Xcloud.id

Kementrian Lembaga: ASN

  • Sri Mulyani Sebut Tukin Dosen Tetap Cair dan Sedang Finalisasi, Catat!

    Sri Mulyani Sebut Tukin Dosen Tetap Cair dan Sedang Finalisasi, Catat!

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan tunjangan kinerja alias tukin dosen perguruan tinggi akan tetap cair.

    Sri Mulyani menyatakan setidaknya ada 97.734 dosen yang masuk ke dalam empat kategori. Dia menyatakan pemerintah akan memastikan agar mereka semua tetap menerima tukin.

    Pertama, kategori dosen yang di perguruan tinggi berbadan hukum (PTN-BH). Menurutnya, dosen dalam kategori ini telah dan terus mendapatkan tukin sesuai standar PTN-BH.

    Kedua, dosen di perguruan tinggi badan layanan umum (PTN-BLU) yang telah menerapkan sistem remunerasi. Menurutnya, dosen dalam kategori ini juga telah dan terus mendapatkan tukin.

    Ketiga, dosen di PTN BLU yang belum menerapkan remunerasi. Keempat, dosen di PTN satuan kerja di lengkuas Kemendiktisiantek dan dosen PNS Lembaga Layanan Dikti (LLDikti).

    Sri Mulyani menjelaskan dosen kategori ketiga dan keempat menyatakan mereka akan tukin dengan tetap memperhatikan tunjangan profesi. Menurutnya, selama ini mereka hanya menerima tunjangan profesi tanpa tukin.

    “Mengenai tukin sedang dalam proses finalisasi Perpres yang akan diselesaikan dalam waktu dekat,” tutup Sri Mulyani dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (14/2/2025).

    Sebagai informasi, belakangan muncul kabar bahwa banyak dosen yang belum menerima tukin bertahun-tahun. Misalnya kalangan dosen di Universitas Mulawarman, Kalimantan Timur yang tukinnya tak kunjung terealisasi sejak tahun 2020.

    Ratusan dosen Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) yang tergabung dalam Koalisi Dosen Universitas Mulawarman ini merasa hanya dituntut untuk menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat) dengan dedikasi penuh tanpa ada timbal balik. 

    “Keputusan Kemendiktisaintek yang tidak membayarkan Tukin dosen ASN tahun 2020-2024 dipandang menunjukkan sikap pemerintah yang menciderai hak asasi dosen,” tulisnya dalam keterangan resmi yang diterima Bisnis, Rabu (12/2/2025).

    Dengan tegas, pihak koalisi menuntut pemerintah untuk memenuhi hak Tukin seluruh Dosen ASN tanpa diskriminasi status perguruan tinggi dan membayarkan Tukin sesuai kelas jabatan fungsional dosen.

    Kemudian, Kementerian Keuangan diminta mengakomodir Tukin untuk seluruh dosen ASN Kemendikbudristek tanpa terkecuali dan Kemendikbudristek agar segera membayarkan Tukin sejak tahun 2020.

  • Mendikdasmen Jamin Program Prioritas Pendidikan Tetap Berjalan, Gaji dan Tunjangan Pegawai Aman

    Mendikdasmen Jamin Program Prioritas Pendidikan Tetap Berjalan, Gaji dan Tunjangan Pegawai Aman

    JAKARTA – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) berkomitmen akan mengutamakan keberlangsungan program-program prioritas pendidikan yang berdampak langsung kepada masyarakat usai melakukan penyesuaian anggaran.

    Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti mengatakan penyediaan bantuan sosial melalui Program Indonesia pintar (PIP) untuk jenjang SD/SMP/SMA/SMK dan penyediaan berbagai tunjangan guru non-ASN baik untuk guru negeri dan swasta tetap dipenuhi dalam anggaran Kemendikdasmen Tahun Anggaran (TA) 2025.

    “Gaji dan tunjangan untuk pegawai Kemendikdasmen juga dipastikan disediakan secara penuh. Begitu pun dengan kegiatan pendidikan profesi guru (PPG) akan tetap dilaksanakan sesuai rencana pada tahun anggaran 2025,” kata Mu’ti dilansir ANTARA, Kamis, 13 Februari.

    Kemendikdasmen, lanjutnya, melakukan penyesuaian anggaran dari Rp33,5 triliun menjadi Rp26,27 triliun, sejalan dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD.

    Ia menyebutkan anggaran hasil efisiensi masih dimungkinkan untuk dilakukan pembahasan lebih lanjut untuk penggunaannya.

    Mu’ti juga menjelaskan efisiensi operasional dilakukan tanpa mengganggu layanan pada unit utama dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di daerah.

    Selain itu, anggaran juga dialokasikan untuk program prioritas seperti peningkatan pendidikan vokasi untuk menghasilkan lulusan siap kerja, perlindungan dan pengembangan bahasa daerah agar tetap lestari, akreditasi sekolah guna menjamin mutu pendidikan, serta pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA) yang akan diselenggarakan pada November 2025.

    Mu’ti pun mengatakan pemerintah juga tetap berfokus pada pembangunan dan revitalisasi sekolah di mana pengalihan anggaran masih menunggu penyelesaian Inpres.

  • Pemkab Jember Tak Bisa Bayar Honorer, Perlintasan Kereta Api Sempat Tanpa Penjagaan

    Pemkab Jember Tak Bisa Bayar Honorer, Perlintasan Kereta Api Sempat Tanpa Penjagaan

    Liputan6.com, Jember – Penerapan UU No 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) mulai membawa dampak serius bagi pelayanan publik di Jember. Seperti diketahui, UU tersebut menghapus keberadaan tenaga honorer sehingga Pemkab Jember tidak bisa memberikan honor kepada mereka. 

    Sejumlah pos penjagaan perlintasan kereta api yang sebelumnya dijaga tenaga honorer Pemkab Jember melalui Dinas Perhubungan (Dishub) sempat kosong pada 4 Februari 2025, yakni saat awal mereka dirumahkan Pemkab Jember. 

    “Memang ada empat pos kita, kalau yang lain dibiayai swadaya masyarakat atau swasta. Pos penjagaan perlintasan kereta api itu sebelumnya dijaga tenaga honorer. Tapi itu masalahnya terjadi pada 4 Februari 2025, sore hari. Setelah itu kita langsung bertindak cepat,” tutur Kepala Dishub Jember Agus Wijaya, Kamis (14/2/2025)

    Seusai merumahkan para honorer, Dishub Jember saat itu langsung berkoordinasi dengan pemerintah desa yang wilayahnya ditempati pos penjagaan perlintasan kereta api. 

    Untuk sementara, Dishub Jember meminta agar honor kepada para penjaga perlintasan kereta api di bayar oleh pihak Pemdes. 

    Agus belum bisa memastikan sampai kapan kondisi ini akan berlangsung.“Kita lihat perkembangan, semoga ada regulasi dari pusat (sebagai dasar hukumnya),” harap Agus. 

    Selain itu, Pemkab Jember juga akan melakukan efisiensi dengan mengurangi jumlah tenaga honorer Pemkab yang menjaga pos perlintasan kereta api. 

    Dengan pengurangan pegawai, Pemkab Jember akan mengalihkan sebagian beban tanggung jawab penjagaan kepada masyarakat sekitar. 

    “Di satu titik pos kan ada 4 honorer, kita kurangi karena efisiensi, tinggal 1 petugas. Nanti akan dibantu masyarakat,” ungkap Agus.  

    Meski demikian, Dishub Jember mengklaim efisiensi tersebut tidak akan mengurangi tingkat keamanan penjagaan pos perlintasan kereta api yang selama ini menjadi tanggung jawab Pemkab Jember. 

    “Prinsipnya pelayanan pos tetap kita operasikan dengan dukungan dari masyarakat setempat,” pungkas Agus. 

  • Verrell Bramasta Tolak Pemotongan Tukin Dosen: Hak Mereka Harus Jadi Prioritas

    Verrell Bramasta Tolak Pemotongan Tukin Dosen: Hak Mereka Harus Jadi Prioritas

    Jakarta, Beritasatu.com – Artis sekaligus politisi DPR Verrell Bramasta yang ikut rapat kerja Komisi X bersama Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Satryo Soemantri Brodjonegoro meminta agar dana tunjangan kinerja (tukin) untuk dosen tidak dipangkas atau dikurangi. Dia sadar ada kesulitan dampak pemotongan anggaran dari pemerintah terkait penghematan anggaran pada 2025.

    “Saya memahami adanya kesulitan mendiktisaintek terhadap pemangkasan anggaran. Namun, saya kira persoalan hal-hal yang terkait dengan program perlu disikapi dengan bijak. Saya mengapresiasi upaya efisiensi yang dilakukan, tetapi jangan sampai kebijakan ini justru berdampak langsung pada dosen, terutama terkait tunjangan yang sudah lama tertunda. Hak mereka harus tetap menjadi prioritas,” ungkap Verrell Bramasta dikutip dari akun media sosialnya, Jumat (14/2/2025).  

    Diterangkan, anggaran tunjangan dosen masih belum cukup untuk melunasi tunggakan tukin. Jika terkena efisiensi, penyelesaiannya akan semakin sulit. Terlebih ada amanat UU Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 80 tentang ASN dan UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen baik dosen PNS maupun swasta berhak mendapatkan tunjangan profesi atau sertifikat dosen sebesar satu kali gaji pokok PNS.

    “Tunjangan dosen non-PNS yang terlampir hanya Rp 2,70 triliun, sedangkan dosen PNS itu Rp 2,50 triliun. Saya berharap ini jangan kena efisiensi. Rp 2,7 triliun saja belum cukup untuk menyelesaikan tunggakan tukin dosen selama ini, apalagi kalau dikurangi. Karena yang terjadi realitanya tunjangan ini tidak pernah dibayarkan sejak 2020. Jadi tolong, jangan potong anggaran tukin dosen,” tambahnya.

    Verrell Bramasta menyatakan, tukin dosen wajib diberikan sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi mereka dalam mencerdaskan bangsa.

    “Kita harus melihat ini bukan hanya dari sisi anggaran, tetapi juga sebagai bentuk penghargaan terhadap kinerja dosen yang telah berkontribusi besar bagi kemajuan pendidikan di Indonesia,” kata Verrel Bramasta.

  • KPK Sebut Prabowo Punya Waktu 30 Hari Laporkan Hadiah dari Erdogan

    KPK Sebut Prabowo Punya Waktu 30 Hari Laporkan Hadiah dari Erdogan

    KPK Sebut Prabowo Punya Waktu 30 Hari Laporkan Hadiah dari Erdogan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Komisi Pemberantasan Korupsi (
    KPK
    ) mengatakan, Presiden RI
    Prabowo Subianto
    memiliki waktu 30 hari untuk melaporkan hadiah
    mobil listrik
    dari Presiden Turkiye Recep Tayyip Erdogan.
    Ketentuan tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
    “Kami meyakini Bapak Presiden Prabowo akan melaporkan kepada KPK dan ini masih ada jangka waktu 30 hari dari barang tersebut diterima,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto di Gedung Merah Putih, Jakarta, dikutip Jumat (14/2/2025).
    Tessa mengatakan, hadiah tersebut harus dilaporkan meski merupakan pemberian antar-kepala negara.
    Ia menjelaskan, hal tersebut merupakan bentuk keteladanan penyelenggara negara maupun Aparatur Sipil Negara (ASN) mengingat pelaporan hadiah itu adalah satu langkah untuk mencegah terjadinya korupsi.
    “Ini adalah bentuk keteladanan bagi penyelenggara negara maupun ASN. Bila menerima, laporkan itu untuk keamanannya. Kalau memang dinilai barang tersebut tidak seharusnya dimiliki, maka akan diserahkan kepada negara. Namun, apabila memang penilaiannya dapat dimiliki, maka akan dikembalikan,” ujarnya.
    Terakhir, Tessa mengatakan, pelaporan
    gratifikasi
    dapat dilakukan secara online melalui aplikasi GOL di https://gol.
    kpk
    .go.id/login, sehingga pelaporannya dapat dilakukan dengan mudah dan cepat.
    “Silakan ini bagi penyelenggara negara maupun ASN yang menyaksikan tayangan ini dapat mencatat dan melaporkan bila memang menerima gratifikasi,” ucap dia.
    Sebelumnya, Presiden Turkiye
    Recep Tayyip Erdogan
    memberikan satu unit mobil listrik Togg T10X kepada Presiden RI Prabowo Subianto sebagai simbol persahabatan dan hubungan erat antara kedua negara.
    Dikutip dari keterangan resmi Biro Pers Sekretariat Presiden, hadiah ini diserahkan Erdogan di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu (12/2/2025), tepatnya saat akan menuju tempat jamuan santap siang kenegaraan.
    Ketika itu, Presiden Erdogan memperkenalkan Togg T10X kepada Presiden Prabowo dengan penjelasan sekilas terkait kendaraan listrik Turkiye ini.
    Prabowo tampak tersenyum dan menyambut baik pemberian kendaraan listrik berwarna putih ini dari Pemerintah Turkiye.
    Mantan Menteri Pertahanan ini bahkan langsung menjajal mobil tersebut dengan duduk di kursi kemudi yang berada di sisi sebelah kiri.
    Setelah itu, kedua pemimpin negara saling tersenyum dan meyakini pemberian ini dapat menjadi salah satu langkah penguatan hubungan kerja sama antara Indonesia dan Turkiye.
    Tak hanya dari Erdogan, PM Malaysia Anwar Ibrahim juga memberikan hadiah helm Tim Mercedes AMG Petronas F1 kepada Presiden Prabowo pada Senin (27/1/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Nelangsa Sidiq Petugas Pintu Air yang Mendadak Dirumahkan, Mengabdi 14 Tahun Kena Imbas Efisiensi

    Nelangsa Sidiq Petugas Pintu Air yang Mendadak Dirumahkan, Mengabdi 14 Tahun Kena Imbas Efisiensi

    TRIBUNJATIM.COM – Pilu Sidiq, petugas pintu air yang kini terkena PHK setelah 14 tahun mengabdi.

    Sidiq terkena PHK akibat kebijakan pemerintah soal efisiensi anggaran yang diterapkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

    Sejumlah anggaran kementerian terkena kebijakan efisiensi hingga menuai kontroversi.

    Kebijakan itu bahkan sampai berimbas kepada Sidiq.

    Kini, curhatan Sidiq terdampak kebijakan efisiensi anggaran itu viral di media sosial.

    Sidiq bercerita selama 14 tahun bertugas sebagai Petugas Pintu Air (PPA) di Lampung.

    Selama itu Sidiq pun masih bekerja sebagai tenaga honorer di bawah naungan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) tersebut.

    Siang dan malam dirinya bekerja tak mengenal lelah.

    Namun di 5 Februari 2025, Sidiq mendapatkan kabar buruk.

    Ia dan teman-temannya dirumahkan.

    Sidiq merasa kerja kerasnya selama ini tak dianggap apa-apa oleh pemerintah.

    Pria tersebut kini mengaku pusing memikirkan nasib anak dan istrinya.

    “Kami Petugas Pintu Air (PPA) honorer TPOP BBWS-MS Lampung sudah mengabdi selama 14 tahun bahkan lebih

    Tiba-tiba per 5 Februari kami dirumahkan secara sepihak. Lantas bagaimana nasib kami? Nasib anak istri kami di rumah?

    Kami bekerja tidak kenal waktu, bahkan malampun kami datang ke lokasi kalau memang dibutuhkan.

    Tapi inikah balasan untuk kami semua? Tolong untuk Bapak presiden, bapak Kementerian PUPR pertimbangkan kembali kebijakan ini,” tulis Sidiq.

    Sidiq mengaku dirinya kini hanya bisa menunggu dan berdoa.

    “doakan saja buk semoga ada jalan keluar untuk masalah ini… kami hanya sudah berusaha&berdoa,” tulis Sidiq.

     

    Kementerian PU Kena Efisiensi Anggaran

    Pagu anggaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengalami pemangkasan signifikan. 

    Anggaran yang semula Rp 110,95 triliun kini menyusut 73,35 persen menjadi Rp 29,57 triliun pada 2025. 

    Kabar beredar menyebutkan pemangkasan ini berdampak pada pegawai non-ASN di Kementerian PU. 

    Namun, Sekretaris Jenderal Kementerian PU, Mohammad Zainal Fatah, menegaskan, pegawai yang memiliki kontrak dalam belanja pegawai tetap aman. 

    Menurut penjelasan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, anggaran belanja pegawai tidak boleh terganggu. 

    “Pokoknya sepanjang kontraknya itu ada di belanja pegawai. Menkeu bilang, belanja pegawai enggak boleh diganggu,” jelas Zainal pada Jumat (7/2/2025). 

    Ia juga menambahkan, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) termasuk dalam belanja pegawai. 

    Mengenai nasib pegawai kontrak atau non-ASN, Zainal mengakui jumlahnya berkurang. 

    Beberapa pegawai pindah ke kementerian lain atau mengikuti seleksi PPPK. 

    Zainal menjelaskan, Kementerian PU tidak menerapkan kebijakan work from home (WFH) atau work from anywhere (WFA). 

    Kegiatan Kementerian PU memerlukan kehadiran langsung di lapangan. 

    “Kami tidak melakukan WFH macam-macam. Kementerian PU harus standby. Nanti banjir hydrometeorologi, bencana alam makin banyak. Kalau suruh WFH, mereka harus datang ke lapangan, gimana dong,” katanya.

  • 6 Fakta Terkait Mencuatnya Raja Kecil di Efisiensi Anggaran, Respons Pengamat hingga Parpol – Page 3

    6 Fakta Terkait Mencuatnya Raja Kecil di Efisiensi Anggaran, Respons Pengamat hingga Parpol – Page 3

    Kebijakan efisiensi anggaran terhadap kementerian dan lembaga dinilai sebagai momentum untuk membersihkan perilaku oknum ‘raja kecil’ di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN).

    Presiden RI Prabowo Subianto sebelumnya mengungkap ada pihak-pihak yang melawan dan resah dengan kebijakan tersebut.

    Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Iwan Setiawan menilai, kebijakan efisiensi anggaran adalah langkah positif di tengah keterbatasan APBN.

    “Saya melihatnya adalah sesuatu yang positif di tengah anggaran negara yang lagi defisit dan terbatas, sementara Prabowo sebagai presiden terpilih memiliki program prioritas dan unggulan yang harus dilaksanakan sebagai pertanggungjawaban janji politik pada saat kampanye kemarin,” ucap Iwan.

    Ia berpendapat, penghematan anggaran juga dapat mengurangi beban utang negara dan menghilangkan kebiasaan pemborosan anggaran hanya untuk kegiatan yang kurang penting yang sifatnya seremoni.

    Iwan juga menyoroti perkataan Prabowo yang menyebut bahwa pihak-pihak yang melawan kebijakan efisiensi anggaran adalah ‘raja kecil’. Menurut Iwan, yang disebut Prabowo sebagai raja kecil adalah oknum ASN bahkan penjabat yang selama ini kerap menyelewengkan anggaran untuk kegiatan yang tidak jelas.

    “Kalau kita memperhatikan penjelasan Presiden, yang dimaksud sebagai raja kecil itu adalah pihak atau oknum birokrat bahkan penjabat yang selama ini sudah nyaman dan punya mainan/project tertentu dari yang diefisiensi itu. Contohnya proyek pengadaan yang mungkin sebenarnya tidak perlu-perlu banget, cuma karena harus diserap anggarannya jadi bisa dimanfaatkan untuk pemasukan tambahan,” ucap Iwan.

    “Salain itu juga mungkin perjalanan dinas luar negeri dan studi-studi banding bahkan FGD yang harusnya tidak perlu yang dijadikan agenda rutin, juga akan mendatangkan keuntungan bagi mereka. Itu yang dimaksud Presiden,” tambah dia.

    Menurutnya, penghematan anggaran ini menjadi momentum yang tepat untuk melakukan seleksi dan membersihkan oknum-oknum raja kecil itu.

    Selain itu, ia mendukung penghematan anggaran menyasar kepada biaya belanja seremonial, perjalanan dinas dalam atau luar negeri, biaya studi kajian atau FGD, studi banding, percetakan, publikasi, dan seminar.

    Namun, perlu juga diperhatikan dan dipertimbangkan agar penghematan tidak berdampak negatif pada sektor-sektor tertentu, seperti perhotelan, infrastruktur, dan ekonomi daerah.

    “Kemudian, memastikan penghematan tidak berdampak negatif pada masyarakat yang selama ini mendapat manfaat dari penyelenggaraan acara, seminar, dan rapat pemerintah. Selain itu, harus dipastikan juga penghematan dapat mencukupi kebutuhan pendanaan program unggulan pemerintah, agar target pertumbuhan ekonomi juga tetap on the track,” kata Iwan.

    Oleh karena itu, Iwan mengapresiasi langkah berani Prabowo dalam mengambil kebijakan efisiensi anggaran. Sebab efisiensi ini dapat membantu menekan inflasi secara efektif.

    “Efisiensi anggaran merupakan bentuk political will yang cukup berani dari seorang kepala negara. Efisiensi anggaran ini juga dapat dengan efektif membantu menekan inflasi. Pemerintah dapat mengalokasikan anggaran untuk sektor-sektor yang memiliki dampak inflasi rendah, seperti pendidikan dan kesehatan,” jelas Iwan.

     

  • Warga Korban Gusuran Lahan Perumnas Jadi Korban Mafia Tanah

    Warga Korban Gusuran Lahan Perumnas Jadi Korban Mafia Tanah

    JAKARTA – Mamat, salah satu Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkot Jakarta Timur bidang kesehatan tak menyangka jika dirinya menjadi korban mafia tanah. Terlebih, peristiwa itu terjadi di tempat dirinya bertugas, yakni di Jakarta Timur. Bahkan, dia menyaksikan sendiri jika rumahnya yang telah dibeli secara tunai, dibongkar menggunakan ekskavator PN Jakarta Timur.

    Mamat mengaku, saat membeli rumah di lahan tersebut, dirinya sudah melakukan pengecekan dan mendapatkan informasi terkait status tanah. Namun, Mamat sudah terlanjur memberikan uang kepada penjual rumah, karena tergiur harga murah.

    “Saya sudah dikasih tahu, tapi duit saya sudah masuk, bilang apa? Dikembaliin tidak bisa, namanya pencuri, namanya pengkhianat, namanya mafia.. susah!,” cetusnya dengan rasa kecewa, Kamis, 13 Februari.

    Mamat juga merasa ditipu oleh penjual rumah. Sebelum dilakukan transaksi pembelian rumah, Mamat diyakini dengan prosedur penjualan melalui notaris yang dibawa oleh penjual.

    “Kita dibohongi, dia pakai akta notaris juga. Namanya (nama notaris) saya lupa, alamatnya di Kalimalang. Perumnas kalau menuntut harusnya di pihak penjual, inisial S dan anteknya,” geramnya.

    Mamat membeli bangunan berbentuk rumah tersebut kepada seorang pria berinisial S. Bahkan terdapat pula pengacara dalam transaksi pembelian rumah.

    “S dan anteknya yaitu pengacara. Saya lupa namanya. Saya beli bangunan sama S,” katanya.

    Padahal, Mamat yang bekerja sebagai ASN di bidang kesehatan itu, akan memasuki masa pensiun pada 5 tahun mendatang. Namun dia terpaksa harus membayar cicilan dari gadai SK PNS ke Bank DKI untuk membeli rumah tersebut.

    “Saya 5 tahun lagi pensiun,” ucapnya.

  • Anggaran Dipotong, Menteri Transmigrasi Pastikan Gaji Pegawai Aman

    Anggaran Dipotong, Menteri Transmigrasi Pastikan Gaji Pegawai Aman

    Jakarta –

    Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman Suryanagara memberikan penjelasan terkait kekurangan anggaran untuk gaji pegawai di tengah efisiensi anggaran. Iftitah memastikan pemangkasan anggaran yang terjadi di kementeriannnya, tidak termasuk pengurangan gaji pegawai dan honorer.

    “Kami perlu sampaikan kepada masyarakat bahwa gaji pegawai dan honorer Kementerian Transmigrasi aman tidak terpengaruh efisiensi karena gaji pegawai bukan termasuk 16 poin yang perlu dilakukan efisiensi,” kata Iftitah saat Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI, Jakarta, Kamis (13/2/2025).

    Pada rapat kerja bersama Komisi V DPR RI kemarin, Iftitah menyampaikan memang ada kekurangan gaji pegawai sebesar Rp 51 miliar. Terkait hal itu, dia menerangkan anggaran gaji pegawai yang kurang ini bukan karena efek pemangkasan anggaran. Hal ini disebabkan oleh Kementerian Transmigrasi merupakan kementerian terbaru yang pemecahan dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

    “Jika kemarin kami sampaikan ada kekurangan gaji pegawai sebesar Rp 51 miliar itu bukan karena efisiensi tetapi karena kami adalah kementerian baru sehingga gaji pegawai kami sebagian besar masih berada di Kementerian Desa,” jelas Iftitah.

    Pihaknya juga telah bersurat kepada Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (Ba Bun) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terkait pengaturan gaji pegawai dan honorer di kementeriannya. Hal ini sesuai dengan arahan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani.

    “Oleh karena itu kami sesuai arahan Menteri Keuangan bersurat kepada BA BUN untuk dilakukan pengaturan terkait dengan gaji para pegawai dan honorer. Sekali lagi gaji pegawai dan honorer Kementerian Transmigrasi aman sama sekali tidak terpengaruh oleh efisiensi,” tambah dia.

    Sebelumnya, Anggaran Kementerian Transmigrasi dipangkas sebesar Rp 38,91 miliar dari pagu awal Rp 122,42 miliar. Sehingga pagu efektif Kementerian Transmigrasi menjadi Rp 83,50 miliar.

    Iftitah menyampaikan dengan adanya efisiensi tersebut berdampak pada berbagai aspek operasional dan sejumlah pegawai Kementeriannya. Di mana ada defisit sebesar Rp 51,47 miliar untuk 637 pegawai di kementeriannya.

    “Dampak dari efisiensi itu antara lain adanya defisit anggaran sebesar Rp 51,47 miliar untuk 637 pegawai,” katanya dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR RI, Jakarta, Rabu (12/2/2025).

    Iftitah mengatakan, jumlah aparatur sipil negara (ASN) di Kementeriannya mencapai 303 orang, ditambah 88 pegawai hasil pengalihan dari Kementerian Desa, sehingga total pegawai ASN menjadi 391 orang. Kemudian non ASN di Kementeriannya itu terdapat 246 pegawai.

    (rrd/rrd)

  • Ayo ASN dan Warga Ambil Cangkul

    Ayo ASN dan Warga Ambil Cangkul

    PIKIRAN RAKYAT – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Barat (Sulbar) menyiasati pemangkasan anggaran yang dilakukan Pemerintah pusat. Kebijakan yang dikenal sebagai efisiensi anggaran itu diberlakukan, baik dalam APBN maupun APBD.

    Aturan itu tertuang melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Akibatnya, banyak kepala daerah yang melakukan ngerem mendadak untuk menyesuaikan APBD mereka.

    “Ayo ambil cangkul. Jangan malu malu. Sejak dulu saat di Sulsel sampai hari ini, saya mendorong ASN dan warga agar memanfaatkan lahan lahan yang kosong untuk mengembangkan budidaya hortikultura dan perikanan,” kata Pj Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar) Bahtiar Baharuddin saat bersilaturrahmi bersama Pemda Pasangkayu, Rabu 12 Februari 2025.

    Kepala Daerah Dipaksa Berinovasi

    Sementara itu dalam sambutannya, Wabup Pasangkayu, Erny Agus mengatakan bahwa sebagai daerah yang sumber pendapatan utamanya adalah kelapa sawit terpaksa harus menyesuaikan dengan pemangkasan ini.

    “Kami daerah dipaksa untuk inovasi meningkatkan PAD. Sementara sumber utama adalah kelapa sawit. Kita tau bersama, berapa DBH dari pusat untuk daerah” ujarnya.

    Oleh karena itu, Erny Agus berharap agar Bahtiar Baharuddin yang juga sebagai Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri untuk membantu Pemda Mamuju. Sebab, dia tahu selama ini sang Pj Gubernur mendorong ekonomi kerakyatan melalui inovasi inovasinya dan telah berhasil.

    “Kami butuh tangan dingin bapak untuk membantu karena dukungan bapak sangat penting. Kami sangat butuh investasi pak. Kami tau bapak memiliki tangan dingin yang kreativ meningkatkan PAD,” tuturnya.

    “Terima kasih bapak sudah memberikan inovasi dan kreativitas untuk kami. Terutama cavendis yang besok akan kita tanam,” ucap Bahtiar Baharuddin menambahkan.

    Warga Harus Budidaya Hortikultura

    Menanggapi permintaan dan keluhan itu, Bahtiar Baharuddin mengatakan bahwa dia tentu tidak akan melupakan begitu saja Sulbar walaupun masa tugasnya hanya delapan bulan lebih, dan akan berakhir 20 Februari 2025. Menurutnya, Sulbar telah menjadi bagian hidupnya sehingga duka nya pun akan menjadi tanggungjawabnya.

    Akan tetapi dalam jangka pendek ini, apalagi menyiasati pemangkasan anggaran APBD dan keterbatasan PAD, maka tak ada jalan lain selain menciptakan lapangan kerja sendiri sebagai pembudidaya hortikultura.

    “Bayangkan, jika Pasangkayu membangun Green House per kecamatan yang akan menyediakan bibit hortikultura bagi warga. Mulai cabe, semangka, nenas, sayur sayuran, pisang dan lain-lain,” kata Bahtiar Baharuddin. 

    “Usulkan Green House per kecematan. Biayanya murah paling Rp200 jutaan. Dari green house itu kita bisa produksi bibit dan dibagi gratis kepada masyarakat” ujarnya menambahkan. 

    Bahtiar Baharuddin kemudian menguraikan dengan menanam massal cabe, maka akan meningkatkan pendapatan warga.

    “Menanam lima ribu pohon cabe maka dalam sebulan akan mendapatkan penghasilan sekitar Rp6 juta perbulan. Jika dua ribu pohon maka Rp3 jutaan perbulan” ucapnya sambil menceritakan pengalaman petani cabe Laskar Pelangi Salo Dua Enrekang Sulsel.

    Oleh karena itu, warga di Pasangkayu memanfaatkan lahan lahan yang kosong selain tanaman sawit yang sudah lebih dahulu hadir bersama warga Pasangkayu.

    Jika persoalan cabe sudah selesai, menurutnya warga telah membantu secara nasional sebab faktor cabe dapat mempengaruhi inflasi. Selain itu membantu pemerintah mewujudkan swasembada pangan.

    “Setidaknya kita dapat memenuhi pasar lokal. Sebab cabe yang ada di pasaran se Sulbar ini berasal dari Enrekang dan Toraja” ujar Bahtiar Baharuddin.

    Selain itu, dengan cara bertani hortikultura, bagi ASN akan mengisi waktu kerja ketika pemerintah akan menerapkan WFA. Akan banyak waktu bagi ASN di rumah atau bekerja di mana saja asalkan lebih produktif.

    Apalagi, banyak yang bisa ditanam, bukan hanya cabe tetapi ada Pisang Cavendis yang kini sudah mulai menjadi primadona warga Pasangkayu.

    “Minggu lalu saya panen di belakang rujab. Hanya 14 pohon. Jika terjual maka harganya mencapai Rp16 juta. Tapi kami belum jual sebab saya bagi bagikan kepada kepala OPD dulu. Saya hanya ingin membuktikan bahwa tamah Sulbar ini sangat subur. Dan cavendis adalah salah satu tanaman yang dapat meningkatkan penghasilan” tutur Bahtiar Baharuddin.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News