Xcloud.id

Kementrian Lembaga: ASN

  • Ayo ASN dan Warga Ambil Cangkul

    Ayo ASN dan Warga Ambil Cangkul

    PIKIRAN RAKYAT – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Barat (Sulbar) menyiasati pemangkasan anggaran yang dilakukan Pemerintah pusat. Kebijakan yang dikenal sebagai efisiensi anggaran itu diberlakukan, baik dalam APBN maupun APBD.

    Aturan itu tertuang melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Akibatnya, banyak kepala daerah yang melakukan ngerem mendadak untuk menyesuaikan APBD mereka.

    “Ayo ambil cangkul. Jangan malu malu. Sejak dulu saat di Sulsel sampai hari ini, saya mendorong ASN dan warga agar memanfaatkan lahan lahan yang kosong untuk mengembangkan budidaya hortikultura dan perikanan,” kata Pj Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar) Bahtiar Baharuddin saat bersilaturrahmi bersama Pemda Pasangkayu, Rabu 12 Februari 2025.

    Kepala Daerah Dipaksa Berinovasi

    Sementara itu dalam sambutannya, Wabup Pasangkayu, Erny Agus mengatakan bahwa sebagai daerah yang sumber pendapatan utamanya adalah kelapa sawit terpaksa harus menyesuaikan dengan pemangkasan ini.

    “Kami daerah dipaksa untuk inovasi meningkatkan PAD. Sementara sumber utama adalah kelapa sawit. Kita tau bersama, berapa DBH dari pusat untuk daerah” ujarnya.

    Oleh karena itu, Erny Agus berharap agar Bahtiar Baharuddin yang juga sebagai Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri untuk membantu Pemda Mamuju. Sebab, dia tahu selama ini sang Pj Gubernur mendorong ekonomi kerakyatan melalui inovasi inovasinya dan telah berhasil.

    “Kami butuh tangan dingin bapak untuk membantu karena dukungan bapak sangat penting. Kami sangat butuh investasi pak. Kami tau bapak memiliki tangan dingin yang kreativ meningkatkan PAD,” tuturnya.

    “Terima kasih bapak sudah memberikan inovasi dan kreativitas untuk kami. Terutama cavendis yang besok akan kita tanam,” ucap Bahtiar Baharuddin menambahkan.

    Warga Harus Budidaya Hortikultura

    Menanggapi permintaan dan keluhan itu, Bahtiar Baharuddin mengatakan bahwa dia tentu tidak akan melupakan begitu saja Sulbar walaupun masa tugasnya hanya delapan bulan lebih, dan akan berakhir 20 Februari 2025. Menurutnya, Sulbar telah menjadi bagian hidupnya sehingga duka nya pun akan menjadi tanggungjawabnya.

    Akan tetapi dalam jangka pendek ini, apalagi menyiasati pemangkasan anggaran APBD dan keterbatasan PAD, maka tak ada jalan lain selain menciptakan lapangan kerja sendiri sebagai pembudidaya hortikultura.

    “Bayangkan, jika Pasangkayu membangun Green House per kecamatan yang akan menyediakan bibit hortikultura bagi warga. Mulai cabe, semangka, nenas, sayur sayuran, pisang dan lain-lain,” kata Bahtiar Baharuddin. 

    “Usulkan Green House per kecematan. Biayanya murah paling Rp200 jutaan. Dari green house itu kita bisa produksi bibit dan dibagi gratis kepada masyarakat” ujarnya menambahkan. 

    Bahtiar Baharuddin kemudian menguraikan dengan menanam massal cabe, maka akan meningkatkan pendapatan warga.

    “Menanam lima ribu pohon cabe maka dalam sebulan akan mendapatkan penghasilan sekitar Rp6 juta perbulan. Jika dua ribu pohon maka Rp3 jutaan perbulan” ucapnya sambil menceritakan pengalaman petani cabe Laskar Pelangi Salo Dua Enrekang Sulsel.

    Oleh karena itu, warga di Pasangkayu memanfaatkan lahan lahan yang kosong selain tanaman sawit yang sudah lebih dahulu hadir bersama warga Pasangkayu.

    Jika persoalan cabe sudah selesai, menurutnya warga telah membantu secara nasional sebab faktor cabe dapat mempengaruhi inflasi. Selain itu membantu pemerintah mewujudkan swasembada pangan.

    “Setidaknya kita dapat memenuhi pasar lokal. Sebab cabe yang ada di pasaran se Sulbar ini berasal dari Enrekang dan Toraja” ujar Bahtiar Baharuddin.

    Selain itu, dengan cara bertani hortikultura, bagi ASN akan mengisi waktu kerja ketika pemerintah akan menerapkan WFA. Akan banyak waktu bagi ASN di rumah atau bekerja di mana saja asalkan lebih produktif.

    Apalagi, banyak yang bisa ditanam, bukan hanya cabe tetapi ada Pisang Cavendis yang kini sudah mulai menjadi primadona warga Pasangkayu.

    “Minggu lalu saya panen di belakang rujab. Hanya 14 pohon. Jika terjual maka harganya mencapai Rp16 juta. Tapi kami belum jual sebab saya bagi bagikan kepada kepala OPD dulu. Saya hanya ingin membuktikan bahwa tamah Sulbar ini sangat subur. Dan cavendis adalah salah satu tanaman yang dapat meningkatkan penghasilan” tutur Bahtiar Baharuddin.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • DKI masih cermati efisiensi kebijakan masuk kantor tiga hari

    DKI masih cermati efisiensi kebijakan masuk kantor tiga hari

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta hingga saat ini masih mencermati efisiensi kebijakan masuk kantor hanya tiga hari dalam seminggu bagi aparatur sipil negara (ASN).

    “Saat ini kami masih sedang mencermati terkait masalah pengertian dengan sama-sama kita menindaklanjuti (follow up) mungkin dari sisi efisiensi terkait masalah WFA (work from anywhere) atau bekerja dari rumah (work from home/WFH) nanti,” kata Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi di Kantor Walikota Jakarta Timur, Kamis.

    Penegasan itu untuk menindaklanjuti ketentuan resmi pemerintah tentang aturan baru bagi ASN pada 2025 yakni hanya diwajibkan bekerja di kantor selama tiga hari dalam seminggu, sementara sisanya WFA.

    Teguh menyebut, pada dasarnya Pemprov DKI Jakarta akan mengikuti kebijakan yang sudah menjadi keputusan Pemerintah Pusat.

    “Kalau itu sudah menjadi kebijakan pusat, kami sebagai Pemerintah Daerah pastinya juga akan mengikuti,” ucap Teguh.

    Pemerintah secara resmi menerapkan aturan baru bagi ASN pada 2025.

    Berdasarkan kebijakan ini, ASN hanya diwajibkan bekerja di kantor selama tiga hari dalam seminggu, sementara sisanya diberlakukan sistem bekerja dari mana saja (WFA).

    Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Zudah Arifin, yang menjelaskan bahwa tujuan utama kebijakan ini adalah untuk mewujudkan birokrasi yang lebih modern dan efisien.

    Dengan fleksibilitas kerja tersebut, diharapkan pelayanan publik dapat semakin optimal berkat dukungan digitalisasi yang terus berkembang.

    Ia juga menegaskan bahwa ASN di seluruh Indonesia diharapkan menyikapi aturan ini secara positif dan melihatnya sebagai peluang untuk meningkatkan kualitas kerja.

    Meskipun ada perubahan sistem, kualitas pelayanan kepada masyarakat harus tetap terjaga. Bahkan, kebijakan ini diharapkan dapat mendorong ASN menjadi lebih adaptif dan mampu menyesuaikan diri dengan dinamika pekerjaan di era modern.

    Data yang dihimpun ANTARA menyebutkan, hingga September 2023, Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta Etty Agustijani menyebutkan ASN Pemprov DKI Jakarta terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 51.714 orang dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebanyak 6.395.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

  • Anggaran Kementerian PPN/Bappenas pada APBN 2025 jadi Rp968,05 miliar

    Anggaran Kementerian PPN/Bappenas pada APBN 2025 jadi Rp968,05 miliar

    Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy memberikan paparan saat mengikuti rapat kerja bersama Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (12/11/2024). ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/agr

    Anggaran Kementerian PPN/Bappenas pada APBN 2025 jadi Rp968,05 miliar
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Kamis, 13 Februari 2025 – 12:31 WIB

    Elshinta.com – Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) melaporkan anggaran dalam Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN) Tahun Anggaran (TA) 2025 setelah efisiensi sebesar Rp968,05 miliar.

    “Anggaran Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional adalah Rp968 miliar atau sekitar 49,2 persen dari total pagu awal (sebesar Rp1,97 triliun) pada tahun 2025 yang baru saja kami terima,” kata Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI, dikutip di Jakarta, Kamis.

    Dalam rangka optimalisasi penggunaan anggaran demi menjaga kesinambungan fiskal nasional, telah diterbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

    Langkah efisiensi ini dilakukan melalui penetapan besaran efisiensi oleh Menteri Keuangan yang mencakup semua belanja, kecuali belanja pegawai dan bantuan sosial. Berdasarkan Inpres tersebut, Bappenas terdampak kebijakan efisiensi anggaran sebesar Rp1,077 triliun atau setara dengan 54,7 persen dari pagu anggaran awal sebesar Rp1,97 triliun yang diterima untuk tahun 2025.

    Melalui rapat bersama Kementerian Keuangan pada Selasa (11/2), terdapat pengurangan atas nilai efisiensi untuk Bappenas. Dengan demikian, nilai efisiensi berkurang sebesar Rp75 miliar menjadi Rp1,002 triliun dari yang semula sebesar Rp1,077 triliun, sehingga total anggaran Bappenas Rp968,05 miliar.

    “Sasaran efisiensi difokuskan pada belanja barang, belanja modal seperti kegiatan perjalanan dinas, seminar, kajian, acara-acara seremonial, pengadaan ATK (alat tulis kantor), dan lain-lain,” ujar Rachmat.

    Anggaran pascaefisiensi tersebut akan dialokasikan untuk gaji dan tunjangan kinerja 1.094 Aparatur Sipil Negara/ASN (762 Pegawai Negeri Sipil/PNS dan 330 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja/PPPK) sebesar Rp291,06 miliar; honorarium Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri/PPNPN dan konsultan individu, kegiatan sudah berjalan, dan paket lelang Januari Rp89,84 miliar; lalu sewa gedung/kantor Rp71,39 miliar.

    Kemudian juga sewa kendaraan pimpinan dan operasional Rp19,44 miliar, sewa fasilitas kerja dan alat pengolah data Rp40,33 miliar, rehabilitasi ruang kerja pimpinan dan staf baru Rp25 miliar, konstruksi paviliun Indonesia di Osaka World Expo Rp200 miliar, Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN) Rp137,75 miliar, serta kebutuhan operasional harian perkantoran Rp93,24 miliar.

    Di samping itu, Rachmat mengaku pihaknya membutuhkan tambahan anggaran pembiayaan Prioritas Nasional (PN) dalam APBN TA 2025 sebesar Rp152,1 miliar dan kegiatan operasional sebesar Rp324 miliar.

    “Tambahan-tambahan tersebut sebenarnya adalah tambahan yang sangat esensial karena kami juga mendapat tambahan pegawai baru yang selama beberapa tahun kami belum pernah mendapatkannya,” ungkap Menteri PPN.

    Sumber : Antara

  • 4 Pos Ini Tidak Terkena Efisiensi Anggaran Belanja Negara Rp 306 Triliun

    4 Pos Ini Tidak Terkena Efisiensi Anggaran Belanja Negara Rp 306 Triliun

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan penghematan besar-besaran dalam APBN 2025 dengan target efisiensi mencapai Rp 306 triliun. Namun, ada empat pos anggaran yang tetap dipertahankan dan tidak boleh dipangkas oleh kementerian/lembaga terkait.

    Kepala Kantor Komunikasi Presiden Hasan Nasbi mengungkapkan, keempat pos anggaran tersebut, mencakup gaji pegawai, layanan dasar prioritas pegawai, layanan publik, serta bantuan sosial.

    “Terdapat beberapa sektor yang tidak terkena kebijakan efisiensi ini, yaitu gaji pegawai, layanan dasar prioritas pegawai, layanan publik, dan bantuan sosial,” jelas Hasan Nasbi melalui unggahan resmi di akun Instagram @pco.ri pada Kamis (13/2/2025).

    Ia juga memastikan bahwa efisiensi anggaran ini tidak akan berdampak pada pengurangan gaji atau jumlah pegawai. Pasalnya, beredar spekulasi mengenai kemungkinan pemotongan gaji atau pengurangan pegawai seiring dengan kebijakan efisiensi tersebut.

    Hasan menegaskan bahwa informasi terkait pemotongan gaji pegawai atau pengurangan aparatur sipil negara (ASN) tidaklah benar.

    Hal ini diperkuat dengan adanya anggaran gaji pegawai dan layanan prioritas pegawai yang tetap dipertahankan dalam APBN.

    “Jika ada yang mengatakan bahwa gaji pegawai tidak akan dibayarkan atau akan terjadi pengurangan ASN, maka hal tersebut sepenuhnya tidak benar atau merupakan kesalahpahaman terhadap maksud Presiden Prabowo,” tegasnya dalam menanggapi efisiensi anggaran.

  • PP Gaji ke-13 dan 14 Terbit Sebelum Ramadan, Kapan Cair? – Page 3

    PP Gaji ke-13 dan 14 Terbit Sebelum Ramadan, Kapan Cair? – Page 3

    Sebelumnya, kabar penghapusan gaji ke-13 dan 14 untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) dibantah pihak Istana Negara. Hal itu dinilai sebagai upaya menyebarkan ketakutan ke publik, yang dilakukan oleh pihak anonim.

    Kepala Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi menyampaikan, untuk penerapan kebijakan efisiensi nantinya masing-masing kementerian akan menyesuaikan antara penghematan dengan tugas dan fungsi pokok.

    “Jadi yang arahan presiden itu untuk program-program yang selama ini tidak bisa diukur keuntungannya, manfaatnya bagi publik, itu ditiadakan. Perjalanan luar negeri dikurangi, seremonial-seremonial dikurangi, perjalanan dinas dikurangi,” tutur Hasan di Istana Negara, Jakarta, Jumat (7/2/2025).

    “Tapi yang pelayanan publik tidak dikurangi, PSO (Public Service Obligation) tidak diikurangi, belanja gaji pegawai tidak dikurangi,” sambungnya.

    Hasan menegaskan, penjelasan Presiden Prabowo Subianto sudah lugas dan semestinya tidak dibawa ke arah isu liar. Sementara belakangan, ada pihak yang dengan sengaja menyebarkan ketakutan ke masyarakat lewat kebijakan pemerintah.

    “Jadi yang kayak gitu-gitu sudah jelas semuanya. Jadi yang sekarang beredar itu kan ada ketakutan-ketakutan yang disebarkan orang-orang anonim. Narasumbernya siapa, orangnya siapa. Tapi yang jelas arahan dari presiden sudah jelas, bahwa pelayanan publik, PSO, belanja pegawai, bantuan sosial, itu bukan merupakan bagian yang terkena efisiensi,” tegas Hasan.

  • Hore! Gaji dan Tunjangan Guru Honorer Rp11,5 triliun Cair Sebelum Lebaran

    Hore! Gaji dan Tunjangan Guru Honorer Rp11,5 triliun Cair Sebelum Lebaran

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti memastikan gaji, tunjangan, hingga gaji ke-13 guru dan guru non-ASN (honorer) tak terdampak efisiensi anggaran pemerintah dan akan cair sebelum Lebaran 2025. 

    “Belanja gaji dan tunjangan ASN tetap sebesar Rp1,64 triliun,” katanya dalam Rapat Kerja bersama Komisi X DPR RI di Jakarta, Rabu, (12/2/2025) dilansir dari Antara.

    Abdul Mu’ti juga menegaskan anggaran tunjangan guru non-ASN atau guru honorer sebesar Rp11,5 triliun tetap akan diberikan kepada penerima dan tidak akan terpengaruh efisiensi anggaran.

    “Tunjangan guru non-ASN tetap kita amankan sebesar Rp11,5 triliun,” ujarnya.

    Dia menjelaskan nilai tersebut sudah termasuk kenaikan tunjangan guru non-ASN yang dinaikkan dari Rp1,5 juta menjadi Rp2 juta per orang per bulan. Angka tersebut sesuai janji Presiden RI Prabowo Subianto.

    Terkait tunjangan guru berbentuk transfer langsung, Sekjen PP Muhammadiyah itu menjelaskan saat ini prosesnya sudah mencapai tahap verifikasi dan validasi data dari masing-masing guru, yang prosesnya melibatkan pemerintah daerah.

    Mendikdasmen juga menekankan pihaknya sudah berkomunikasi dengan Kementerian Keuangan agar tunjangan tersebut bisa segera dicairkan.

    “Mudah-mudahan kalau bisa cepat selesai sebelum Idulfitri [Lebaran 2025] sudah cair, saya kira bisa memberikan kehormatan yang luar biasa bagi para guru untuk bisa melaksanakan Hari Raya dengan gembira,” tutur Abdul Mu’ti.

  • Verrell Bramasta Minta Tukin Dosen Tidak Terdampak Efisiensi Anggaran

    Verrell Bramasta Minta Tukin Dosen Tidak Terdampak Efisiensi Anggaran

    GELORA.CO -Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti Saintek) diminta bijak dalam mengelola anggaran di tengan efisiensi keuangan.

    Begitu dikatakan anggota Komisi X DPR RI, Verrell Bramasta. Dia mengapresiasi cara Kemendikti Saintek dalam menghadapi pemangkasan anggaran. Namun, Verrell menyoroti poin pemangkasan terkait tunjangan kinerja (Tukin) dosen.

    Komisi X, kata dia, memahami adanya kesulitan dari Kemendikti Saintek terkait pemangkasan anggaran. Namun, persoalan Tukin Dosen perlu diperhatikan agar tidak terkena dampak efisiensi anggaran.

    “Saya mengapresiasi upaya efisiensi yang dilakukan, tetapi jangan sampai kebijakan ini justru berdampak langsung pada dosen, terutama terkait tunjangan yang sudah lama tertunda. Hak mereka harus tetap menjadi prioritas,” ujar Verrell kepada wartawan, Kamis 13 Februari 2025.

    Bagi Verrell yang juga politisi PAN, anggaran tunjangan dosen masih belum cukup melunasi tunggakan Tukin. Jika terkena efisiensi, penyelesaiannya akan semakin sulit.

    “Tunjangan dosen non PNS yang terlampir hanya Rp2,7 triliun, sedangkan dosen PNS itu Rp2,5 triliun. Saya berharap ini jangan kena efisiensi. Itu saja belum cukup untuk menyelesaikan tunggakan, apalagi kalau dikurangi,” tuturnya.

    Verrell menegaskan bahwa hak dosen, baik PNS maupun non-PNS, telah diamanatkan dalam undang-undang dan tidak boleh terkena efisiensi anggaran.

    Sambungnya, tukin dosen adalah amanat UU 5/2014  tentang ASN pada Pasal 80 yang menyatakan bahwa PNS berhak mendapatkan tunjangan kinerja.

    Selain itu, UU 14/2005 tentang Guru dan Dosen juga menegaskan bahwa dosen, baik PNS maupun swasta, berhak atas tunjangan profesi atau sertifikat dosen sebesar satu kali gaji pokok PNS.

    “Namun, realitanya tunjangan ini tidak pernah dibayarkan sejak 2020,” tandasnya.

  • Pengamat sebut ASN nakal boros anggaran sumber gaduh isu penghematan APBN

    Pengamat sebut ASN nakal boros anggaran sumber gaduh isu penghematan APBN

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Pengamat sebut ASN nakal boros anggaran sumber gaduh isu penghematan APBN
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 12 Februari 2025 – 14:01 WIB

    Elshinta.com – Pengamat Kebijakan Publik Trubus Rahardiansyah, menyebut ramainya isu efisiensi APBN terjadi buntut Aparatur Sipil Negara (ASN) nakal yang bersuara akibat anggaran kementerian dan lembaganya dipangkas. 

    Sebab, ia menyebut selama ini ada ASN-ASN nakal yang kerap melakukan pemborosan dengan menggunakan uang APBN yang besar untuk kegiatan-kegiatan yang tidak penting.

    “Yang bikin rame juga itu, ASN-ASN yang selama ini foya-foya, menikmati dengan anggaran yang besar. Nah ini yang kemudian marah-marah itu tiap hari di Medsos itu, nah itu karena dia sendiri,” kata Trubus dalam keterangan yang diterima redaksi elshinta.com, Rabu (12/2).

    Ia pun menganggap Prabowo layak menyampaikan ke publik bahwa ada pihak yang melawan kebijakan efisiensi anggaran. Trubus berpendapat ucapan Prabowo itu tepat ditujukan kepada ASN atau pejabat negara yang kerap menyalahgunakan APBN.

    “Itu untuk mereka yang ASN-ASN yang suka korup, pejabat yang suka korup. Itu kan banyak tuh ya menikmati tadi, menikmati dari (pajak). Anda sama saya nggak menikmati apa-apa. Bayar-bayar doang. Kalau ASN enak. Dia bayar pajak, dia bayar restribusi tapi dia dapat gaji dari APBN,” jelasnya.

    “Jadi nggak boleh APBN itu digunakan untuk jalan-jalan. Studi banding, terus kajian-kajian, FGD-FGD. Itu maksudnya,” kata Trubus menambahkan.

    Selain itu, Trubus menilai pihak yang menantang kebijakan Prabowo adalah pihaknyang tidak memahami manajemen pemerintahan, termasuk manajemen keuangan.

    “Karena jabatan di Indonesia itu, di kita ini kan menyogok masalahnya. Jadi dia itu, ketakutan hilang jabatannya. Nggak dapat proyek kan dia setoran untuk balik modal kan susah. Nah ini, makanya itu yang dimaksud Pak Pak adalah orang-orang yang selama ini memang istilahnya bersebrangan,” jelasnya.

    Ia berpendapat bahwa kebijakan efisiensi anggaran tersebut tidak akan menimbulkan masalah terhadap pelayanan publik. Namun, kebijakan itu ditakuti oleh pihak-pihak yang selama ini kerap melakukan korupsi APBN.

    “Sebenarnya nggak ada. Jadi ini yang buat isu-isu hoax itu, itu saya lihat adalah mereka-mereka yang kategori tadi, yang biasa menikmati istilahnya budaya Spanyol lah. Budaya Spanyol itu separuh nyolong. Jadi ini yang ribut,” ujar Trubus.

    “Nah sebenarnya kita kalau pelayanan publik itu, itu bisa menggunakan namanya SPBE. Kita kan SPBE, SPBE itu Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Pakai aplikasi digital. Jadi layanan itu nggak terpengaruh,” bebernya.

    Sumber : Elshinta.Com

  • Politik kemarin, Prabowo sambut Erdogan sampai rapat efisiensi

    Politik kemarin, Prabowo sambut Erdogan sampai rapat efisiensi

    “Perkenankan pimpinan menyampaikan agenda rapat; yang pertama, penjelasan mitra kerja terkait langkah-langkah efisiensi anggaran kementerian/lembaga tahun anggaran 2025 sebagaimana arahan Presiden Republik Indonesia; lalu ada pendalaman,”

    Jakarta (ANTARA) – Beberapa peristiwa politik kemarin (12/2) menjadi sorotan, di antaranya pertemuan antara Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan di Istana Bogor, Jawa Barat, sampai dengan rangkaian rapat di DPR RI membahas efisiensi anggaran.

    Berikut lima berita pilihan ANTARA yang dapat kembali dibaca:

    1. Prabowo terima kunjungan kenegaraan Presiden Turki di Istana Bogor

    Presiden RI Prabowo Subianto menerima kunjungan kenegaraan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan di Istana Kepresidenan RI, Bogor, Jawa Barat, Rabu.

    Presiden Erdogan dan rombongan tiba di Istana Bogor sekitar pukul 11.25 WIB.

    Selengkapnya baca di sini.

    2. Komisi III rapat dengan seluruh mitra kerja bahas efisiensi anggaran

    Komisi III DPR RI menggelar rapat kerja dengan seluruh mitra kerja terkait dalam rangka meminta penjelasan terkait efisiensi anggaran oleh kementerian/lembaga tahun anggaran 2025, sebagaimana Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.

    “Perkenankan pimpinan menyampaikan agenda rapat; yang pertama, penjelasan mitra kerja terkait langkah-langkah efisiensi anggaran kementerian/lembaga tahun anggaran 2025 sebagaimana arahan Presiden Republik Indonesia; lalu ada pendalaman,” kata Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.

    Selengkapnya baca di sini.

    3. Mendagri resmi lantik Muzakir Manaf – Fadhlullah

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian resmi melantik Muzakir Manaf – Fadhlullah (Mualem-Dek Fadh) menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh periode 2025-2030.

    Prosesi pelantikan berlangsung di dalam sidang paripurna istimewa Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dan disaksikan oleh Mahkamah Syar’iyah Aceh, di Banda Aceh, Rabu.

    Selengkapnya baca di sini.

    4. KemenPANRB targetkan PP gaji ke-13 dan ke-14 terbit sebelum Ramadhan

    Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menargetkan Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur gaji ke-13 dan ke-14 aparatur sipil negara (ASN) dapat terbit sebelum Ramadhan atau bulan puasa.

    “Ya mudah-mudahan nanti sebelum bulan puasa sudah keluar PP-nya,” kata Menteri PANRB Rini Widyantini saat ditemui para jurnalis usai menghadiri Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.

    Selengkapnya baca di sini.

    5. Istana: Tidak benar anggaran BMKG dipangkas 50 persen

    Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi membantah bahwa anggaran Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) tahun ini terkena efisiensi 50 persen sebagaimana informasi yang beredar hingga dikhawatirkan menurunkan akurasi alat info cuaca dan deteksi gempa.

    Pernyataan Hasan tersebut merespons soal dampak efisiensi anggaran pada BMKG sebagai tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 serta Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025.

    Selengkapnya baca di sini.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

  • Kepala Daerah Haram Angkat Stafsus Saat Menteri Ramai Pelantikan, Pilih Kasih Efisiensi Anggaran?

    Kepala Daerah Haram Angkat Stafsus Saat Menteri Ramai Pelantikan, Pilih Kasih Efisiensi Anggaran?

    PIKIRAN RAKYAT – Kepala daerah dilarang mengangkat staf khusus (stafsus) oleh negara. Hal ini dikonfirmasi Kepala Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Zudan Arif Fakrulloh. Apakah hal ini terkait efisiensi anggaran?

    Jika demikian, menjadi ironi sekaligus pemantik tanya publik. Pasalnya, di sisi lain, para Menteri Kabinet Merah Putih beramai-ramai melantik staf khusus, di antara banyaknya pemangkasan dan pengurangan anggaran.

    Saat ditemui usai menghadiri Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 12 Februari 2025, Zudan menegaskan bahwa kebijakan ini tak ada hubungannya dengan efisiensi anggaran.

    “Enggak ada kaitan dengan itu karena waktu itu kan belum ada arahan efisiensi,” kata Zudan, dikutip Kamis, 13 Februari 2025.

    Ia menambahkan, waktu yang dimaksud adalah saat berkunjung ke Sulawesi Selatan dalam rangka kunjungan kerja Komisi II DPR RI pada Rabu, 5 Februari 2025.

    “Itu kaitannya dengan pengangkatan honorer, PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja). Nah banyak kepala daerah di Sulsel itu yang menyampaikan tidak punya uang untuk mengangkat honorernya menjadi ASN (aparatur sipil negeri) penuh waktu. Mereka banyak menyampaikan keluhan, kekurangan anggaran, ya belum masuk di dalam APBD gitu,” ucap dia.

    Karena itu, dia menanggapi keluhan dari para kepala daerah di Sulsel yang meminta agar penyelesaian PPPK menjadi prioritas, sehingga BKN melarang pengangkatan stafsus untuk kepala daerah.

    “Jangan mengangkat staf khusus, karena uangnya diarahkan semua untuk PPPK, untuk menyelesaikan yang honorer, yang untuk diangkat menjadi ASN. Oleh karena itu, semuanya fokus ke sana. Nah gitu konteksnya,” tutur dia.

    Di sisi lain, dia menjelaskan bahwa akibat kebijakan pelarangan pengangkatan stafsus, banyak kepala daerah yang menghubunginya.

    “Banyak yang ke saya. Para kepala daerah itu mengatakan, ‘Benar juga Pak, saya senang kalau ada pernyataan Bapak seperti ini, sehingga saya tidak dikejar-kejar oleh orang yang ingin diangkat menjadi staf khusus’,” katanya.

    Kementerian Pertahanan Tidak Kena Efisiensi Anggaran

    Pengangkatan Staf Khusus Menteri, termasuk Deddy Corbuzier, disorot publik lantaran saat ini negara tengah melakukan efisiensi anggaran besar-besaran. Rupanya, Kemhan masuk ke kategori kementerian yang tidak dipotong anggaran, lantaran bertujuan menjaga stabilitas pemerintahan agar tidak terganggu, termasuk Polri dan BIN juga tidak kena efisiensi anggaran.

    Sebagaimana diketaui, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin telah melantik staf khusus dan asisten khusus di Aula Bhineka Tunggal Ika Kemhan, Jakarta, Selasa, 11 Februari 2025 kemarin.

    Mereka yang dilantik adalah Mayjen TNI (Purn) Sudrajat sebagai Staf Khusus Menhan Bidang Diplomasi Pertahanan; Dr. Kris Wijoyo Soepandji, S.H., M.P.P., sebagai Staf Khusus Menhan Bidang Tata Negara.

    Lalu, Deodatus Andreas Deddy Cahyadi Sunjoyo sebagai Staf Khusus Menhan Bidang Komunikasi Sosial dan Publik; Dr. Lenis Kogoya, S.Th., M.Hum., sebagai Staf Khusus Menhan Bidang Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

    Kemudian, Indra Irawan sebagai Staf Khusus Menhan Bidang Ekonomi Pertahanan; dan Sylvia Efi Widyantari Sumarlin sebagai Asisten Khusus Menhan Bidang Cyber Security.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News