Xcloud.id

Kementrian Lembaga: ASN

  • ASN Kecelakaan di Tol Jombang, Kadinsos Jatim: Kami Kehilangan 2 Putri Terbaik

    ASN Kecelakaan di Tol Jombang, Kadinsos Jatim: Kami Kehilangan 2 Putri Terbaik

    Surabaya (beritajatim.com) – Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Jatim, Restu Novi Widiani membenarkan bahwa korban kecelakaan di Tol Jombang adalah ASN Dinsos Jatim.

    “Keduanya adalah staf kami sebagai ASN Dinsos Jatim, yakni Sri Sunarsih, S.Sos sebagai Subag TU UPT RSBD Bangil Pasuruan dan akan dimakamkan di Mojokerto. Kemudian, Nita Yunita Sari, S.Tr.Sos sebagai Peksos UPT RSBD Bangil Pasuruan dan akan dimakamkan di Sukabumi,” katanya saat dikonfirmasi beritajatim.com, Jumat (31/1/2025).

    Menurut dia, kedua ASN itu akan melaksanakan perjalanan dinas ke Tulungagung UPT PSLU dan berangkat dari kediaman pukul 02.00 WIB.

    “Keluarga besar Dinsos Jatim sangat berduka kehilangan dua putri terbaik sekaligus. Dan, keluarga telah menerima dan akan dilakukan pendampingan sampai peristirahatan terakhir,” ujarnya.

    Diberitakan sebelumnya, kecelakaan tragis terjadi di KM 677.150 jalur B Tol Jombang-Mojokerto (Jomo), Jumat (31/1/2025) sekitar pukul 04.25 WIB. Mobil Avanza L-1932-DP yang ditumpangi dua pegawai Dinas Sosial (Dinsos) Jawa Timur (Jatim) menabrak truk hingga menyebabkan dua penumpang tewas.

    Korban diidentifikasi sebagai Nita Yunita Sari (30), tenaga honorer Dinsos asal Jakarta Barat, dan Sri Sunarsih (55), PNS Dinsos asal Sidoarjo. Sementara sopir mobil, Sudirman (49), pegawai Dinsos asal Pasuruan selamat tanpa luka. Ketiga korban merupakan pegawai UPT Rehabilitasi Sosial Bina Daksa Pasuruan Dinsos Jatim.

    Menurut Panit Jatim 3 PJR Polda Jatim, Ipda Nova Ferdiansyah, kecelakaan terjadi karena pengemudi Avanza diduga kurang konsentrasi dan tidak menjaga jarak aman dengan truk di depannya. “Dua penumpang Avanza meninggal,” ujarnya. [tok/aje]

  • Politik, Riau siap HPN 2025 hingga pelemahan tentara ancaman negara

    Politik, Riau siap HPN 2025 hingga pelemahan tentara ancaman negara

    Jakarta (ANTARA) – Berbagai peristiwa politik pada hari Kamis (30/1) yang menjadi sorotan, mulai dari kesiapan Riau menjadi tuan rumah HPN 2025 hingga pelemahan tentara ancam kedaulatan bangsa.

    Berikut rangkuman berita politik yang masih layak dibaca untuk informasi pagi ini.

    1. PWI pastikan kesiapan penuh Riau jadi tuan rumah HPN 2025

    Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) menyatakan bahwa persiapan Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2025 oleh PWI Provinsi Riau sebagai tuan rumah telah rampung dan agenda tersebut siap dilaksanakan sesuai rencana.

    “Terima kasih kepada PWI Riau yang sudah siap 100 persen sebagai tuan rumah HPN 2025,” ungkap Ketua Umum PWI Pusat Zulmansyah Sekedang selaku Penanggung Jawab HPN 2025 kepada wartawan di Pekanbaru, Riau, menurut keterangan tertulis yang diperoleh Rabu (29/1).

    Selengkapnya klik di sini.

    2. Prabowo peringatkan upaya pelemahan tentara sebagai ancaman negara

    Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya kekuatan militer dan kepolisian dalam menjaga kedaulatan suatu negara dari ancaman keamanan.

    Hal itu disampaikan Presiden Prabowo saat memberikan arahan kepada jajaran prajurit TNI dan anggota Polri saat Rapat Pimpinan (Rapim) TNI-Polri Tahun 2025 di Jakarta, Kamis.

    “Saudara-saudara harus tahu, kalau sebuah negara hendak dihancurkan, siap-siap lawan akan memperlemah tentara, polisi, dan intelijen,” ujarnya.

    Selengkapnya klik di sini.

    3. BKN: Manajemen talenta ASN era digital dukung Astacita Prabowo-Gibran

    Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Zudan Arif menekankan pentingnya transformasi kompetensi aparatur sipil negara (ASN) di era digital untuk membangun smart ASN.

    Hal ini merupakan langkah strategis untuk mempersiapkan manajemen talenta guna mewujudkan Astacita yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    “ASN harus menjadi sosok yang responsif, adaptif, bebas korupsi, dan mampu memanfaatkan teknologi untuk menghadirkan layanan publik yang efisien,” kata Zudan dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

    Selengkapnya klik di sini.

    4. Baleg DPR mulai susun RUU PPMI guna tingkatkan devisa dan keamanan WNI

    Badan Legislasi (Baleg) DPR RI mulai menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI), yang di antaranya bertujuan untuk meningkatkan devisa serta keamanan pekerja migran Warga Negara Indonesia (WNI).

    Wakil Ketua Baleg DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengatakan aturan tentang PPMI perlu segera disesuaikan dengan arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto, di mana kini sudah ada kementerian khusus yang menangani urusan tersebut.

    “Memang dalam rangka untuk bisa mendapatkan pendapatan, meningkatkan pendapatan negara, pemerintah fokus untuk menggarap kembali soal pekerja migran ini, dan makanya dibentuk kementerian khusus,” kata Doli di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis.

    Selengkapnya klik di sini.

    4. Komisi II DPR: Pembahasan RUU Omnibus Law Politik tunggu putusan rapim

    Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda mengatakan bahwa pembahasan Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Politik, atau revisi UU Pemilu maupun UU Pilkada masih menunggu putusan Rapat Pimpinan (Rapim) DPR RI.

    Rifqinizamy menjelaskan bahwa Komisi II DPR belum membahas RUU Omnibus Law Politik meskipun badan legislatif ini telah bersidang sejak 21 Januari 2025.

    “Belum ada pembahasan karena belum diputuskan di Rapim DPR apakah akan diserahkan ke Komisi II? Apakah dibentuk pansus (panitia khusus) atau diserahkan kepada Baleg (Badan Legislasi)?” kata Rifqinizamy usai menghadiri acara Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI di kawasan Tanah Abang, Jakarta, Kamis.

    Selengkapnya klik di sini.

    5. DPD: Upaya efisiensi anggaran demi pastikan alokasi tepat sasaran

    Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin mengapresiasi upaya Presiden RI Prabowo Subianto dalam melakukan efisiensi anggaran dalam sistem pemerintahan guna memastikan pengalokasian anggaran yang cukup dan tepat sasaran pada program-program prioritas.

    Menurut dia, efisiensi anggaran merupakan budaya yang patut dimulai dalam pemerintahan untuk mencegah kebocoran anggaran pemerintah pusat dan daerah.

    “Kami mengapresiasi dan mendukung penuh upaya Presiden dalam mewujudkan efektivitas alokasi dan belanja pemerintah. Presiden memiliki pemahaman dan perhatian serius untuk memastikan penggunaan anggaran dapat tepat sasaran pada program prioritas pemerintah,” kata Sultan dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis.

    Selengkapnya klik di sini.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Cara Daftar Kartu Prakerja Gelombang 72 Agar Dapat Insentif Rp700.000

    Cara Daftar Kartu Prakerja Gelombang 72 Agar Dapat Insentif Rp700.000

    JABAR EKSPRES – Simak cara daftar program Kartu Prakerja gelombang 72 yang akan dibuka 2025, agar dapat insentif Rp700.000.

    Program Kartu Prakerja kembali dibuka di awal tahun 2025 dengan gelombang ke-72. Program ini memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mendapatkan pelatihan kerja sekaligus insentif hingga Rp700.000.

    Berikut adalah cara mendaftar dan persyaratan yang harus dipenuhi.

    Syarat Pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang 72

    Sebelum mendaftar, pastikan Anda memenuhi syarat berikut:

    1. Warga Negara Indonesia (WNI) berusia minimal 18 tahun.

    2. Tidak sedang menempuh pendidikan formal.

    3. Belum pernah menerima bantuan Kartu Prakerja pada gelombang sebelumnya.

    4. Tidak termasuk dalam pejabat negara, anggota DPR/DPRD, ASN, TNI/Polri, kepala desa, atau perangkat desa.

    5. Sedang mencari pekerjaan, pekerja terkena PHK, atau ingin meningkatkan keterampilan kerja.

    BACA JUGA: Bansos KLJ Kartu Lansia Jakarta Tahap 1 2025, Begini Cara Cairkan Dana Rp300.000

    BACA JUGA: Dapatkan Dana Bansos PKH 2025 Hanya dengan Pakai NIK KTP

    Cara Daftar Kartu Prakerja Gelombang 72

    Ikuti langkah-langkah berikut untuk mendaftar dan berpeluang mendapatkan insentif Rp700.000:

    1. Buat Akun di Situs Resmi Prakerja

    – Kunjungi www.prakerja.go.id.

    – Klik “Daftar” dan masukkan email serta kata sandi yang mudah diingat.

    – Verifikasi akun melalui email yang dikirimkan oleh sistem.

    2. Lengkapi Data Diri

    – Masuk ke akun yang telah dibuat.

    – Isi Nomor Induk Kependudukan (NIK), nomor Kartu Keluarga (KK), dan data diri lainnya sesuai KTP.

    – Unggah foto KTP dan swafoto dengan KTP.

    – Masukkan nomor HP aktif untuk verifikasi.

    3. Ikuti Tes Motivasi dan Kemampuan Dasar

    – Setelah data terverifikasi, peserta harus menyelesaikan tes motivasi dan kemampuan dasar.

    – Tes ini bertujuan untuk menilai kesiapan peserta dalam mengikuti program.

    BACA JUGA: Jadwal Cair Bansos KLJ Kartu Lansia Jakarta Tahap 1 Rp900.000 bagi Warga DKI Jakarta

    4. Gabung ke Gelombang 72

    – Jika sudah menyelesaikan tes, klik “Gabung Gelombang” pada dashboard.

    – Pilih gelombang Prakerja 72 dan konfirmasi pendaftaran.

    5. Pengumuman Hasil Seleksi

    – Penerima akan diumumkan melalui akun masing-masing di situs Prakerja.

    – Jika lolos, peserta akan mendapatkan saldo untuk membeli pelatihan secara online.

    Besaran Insentif Kartu Prakerja 2025

  • Semburan Air Berbau Belerang Muncul di Kawasan Kendeng Bojonegoro

    Semburan Air Berbau Belerang Muncul di Kawasan Kendeng Bojonegoro

    Bojonegoro (beritajatim.com) – Perbukitan banyak menjulang di Desa Jari Kecamatan Gondang Kabupaten Bojonegoro. Dari bawah hingga puncak bukit banyak dimanfaatkan sebagai lahan pertanian. Bukit-bukit tersebut berada dalam sebuah kawasan Gunung Pandan yang puncaknya berada di Desa Klino Kecamatan Sekar.

    Gunung Pandan merupakan puncak tertinggi kawasan kendeng selatan. Gunung yang pernah aktif dan kini berstatus istirahat. Di kawasan puncak tertinggi Kabupaten Bojonegoro itu juga banyak sumber mata air. Bahkan ada air hangat (geotermal) dan berwarna kuning. Sekarang dikembangkan sebagai kawasan wisata Banyu Kuning.

    Belakangan, seorang warga melaporkan ada semburan air dari dalam tanah berbau belerang di kawasan Gunung Pandan tersebut. Lokasinya berada di Petak 171 RPH Sukun BKPH Gondang KPH Bojonegoro di Dusun Kramat Desa Jari Kecamatan Gondang Kabupaten Bojonegoro. Penemuan itu pada 11 Desember 2024 sekitar pukul 13.30 WIB.

    “Temuan itu sudah ditindaklanjuti untuk dilakukan uji laboratorium,” ujar Camat Gondang, Kabupaten Bojonegoro, Ahmad Adi Winarno, Kamis (30/1/2025).

    Kali pertama, semburan air berbau belerang itu dilaporkan Kepala Desa Jari, Priyo Winarno. Dia sebelumnya juga mendapat laporan dari seorang petani Nyamidi (33) asal RT 025 RW 005 Dusun Kaliasin Desa Sambongrejo Kecamatan Gondang. Semburan itu, bukan kali pertama terjadi. Sebelumnya juga pernah terjadi hal yang sama.

    “Munculnya semburan itu biasanya seperti sekarang, saat musim hujan. Sudah beberapa kali terjadi,” ujar ASN yang pernah menjabat Kabid Pemadaman dan Penyelamatan di Dinas Damkarmat Bojonegoro itu.

    Dalam penelitian awal yang sudah pernah dilakukan. Semburan air berbau belerang tersebut muncul pertama kali pada 2007, selanjutnya pada April 2016, kemudian menghilang. Kemudian muncul kembali pada April 2023 dan mengering. Baru pada Desember 2024 diketahui semburan muncul kembali.

    “Sumber air yang berbau belerang tersebut muncul pada saat musim penghujan dari hasil penelitian terdapat kandungan gas H2S (Hidrogen Sulfida),” terangnya.

    Meski terdapat gas beracun yang membahayakan, semburan air yang berada di lereng Gunung Gawah itu dinilai tidak berdampak secara langsung terhadap warga. Jarak semburan dengan pemukiman kurang lebih masih 2 kilometer. Sementara semburan air berbau belerang itu berada dalam satu lokasi dengan radius kurang lebih 50 meter persegi.

    “Ada empat lubang sumberan dan terdapat beberapa gelembung udara yang keluar dari tanah yang berada di sekitar lubang sumberan,” jelasnya.

    Saat ini di sekitar semburan air berbau belerang itu berwarna merah kekuningan pada tanah. Agar tidak membahayakan, pihak kepolisian setempat telah memasang garis polisi serta memberikan imbauan kepada warga setempat agar tidak mendekat ke lokasi dengan durasi waktu yang lama.

    Dalam peristiwa sebelumnya, pada April 2023, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bojonegoro juga telah melakukan uji laboratorium terhadap air yang keluar dengan bau belerang tersebut. Hasilnya, air tersebut tidak berbahaya, sebab kandungan PH dalam air dari semburan dalam batas normal.

    “Hasil uji PH air didapatkan nilai 6,17 sampai 6,18. Jadi hasilnya untuk PH air masih dalam batas normal. hasil tersebut dikategorikan normal dikarenakan PH air netral adalah 7,” ujar Kepala DLH Kabupaten Bojonegoro Dandy Suprayitno dalam kesempatannya. [lus/kun]

  • Meritokrasi Jadi Kunci Pengembangan Karier ASN – Page 3

    Meritokrasi Jadi Kunci Pengembangan Karier ASN – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Zudan Arif menyampaikan, pembangunan karier ASN harus dibangun dengan baik, berkelanjutan, dan sistematik dimulai dengan penerapan manajemen talenta atau meritokrasi.

    “Dengan sistem karier ASN yang berbasis meritokrasi, kinerja pegawai yang bernilai baik akan diberikan imbalan yang setimpal,” kata Zuda kepada para peserta Webinar Kopri Nasional, dalam webinar Korpri Nasional bertajuk Meritokrasi sebagai Perlindungan Karier ASN, Kamis (30/01/2025) secara daring.

    Ia juga menekankan, bahwa BKN selaku instansi pembina manajemen ASN dan Korpri memiliki tujuan yang sama, yakni menciptakan ASN yang dapat mewujudkan 8 (delapan) cita utama atau Asta Cita, mulai dari memperkuat ideologi Pancasila dan HAM hingga kehidupan dengan menciptakan lingkungan yang harmonis.

    Adapun target cita utama atau Asta Cita yang berkaitan dengan ASN menargetkan beberapa poin. Pertama, fokus yang berkaitan dengan ASN ada pada Asta Cita ke-4, yaitu memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, keteraraan gender, serta penguatan perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.

    Kedua, fokus pada Asta Cita ke-7 yakni memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.

    “Dalam 20 tahun ke depan diharapkan akan terwujud Indonesia Emas 2045. Meritokrasi ASN dapat berperan sebagai motor penggerak bangsa yang produktif dan berdampak positif,” ujarnya.

     

  • Kasus Anak ASN Kemhan yang Tabrak Orang di Jakbar Berakhir Damai, Simak Penjelasan Polisi – Halaman all

    Kasus Anak ASN Kemhan yang Tabrak Orang di Jakbar Berakhir Damai, Simak Penjelasan Polisi – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Polisi membenarkan kasus anak aparatur sipil negara (ASN) Kementerian Pertahanan (Kemenhan) berinisial MSK yang menabrak orang dan sejumlah kendaraan di Palmerah, Jakarta Barat, berakhir damai.

    MSK diketahui menggunakan mobil pelat dinas Kemenhan.

    Kanit Gakkum Satlantas Polres Metro Jakarta Barat, AKP Joko Siswanto membenarkan hal tersebut.

    Namun, dirinya mengaku tak ikut campur mengenai kompensasi apa yang diberikan oleh pelaku terhadap para korban.

    “Itu tentunya pihak keluarga (yang hadir) dari yang buat testimoni itu pengendara mobil (pelaku),” kata Joko saat dihubungi Warta Kota, Kamis (30/1/2025).

    “Intinya kami berani menyelesaikan masalah karena sudah ada kesepakatan di antara semua pihak yang berperkara,” pungkasnya.

    Diketahui, MSK menabrak sejumlah pengendara hingga alami luka serius.

    Bahkan, salah seorang pejalan kaki bernama Teguh Ramadhan atau TR (25) meninggal dunia akibat pelaku melajukan mobilnya secara ugal-ugalan. 

    Dalam video yang beredar, nampak pelaku mengenakan kaos biru garis-garis, menyampaikan permohonan maafnya kepada korban dan keluarga korban.

    Ia juga tampil dengan satu mata yang tertutup perban lantaran sebelumnya babak belur dihajar massa. 

    “Kepada korban dan keluarga korban, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bersedia memaafkan saya,” kata Slamet di hadapan para korban, Kamis.

    Ia kemudian menyalami sejumlah korban yang mengalami luka serius akibat perbuatannya.

    Korban pertama yang ia salami bahkan kini mengenakan tongkat sebagai alat bantu jalan. 

    Sementara korban lainnya nampak sudah sehat.

    Slamet menyalami masing-masing dari korban dan menerima sejumlah nasihat agar tidak mengulangi perbuatannya.

    “Udah ya terakhir, jangan diulangi lagi, kasihan yang enggak bisa jalan,” kata salah satu korban yang kakinya masih dibalut perban.

    Jadi Tersangka

    Polisi sebelumnya telah menetapkan MSK (24) sebagai tersangka. Walau demikian, tersangka belum sempat ditahan polisi.

    Kanit Laka Satlantas Polres Metro Jakarta Barat AKP Joko Siswanto mengatakan, penahanan terhadap MSK belum dilakukan lantaran yang bersangkutan masih menjalani perawatan di rumah sakit. 

    “Sementara belum karena masih dalam perawatan,” kata Joko saat dikonfirmasi, Senin (27/1/2025).

    Terkait penetapan tersangka tersebut, Joko hanya memberikan keterangan singkat. 

    “Intinya sudah naik tersangka,” kata ujar Joko.

    Pelat dinas dicabut

    Kemenhan mencabut pelat dinas dari ASN setelah anaknya menjadi tersangka.

    MSK diduga mengemudikan mobil berpelat dinas Kemenhan milik orangtuanya yang menabrak empat orang di Palmerah. 

    “Untuk PNS Kemenhan sudah dicabut pelat dinasnya,” kata Kepala Biro Informasi Pertahanan (Karo Infohan) Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan, Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang, dalam keterangannya pada Senin (27/1/2025).

    Selain mencabut pelat dinas, Kemenhan juga memberikan sanksi administratif lain kepada orangtua MSK.

    “Tidak akan diberikan perpanjangan maupun kesempatan untuk menggunakan pelat dinas Kemenhan lagi,” tegas Frega.

    Sebelumnya, sebuah mobil merek Toyota Innova yang dikemudikan MSK menabrak sejumlah orang dan pengendara di Jalan Palmerah Barat II, Jakarta Barat, pada Senin (20/1/2025) dini hari.

    Setelah menabrak, MSK terus melaju ke Jalan Palmerah Barat Raya dan kembali menabrak sepeda motor.

    “Mobil itu tetap melaju. Sesampainya di dekat apotek Rawa Belong, (mobil) oleng ke kanan, masuk ke jalur berlawanan dan menabrak kendaraan yang melaju dari arah sebaliknya,” jelas Kanit Laka Satlantas Polres Metro Jakarta Barat AKP Joko Siswanto.

    Setelah kecelakaan, MSK sempat dikeroyok massa saat mencoba melarikan diri. Akibat kejadian ini, empat orang mengalami luka-luka, yaitu TR (26), TN (23), S (29), dan ME (26), yang langsung dilarikan ke rumah sakit.

    Korban meninggal di rumah sakit

    TR (26), korban kecelakaan tersebut  meninggal pada Selasa (21/1/2025) saat dirawat di Rumah Sakit Pelni.

    “Betul (meninggal) sore kemarin sekitar jam 14.30 WIB. Lanjut dibawa ke kampung di Indramayu,” ujar Kanit Laka Lantas Polres Metro Jakarta Barat AKP Joko saat dihubungi, Rabu (22/1/2025).

    TR mengalami luka serius akibat kecelakaan tersebut. Perutnya mengalami luka robek setelah ditabrak oleh kendaraan yang dikemudikan anak dari seorang aparatur sipil negara (ASN) Kementerian Pertahanan (Kemenhan) itu.

    “Saudara TR mengalami luka di bagian perut robek, selanjutnya dirawat di RS Pelni, Petamburan,” tambah Joko.

    Namun, Joko tidak mengetahui dengan pasti penyebab kematian TR. Pihak kepolisian saat ini sedang memeriksa saksi-saksi yang ada di lokasi kejadian. Kendati demikian, Joko enggan memberikan rincian lebih lanjut mengenai proses pemeriksaan tersebut.

    “Meninggal kan medis yang tahu, kalau saya kan peristiwa laka, penyidik urusannya,” jelasnya.

    (Warta Kota/Kompas.com/Tribunnews)

  • Kasus mobil pelat dinas Kemhan tabrak orang di Palmerah berujung damai

    Kasus mobil pelat dinas Kemhan tabrak orang di Palmerah berujung damai

    Jakarta (ANTARA) – Kasus anak Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Pertahanan berinisial MSK yang menabrak orang dan sejumlah kendaraan di Jalan Palmerah Barat II, Palmerah, Jakarta Barat, pada Senin (20/1) lalu dengan mobil berpelat dinas Kemhan 6504-00 berujung damai.

    “Sudah selesai, sudah selesai dengan kekeluargaan,” ungkap Kepala Unit (Kanit) Penegakan Hukum (Gakkum) Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Metro Jakarta Barat AKP Joko Siswanto saat dihubungi di Jakarta pada Kamis.

    Meskipun sebelumnya sudah ditetapkan menjadi tersangka, MSK bersama para korban sepakat untuk menyelesaikan kasus tersebut melalui jalur damai.

    “Dasarnya kita ‘restorative justice’ kan adanya kesepakatan antara yang berperkara,” kata Joko.

    Adapun para korban yang nyawanya selamat, meskipun mendapat luka usai ditabrak MSK pun hadir dalam kesepakatan damai tersebut

    “Tentunya iya (para korban dan pelaku dipertemukan). Itu kan buat kesepakatan,” katanya.

    Ketiga korban yang berinisial TN, S dan MES, kata Joko, sudah berangsur membaik meskipun sempat dirawat di rumah sakit. “Sudah, sudah pulang semua (dari rumah sakit),” tutur Joko.

    Joko tidak berkomentar terkait biaya kompensasi yang diberikan pelaku MSK terhadap para korban.

    “Kalau bentuk ganti rugi bukan ranah saya. Itu antara keluarga tersangka dan korban. Kami hanya menangani perkara laka lantas, perdamaian, kompensasi bukan ranah kita,” kata Joko.

    Joko mengimbau warga pengguna jalan agar lebih hati-hati dan fokus dalam berkendara.

    “Patuhi aturan lalu lintas berikut rambu-rambu lalu lintas yang ada. Lanjut, fokus atau berhati-hati dalam berkendara,” katanya.

    Apabila mengantuk atau badan lelah, siilakan beristirahat dulu dari mengendarai kendaraan. “Supaya fokus dan tetap menjaga keamanan diri dan orang lain,” katanya.

    Pria berinisial TR yang menjadi salah korban penabrakan oleh tersangka MSK telah tewas pada Selasa (21/1) saat mendapat perawatan medis dan telah dipulangkan ke kampung halamannya di Karangampel, Indramayu.

    Pihak Kepolisian belum dapat membeberkan kondisi medis korban TR meninggal, namun Joko menyebut bahwa TR memang mengalami luka parah akibat kecelakaan tersebut.

    Selain korban TR, mobil yang dikendarai MSK juga menabrak sebuah sepeda motor yang dikendarai oleh pria berinisial TN dan sebuah mobil yang dikendarai oleh pria berinisial S serta wanita berinisial MES.

    Ketiga korban tersebut juga mengalami luka-luka dan dirawat di rumah sakit.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

  • Menkeu Sri Ungkap Anggaran Makan Bergizi Naik Rp100 Triliun di Tengah Penghematan Belanja ASN

    Menkeu Sri Ungkap Anggaran Makan Bergizi Naik Rp100 Triliun di Tengah Penghematan Belanja ASN

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akan menambahkan anggaran makan bergizi gratis (MBG), yang sebelumnya Rp71 triliun menjadi total Rp171 triliun dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2025.

    Sri Mulyani menjelaskan tujuan penambahan anggaran Rp100 triliun tersebut agar penerima manfaat program makan bergizi gratis bisa diperluas sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

    “Apabila programMBGprogram MBGprogramMBG mencakup seluruh anak-anak di Indonesia, ibu hamil, PAUD sampai dengan anak sekolah, jumlahnya mencapai sekitar 90 juta penerima manfaat,” jelas Sri Mulyani dalam BRI Microfinance Outlook 2025, Kamis (30/1/2024).

    Sebelumnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) hanya mengalokasikan anggaran program makan bergizi sebesar Rp71 triliun pada 2025. Dengan anggaran tersebut, penerima manfaat program MBG ditargetkan sebanyak 17,9 juta siswa, ibu hamil, dan balita pada akhir 2025.

    Kini, Sri Mulyani menegaskan akan ada tambahan anggaran program MBG sebesar Rp100 triliun sehingga totalnya menjadi Rp171 triliun. Dengan tambahan anggaran tersebut, penerima manfaatnya ditargetkan menjadi 40 juta jika disusun secara moderat hingga 82,9 juta untuk target optimis. Penerima terdiri dari siswa, ibu hamil, dan balita pada akhir 2025.

    “Saya berharap bahwa ini akan menimbulkan multiplier yang luar biasa bagi usaha kecil menengah di seluruh Indonesia,” ujar Sri Mulyani.

    Bendahara negara itu memproyeksikan pertambahan anggaran MBG tersebut akan memberi kontribusi sebesar 0,7% terhadap pembentukan produk domestik bruto (PDB).

    Sementara itu, tenaga kerja yang terlibat diproyeksikan berkisar 185 ribu orang. Lalu, kemiskinan diperkirakan berkurang hingga 0,19 persentase poin.

    Sebagai perbandingan, sebelumnya dalam Buku II Nota Keuangan RAPBN 2025, Sri Mulyani dan jajarannya memperkirakan program MBG hanya berkontribusi sekitar 0,1% ke PDB pada 2025. Proyeksi tersebut berdasarkan anggaran Rp71 triliun.

    Sementara itu, riset yang dilakukan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menunjukkan angka yang lebih kecil. Indef mencatat program MBG dengan anggaran Rp71 triliun akan berkontribusi ke pertumbuhan PDB sebesar 0,06% atau sekitar Rp14,61 triliun pada tahun 2025.

    Sumber Tambahan Anggaran MBG

    Pada kesempatan yang sama, Sri Mulyani menyatakan Kemenkeu sedang melakukan penyesuaian anggaran kementerian/lembaga sesuai arahan Prabowo untuk melakukan penghematan hingga Rp306 triliun dalam APBN dan APBD 2025.

    Dia mengklaim hasil penghematan anggaran tersebut akan dialokasikan ke program yang lebih efisien dan berdampak secara langsung ke masyarakat. Oleh sebab itu, Sri Mulyani menyatakan tidak akan ada pemotongan anggaran untuk program-program bantuan sosial.

    “Program dan proyek atau anggarannya harus langsung mengena kepada masyarakat. Untuk itu, salah satu yang menjadi prioritas penting dari Bapak Presiden adalah program makan bergizi gratis,” ungkap Sri Mulyani.

    Artinya, jika anggaran MBG bertambah Rp100 triliun, maka sepertiga dari total hasil penghematan anggaran (Rp306 triliun) akan dialokasikan ke program unggulan Prabowo tersebut.

  • Heroik, Warga Lamongan Gagalkan Curanmor dengan Tabrak Pelaku

    Heroik, Warga Lamongan Gagalkan Curanmor dengan Tabrak Pelaku

    Lamongan (beritajatim.com) – Aksi heroik warga berhasil menggagalkan aksi pencurian sepeda motor di Desa Surabayan, Kecamatan Sukodadi, Kabupaten Lamongan. Caranya dengan menabrak pelaku yang berusaha membawa kabur motor curian pada Kamis (30/1/2025).

    Aksi Pencurian itu terjadi di halaman Masjid Al Muttaqin Desa Surabayan. Saat itu Abdul Azis (45) warga setempat yang baru saja selesai menunaikan salat subuh, mengetahui sepeda motornya dibawa orang. Padahal kunci motor masih ia bawa.

    Warga lain yang juga mengetahui motor jamaah masjid dibawa kabur, langsung berinisiatif untuk mengejar tersangka dengan mengendarai sepeda motor.

    Upaya pengejaran itu membuahkan hasil. Ismawan, salah satu warga, berhasil menghentikan laju tersangka dengan cara menabrakkan motornya ke motor yang dikendarai tersangka.

    “Kami menabrak motor pelaku di depan warung Mbak Ning, di Desa Sukodadi,” ujar Ismawan.

    Setelah berhasil tersangka terjatuh, Ismawan kemudian meminta tolong kepada warga lain untuk mengamankan tersangka.

    Sementara warga lain yang terlanjur geram, sempat menghakimi tersangka hingga babak belur, sebelum diamankan oleh petugas kepolisian. Di dalam tas tersangka, warga menemukan kunci T yang sudah dimodifikasi.

    “Ada tiga orang yang beraksi, dari tiga orang itu hanya satu yang berhasil kami tangkap, lainnya berhasil kabur,” tuturnya.

    Dikonfirmasi terpisah, Kasi Humas Polres Lamongan, Ipda M Hamzaid, mengatakan tersangka pencurian sepeda motor tersebut berinisial ASN (18) warga Kecamatan Kenjeran, Surabaya.

    “Tersangka sudah diamankan dan dibawa ke Polres Lamongan untuk ditindaklanjuti dan dikembangkan,” ucapnya. [fak/beq]

  • Dewan Geram, Ratusan Kepala Sekolah di Malang Tak Kunjung Dilantik

    Dewan Geram, Ratusan Kepala Sekolah di Malang Tak Kunjung Dilantik

    Malang (beritajatim.com) – Ratusan jabatan kepala sekolah non definitif di Kabupaten Malang masih amburadul. Padahal, Kementerian Dalam Negeri telah memberikan lampu hijau kepada Bupati Malang untuk bisa melakukan pelantikan.

    Hal ini pun menyisakan tanda tanya, termasuk di tataran wakil rakyat. Namun yang pasti, para legislator telah bekerja ekstra keras untuk mencari solusi perihal banyaknya jabatan kepala sekolah yang diisi pelaksana itu.

    Bermula dari surat aduan kepada Ketua DPRD Kabupaten Malang yang dikirimkan oleh penggiat pendidikan, Pusat Studi Demokrasi dan Kebijakan Publik atau Pusdek, persoalan jabatan kepala sekolah itu kemudian mencuat. Tembusan surat dari Pusdek itu juga diterima oleh Fraksi-fraksi di Gedung DPRD Kabupaten Malang.

    Dewan lalu mengambil sikap dan melaksanakan rapat dengan Plh. Sekretaris Daerah serta sejumlah organisasi perangkat daerah terkait, tak terkecuali Dinas Pendidikan, ditambah Badan Pengawas Pemilu.

    “Dalam rapat bersama tersebut kami menggali pemikiran eksekutif, khususnya Kepala Dinas Pendidikan, mengapa banyak sekolah yang dijabat Plt. Dari penjelasan yang kami dapat, mereka sudah mengajukan nama-nama kepada Bupati untuk diangkat dan ditetapkan pada jabatan yang kosong. Namun disposisi dari Bupati tak kunjung turun. Usut punya usut, Bupati tidak berkenan melaksanakan pelantikan mengingat terganjal oleh Undang-Undang Pilkada Nomor 10 Tahun 2016 sebagaimana bunyi Pasal 71 Ayat 2 dan 5,” kata Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Abdul Qodir, Rabu (29/1/2025).

    Abdul Qodir menilai situasi tersebut cukup ‘darurat’, juga adanya desakan kebutuhan masyarakat yang harus dipenuhi, DPRD Kabupaten Malang memilih melakukan jemput bola. Abdul Qodir bilang, pihaknya enggan persoalan jabatan kepala sekolah jadi debatable, karena beda tafsir antara Kepala Dinas Pendidikan dan Bawaslu.

    “Sehingga dalam RDP (rapat dengar pendapat, red) tersebut Fraksi PDI Perjuangan, Gerindra dan Nasdem tawarkan solusi, meminta ijin tertulis kepada Menteri Dalam Negeri. Walaupun Kepala Dinas Pendidikan awalnya menyampaikan bahwa untuk pengangkatan jabatan fungsional tak perlu meminta ijin Mendagri, namun saya sampaikan bahwa masalah ini terganjal oleh Undang-Undang Pilkada,” ujarnya.

    Menurut Abdul Qodir yang juga duduk di Komisi III, dalam mengambil sebuah kebijakan, semua aturan hukum harus dipedomani, tak bisa hanya mengambil salah satu sebagai cantolan. Sehingga dalam RDP beberapa waktu lalu, disepakati untuk meminta ijin kepada Mendagri.

    “Tanggal 15 Januari 2025 lalu, surat tanggapan atas permohonan pengangkatan dan pelantikan pejabat fungsional, kepala sekolah dan koordinator wilayah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Malang dari Mendagri turun, isinya adalah memberikan persetujuan tertulis,” tegasnya.

    Yang jadi pertanyaan saat ini, mengapa pelantikan tak kunjung dilakukan? Padahal, dalam surat yang dimaksud Abdul Qodir tersebut sudah sangat terang dijelaskan pada poin 4, bahwa memerintahkan Pj. Gubernur Jawa Timur sebagai Wakil Pemerintah Pusat untuk segera menyampaikan kepada Bupati Malang, dan segera melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Menteri Dalam Negeri.

    “Jadi apabila sampai hari ini belum dilaksanakan itu surat Mendagri, saya gak habis pikir, apa yang ada dalam pikiran Kadisdik. Padahal itu ditutup dengan instruksi penekanan ‘Segera’ dilaksanakan, ada kebutuhan masyarakat, saranapun sudah dibuka, tapi belum juga dilaksanakan ada apa,” ucap Cak Adeng, sapaan akrab Abdul Qodir.

    Lebih lanjut Adeng menjelaskan, dalam kondisi tersebut, pihaknya memilih berprasangka baik. “Saya hanya bisa berprasangka baik saja, mungkin Kadisdik masih melaksanakan sholat istikharah untuk satu persatu dari 300 nama yang diusulkan,” tuturnya.

    Tidak sampai di situ, Abdul Qodir mengingatkan supaya Bupati juga berpegang teguh pada Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Permendikdasmen).

    “Ada hal yang perlu saya ingatkan kepada Bupati bahwa Permendikdasmen Nomor 1 Tahun 2025 tentang Redistribusi Guru Aparatur Sipil Negara pada Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat, yang seharusnya menjadi anugerah buat anak anak Bangsa, karena itu adalah implementatif dari amanah Konstitusi alinea ke 4, tidak akan berjalan maksimal jika kepala dinasnya kurang progresif,” pungkasnya. (yog/kun)