Xcloud.id

Kementrian Lembaga: ASN

  • Dampak Efisiensi Anggaran: Pejabat ASN Tak Dapat BBM Gratis-Mobil Jemputan Dihapus

    Dampak Efisiensi Anggaran: Pejabat ASN Tak Dapat BBM Gratis-Mobil Jemputan Dihapus

    Jakarta –

    Presiden Prabowo Subianto melakukan efisiensi anggaran besar-besaran di awal pemerintahannya. Pengetatan anggaran ini juga berdampak kepada para ASN (aparatur sipil negara), dari tak dapat jatah BBM (bahan bakar minyak) gratis, termasuk meniadakan mobil jemputan.

    Dikutip dari detikFinance, dalam nota dinas Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang beredar terdapat 10 perintah efisiensi penggunaan sarana dan prasarana kantor di tubuh BKN.

    Dikeluarkannya nota dinas tersebut merupakan tindak lanjut atas nota dinas Sekretaris Utama BKN Nomor 27/PR/01.03/ND/A/2025, tanggal 30 Januari 2025, perihal Tindak Lanjut Instruksi Presiden dan Menteri Keuangan perihal Efisiensi Belanja dalam pelaksanaan APBN Tahun 2025, yang berdampak terhadap anggaran operasional kantor.

    Dalam nota dinas dengan nomor 28/RT.02.01/ND/A.1/2025, Senin (3/2/2025), langkah efisiensi pertama menyebut bahwa, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya mendapat alokasi Bahan Bakar Minyak (BBM) maksimal 10 liter per hari kerja.

    Bahkan, ada pejabat ASN yang tak mendapatkan jatah BBM sama sekali. Langkah efisiensi kedua menyebutkan, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Fungsional Ahli Utama tidak mendapatkan alokasi BBM terhitung mulai tanggal 1 Februari 2025.

    Selanjutnya untuk poin kedelapan soal efisiensi anggaran ASN, disebutkan bahwa operasional mobil jemputan pegawai ditiadakan. Menurut PLT Biro Humas BKN, Mohammad Ridwan menyebut, efisiensi tersebut sesuai instruksi Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Diketahui, BKN melakukan pemangkasan anggaran hingga 35%.

    “Sesuai instruksi Presiden dan surat Menkeu, BKN melakukan pemangkasan beberapa pos anggaran sebesar 35,7%, di antaranya jamuan, ATK, sarpras, BBM, listrik, air, serta operasional jemputan pegawai, dan sejenisnya. Diharapkan pemangkasan ini tidak mengganggu layanan dasar BKN,” terang Ridwan kepada detikcom.

    Sementara itu Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Zudan Arif menyampaikan arahan terkait efisiensi anggaran sesuai instruksi Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, seluruh ASN harus adaptif dalam menjalankan tugas dan mampu bekerja dengan efektif serta efisien.

    “Efisiensi anggaran ini merupakan pintu pembuka yang bisa dijadikan kesempatan emas bagi para ASN dalam menerapkan sistem kerja yang lebih modern dengan terus menyempurnakan digitalisasi birokrasi yang lebih baik,” imbau Kepala BKN di tengah arahan Apel Pagi secara daring (3/2/2025), dikutip dari keterangan tertulis.

    (lua/riar)

  • Beli Rumah Mahal? Pemerintah Segera Salurkan 220 Ribu Rumah Subsidi untuk Rakyat

    Beli Rumah Mahal? Pemerintah Segera Salurkan 220 Ribu Rumah Subsidi untuk Rakyat

    PIKIRAN RAKYAT – Sejak Presiden Prabowo Subianto dilantik hingga awal 2025, pemerintah telah menyalurkan lebih dari 93 ribu unit rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Penyaluran ini terus dipercepat untuk mencapai target tahun 2025.

    Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menegaskan bahwa pemerintah berupaya mendorong penyediaan rumah subsidi agar jumlahnya terus meningkat.

    “Kami sudah berusaha menstimulasi (realisasi rumah murah) dan mencari jalan untuk bagaimana meningkatkan jumlahnya. Setidaknya kami punya target awal itu minimal 220 ribu (unit rumah) yang kami bantu,” ujar Maruarar, dikutip dari Antara.

    Manfaat Rumah Subsidi bagi Masyarakat Mengurangi kekurangan perumahan yang pada 2023 tercatat 9,9 juta unit. Menyediakan hunian layak yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Mendorong pertumbuhan ekonomi, baik di daerah pembangunan maupun secara nasional. Data Penyaluran Rumah Subsidi

    Berdasarkan data dari Kementerian PKP dan BP Tapera, sejak 20 Oktober 2024 hingga 5 Februari 2025, telah tersalurkan 94.484 unit rumah subsidi dengan rincian:

    37.956 unit melalui skema KPR FLPP. 1.384 unit khusus untuk ASN. 32.130 unit dalam proses persetujuan akad kredit. 11.783 unit telah selesai dibangun, namun belum akad. 10.232 unit masih dalam tahap pembangunan.

    Pemerintah menargetkan penyaluran 220 ribu unit rumah subsidi pada 2025.

    Strategi Percepatan Penyaluran Rumah Subsidi

    Untuk mencapai target tersebut, pemerintah menerapkan beberapa langkah:

    Memberikan suku bunga rendah 5 persen per tahun dengan tenor hingga 20 tahun. Mempermudah skema KPR tanpa uang muka melalui pelonggaran rasio loan-to-value (LTV) hingga akhir 2025. Menurunkan suku bunga acuan Bank Indonesia menjadi 5,75 persen pada Januari 2025 guna meningkatkan daya beli masyarakat.

    Dengan berbagai kebijakan ini, program rumah subsidi diharapkan semakin luas jangkauannya, mengurangi backlog perumahan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • ASN-TNI-Polri Jalani Pendidikan Kepemimpinan, Gubernur Lemhannas Undang Pakar Kecerdasan Emosional – Halaman all

    ASN-TNI-Polri Jalani Pendidikan Kepemimpinan, Gubernur Lemhannas Undang Pakar Kecerdasan Emosional – Halaman all

    ASN, TNI-Polri Jalani Pendidikan Kepemimpinan, Gubernur Lemhannas Undang Pakar Kecerdasan Emosional
     
     

     
    Willy Widianto/Tribunnews.com

      
     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Guna mencetak kader-kader pemimpin yang mampu berpikir komprehensif Lembaga Ketahanan Nasional  RI ( Lemhannas) bekerjasama dengan ESQ melaksanakan pelatihan kepada para peserta Pendidikan Penyiapan dan Pemantapan Pimpinan Nasional (P4N) angkatan ke-68 yang bertempat di Aula Dwiwarna Purwa Lemhannas RI, Jakarta, pekan ini.

    Pelatihan tersebut diisi langsung oleh pendiri ESQ Corp sekaligus pakar kecerdasan emosional dan spiritual Dr (HC) H. Ary Ginanjar Agustian.

    Kemampuan Ary Ginanjar dalam menyampaikan materinya mendapat apresiasi dari Gubernur Lemhannas RI, Tubagus Ace Hasan Syadzily yang mengatakan bangga atas pembelajaran yang diberikan oleh motivator nasional tersebut. 

    “Saya merasa bangga atas pembelajaran yang dilakukan oleh Doktor Honoris Causa Ary Ginanjar tentang ESQ yang dilaksanakan di Lemhannas yang merupakan bagian dari proses awal pendidikan bagi calon pimpinan nasional,” ujar Ace Hasan, Sabtu (8/2/2025).

    Kata Ace Hasan, pelatihan ESQ memberikan pencerahan kepada peserta untuk bisa mempersiapkan mentalitas dan kemampuan untuk dapat mengikuti proses pendidikan selanjutnya.

    “Kemampuan doktor Ary Ginanjar dalam menyampaikan materi tentang bagaimana seharusnya seorang pemimpin dan bagaimana pemimpin mengelola berbagai keragaman serta niat di dalam proses membentuk kapasitas diri,” tuturnya. 

    Ace Hasan berharap pendidikan ini dapat menjadi fondasi kuat dalam melahirkan pemimpin yang tidak hanya mumpuni secara keilmuan, tetapi juga memiliki nilai-nilai moral dan kebangsaan yang tinggi.

    “Maka diharapkan tentu akan memberikan suatu awal yang baik bagi seluruh peserta pendidikan ini di Lemhannas, dengan berbagai latar belakang dari peserta yang berbeda-beda akan menyatukan persepsi mereka akan menyatukan niat mereka,” ujar Ace Hasan.

    “Jadi terima kasih Pak Ary Ginanjar atas pencerarhannya bagi para peserta Lemhannas angkatan ke-68,” pungkasnya.
     
    Sebagai informasi, P4N angkatan ke-68  tahun 2025 ini, diikuti oleh 48 peserta dari TNI, 31 dari Polri, 11 dari Aparatur Sipil Negara (ASN), 10 dari non-ASN, serta delapan peserta internasional.

     

     

  • Efisiensi Anggaran, Pegawai BKN Hanya Ngantor 3 Hari dalam Sepekan

    Efisiensi Anggaran, Pegawai BKN Hanya Ngantor 3 Hari dalam Sepekan

    loading…

    BKN akan menerapkan work from anywhere (WFA) selama 2 hari dan work form office (WFO) selama 3 hari dalam sepekan sebagai konsekuensi efisiensi anggaran. FOTO/DOK.SINDOnews

    JAKARTA – Badan Kepegawaian Negara ( BKN ) telah mempersiapkan langkah menindaklanjuti perintah efisiensi anggaran yang tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025. BKN akan menerapkan work from anywhere (WFA) selama 2 hari dan work form office (WFO) selama 3 hari dalam sepekan.

    Kepala BKN Zudan Arif menyampaikan bakal menerapkan kebijakan baru untuk para Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan kerjanya, seperti pengaturan berkerja di kantor.

    “Formula 2 hari WFA dan 3 hari WFO sebagai langkah awal efisiensi anggaran yang dapat dilakukan untuk membantu mengurangi biaya yang tidak perlu,” kata Zudan Arif dalam keterangan tertulis yang dikutip, Sabtu (8/2/2025).

    Menurutnya, efisiensi itu bisa menjadi salah satu faktor peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap penggunaan anggaran negara. Untuk itu, Zudan menilai, instruksi efisiensi ini juga dapat meningkatkan kemampuan bersaing pegawai BKN dalam bekerja untuk mencapai target kinerja.

    “Jadi kan efisiensi ini untuk mem-branding profesi ASN, agar stakeholders dapat melihat bahwa BKN mampu bekerja secara efektif dan efisien dan berpacu pada target kinerja yang dicapai,” kata Zudan.

    Zudan menilai efisiensi anggaran bisa menjadi momentum para ASN untuk meningkatkan efektivitas kinerja BKN sekaligus untuk mengukur efektivitas Sistem Informasi ASN (SIASN) yang berbasis digital.

    “Efisiensi anggaran sesuai instruksi Presiden ini dapat kita jadikan peluang untuk meningkatkan efektivitas kinerja BKN sekaligus untuk mengukur efektivitas SIASN terintegrasi yang kita miliki,” kata Zudan.

    (abd)

  • Gubernur Lemhannas Tubagus Ace Hasan Syadzily Apresiasi Metode Mengajar Ary Ginanjar

    Gubernur Lemhannas Tubagus Ace Hasan Syadzily Apresiasi Metode Mengajar Ary Ginanjar

    Jakarta, Beritasatu.com – Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), Tubagus Ace Hasan Syadzily memuji metode mengajar pendiri ESQ Corp sekaligus pakar kecerdasan emosional dan spiritual Ary Ginanjar Agustian. 

    Untuk mencetak kader-kader pemimpin yang mampu berpikir komprehensif, ESQ bekerja sama dengan Lemhannas melaksanakan pelatihan kepada para peserta Pendidikan Penyiapan dan Pemantapan Pimpinan Nasional (P4N) angkatan ke-68 yang bertempat di Aula Dwiwarna Purwa Lemhannas, pada Kamis (6/2/2025). Lemhannas menunjuk Ary Ginanjar Agustian sebagai pembicara. 

    Tubagus Ace Hasan Syadzily yang mengatakan bangga atas pembelajaran yang diberikan oleh motivator nasional tersebut. 

    “Saya merasa bangga atas pembelajaran yang dilakukan oleh Bapak Ary Ginanjar tentang ESQ yang dilaksanakan di Lemhannas yang merupakan bagian dari proses awal pendidikan bagi calon pimpinan nasional,” ungkap Ace Hasan.

    Kata Ace Hasan, training ESQ memberikan pencerahan kepada peserta untuk bisa mempersiapkan mentalitas dan kemampuan untuk dapat mengikuti proses pendidikan selanjutnya.

    “Kemampuan Bapak Ary Ginanjar dalam menyampaikan materi tentang bagaimana seharusnya seorang pemimpin dan bagaimana pemimpin mengelola berbagai keragaman serta niat di dalam proses membentuk kepasitas diri,” tuturnya tentang pembicara dalam pelatihan Lemhannas itu.

    Ace Hasan berharap pendidikan ini dapat menjadi fondasi kuat dalam melahirkan pemimpin yang tidak hanya mumpuni secara keilmuan, tetapi juga memiliki nilai-nilai moral dan kebangsaan yang tinggi.

    “Maka diharapkan tentu akan memberikan suatu awal yang baik bagi seluruh peserta pendidikan ini di Lemhannas, dengan berbagai latar belakang dari peserta yang berbeda-beda akan menyatukan persepsi mereka akan menyatukan niat mereka,” harap Ace Hasan seperti dikutip Antara.

    “Jadi terimakasih Pak Ary Ginanjar atas pencerahannya bagi para peserta Lemhannas angkatan ke-68,” pungkasnya.

    Sebagai informasi, P4N angkatan ke-68 Lemhannas 2025 ini, diikuti oleh 48 peserta dari TNI, 31 dari Polri, 11 dari ASN, 10 dari non-ASN, serta delapan peserta internasional.

  • Pemprov Papua Pegunungan siapkan 136 hektare bangun pusat pemerintahan

    Pemprov Papua Pegunungan siapkan 136 hektare bangun pusat pemerintahan

    Penjabat Sekda Papua Pegunungan Wasuok D Siep ketika diwawancarai sejumlah wartawan di Wamena. ANTARA/Yudhi Efendi.

    Pemprov Papua Pegunungan siapkan 136 hektare bangun pusat pemerintahan
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Sabtu, 08 Februari 2025 – 10:45 WIB

    Elshinta.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Pegunungan menyiapkan lahan 136 hektare untuk pembangunan kawasan inti pusat pemerintahan Provinsi Papua Pegunungan atau KIPP.

    Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Papua Pegunungan Wasuok D Siep di Wamena, Sabtu mengatakan KIPP akan dibangun di dua lokasi yakni Walesi dan Wouma.

    “Pembangunan kawasan inti pusat pemerintah Provinsi Papua Pegunungan seluas kurang lebih 136 hektare, dimana di Walesi 94 hektare dan Wouma 42 hektare,” katanya.

    Menurut dia, pembangunan kawasan inti pusat pemerintah Provinsi Papua Pegunungan atau KIPP akan menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2025.

    “Pembangunan KIPP itu menjadi tanggung jawab pemerintah pusat atau dianggarkan melalui APBN 2025,” ujarnya.

    Dia menjelaskan sementara keterlibatan daerah mungkin hanya sarana penunjang seperti pagar dan jalan dalam lokasi termasuk pembebasan lahan KIPP.

    “Kami sudah selesaikan tahapan lokasi dan hal-hal lainnya yang menjadi tugas daerah, dan saat ini hanya menunggu action-nya,” katanya.

    Dia menambahkan tahun 2025 pada kawasan inti pusat pemerintah Provinsi Papua Pegunungan akan diawali dengan pembangunan rumah susun atau rusun.

    “Pada kawasan inti pusat pemerintah Provinsi Papua Pegunungan atau KIPP diawali pembangunan yakni rusun pada tahun 2025 dan tahun depannya baru kantor pemerintahan, dan besaran anggaran yang diperlukan dalam pembangunan ini kami sendiri pun belum mengetahuinya karena itu wewenang pemerintah pusat,” ujarnya.

    Dia berharap dengan pembangunan KIPP ini maka ASN Pemprov Papua Pegunungan tidak lagi tinggal di kos atau rumah sewa akan tetapi bisa menggunakan rusun sebagai tempat tinggal.

    “Pemerintah menyiapkan rusun untuk membantu ASN mengurangi pengeluaran dan meningkatkan kinerja mereka dalam program dan kegiatan,” katanya.

    Sumber : Antara

  • Anggaran gaji ke-13 dan 14 sudah disiapkan tiap instansi

    Anggaran gaji ke-13 dan 14 sudah disiapkan tiap instansi

    Tangkapan layar – Menteri PANRB Rini Widyantini memberikan keterangan mengenai gaji ke-13 dan 14 ASN. (ANTARA/Agatha Olivia Victoria)

    Menteri PANRB: Anggaran gaji ke-13 dan 14 sudah disiapkan tiap instansi
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Sabtu, 08 Februari 2025 – 11:48 WIB

    Elshinta.com – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menyebutkan alokasi anggaran gaji ke-13 dan 14 (tunjangan hari raya/THR) 2025 bagi aparatur sipil negara (ASN) sudah disiapkan masing-masing instansi pemerintah (kementerian/lembaga).

    “Ini sudah disampaikan oleh Bu Menteri Keuangan kemarin (7/2),” ujar Rini dalam keterangan video yang diterima di Jakarta, Sabtu.

    Ia menjelaskan kebijakan gaji ke-13 dan THR bagi ASN sudah termaktub dalam Nota Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2025.

    Rini menegaskan bahwa gaji ke-13 dan THR merupakan bentuk apresiasi pemerintah kepada seluruh ASN yang telah, sedang, dan ke depan akan terus berkontribusi memberikan layanan publik terbaik kepada masyarakat.

    “Jadi ini juga merupakan bagian dari kebijakan kesejahteraan ASN,” ucap dia.

    Adapun saat ini, ia menuturkan konsep kebijakan gaji ke-13 dan 14 tahun 2025 sedang disusun dan dibahas instrumen peraturan perundang-perundangannya.

    Sebelumnya, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menegaskan bahwa gaji ke-13 dan 14 (tunjangan hari raya/THR) bagi aparatur sipil negara merupakan hak yang akan tetap dibayarkan.

    Pernyataan Hasan tersebut menanggapi isu pemerintah berencana menghapus THR dan gaji ke-13 ASN pada tahun 2025, sebagai tindak lanjut dari efisiensi anggaran APBN 2025 dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 serta Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025.

    “Jadi, gaji ke-13 sama THR itu merupakan hak dari pegawai negeri dan itu akan dibayarkan. Menkeu kan juga sudah beri pernyataan soal itu,” kata Hasan saat memberikan keterangan di Kantor PCO Jakarta, Jumat (7/2).

    Hasan menjelaskan bahwa belanja pegawai tidak termasuk struktur efisiensi anggaran yang diinstruksikan Presiden.

    Menteri Keuangan Sri Mulyani, kata Hasan, juga sudah memberi sinyal bahwa gaji ke-13 dan 14 (THR) ASN akan diproses.

    Menkeu mengatakan bahwa proses persiapan gaji ke-13 dan 14 tetap berlanjut.

    Menkeu meminta publik untuk menunggu pengumuman lebih lanjut soal perkembangan gaji ke-13 dan 14 bagi ASN.

    “Nanti tunggu saja ya. Prosesnya ya diproses saja. (Gaji ke-13 dan 14 PNS akan tetap cair?) Insyaallah,” kata Sri Mulyani saat ditemui di Jakarta, Kamis (6/2).

    Sumber : Antara

  • Dukung Program 3 Juta Rumah, Ketua Umum Kadin Dorong Pembiayaan Hijau Hingga Prinsip ESG – Halaman all

    Dukung Program 3 Juta Rumah, Ketua Umum Kadin Dorong Pembiayaan Hijau Hingga Prinsip ESG – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Novyan Bakrie menegaskan, selain mendukung program 3 juta rumah yang diusung oleh pemerintah, Kadin Indonesia juga mendorong implementasi Enviromental, Social and Governance (ESG) serta green financing (pembiayaan hijau) di sektor perumahan. 

    Menurutnya, baik aspek ESG maupun pembiayaan hijau, sangat penting dalam menggenjot program 3 juta rumah, utamanya dari sisi perusahaan pengembang perumahan yang terlibat di dalamnya.

    “Nah, dari sisi korporasi, ini (pembiayaan hijau) nomor satu, dan apabila kita bisa barengi dengan ESG tentu sangat baik,” kata Anin, demikian sapaan akrabnya, di Menara Kadin Indonesia, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (6/2/2025).

    Hal itu disampaikannya saat hadir sebagai pembicara utama bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dalam acara bertajuk Driving Sustainability in the Real Estate Sector: ESG and Green Financing in Indonesia. 

    Meski demikian, Anin mengakui ada sejumlah hal yang harus dipacu dalam hal inovasinya, guna mendukung program 3 juta rumah tersebut.

    “Yang paling penting bagaimana kita berinovasi dari sisi pendanaan, dari sisi lahan, pengurangan birokrasi, dan lain-lain,” ujar Anin.

    Hal itu seiring dengan berbagai macam insentif dan kemudahan yang ditawarkan oleh pemerintah, agar Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) bisa memiliki akses untuk memiliki rumah.

    “Intinya ialah yang paling penting bagaimana masyarakat bisa mempunyai akses terhadap perumahan ini. Karena banyak sekali masyarakat yang berpenghasilan rendah, baik daripada masyarakat umum maupun TNI, Polri, ASN, yang sewajarnya lah,” kata Anindya.

    “Nah, di sinilah Kadin ingin bekerja sama dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman tempat Pak Ara (Maruarar Sirait), supaya kita bisa memberikan masukan yang bisa diimplementasi,” ujarnya.

    Selain Anin, acara ini turut dihadiri oleh Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Kadin Indonesia Carmelita Hartoto dan Wakil Ketua Umum Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Kadin Indonesia Donny Rahajoe. 

    Sementara itu, hadir sebagai panelis dalam forum diskusi tersebut yaitu Business Development Director Asia GRESB, Trey Arche, Komite Tetap Riset BPKPT (Badan Pengembangan Kawasan Properti Terpadu) Kadin Indonesia Ignesjz Kemalawarta, Managing Partner Asia Green Real Estate Alex Buechi, Regional Program Manager ASEAN, dan Global Reporting Initiative (GRI) Lany Harijanti.Juga panelis Director & Principal Consultant Sustainahaus Satrio Prakoso, Nature, Forest and Land Use Project Lead, AIGCC Wisnu Wibisono, AVP (Assistant Vice President) Debt Capital Markets, Mandiri Securities Pte. Ltd Pauline Soesanto.

    Menteri PKP Ajak Kadin Berperan Aktif

    Sementara itu, dalam sambutannya, Menteri PKP Maruarar Sirait mengajak Kadin Indonesia untuk berperan aktif dalam program ambisius pembangunan 3 juta rumah bagi MBR. Program ini menjadi salah satu fokus utama Presiden Prabowo Subianto untuk mengatasi backlogperumahan yang masih tinggi di Indonesia.

    Ara, sapaan akrab Maruarar Sirait, menilai keterlibatan Kadin Indonesia sangat penting karena anggotanya, khususnya para pengembang perumahan, memiliki pengalaman dan kapasitas besar dalam sektor ini. Dengan target yang masif, sinergi antara pemerintah dan dunia usaha menjadi sebuah kebutuhan yang mendesak untuk segera terealisasi.

    “Apalagi, target program 3 juta rumah terbilang besar sehingga sinergi dengan dunia usaha sangat penting,” ujar Ara.

    Dia secara khusus meminta Anin untuk memperkenalkan konsep Central Purchasing, yaitu sistem pembelian bahan baku terpusat, guna menghemat biaya pembangunan.Seperti diketahui, Kementerian PKP telah mengantongi beberapa terobosan untuk melaksanakan program 3 juta rumah dalam 1 tahun. Program ini akan diajukan untuk dimasukkan ke dalam proyek strategis nasional (PSN), kemudian skema pendanaan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) menjadi 50:50 dari pemerintah dan perbankan.

    Ara menambahkan, dengan konsolidasi seluruh anggota Kadin baik Kadin Provinsi Kabupaten/Kota maupun Anggota Luar Biasa (ALB) terutama dalam hal pembelian material seperti semen, maka efisiensi yang dihasilkan diyakini akan signifikan.

    “Saya titip Pak Anin, di sini banyak orang-orang yang hebat. Saran saya, lakukan efisiensi sebagai perusahaan, salah satunya, tolong dipersiapkan konsep Central Purchasing,” harapnya.

    Menanggapi hal itu, Anin menegaskan, Kadin Indonesia sangat mendukung Program 3 Juta Rumah Pemerintahan Prabowo-Gibran. Menurutnya, hal ini karena disepanjang sejarahIndonesia berdiri sebagai sebuah negara, inilah kesempatan bagi MBR untuk bisa mendapatkan rumah.

    “Karena (dalam program 3 juta rumah) insentifnya luar biasa. PPN (Pajak Pertambahan Nilai) dihilangkan. Lalu juga dulu namanya IMB (Izin Mendirikan Bangunan), sekarang PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) juga dihilangkan. Lalu ada 5 persen untuk BPHTB juga dihilangkan. Nah, itu contoh bahwa program ini sangat inovatif dan benar-benar mempunyai insentif yang baik,” kata Anin.

    Di sisi lain, Anin mengaku sangat mengapresiasi Menteri Ara yang terus menggenjot program tersebut. Meskipun, anggaran kementeriannya di 2025 dipangkas dari awalnya Rp 5,2 triliun menjadi sekitar Rp 1,6 triliun.

    Sebelumnya diberitakan, Presiden Prabowo Subianto telah menerbitkan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 yang terbit dan berlaku pada 22 Januari 2025. Langkah itu sebagai upaya pemerintah melakukan efisiensi anggaran hingga Rp 306,69 triliun dari total belanja negara 2025 sebesar Rp 3.621,3 triliun.

    Efisiensi itu, meliputi belanja operasional dan non-operasional sekurang-kurangnya belanja operasional perkantoran, pemeliharaan, perjalanan dinas, bantuan pemerintah, pembangunan infrastruktur, serta pengadaan peralatan dan mesin. Namun, efisiensi ini tidak termasuk untuk belanja pegawai dan belanja bantuan sosial. “Tapi dengan berkolaborasi, saya yakin hasilnya bisa tercapai,” tegas Anin.

    Tujuannya, lanjut Anin, tak lain agar bagaimana kepentingan masyarakat, negara, dan industri, yang dalam hal ini diwakili oleh para pengusaha kecil-menegah di sektor perumahan, bisa benar-benar terakomodir dengan realisasi target pada program 3 juta rumah tersebut.

    “Di sinilah Kadin harus memikirkan kepentingan masyarakat luas, memikirkan negara, tapi juga membuat industrialisasi supaya para pengusaha bisa menjadi besar juga. Bukan pengusaha yang sudah besar, tapi (bagi) pengusaha pemula, pengusaha menengah,” tandasnya.

  • Modus 3 Pegawai KPK Gadungan Perdaya Korban, Bikin Sprindik Editan, Bupati di NTT Nyaris Jadi Korban – Halaman all

    Modus 3 Pegawai KPK Gadungan Perdaya Korban, Bikin Sprindik Editan, Bupati di NTT Nyaris Jadi Korban – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Penyidik Polres Metro Jakarta Pusat mengamankan tiga orang tersangka dalam kasus pemalsuan surat perintah penyelidikan dan surat panggilan yang mengatasnamakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

    Para tersangka berinisial AA (40), JFH (47), dan FFF (50), yang salah satunya merupakan ASN di Dinas Kehutanan Pemprov NTT.

    Tersangka diduga berupaya menipu mantan Bupati Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur (NTT), dengan dokumen palsu terkait kasus dugaan korupsi.

    Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat AKBP Muhammad Firdaus mengatakan bahwa kasus ini terungkap setelah petugas KPK melakukan penangkapan terhadap dua tersangka di Golden Boutique Hotel Kemayoran pada 5 Februari 2025 pukul 18.00 WIB. 

    Sementara itu, FFF diamankan di Oasis Amir Hotel Senen. 

    “Kami menerima laporan dari pihak KPK bahwa ada individu yang mengaku sebagai pegawai KPK dan berusaha meyakinkan korban dengan dokumen palsu. Setelah penyelidikan lebih lanjut, kami mengamankan para tersangka untuk diproses sesuai hukum yang berlaku,” ujar AKBP Muhammad Firdaus kepada wartawan, Jumat (7/2/2025).

    Berdasarkan hasil penyelidikan, modus para tersangka terungkap di mana AA membuat akun WhatsApp dengan nama Ketua KPK S.B. untuk memperdaya korban.

    Dia juga mengirimkan surat perintah penyelidikan dan surat panggilan palsu menggunakan aplikasi edit gambar. 

    Dokumen palsu dengan nomor Sprindik 13-A tertanggal 29 Januari 2025 itu kemudian dikirim melalui pesan WhatsApp kepada korban menggunakan handphone Samsung Galaxy Z Fold4 berwarna hitam, yang kini telah diamankan sebagai barang bukti.

    “Para tersangka menunjukkan screenshot percakapan yang seolah-olah berasal dari Ketua KPK dan berupaya meyakinkan korban bahwa surat panggilan tersebut asli,” ujar AKBP Muhammad Firdaus.

    “Selain itu, tersangka JFH berperan sebagai saksi palsu, sementara FFF membantu menyediakan dokumen terkait dugaan korupsi mantan Bupati Rote Ndao,” tuturnya.

    Ketiga tersangka telah ditahan dan dijerat dengan Pasal 51 ayat 1 jo Pasal 35 UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas UU ITE serta Pasal 263 KUHP tentang pemalsuan dokumen, ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. 

    Penyidik masih mendalami kemungkinan adanya korban lain dalam kasus ini.

    Tak Pakai Alas Kaki

    KPK menangkap seorang pegawai KPK gadungan pada Rabu (5/2/2025) malam lalu.

    Pegawai KPK gadungan berjenis kelamin laki-laki ini dibawa menggunakan Toyota Kijang Innova.

    Dia nampak memakai jaket hitam dan celana hitam serta kaca mata. 

    Pria ini terlihat tidak mengenakan alas kaki.

    Namun ada yang aneh ketika pegawai KPK gadungan ini turun dari mobil. 

    Jalannya tertatih-tatih, dua petugas sampai memegangi pegawai KPK gadungan ini untuk dapat berjalan.

    Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto menjelaskan, pegawai KPK gadungan yang ditangkap melakukan upaya meminta uang terhadap pihak-pihak tertentu.

    “KPK mengamankan beberapa orang yang diduga mengaku sebagai pegawai KPK (gadungan) dan melakukan upaya meminta uang terhadap pihak-pihak tertentu,” kata Tessa lewat pesan tertulis, Rabu (5/2/2025).

     

  • 3 Pegawai KPK Gadungan, Polisi Ungkap Peran Pelaku Diduga Memeras

    3 Pegawai KPK Gadungan, Polisi Ungkap Peran Pelaku Diduga Memeras

    JABAR EKSPRES – Polres Metro Jakarta Pusat (Jakpus) ungkap tiga pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) gadungan yang diduga berniat memeras mantan Bupati Rote Ndao periode 2009-2014 dan 2014-2019 Leonard Haning.

    Kasatreskrim Polres Metro Jakarta Pusat AKBP Muhammad Firdaus mengatakan ketiga pelaku berinisial AA, JFH, FFF memiliki peran masing-masing.

    Tersangka AA (40) berperan membuat akun aplikasi WhatsApp dengan mengatasnamakan Ketua KPK Setyo Budiyanto untuk menjalankan aksinya.

    BACA JUGA: Viral Aksi Pungli di Cibeunying Kidul, 3 Terduga Pelaku Berhasil Diamankan Polisi

    Selain itu, AA juga membuat surat perintah penyidikan (spirindik) palsu yang memerintahkan penyelidikan terhadap mantan Bupati Rote Ndao atas dugaan kasus korupsi. AA juga membuat surat panggilan dari KPK.

    Selain itu, peran AA ini meyakinkan korban dengan menunjukan tangkapan layar perintah dari Ketua KPK untuk tindak lanjut dari kasus mantan Bupati Rote Ndao.

    “Sementara untuk JFH berperan sebagai penyidik KPK yang menemui utusan dari mantan Bupati Rote Ndao Leonard Haning,” katanya.

    BACA JUGA:  Terbukti Mencuri di 5 Minimarket dalam Sehari, Seorang WNA di Jaktim Ditangkap Polisi

    Selain kedua tersangka itu, Polres Metro Jakarta Pusat juga menciduk tersangka lainnya berinisial FF yang merupakan ASN di Dinas Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

    Menurutnya, peran FF yaitu siapkan beberapa dokumen terkait tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh mantan Bupati Rote Ndao, berupa dana silpa dengan kerugian negara Rp20 miliar.

    “Ketiganya bertujuan mendapatkan keuntungan dari tindak pidana pemalsuan sprindik KPK,” katanya.

    Sebelumnya, Polres Metro Jakarta Pusat (Jakpus) menangkap tiga orang pegawai KPK gadungan di sebuah hotel yang diduga hendak memeras mantan Bupati Ndao periode 2009-2014 dan 2014-2019 Leonard Haning.

    BACA JUGA: Jaringan Narkoba Malang-Bali di Sentul Dibongkar, Polisi Amankan 2 Pelaku dan 1 Ton Tembakau Sintetis

    Ketiga pelaku ini berinisial AA, JFH, dan FF. kemudian, ketiga pelaku ini diamankan di dua lokasi berbeda yang pertama yaitu AA dan JFH diamankan di Hotel Golden Boutique Jakarta Pusat, pada Rabu (5/2) sekitar pukul 18.00 WIB.

    Sementara untuk pelaku FFF, kata Firdaus diamankan di Hotel Oasis Amir Senen, Jakarta Pusat.