Kementrian Lembaga: ASN

  • OJK catat aset industri asuransi Rp1.133,87 triliun per Desember 2024

    OJK catat aset industri asuransi Rp1.133,87 triliun per Desember 2024

    Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar (tengah) bersama Anggota Dewan Komisioner OJK (dari kiri ke kanan) Agusman, Friderica Wodyasari, Inarno Djajadi, Mirza Adityaswara, Dian Ediana Rae, Ogi Prastomiyono, Sophia Issabella, Hasan Fawzi menghadiri konferensi pers Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan (PTIJK) 2025 di Jakarta, Selasa (11/2/2025). ANTARA/Uyu Septiyati Liman

    OJK catat aset industri asuransi Rp1.133,87 triliun per Desember 2024
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Rabu, 12 Februari 2025 – 06:00 WIB

    Elshinta.com – Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Ogi Prastomiyono menyampaikan bahwa nilai total aset industri perasuransian nasional mencapai Rp1.133,87 triliun pada Desember 2024.

    “Pada sektor PPDP, aset industri asuransi di Desember 2024 mencapai Rp1.133,87 triliun atau naik 2,03 persen yoy (year on year) dari posisi yang sama di tahun sebelumnya, yaitu Rp1.111,30 triliun,” kata Ogi Prastomiyono di Jakarta, Selasa.

    Khusus sektor asuransi komersial, ia mengatakan bahwa total aset sektor tersebut tercatat sebesar Rp913,32 triliun atau naik 2,40 persen yoy. Ia menuturkan bahwa pencapaian tersebut ditopang oleh akumulasi pendapatan premi yang mencapai Rp336,65 triliun pada Desember 2024, atau naik 4,91 persen yoy.

    Angka tersebut terdiri dari premi asuransi jiwa yang tumbuh sebesar 6,06 persen yoy dengan nilai sebesar Rp188,15 triliun, serta premi asuransi umum dan reasuransi tumbuh 3,50 persen yoy dengan nilai sebesar Rp148,5 triliun.

    “Secara umum, permodalan industri asuransi komersial masih menunjukkan kondisi yang solid, dengan industri asuransi jiwa serta asuransi umum dan reasuransi secara agregat melaporkan Risk Based Capital (RBC) masing-masing sebesar 420,67 persen dan 325,93 persen,” lanjut Ogi.

    Ia mengatakan bahwa pencapaian tersebut jauh melebihi ambang batas minimum yang ditetapkan oleh OJK sebesar 120 persen. Sementara terkait asuransi nonkomersial yang terdiri dari BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, serta program asuransi ASN, TNI, dan Polri, total aset tercatat sebesar Rp220,55 triliun atau tumbuh sebesar 0,54 persen yoy.

    Sedangkan pada industri dana pensiun, Ogi menyatakan bahwa total aset dana pensiun per Desember 2024 tumbuh sebesar 7,31 persen yoy dengan nilai mencapai Rp1.508,21 triliun. Total aset program pensiun sukarela mencatatkan pertumbuhan sebesar 3,75 persen yoy dengan nilai mencapai Rp382,54 triliun.

    “Untuk program pensiun wajib, yang terdiri dari program jaminan hari tua dan jaminan pensiun BPJS Ketenagakerjaan, serta program tabungan hari tua dan akumulasi iuran pensiun, ASN, TNI, dan Polri, total aset mencapai Rp1.125,67 triliun atau tumbuh sebesar 8,58 persen yoy,” imbuhnya.

    Sumber : Antara

  • Menteri Ini Curhat ke DPR Kurang Duit Bayar Gaji Pegawai, Kenapa?

    Menteri Ini Curhat ke DPR Kurang Duit Bayar Gaji Pegawai, Kenapa?

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kebijakan efisiensi atau pemotongan anggaran Kementerian/Lembaga memiliki dampak signifikan terhadap anggaran belanja di Kementerian Transmigrasi pada 2025. Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara mengungkapkan dampak besarnya adalah kekurangan biaya untuk gaji pegawai.

    “Dampak dari efisiensi itu antara lain adanya defisit anggaran sebesar Rp51,47 miliar untuk 637 pegawai. Sebagai informasi, bahwa ASN kami jumlahnya 303 dan ada tambahan pengalihan dan Kementerian Desa sekitar 88 personil. Sehingga total 391 orang dan Non ASN 246 orang,” ungkap Iftitah dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI, Rabu (12/2/2025).

    Soal defisit anggaran belanja pegawai tersebut, Iftitah mengatakan akan diusulkan ke Bendahara Umum Negara (BUN).

    Adapun Kementrans mengalami efisiensi senilai Rp38,91 miliar. Hal ini membuat pagu awal Rp122,42 miliar menjadi pagu efektif senilai Rp83,51 miliar.

    “Jika dipotong belanja pegawai sebesar Rp40 miliar. Maka pagu efektif dikurangi belanja pegawai sebesar Rp43 miliar,” ucap Iftitah.

    (ras/wur)

  • Kepala BKN: “Talent pool” langkah awal distribusi talenta terbaik ASN

    Kepala BKN: “Talent pool” langkah awal distribusi talenta terbaik ASN

    Jakarta (ANTARA) – Badan Kepegawaian Negara (BKN) menyampaikan talent pool yang disiapkan dan dikelola BKN untuk memetakan pegawai pada pengisian jabatan di seluruh instansi pemerintah, merupakan langkah awal dalam mengumpulkan dan mendistribusikan talenta terbaik ASN di Indonesia.

    Demikian disampaikan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Zudan Arif dalam arahan kepada 10 Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Madya pada Penilaian Potensi dan Kompetensi Seleksi Terbuka di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di Assessement Center BKN Pusat, Jakarta, Selasa (11/2), sebagaimana keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu.

    “Pelaksanaan asesmen ini merupakan contoh implementasi dari sistem merit. Dengan sistem yang menekankan pentingnya kualifikasi, kompetensi, potensi, dan kinerja ini, dapat dipastikan para calon Pejabat Tinggi Madya yang nantinya terpilih adalah yang benar-benar memenuhi standar kompetensi yang dibutuhkan untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif,” kata Zudan.

    Dia menyampaikan talent pool ini sesuai dengan Undang-Undang (UU) ASN Nomor 20 Tahun 2023 kepada BKN dalam pengelolaan manajemen ASN berbasis sistem merit. Dia juga menuturkan penilaian ini diharapkan dapat meningkatkan profesionalisme dan kinerja ASN secara keseluruhan.

    Sementara itu, Kepala Puspenkom ASN BKN Bajoe Loegi Hardjono menyampaikan bahwa melalui penilaian ini, pengisian jabatan tinggi dilakukan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan potensi yang sesuai.

    Inspektur Utama BNPB Yulianto juga menyampaikan apresiasinya atas fasilitasi asesmen yang diberikan oleh BKN.

    Ia berharap proses ini berjalan lancar sehingga jabatan yang kosong di BNPB dapat diisi oleh pegawai yang memiliki kompetensi dan potensi terbaik, sehingga BNPB dapat menjadi lembaga yang profesional dan berbasis sistem merit.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Copyright © ANTARA 2025

  • BKN: Pemerintah beri kesempatan yang sama bagi anak bangsa jadi ASN

    BKN: Pemerintah beri kesempatan yang sama bagi anak bangsa jadi ASN

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Zudan Arif menyatakan bahwa seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) dengan Computer Assisted Test atau CAT BKN merupakan bentuk proses rekrutmen yang sudah sangat objektif dan transparan.

    Hal itu disampaikan Zudan saat membuka Seleksi Kompetesi Bidang (SKB) CPNS Kabupaten Mimika secara daring, Senin (10/2).

    “Pemerintah memberikan kesempatan yang sama bagi putra putri terbaik dan berkualitas Kabupaten Mimika untuk menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui jalur CPNS maupun PPPK,” kata Zudan dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

    Dia juga mengungkapkan bahwa seleksi CASN dengan CAT BKN dilakukan dengan menjunjung tinggi aspek cepat, akuntabel dan transparan serta tidak dikenakan biaya yang dibebankan kepada pelamar alias gratis.

    Lebih lanjut, menurutnya, tidak hanya Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) saja, Panitia Seleksi Daerah (Panselda) pun diimbau untuk menjaga dan memastikan bahwa proses seleksi berjalan dengan kondusif dan sesuai timeline yang telah ditentukan.

    Untuk prosesnya, Zudan menjelaskan bahwa setelah pelaksanaan SKB selesai, instansi akan mengumumkan hasil akhir kepada peserta. Kemudian setelah tidak ada sanggah, hasil akhir tersebut akan diusulkan ke BKN untuk dilakukan penetapan NIP.

    Selanjutnya, Pejabat Pembina Kepegawaian atau PPK dalam hal ini Bupati Kabupaten Mimika akan menerbitkan SK atau Surat Keputusan CPNS-nya.

    “BKN mendukung penuh proses seleksi CPNS di Kabupaten Mimika dan kepada Panselda diharapkan dapat berkonsultasi dengan Kantor Regional (Kanreg) IX BKN Jayapura apabila terjadi permasalahan selama proses seleksi berlangsung,” ujarnya.

    Ia juga menuturkan bahwa dengan koordinasi dan sinergi yang baik, masalah yang muncul akan dapat diselesaikan dengan baik. Dia memberikan pesan kepada para peserta seleksi CPNS Kabupaten Mimika untuk fokus saat pelaksanaan tes untuk memberikan performa terbaik dengan belajar dan berdoa serta tidak mencari cara lain yang nantinya akan merugikan peserta CASN Kabupaten Mimika.

    Pada kesempatan yang sama, Kepala Kanreg IX BKN Jayapura Hardianawati juga memastikan terkait layanan kepegawaian di wilayah kerja Kantor Regional IX BKN Jayapura dalam menjalankan skema kerja baru yang akan dijalankan, tetap berkomitmen mengutamakan kualitas layanan dan kinerja.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • PDIP Minta Kepala Daerah Tak Libatkan Konsultan Politik Saat Bikin Visi Misi

    PDIP Minta Kepala Daerah Tak Libatkan Konsultan Politik Saat Bikin Visi Misi

    Bisnis.com, JAKARTA – Ketua DPP PDI-Perjuangan (PDIP) Djarot Saiful Hidayat meminta kepala daerahnya tidak tergantung konsultan politik saat menyusun visi-misi. 

    Djarot menuturkan bahwa penggunaan konsultan politik membuat program visi misi berorientasi pada elektoral dan populisme, tanpa landasan kuat. Hal ini bisa menghambat kepala daerah dalam menunaikan janji kampanye mereka.

    “Ketika kita akan melaksanakan program-program kita kalau tidak didasarkan kepada konstitusi, tidak didasarkan kepada ideologi, maka kita akan semakin jauh untuk mencapai cita-cita Indonesia mereka,” ujar Djarot di Sekolah Partai DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (12/2/2025). 

    Namun demikian, lanjut Djarot, partai berlogo banteng tersebut mengadakan pembekalan bagi para kepala daerah terpilih, yang dibuka pada Rabu (12/2) hari ini. 

    Sebagai informasi, pembekalan gelombang pertama diterapkan bagi 142 kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang baru pertama kali menjabat. 

    Dari total 142 kepala daerah terpilih, 71 merupakan kader internal PDIP, 45 berasal dari Aparatur Sipil Negara (ASN) atau birokrat, 23 dari pengusaha atau sektor swasta, 2 akademisi, dan 1 dari Polri.

    Sementara bagi petahana atau incumbent, pembekalan akan dilakukan pada gelombang dua berikutnya.

  • Kementerian PANRB sebut efisiensikan anggaran 2025 hingga 47,05 persen

    Kementerian PANRB sebut efisiensikan anggaran 2025 hingga 47,05 persen

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mengatakan bahwa telah mengefisiensikan anggaran 2025 hingga 47,05 persen.

    “Efisiensi ini tentunya tidak termasuk belanja pegawai,” kata Menteri PANRB Rini Widyantini dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.

    Rapat tersebut membahas efisiensi anggaran sesuai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

    Lebih lanjut, Rini menjelaskan bahwa mulanya pagu anggaran Kementerian PANRB pada 2025 mencapai Rp392.980.127.000.

    Kemudian, kata dia, Kementerian PANRB mengefisiensikan anggaran sebesar Rp184.900.000.000 atau 47,05 persen, sehingga anggaran 2025 menjadi Rp208.080.127.000.

    Ia menjelaskan bahwa program yang diefisiensi meliputi program dukungan manajemen, dan program kebijakan, pembinaan profesi, dan tata kelola aparatur sipil negara (ASN).

    Sementara itu, dia mengemukakan bahwa setelah dipotong dengan kebutuhan belanja pegawai, maka anggaran yang dapat digunakan untuk kebutuhan program adalah sebanyak Rp75.051.758.000.

    “Untuk memastikan efektivitas program, tentunya kami juga akan melakukan beberapa strategi, terutama untuk penerapan shared program maupun shared outcome dari lingkungan Kementerian PANRB,” ujarnya.

    Berdasarkan salindia dalam rapat tersebut, strategi Kementerian PANRB pasca-rekonstruksi anggaran belanja yang lain adalah penyesuaian pola kerja kedinasan, serta pemanfaatan sarana dan prasarana kerja secara lebih bijak.

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Kementerian PANRB beri kuota 4.685 orang untuk CASN Papua Pegunungan

    Kementerian PANRB beri kuota 4.685 orang untuk CASN Papua Pegunungan

    Kuota ini diberikan KemenPANRB kepada Papua Pegunungan dalam mendukung peningkatan sumber daya manusia (SDM) di daerah otonomi baru (DOB)

    Wamena (ANTARA) – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) RI memberikan kuota sebanyak 4.685 orang untuk calon aparatur sipil negara (CASN) Papua Pegunungan.

    Penjabat (Pj) Gubernur Papua Pegunungan Velix V Wanggai di Wamena, Rabu mengatakan kuota CASN tersebut untuk Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Pegunungan dan delapan kabupaten daerah itu.

    “Kuota ini diberikan KemenPANRB kepada Papua Pegunungan dalam mendukung peningkatan sumber daya manusia (SDM) di daerah otonomi baru (DOB),” katanya.

    Menurut Pj Gubernur Wanggai, dukungan kuota ASN 4.685 orang untuk Papua Pegunungan sebagai langkah percapatan yang dilalukan pemerintah pusat bagi daerah-daerah DOB.

    “Kami dan masyarakat Papua Pegunungan termasuk delapan kabupaten di dalamnya menyampaikan terima kasih kepada kepemimpinan Presiden dan Wakil Presiden RI Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dalam kebijakan itu,” ujarnya.

    Dia menjelaskan kuota tersebut diberikan kepada orang asli Papua Pegunungan dan orang asli Papua secara umum dalam membantu peningkatan SDM di daerah itu.

    “Kami berharap pada seleksi selanjutnya karena CASN telah melewati tahap seleksi kompetensi dasar (SKD) baik provinsi maupun delapan kabupaten nilai minimal (pasing grade) supaya dapat diturunkan,” katanya.

    Dia menambahkan nilai minimal (passing grade) supaya KemenPANRB bisa melihat tanah Papua khususnya Papua Pegunungan secara khusus sehingga sumber daya manusia (SDM) daerah ini dapat berkontribusi dalam pemerintahan.

    “Kami telah berkomunikasi dengan KemenPANRB untuk adanya kekhususan sehingga ini menjadi dasar supaya lebih banyak anak asli Papua Pegunungan lolos seleksi kompetensi dasar (SKD) dan seleksi kompetensi bidang (SKB),” ujarnya.

    Pewarta: Yudhi Efendi
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

  • PDIP gelar pembekalan bagi kepala daerah terpilih 2024

    PDIP gelar pembekalan bagi kepala daerah terpilih 2024

    Jakarta (ANTARA) – DPP PDI Perjuangan (PDIP) memberikan pembekalan kepada seluruh kepala daerah terpilih tahun 2024 di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu.

    Pelaksanaan pembekalan berlangsung secara hybrid, yang dihadiri langsung oleh sejumlah pengurus pusat partai berlambang banteng moncong putih ini. Di antaranya Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto bersama Ketua DPP PDI Perjuangan seperti Djarot Saiful Hidayat dan Deddy Yevri Sitorus serta Wasekjen PDIP Yoseph Aryo Adhi Dharmo.

    Para kepala dari PDIP yang terdiri dari gubernur dan wakil gubernur, wali kota dan wakil wali kota serta bupati dan wakil bupati mengikuti secara hybrid.

    Adapun para Ketua DPP PDIP yang mengikuti secara daring di antaranya Wiryanti Sukamdani, Eriko Sotarduga, Mindo Sianipar, Bambang Wuryanto, Ribka Tjiptaning, Rano Karno dan Wasekjen Sadarestuwati, serta Wabendum Yuke Yurike. Mereka muncul di layar utama dengan mengenakan pakaian berwarna merah khas PDIP.

    Acara dibuka dengan menyanyikan Lagu Indonesia Raya tiga stanza, serta Hymne PDIP. Wakil Bupati Kabupaten Melawai Malin dan Wakil Bupati Purworejo Dion Agasi Seriabudi membacakan Pancasila.

    Sementara, Wakil Wali kota Tangerang Hamaryono berkesempatan membacakan doa pembuka acara pengarahan tersebut.

    Dalam sambutan pembukaan acara, Sekjen Hasto Kristiyanto mengatakan pihaknya turut melaporkan kepada Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri terkait kegiatan pembekalan ini.

    “Saya melapor ke beliau yang sedang umrah di Arab Saudi. Hari ini Ibu Mega akan berziarah ke makam Nabi Muhammad di Madinah. Kami laporkan kegiatan pembekalan kepala daerah terpilih gelombang I ini. Mereka adalah yang baru memimpin di periode pertama,” kata Hasto.

    Dia menyampaikan bahwa pembekalan yang diberikan oleh DPP Partai ini agar nantinya para kepada daerah PDIP juga bisa mendapatkan tambahan pengarahan dan penggemblengan secara langsung dari Presiden Prabowo Subianto.

    Sehingga, para kepala daerah dari PDIP memiliki bekal pengetahuan terkait kondisi geopolitik serta konsep NKRI.

    “Ini pembekalan agar nanti sebelum mendapatkan pengarahan dan gemblengan dari Presiden Prabowo Subianto dan seluruh jajaran pemerintahan negara, maka seluruh kepala daerah terpilih (dari PDIP) untuk memiliki bekal dalam sebuah konsepsi bahwa bentuk negara kita adalah NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia bukan negara federal,” jelasnya.

    “Sehingga seluruh pemda, walau dipilih rakyat, pembangunan harus diletakkan dalam sebuah sistem yang sejalan dengan negara kita, bahwa negara kita adalah negara Republik yang dipimpin seorang presiden,” sambung dia.

    Politisi asal Yogyakarta ini menambahkan walau presiden diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik lain, tapi dipilih secara langsung dan mendapatkan legitimasi dipilih rakyat untuk menjabat 5 tahun ke depan.

    “Presiden dan wakilnya punya visi misi, yang itu dinyatakan dalam rancangan pembangunan jangka menengah, yang artinya mengikat kita semua termasuk kepala daerah dan warga untuk tunduk sepenuhnya pada UU itu,” ujar Hasto.

    Selain itu, Hasto menyebut pembekalan ini ada upaya saling mengintegrasikan pemikiran serta untuk menunjukkan bagaimana visi misi PDIP diturunkan berdasarkan amanat Pancasila dan UUD 45 dengan prinsip wujudkan Indonesia Trisakti.

    Dalam kesempatan itu, Djarot menyampaikan bahwa pembekalan gelombang pertama ini diikuti sebanyak 142 kepala daerah dari PDIP. Di mana, mereka merupakan para kepala daerah yang baru pertama terpilih di Pilkada 2024.

    142 kepala daerah dari PDIP itu terdiri dari kader internal 71 orang, unsur ASN dan birokrasi 45 orang, pengusaha 23 orang, TNI/Polri 1 orang dan akademisi 2 orang.

    “Dari sinilah kemudian partai menyiapkan visi dan misi. Sehingga semua kepala daerah terpilih dari PDIP, berkomitmen untuk bersama-sama berjuang mewujudkan tujuan Indonesia Merdeka,” tambah Djarot.

    “Di PDIP, calon kepala daerah tidak menyiapkan visi misi sendiri. Kalau siapkan sendiri, cenderung hanya disiapkan oleh konsultan yang tekankan populisme dan elektoral,” tegasnya.

    Djarot menambahkan pembekalan para kepala daerah ini akan diisi oleh pemateri dari kepala daerah berprestasi dari PDIP diantaranya mantan Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas, mantan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, mantan Gubernur Jakarta Basuki Tjahja Purnama atau Ahok hingga mantan Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi.

    Ia pun menyampaikan selamat kepada para kepala daerah yang terpilih pada Pilkada 2024. Apalagi, dirinya menyadari bahwa Pilkada 2024 berlangsung secara berat dan berdarah-darah karena berbagai tekanan.

    “Dalam Pilkada 2024, kita menang di tingkat provinsi 22 persen tahun 2024 kemarin, kita menang sebesar 32 persen luar biasa sedangkan untuk kepala daerah yang kedua kabupaten/kota kita tahun 2017 sampai 2020 kita menang 37 persen. tahun 2024 kita menang 47 persen jadi peningkatan 10 persen,” ucap Djarot.

    Mantan Gubernur Jakarta ini pun memohon kepada seluruh kepala daerah yang terpilih untuk benar- benar menyatu dengan rakyat.

    Dia juga mengingatkan jabatan kepala daerah hanya alat sebagai sarana untuk mewujudkan cita-cita merdeka, untuk mengentaskan kemiskinan, stunting, dan mengatasi jurang kaya dan miskin serta mengeluarkan kebijakan pro rakyat miskin.

    “Yakinkan kalau memang betul-betul bersatu dengan rakyat, memperjuangkan aspirasi dan keamanan untuk rakyat, Insyaallah rakyat akan bersama kita,” pungkasnya.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

  • JATIM TERPOPULER: Warga di Jember Demo Kepala Desa – Kondisi Ngeri Atap Kelas SDN Grudo 3 di Ngawi

    JATIM TERPOPULER: Warga di Jember Demo Kepala Desa – Kondisi Ngeri Atap Kelas SDN Grudo 3 di Ngawi

    TRIBUNJATIM.COM – Kumpulan berita peristiwa yang terjadi di Jawa Timur (Jatim) tersangkum dalam berita terpopuler Jatim, Rabu 12 Februari 2025.

    Berita pertama ratusan warga Desa Sanenrejo Kecamatan Tempurejo Jember, Jawa Timur melakukan aksi demontrasi di kantor kepala desa, Selasa (11/2/2025).

    Kemudian setelah melalui berbagai pembahasan, Pemerintah Kabupaten Lumajang resmi memberhentikan 437 pegawai honorer di lingkungannya.

    Selanjutnya DPRD menanggapi kondisi bangunan SDN Grudo 3, Desa Grudo, Kecamatan/Kabupaten Ngawi, yang memprihatinkan lantaran atap kelas hanya ditopang tiang kayu seadanya, sebagai penyangga.

    Berikut selengkapnya berita terpopuler Jatim hari ini, Rabu (12/2/2025) di TribunJatim.com.

    Warga di Jember Demo Kepala Desa, Surat Tagihan PBB Tertulis Utang, Padahal Rutin Membayar

    LANTANG – Ratusan warga orasi di depan Kantor Pemerintah Desa Sanenrejo Kecamatan Tempurejo Jember, Jawa Timur, Selasa (11/2/2025). Mereka menuntut Kades Sanenrejo bayar pajak PBB dan Akte Jual Beli Tanah yang terhutang. (TribunJatim.com/Imam Nawawi) 

    Ratusan warga Desa Sanenrejo Kecamatan Tempurejo Jember, Jawa Timur melakukan aksi demontrasi di kantor kepala desa, Selasa (11/2/2025).

    Pengunjuk rasa ini menuding Kepala Desa (Kades) Sanenrejo Sutikno menggelapkan Pajak Bumi dan Bangunan dan Akte Jual Beli (AJB) tanah yang telah dibayar oleh warga.

    Hal itu karena banyak warga menerima surat pemberitahuan pembayaran pajak masih berbunyi terhutang. 

    Padahal mereka rutin bayar pajak setiap tahun.

    Sunarsih, peserta demo mengatakan unjuk rasa ini sudah dilakukan warga untuk ke tiga kalinya soal masalah ini.

    Namun hasil dari mediasi itu, tidak ada tindak lanjut.

    “Kemarin ada 50 orang, mediasi sama Pak kades. Tapi hal tersebut tidak ada hasilnya, kades selalu bilang apa kata saya,” ujarnya.

    Menurutnya, ada banyak warga yang surat tagihan pajaknya klausulnya masih terhutang, mulai dari tiga hingga lima tahun.

    “Padahal setiap tahun ada perangkat desa yang narik pajak. Tetapi surat tagihannya selalu terhutang,” katanya sambil menunjukan surat Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT).

    Selain itu, kata dia, ketika melakukan perubahan kepemilikan tanah, warga juga tidak memperoleh SPPT-nya padahal mereka sudah bayar denda.

    Baca Selengkapnya

    2. 437 Pegawai Honorer Pemkab Lumajang Diberhentikan, Tiga Posisi Berpeluang Kerja Kembali

    Para ASN dan pegawai honorer saat mengukuti apel pagi di halam Kantor Bupati Lumajang, pada Jumat (11/7/2023). Kini ratusan tenaga honorer resmi diberhentikan. (Diskominfo Lumajang)

    Setelah melalui berbagai pembahasan, Pemerintah Kabupaten Lumajang resmi memberhentikan 437 pegawai honorer di lingkungannya.

    Sekretaris Daerah Kabupaten Lumajang, Agus Triyono menjelaskan, keputusan pemberhentian kerja tersebut berlaku sejak 10 Februari 2025.

    “Data yang berkembang dari 191 menjadi 437 tenaga honorer (yang diberhentikan). Sudah kami laporkan tertulis ke Ketua DPRD,” ujar Agus ketika dikonfirmasi, Selasa (11/2/2025).

    Agus menambahkan, keputusan pemberhentian tersebut telah diputuskan secara matang dengan segala pertimbangan.

    Sebagian dari tenaga kontrak yang diberhentikan, memiliki peluang bekerja kembali lewat skema outsourcing.

    Kata Sekda, posisi yang masih berpeluang untuk melanjutkan karier adalah penjaga malam, petugas kebersihan dan pengemudi.

    “Prinsipnya pemda berupaya mencarikan solusi yangtidak bertentangan dengan aturan. Sepanjang posisi Non ASN tersebut bisa diakomodir dalam 3 jabatan lewat outsoucing tentu akan dilakukan oleh pemda,” tutur Sekda.

    Baca Selengkapnya

    3. Kondisi Ngeri Atap Kelas SDN Grudo 3 di Ngawi, Hanya Dipasang Tiang Penyangga, ini Sorotan Dewan

    MEMPRIHATINKAN – Suasana aktivitas sekolah di salah satu kelas SD Negeri Grudo 3, Desa Grudo, Kecamatan/Kabupaten Ngawi, dipasang tiang penyangga atap berupa kayu seadanya, Senin (10/2/2025). Alhasil Puluhan murid terpaksa belajar ditengah kondisi mengkhawatirkan. (Istimewa)

    DPRD menanggapi kondisi bangunan SDN Grudo 3, Desa Grudo, Kecamatan/Kabupaten Ngawi, yang memprihatinkan lantaran atap kelas hanya ditopang tiang kayu seadanya, sebagai penyangga.

    Ketua DPRD Ngawi Yuwono Kartiko mengatakan, hal yang harus dilakukan adalah menyelamatkan dulu para murid, dengan cara memindahkan kegiatan belajar mengajar ke tempat yang layak.

    “Carikan tempat aman karena itu berbahaya sekali kondisi kelas yang seperti itu tidak baik,” ujar Yuwono, Selasa (11/2/2025).

    Kemudian untuk memperbaiki sekolah, Politisi PDI Perjuangan tersebut berpendapat, ada beberapa skema yang bisa diintervensi oleh anggaran.

    “Bisa kepala sekolah nanti mengisi dapodik yang baru, didampingi oleh bidang dikdas diisi, diusulkan, tapi ini butuh waktu di tahun akan datang,” tuturnya.

    “Kalau lewat APBD juga bisa, dengan anggaran daerah tapi kami juga menunggu penjadwalannya ini mungkin Agustus. Tapi menurut saya, ini sesuatu yang urgen,” imbuhnya.

    Ia berharap, dengan melihat kerusakan SD Negeri Grudo 3 bisa menjadi suatu prioritas. Serta nanti bisa dimasukan dalam APBD yang telah direvisi, berdasarkan Inpres nomor 1 tahun 2025.

    “Ini tolong diprioritaskan dianggarkan di pemeliharaanya. Karena kalau lewat BOS itu terbatas kemampuannya. Ini memang intervensinya harus pakai anggaran daerah. Kalau mau cepat, pakai mekanisme hasil revisi efisiensi APBD nanti,” pungkasnya.

    Baca Selengkapnya

    Berita Jatim dan Berita Viral lainnya

    Informasi lengkap dan menarik lainnya di GoogleNews TribunJatim.com

  • Banggar DPR Setuju Anggaran IKN Diblokir: Tidak Ada Hal Mendesak

    Banggar DPR Setuju Anggaran IKN Diblokir: Tidak Ada Hal Mendesak

    GELORA.CO – Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR dari Fraksi PKS Nasir Djamil sepakat dengan Presiden RI Prabowo Subianto yang memblokir anggaran pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

    Menurut Nasir, sejauh ini tidak ada yang mendesak untuk melanjutkan proyek ambisius bekas Presiden Joko Widodo tersebut.

    “Saya sepakat dengan Prabowo untuk menunda dulu anggaran untuk IKN atau mengurangi anggaran untuk IKN karena memang tidak urgent di sana, tidak ada urgensitas,” kata Nasir pada Political Show CNNIndonesia TV, Senin (10/2) malam.

    Nasir menyatakan di tengah kondisi ekonomi hari ini yang lebih penting adalah memastikan sektor perekonomian masyarakat bisa tetap berjalan.

    Ia menyebut efisiensi anggaran hari ini turut menimbulkan kekhawatiran gejolak sosial di tengah masyarakat.

    “Misalnya tadi orang yang punya pasir enggak bisa menjual pasir karena tidak laku dan sebagainya,” ucapnya.

    Sementara itu anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKB Indrajaya mengatakan penundaan pembangunan IKN adalah keputusan tepat Prabowo.

    “Bila negara mengalami kesulitan anggaran atau memiliki program kesejahteraan rakyat yang lebih mendesak , tidak ada salahnya IKN ditunda, bukankah tujuan utama pembangunan nasional itu untuk mensejahterakan rakyatnya,” kata Indra dalam keterangan tertulis, Senin (10/2).

     Indra mengapresiasi rencana Prabowo yang ingin IKN menjadi ibu kota politik pada 2028 mendatang atau satu tahun sebelum masa jabatannya berakhir.

    Ia menilai rencana itu menunjukkan Prabowo tak sekadar mementingkan kepentingan pribadi dan membebani kementerian/lembaga terkait.

    “Bayangkan bila rencana pemindahan IKN sejak 17 Agustus 2024, atau bila para ASN sejak saat itu dipaksakan untuk tinggal di IKN, kerugiannya bukan saja materi tapi kemanusiaan,” ujar Indra.

    Di sisi lain, Indra mengatakan upaya Prabowo memblokir anggaran pembangunan IKN melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani imbas efisiensi anggaran.

    “Saya memahami pemblokiran ini bersifat sementara untuk prioritas Program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, seperti MBG dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Jadi, jangan panik, toh anggaran belanja pegawai aman,” jelas Indra.

    Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkap pembangunan IKN belum ada progres karena anggaran masih diblokir Menteri Keuangan Sri Mulyani.

    Ia menjelaskan blokir itu bertalian dengan kebijakan efisiensi anggaran. Blokir akan dibuka usai pagu anggaran indikatif hasil efisiensi sudah disetujui Komisi V DPR.

    “Realisasi anggaran IKN kayaknya belum ada. Kan anggaran kita diblokir semua. Anggarannya enggak ada, progresnya buat beli makan siangnya Pak Menteri. Itu progresnya,” kata Dody di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (6/1).

    Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) Hasan Nasbi menepis blokir anggaran itu akan menyetop proyek IKN.

    Hasan menyebut anggaran yang diblokir bukan berarti tidak ada, tetapi belum bisa digunakan saat ini.

    “Kalau diblokir itu kan bukan berarti anggarannya enggak ada kan. Anggarannya belum dibuka,” kata Hasan di Kantor PCO, Jakarta, Jumat (7/2).