Xcloud.id

Kementrian Lembaga: ASN

  • Menteri PU sebut progres pembangunan fisik IKN capai 87,9 persen

    Menteri PU sebut progres pembangunan fisik IKN capai 87,9 persen

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan progres pembangunan fisik Ibu Kota Nusantara (IKN) telah mencapai 87,9 persen per akhir Desember 2024.

    “Hingga akhir Desember, 31 Desember 2024, progres fisik IKN mencapai 87,9 persen dari alokasi IKN 2024,” kata Dody dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis.

    Lebih lanjut, Menteri PU mengatakan anggaran dukungan infrastruktur dasar IKN per 31 Desember 2024 sendiri memiliki total sebesar Rp40,29 triliun.

    Anggaran tersebut pun terbagi untuk beberapa sektor infrastruktur. Sumber Daya Air memiliki total anggaran senilai Rp1,45 triliun yang digunakan di antaranya untuk pengendalian banjir DAS Sanggai 1A lanjutan (KIPP), Sungai Sanggai, Sungai Seluang dan Tengin, serta Sungai Pamaluan.

    Lebih lanjut, sektor Bina Marga menyerap anggaran sebesar Rp18,32 triliun per akhir Desember lalu, yang digunakan di antaranya untuk pembangunan jalan akses menuju masjid di kawasan IKN dan dermaga logistik, jalan feeder (distrik) di kawasan IKN.

    Selanjutnya ada juga pembangunan jalan tol seksi 1, 3A, 5A, 5B-1, 5B-2, 6A, 6B, dan 6C. Lalu anggaran tersebut juga dimanfaatkan untuk pembangunan bandara VVIP (sisi landasan utara), jalan tol seksi 1 Bandara Sepinggan-Tol Balsam, hingga jalan akses bandara VVIP.

    Pada sektor Cipta Karya, IKN menyerap anggaran sebesar Rp12,09 triliun yang dialokasikan di antaranya untuk penataan Sumbu Kebangsaan Tahap II dan Sumbu Tripraja, pembangunan kawasan Istana Kepresidenan di IKN, bangunan gedung dan kawasan kantor kementerian koordinator, Kantor Kementerian Sekretariat Negara, Kantor Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), hingga Kawasan Beranda Nusantara.

    Sementara untuk sektor hunian, pembangunan di IKN tahun lalu menyerap Rp8,43 triliun yang digunakan untuk Hunian Pekerja Konstruksi (HPK) IKN, HPK tahap II, dukungan untuk asrama (dormitory) PSSI, smart technology Rusun ASN dan Hankam, Hunian Vertikal untuk TNI dan Hunian Modular TNI.

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Anggaran Kemenkes Dipangkas Rp 19 T, Pakar: Kurangi Perdinas-Acara Seremonial

    Anggaran Kemenkes Dipangkas Rp 19 T, Pakar: Kurangi Perdinas-Acara Seremonial

    Jakarta –

    Sebelumnya diberitakan, Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 terkait pemangkasan anggaran. Inpres tersebut ditindaklanjuti dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025, yang mengamanatkan penghematan anggaran kementerian dan lembaga sebesar Rp 256,10 triliun.

    Presiden Prabowo Subianto merilis Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 terkait pemangkasan anggaran. Inpres tersebut ditindaklanjuti dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025, yang mengamanatkan penghematan anggaran kementerian dan lembaga sebesar Rp 256,10 triliun, termasuk Kementerian Kesehatan RI.

    Mantan Dirjen Pengendalian Penyakit Kemenkes Prof Tjandra Yoga Aditama mewanti-wanti agar hal ini tak ikut berdampak pada anggaran pelayanan kesehatan.

    Eks Direktur Penyakit Menular WHO Asia Tenggara ini juga berpesan, prioritas penggunaan anggaran yang saat ini tersedia harus diutamakan pada kegiatan langsung di lapangan, utamanya dalam hal promotif dan preventif. Prof Tjandra juga mengingatkan perlunya memastikan ketersediaan obat dan alat kesehatan di masyarakat, agar pasokannya tidak ikut terganggu.

    Prioritas penggunaan anggaran yang saat ini tersedia harus diutamakan pada kegiatan langsung di lapangan, utamanya dalam hal promotif dan preventif. Prof Tjandra juga mengingatkan perlunya memastikan ketersediaan obat dan alat kesehatan di masyarakat, agar pasokannya tidak ikut terganggu.

    Salah satunya bisa dengan mengurangi kegiatan tidak perlu, misalnya perjalanan dinas hingga kegiatan seremonial.

    “Seperti juga kebijakan umum untuk kementerian dan lembaga lain maka hal-hal yang tidak perlu tentu harus dikurangi, seperti perjalanan dinas, kegiatan seremonial dan lain lain, serta menjamin efisiensi di dalam alur kerja kantor Kementerian, dengan menggunakan SDM ASN yang ada di Kementerian,” pesan dia dalam keterangan tertulis yang diterima detikcom Kamis (6/2/2024).

    Di tengah pemangkasan bantuan dari AS, pemerintah juga dinilai perlu gencar melakukan diplomasi kesehatan global.

    “Yang harus dicamkan, pemangkasan anggaran ini tidak boleh mengurangi pelayanan kesehatan kepada rakyat kita semua, serta pelayanan kesehatan menyeluruh ini (tidak hanya kuratif) harus sesuai dengan kebutuhan sebagian besar rakyat Indonesia,” pungkasnya.

    (naf/kna)

  • Tantangan Pelayanan Masyarakat Makin Berat, ASN Semarang Ikuti Sertifikasi Kehumasan dan Public Speaking

    Tantangan Pelayanan Masyarakat Makin Berat, ASN Semarang Ikuti Sertifikasi Kehumasan dan Public Speaking

    Semarang (beritajatim.com) – Sebanyak 40 Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mewakili 39 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Semarang mengikuti pelatihan intensif dan sertifikasi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) untuk meningkatkan keterampilan komunikasi mereka.

    Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas ASN dalam bidang Public Speaking dan Kehumasan agar dapat melayani masyarakat dengan lebih profesional dan efektif.

    Kegiatan yang berlangsung selama tiga hari ini dilaksanakan di Balai Diklat BKPP Kota Semarang, yang berlokasi di Jalan Fatmawati No.73a, Kedungmundu, Kecamatan Tembalang.

    Dra. Novianingtyastuti, MM, Psikolog, Direktur PT Magnet Solusi Integra, mengungkapkan bahwa pelatihan ini penting untuk menciptakan komunikasi yang efektif antara ASN dan publik. “

    “ASN tidak hanya bertugas melaksanakan administrasi pemerintahan, tetapi juga berperan penting dalam membangun hubungan yang baik dengan masyarakat,” ungkapnya.

    Pelatihan ini difasilitasi oleh dua praktisi komunikasi berpengalaman yakni Olpie Puspitasari, S.S., seorang pakar public speaking, dan Nugroho Agung Prasetyo, S.Sos., M.Si., seorang praktisi Public Relations dan Komunikasi Media.

    Pada hari pertama, peserta diberikan pelatihan tentang teknik Public Speaking, termasuk tips dan strategi komunikasi publik yang efektif, serta simulasi langsung yang mengajak peserta menjadi penanggung jawab acara atau MC.

    Pada hari kedua, pelatihan berfokus pada Media Kehumasan. Anggota Komisi A DPRD Kota Semarang, Ali Umar Dhani, S.Pt., M.Si., turut memberikan pembekalan mengenai pentingnya komunikasi publik. “Pelatihan ini sangat bermanfaat untuk meningkatkan kemampuan ASN dalam melayani masyarakat secara lebih profesional,” kata Ali.

    Sementara hari terakhir, peserta mengikuti ujian sertifikasi BNSP. Sebanyak 25 peserta mengikuti ujian untuk skema Public Speaking, sementara 15 lainnya mengikuti skema Pelaksanaan Media Kehumasan. Pelatihan ini diharapkan dapat memberikan pengaruh positif dalam membangun citra pemerintah yang kredibel dan transparan.

    Salah satu peserta, Nur Faizah dari Bagian Kompimpro Kota Semarang, mengungkapkan apresiasinya, “Pelatihan ini membuat kami lebih percaya diri dan memahami strategi komunikasi yang lebih efektif.”

    Kepala BKPP Kota Semarang, Joko Hartono, S.STP., M.Si., menyatakan bahwa ASN memiliki peran penting dalam membangun kepercayaan publik. “Kami berharap ASN dapat mengelola informasi dengan profesional, sehingga tercipta opini publik yang positif tentang Pemerintah Kota Semarang,” ujarnya.

    Dengan pelatihan dan sertifikasi BNSP ini, ASN Kota Semarang diharapkan dapat lebih siap menghadapi tantangan komunikasi di era digital dan semakin memperkuat pelayanan publik yang berkualitas. [aje]

  • Harta Kekayaan Anne Ratna Mustika, Mantan Bupati Purwakarta yang Diperiksa Kejari Capai Rp1,5 Miliar – Halaman all

    Harta Kekayaan Anne Ratna Mustika, Mantan Bupati Purwakarta yang Diperiksa Kejari Capai Rp1,5 Miliar – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Berikut rincian harta kekayaan Anne Ratna Mustika, mantan Bupati Purwakarta yang diperiksa Kejari selama 10 jam yang mencapai Rp 1,5 miliar.

    Pemeriksaan mantan Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika menarik perhatian masyarakat.

    Bahkan, tak sedikit yang penasaran dengan jumlah harta kekayaan yang dimiliki oleh mantan istri Gubernur Jawa Barat terpilih, Dedi Mulyadi ini.

    Berdasarkan pantauan Tribunnews dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atau LHKPN milik Anne Ratna Mustika yang dilaporkan pada 27 Juni 2024, harta kekayaannya mencapai Rp 1,5 miliar, tepatnya Rp 1.555.703.834.

    Aset kekayaan paling besar yang dimiliki Anne Ratna Mustika adalah tanah dan bangunan dengan nilai Rp 810.000.000.

    Masih dalam data LHKPN tersebut, Anne Ratna Mustika pun diketahui tidak memiliki utang.

    Simak rincian harta kekayaan Anne Ratna Mustika tahun 2024:

    II. DATA HARTA

    A. TANAH DAN BANGUNAN Rp 810.000.000

    1. Tanah dan Bangunan Seluas 1398 m2/600 m2 di KAB / KOTA CIANJUR, HASIL SENDIRI Rp 326.000.000

    2. Tanah Seluas 1755 m2 di KAB / KOTA CIANJUR, HASIL SENDIRI Rp 378.000.000

    3. Tanah Seluas 504 m2 di KAB / KOTA CIANJUR, HASIL SENDIRI Rp 65.500.000

    4. Tanah Seluas 308 m2 di KAB / KOTA CIANJUR, HASIL SENDIRI Rp 40.500.000

    B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp 619.220.000

    1. MOBIL, TOYOTA FORTUNER 2.8 VRZ Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp 619.220.000

    C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp 26.100.000

    D. SURAT BERHARGA Rp —-

    E. KAS DAN SETARA KAS Rp 100.383.834

    F. HARTA LAINNYA Rp —-

    Sub Total Rp 1.555.703.834

    III. HUTANG Rp —-

    IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp 1.555.703.834

    Anne Ratna Mustika lahir di Cikalongkulon, Cianjur pada 28 Januari 1982.

    Ia menghabiskan masa kecilnya di Cianjur dengan menjalani pendidikan sekolah dasar di SDN GUDANG 2 pada 1988.

    Kemudian ia bersekolah di SMPN 1 Cikalong Kulon, Kabupaten Cianjur pada tahun 1994.

    Pada 1997, Anne Ratna Mustika melanjutkan pendidikan di SMAN 1 Cikalong Kulon, Cianjur.

    Setelah lulus SMA, ia menempuh pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi WIKARA, Purwakarta pada 2012.

    Dalam kehidupan pribadi, Anne yang kerap disapa Ambu pernah menikah dengan Dedi Mulyadi yang kini menjadi Gubernur Jawa Barat terpilih.

    Adapun Dedi Mulyadi dulunya pernah menjabat sebagai Bupati Purwakarta.

    Pernikahan itu terjadi pada 2003. Namun 20 tahun kemudian, mereka memutuskan untuk berpisah pada 2023.

    Ibu dua anak ini lantas kembali menikah dengan Iskandar pada 16 Desember 2023 di Cianjur.

    Pada Pilkada 2018, Anne Ratna Mustika maju sebagai calon Bupati Purwakarta menggandeng Aming sebagai wakil bupati.

    Keduanya sukses meraih suara terbanyak dan menjadi pemimpin Purwakarta periode 2018-2023.

    Anne Ratna Mustika juga berhasil menuliskan namanya sejarah sebagai Bupati wanita pertama di Purwakarta.

    Diperiksa Kejari

    Terbaru, Anne Ratna Mustika menjadi sorotan publik setelah diperiksa oleh Kejari Purwakarta, Rabu (5/2/2025).

    Ia diperiksa selama 10 jam terkait kasus dugaan kasus gratifikasi yang melibatkan oknum aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta dengan barang bukti mobil Innova Hybrid.

    Meski menjalani pemeriksaan yang panjang, Anne mengaku semuanya berjalan lancar.

    Statusnya pun masih sebagai saksi. 

    Usai diperiksa, Anne Ratna Mustika terlihat naik minibus hitam dengan nomor polisi D 1036 AJQ ketika meninggalkan kantor Kejari Purwakarta.

    Saat itu, mantan Bupati Purwakarta tersebut mengenakan kemeja putih dengan rompi hitam dan celana hitam lengkap dengan kerudung putih.

    Sementara itu, Kepala Kejari Purwakarta, Martha Parulina Berliana mengungkapkan, Anne dipanggil untuk dimintai keterangan sebagai saksi dalam kasus ini.

    Martha menegaskan, Kejari Purwakarta berkomitmen untuk menangani kasus ini dengan profesional dan proporsional. 

    (Tribunnews.com/Ika Wahyuningsih) (TribunJabar/Deanza Falevi)

  • Viral Isu Gaji ke-13 dan 14 ASN Bakal Dihapus, Ini Kata Menpan RB, Menko Perekonomian, & Kemenkeu – Halaman all

    Viral Isu Gaji ke-13 dan 14 ASN Bakal Dihapus, Ini Kata Menpan RB, Menko Perekonomian, & Kemenkeu – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Sejumlah pihak merespons kabar soal gaji ke-13 dan 14 bagi ASN akan ditiadakan pada 2025.

    Sebelumnya, beredar informasi soal gaji ke-13 untuk aparatur sipil negara (ASN) yang bakal dihapus di media sosial X (dulu Twitter) pada Rabu (5/2/2025).

    Kabar disampaikan dalam bentuk pesan WhatsApp yang diteruskan.

    “Ada informasi, gaji 13 dan 14 ditiadakan. Sesmen/Sekjen lagi dikumpulkan presiden malam ini. Itu dari orang Seskab pelatih. Infonya nanti malam mau dibahas,” keterangan pesan yang beredar. 

    Terkait isu tersebut, pihak Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) menegaskan, saat ini soal gaji ke-13 dan 14 (THR) 2025 untuk ASN masih dalam proses pembahasan.

    Menurut Kepala Biro Data, Komunikasi dan Informasi Publik Kemenpan RB, Mohammad Averrouce, gaji ke-13 dan 14 akan menjadi keputusan bersama pemerintah. 

    “Pembahasan masih proses seperti Bu Menteri (Menpan RB) sampaikan, itu melibatkan kementerian/lembaga terkait,” kata Averrouce dalam keterangannya yang dikutip Kamis (6/2/2025).

    “Keputusannya bersifat kolektif dan secermat-cermatnya,” imbuhnya, dilansir Kompas.com.

    Kata Para Menteri

    Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Rini Widyantini, menyampaikan kabar peniadaan gaji ke-13 dan 14 belum pasti.

    Sebab, soal gaji ke-13 dan 14 masih dibahas oleh Kemenpan RB, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg). 

    “Betul (belum ada kepastian) karena masih dalam pembahasan,” kata Rini, Rabu (5/2/2025).

    Saat ini, lanjut Rini, kebijakan gaji Ke-13 dan THR Tahun 2025 sedang disusun dan dibahas instrumen peraturan perundang-undanganya bersama-sama oleh Tim Teknis Kementerian PANRB dan instansi terkait.

    Rini menjelaskan, kebijakan gaji ke-13 dan THR tidak hanya bagi ASN, tetapi juga diberikan kepada Prajurit TNI, Anggota Polri, pejabat negara, pimpinan dan anggota lembaga non-struktural (LNS) dan penerima pensiun. 

    Kebijakan gaji ke-13 dan THR bagi aparatur negara juga diatur dalam Nota Keuangan APBN Tahun 2025. 

    Dalam kesempatan berbeda, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian), Airlangga Hartarto, turut menanggapi isu penghapusan gaji ke-13 dan ke-14 tahun 2025 terkait efisiensi anggaran ini. 

    Airlangga menyatakan, persiapan untuk gaji ke-13 dan ke-14 bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) sedang dilakukan.

    “Persiapan sudah ada. Persiapan to be announced,” ucapnya dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Rabu (5/2/2025). 

    Airlangga menegaskan, keputusan mengenai pencairan gaji ke-13 dan ke-14 2025 berada di tangan Kementerian Keuangan.

    Kata Pihak Kemenkeu

    Sementara itu, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Deni Surjantoro, mengatakan pihaknya belum mendapat informasi mengenai hal tersebut.

    “Aku belum bisa menanggapi ya, karena belum ada info,” katanya, Rabu (5/2/2025). 

    Menurut Deni, pemerintah sampai sekarang masih belum menerbitkan aturan terkait pemberian gaji ke-13 dan gaji ke-14 2025. 

    Namun, ia enggan mengungkapkan apakah Kemenkeu telah mengalokasikan anggaran untuk gaji ke-13 dan 14 2025 atau tidak. 

    “Aku belum bisa menanggapi,” jawabnya singkat.

    Sebelumnya, beredar kabar mengenai gaji ke-13 dan gaji ke-14 2025 untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) akan dihapus.

    Isu ini, mencuat setelah Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan untuk mengefisiensikan anggaran APBN 2025.

    Berdasarkan penelusuran Tribunnews di Aplikasi X, Kamis (6/2/2025) pagi, memang ada sejumlah warganet yang membicarakan soal gaji ke-13 dan 14 bagi ASN. 

    Ada yang memberikan kritikan dan sanggahan terkait isu tersebut.

    Sebagai informasi, gaji ke-13 adalah tambahan gaji yang diterima ASN dan pensiunan sebagai bentuk penghargaan pemerintah atas pengabdian mereka.

    Sementara gaji ke-14 atau biasa disebut tunjangan hari raya (THR), biasanya merupakan tunjangan yang diberikan menjelang Hari Raya Idul Fitri.

    Pada tahun-tahun sebelumnya, gaji ke-13 PNS dan gaji ke-14 diatur dalam peraturan pemerintah atau PP. 

    Namun tahun ini, pemerintah belum menerbitkan PP yang mengatur tentang pemberian THR PNS dan gaji ke-13 PNS. 

    (Tribunnews.com/Suci Bangun DS, Kompas.com/Dian Erika N, Teuku Muhammad V, Isna Rifka, Sakina Rakhma Diah S)

  • Gubernur Heran Anggaran Konsumsi Rapat Dinas sampai Rp1,3 M, Tak Sesuai Debatnya: Kan Harusnya Turun

    Gubernur Heran Anggaran Konsumsi Rapat Dinas sampai Rp1,3 M, Tak Sesuai Debatnya: Kan Harusnya Turun

    TRIBUNJATIM.COM – Dedi Mulyadi bingung biaya konsumsi rapat ASN Pemerintah Provinsi Jawa Barat sampai Rp1,3 M.

    Jumlah ini berbanding terbalik dengan rencana Dedi Mulyadi dan tak sesuai dengan materi Debat Cagub Jabar.

    Padahal Dedi Mulyadi mencanangkan e-goverment yang dimana semua kegiatan berbasis digital.

    Keresahan ini sebenarnya sudah diluapkan Dedi Mulyadi saat debat Calon Gubernur Jawa Barat dalam Pilkada 2024 lalu.

    Ia merasa heran, meski sudah berbasis digital, namun rapat dan pertemuan tetap digelar secara langsung atau offline.

    Dalam acara seperti itu, Dedi Mulyadi mengatakan bakal menelan banyak anggaran, mulai dari konsumsi sampai sewa gedung.

    Dan benar saja, dalam pertemuan dengan Dinas Komunikasi dan Informasi Pemprov Jabar, anggaran tersebut masih terbilang sangat tinggi.

    Pada tahun 2025, Dinas Komunikasi dan Informasi Pemerintah Provinisi Jawa Barat ketumpahan anggaran sebesar Rp215 miliar.

    Belanja pegawai Rp36,5 miliar

    Belanja barang dan jasa Rp162 miliar

    Belanja modal Rp13,1 miliar

    Belanja hibah Rp3,4 miliar

    “Belanja barang, barang yang dibeli apa? Tujuan kalimat barang dan jasa agar tiap tahun ada penambahan aset, uang yang dibelanjakan menjadi aset,” tuturnya.

    “Jadi uang yang dibelanjakan menjadi aset dan investasi, logika e-goverment tuh itu. Nah, barangnya apa yang dibeli?” tanya Dedi Mulyadi.

    Dedi Mulyadi bingung biaya konsumsi rapat satu dinas sampai Rp1,3 M, padahal Pemprov Jabar mengusung e-goverment atau pemerintahan yang berbasis IT (YouTube/KANG DEDI MULYADI CHANNEL)

    Pejabat Pemprov Jabar Deny Hermawan menerangkan belanja barang terdiri dari makan dan minum, souvenir, hingga perabotan kantor.

    Berikut ini rinciannya:

    Belanja makan minum rapat Rp1,3 miliar

    Belanja souvenir Rp649 juta

    Makan minum tamu Rp312 juta

    Belanja perabotan kantor Rp189 juta

    Alat listrik Rp180 juta

    Atas rincian inilah, Gubernur Jawa Barat terpilih Dedi Mulyadi merasa heran.

    Ia tak menyangka, meski mengusung e-goverment, namun biaya konsumsi rapat dan ATK masih sangat tinggi.

    “Kan sudah e-goverment birokrasi yang berbasis IT, tapi jumlah rapat dan makan minum tetap saja semakin naik,” kata Demul.

    Ia bercerita sewaktu debat Calon Gubernur Jabar, hal ini sudah dikemukakan.

    “Waktu saya debat, itu kan saya katakan iya kita berbasis informasi komunikasi, kan harusnya anggaran makan minum turun, anggaran rapat turun, anggaran sewa gedung turun, ATK turun.”

    “Dengan ini dinaikkan misal sampai Rp200 miliar, dia menurunkan Rp500 miliar belanja lain.”

    “Kalau sekarang terbalik, belanja ini naik, belanja itu naik,” papar Dedi Mulyadi.

    Gubernur Jawa Barat terpilih Dedi Mulyadi ingin mengadakan ambulans udara untuk melayani warga Jawa Barat yang sakit (Dok Humas Partai Golkar)

    Dedi Mulyadi belakangan mengaku ingin menghapus anggaran yang berkaitan dengan pakaian dinas dan perjalanan ke luar negeri.

    Berbeda dengan pendahulunya, pria yang karib disapa Kang Dedi ini ingin menghapus semua anggaran pakaian dinas dan perjalanan luar negeri Gubernur Jawa Barat.

    Artinya saat nanti ia menjabat sebagai Gubernur Jabar, Kang Dedi ogah menerima anggaran untuk baju seragamnya hingga biaya perjalanan luar negeri.

    Kepada pegawainya yang mengatur APBD dan anggaran Jabar, Kang Dedi menyampaikan rencananya soal anggaran rumah tangga Gubernur Jawa Barat.

    “Enggak usah (biaya pakaian dinas). Kita ini pegawai sudah digaji, bapak tunjangannya kurang lebih Rp20 juta sebulan, masak baju aja dibeliin negara?”

    “Memang bapak anak yatim mau Lebaran?” kata Dedi Mulyadi, dilansir dari tayangan di kanal YouTubenya, Selasa (4/2/2025).

    Saat nanti dilantik sebagai Gubernur Jawa Barat, Kang Dedi mengaku tak perlu pakai dana dari Pemprov.

    Kang Dedi berencana untuk menjahit sendiri seragam kerjanya.

    “Saya mau dilantik jadi Gubernur, bajunya jahit sendiri, saya enggak minta dan enggak usah diganti.”

    “Nanti duit anggaran baju saya, hapus, masukin jadi belanja infrastruktur. Sepatu hapus, saya udah punya sepatu, dasi hapus, jas hapus,” ungkap Kang Dedi.

    Lagipula diakui Dedi Mulyadi, ia punya banyak baju yang bisa dipakai untuk agenda Pemprov Jabar nantinya.

    Kang Dedi meminta anggaran untuk pakaian dinasnya dialihkan saja untuk urusan yang lebih penting yakni biaya infrastruktur.

    “Di anggaran rumah tangga Gubernur ya, hapus anggaran pakaian dinas Gubernur, beli sendiri aja baju, baju saya banyak, hapus pak.”

    “Yang khusus untuk pengadaan pakaian dinas Gubernur, hapus saja, saya sudah punya baju sendiri dan malah banyak. Itu lumayan tuh,” tegas Kang Dedi.

    Tak cuma pakaian dinas, Kang Dedi juga minta agar anggaran perjalanan dinas luar negeri Gubernur Jabar dihapus total.

    Mendengar permintaan Kang Dedi, pegawainya pun tampak syok.

    “Ada perjalanan dinas luar negeri enggak? Hapus,” kata Kang Dedi.

    “Bapak enggak akan ke luar negeri?” tanya pegawai.

    “Ngapain? Ngomong bahasa Inggris juga enggak bisa saya mah,” ujar Kang Dedi.

    Selain dinas luar negeri, Kang Dedi juga minta anggaran untuk perjalanan dinas dalam negeri ikut dikurangi.

    “Perjalanan dinas dalam negerinya dikurangi, sesuai impres, potong 50 persen. Aman,” imbuh Kang Dedi.

    Dedi Mulyadi saat bertemu Kepala SMA dan SMK di Subang, Jawa Barat, Senin (3/2/2025). (YouTube/KANG DEDI MULYADI CHANNEL)

    Selanjutnya, Dedi Mulyadi juga meminta agar anggaran untuk seremonial berbagai acara Gubernur Jabar nantinya dikurangi secara maksimal.

    Pun dengan acara peresmian Gubernur Jabar, Kang Dedi meminta agar para pegawainya tidak perlu datang di satu tempat misalnya di hotel.

    Kang Dedi berencana untuk mengumpulkan pegawainya secara online saja.

    “Sementara ini kita tunda kegiatan seperti itu. Kita fokuskan belanja yang lebih penting dulu. Kegiatan seremonial Gubernur, udah lah enggak usah.”

    “Jangan ada kejadian misalnya gerakan menaman pohon reboisasi Dinas Kehutanan Pemprov Jabar, biaya seremonialnya Rp500 juta, nanam pohonnya Rp70 juta, habis itu mati dimakan kambing.”

    “Udah lah enggak usah, fokus aja ke tujuan utama,” ujar Kang Dedi.

    “Nanti peresmiannya (Gubernur dan Wagub Jabar) tetap di Gedung Pakuan, seremonial (dengan para pegawai) via Zoom, udah selesai.”

    “Kan kita sudah teknologi digital, ngapain diundang dikumpulin? Cukup Zoom, berarti stay di kantor masing-masing, perintah tinggal dilaksanakan, ngapain ngumpul lagi?” sambungnya.

    Tak cuma peresmian Gubernur saja, Kang Dedi juga minta agar seremonial acara lain di Pemprov Jabar turut dikurangi.

    “(Datang seremonial) pakai motor sendirian, peresmian, gunting (pita) apa susahnya sih? Murah. Makan pakai timbal udah selesai. “

    “Misal seremoni ngeresmiin sekolah, kan enggak usah biaya gede, kita datang, gunting, udah enggak usah pasang tenda,” tandas Kang Dedi.

    Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews Tribunjatim.com

  • Heboh THR dan Gaji Ke-13 ASN Dihapus imbas Efisiensi, Menpan-RB: Belum Diputuskan Nasional 6 Februari 2025

    Heboh THR dan Gaji Ke-13 ASN Dihapus imbas Efisiensi, Menpan-RB: Belum Diputuskan Nasional 6 Februari 2025

    Heboh THR dan Gaji Ke-13 ASN Dihapus imbas Efisiensi, Menpan-RB: Belum Diputuskan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Rini Widyantini mengungkapkan, belum ada keputusan resmi yang menyatakan tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 untuk aparatur sipil negara (ASN) dihapus.
    Hal ini menanggapi kehebohan yang menyebutkan THR dan gaji ke-13 ditiadakan karena Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan untuk mengefisiensikan anggaran APBN 2025 sebesar Rp 306,69 triliun.
    “Iya (belum ada keputusan gaji ke-13 dan THR akan ditiadakan),” kata Rini saat dikonfirmasi Kompas.com, Rabu (5/2/2025).
    Rini menuturkan, kebijakan gaji ke-13 dan THR tidak hanya diperuntukkan bagi ASN, tetapi juga diberikan kepada Prajurit TNI, anggota Polri, pejabat negara, pimpinan dan anggota LNS, serta penerima pensiun.
    Kebijakan gaji ke-13 dan THR bagi aparatur negara, lanjut Rini, termaktub dalam Nota Keuangan APBN Tahun 2025.
    Basis pemberian gaji ke-13 dan THR merupakan penghasilan bulanan aparatur negara, yang bersumber dari anggaran belanja pegawai.
    Rini menjelaskan bahwa saat ini kebijakan THR dan gaji ke-13 masih disusun.
    “Saat ini kebijakan gaji ke-13 dan THR Tahun 2025 sedang disusun dan dibahas instrumen peraturan perundang-undangannya bersama-sama tim teknis Kementerian PAN-RB dan instansi terkait, yaitu Kementerian Keuangan dan Kementerian Sekretariat Negara,” jelas Rini.
    Sebagai informasi, gaji ke-13 adalah tambahan gaji yang diterima ASN dan pensiunan sebagai bentuk penghargaan pemerintah atas pengabdian mereka.
    Sementara itu, gaji ke-14 atau biasa disebut tunjangan hari raya (THR) merupakan tunjangan yang diberikan menjelang Hari Raya Idul Fitri.
    Sejauh ini, pemerintah belum menerbitkan PP yang mengatur tentang pemberian THR PNS dan gaji ke-13 PNS.
    Isu peniadaan THR dan gaji ke-13 sebelumnya sempat dikomentari oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
    Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu Deni Surjantoro mengatakan bahwa hingga saat ini pihaknya belum mendapat informasi mengenai hal tersebut.
    “Aku belum bisa menanggapi ya, karena belum ada info,” ujarnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Sekda Kabupaten Langkat tegaskan peran BUMDes kelola MBG

    Sekda Kabupaten Langkat tegaskan peran BUMDes kelola MBG

    Sumber foto: M Salim/elshinta.com.

    Sekda Kabupaten Langkat tegaskan peran BUMDes kelola MBG
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 05 Februari 2025 – 16:16 WIB

    Elshinta.com – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Langkat, Sumatera Utara Amril, menyoroti pentingnya peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam meningkatkan perekonomian desa. Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang  BUMDes. Hal itu ditegaskan Amril saat memimpin apel gabungan ASN Pemkab Langkat, Senin (3/2).  

    Amril menegaskan bahwa badan usaha ini harus menjadi motor penggerak ekonomi lokal dengan mengoptimalkan aset desa, investasi, serta pengembangan usaha yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

    Selain itu, Sekda memperkenalkan program makan bergizi gratis (MBG), sebuah inovasi pemerintah pusat program Presiden Prabowo, dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

    Program ini bertujuan menyediakan akses makanan bergizi secara gratis bagi masyarakat kurang mampu dengan melibatkan BUMDes dalam pengelolaan dan distribusinya.

    “Dengan skema ini, diharapkan kualitas kesehatan masyarakat meningkat sekaligus memberdayakan ekonomi desa,” ujarnya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, M Salim, Rabu (5/2). 

    Melalui apel gabungan ini, Pemerintah Kabupaten Langkat menegaskan komitmennya untuk terus berinovasi dan bekerja keras dalam mewujudkan kemandirian fiskal serta pelayanan publik yang lebih baik. ASN diharapkan berperan aktif dalam mendukung program pemerintah dan menjadi teladan bagi masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan

    Sumber : Radio Elshinta

  • Pemerintah Berencana Terapkan WFA Sebelum Cuti Lebaran, AHY: Perlu Dihitung dengan Cermat – Halaman all

    Pemerintah Berencana Terapkan WFA Sebelum Cuti Lebaran, AHY: Perlu Dihitung dengan Cermat – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah tengah menggodok rencana pemberlakuan kerja dari mana saja atau work from anywhere (WFA), bagi aparatur sipil negara maupun karyawan swasta beberapa hari sebelum masuk masa cuti Lebaran 2025.

    Menurut Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY, hal itu dilakukan agar bisa mengurai kemacetan saat momen mudik Lebaran 2025.

    Ia mengatakan, rencana ini tengah dibahas juga bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB).

    “Kita sedang menghitung benar untuk skema work from anywhere di beberapa hari sebelum kita nyatakan masuk ke cuti atau libur lebaran. Ini tujuannya adalah untuk mengurai kemacetan,” kata AHY di kantornya, Rabu (5/2/2025).

    Ia mengatakan, work from anywhere bukan berarti tidak bekerja, tetapi karyawan tidak harus masuk kantor, sehingga mereka bisa memulai perjalanan mudik sambil tetap bekerja secara daring.

    AHY mengatakan pembahasan rencana ini memerlukan waktu. Antar kementerian masih perlu membahasnya secara bersama-sama.

    Selain bersama KemenPANRB, diskusi juga perlu melibatkan Kementerian Ketenagakerjaan dan untuk libur sekolah serta madrasah perlu dibahas bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikasmen) dan Kementerian Agama.

    “Pada akhirnya nanti biasanya ada SKB tiga menteri antara KemenPANRB, Kementerian Agama, dan Kementerian Ketenagakerjaan untuk mengatur cuti dan liburnya,” ujar AHY.

    “Tapi belum bisa diputuskan sekarang, belum bisa diumumkan sekarang karena masih perlu kita hitung dengan cermat. Pada saatnya akan kita umumkan,” pungkasnya.

    Sebelumnya, pemerintah mempertimbangan penerapan kebijakan Work From Anywhere (WFA) selama periode 24-28 Maret 2025 atau menjelang libur Lebaran 2025.

    Kebijakan ini diharapkan dapat membantu mengurangi kepadatan lalu lintas saat puncak arus mudik Lebaran.

    Hal itu diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno saat menerima audiensi Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi pada Senin (20/1/2025).

    Pertemuan ini merupakan langkah awal dalam mempersiapkan libur Lebaran 2025 yang aman, nyaman, dan lancar.

    Pratikno pun memberikan apresiasi atas kinerja Kementerian Perhubungan dalam penyelenggaraan libur Nataru.

    Ia menekankan pentingnya kolaborasi lintas kementerian untuk mempersiapkan pelaksanaan mudik Lebaran 2025.

    “Pelaksanaan mudik Lebaran 2025 akan melibatkan Kementerian PAN RB, Kementerian Tenaga Kerja, dan Kementerian Agama dalam pembahasan Surat Keputusan Bersama (SKB) terkait jadwal libur Lebaran, dengan koordinasi bersama Kementerian Perhubungan,” ungkap Pratikno. 

  • Data Jumlah Pegawai Honorer Pemkab Jember Membengkak 1.425 Orang

    Data Jumlah Pegawai Honorer Pemkab Jember Membengkak 1.425 Orang

    Jember (beritajatim.com) – Data jumlah pegawai honorer non aparatur sipil negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, mengalami beberapa kali perubahan. Terakhir bahkan jumlah pegawai honorer membengkak dan bertambah 1.425 orang menjadi 13.119 orang.

    Bagaimana ini bisa terjadi? Semua berawal pada 2022 saat Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Jember mendata pegawai non ASN pemerintah daerah sesuai perintah pemerintah pusat untuk dimasukkan ke dalam pangkalan data Badan Kepegawaian Nasional (BKN).

    BKN saat itu menetapkan syarat pegawai non ASN yang bisa didata harus bermasa kerja satu tahun per 31 Desember 2021 secara akumulatif. Ini berbeda dengan yang ketentuan pendataan PPPK pada 2024 yang mensyaratkan masa kerja minimal dua tahun bekerja terus-menerus.

    Proses pendataan ini selesai pada September-Oktober 2022. Setelahnya BKPSDM Jember memverifikasi faktual berkas data yang dimasukkan pegawai dalam aplikasi sistem pendataan non ASN. Berkas faktual itu meliputi surat penugasan atau surat keputusan sebagai honorer dan bukti pembayaran gaji di setiap organisasi perangkat daerah (OPD). Verifikasi ini diikuti dua kali uji publik.

    Setelah semua proses selesai, BKPSDM Jember mengirimkan data 9.690 pegawai non ASN ke BKN. Namun rupanya proses ini belum selesai. BKN meminta BKPSDM Jember untuk menyortir semua pegawai yang tidak memenuhi kriteria menjadi PPPK, antara lain tenaga kebersihan, penjaga, petugas keamanan, pramusaji, dan pengemudi mobil dinas.

    Semula Pemkab Jember keberatan, dan meminta kepada BKN agar tak ada pegawai yang dibuang dari data tersebut. Namun BKN tak menjawab permintaan tersebut.

    Apa boleh buat. Akhirnya, BKPSDM Jember terpaksa mengeluarkan kurang lebih 1.663 pegawai honorer yang tidak memenuhi syarat dari data sesuai perintah dari BKN. Mereka bisa diakomodasi sebagai tenaga alihdaya atau outsourcing, melalui kontrak dengan pihak ketiga atau penyedia jasa perorangan.

    Pemerintah pusat menghendaki agar penataan pegawai non ASN selesai paling lambat pada 31 Desember 2024. Tak boleh lagi ada pegawai honorer non ASN. Seluruh pegawai honorer non ASN yang tersisa di pemerintah daerah seluruh Indonesia diberi kesempatan untuk mendaftarkan diri menjadi PPPK.

    Maka BKPSDM Jember melakukan pemetaan dengan merekapitulasi kembali data pegawai honorer non ASN dari 73 organisasi perangkat daerah dan unit kerja Pemkab Jember pada Maret 2023. Semua didata, termasuk pegawai yang memenuhi kriteria pendataan BKN maupun yang tidak.

    Hasilanya BKPSDM Jember mengantongi data 11.694 pegawai honorer non ASN dalam Sistem Informasi Kepegawaian (Simpeg). Sementara jatah formasi PPPK Pemkab Jember pada 2024 hanya diperuntukkan dua ribu orang honorer.

    Pendaftaran seleksi PPPK untuk pegawai honorer dibuka dua tahap pada 2024 dan 2025. Pendaftaran tahap kedua diberi tenggat hingga 20 Januari 2025. Mereka yang aktif bekerja selama dua tahun sejak 20 Januari 2023, tidak mendaftarkan diri sebagai calon pegawai negeri sipil, dan berusia tidak lebih dari 57 tahun diperbolehkan mendaftar.

    BKPSDM Jember kemudian memetakan kembali tenaga honorer non ASN pada 16-18 Januari 2025 menjelang pentupan pendaftaran PPPK tahap kedua. “Tujuannya untuk memetakan pegawai non ASN di tiap OPD yang diproyeksikan tidak mendaftar PPPK tahap kedua,” kata Kepala BKPSDM Jember Suko Winarno, Rabu (5/2/2025).

    Hasilnya, jumlah pegawai honorer non ASN membengkak menjadi 13.119 orang. Ada tambahan 1.425 pegawai non ASN dalam rentang waktu 2023-2025. “Perekrutan tenaga Non ASN baru tersebut sebagian besar dilakukan di unit-unit kerja lembaga sekolah dan puskesmas, serta beberapa di antaranya dilakukan oleh OPD,” kata Suko.

    Menurut Suko, rekrutmen pegawai honorer non ASN tersebut selama ini dilakukan OPD dan unit kerja sesuai kebutuhan dan ketersediaan anggaran masing-masing. Sebanyak 7.410 orang di antaranya tercatat dalam pangkalan data BKN dan 5.709 orang lainnya tidak tercatat.

    Bupati Hendy Siswanto kemudian melayangkan surat kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Badan Kepegawaian Nasional, dengan tembusan Menteri Dalam Negeri, untuk meminta agar 13.119 orang tersebut bisa diangkat menjadi aparatur sipil negara (ASN).

    “Minimal kalau tidak mungkin diangkat semua karena beban anggaran terlalu berat, ada dispensasi memberikan kesempatan kepada mereka sampai akhir 2025. Sehingga ada masa tenggang waktu mereka untuk alih profesi. Tahun 2026, clear seratus persen dilarang ada non ASN, mungkin begitu,” kata Hendy. [wir]