google News TribunJatim.com
4 pejabat negara berulah selama 100 hari pemerintahan Prabowo-Gibran
1. Yandri Susanto
Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto (Istimewa)
Pertama, ada Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes-PDT), Yandri Susanto.
Yandri diketahui membuat surat undangan dengan kop dan stempel resmi Kementerian PDT yang ditandatangani oleh Yandri Susanto untuk acara pribadi.
Acara tersebut merupakan peringatan haul kedua almarhumah ibunya, Hj Biasmawati dan undangannya mencakup perayaan Hari Santri tahun 2024 serta Tasyakuran
Apa yang dilakukan Yandri tersebut lantas menuai sorotan dan kritikan. Termasuk dari eks Menko Polhukam Mahfud MD yang menyebarkan informasi tersebut ke publik.
Mahfud MD menilai tindakan Yandri sebagai pelanggaran etika birokrasi.
Politikus asal Partai Amanat Nasional (PAN) itu segera mengklarifikasi. Ia mengakui penggunaan kop surat kementerian untuk acara pribadi murni kesalahan administrasi.
Ia juga berjanji tidak akan mengulangi lagi serta menegaskan, tidak menggunakan uang kementerian untuk acara tersebut, meskipun undangan menggunakan kop kementerian.
“Tapi intinya dari acara itu tidak satu sen pun uang Kemendes yang saya gunakan, demi Allah, demi Rasul, enggak ada,” ujar Yandri di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (23/10/2024).
Tindakan Yandri tersebut juga berujung teguran dari Sekretaris Kabinet (Seskab) Mayor Teddy Indra Wijaya.
Mayor Teddy memberi peringatan kepada seluruh menteri dalam Kabinet Merah Putih agar berhati-hati soal penggunaan kop surat kementerian dan tanda tangan menteri.
Menteri Koperasi, Budi Arie Setiadi mengatakan, peringatan serius dari Mayor Teddy disampaikan melalui pesan WhatsApp group.
“Jangan digunakan kementerian ini untuk kepentingan pribadi dan keluarga,” kata Budi Arie Setiadi, menirukan pesan peringatan itu kepada awak media di Istana, Jakarta, Rabu (23/10/2024).
2. Gus Miftah
Miftah Maulana Habiburrohman alias Gus Miftah(tangkap layar kompas TV)
Kedua, ada Miftah Maulana Habiburrohman alias Gus Miftah yang sempat menjadi Utusan Khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan di Kabinet Merah Putih.
Miftah tersandung masalah setelah menghina Sunhaji, seorang penjual es teh saat berdakwah di Magelang.
Dari atas panggung, Miftah melontarkan ucapan tak pantas kepada Sunhaji yang berjualan di tengah-tengah hadirin.
“Es tehmu sih akeh (masih banyak)? Ya, sana jual g*****. Jual dulu, nanti kalau belum laku, ya sudah, takdir,” ujar Miftah.
Ucapan Miftah itu membuat orang-orang yang ada di sekelilingnya tertawa terbahak-bahak, sedangkan Sunhaji hanya berdiri terdiam.
Setelah video itu viral di media sosial, warganet ramai-ramai mengecam. Ujungnya, Miftah membuat video klarifikasi guna menyampaikan permintaan maaf.
Usut punya usut, Miftah baru meminta maaf setelah ditegur Presiden Prabowo Subianto melalui Sekretaris Kabinet (Seskab) Mayor Teddy Indra Wijaya.
Ia lantas menemui Sunhaji dan meminta maaf secara langsung.
Meski demikian, publik sudah terlanjur jengkel dengan kontroversi yang dibuat Miftah. Terlebih muncul lagi video lain di mana Miftah menghina seniman legendaris, Yati Pesek.
Di tengah desakan dan kecaman publik, Miftah pun memilih mundur dari jabatannya sebagai utusan khusus presiden.
“Saya memutuskan untuk mengundurkan diri dari tugas saya sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan,” ujar Miftah dalam konferensi pers di Pondok Pesantren Ora Aji, Sleman, Yogyakarta, Jumat (6/12/2024) siang.
Miftah menegaskan, keputusan mundur itu diambil tanpa desakan dari pihak mana pun, melainkan didasarkan atas rasa cinta, hormat, dan tanggung jawabnya kepada Presiden serta kepada bangsa dan negara.
“Keputusan ini saya ambil atas rasa cinta, hormat, dan tanggung jawab saya yang mendalam kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto serta seluruh masyarakat,” kata dia.
Sambil menahan tangis, Miftah juga menyampaikan permohonan maaf sedalam-dalamnya atas kontroversi yang telah dibuat.
3. Raffi Ahmad
Raffi Ahmad. (Instagram @raffinagita1717)
Kemudian ada artis Raffi Ahmad yang kini juga menjadi pembantu Prabowo sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Generasi Muda dan Pekerja Seni.
Raffi Ahmad membuat kontroversi terkait penggunaan mobil dinas dengan pelat RI 36.
Mobil pelat RI 36 menuai kontroversi setelah sebuah video yang memperlihatkan aksi seorang petugas patroli dan pengawalan (patwal) di jalanan Jakarta viral di media sosial.
Dalam video tersebut, petugas patwal bersepeda motor terlihat membelah kemacetan untuk memberikan jalan bagi mobil pelat RI 36.
Aksi petugas itu menuai kritik karena dianggap arogan, terutama ketika terlihat menunjuk-nunjuk sopir taksi eksekutif yang berada di jalur yang sama.
Sosok pemilik mobil pelat RI 36 itu sempat menjadi teka-teki. Bahkan ada 3 nama menteri yang terseret lantaran disebut sebagai penggunanya.
Yaitu Menteri Koperasi, Budi Arie Setiadi; Menteri Komunikasi dan Digital (Menkodigi), Meutya Hafid; serta Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, Nusron Wahid.
Namun, ketiga menteri kompak membantah. Mereka bukanlah pemilik mobil berpelat RI 36.
Tak lama, Raffi Ahmad mengakui, mobil berpelat RI 36 adalah kendaraan yang digunakan dalam keperluan dinas kenegaraan.
Keterangan itu dikirimkan asistennya ke kalangan wartawan, Sabtu (11/1/2025).
Raffi Ahmad menjelaskan pada saat kejadian dirinya tidak berada di dalam mobil tersebut karena kendaraan tesebut sedang dalam perjalanan menjemputnya.
Mobil dinas itu sebelumnya mengambil beberapa berkas penting sebelum melanjutkan ke rapat berikutnya.
“Bahwa benar adanya mobil tersebut kendaraan yang saya gunakan.”
“Namun pada saat kejadian, saya sedang tidak berada di dalam mobil karena pada saat itu mobil berpelat RI 36 sedang dalam posisi menjemput saya untuk menuju agenda rapat selanjutnya,” kata Raffi.
Sebagai pengguna mobil berpelat RI 36, Raffi Ahmad menjelaskan kronologi kejadian yang sebenarnya setelah melakukan klarifikasi kepada seluruh jajaran tim patwal yang mengawal dirinya.
Kronologi kejadian yang sebenarnya di depan rangkaian, terdapat taksi Alphard berwarna hitam di mana di depan taksi tersebut ada truk berhenti, sehingga taksi mengambil jalur sebelah kanan dan hampir menyerempet mobil di jalur tersebut.
Pengemudi taksi dan mobil tersebut kemudian membuka jendela dan saling adu argumen.
Petugas patwal yang melihat hal tersebut, khawatir akan menimbulkan kemacetan karena lalu lintas yang sedang lumayan padat, langsung menegur pengemudi taksi dengan mengatakan, “Sudah, Maju pak” dengan gestur yang terlihat di video.
Terkait hal ini, lagi-lagi pihak Istana melalui Seskab, Mayor Teddy Indra Wijaya memberikan teguran.
Namun, ia enggan merinci identitas pejabat negara yang memakai mobil berpelat RI-36 tersebut.
“Sudah, sudah kita tegur,” ujar Teddy, Sabtu (11/1/2025).
4. Satryo Soemantri Brodjonegoro
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Satryo Soemantri Brodjonegoro. (Adryan Yoga Paramadwya/Kompas)
Terbaru, ada Mendiktisaintek, Satryo Soemantri Brodjonegoro yang baru saja didemo pegawainya di Kementerian Saintekdikti, Senin (20/1/2025).
Demo tersebut digelar untuk mengecam dugaan pemecatan pegawai kementerian.
Dalam aksi tersebut, para pegawai menggunakan pakaian berwarna hitam dan membentangkan spanduk protes yang ditujukan Satryo Soemantri.
“Institusi Negara Bukan Perusahaan Pribadi Satryo dan Istri,” tulis spanduk aksi tersebut.
Ketua Paguyuban Pegawai Ditjen Dikti, Suwitno mengatakan selama ini prosedur mutasi jabatan di Kemendiktisaintek dilakukan secara tidak sesuai prosedur.
“Perubahan kementerian kalau soal pergantian jabatan pimpinan itu hal yang biasa. Tapi dengan cara-cara yang tidak elegan, cara-cara tidak fair, cara-cara juga tidak sesuai prosedur,” ujar Suwitno.
Seorang ASN Kementerian Saintekdikti yang dipecat yaitu Neni Herlina mengungkapkan, pemecatannya itu dilakukan secara tidak etis.
Pemecatan tersebut diduga akibat persoalan pergantian meja kerja di ruangan Satryo.
Neni menyebut pejabat eselon I juga menjadi korban pemecatan Satryo. Dia adalah Abdul Haris yang sempat menjabat sebagai Dirjen Kemendiktisaintek.
Isu lain yang dibawa para pegawai Kementerian Saintekdikti adalah perilaku Satryo yang sempat menganiaya pegawai vendor yang bekerja sama dengan Kemendiktisaintek.
Satryo pun telah buka suara terkait aksi demo para pegawainya di Kemendiktisaintek.
Menurutnya, aksi tersebut dipicu masalah mutasi yang ada di Kemendiktisaintek.
Mengingat Satryo memiliki kebijakan untuk melakukan mutasi dan rotasi besar-besaran pada pegawainya.
Satryo mengungkap, mutasi ini dilakukannya karena ingin membenahi Kemendiktisaintek sesuai dengan anjuran Presiden Prabowo Subianto untuk menghemat anggaran pemerintah.
Ia menilai, kebijakan mutasi besar-besaran yang diambilnya ini membuat beberapa pihak tidak berkenan.
Sehingga berujung pada aksi demo yang dilakukan pegawai Kemendiktisaintek hari ini.
“Kita ingin membenahi. Pak Presiden mengatakan harus hemat dengan anggaran pemerintah. Ada mutasi cukup besar dan karena memang ada pihak-pihak yang tidak berkenan dimutasi,” kata Satryo.
Lebih lanjut, dia juga membantah adanya tuduhan bahwa dirinya menampar pegawainya.
Dia mengatakan aksi penamparan pada pegawai Kemendiktisaintek ini tak ada sama sekali.
“Penamparan? Tidak ada sama sekali,” tegas Satryo.
Berita viral lainnya
Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com
-
/data/photo/2025/01/20/678dc62868f96.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Temui Mendikti Usai Polemik, Pratikno: Kedua Belah Pihak Sepakat Masalah Tak Berlanjut
Nasional
22 Januari 2025")
Temui Mendikti Usai Polemik, Pratikno: Kedua Belah Pihak Sepakat Masalah Tak Berlanjut Nasional 22 Januari 2025
Temui Mendikti Usai Polemik, Pratikno: Kedua Belah Pihak Sepakat Masalah Tak Berlanjut
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK)
Pratikno
menyebut, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendikti Saintek)
Satryo Soemantri Brodjonegoro
dan pegawai di Kemendikti sepakat untuk tidak memperpanjang masalah usai polemik
menteri arogan
.
Informasi ini dia dapatkan usai menemui Mendikti Saintek dan para pegawai di lingkungan Kemendikti.
“Jadi intinya kedua belah pihak sudah bertemu kemudian bersepakat untuk tidak memperpanjang permasalahan ini, bersepakat untuk menjalin komunikasi. Jadi ini dianggap sudah selesai,” kata Pratikno di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (22/1/2025).
Pratikno bilang, masalah ini pun sudah disampaikan kepadanya. Karena sudah sepakat tidak meneruskan masalah, ia pun menganggap polemik sudah selesai.
“Sudah, sudah. Itu sudah ada pertemuan dan dua belah pihak sudah menyampaikan dengan saya. Jadi aman tidak ada masalah,” ucapnya.
Menurut Pratikno, masalah mutasi dan rotasi yang sempat memicu konflik sejatinya wajar dalam sebuah organisasi.
Hanya saja kuncinya, lanjut dia, harus dikomunikasikan secara baik.
“Masalah mekanisme organisasi ya biasa kan di dalam organisasi. Ada mekanisme promosi, dibicarakan, dikomunikasikan, itu aja. Yang jelas dua belah pihak sudah saling berbicara dan masalah tidak berlanjut,” tandas Pratikno.
Sebelumnya diberitakan, anggapan “menteri arogan” memicu penolakan keras dari pegawai Kemendikti.
Para pegawai ini merasa diperlakukan tidak adil oleh Satryo karena sikapnya yang disebut-sebut pemarah hingga tidak segan-segan memecat.
Penolakan itu tecermin dari demo di depan kantornya di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, Senin (20/1/2025).
Dengan pakaian serba hitam, pegawai
Kemendikti Saintek
berkumpul membawa spanduk protes bahwa mereka bukan pegawai pribadi Satryo dan istri.
Mereka juga mengirim karangan sebagai bentuk perlawanan terhadap tindakan sewenang-wenang yang diduga dilakukan Satryo.
Ketua Paguyuban Pegawai Kemendikti Saintek Suwitno mengatakan, masalah yang ada di Kemendikti Saintek tidak baru saja terjadi, tetapi sudah dimulai sejak adanya pergantian pejabat baru setelah Satryo diangkat sebagai Mendikti Saintek oleh Presiden Prabowo Subianto.
Pergantian jabatan itu, kata Suwitno, dilakukan dengan cara yang tidak elegan ataupun adil.
“Tapi dengan cara-cara yang tidak elegan, cara-cara tidak fair, cara-cara juga tidak sesuai prosedur,” kata Suwitno di Kantor Kemendikti Saintek, Jakarta, Senin (20/1/2025).
Lalu, permasalahan semakin runyam setelah salah satu pegawai aparatur sipil negara (ASN), yakni Neni Herlina, juga mengaku dipecat sepihak oleh Satryo.
Neni, kata Suwitno, bertugas menangani semua urusan rumah tangga Kemendikti Saintek.
Namun, karena ada kesalahpahaman dalam menjalankan tugas, Neni tiba-tiba dipecat oleh Satryo.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
Khusus ASN di Perbatasan, Kepala BKN Minta Diberi Perlindungan Kesehatan Maksimal
FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Zudan Arif Fakhrulloh selalu meminta Aparatur Sipil Negara (ASN) di perbatasan diberi perlindungan kesehatan maksimal. Itu diungkapkan menanggapi laporan terkait akses fasilitas kesehatan yang masih di luar jangkauan dan antrean berobat yang memakan waktu lama.
“ASN yang bekerja di rumah sakit rawan tertular, baik itu di ujung perbatasan hingga pulau-pulau terluar. Kalau harus bolak-balik ke kota, uangnya habis untuk berobat ke kota,” ungkapnya dalam webinar ke-96 Korpri Menyapa ASN dengan tema Peningkatan Layanan Kesehatan untuk ASN, Rabu (22/01/2025) secara daring.
Ia pun menegaskan, mereka mesti cepat dilayani. “Bagaimana agar cepat dilayani sekali datang, selesai langsung kembali. Mereka harus mendapat perlindungan kesehatan yang maksimal,” ujarnya.
Menanggapi hal itu, Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS, Lily Kresnowati yang ikut hadir sebagai narasumber webinar Korpri membenarkan tantangan yang diungkapkan Ketua Umum DP KORPRI tersebut.
“Akses terhadap layanan kesehatan belum merata dan menjadi kendala dalam layanan JKN, dan akan terus diupayakan bersama kementerian terkait maupun pemerintah daerah,” jelas Lily.
Sementara itu, Direktur Tata Kelola Pelayanan Kesehatan Rujukan Dirjend Kesehatan Lanjutan Kemenkes, Sunarto menyarankan agar memaksimalkan peran KORPRI untuk promosi peningkatan kesehatan.
“ASN sebaiknya memiliki pengetahuan kesehatan yang jauh lebih baik dibandingkan dengan masyarakat awam, menerapkan gaya hidup sehat, mengukur kebugaran tubuh secara teratur,” imbuhnya. (Arya/Fajar)
-
Bungkamnya Mendikti Saintek Satryo Saat Dicecar Soal Polemik Demo ASN
Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Mendikti Saintek) Satryo Soemantri Brodjonegoro memilih bungkam saat dimintai tanggapan oleh wartawan terkait dengan demonstrasi terhadapnya di Kemendikti Saintek belum lama ini.
Satryo terlihat meninggalkan area Ruang Sidang Kabinet di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (22/1/2025), sore sekitar pukul 16.44 WIB. Saat itu, Satryo dan anggota Kabinet Merah Putih baru saja mendengarkan arahan dari Presiden Prabowo Subianto.
Para awak media yang menunggu di luar ruang sidang kabinet silih berganti mencoba untuk mewawancarai para menteri, wakil menteri, hingga kepala lembaga setingkat yang meninggalkan ruangan.
Pada saat giliran Satryo, para awak media langsung memintai tanggapannya soal demo ASN Kemensaintek Dikti belum lama ini. Demo itu terkait dengan Satryo yang diduga arogan dan pemarah kepada para ASN di lingkungan kementerian tersebut.
Kendati sudah diikuti sampai dengan mobil jemputannya, Satryo tetap diam seribu bahasa. Dia tak menjawab soal penyelesaian masalah internal itu, maupun apabila ada instruksi tertentu dari Presiden.
Berdasarkan pemberitaan Bisnis sebelumnya, Satryo sudah lebih dulu membantah tuduhan pemarah, arogan hingga tindakan lainnya yang dituduhkan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menggelar aksi protes di Kemendikti Saintek, Senin (20/1/2025).
“Tidak ada sama sekali, tidak benar,” kata dia menyangkal tuduhan tersebut, usai pelantikan Rektor ITB di Aula Barat ITB.
Dia menyebut aksi tersebut dilakukan lantaran pihaknya tengah melakukan “bersih-bersih” di tubuh Kemendikti Saintek dengan melakukan rotasi-mutasi.
“Pendemo biasanya kan mencari sesuatu yang menarik kan, intinya kita sedang bersih-bersih, bereskan banyak kegiatan yang dianggap oleh kami pemborosan, presiden mengatakan tidak boleh boros di Kementerian, kita kerjakan,” ungkapnya.
Adapun para ASN Kemendikti Saintek melakukan aksi unjuk rasa lantaran merasa diperlakukan tidak adil oleh Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendikti Saintek) Prof. Satryo Soemantri Brodjonegoro.
Dari undangan yang diterima Bisnis, aksi ini dilakukan buntut dari pemecatan tidak adil yang dialami oleh Prahum Ahli Muda dan Pj. rumah Tangga Setditjen Diktiristek, Neni Herlina.
Dalam keterangan resminya, Neni diketahui sudah 24 tahun bekerja di instansi tersebut.
Kemudian, pada Jumat (17/1/2025) sore kemarin dirinya mengaku tiba-tiba diusir keluar ruangan oleh pimpinan tertinggi di Kemendikti Saintek.
“Tiba-tiba pimpinan tertinggi kami masuk ke ruangan kami dan di hadapan semua orang, beliau mengusir saya keluar dan memerintahkan untuk pindah ke Kemendikdasmen… Saya keluar dan shalat,” ujarnya dalam keterangan tersebut, dikutip Senin (20/1/2025).
-
/data/photo/2025/01/22/6790e2d69fb98.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Hadiri Ravalnas, Menpan-RB Dorong BMKG Dukung Asta Cita
Nasional
22 Januari 2025")
Hadiri Ravalnas, Menpan-RB Dorong BMKG Dukung Asta Cita Nasional 22 Januari 2025
Hadiri Ravalnas, Menpan-RB Dorong BMKG Dukung Asta Cita
Tim Redaksi
KOMPAS.com
– Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB)
Rini Widyantini
menyampaikan sejumlah arahan penting kepada jajaran Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) dalam Rapat Evaluasi Nasional (Ravalnas)
BMKG
2025, Rabu (22/1/2025).
Salah satu pesan utamanya adalah agar BMKG terus mendukung visi dan misi Presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto melalui
Asta Cita
.
Rini menekankan bahwa BMKG sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas penyediaan informasi cuaca dan iklim dapat memberikan layanan yang lebih personal dan relevan. Hal ini untuk membantu masyarakat dalam pengambilan keputusan sehari-hari.
“BMKG memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan berkelanjutan, penanganan
perubahan iklim
, serta pengelolaan risiko bencana dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), Asta Cita, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN),” ujarnya dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Rabu.
BMKG mendukung penuh Asta Cita ke-8 yang menekankan pada penyelarasan kehidupan harmonis antara manusia, lingkungan, dan budaya.
BMKG berperan kunci dalam
manajemen bencana
dengan mengembangkan sistem deteksi, meningkatkan koordinasi antar lembaga, serta bersinergi dengan pihak swasta dan masyarakat untuk menanggulangi bencana secara lebih efektif.
Rini menekankan pentingnya BMKG dalam mengintegrasikan layanan meteorologi, klimatologi, dan geofisika ke dalam sistem INAku yang merupakan bagian dari INA DIGITAL.
Integrasi aplikasi InfoBMKG ke dalam INAku diharapkan akan memudahkan masyarakat mengakses informasi terkait cuaca, iklim, kualitas udara, dan gempa di seluruh Indonesia.
Rini juga menggarisbawahi pentingnya pelayanan publik yang inklusif, terutama bagi kelompok rentan.
Layanan BMKG, seperti informasi cuaca dan peringatan dini bencana, harus tersedia dalam berbagai format, termasuk teks, audio, gambar, video, serta berbagai bahasa. Fitur “t
eks-to-speech
” juga penting untuk mendukung penyandang disabilitas.
Tantangan yang dihadapi BMKG dalam tugas sehari-hari antara lain perubahan iklim, cuaca ekstrem, dan tuntutan untuk meningkatkan keakuratan serta kecepatan prediksi.
Penggunaan teknologi canggih, pembaruan peralatan observasi, dan
early warning system
sangat diperlukan agar BMKG tetap relevan dengan standar global.
“Tantangan lainnya adalah peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM) dan manajemen bencana yang memerlukan partisipasi aktif masyarakat. BMKG diharapkan mampu mengembangkan komunikasi publik yang efektif dalam menyampaikan informasi terkait cuaca, iklim, dan potensi bencana,” ucap Rini.
Rini berharap Rapat Evaluasi Nasional ini menjadi momentum bagi BMKG untuk memperkuat kinerjanya dalam mendukung Asta Cita menuju
Indonesia Emas 2045
.
Fokus strategis harus diarahkan pada peningkatan akurasi prediksi cuaca, iklim, serta sistem peringatan dini, dan kapasitas prediksi jangka panjang untuk sektor-sektor penting seperti pertanian, energi, dan pariwisata.
Pada kesempatan yang sama Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BMKG Dwikorita Karnawati mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) atas dukungan dalam penataan kelembagaan BMKG.
Menurutnya, BMKG mendukung program swasembada pangan dan energi sebagai bagian dari Asta Cita, terutama dalam mengatasi dampak perubahan iklim ekstrem.
“BMKG mendukung Asta Cita, termasuk swasembada pangan dan energi. Dengan kemandirian pangan, kita dapat menghadapi fenomena perubahan iklim ekstrem yang kini tengah terjadi,” ucap Dwikorita.
Dukungan BMKG terhadap Asta Cita juga terwujud dalam poin kedelapan, yaitu penyelarasan kehidupan yang harmonis antara manusia, lingkungan, dan budaya, yang diwujudkan melalui pembangunan sistem deteksi kebencanaan.
Lebih lanjut, BMKG melakukan transformasi menuju Indonesia Emas 2045, dengan perubahan mindset, spirit, nilai-nilai, SDM, teknologi, dan organisasi yang sudah dimulai sejak 2020. Transformasi ini penting untuk menyukseskan Asta Cita menuju Indonesia Emas.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
Besok, DPR Panggil Mendiktisaintek Satryo Soal Polemik Mutasi ASN di Kemendiktisaintek
Jakarta, Beritasatu.com – Komisi X DPR menjadwalkan rapat dengan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Satryo Soemantri Brodjonegoro pada Kamis (23/1/2025) besok. Rapat tersebut sebenarnya berlangsung hari ini tetapi batal karena Menteri Satryo mengikuti rapat dengan Presiden Prabowo Subianto.
Salah satu hal yang dibahas adalah polemik langkah Menteri Satryo melakukan mutasi ASN Kemendiktisaintek.
“Harusnya hari ini, sore ini tetapi karena ada rapat dengan presiden, sepertinya, lalu diputuskan untuk kita tunda besok. Jadi sudah dipastikan besok ada rapat dengan Mendiktisaintek,” ujar Wakil Ketua Komisi X DPR Esti Wijayati di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (22/1/2025).
Esti mengatakan rapat besok juga akan membahas sejumlah hal, seperti evaluasi pelaksanaan anggaran Kemendiktisaintek pada tahun 2024. Selain itu, kata dia, pihaknya dan Menteri Satryo juga membahas soal program atau kegiatan Kemendiktisaintek yang akan dilakukan pada tahun 2025, serta isu-isu terkini yang menyangkut kementerian tersebut.
“Ada juga yang lain-lain yang mungkin sedang menjadi topik pembahasan khalayak ramai. Itu, kira-kira begitu,” tandas dia.
Esti memahami bahwa saat ini merupakan masa transisi di mana pejabat eselon mengalami kegelisahan karena posisi bakal digeser atau dipindahkan. Apalagi, kata dia, Kemendiktisaintek merupakan salah satu pecahan dari Kementerian Kemendikbud, Kemdikdasmen, dan Kementerian Kebudayaan.
“Kita minta sebagai pemimpin itu harus mampu meredam situasi yang ada seperti itu. Ada pembelajaran penting bagaimana seorang menjadi pemimpin untuk bisa berkomunikasi, berdialog dengan baik dengan anak buahnya. Selain itu, tentunya anak buah ini juga harus memahami bagaimana tugas fungsi yang harus dilaksanakan,” kata Esti menambahkan.
Esti juga menilai kasus di Kemendiktisaintek harus menjadi pelajaran bagi ASN agar bersedia ditempatkan di mana saja.
“Ketika sudah tanda tangan sebagai ASN, maka harus siap ditempatkan di mana pun itu. Namun, sebagai pemimpin ya mungkin kata-kata yang lebih bijak, cara-cara yang lebih baik yang kemudian bisa dilawan,” pungkas Esti.
Sebelumnya, Mendiktisaintek Satryo Soemantri Brodjonegoro menjadi sorotan publik karena didemo oleh ASN-nya gegara masalah mutasi. ASN yang berunjukrasa sempat mengirim karangan bunga dengan kata-kata satir kepada Satryo. Mereka meminta Presiden turun tangan untuk mengevaluasi Mendiktisaintek Satryo.
Demo ASN Kemendiktisaintek tersebut akhirnya berujung damai pada Senin (20/1/2025) malam. ASN sepakat damai dengan Menteri Satyro setelah berbincang dan diskusi hangat di rumah dinas menteri di Widya Chandra, Jakarta Selatan. Mendiktisaintek Satyro memastikan tidak ada pemecatan ASN yang ikut demo dan ASN juga sudah memahami kebijakan Kemendiktisaintek untuk melakukan restrukturisasi organisasi.
-
Mobil Dinas Ugal-ugalan, Nasib ASN Kemhan Biarkan Anaknya Berkendara Terancam Sanksi
TRIBUNJATENG.COM – Nasib Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Pertahanan (Kemhan) yang membiarkan anaknya MS (24) mengemudikan mobil dinas terancam kena sanksi.
Pasalnya MS mengemudikan mobil dinas ugal-ugalan hingga menabrak empat orang warga.
Peristiwa tabrakan tersebut terjadi di Jalan Palmerah Barat II, Jakarta Barat, Senin (20/1/2025) sekitar pukul 01.30 WIB.
Saat kejadian, mobil itu dikendarai oleh sang anak.
Menurut keterangan Kanit Laka Lantas Polres Metro Jakarta Barat, AKP Joko Siswanto, pengemudi berinisial MS (24) awalnya menabrak seorang pria yang sedang berdiri di tepi jalan.
Setelah insiden tersebut, MS tidak berhenti, melainkan melanjutkan perjalanan ke Jalan Palmerah Barat Raya dan menabrak sepeda motor.
“Mobil itu tetap melaju, dan ketika mendekati apotek Rawa Belong, kendaraan oleng ke kanan, masuk ke jalur berlawanan, lalu menabrak kendaraan dari arah berlawanan,” ungkap Joko dalam keterangan resmi.
Akibat dari kecelakaan ini, empat orang mengalami luka-luka, yaitu TR (26), TN (23), S (29), dan ME (26), yang langsung dilarikan ke rumah sakit.
Tidak ada korban jiwa
Joko menegaskan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini.
Setelah kejadian, MS sempat menjadi sasaran amukan massa dan kemudian dilarikan ke RSUD Cengkareng untuk mendapatkan perawatan.
Joko menambahkan, MS mengalami luka-luka akibat serangan massa dan bahwa dia tidak dalam kondisi mabuk saat kecelakaan terjadi.
Diduga, MS panik setelah menabrak pejalan kaki dan memilih untuk melarikan diri.
Penyelidikan lebih lanjut mengungkap bahwa MS merupakan anak dari seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kementerian Pertahanan. Kendaraan yang dikemudikannya adalah mobil dinas milik ASN tersebut.
Penjelasan Kemhan: Terancam sanksi
Kepala Biro Informasi Pertahanan, Brigjen TNI Frega Wenas, mengonfirmasi bahwa MS adalah anak dari PNS Kemhan, meskipun tidak mengungkap identitas ASN pemilik mobil berpelat nomor 6504-00.
Sebagai langkah lanjutan, Bagian Pengamanan Kemhan sedang melakukan penyelidikan internal dan berkoordinasi dengan pihak berwenang untuk mengetahui penyebab kecelakaan.
Jika terbukti bersalah, ASN tersebut akan dikenakan sanksi.
Frega juga menyatakan bahwa Kemhan akan mengambil langkah untuk tidak memperpanjang masa berlaku pelat dinas tersebut sebagai komitmen untuk menjaga integritas dan kepercayaan publik.
Selain itu, pihak Kemhan telah memberikan dukungan kepada para korban yang dirawat di rumah sakit.
Kementerian Pertahanan juga berencana untuk menonaktifkan pelat kendaraan dinas yang digunakan MS, sehingga kendaraan tersebut tidak akan lagi menjadi hak ayahnya sebagai ASN di Kemhan.
“Ayah MS tidak akan diberikan izin lagi untuk menggunakan pelat nomor registrasi tersebut, meskipun nomor tersebut masih bisa digunakan oleh orang lain,” tambah Frega. (*)
-
Gugur seleksi, 10.396 tenaga honorer NTB dialihkan ke PPPK Paruh Waktu
ANTARA – Sebanyak 10.396 orang tenaga non-Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov Nusa Tenggara Barat, yang sebelumnya berstatus honorer, siap diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu. Jumlah tersebut terhimpun dengan menyesuaikan data pelamar yang gugur pada seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahap satu dan dua. (Kusnandar/Sandy Arizona/Gracia Simanjuntak)