Kementrian Lembaga: ASN

  • Ulah Konyol Polisi Gadungan di Minahasa Selatan, Takut-takuti Warga dengan Senjata Mainan

    Ulah Konyol Polisi Gadungan di Minahasa Selatan, Takut-takuti Warga dengan Senjata Mainan

    Liputan6.com, Minahasa Selatan – Polres Minahasa Selatan mengungkap kasus pengancaman dan pemerasan yang dilakukan dengan modus mengaku sebagai anggota Polri atau polisi gadungan.

    Kapolres Minahasa Selatan AKBP David Candra Babega didampingi Kasat Reskrim AKP Ahmad AA Pratama, Kasi Humas Iptu Paebang Gama membeberkan kronologi pengungkapan kasus itu pada, Kamis (23/1/2025). 

    “Ada 3 laporan polisi terkait dengan kasus pengancaman dan pemerasan yang dilakukan oleh tersangka yang dalam modus operandinya mengaku sebagai anggota Polri,” ungkap Kapolres Minahasa Selatan AKBP David Candra Babega.

    Tersangkanya telah diamankan sebanyak tiga orang yaitu lelaki FM (38), HP (44) dan FM (39). Ketiganya terdata sebangai warga Kota Manado, Sulut.

    David Candra Babega mengungkapkan, kasus ini terjadi di wilayah hukum Polres Minahasa Selatan pada beberapa hari lalu. Para tersangka melakukan aksinya dengan mengaku sebagai anggota Polri, membawa senjata mainan, kemudian mengancam dan memeras para korban.

    “Korban ada yang berprofesi ASN, wiraswasta dan petani. Para korban ditakut-takuti, diancam, dimintai uang bahkan hewan peliharaan,” ujar Kapolres Minahasa Selatan.

    Dari tangan para tersangka, polisi mengamankan barang bukti berupa senjata mainan, handphone, miras jenis Captikus dan 2 unit kendaraan minibus.

    Terhadap para tersangka dikenakan pasal 368 ayat (1) KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 9 tahun.

    “Diimbau kepada masyarakat agar jangan mudah percaya dengan adanya modus seperti ini,” ujar Kapolres MInahasa Selatan.

    Apabila menemukan atau mengalami ditakut-takuti, diancam atau bahkan diperas oleh orang yang mengaku sebagai anggota Polri, segera melaporkannya kepada pihak kepolisian.

    Polres Minahasa Selatan terus melakukan pengembangan, kepada masyarakat apabila mengetahui atau menjadi korban kasus ini untuk melapor di kantor polisi terdekat.

     

    Bencana Banjir dan Longsor Kolosal Cilacap, Pemerintah Tergagap

  • Perjuangan Fadil Siswa Difabel Jalan Kaki 2 Km ke Sekolah Tiap Hari, Ayah Petani dan Buruh Bangunan

    Perjuangan Fadil Siswa Difabel Jalan Kaki 2 Km ke Sekolah Tiap Hari, Ayah Petani dan Buruh Bangunan

    TRIBUNJATIM.COM – Perjuangan siswa penyandang disabilitas dalam menempuh pendidikan ini menjadi kisah inspiratif.

    Meski dengan keterbatasan fisik, siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) ini semangat menuntut ilmu dengan jalan kaki 2 kilometer ke sekolah tiap hari.

    Kisah ini datang dari Fadil (17).

    Fadil merupakan remaja asal Dusun Kaluku Nangka 2, Desa Kaluku Nangka, Kecamatan Bambaira, Kebupaten Pasangkayu Sulawesi Barat (Sulbar).

    Fadil merupakan anak ketiga dari 7 bersaudara, saat ini duduk di bangku kelas 2 SMP.

    Saat ditemui di rumahnya, Senin (27/1/2025), Fadil menceritakan perjuangannya dalam menempuh pendidikan, dengan keterbatasan fisiknya.

    Untuk berangkat ke sekolah sendiri, anak itu selalu diantar jemput oleh ayahnya bernama Muhammad Asri.

    “Kalau tidak ada papaku, biasa temanku yang antar saya,” ujarnya, dikutip dari Tribun Sulbar.

    Akan tetapi, tidak jarang Fadil harus berjalan kaki dari sekolah ke rumahnya, dengan jarak kurang lebih 2 kilometer.

    Di tengah terik matahari, Fadil berusaha berjalan dengan keterbatasan fisiknya, dengan waktu sekitar dua jam untuk sampai ke rumah.

    “Kalau tidak ada yang jemput, saya terpaksa jalan kaki dari sekolah. Dari jam 12, sampai rumah jam 2 siang,” terang Fadil.

    Namun, dia mengaku tetap semangat dalam menggapai impiannya menuntut ilmu.

    Fadil, siswa penyandang disabilitas asal Desa Kaluku Nangka Pasangkayu, butuh uluran tangan, saat ditemui di kediamannya, Senin (27/1/2025). (Tribun Sulbar/Taufan)

    Ayah Fadil seorang petani dan buruh bangunan.

    Dia mengaku, kurang mampu untuk menyekolahkan anaknya di sekolah khusus.

    Dia sangat berharap uluran tangan dari pemerintah, sebagai bantuan untuk anaknya.

    “Dulu pernah ada bantuan dari Dinas Sosial sekitar 1,8 juta per tiga bulan, tapi terkahir di tahun 2018 lalu, tapi sampai sekarang sudah tidak ada lagi,” terangnya.

    Saat ini, dia sangat membutuhkan sepeda motor untuk mengantar jemput Fadil ke sekolah.

    “Karena saya hanya punya satu motor, jadi kalau motor itu saya pakai, terpaksa Fadil jalan kaki ke sekolah,” tambahnya.

    Meski begitu, Fadil juga dikenal memiliki bakat dalam bernyanyi.

    Bahkan dia juga sering ikut lomba bernyanyi hingga di tingkat kabupaten.

    Sementara itu, sosok Nur Fatia Azzahra, gadis difabel yang kini jadi calon polwan viral di media sosial.

    Gadis 22 tahun ini berhasil menjadi siswa Sekolah Polisi Wanita (Sespolwan).

    Ia dinyatakan lolos dan memenuhi syarat mengikuti pembentukan Bintara Polri 2024 jalur disabilitas.

    Nur pun menceritakan perjuangannya.

    Fatia yang merupakan seorang tunadaksa mengaku, nasihat orang tuanya lah yang membuatnya kuat.

    Saat duduk di bangku sekolah dasar (SD), Nur Fatia Azzahra pernah menjadi korban bullying atau perundungan.

    “Waktu SD saya pernah mengalami bullying dikarenakan saya tidak bisa olahraga voli, bully-an verbal,” katanya di Sepolwan RI, Ciputat, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Kamis (19/2024), dikutip dari Tribunnews.

    Dulu saat menjadi korban perundungan, Nur Fatia Azzahra hanya bisa menangis dan menceritakan itu kepada orang tuanya.

    “Saya cuma bisa nangis dan kasih tahu orang tua kalau saya itu kenapa di-bully sama teman,” ujar Fatia.

    Saat bercerita, Nur Fatia Azzahra selalu mengingat pesan kedua orang tuanya agar tidak usah minder dan malu.

    Justru, Nur Fatia Azzahra diberikan semangat agar bisa membuktikan bahwa dirinya pun bisa berkembang dan berprestasi.

    Fatia bercerita, ayahnya seringkali mengajak ke luar rumah untuk sekadar bermain.

    Bahkan, ayahnya pula yang mendorong Fatia untuk berani merantau.

    “Dan alhamdulillah selalu dilatih ayah di depan rumah seperti diajak bermain bulu tangkis, diajak main voli.”

    “Meskipun tidak hebat, tapi akhirnya saya bisa mainnya. Ayah selalu memberikan gambaran terkait perantauan. Ayah bilang, merantau akan membuat kamu lebih berkembang,” jelas Fatia.

    Sang ayah, kata Nur Fatia Azzahra, pernah mengajaknya merantau dari Bangka ke Jambi. 

    Bekal pengalaman dari sang ayah-lah yang kemudian membuat Nur Fatia Azzahra menemukan banyak hal baru dan menjadi lebih mandiri.

    Ia pun berjuang agar bisa hidup setara sebagai penyandang disabilitas.

    “Sejak SMA saya pernah ikut ayah kuliah S2 di Jambi. Ayah memberikan gambaran soal kehidupan di perantauan.”

    “Alhamdulillahnya sampai saat ini saya merasa banyak hal yang membuat saya mandiri selama merantau,” terang Fatia.

    Perempuan asli Bangka Belitung (Babel) ini menjelaskan didikan orangtua menjadikan membentuk dirinya menjadi perempuan yang bertekad kuat.

    Contoh, meski Fatia disabilitas, namun dia bersekolah di umum.

    “Saya difabel dari lahir. Saya disekolahkan di sekolah reguler.”

    “Saya di SD Islam terpadu, dan SMP-SMA di negeri. Saya kuliah merantau ke Jogja, di UII Fakultas Psikologi,” ucap Fatia.

    Untuk diketahui, Polri melalui Biro Pengendalian Personel SSDM Polri merekrut 16 penyandang disabilitas pada penerimaan Bintara Tahun Anggaran 2024 ini. 

    Mereka terdiri dari 3 siswa Bintara perempuan dan 13 laki-laki.

    Rekrutmen kelompok disabilitas menjadi anggota organik merupakan kebijakan inklusif Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. 

    Asisten Kapolri bidang SDM Irjen Dedi menuturkan Jenderal Sigit yakin penyandang disabilitas mampu melakukan pekerjaan kepolisian.

    “Polri pada tahun 2023 sebenarnya sudah melakukan rekrutmen terhadap kelompok disabilitas tapi untuk golongan ASN atau pegawai negeri pada Polri (PNPP).”

    “Dari kelompok itu kita pekerjakan di dua polda yaitu Polda Jogja kemudian di Polda Sumatera Selatan.”

    “Dari situ berproses, Pak Kapolri tambah yakin, ‘Saya minta (difabel menjadi-red) anggota Polri,” tutur Dedi.

    Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews Tribunjatim.com

  • Komisi E DPRD Jatim Sambut Baik Aturan Redistribusi Guru ASN, Sebut Jadi Angin Segar Pendidikan

    Komisi E DPRD Jatim Sambut Baik Aturan Redistribusi Guru ASN, Sebut Jadi Angin Segar Pendidikan

    Laporan Wartawan TribunJatim.com, Yusron Naufal Putra 

    TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA – Komisi E DPRD Jatim menyambut baik Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 1 Tahun 2025 yang dikeluarkan pemerintah pusat belum lama ini. 

    Regulasi tersebut mengatur redistribusi dan mutasi ASN sektor pendidikan, baik Pegawai Negeri Sipil atau PNS maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau P3K.

    Hal ini dinilai sebagai buah perjuangan panjang yang sukses mendorong lahirnya kebijakan penting dan menjadi kabar gembira bagi sekolah-sekolah swasta di Jawa Timur. 

    “Perjuangan kami akhirnya membuahkan hasil. Pemerintah pusat mendengarkan usulan kita untuk membantu sekolah swasta yang selama ini merasa kurang mendapatkan perhatian,” kata Ketua Komisi E DPRD Jatim Sri Untari Bisowarno kepada wartawan, Selasa (28/1/2025). 

    Sebagai salah satu motor penggerak lahirnya kebijakan tersebut, Untari menyebut aturan ini adalah bentuk nyata dari kepedulian pemerintah terhadap kesenjangan pendidikan di Jawa Timur, utamanya yang melibatkan sekolah swasta. Aturan itu dianggap sebagai angin segar bagi sekolah swasta yang selama ini menghadapi krisis tenaga pendidik.

    Menurut Untari, redistribusi guru ASN ini merupakan solusi konkret untuk menyelesaikan masalah tersebut. Untari mengatakan, peraturan ini tidak hanya sekadar memindahkan guru dari sekolah negeri ke sekolah swasta. Tetapi juga memastikan bahwa tenaga pendidik tersebut ditempatkan sesuai kebutuhan. 

    Sehingga dapat memberikan kontribusi yang maksimal di sekolah tujuan. Meskipun peraturan ini telah diterbitkan, Untari mengingatkan bahwa jalan menuju pemerataan pendidikan masih panjang.

    Sebab pemetaan data kebutuhan guru menjadi langkah awal untuk memastikan redistribusi dilakukan secara adil dan efektif.  

    Sebagai tindak lanjut, diantara fokus utama Komisi E DPRD Jawa Timur kini memantau jumlah guru P3K yang sebelumnya berasal dari sekolah swasta namun selama ini ditempatkan di sekolah negeri.

    Komisi E menganggap ini penting guna mengembalikan guru-guru tersebut ke sekolah swasta yang membutuhkan.

    “Kami tidak ingin kebijakan ini hanya menjadi aturan di atas kertas. Ini harus benar-benar diimplementasikan, dan kami akan terus mengawal prosesnya. Kami yakin jika redistribusi ini dilakukan dengan benar, tidak hanya sekolah swasta yang diuntungkan, tetapi juga dunia pendidikan secara keseluruhan,” ujar politisi PDI Perjuangan itu.

  • Komisi E DPRD Jatim Dorong Kebijakan Redistribusi Guru ASN untuk Sekolah Swasta

    Komisi E DPRD Jatim Dorong Kebijakan Redistribusi Guru ASN untuk Sekolah Swasta

    Surabaya (beritajatim.com) – Komisi E DPRD Jawa Timur berhasil mendorong terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 1 Tahun 2025 yang mengatur redistribusi guru ASN, termasuk PNS dan P3K, untuk mengatasi kekurangan tenaga pendidik di sekolah swasta.

    Ketua Komisi E DPRD Jatim, Sri Untari Bisowarno, menyampaikan bahwa kebijakan ini merupakan hasil perjuangan mereka untuk membantu sekolah swasta yang selama ini kurang mendapatkan perhatian.

    “Pemerintah pusat mendengarkan usulan kita untuk membantu sekolah swasta yang selama ini merasa kurang mendapatkan perhatian. Kami akan terus melakukan pengawasan dan mendorong implementasi yang optimal agar manfaatnya benar-benar dirasakan,” ungkap Untari, Selasa (28/01/2025).

    Redistribusi Guru sebagai Solusi

    Untari menjelaskan bahwa redistribusi guru ASN akan memastikan penempatan tenaga pendidik sesuai kebutuhan di sekolah swasta, bukan sekadar pemindahan. Ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan.

    “Tidak boleh ada lagi guru yang hanya dipindahkan tanpa analisis kebutuhan. Setiap guru yang direlokasi harus memiliki peran penting di sekolah yang dituju, sehingga kehadiran mereka dapat memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas pendidikan,” tegasnya.

    Pemetaan Data Guru yang Dibutuhkan

    Untari menambahkan, pemetaan data kebutuhan guru menjadi langkah penting untuk memastikan redistribusi ini efektif. Komisi E juga akan memantau pengembalian guru P3K yang sebelumnya ditempatkan di sekolah negeri.

    “Kami akan melakukan follow-up untuk memetakan jumlah guru P3K yang sebelumnya berasal dari sekolah swasta tetapi ditempatkan di negeri. Mereka harus dikembalikan ke sekolah swasta agar sekolah tersebut dapat kembali berfungsi dengan baik,” ujarnya.

    Harapan untuk Pemerataan Pendidikan

    Dengan kebijakan ini, Untari berharap kesenjangan antara sekolah negeri dan swasta dapat dipersempit, dan memastikan pemerataan pendidikan di seluruh Jatim.

    “Kami ingin kebijakan ini menjadi bukti nyata bahwa sekolah swasta juga diakui sebagai bagian penting dari sistem pendidikan nasional. Tidak ada lagi stigma bahwa sekolah swasta adalah pilihan kedua. Semua sekolah, baik negeri maupun swasta, harus mendapatkan perhatian yang sama dari pemerintah,” pungkasnya. [ipl/kun]

  • ASN pindah ke Kota Nusantara dapat fasilitas perkantoran

    ASN pindah ke Kota Nusantara dapat fasilitas perkantoran

    Perpindahan ASN dibutuhkan untuk bangun ekosistem perkotaan.

    Penajam Paser Utara (ANTARA) – Aparatur sipil negara (ASN) yang pindah ke Kota Nusantara, ibu kota Indonesia yang berlokasi di sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, mendapatkan fasilitas perkantoran dan digitalisasi yang mumpuni.

    “Fasilitas perkantoran dan digitalisasi untuk ASN di Kota Nusantara,” ujar Deputi Bidang Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat OIKN Alimuddin di Sepaku, Penajam Paser Utara, Selasa.

    Bahkan, kata dia, 70 persen dapat bekerja di mana saja dan 30 persen kerja di kantor.

    OIKN menyiapkan hunian, kantor, dan fasilitas pendukung seperti air, listrik, dan fasilitas lainnya bagi ASN untuk pindah ke Kota Nusantara.

    Menurut dia, yang perlu dipersiapkan dengan baik menyangkut ketersediaan layanan dasar seperti fasilitas kesehatan dan pendidikan untuk menunjang ASN beserta keluarga ketika sudah tinggal di Kota Nusantara.

    Akselerasi pembangunan untuk memfasilitasi keluarga ASN yang ikut pindah ke Kota Nusantara. Hal ini, lanjut dia, agar mendapatkan pelayanan sekolah dan pusat layanan kesehatan yang layak.

    “Penyediaan tempat ibadah juga jadi fokus OIKN untuk kepindahan ASN ke Kota Nusantara,” katanya lagi.

    Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melakukan pendataan dalam memastikan perpindahan ASN ke Kota Nusantara dapat dilakukan tanpa ada kendala

    OIKN terus aktif melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat menyangkut pemindahan ASN. Dikatakan pula bahwa belum dipastikan kepindahan tersebut.

    “Perpindahan ASN dibutuhkan untuk bangun ekosistem perkotaan,” demikian Alimuddin.

    Pewarta: Nyaman Bagus Purwaniawan
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Golkar Prihatin Nasib Honorer, Dorong DPRD Jember Bentuk Pansus

    Golkar Prihatin Nasib Honorer, Dorong DPRD Jember Bentuk Pansus

    Jember (beritajatim.com) – Partai Golongan Karya prihatin dengan nasib ribuan orang pegawai honorer non aparatur sipil negara (ASN) yang terancam tidak bekerja. Golkar mendorong Pemerintah Kabupaten dan DPRD Jember, Jawa Timur, segera mencari solusi untuk disampaikan kepada pemerintah pusat.

    “Kami prihatin, karena tenaga honorer selama ini mengabdi dan menjadi tulang punggung birokrasi. Mengacu pada aspek keadilan, kami memandang perlu ada solusi, baik itu untuk disikapi pemerintah pusat maupun kearifan lokal daerah,” kata Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Jember Karimullah Dahrujiadi, Selasa (28/1/2025).

    Saat ini ada 11.680 orang pegawai honorer yang bekerja di Pemkab Jember. Ribuan orang d antaranya terancam diberhentikan karena tidak terekrut sebagai pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Sementara itu pengelolaan ASN sudah harus selesai pada 31 Desember 2024, dan sesudahnya tidak boleh lagi ada pengangkatan pegawai honorer.

    “Ini perlu pembahasan lebih detail dan serius oleh Pemkab dan DPRD, lebih pada menjadi sandaran agar tidak terjadi pada masa mendatang. DPRD Jember bisa membentuk panitia khusus soal masalah kepegawaian ini kalau memang dirasa perlu berdasarkan kajian bersama,” kata Karimullah.

    Karimullah mengatakan pansus tersebut tidak untuk mencari kambing hitam maupun kesalahan pihak-pihak tertentu. Dia menegaskan, usulan itu berangkat dari keprihatinan dan keinginan untuk mencari solusi bersama katena ini menyangkut kesejahteraan para honorer.

    “Menurut pandangan masyarakat dan keluarga, bekerja di pemda itu adalah kebanggaan. Tidak bisa kemudian dirumahkan begitu saja. Ini menyangkut psikologi personal di keluarga dan masyarakat,” kata Karimullah.

    Karimullah menyerahkan nama pansus tersebut kepada eksekutif dan legislatif. Yang jelas, ia ingin agar pansus menelurkan rekomendasi yang bisa dijadikan masukan buat pemerintah pusat untuk menyelesaikan persoalan tersebut. “Tidak bisa dibiarkan orang yang sudah mengabdi karena regulasi, lantas tidak ada regulasi lanjutan,” tegasnya.

    Rekomendasi pansus juga diharapkan Karimullah bisa mendorong pemerintah pusat untuk menambah alokasi anggaran bagi pegawai honorer. “Ini kan ada tenaga yang sudah mengabdi dan dalam posisi dirumahkan. Apakah perlu ada penambahan kuota yang masuk data base, sehingga pegawai yang akan direkrut pada masa mendatang tidak melebar,” katanya.

    Rekomendasi pansus akan memperkuat semua wacana dan pemikiran bersama yang ingin menyelamatkan para tenaga honorer yang terancam dirumahkan. Ini juga akan menjadi sandaran bagi para pemimpin Jember ke depan agar tidak mudah menerbitkan kebijakan daerah soal perekrutan pegawai.

    “Kita tidak dalam rangka menghakimi siapa yang salah, tapi pada nilai kemanusiaan dan kesejahteraan,” kata Karimullah.

    DPD Golkar Jember masih belum berkomunikasi dengan fraksi di DPRD untuk menindaklanjuti penyelesaian masalah tersebut. “Kami tidak dalam posisi mengatur harus ada pansus. Tapi wacana itu perlu untuk menguatkan aspirasi yang disampaikan Dewan ke pusat,” kata Karimullah. [wir]

  • Prabowo Bakal Resmikan Jalan Tol IKN, Berikut Sejumlah Ruasnya dari Balikpapan ke Nusantara – Halaman all

    Prabowo Bakal Resmikan Jalan Tol IKN, Berikut Sejumlah Ruasnya dari Balikpapan ke Nusantara – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pembangunan jalan tol Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur masih terus berlangsung hingga saat ini.

    Sejumlah ruas tol IKN ditargetkan rampung pada pertengahan 2025, yang mana Presiden Prabowo Subianto diharapkan dapat meresmikannya.

    Adapun jalan tol IKN menghubungkan Kota Balikpapan dan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN. 

    “Kementerian Pekerjaan Umum (PU) telah mengusulkan untuk Bapak Presiden Prabowo meresmikan sejumlah ruas proyek yang sudah selesai,” kata Plt Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Otorita IKN Danis Hidayat Sumadilaga dikutip dari Kompas.com, Selasa (28/1/2025).

    Adapun pembangunan sejumlah ruas utama Jalan Tol IKN di antaranya, mulai dari Tol IKN Seksi 3A-1 dan 3A-2 Karangjoang-KKT Kariangau, Tol IKN Seksi 3B-1 dan 3B-2 KKT Kariangau-Sp Tempadung, Tol IKN Seksi 5A Sp Tempadung-Jembatan Pulau Balang, dan Tol IKN Seksi 5B Jembatan Pulau Balang-Sp Riko. 

    Kemudian Jalan Bebas Hambatan Seksi 6A Sp Riko, dan Jalan Bebas Hambatan Sp Riko-Rencana Outer Ring Road, dan Jalan Bebas Hambatan Seksi 6B Rencana Outer Ring Road-Sp. 3 ITCI. 

    “Secara rata-rata progres pembangunan jalan tol dari Balikpapan-KIPP IKN mencapai 74,6 persen,” kata Danis. 

    Sementara itu, untuk Jalan Tol IKN Seksi 1A yang menghubungkan Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman (SAMS) Sepinggan dan Balikpapan Selatan masih dalam proses sosialisasi kepada publik. 

    Jalan bebas hambatan berbayar ini dirancang sepanjang 5 kilometer dengan sebagian besar berstuktur melayang atau elevated. 

    Pelelangan proyek Jalan Tol IKN Seksi 1A akan dilakukan pada Februari 2025, dan ditargetkan mulai dibangun pada Juli 2025. 

    Pembangunan fisik diharapkan tuntas pada 2027 sehingga dapat mendukung konektivitas dan mobilitas masyarakat dari Balikpapan hingga ke IKN. 

    Adapun hingga 31 Desember 2024, realisasi anggaran pengadaan lahan untuk pembangunan jalan tol IKN yang telah dikucurkan Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) mencapai Rp 2,32 triliun. 

    Sebagaimana disampaikan Direktur Pendanaan dan Pengadaan Lahan LMAN Rustanto bahwa angka ini sekitar 78,11 persen dari total APBN Rp 2,87 triliun yang dialokasikan untuk pengadaan lahan khusus infrastruktur konektivitas jalan tol dan jalan bebas hambatan IKN.

    IKN Ditargetkan Rampung 2028

    Presiden Prabowo Subianto menargetkan IKN akan menjadi ibu kota politik pada 2028 nanti. 

    Hal itu disampaikan Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, (21/1/2025).

    “Beliau mempunyai target bahwa pada tahun 2028, sudah ditargetkan menjadi ibu kota politik,” kata Basuki.

    Oleh karena itu kata Basuki, pihaknya mendapatkan tugas untuk menyelesaikan ekosistem yudikatif dan ekosistem legislatif. Baik berupa kantor maupun hunian pegawai.

    “Sehingga kami ditugasi untuk menyelesaikan ekosistem yudikatif jadi kantor-kantor dan huniannya juga ekosistem legislatif, kantor-kantor dan huniannya,” katanya.

    OIKN akan membentuk tim desain dalam membangun ekosistem yudikatif dan legislatif tersebut. Presiden Prabowo kata Basuki meminta desain dasar yang ada di Kementerian PU untuk ditinjau ulang.

    “Yudikatif dan legislatif dulu sudah pernah ada desain dari kementerian PUPR basic desainnya, beliau (Prabowo) minta di review lagi. Kemudian kami dengan kementerian PU bersama IKN akan membentuk tim desain bisa diarahkan bapak presiden kedepannya,” katanya.

    Dalam menyelesaikan program pembangunan IKN hingga 2029, dibutuhkan anggaran sebesar Rp 48,8 triliun. 

    Anggaran tersebut diperuntukkan salah satunya untuk membangun kantor dan hunian untuk lembaga legislatif dan yudikatif.

    “Dalam menyelesaikan program 2025-2029, dibutuhkan APBN Rp48,8 triliun. Untuk tadi pertama untuk menyelesaikan kompleks yudikatif dan legislatif serta ekosistem pendukungnya dan membuka akses pendukung IKN menuju kawasan WP2 (IKN Barat),” katanya.

    Rusun ASN Siap Diresmikan

    Pembangunan 27 tower dari total 47 rumah susun (rusun) untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) serta Pertahanan dan Keamanan (Hankam) di IKN telah rampung dan siap diresmikan.

    Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) masih akan menyelesaikan 20 tower rusun lainnya hingga akhir 2025 dengan kemungkinan penyelesaian lebih cepat di pertengahan tahun.

    “27 tower di IKN siap untuk diresmikan,” kata Menteri PKP Maruarar Siahaan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, dikutip dari siaran pers pada Rabu (22/1/2025).

    27 tower yang telah rampung tersebut selanjutnya tinggal menunggu proses serah terima.

    Ara, sapaan akrab Maruarar, telah menginformasikan hal ini kepada Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono.

    “Saya sudah kasih tahu untuk bisa diserahterimakan karena kami sudah selesaikan. 27 tower sudah selesai, yang 20 tower juga kita sambil jalan terus pembangunannya,” ujarnya.

    Sebagai informasi, pembangunan 47 Tower Rusun tersebut dibagi ke dalam enam paket pekerjaan.

    Enam paket pekerjaan tersebut terdiri dari Paket I Konstruksi Rusun ASN 1 yang terdiri dari 9 tower, Paket 2 Konstruksi Rusun ASN 2 sebanyak 8 tower, dan Paket 3 Konstruksi Rusun ASN 3 sebanyak 6 tower.

    Selanjutnya, Paket 4 Konstruksi Rusun ASN 4 sebanyak 8 tower, Paket 5 Konstruksi Rusun Paspampres sebanyak 9 tower, dan Paket 6 Konstruksi Rusun Polri dan BIN sebanyak 7 tower.

    Selain pembangunan tower untuk ASN, Ara mengatakan pemerintah juga telah menyelesaikan pembangunan 36 rumah jabatan menteri.

    “Kami laporkan di IKN, Kementerian PKP juga telah menyelesaikan pembangunan rumah jabatan menteri dan itu juga siap untuk diresmikan,” ucapnya.

      

     

    Jalan Tol IKN Seksi 3A Karangjoang-KKT Kariangau(KOMPAS.com/HILDA B ALEXANDER)

  • Anak ASN Kementerian Pertahanan Belum Ditahan Meski Jadi Tersangka Kecelakaan Maut, Ini Alasannya – Halaman all

    Anak ASN Kementerian Pertahanan Belum Ditahan Meski Jadi Tersangka Kecelakaan Maut, Ini Alasannya – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Polisi telah menetapkan MK (23), anak Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kementerian Pertahanan (Kemhan) dalam kasus kecelakaan maut di kawasan Palmerah, Jakarta Barat sebagai tersangka.

    Meski begitu, saat ini polisi belum melakukan penahanan terhadap yang bersangkutan.

    “Sementara belum (ditahan)” kata Kanit Gakkum Satlantas Polres Metro Jakarta Barat AKP Joko Siswanto saat dihubungi Tribunnews.com, Selasa (28/1/2025).

    Joko mengatakan alasan MK belum ditahan lantaran saat ini masih menjalani perawatan medis akibat diamuk massa saat kejadian.

    “Kan sempat diamankan massa, itu kan cukup luka parah juga, masih perawatan medis. Iya (belum ditahan karena) masih dalam perawatan medis,” tutur Joko.

    Sebelumnya, pengemudi mobil berpelat dinas Kementerian Pertahanan (Kemhan) menabrak sejumlah kendaraan di Palmerah, Jakarta Barat, Senin (20/1/2025) dini hari. 

    Aksi ugal-ugalan mobil pelat Kemhan 6504-00 itu viral di media sosial.

    Pengendara mobil sempat dikejar oleh warga sebelum akhirnya berhenti karena menabrak taksi online yang ada di pinggir jalan.

    Kanit Gakkum Satlantas Polres Metro Jakarta Barat AKP Joko Siswanto membenarkan adanya aksi tabrakan tersebut. 

    Menurutnya kejadian berawal ketika kendaraan dinas yang dikemudikan MSK (23) melaju dari arah Utara ke Selatan.

    Sekitar pukul 01.30 WIB, pelaku MSK kemudian menabrak seseorang berinisial TR (25) yang sedang menurunkan barang di sisi jalan.

    “Sesampainya di dekat Pasar Bintang Mas, (mobil MSK) menabrak orang saudara Teguh Ramadhan yang sedang berdiri di pinggir jalan selesai menurunkan barang,” katanya kepada wartawan, Senin (20/1/2025).

    Kemudian MSK kabur dan berbelok ke Jalan Palmerah Barat Raya.

    Dia kembali menabrak sepeda motor di depannya yang sedang dikendarari TN (22).

    Pelaku terus melajukan kendaraan lalu menabrak kendaraan minibus Daihatsu dari arah berlawanan.

    Joko menyebut pelaku mengalami luka memar di wajahnya, korban TR mengalami luka robek di perut dan korban TN luka di tumit hingga akhirnya tewas dalam perawatan di rumah sakit.

    Kemudian pengemudi mobil Daihatsu S (28) mengalami luka patah di kaki kanan,penumpang Daihatsu MES (25) mengalami patah hidung.

    Sejumlah saksi diperiksa dan kendaraan yang terlibat kecelakaan sudah diamankan.

    “Polisi melakukan pengecekan dan olah TKP,” imbuhnya.

    Karo Infohan Kemenhan, Brigjen TNI Frega Wenas menuturkan keempat korban luka sudah dirawat di RS Pelni dan RS Bhakti Mulia Petamburan.

    Frega menyampaikan pendampingan terhadap terus dilakukan terhadap korban.

    “Kemhan melaksanakan pendampingan kepada para korban, sebagai bentuk rasa kepedulian,” katanya dalam keterangan, Senin (20/1/2025).

    Belakangan diketahui jika pengemudi berinisial MK itu ternyata anak dari Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kemhan.

     

  • Cara Cek THR dan Gaji ke-13 PNS 2025

    Cara Cek THR dan Gaji ke-13 PNS 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – Pegawai Negeri Sipil (PNS) akan mendapatkan Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ke-13.

    Pemerintah melalui Kementerian Keuangan dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah menetapkan sejumlah kebijakan terkait besaran tunjangan terdebut.

    Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024, kelompok ASN yang berhak menerima THR dan gaji ke-13 adalah:

    1. Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan CPNS (Calon PNS)
    2. PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja)
    3. Anggota TNI
    4. Anggota Polri
    5. Pejabat Negara

    Kemudian kelompok ASN yang tidak menerima THR dan gaji ke-13 yakni anggota DPR, ASN yang cuti di luar tanggungan negara, ASN yang sedang ditugaskan di luar instansi pemerintah, baik di dalam negeri maupun luar negeri, dengan gaji yang dibayarkan oleh instansi tempat penugasan.

    Cara Cek THR dan Gaji ke-13 PNS 2025

    Mengecek besaran THR dan Gaji ke-13 PNS bisa dilakukan dengan berbagai cara. Yakni melalui situs resmi BKN hingga melalui bank.

    Kemudian PNS juga bisa menghubungi bendara instansi, terkait dengan pencairan THR dan gaji ke-13 2025.

    Besaran THR dan Gaji ke-13 PNS 2025

    Besaran THR dan gaji ke-13 yang didapatkan oleh ASN yakni gaji pokok ditambah dengan berbagai tunjangan eseperti tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, dan tunjangan kinerja (tukin).

    Berikut daftar gaji PNS tahun 2024, yang sebelumnya juga sudah mengalami kenaikan sebesar 8%.

    Golongan I

    Golongan Ia: Rp1.685.700-Rp2.522.600
    Golongan Ib: Rp1.840.800-Rp2.670.700
    Golongan Ic: Rp1.918.700-Rp2.783.700
    Golongan Id: Rp1.999.900-Rp2.901.400

    Golongan II

    Golongan IIa: Rp2.184.000-Rp3.643.400
    Golongan IIb: Rp2.385.000-Rp3.797.500
    Golongan IIc: Rp2.485.900-Rp3.958.200
    Golongan IId: Rp2.591.100-Rp4.125.600

    Golongan III

    Golongan IIIa: Rp2.785.700-Rp4.575.200
    Golongan IIIb: Rp2.903.600-Rp4.768.800
    Golongan IIIc: Rp3.026.400-Rp4.970.500
    Golongan IIId: Rp3.154.400-Rp5.180.700

    Golongan IV

    Golongan IVa: Rp3.287.800-Rp5.399.900
    Golongan IVb: Rp3.426.900-Rp5.628.300
    Golongan IVc: Rp3.571.900-Rp5.866.400
    Golongan IVd: Rp3.723.000-Rp6.114.500
    Golongan IVe: Rp3.880.400-Rp6.373.200

  • Imbas Penghematan Anggaran, Menteri PPMI Akan Fokus Kegiatan yang Sangat Prioritas
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        28 Januari 2025

    Imbas Penghematan Anggaran, Menteri PPMI Akan Fokus Kegiatan yang Sangat Prioritas Nasional 28 Januari 2025

    Imbas Penghematan Anggaran, Menteri PPMI Akan Fokus Kegiatan yang Sangat Prioritas
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI)
    Abdul Kadir Karding
    mengatakan, penggunaan anggaran di kementeriannya akan difokuskan pada kegiatan prioritas.
    Hal ini sebagaimana instruksi
    Presiden Prabowo Subianto
    untuk menghemat anggaran.
    “Tentu dengan anggaran yang berubah sangat drastis, kami harus fokus ya, fokus pada kegiatan-kegiatan yang memang sangat prioritas,” kata Karding saat dikonfirmasi
    Kompas.com
    , Selasa (28/1/2025).
    Menurutnya, saat ini anggaran kementeriannya hanya tersisa sekitar Rp 200 miliar usai dipangkas.
    “Kami ini hari ini misalnya anggaran dari, ditetapkan adalah anggaran untuk kementerian kami Rp 493 miliar, lalu mengalami pemotongan sampai Rp 207 miliar, artinya tersisa hanya Rp 200 miliar lebih,” ungkap Karding.
    Adapun anggaran yang tersisa akan digunakan untuk biaya pegawai serta kegiatan yang sangat penting.
    “Termasuk Rp 200 miliar ini nanti akan kita gunakan untuk belanja gaji ya, pegawai operasional dan sebagainya sehingga kekurangan-kekurangan ini memang kekurangan-kekurangan yang ada tentu kita akan fokuskan pada kegiatan-kegiatan yang memang sangat-sangat penting,” bebernya.
    Karding pun menegaskan pihaknya mendukung langkah Presiden RI melakukan efisiensi terhadap penggunaan APBN.
    Langkah lain yang dilakukan Karding sebagai Menteri PPMI yakni memberikan arahan kepada seluruh ASN agar melakukan
    penghematan anggaran
    dengan mengurangi perjalanan dinas.
    “Yang kedua, tidak melakukan hal-hal yang terkait dengan sifatnya seremoni. Yang ketiga, mengurangi perjalanan dinas yang tidak penting,” ungkapnya lagi.
    Sebelumnya diberitakan, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan pemerintah untuk mengurangi anggaran belanja yang bersifat seremonial.
    Instruksi ini tertuang dalam Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025 yang berlaku sejak 22 Januari 2025.
    “Membatasi belanja untuk kegiatan yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, pencetakan, publikasi, dan seminar/focus group discussion,” tulis diktum keempat Inpres Nomor 1 Tahun 2025.
    Selain itu, Presiden juga meminta pemerintah mengurangi anggaran perjalanan dinas hingga 50 persen.
    Pemerintah juga diminta mengurangi belanja yang tidak memiliki output terukur.
    Pemerintah daerah diminta lebih selektif dalam memberikan hibah langsung kepada K/L, baik dalam bentuk uang, barang, maupun jasa.
    Presiden menargetkan penghematan total anggaran dari pemerintah pusat dan daerah mencapai Rp 306,69 triliun.
    Anggaran tersebut terdiri dari belanja K/L sebesar Rp 256,10 triliun dan anggaran transfer ke daerah Rp 50,59 triliun.
    “Efisiensi atas anggaran belanja negara tahun anggaran 2025 sebesar Rp 306.695.177.420.000,” bunyi diktum kedua Inpres tersebut.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.