Xcloud.id

Kementrian Lembaga: ASN

  • Istana Tegaskan Gaji ke-13 dan 14 ASN Bukan Bagian Efisiensi, Pasti Dibayarkan Negara – Page 3

    Istana Tegaskan Gaji ke-13 dan 14 ASN Bukan Bagian Efisiensi, Pasti Dibayarkan Negara – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Istana Negara menyatakan gaji ke-13 dan ke-14 untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) bukan bagian dari efisiensi anggaran yang dimaksud Presiden Prabowo Subianto.

    “Ini Menkeu sudah kasih pernyataan kan? Dan efisiensi yang disampaikan oleh presiden, itu kan tidak termasuk belanja pegawai. Buat gaji pegawai bukan bagian yang diefisienkan,” tutur Kepala Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi di Istana Negara, Jakarta, Jumat (7/2/2025).

    Dia menyatakan, gaji ke-13 dan ke-14 untuk ASN merupakan hak para pegawai yang menjadi kewajiban negara untuk dibayarkan.

    “Jadi gaji ke-13 sama THR Itu merupakan hak dari Pegawai Negeri dan itu akan dibayarkan. Menkeu kan sudah juga beri pernyataan soal itu,” kata Hasan.

    Jagat maya dihebohkan dengan isu penghapusan gaji ke-13 dan ke-14 untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) tahun 2025. Beredarnya pesan berantai di WhatsApp dan unggahan di media sosial memicu pertanyaan dan kekhawatiran di kalangan ASN. Namun, benarkah kabar tersebut?

    Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), Rini Widyantini, memberikan klarifikasi terkait isu ini. Ia menegaskan bahwa hingga saat ini, pemerintah masih mengkaji kebijakan gaji ke-13 dan THR (gaji ke-14) tahun 2025.

    “Saat ini, kebijakan Gaji Ke-13 dan THR Tahun 2025 sedang disusun dan dibahas instrumen peraturan perundang-undangannya bersama-sama Tim Teknis Kementerian PANRB dan instansi terkait yaitu Kementerian Keuangan dan Kementerian Sekretariat Negara,” jelas Rini.

    Proses pengkajian ini melibatkan Kementerian Keuangan dan Kementerian Sekretariat Negara. Belum ada keputusan final terkait penghapusan atau pemotongan gaji ke-13 dan ke-14. Keputusan resmi akan diumumkan setelah proses pengkajian selesai.

    Perlu digarisbawahi bahwa gaji ke-13 dan THR bukan hanya untuk ASN saja. Prajurit TNI, anggota Polri, pejabat negara, pimpinan dan anggota LNS, serta penerima pensiun juga berhak mendapatkannya.

    Pemberian gaji ke-13 dan THR didasarkan pada penghasilan bulanan aparatur negara yang bersumber dari anggaran belanja pegawai, seperti yang dijelaskan oleh Menpan-RB.

  • Cerita ASN Setelah Pemangkasan Anggaran: Masuk Lobi Gelap hingga Ongkos Dibayar Setelah 8 Jam Nasional 7 Februari 2025

    Cerita ASN Setelah Pemangkasan Anggaran: Masuk Lobi Gelap hingga Ongkos Dibayar Setelah 8 Jam Nasional 7 Februari 2025

    Cerita ASN Setelah Pemangkasan Anggaran: Masuk Lobi Gelap hingga Ongkos Dibayar Setelah 8 Jam
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Salah seorang aparatur sipil negara (ASN) di
    Kementerian Pekerjaan Umum
    (PU), Nia (bukan nama sebenarnya), menceritakan perubahan yang terjadi di kantornya usai adanya
    pemangkasan anggaran
    .
    Nia mengatakan, saat baru datang ke kantor dan memasuki lobi, ia merasa ada yang berbeda dari sebelum diterapkannya aturan
    efisiensi anggaran
    .
    “Enggak ( bukan pas sudah pulang). Waktu itu saya baru mau masuk kantor di lobi, kok gelap ya, enggak gelap gulita sih, cuma enggak seterang biasanya,” ujar Nia saat bercerita kepada
    Kompas.com
    , Kamis (6/2/2025) malam.
    Nia merasa keadaan di lobi kantornya tidak seterang biasanya. Sejumlah lampu di kantornya kini dipadamkan demi menghemat anggaran.
    “Kayaknya lebih enggak seterang biasanya gitu. Memang mungkin dari 10 (lampu), cuma 3 dihidupin sepertinya,” ucapnya.
    Nia mengatakan, perubahan ini dilihatnya secara kasat mata. Namun, ia tak mengetahui secara pasti apakah keadaan kantornya pada saat ini merupakan dampak dari pemangkasan anggaran atau tidak.
    “Kalau di lantai saya ya, saya belum ke lantai-lantai atas sih. Ya cuma jadi bukan bercandaan ‘ini mah efisiensi nih ya’,” imbuhnya.
    Kondisi berbeda dirasakan Burhan (bukan nama sebenarnya), ASN di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). 
    “PKP itu kan kantornya masih terpisah-pisah. Menterinya di Wisma Mandiri, gabung sama Irjen dan Sekjen, Wamen dan beberapa dirjen itu di Kementerian ATR, terus di Tebet itu ada dua dirjen,” ujarnya kepada
    Kompas.com
    , Jumat (7/2/2025).
    Di kantornya di Wisma Mandiri, Burhan mengaku, tidak ada pengurangan penerangan seperti halnya di Kementerian PU.
    “Kan lampu masih tanggungannya Wisma Mandiri,” ungkapnya.
    Kebijakan pemangkasan anggaran ini dikhawatirkan akan memiliki dampak yang lebih luas, tak hanya bagi karyawan maupun kinerjanya, tetapi juga masyarakat.
    Di Kementerian PU, misalnya. Kementerian ini sempat menjadi kementerian dengan anggaran terbesar di era Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, karena pada saat itu infrastruktur menjadi program andalannya.
    Semula, anggaran Kementerian PU pada tahun 2025 sebesar Rp 110,95 triliun. Namun kemudian dipangkas 73,35 persen dan hanya tinggal Rp 29,57 triliun.
    Menteri PU Dody Hanggodo merinci program-program yang hilang akibat efisiensi anggaran tersebut.
    Di sektor sumber daya air, anggaran dikurangi Rp 27,72 triliun. Program-program yang dihilangkan antara lain pembangunan 14 unit bendungan, satu bangunan pengarah Rukoh (Aceh), serta revitalisasi danau dan situ.
    “(Kedua), pembangunan 9.550 hektar dan rehabilitasi 29.000 hektar jaringan irigasi. (Ketiga) pembangunan prasarana air baku (kap 1,25 m3/detik). (Keempat) pembangunan pengendali banjir (19 km), pengaman pantai (4,5 km), pengendali lahar dan sedimen,” kata Dody dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (6/2/2025).
    Di bidang bina marga, dilakukan efisiensi sebesar Rp 24,83 triliun. Program-program yang hilang antara lain pembangunan jalan sepanjang 57 kilometer serta peningkatan kapasitas dan preservasi peningkatan jalan 1.120 km.
    Kemudian, pembangunan dan duplikasi jembatan sepanjang 5.841 meter, jembatan gantung, dan preservasi jembatan sepanjang 126.000 meter.
    Program yang dihilangkan selanjutnya adalah pembangunan flyover atau underpass dan terowongan sepanjang 94 meter.
    Di bidang cipta karya, dilakukan efisiensi Rp 7,75 triliun.
    Di bidang prasarana strategis, telah dilakukan efisiensi sebesar Rp 20,69 triliun.
    Sementara anggaran Kementerian PKP dipangkas, dari awalnya Rp 5,27 triliun menjadi tersisa Rp 1,61 triliun. Padahal kementerian ini memiliki pekerjaan rumah untuk menggarap program 3 juta rumah per tahun.
    “Kami tetap berusaha, kami diminta Pak Prabowo (Presiden Prabowo Subianto) untuk tetap optimis dengan situasi yang ada, tetap optimis,” ujar Menteri PKP Maruarar Sirait usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (06/02/2025).
    Ada pun sisa anggaran tersebut akan dimanfaatkan untuk program Dukungan Manajemen sebesar Rp 435,67 miliar. Kemudian untuk program Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp 1,177 triliun.
    Sementara itu, Burhan mengaku, kebijakan penghematan anggaran ini turut berdampak pada kegiatan operasional yang sehari-hari dilaksanakan.
    Ia mencontohkan, ketika ada kegiatan menteri di dalam kota, biasanya setiap pegawai yang mendampingi akan mendapatkan uang jalan, berapa pun lama kegiatannya.
    “Mau sejam-dua jam, biasanya dapat ongkos. Tapi sekarang minimal harus delapan jam baru dapat ongkos. Kalau dari sisi personel tidak ada pengurangan untuk yang mendampingi,” ungkapnya.
    Sementara Nia mengaku, cukup memahami kondisi kantornya yang terdampak kebijakan efisiensi. Hanya ia menyayangkan kebijakan ini berdampak ke masyarakat. 
    “Orang menganggap yang dipotong adalah anggaran dinas sama ATK PNS. Tapi orang lupa kalau ini berdampak ke masyarakat,” kata dia.
    Nia menyebut, masyarakat yang tinggal di kampung sangat membutuhkan bendungan. Tetapi, dengan kebijakan baru, anggaran pembangunan bendungan kini dipangkas.
    “Kalau tinggal di kampung mungkin sangat butuh bendungan, ini tuh enggak sampai ke masyarakat,” tuturnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 2 Istana: Gaji Ke-13 dan THR Itu Hak PNS, Akan Dibayar Nasional

    2 Istana: Gaji Ke-13 dan THR Itu Hak PNS, Akan Dibayar Nasional

    Istana: Gaji Ke-13 dan THR Itu Hak PNS, Akan Dibayar
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan
    Hasan Nasbi
    mengatakan,
    gaji ke-13
    dan THR para aparatur sipil negara (ASN) akan dibayarkan.
    Hasan menyebut, Menkeu
    Sri Mulyani
    juga sudah menyampaikan keputusan tersebut.
    “Jadi, gaji ke-13 sama THR itu merupakan hak dari para pegawai negeri dan itu akan dibayarkan. Menteri Keuangan kan sudah juga memberikan pernyataan soal itu,” ujar Hasan, di Gedung Kwarnas, Jakarta, Jumat (7/2/2025).
    Hasan mengatakan, efisiensi anggaran yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto tidak termasuk belanja pegawai.
    Dengan demikian, kata dia, gaji pegawai tidak terkena efisiensi.
    “Ibu Menteri Keuangan sudah ngasih pernyataan kan. Dan efisiensi yang disampaikan oleh Presiden itu kan tidak termasuk belanja pegawai. Buat gaji pegawai itu kan bukan bagian yang diefisienkan,” imbuh dia.
    Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberi sinyal bahwa gaji ke-13 dan 14 (tunjangan hari raya/THR) bagi ASN tetap cair.
    Saat ditemui di Jakarta, Kamis (6/2/2025), Sri Mulyani menyatakan, pihaknya telah menyiapkan anggaran untuk gaji ke-13 dan 14 bagi ASN.
    Namun, ia tak merinci besarannya. Ia juga menyebut proses persiapan gaji ke-13 dan 14 tetap berlanjut.
    Menkeu meminta publik untuk menunggu pengumuman lebih lanjut soal perkembangan gaji ke-13 dan 14 bagi ASN.
    “Nanti tunggu saja ya. Prosesnya ya diproses saja. (
    Gaji ke-13
    dan 14 PNS akan tetap cair?) Insya Allah,” ujar Sri Mulyani, dikutip dari
    Antara
    .
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Cara Daftar SPPI Batch 3 2025: Jadwal, Syarat, dan Berkasnya

    Cara Daftar SPPI Batch 3 2025: Jadwal, Syarat, dan Berkasnya

    Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) membuka program seleksi Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) 2025 yang kini memasuki batch ketiga. Program seleksi SPPI Batch 3 2025 terbuka bagi semua lulusan D4, S1, atau S2.

    Pelamar yang lolos SPPI akan diarahkan untuk terlibat dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan pemerintahan Prabowo-Gibran. SPPI adalah pelopor penggerak yang bertugas mendukung program Makan Bergizi Gratis. Tugas utama SPPI adalah memimpin dan mengelola pelayanan program MBG di wilayah masing-masing.

    Nantinya, pegawai lulusan SPPI akan diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) di bawah Badan Gizi Nasional (BGN).

    Bagi yang berminat, calon peserta SPPI dapat mendaftar secara online melalui situs spp-indonesia.com. Berikut cara daftar SPPI Batch 3 2025 serta syarat, dokumen, dan jadwal pendaftarannya.

    Cara daftar SPPI Batch 3 2025

    Berikut cara daftar SPPI Batch 3 2025:

    Buka laman resmi spp-indonesia.com untuk daftar SPPI atau CPNS Badan Gizi Nasional 2025 Klik ikon garis tiga di sebelah kanan atas, lalu klik Daftar Seleksi Isi data diri seperti nama lengkap, NIK, pas foto formal, alamat email, dan password. Lalu, ceklis kode captcha dan klik Daftar Tunggu email konfirmasi yang berisi panduan. Jangan login sebelum menerima email konfirmasi dari SPPI Jika sampai lima kali gagal login, email akan terblokir otomatis Ikuti panduan dan instruksi sesuai yang diminta.

    Syarat daftar SPPI Batch 3 2025

    Ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi setiap pendaftar. Berikut syarat lengkap untuk mendaftar SPPI Batch 3 atau CPNS Badan Gizi Nasional 2025:

    Warga Negara Indonesia (WNI). Usia maksimal 30 tahun pada saat pendaftaran. Lulusan Pendidikan D-4/S-1 atau S-2 dari semua jurusan. Ijazah dari Perguruan Tinggi yang terakreditasi oleh Kemendikbudristek atau ijazah dari Perguruan Tinggi Luar Negeri yang telah disetujui oleh Panitia Penilaian Ijazah Luar Negeri Kemendikbudristek. Tidak pernah dijatuhi hukuman penjara berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap akibat tindak pidana kejahatan. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau dengan tidak hormat sebagai CPNS/PNS, anggota TNI/POLRI, pegawai BUMN/BUMD, atau diberhentikan karena pelanggaran/hukuman sebagai pegawai swasta. Sehat jasmani dan rohani. Kesehatan jasmani harus bebas narkoba dan obat terlarang, dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah minimal tipe C. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia. Bagi peserta perempuan, tidak dalam kondisi hamil selama mengikuti seleksi offline hingga satu tahun setelah penempatan pertama. Bagi yang sudah menikah, wajib memperoleh persetujuan dari suami/istri. Tidak sedang terikat dengan dinas atau perjanjian kerja dengan instansi pemerintah/swasta mana pun. Bagi yang sedang bekerja, wajib melampirkan surat izin dari tempat kerja dan siap mengakhiri ikatan kerja dengan instansi asal jika dinyatakan lulus seleksi.

    Dokumen pendaftaran SPPI Batch 3 2025

    Setelah memenuhi persyaratan, Anda harus menyiapkan beberapa dokumen. Berikut rincian dokumen pendaftaran SPPI Batch 3 atau CPNS Badan Gizi Nasional 2025:

    Surat lamaran yang ditujukan kepada Yth Kepala BGN RI, U.b Ketua Rekrutmen SPPIB3 di Jakarta Scan KTP dan kartu keluarga Foto berlatar belakang putih Scan ijazah dan daftar nilai/IPK Scan sertifikat kursus/diklat yang pernah dilakukan (apabila ada) Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Surat kesehatan jasmani dan kesehatan Rohani (dari dokter jiwa) dari rumah sakit Surat bebas narkoba Kartu BPJS (masih aktif dan tanpa tunggakan) Kartu NPWP Menandatangani Form Surat Pernyataan terlampir, bermeterai Rp10.000

    Jadwal pendaftaran SPPI Batch 3 2025

    Presiden Joko Widodo bersama para pegawai negeri sipil di Istana Merdeka (setkab.go.id)

    1. Pendaftaran online: 27 Desember 2024 – 15 Maret 2025

    2. Pengumuman hasil seleksi administrasi dan pemanggilan untuk tes selanjutnya (offline): 20 Maret 2025

    3. Peserta hadir di tempat tes: 5 April 2025

    4. Pelaksanaan tes (Psikotes, Kesehatan Umum, Kesehatan Jiwa, Wawancara, dan Mental Ideologi): 6 April – 3 Mei 2025

    Terbagi dalam dua gelombang:

    Hadir pada 5 April dan tes dilaksanakan pada 6–19 April 2025. Pulang setelah tes, tapi belum diumumkan kelulusannya. Peserta yang dinyatakan lulus akan dipanggil pada 28 April dan hadir pada 3 Mei untuk bergabung dengan Gelombang 2. Hadir pada tanggal 19 April dan tes dilaksanakan pada 20 April – 2 Mei 2025. Pengumuman kelulusan pada 3 Mei. Bagi yang tidak lulus, akan dipulangkan. Peserta yang lulus akan bergabung dengan Gelombang 1 untuk mengikuti pendidikan.

    5. Pelatihan Dasar Kemiliteran: 5 Mei – 3 Juli 2025

    6. Pelatihan Manajerial: 4 Juli – 4 Agustus 2025

    Apakah SPPI Badan Gizi Nasional 2025 termasuk PNS?

    Status kepegawaian SPPI Badan Gizi Nasional 2025 akan diarahkan menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) di bawah Badan Gizi Nasional.

    Gaji SPPI setelah menjadi ASN juga akan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan ASN dan tunjangan-tunjangan lainnya sesuai daerah penempatan, beban tugas, serta lingkup pekerjaan.

    Tugas SPPI Badan Gizi Nasional 2025

    Calon yang terpilih akan ditempatkan sebagai Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia yang berada di bawah naungan Badan Gizi Nasional. Kepala SPPG bertanggung jawab untuk memimpin dan mengoordinasikan penyelenggaraan program Makan Bergizi sesuai dengan tugas yang diembannya.

    Sebagai catatan, jadwal kegiatan rekrutmen SPPI Badan Gizi Nasional 2025 dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan perkembangan situasi yang ada, dan panitia berhak mengubah jadwal tersebut. Kemudian, tidak ada biaya yang dikenakan selama proses penerimaan.

    Selama proses seleksi offline hingga selesai pelatihan, peserta tidak diperbolehkan meninggalkan tempat pelatihan tanpa izin.

  • Anggaran Kesehatan yang Bikin Publik Puas dengan Prabowo Terancam Disunat Nasional 7 Februari 2025

    Anggaran Kesehatan yang Bikin Publik Puas dengan Prabowo Terancam Disunat Nasional 7 Februari 2025

    Anggaran Kesehatan yang Bikin Publik Puas dengan Prabowo Terancam Disunat
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kementerian Kesehatan (
    Kemenkes
    ) turut terdampak efisiensi anggaran hingga lebih dari Rp 19,5 triliun pada tahun ini.
    Pemangkasan anggaran
    di Kemenkes ini merupakan imbas dari diterbitkannya Instruksi Presiden (Inpres) tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD tahun anggaran 2025.
    Total anggaran Kemenkes sebelum terkena pemangkasan senilai Rp 105,7 triliun. Artinya, efisiensi yang dilakukan sebesar 18,54 persen dari pagu anggaran.
    Padahal, Kemenkes menjadi sektor kementerian paling penting karena menyangkut program kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia.
    Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menyampaikan, dari hasil diskusi dengan DPR, ada beberapa program Kemenkes yang kemungkinan perlu adanya efisiensi.
    “Dari diskusi dengan teman DPR, ada yang disarankan ini bisa efisiensi, ini enggak. Jadi ada mungkin beberapa realokasi yang diperlukanlah untuk program prioritas tersebut,” ujar Budi Gunadi saat ditemui di Auditorium Herman Susilo Ditjen Tenaga Kesehatan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (6/2/2025).
    Budi Gunadi mengakui, terdapat program prioritas Kemenkes yang tidak cukup masuk dalam anggaran sehingga dibutuhkan penyesuaian.
    “Kami memang masih ada beberapa program prioritas yang enggak cukup untuk bisa masuk dengan uang tersebut,” katanya.
    Salah satu layanan kesehatan yang terancam dipangkas yakni pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat yang baru akan diterapkan pada tahun ini.
    Budi menyebutkan, target sasaran cek kesehatan gratis sebanyak 280 juta. Sementara Kemenkes telah menganggarkan untuk 200 juta sasaran.
    “Target kami kan 280 juta. Kita sudah menganggarkan untuk (pemeriksaan kesehatan gratis) 200 juta. Karena enggak mungkinlah, dalam tahun pertama kan semuanya bisa (terpakai),” imbuh dia.
    Namun, jika program ini sepi peminat karena tidak diwajibkan seluruh rakyat mengecek kesehatan, maka anggarannya bisa ditekan lebih kecil dari target awal.
    “Tapi kalau ternyata memang minatnya enggak banyak, ya sudah, jadi kita enggak perlu kasih anggaran. Nanti akan kita lihat lagi enam bulan ke depan,” ucap Budi.
    Kemenkes akan menggelontorkan anggaran sebanyak Rp 4,7 triliun untuk pelaksanaan pemeriksaan kesehatan gratis tahun ini.
    Anggaran yang digelontorkan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD), dengan porsi terbesar dari pemerintah pusat.
    “Rp 4,7 triliun, jadi anggaran Rp 4,7 triliun itu dibagi, ada yang dari APBN, yang dari APBD,” papar Budi saat ditemui di Gedung Kemenkes, Jakarta Selatan, Rabu (22/1/2025).
    Nantinya, anggaran tersebut akan disalurkan ke setiap puskesmas di seluruh Indonesia. Puskesmas lah yang kelak akan mengatur penggunaan dana ini.
    “Jadi puskesmas itu nanti ngatur. Sama kayak vaksin kan, kalau ini screeningnya (skrining pemeriksaan kesehatan) kan, puskesmas yang bagi-bagi alat screeningnya,” kata dia.
    Program cek kesehatan gratis akan mulai dijalankan pada 10 Februari 2025 di puskesmas dan klinik-klinik yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.
    Program ini dirancang untuk mencakup seluruh populasi Indonesia, dari bayi baru lahir hingga lansia.
    Pemeriksaan akan dilakukan secara bertahap, dengan mekanisme yang disesuaikan berdasarkan kelompok usia.
    Masyarakat yang ingin mengikuti program ini diminta untuk mengunduh aplikasi SatuSehat, pemohon dapat mengisi biodata diri, memilih tanggal pemeriksaan, dan mendapatkan tiket pemeriksaan.
    Setelah mendaftar dan mengaktifkan kepesertaan JKN, masyarakat akan menerima notifikasi dari aplikasi terkait jadwal pemeriksaan.
    Dokumen yang perlu dibawa saat pemeriksaan di FKTP antara lain identitas diri seperti KTP atau kartu keluarga (KK), buku kartu identitas anak (KIA) untuk balita dan anak prasekolah, tiket pemeriksaan dari aplikasi atau WhatsApp, serta formulir kuesioner skrining mandiri yang telah diisi sebelumnya.
    Cek kesehatan gratis menjadi salah satu program yang berpotensi dipangkas anggarannya. Padahal, berdasar Survei Litbang Kompas, kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan gratis menempati posisi tertinggi  dengan angka 85 persen.
    Sementara, sebanyak 12 persen menyatakan tidak puas.
    Pada urutan kedua, sebanyak 82,1 persen responden mengaku puas dengan program renovasi sekolah-sekolah yang rusak.
    Diikuti kepuasan membangun rumah sakit berkualitas lengkap 81 persen. Lalu, kepuasan membangun sekolah unggul terintegrasi 81 persen. Program bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil 78,1 persen.
    Kemudian program menurunkan kasus TBC hingga 50 persen dalam lima tahun 74,6 persen.
    Adapun program Asta Cita
    Prabowo
    -Gibran meliputi pelayanan kesehatan gratis, renovasi sekolah-sekolah rusak, pembangunan fasilitas kesehatan di daerah, pembangunan sekolah unggul terintegrasi, dan bantuan gizi untuk balita dan ibu hamil.
    Kemudian menurunkan kasus TBC hingga 50%, pembangunan infrastruktur desa, menaikkan gaji ASN, TNI/Polri, dan pejabat negara, menambah kartu kesehatan sosial dan penyaluran bantuan langsung tunai.
    Selanjutnya, makan bergizi serta susu gratis di sekolah dan pesantren, penyediaan rumah murah 65,9, dan meningkatkan pendapatan negara.
    “Ini yang program 100 harinya Pak Prabowo. Jadi rata-rata tinggi ya, semua program itu,” kata Manajer Riset Litbang Kompas Ignatius Kristanto, saat memaparkan survei “Evaluasi 100 Hari Pemerintahan Prabowo-Gibran” secara virtual, Jumat (17/1/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • PNS BKN Cuma Ngantor 3 Hari, Mau Uji Sistem Digital

    PNS BKN Cuma Ngantor 3 Hari, Mau Uji Sistem Digital

    Jakarta –

    Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah mempersiapkan strategi untuk mengimplementasikan efisiensi anggaran sesuai instruksi Presiden Prabowo Subianto. Hal ini juga seiring dengan tindak lanjut Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN/PNS).

    Kepala BKN Zudan Arif mengatakan pihaknya telah menetapkan 10 kebijakan untuk pegawai BKN dalam menyikapi efisiensi belanja. Kebijakan ini sekaligus untuk menguji kehandalan sistem digitalisasi manajemen ASN secara keseluruhan.

    “Efisiensi anggaran sesuai instruksi presiden ini dapat kita jadikan peluang untuk meningkatkan efektivitas kinerja BKN sekaligus untuk mengukur efektivitas Sistem Informasi ASN (SIASN) terintegrasi yang kita miliki,” kata Zudan dalam keterangan tertulis, Jumat (7/2/2025).

    Zudan juga menyinggung soal formula 2 hari Work From Anywhere (WFA) dan 3 hari bekerja di kantor sebagai langkah awal efisiensi anggaran untuk membantu mengurangi biaya yang tidak perlu. Salah satunya dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat, di mana anggaran negara yang digunakan disoroti sebagai penghamburan keuangan negara.

    Menurut Zudan, dengan instruksi efisiensi ini juga dapat meningkatkan kemampuan bersaing pegawai BKN dalam bekerja untuk mencapai target kinerja.

    “Jadikan efisiensi ini untuk membranding profesi ASN, agar stakeholders dapat melihat bahwa BKN mampu bekerja secara efektif, efisien dan berpacu pada target kinerja yang dicapai,” ungkap Zudan.

    Lebih lanjut, kata Zudan, dengan efisiensi anggaran yang dilakukan BKN diharapkan akan lahir berbagai inovasi untuk mempermudah dan mempercepat penyelesaian pekerjaan. Termasuk di dalamnya adalah untuk menemukan pegawai bertalenta digital.

    “Efisiensi anggaran bisa jadi langkah yang cermat dan terukur untuk mendukung tercapainya suatu tujuan besar dengan mengurangi pos-pos pengeluaran yang tidak diperlukan. Selain itu, efisiensi anggaran bisa menjadi refleksi atau cermin bagi sebuah instansi, sejauh mana mereka dapat atau telah melakukan pemanfaatan/utilisasi sumber daya/resources yang mereka punya,” tutur Deri Yusuf, Analis SDMA Ahli Pertama.

    (aid/ara)

  • AHY Ingin WFA Diterapkan Jelang Lebaran 2025, Kapan Dimulai?

    AHY Ingin WFA Diterapkan Jelang Lebaran 2025, Kapan Dimulai?

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan bahwa pemerintah memiliki wacana kebijakan kerja dari mana saja atau Work From Anywhere (WFA).

    Penerapan WFA diharapkan bisa memberikan semangat kepada pekerja, serta mengurai kepadatan saat periode libur Lebaran 2025.

    AHY mengatakan pihaknya telah menyampaikan dan mendiskusikan terkait kemungkinan diberlakukannya WFA menjelang cuti bersama Lebaran 2025, dengan Kementerian Perhubungan, Kementerian PAN-RB (terkait ASN), Kementerian Dikdasmen (terkait siswa sekolah), dan Kementerian Ketenagakerjaan yang berkaitan dengan urusan pekerja pada berbagai jenis usaha.

    “Semangatnya sama, kemarin kami punya semangat bagaimana mengurai kemacetan, kepadatan arus mudik. Di mana pergi ke kampung halaman maupun kembali jangan sampai terjadi penumpukan di hari-hari yang yang sudah sangat dekat dengan hari lebarannya,” kata AHY di Cirata, Kabupaten Purwakarta, Kamis (6/2), dikutip dari Antaranews.

    AHY pun berharap WFA bisa membuat produktifitas masih muncul, karena para karyawan tetap bekerja dari jarak jauh secara daring sambil berkegiatan bersama keluarga sebelum masa libur Lebaran 2025.

    “Sehingga kurva (kepadatan)-nya nanti jangan tinggi sekali di satu hari, dua hari sebelum lebaran. Padahal butuh waktu istirahat, ketemu keluarga termasuk juga menyiapkan hari raya. Nah ditarik sedikit, diturunkan kemudian mudah-mudahan landai,” ucap dia.

    Putra mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu pun mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan simulasi distribusi untuk pergerakan orang dan barang di periode libur lebaran 2025 itu.

    Namun dia mengatakan pihaknya tetap masih akan mengkaji bersama pihak terkait soal wacana ini.

    “Simulasi untuk distribusi sudah dilakukan. Karena kan pergerakannya tidak hanya manusia, tapi juga barang ini kan terus bergerak. Tetapi semangat kita sama di situ (penguraian). Hanya tinggal ingin memastikan di tanggal berapa, berapa baru mulai diberlakukan, tapi kita ini dihitung dulu,” ujarnya.

    Menurut AHY, terkait cuti dan libur Lebaran nantinya akan diatur dalam Surat Keputusan Bersama atau SKB tiga menteri antara Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Menteri Agama, dan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker).

  • Kementerian PKP gandeng Tapera, TNI AD, Mandiri bangun rumah subsidi

    Kementerian PKP gandeng Tapera, TNI AD, Mandiri bangun rumah subsidi

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menggandeng Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), Tentara Nasional Indonesia (TNI AD) dan PT. Bank Mandiri (Persero) untuk membangun rumah subsidi.

    Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengatakan, rumah bersubsidi yang akan dibangun tidak bersifat eksklusif hanya untuk TNI AD, namun juga diperuntukkan untuk masyarakat.

    “Jadi ini di mix, jadi bagus dan tidak eksklusif, bersama-sama dengan masyarakat. Akan dibangun sebanyak 5.517 unit, ” ujar Ara di Jakarta, Jumat.

    Dia menjelaskan, lingkup kerjasamanya adalah mendukung kegiatan penyediaan KPR melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) kepada Prajurit dan ASN TNI AD serta MBR dengan batas tanggung jawab, wewenang, kapasitas dan kompetensi yang dimiliki oleh para pihak

    “Adanya kegiatan ini juga sekaligus mendukung pelaksanaan Program Tiga Juta Rumah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) yang diawali dengan rencana pelaksanaan groundbreaking tahap I sebanyak 5.517 unit di 5 (lima) lokasi yaitu Serang, Bekasi, Bantul, Bogor dan Brebes,” katanya.

    Ara menjelaskan, pihaknya siap untuk melakukan groundbreaking antara tanggal 20 atau 21 Februari 2025.

    “Kami juga akan segera buat undangan dan laporan dari Menteri PKP kepada Presiden bahwa siap untuk groundbreaking di Serang, Banten,” katanya.

    Sebagai informasi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menyaksikan prosesi penandatanganan Nota Kesepahaman antara Badan Pengela Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI AD) dan PT. Bank Mandiri (Persero) tentang pembangunan rumah bersubsidi untuk Prajurit dan Aparatur Sipil Negara (ASN) TNI AD serta Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

    Penandatanganan nota kesepahaman dilaksanakan secara langsung oleh Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, M.Sc dengan Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho dan Direktur Utama PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Darmawan Junaidi.

    “Hari ini kita menyaksikan suatu hal yang sangat penting yaitu nota kesepahaman antara TNI dengan TAPERA, yaitu Badan Pengelola Tabungan Rumah Rakyat, dan Bank Mandiri tentang dukungan penyediaan KPR melalui FLPP, kepada prajurit dan aparatur sipil negara TNI-AD, serta masyarakat berpenghasilan rendah (MBR),” kata Ara.

    Pewarta: Jakarta
    Editor: Evi Ratnawati
    Copyright © ANTARA 2025

  • Terpopuler, gaji ke-13 dan 14 tetap cair hingga isu reshuffle kabinet

    Terpopuler, gaji ke-13 dan 14 tetap cair hingga isu reshuffle kabinet

    Jakarta (ANTARA) – Sejumlah berita unggulan Jumat untuk disimak, Sri Mulyani beri sinyal gaji ke-13 dan 14 ASN tetap cair hingga Mensesneg dan Sufmi Dasco menjawab isu reshuffle kabinet Prabowo. Berikut berita-berita tersebut:

    1.⁠ ⁠Sri Mulyani beri sinyal gaji ke-13 dan 14 ASN tetap cair

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberi sinyal bahwa gaji ke-13 dan 14 (tunjangan hari raya/THR) bagi aparatur sipil negara (ASN) tetap cair.

    Saat ditemui di Jakarta, Kamis, Sri Mulyani menyatakan pihaknya telah menyiapkan anggaran untuk gaji ke-13 dan 14 bagi ASN. Namun, ia tak merinci besarannya. Baca selengkapnya di sini

    2.⁠ ⁠PT Timah pecat pegawai yang viral hina honorer pakai BPJS

    PT Timah Tbk memecat Dwi Citra Weni, pegawai PT Timah yang viral akibat mengunggah video mengejek pekerja honorer karena menggunakan layanan BPJS Kesehatan untuk berobat.

    Kepala Bidang Komunikasi PT Timah Tbk Anggi Siahaan berharap, kejadian tersebut dapat menjadi pelajaran bagi seluruh pegawai PT Timah untuk selalu menjunjung etika dan menaati peraturan yang berlaku. Baca selengkapnya di sini

    3.⁠ ⁠Putusan MK: 40 perkara sengketa pilkada lanjut pembuktian, 270 kandas

    Mahkamah Konstitusi telah mengucapkan putusan gugur atau tidaknya (dismissal) perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah (PHPU Kada) pada Selasa (4/2) dan Rabu (5/2) yang menghasilkan 40 perkara berlanjut ke tahap sidang pembuktian dan 270 perkara lainnya kandas. Baca selengkapnya di sini

    4. Mensesneg sebut belum ada rencana “reshuffle” kabinet Prabowo

    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan belum ada rencana reshuffle atau perombakan kabinet di internal Kabinet Merah Putih yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto.

    Prasetyo mengunjungi parlemen dalam rangka HUT Partai Gerindra yang digelar di gedung wakil rakyat tersebut. Ketika ditanya lebih lanjut, Prasetyo pun membantah hal itu dan mengatakan bahwa pemerintah sedang fokus bekerja. Baca selengkapnya di sini

    5.⁠ ⁠Dasco dengar ada menteri Prabowo yang kurang seirama

    Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengaku mendengar bahwa ada menteri dari Presiden Prabowo Subianto yang masih kurang seirama dalam melaksanakan kinerjanya.

    Namun dia pun belum mengetahui secara persis sosok menteri yang dimaksud. Dia pun mengatakan bahwa Prabowo Subianto ingin berbuat kebaikan untuk kesejahteraan rakyat dengan menunaikan janji kampanyenya dan visi Astacita. Baca selengkapnya di sini

    Pewarta: Tiara Hana Pratiwi
    Editor: Evi Ratnawati
    Copyright © ANTARA 2025

  • Cerita ASN Usai Pemangkasan Anggaran, Sejumlah Lampu Kantor Dipadamkan Nasional 7 Februari 2025

    Cerita ASN Usai Pemangkasan Anggaran, Sejumlah Lampu Kantor Dipadamkan Nasional 7 Februari 2025

    Cerita ASN Usai Pemangkasan Anggaran, Sejumlah Lampu Kantor Dipadamkan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Salah seorang aparatur sipil negara (ASN) di
    Kementerian Pekerjaan Umum
    (PU) menceritakan perubahan yang terjadi di kantornya usai adanya
    pemangkasan anggaran
    .
    Kepada
    Kompas.com
    , Nia (bukan nama sebenarnya) memaparkan bahwa sejumlah lampu di kantornya kini dipadamkan setelah adanya aturan efisiensi
    anggaran
    .
    “Kalau yang tampak sih di tempat saya itu ya kayak biasa sih mungkin beberapa itu sudah diefisiensikan. Tadinya yang (ruangan) terang-terang itu, beberapa lampu dimatikan,” ujarnya saat bercerita kepada
    Kompas.com
    , Kamis (6/2/2025) malam.
    Selain lampu kantor yang kini dipadamkan, Nia mengatakan, beberapa tanaman yang sebelumnya mejeng di kantor Kementerian PU juga tak lagi terlihat.
    “Terus tanaman-tanaman itu tuh sudah mulai kayak dirapiin gitu. Enggak kayak dulu misalnya lorong arah ruangan itu ramai dengan tanaman,” ucapnya.
    Nia mengatakan, perubahan itu yang dilihatnya secara kasatmata. Ia pun tidak mengetahui secara pasti apakah ini merupakan dampak pemangkasan anggaran.
    “Ini apa yang saya lihat aja ya. Sepertinya sekarang sudah tidak ada (tanaman). Saya enggak tahu apakah itu berhubungan dengan efisiensi atau enggak,” kata dia.
    Namun, Nia dan rekan ASN lainnya berkelakar bahwa lampu yang padam dan tanaman yang menghilang memang merupakan dampak
    efisiensi anggaran
    sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
    “Kalau di lantai saya ya, saya belum ke lantai-lantai atas sih. Ya cuma jadi bukan bercandaan, ‘Ini mah efisiensi nih ya’,” ucapnya.
    Sebelumnya diberitakan, anggaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU) yang semula Rp 110,95 triliun dipangkas 73,35 persen dan hanya tinggal Rp 29,57 triliun pada 2025.
    Menteri PU Dody Hanggodo merinci program-program yang hilang akibat efisiensi anggaran tersebut. Di sektor sumber daya air, anggaran dikurangi Rp 27,72 triliun.
    Program-program yang dihilangkan antara lain pembangunan 14 unit bendungan, satu bangunan pengarah Rukoh (Aceh), serta revitalisasi danau dan situ.
    “(Kedua), pembangunan 9.550 hektar dan rehabilitasi 29.000 hektar jaringan irigasi. (Ketiga) pembangunan prasarana air baku (kap 1,25 m3/detik). (Keempat) pembangunan pengendali banjir (19 km), pengaman pantai (4,5 km), pengendali lahar dan sedimen,” kata Dody dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (6/2/2025).
    Di bidang bina marga, dilakukan efisiensi sebesar Rp 24,83 triliun. Program-program yang hilang antara lain pembangunan jalan sepanjang 57 kilometer serta peningkatan kapasitas dan preservasi peningkatan jalan 1.120 km.
    Kemudian, pembangunan dan duplikasi jembatan sepanjang 5.841 meter, jembatan gantung, dan preservasi jembatan sepanjang 126.000 meter.
    Program yang dihilangkan selanjutnya adalah pembangunan
    flyover
    atau
    underpass
    dan terowongan sepanjang 94 meter.
    Di bidang cipta karya, dilakukan efisiensi Rp 7,75 triliun. Di bidang prasarana strategis, telah dilakukan efisiensi sebesar Rp 20,69 triliun.
    Meski anggaran dipangkas, Dody memastikan program pembangunan tetap berjalan meski anggaran kementeriannya untuk 2025 dipangkas 80 persen dari total Rp 110,95 triliun.
    “Yang paling penting sekarang adalah bagaimana Kementerian PUPR bisa mendukung swasembada pangan. Irigasi dan jalan daerah satu paket, itu yang utama. Program-program ke depan tetap berjalan secara bertahap,” ujar Dody.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.