Xcloud.id

Kementrian Lembaga: ASN

  • Seret 5 Tersangka, Jembatan SKA Pekanbaru Menyeleweng dari Desain Awal

    Seret 5 Tersangka, Jembatan SKA Pekanbaru Menyeleweng dari Desain Awal

    Liputan6.com, Pekanbaru – Setelah menetapkan 5 tersangka korupsi pembangunan jembatan flyover persimpangan Mal SKA Pekanbaru, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai “berkantor” di Provinsi Riau. Penyidik mulai menggeledah sejumlah kantor dinas setempat untuk mengumpulkan barang bukti.

    Sebelumnya, KPK menggeledah kantor Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Provinsi Riau di Jalan SM Amin Pekanbaru. Sementara pada Rabu, 22 Januari 2025, penyidik menggeledah kantor Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ). 

     

    Biro PBJ berada di lantai 9 Komplek Gedung Lancang Kuning, Kantor Gubernur Riau. Penggeledahan berlangsung sejak pagi hingga siang hari.

    Penyidik usai menggeledah sejumlah ruangan membawa 3 koper dan sebuah kardus diduga berisi dokumen terkait Jembatan Simpang Mal SKA. Dokumen yang dijadikan barang bukti itu dibawa menggunakan sejumlah mobil.

    Selain kantor PBJ, penyidik juga terlihat memasuki kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Riau. Seperti biasa, tim penyidik tidak mau berkomentar terkait kegiatan yang dilakukannya.

    Sebelumnya, juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto menyampaikan korupsi pembangunan jembatan SKA menyeret 5 tersangka. Mereka berinisial YN, TC, ES, NR dan GR.

    Tersangka YN merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pernah menjabat sebagai kepala bidang di Dinas Pekerjaan Umum Riau. Sedangkan 4 tersangka lainnya merupakan pihak swasta yang terlibat pembangunan jembatan.

    Pengusutan korupsi ini sudah lama berlangsung. Beberapa tahun lalu, penyidik bersama sejumlah ahli mengebor beberapa titik di jembatan untuk mengetahui kualitas fisik bangunan.

    Selama pemeriksaan, penyidik mendirikan tenda di bawah lorong jembatan. Selain mengebor, penyidik juga memeriksa beton di sejumlah titik.

     

    *** Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

  • Menhub Usul WFA Jelang Lebaran-Nyepi, Pengusaha Bilang Begini

    Menhub Usul WFA Jelang Lebaran-Nyepi, Pengusaha Bilang Begini

    Jakarta –

    Kalangan pengusaha merespons usulan Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi soal pemberlakuan work from anywhere (WFA) seminggu sebelum Lebaran. Usulan tersebut bertujuan mengurai kepadatan di lalu lintas pada periode mudik.

    Ketua Apindo Bidang Ketenagakerjaan Bob Azam menilai kebijakan itu tidak bisa disamaratakan untuk semua karyawan. Pasalnya, ada beberapa jenis pekerjaan yang tetap membutuhkan kehadiran fisik agar bisa menjalankan produksi.

    “Mungkin harus dipikirkan untuk pabrik, services dan lain-lain yang butuh kehadiran fisik. Kita berharap logistik dan dunia usaha pada umumnya jangan sampai dirugikan dengan kebijakan ini atau menyebabkan ekonomi biaya tinggi,” katanya saat dihubungi detikcom, Sabtu (25/1/2025).

    Bob menyebut kebijakan WFA mungkin saja diterapkan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang kehadiran fisiknya tidak terlalu penting.

    Sementara itu, Ketua Bidang Ketenagakerjaan, Jamsos, dan K3 DPP APINDO DKI Jakarta, Nurjaman menyebut kebijakan WFA meminta pemerintah mengkaji ulang usulan tersebut. Meski mengapresiasi Kemenhub yang mencanangkan WFA, Nurjaman meminta kalangan pengusaha diajak berbicara soal hal tersebut. Nurjaman menyebut beberapa sektor harus tetap berjalan melayani masyarakat.

    “Tapi tidak mungkin tidak bisa disamaratakan untuk semua perusahaan, harus dikaji ulang, ajak dunia usaha untuk berbicara, dan untuk sektor-sektor tertentu itu tidak bisa dilakukan dengan hal tersebut, bahkan sektor tertentu harus tetap berjalan juga melayani masyarakat,” tegasnya.

    Sebelumya WFA diusulkan berlaku pada 24 hingga 27 Maret 2025 atau jelang perayaan Lebaran Idulfitri dan hari raya Nyepi. Menhub menyampaikan usulan tersebut dalam rapat kerja bersama dengan Komisi V DPR, Kamis 23 Januari 2025. Usulan tersebut disampaikan karena adanya momen dua hari besar yang berdekatan, yakni Hari Raya Nyepi dan Idul Fitri.

    Cuti bersama Hari Raya Nyepi jatuh pada 28 Maret 2025, sementara, cuti bersama Lebaran dimulai pada 30 Maret 2025. Melihat hal tersebut, Dudy menilai waktunya sangat berdekatan bagi stakeholders untuk dapat mengurai kepadatan lalu lintas.

    “Kami melihat bahwa tanggal 28-30 Maret agak sedikit challenging mengingat punya 3 hari untuk mengurai para pemudik. Rasanya waktunya menantang, itu sebabnya, kami akan mengusulkan 24-27 Maret untuk diberlakukan work from anywhere atau WFA,” kata Dudy, Kamis (23/1/2025).

    (ily/ara)

  • Pemkab Penajam wajibkan pegawai beli beras petani lokal

    Pemkab Penajam wajibkan pegawai beli beras petani lokal

    Kebijakan itu agar produk produk pertanian terserap dengan optimal, dan cegah deflasi karena beras lokal sangat melimpah ketika panen raya

    Penajam Paser Utara (ANTARA) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, telah menerbitkan surat edaran yang isinya mewajibkan pegawai di lingkungan pemerintah kabupaten setempat untuk membeli beras hasil panen petani lokal minimal lima kilogram.

    Pegawai berstatus aparatur sipil negara (ASN) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dengan perjanjian kerja (PPPK), kata Penjabat Bupati Penajam Paser Utara Muhammad Zainal Arifin di Penajam, Sabtu, mulai Februari 2025 diwajibkan membeli beras hasil petani lokal minimal lima kilogram sesuai surat edaran yang sudah diterbitkan.

    “Kebijakan itu agar produk produk pertanian terserap dengan optimal, dan cegah deflasi karena beras lokal sangat melimpah ketika panen raya,” tambahnya.

    Penyerapan beras hasil petani lokal sangat minim dan harus ada solusi mengatasi permasalahan tersebut, lanjut dia, regulasi yang mengatur ASN dan PPPK diwajibkan membeli beras lokal merupakan salah satu jalan keluarnya.

    Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Benuo Taka ditetapkan sebagai penyedia dan pendistribusian beras hasil panen petani lokal, bekerja sama dengan Persatuan Penggilingan Padi dan Beras (Perpadi) bertugas mengemas beras lokal lima kilogram dan 10 kilogram.

    “Beras lokal yang sudah dikemas itu dilakukan kepada masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) dengan mekanisme jual beli,” ujarnya.

    Lahan pertanian tanaman padi produktif di Kabupaten Penajam Paser Utara 14.070 hektare dengan menghasilkan 3-4 ton per hektare dalam satu kali panen, dalam.satu tahun petani melakukan dua kali panen.

    “Itu data dari Dinas Pertanian di mana setiap tahun surplus beras, pada 2024 hasil panen padi capai sekitar 50.672 ton,” katanya.

    Data yang tercatat di Badan Kepegawaian dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (SDM) Kabupaten Penajam Paser Utara, di lingkungan pemerintah kabupaten setempat terdapat 3.317 orang ASN dan 874 orang PPPK.

    Seluruh ASN dan PPPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara diharapkan patuh dan mengikuti surat edaran tersebut, sehingga dapat meningkatkan kapasitas pembelian yang berorientasi terciptanya pangsa pasar beras lokal.

    Jika uang yang diterimakan negara dalam bentuk gaji kepada ASN dan PPPK terserap untuk belanja hasil bumi daerah, maka terjadi perputaran uang dari dan kembali ke Kabupaten Penajam Paser Utara, kata Muhammad Zainal Arifin.

    Pewarta: Nyaman Bagus Purwaniawan
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2025

  • Mendag dan Google bahas peluang kolaborasi dukung UMKM bisa ekspor

    Mendag dan Google bahas peluang kolaborasi dukung UMKM bisa ekspor

    Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso saat bertemu dengan Google Indonesia di Jakarta, Rabu (22/1/2025). ANTARA/HO-Kemendag

    Mendag dan Google bahas peluang kolaborasi dukung UMKM bisa ekspor
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Sabtu, 25 Januari 2025 – 11:13 WIB

    Elshinta.com – Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso membahas peluang kolaborasi Kemendag dan Google Indonesia untuk mendukung Program Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Berani Inovasi, Siap Adaptasi Ekspor (UMKM BISA Ekspor) melalui Program Gemini Academy binaan Google Indonesia.

    Budi menanggapi positif peluang pemanfaatan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) Gemini melalui Gemini Academy. Ia melihat, pemanfaatan fitur kecerdasan buatan dapat digunakan Kemendag dalam aktivitas pelatihan, bimbingan teknis, atau sosialisasi kebijakan. Secara langsung, fitur ini dapat mendukung baik Program UMKM BISA Ekspor maupun pengembangan UMKM non ekspor.

    “Kolaborasi Kemendag dan Google Indonesia untuk mendukung Program UMKM BISA Ekspor melalui Program Gemini Academy cukup baik. Kemendag melihat pemanfaatan kecerdasan buatan dalam pelatihan, bimbingan teknis, dan sosialisasi kebijakan dapat mendukung Program UMKM BISA Ekspor,” ujar Budi dalam keterangan di Jakarta, Sabtu.

    Menurut Budi, Gemini Academy juga dapat dimanfaatkan dalam pengembangan talenta Aparatur Sipil Negara (ASN) Kemendag. Terlebih, dalam hal pendampingan ekspor atau peningkatan kapasitas ASN melalui Program AI Policy and Skilling Lab. Di lain pihak, Google Indonesia mengapresiasi Kemendag dan menyampaikan dukungan terhadap program UMKM BISA Ekspor. Google Indonesia berharap untuk dapat terus berkolaborasi dengan Kemendag dalam memajukan UMKM Indonesia.

    Indonesia merupakan negara pertama di Asia Tenggara dan Asia Pasifik sebagai lokasi Peluncuran Program Gemini Academy. Dijadwalkan diluncurkan di Bandung pada Februari 2025, program ini akan melibatkan sekitar seribu peserta dari lingkup mahasiswa, akademisi, UMKM, komunitas perusahaan rintisan (startup), serta komunitas gim lokal di Kota Bandung.

    Sumber : Antara

  • Sri Mulyani: APBN 2024 Bekerja Keras Redam Gejolak Ekonomi – Halaman all

    Sri Mulyani: APBN 2024 Bekerja Keras Redam Gejolak Ekonomi – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 bekerja keras meredam gejolak ekonomi yang terjadi sepanjang tahun 2024.

    Dia menegaskan, APBN 2024 difokuskan untuk melindungi masyarakat dan menjaga stabilitas ekonomi.

    Berkat upaya tersebut, pemerintah justru mampu meraih kinerja keuangan terbaik. Dengan tumbuhnya Pendapatan Negara dan Belanja Negara.

    “Pendapatan Negara tumbuh positif 2,1 persen yoy, Belanja Negara tumbuh kuat 7,3 persen year on year (yoy), Keseimbangan Primer negatif Rp 19,4 triliun, namun bergerak menuju positif dan defisit anggaran terkendali dalam batas aman sebesar Rp 507,8 triliun (2,29 persen PDB),” tutur Sri Mulyani dalam Konferensi Pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Jakarta, Jumat (24/1/2025).

    Kinerja Pendapatan Negara tumbuh positif di tengah gejolak perekonomian global dan harga komoditas yang temoderasi.

    Selanjutnya, realisasi sementara Pendapatan Negara dan Hibah mencapai Rp 2.842,5 triliun sekitar 101,4 persen dari APBN atau tumbuh 2,1 persen yoy.

    Hal ini ditopang oleh Penerimaan Perpajakan yang tumbuh 3,6 persen yoy atau sebesar Rp 2.232,7 triliun sekitar 96,7 persen dari target APBN dan PNBP sebesar Rp 579,5 triliun atau mencapai 117,8 persen dari target APBN. 

    “Kinerja positif ini terutama didukung oleh aktivitas ekonomi, efektivitas reformasi perpajakan, optimalisasi pengelolaan SDA, meningkatnya kontribusi BUMN, serta inovasi layanan K/L dan kinerja BLU yang semakin baik,” imbuh Menkeu.

    Kinerja Belanja Negara tumbuh kuat 7,3 persen yoy, dimana peran APBN sebagai shock absorber yang optimal terus mendukung pencapaian target pembangunan.

    Realisasi sementara Belanja Negara mencapai Rp 3.350,3 triliun setara 100,8 persen dari APBN) atau tumbuh 7,3 persen yoy, terdiri atas realisasi Belanja Pemerintah Pusat Rp 2.486,7 triliun (11,0 persen yoy) dan Transfer ke Daerah Rp 863,5 triliun (7,7 persen yoy).

    “Belanja Negara diarahkan untuk memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, menjaga stabilitas ekonomi, serta memelihara momentum pertumbuhan melalui pemberian bantuan pangan dan Stabilisasi Pasokan Harga Pangan (SPHP),” terang Sri Mulyani.

    Berbagai program perlindungan sosial juga diberikan, antara lain melalui Program Keluarga Harapan/PKH, kartu sembako, beasiswa (PIP dan KIP kuliah), bantuan premi BPJS kesehatan (PBI JKN), subsidi dan kompensasi BBM, listrik dan LPG 3 kg, subsidi pupuk, serta subsidi bunga KUR.

    Belanja juga diberikan untuk mendukung pelaksanaan pemilu, pilkada serentak, pemberian THR, kenaikan gaji bagi ASN/TNI/Polri, penyelesaian infrastruktur, percepatan penurunan stunting dan kemiskinan ekstrem, serta pembangunan IKN.

     

  • Banyuwangi Berbagi: Upaya Solidaritas untuk Warga Pra-Sejahtera

    Banyuwangi Berbagi: Upaya Solidaritas untuk Warga Pra-Sejahtera

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Senyuman bahagia terpancar dari wajah Mbah Muanin, seorang lelaki sepuh kelahiran 1936.

    Ia tak menyangka kediamannya di tengah perkebunan karet Lingkungan Sumber Pakem, Kelurahan Gombengsari, Kecamatan Kalipuro, bakal dikunjungi langsung oleh Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, beserta rombongan.

    “Terima kasih, Bu,” ucap Mbah Muanin kepada Bupati Ipuk yang menyerahkan bantuan melalui program Gerakan Banyuwangi Berbagi, Jumat (24/1/2025).

    Dalam kunjungan tersebut, Bupati Ipuk didampingi oleh sejumlah pejabat daerah, termasuk Wakil Ketua DPRD Banyuwangi Hj. Mafruchatin Nikmah, Wakapolresta Banyuwangi, serta perwakilan Kodim 0825 dan Lanal Banyuwangi.

    Bukan hanya Mbah Muanin yang merasakan manfaat program ini. Lebih dari 18 ribu warga pra-sejahtera di Banyuwangi yang terdaftar dalam database UGD Kemiskinan menerima bantuan sembako dan sumber protein.

    Program ini melibatkan berbagai elemen, seperti ASN, Kepolisian, TNI, DPRD, BUMN, BUMD, organisasi profesi, hingga pelaku usaha.

    “Gerakan berbagi dan bersedekah ini sebenarnya sudah dilakukan oleh banyak pihak. Namun, sekarang kami orkestrasi agar lebih tepat sasaran dan merata,” jelas Bupati Ipuk.

    Pemanfaatan Teknologi untuk Bantuan Tepat Sasaran
    Gerakan ini didukung oleh teknologi melalui aplikasi Smart Kampung, yang memuat data berbasis nama dan alamat (by name by address).

    Para donatur dapat langsung mengakses informasi warga pra-sejahtera untuk menyalurkan bantuan, baik melalui kantor kecamatan terdekat maupun langsung ke lokasi.

    “Kalau sebelumnya bantuan hanya disalurkan ke lingkungan sekitar, sekarang bisa menjangkau pelosok yang mungkin selama ini luput dari perhatian,” tegas Ipuk.

    Gotong Royong sebagai Solusi
    Di tengah keterbatasan fiskal pemerintah, aksi solidaritas seperti ini menjadi solusi efektif dalam penanganan kemiskinan. Terlebih di awal tahun, ketika program bantuan pemerintah masih dalam tahap awal pelaksanaan.

    “Tingkat kemiskinan di Banyuwangi telah mencapai titik terendah dalam sejarah, yakni 6,54 persen menurut data BPS tahun 2024. Namun, kita tidak boleh berpuas diri. Upaya terus kita lakukan, terutama untuk menekan kemiskinan ekstrem,” ungkap Ipuk.

    Program Terintegrasi dari Hulu ke Hilir
    Ipuk juga menekankan bahwa penanganan kemiskinan di Banyuwangi tidak hanya bersifat kuratif, tetapi dilakukan secara terstruktur. Mulai dari peningkatan kualitas sumber daya manusia, penyediaan lapangan kerja, hingga pembangunan infrastruktur.

    “Semua ini sudah tertuang dalam RPJMD Banyuwangi. Dengan perencanaan yang matang dan dukungan gotong royong dari seluruh elemen masyarakat, saya yakin kita bisa menyelesaikan persoalan kemiskinan di Banyuwangi,” tutup Ipuk. (ted)

  • Ketua MPR Optimistis Target Presiden Prabowo Berkantor 2028 Tercapai

    Ketua MPR Optimistis Target Presiden Prabowo Berkantor 2028 Tercapai

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua MPR Ahmad Muzani menyatakan keyakinannya target Presiden Prabowo Subianto untuk mulai berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, pada 2028 akan tercapai. Optimisme ini disampaikan Muzani setelah mengunjungi langsung lokasi pembangunan IKN pada Jumat (24/1/2025).

    “Kami sungguh terkesan dengan progres pembangunan IKN yang saat ini sudah terlihat sebagai ibu kota yang akan menjadi simbol negara. Target presiden berkantor pada 2028 di IKN, Insyaallah, tercapai,” ujar Muzani di Kalimantan Timur.

    Menurut Muzani, Presiden Prabowo telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 48,8 triliun untuk mendukung pembangunan IKN. Dana ini diharapkan cukup untuk memastikan IKN siap menjadi pusat pemerintahan pada 2028.

    “Progres pembangunan yang dilakukan oleh Otorita IKN sangat luar biasa. Pak Basuki (Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono) bekerja tanpa kenal lelah pagi, siang, sore, dan malam untuk memastikan target ini tercapai,” tambahnya.

    Muzani juga menyampaikan apresiasi khusus kepada kepala Otorita IKN atas dedikasi dan kerja kerasnya. Ia menyebut pembangunan IKN adalah pengalaman pertama bagi Indonesia dalam membangun sebuah ibu kota dari nol.

    “Hampir tidak ada kota yang dibangun dari nol. Ini pengalaman berharga bagi republik kita,” ungkap Muzani.

    Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono menyampaikan progres pembangunan berjalan sesuai rencana. Ia optimistis target presiden untuk berkantor di IKN pada 2028 akan terpenuhi.

    “Kami langsung memaksimalkan progres pembangunan setelah mendapat arahan dari presiden. Saat ini, kantor-kantor kementerian dan hunian ASN sudah mulai siap,” jelas Basuki.

    Basuki mengungkapkan infrastruktur untuk kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) sudah hampir selesai. Dari 16 menara yang direncanakan, 14 di antaranya telah dipersiapkan untuk kantor menko, sedangkan hunian ASN sudah tersedia lengkap dengan furnitur.

    “Fisik kantor menko sudah siap, begitu juga dengan hunian ASN. Tinggal menunggu pengisian,” pungkasnya terkait progres pembangunan IKN.

  • Rocky Gerung Soroti Menteri Cari Sumbangan untuk Partai, Kebijakan Prabowo Bikin Kelabakan

    Rocky Gerung Soroti Menteri Cari Sumbangan untuk Partai, Kebijakan Prabowo Bikin Kelabakan

    TRIBUNJAKARTA.COM – Pengamat politik Rocky Gerung menyoroti soal menteri yang mencari sumbangan untuk partai.

    Jika menteri semacam itu, maka akan kelabakan dengan kebijakan efisiensi anggaran ala Presiden Prabowo.

    Prabowo menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

    Rocky menilai Inpres yang akan menghemat anggaran sampai  Rp 306,6 triliun itu erupakan peristiwa politik sekaligus evaluasi postur Kabinet Merah Putih.

    “Saya kira keputusan presiden untuk memangkas anggaran dan menghemat Rp 300 Triliun itu juga jadi semacam berita buruk bagi menteri-menteri yang datang dari partai-partai yang sebetulnya dari awal mengincar anggaran itu sebagai tambahan sumbangan buat partai,” kata Rocky Gerung dikutip TribunJakarta.com dari akun Youtube Rocky Gerung Official, Jumat (24/1/2024).

    Rocky menilai menteri-menteri tersebut dikirim oleh partai politik untuk misi internal yakni memanfaatkan keuangan negara untuk membiayai proyek-proyek partai politik.

    Selain itu, kata Rocky, keputusan Prabowo itu merupakan ujian bagi para menteri apakah memiliki daya tahan psikologi yang cukup. 

    Para menteri yang tidak memiliki daya tahan, kata Rocky, akan merasa gelisah.

    KLIK SELENGKAPNYA: Ketua Komisi IV DPR Titiek Soeharto Pantau Langsung Pagar Laut Dibongkar. Rocky Gerung Lihat Sinyal Jokowi-Prabowo Masih Lekat atau Tak Nyambung Lagi.

    “Sementara tidak bisa nyolong kecil-kecilan atau bahkan nyolong yang sudah  direncanakan,” imbuhnya.

    Rocky melihat ada banyak menteri yang memboroskan anggaran. Ia mengungkit banyak kementerian yang belum memiliki staf serta gedungnya mesti berbagi.

    “Jadi terlihat bahwa memang 100 hari ini akan ada perampingan sekaligus perampingan anggaran harus paralel dengan perampingan Kementerian,” imbuh Rocky.

    Rocky pun memprediksi adanya kementerian yang tadinya dipisah akan disatukan kembali untuk menghemat anggaran. Terutama anggaran rutin meskipun bukan anggaran ASN yang tidak bisa dikurangi.

    “Jadi hubungan antara penghematan ini dan sedikit ketegangan politik akan terjadi KIM Plus pasti akan sedikit risau bahwa mereka mengirimkan menteri tapi dengan dan akibat cuma duduk-duduk aja tuh enggak bisa lagi mempermainkan jabatan itu untuk jalan-jalan, untuk mengatur proyek supaya bisa dihasilkan semacam keuntungan terselubung dari proyek-proyek negara,” jelas Rocky.

    Oleh karena itu, Rocky mengatakan keputusan Presiden Prabowo Subianto menjadi taruhan dari menteri-menteri Kabinet Merah Putih.

    “Sangat mungkin mereka dievaluasi karena harus ada penghematan anggaran sekaligus perampingan postur kabinet,” ujarnya.

    Instruksi Prabowo Subianto

    Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan tujuh instruksi yang tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

    Inpres itu diteken pada 22 Januari 2025.

    Bukan cuma kepada jajaran kementerian, instruksi itu juga menyasar ke pemerintah daerah. Bahkan, ada perintah agar anggaran perjalanan dinas dipotong 50 persen.

    Selengkapnya berikut poin terkait instruksi Presiden Prabowo kepada gubernur hingga bupati terkait efisiensi anggaran yang tertuang dalam poin keempat:

    “Gubernur dan Bupati/Wali Kota untuk:

    1. Membatasi belanja untuk kegiatan yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, pencetakan, publikasi, dan seminar/focus group discussion.

    2. Mengurangi belanja perjalanan dinas sebesar 50 persen (lima puluh persen).

    3. Membatasi belanja honorarium melalui pembatasan jumlah tim dan besaran honorarium yang mengacu pada Peraturan Presiden mengenai Standar Harga Sauan Regional.

    4. Mengurangi belanja yang bersifat pendukung dan tidak memiliki output yang terukur.

    5. Memfokuskan alokasi anggaran belanja pada target kinerja pelayanan publik serta tidak berdasarkan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran belanja pada tahun anggaran sebelumnya.

    6. Lebih selektif dalam memberikan hibah langsung baik dalam bentuk uang, barang, maupun jasa kepada Kementerian/Lembaga.

    7. Melakukan penyesuaian belanja APBD Tahun Anggaran 2025 yang bersumber dari Transfer ke Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua huruf b.”

    Dalam instruksi ini ditargetkan, negara bakal menghemat anggaran hingga Rp 306,6 triliun dengan perincian anggaran belanja kementerian/lembaga sebesar Rp 256,1 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp 50,5 triliun.

    Adapun target tersebut tertuang dalam poin kedua Inpres Nomor 1 Tahun 2025 yang berbunyi:

    “Efisiensi atas anggaran belanja negara Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp306.695.177.420.000 (tiga ratus enam triliun enam ratus sembilan puluh lima miliar seratus tujuh puluh tuju juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) terdiri atas:

    a. Anggaran belanja kementerian/lembaga Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu angka 1 sebesar Rp256.100.000.000.000 (du ratus lima puluh enam triliun seratus miliar rupiah).

    b. Transfer ke Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum kesatu angka 3 sebesar Rp50.595.177.420.000 (lima puluh triliun lima ratus sembilan puluh lima miliar seratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus dua puluh ribu rupiah).

    Setelah adanya revisi anggaran terkait penghematan tersebut, tiap kementerian atau lembaga wajib menyampaikannya ke Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani, paling lambat 14 Februari 2025.

    Sebelumnya, dalam sidang kabinet, Prabowo menegaskan dirinya telah memotong perjalanan dinas lebih dari 50 persen.

    Dia menegaskan hal tersebut mampu menghemat anggaran negara hingga Rp 20 triliun.

    Menurutnya, anggaran tersebut dapat digunakan untuk perbaikan gedung sekolah yang mengalami kerusakan.

    “Perjalanan dinas dikurangi, saya potong setengah, dengan setengah kita bisa menghemat Rp 20 triliun lebih. Kalau kita hitung Rp 20 triliun, berapa puluh ribu gedung sekolah bisa kita perbaiki,” kata Prabowo saat membuka Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (22/1/2025).

    Pada kesempatan tersebut, Prabowo juga melarang jajaran Kabinet Merah Putih untuk menggelar kegiatan seremonial.

    Dia mengatakan anggaran untuk kegiatan tersebut sudah dicoret.

    “Saya tegaskan kembali bahwa hal-hal di luar itu yang bersifat seremoni, upacara merayakan ulang tahun ini, ulang tahun itu, hari ini hari itu, kita tidak anggarkan,” ujar Prabowo. 

    “Perayaan ulang tahun laksanakan secara sederhana di kantor, di ruangan. Kalau perlu yang hadir 15 orang sisanya di video conference,” ucapnya. (TribunJakarta/Tribunnews)

  • Menkeu jamin pengelolaan utang dilakukan hati-hati dan terukur

    Menkeu jamin pengelolaan utang dilakukan hati-hati dan terukur

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Menkeu jamin pengelolaan utang dilakukan hati-hati dan terukur
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Sabtu, 25 Januari 2025 – 00:05 WIB

    Elshinta.com – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menjamin pengelolaan utang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dilakukan secara hati-hati dan terukur.

    “Pembiayaan terus dijaga secara hati-hati dan terukur dengan terus memperhatikan outlook dari defisit APBN dan likuiditas pemerintah, serta dinamika pasar keuangan yang terus meningkat dan kesenjangan antara biaya utang dengan risiko utang,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), di Jakarta, Jumat.

    Pada APBN 2024, realisasi pembiayaan utang mencapai Rp556,6 triliun atau 85,9 persen dari target.

    Pembiayaan utang dipenuhi melalui penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) neto sebesar Rp450,7 triliun dan pinjaman neto sebesar Rp105,8 triliun.

    Sementara pembiayaan non-utang terealisasi sebesar minus Rp3,4 triliun, sehingga realisasi pembiayaan anggaran 2024 mencapai Rp553,2 triliun atau 105,8 persen dari APBN.

    Sri Mulyani menyatakan Pemerintah senantiasa berkoordinasi dengan Bank Indonesia (BI) dalam mengelola pembiayaan utang Pemerintah dan mendukung operasi moneter.

    Secara umum, kata Menkeu, APBN hingga akhir tahun 2024 bekerja keras meredam gejolak untuk melindungi masyarakat dan menjaga stabilitas ekonomi.

    Pendapatan negara tumbuh positif sebesar 2,1 persen (year on year/yoy), belanja negara tumbuh kuat sebesar 7,3 persen (yoy), keseimbangan primer negatif sebesar Rp19,4 triliun, namun bergerak menuju positif, dan defisit anggaran terkendali dalam batas aman sebesar Rp507,8 triliun (2,29 persen produk domestik bruto/PDB).

    Realisasi sementara pendapatan negara dan hibah mencapai Rp2.842,5 triliun. Penerimaan perpajakan tercatat sebesar Rp2.232,7 triliun atau 96,7 persen dari target APBN. Kemudian, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp579,5 triliun atau mencapai 117,8 persen dari target APBN.

    Kinerja positif itu terutama didukung oleh aktivitas ekonomi, efektivitas reformasi perpajakan, optimalisasi pengelolaan SDA, meningkatnya kontribusi BUMN, serta inovasi layanan K/L dan kinerja badan layanan umum (BLU) yang makin baik.

    Sementara realisasi sementara belanja negara mencapai Rp3.350,3 triliun atau 100,8 persen dari APBN. Realisasi belanja pemerintah pusat Rp2.486,7 triliun dan transfer ke daerah Rp863,5 triliun.

    Belanja negara diarahkan untuk memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, menjaga stabilitas ekonomi, serta memelihara momentum pertumbuhan melalui pemberian bantuan pangan dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

    Berbagai program perlindungan sosial juga diberikan, antara lain melalui Program Keluarga Harapan/PKH, kartu sembako, beasiswa (PIP dan KIP kuliah), bantuan premi BPJS kesehatan (PBI JKN), subsidi dan kompensasi BBM, listrik dan LPG 3 kg, subsidi pupuk, serta subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR).

    Belanja juga diberikan untuk mendukung pelaksanaan pemilu, pilkada serentak, pemberian THR, kenaikan gaji bagi ASN/TNI/Polri, penyelesaian infrastruktur, percepatan penurunan stunting dan kemiskinan ekstrem, serta pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

    Sumber : Antara

  • Terkesan Progres Pembangunan IKN, Ketua MPR RI Yakin Tahun 2028 Siap Pakai

    Terkesan Progres Pembangunan IKN, Ketua MPR RI Yakin Tahun 2028 Siap Pakai

    Jakarta (beritajatim.com) – Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengaku terkesan dengan progres pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Dia pun yakin IKN dapat menjadi ibu kota politik pada tahun 2028 mendatang.

    “Kami sungguh terkesan dengan progres pembangunan IKN yang saat ini sudah terlihat sebagai Ibu Kota yang akan jadi simbol negara kita,” kata Muzani dalam keterangannya saat mengunjungi IKN, Jumat (24/1/2025).

    Menurut Muzani, saat ini Presiden Prabowo telah mengalokasikan anggaran pembangunan IKN sebesar Rp 48,8 triliun. Anggaran ini diharapkan cukup untuk membangun IKN yang akan mulai pindah dan beraktivitas pada 2028.

    “Progres pembangunan yang dilakukan oleh otorita IKN untuk mengejar target sangat luar biasa. Target presiden berkantor tahun 2028 di IKN Insya Allah tercapai,” ujar Muzani.

    Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono mengatakan, saat ini progres pembangunan IKN sudah sangat baik. Basuki optimis bisa mengejar target yang diberikan presiden agar bisa berkantor di IKN pada 2028.

    “Setelah mendapat arahan dari presiden kemarin, kami langsung memaksimalkan progres pembangunan IKN agar target yang presiden berikan bisa berkantor pada 2028 bisa kita penuhi,” jelasnya.

    Basuki menjelaskan, saat ini kantor-kantor kementerian sudah disiapkan seperti kantor Menteri Koordinator. Saat ini terdapat tujuh Kementerian Koordinator dan kantor untuk para Menko tersebut sudah disiapkan.

    “Kita bisa lihat fisik untuk kantor Menko sudah siap. Terdapat 16 tower, dan 14 towernya kita siapkan untuk Menko-menko. Hunian untuk ASN juga beberapa sudah siap dan furnish, tinggal masuk,” tutur Basuki. [hen/ian]