Xcloud.id

Kementrian Lembaga: ASN

  • Prabowo Pastikan Efisiensi Anggaran Tak Ganggu Gaji ASN hingga Operasional

    Prabowo Pastikan Efisiensi Anggaran Tak Ganggu Gaji ASN hingga Operasional

    Bisnis.com, HAMBALANG — Presiden Prabowo Subianto memastikan bahwa efisiensi anggaran negara yang sedang dilakukan oleh pemerintahannya tidak mengganggu gaji ASN hingga operasional sehari-hari. 

    Orang nomor satu di Indonesia itu mengatakan bahwa anggaran yang dihemat pemerintah akan dialihkan ke program yang lebih bermanfaat untuk masyarakat luas seperti penyediaan pupuk hingga perbaikan sekolah.

    Dengan demikian, dia pun mengajak partai politik (parpol) di Koalisi Indonesia Maju (KIM) untuk mendukung langkah penghematan ini.

    Hal ini disampaikannya saat berbicara pada acara silaturahmi Koalisi Indonesia Maju (KIM) di kediamannya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Jumat (14/2/2025).

    “Memang saya ingin laksanakan efisiensi tapi jelas efisiensi ini tidak mengganggu pekerjaan operasi sehari-hari,” ujarnya dalam forum itu.

    Presiden Ke-8 RI itu pun menegaskan bahwa isu simpang siur terkait pemotongan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) akibat penghematan adalah berita yang tidak benar.

    “Narasi isu gaji dipotong itu tidak benar,” ucapnya. 

    Kepala Negara mengatakan bahwa langkah penghematan ini menyangkut pengurangan kegiatan yang tidak penting, seperti perjalanan dinas ke luar negeri. 

    “Jadi habis itu kunker, seminar, FGD, forum group discussion, apa yang didiskusikan? Rakyat perlu mitigasi rakyat perlu pupuk, rakyat perlu bibit, sekolah diperbaiki. Gak usah seminar lagi,” tegasnya.

    Prabowo menyebut penghematan yang berhasil dilakukan sejauh ini mencapai sekitar Rp 300 triliun tanpa menyentuh program-program berjalan yang penting, termasuk di bidang pendidikan.

    “Kita sudah menghemat sekitar Rp 300 triliun. Program-program berjalan tidak ada yang disentuh apalagi pendidikan,” pungkas Prabowo.

  • Anggaran Dipotong Rp2 T, Menteri Kelautan: Gaji ASN Aman

    Anggaran Dipotong Rp2 T, Menteri Kelautan: Gaji ASN Aman

    Jakarta, FORTUNE – Menteri Kelautan Dan Perikanan (KP) RI, Sakti Wahyu Trenggono memastikan program prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI akan tetap berjalan dan gaji aparatur sipil negara (ASN) tetap terpenuhi. Diketahui, KKP terkena Efisiensi Anggaran pada 2025 sebesar Rp2,1 triliun dari pagu awal Rp6,2 triliun. 

    Hal tersebut sebagai komitmen KKP menjalankan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2025 yang keluar pada 22 Januari 2025 lalu.

    “Kami akan berusaha semaksimal mungkin, sekuat tenaga dengan kreativitas baru agar seluruh target dapat tercapai dengan baik,” kata Trenggono dalam keterangannya, Jumat (14/2).

    Anggaran KKP jadi Rp4,1 triliun

    Dengan efisiensi anggaran Rp2,1 triliun, maka pagu anggaran KKP sekarang sebesar Rp4,1 triliun. Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI yang merupakan mitra kerja KKP di DPR RI pun telah menyetujui efisiensi anggaran sebesar 34,09 persen itu pada rapat kerja yang berlangsung pada Kamis malam (13/2).

    Kemudian Trenggono memastikan bahwa efisiensi tak menyasar anggaran belanja pegawai sebesar Rp1,9 triliun, tetapi diterapkan pada item belanja barang yang semula Rp3,36 triliun menjadi Rp1,61 triliun. Lalu, belanja modal semula Rp943,9 miliar menjadi Rp566,3 miliar.

    “Kami menjaga anggaran gaji 12.426 aparatur sipil negara (ASN) di KKP, operasional kantor pusat dan seluruh kantor unit kerja di daerah, serta melaksanakan program prioritas Asta Cita dan Ekonomi Biru,” ujar Trenggono.

    Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pada Jumat (14/2) bahwa efisiensi anggaran untuk APBN 2025 tetap senilai Rp306,69 triliun. Nilai efisiensi anggaran bakal tetap, walaupun terdapat rekonstruksi penyesuaian nilai efisiensi masing-masing K/L atau rekonstruksi.

    Oleh karena itu, nilai efisiensi anggaran yang akan dilakukan masih sama dengan arahan Presiden RI Prabowo Subianto yang tertuang dalam Inpres Nomor 1 Tahun 2025.

  • Pemkab Sidoarjo Libatkan ASN Percantik Taman dan Pedestrian

    Pemkab Sidoarjo Libatkan ASN Percantik Taman dan Pedestrian

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Pemkab Sidoarjo terus menggencarkan program kebersihan lingkungan. Setiap Jumat seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) Sidoarjo diajak melakukan kerja bakti. Sungai – sungai dibersihkan bersama, begitu pula taman dan jalur pedestrian yang dipercantik.

    Kegiatan ini dilakukan di beberapa titik, seperti taman pasif di Exit Tol Sidoarjo dan Monumen Pancasila. Sementara itu, jalur pedestrian yang dibersihkan membentang dari Jalan Pahlawan hingga Jalan Thamrin, Sidoarjo.

    Kerja bakti massal dipimpin oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Sidoarjo, Fenny Apridawati. Dalam kegiatan ini, rumput liar yang tumbuh di taman pasif Exit Tol Sidoarjo dibersihkan, dan sampah di kolam Monumen Pancasila diangkat. Selain itu, ratusan ASN dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga mengecat ulang trotoar di sepanjang Jalan Pahlawan hingga Jalan Thamrin untuk memperbarui cat yang memudar.

    Sekda Sidoarjo, Fenny Apridawati, menyampaikan bahwa menjaga lingkungan merupakan salah satu program prioritas Pemkab Sidoarjo. Ia menegaskan bahwa kebersihan sungai, taman, dan jalan harus dijaga bersama. Oleh karena itu, seluruh ASN Sidoarjo diwajibkan mengikuti program Jihad Rawat Kali setiap Jumat pagi untuk membersihkan sungai-sungai dari sampah maupun tumbuhan liar. “Melalui kegiatan seperti ini, kami ingin menumbuhkan kembali semangat gotong royong dalam menjaga lingkungan,” ujar Fenny.

    Ia berharap, kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga lingkungan semakin meningkat. Menurutnya, menjaga kebersihan lingkungan bukan hanya tugas pemerintah, melainkan tanggung jawab bersama seluruh masyarakat. Fenny meyakini bahwa keterlibatan masyarakat dapat menciptakan lingkungan yang bersih dan nyaman.

    “Kewajiban pemerintah adalah membangun taman, tetapi menjaganya adalah tanggung jawab bersama. Sebab, yang menikmati hasilnya adalah kita semua,” tambahnya.

    Lebih lanjut, Fenny menyampaikan bahwa ke depan Pemkab Sidoarjo akan melibatkan para pelaku usaha dalam menjaga kebersihan lingkungan. Mereka akan diajak membersihkan lingkungan di sekitar tempat usahanya. Menurutnya, dukungan dari pelaku usaha sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang bersih secara berkelanjutan. “Beberapa pelaku usaha sudah merespons rencana ini. Ke depan, mereka akan ikut kerja bakti bersama kita,” ujarnya.

    Sementara itu, Kepala Bidang Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Sidoarjo, Hery Santoso, menyatakan bahwa program kerja bakti bersama ini sangat membantu pihaknya. Ia menjelaskan bahwa DLHK merawat puluhan taman yang tersebar di wilayah Kabupaten Sidoarjo, termasuk taman aktif dan taman pasif seperti taman di Exit Tol Sidoarjo dan sekitar Monumen Pancasila. “Meskipun taman pasif tetap memerlukan perawatan, kami menjadwalkan perawatan secara bergilir setiap hari,” ucap Hery.

    Menurutnya, musim penghujan menjadi tantangan tersendiri karena rumput liar tumbuh dengan cepat. Timnya harus bekerja keras menjaga taman tetap bersih, sebab saat satu taman selesai dibersihkan, taman lainnya sudah mulai ditumbuhi rumput liar.

    “Setiap hari kami melakukan perawatan. Namun, karena cakupan wilayah yang luas dan pertumbuhan rumput liar yang cepat saat musim hujan, satu taman selesai dibersihkan, taman yang lain sudah kembali ditumbuhi rumput liar,” jelasnya. (isa/kun)

  • Mengintip Progres IKN Terbaru, Pembangunan Tahap 1 Tembus 98%

    Mengintip Progres IKN Terbaru, Pembangunan Tahap 1 Tembus 98%

    Jakarta –

    Pembangunan proyek infrastruktur di Ibu Kota Nusantara (IKN) masih terus berjalan, di tengah langkah pemerintah melakukan efisiensi anggaran besar-besaran. Progres terbarunya per 12 Februari 2025, pembangunan IKN Tahap 1 telah mencapai 98,2%.

    Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Otorita IKN Danis Hidayat Sumadilaga mengatakan, pembangunan IKN terbagi ke dalam tiga batch. Ketiga batch ini merupakan proyek dengan dukungan pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

    “Progres per 12 Februari 2025 sebagai berikut. Batch 1 98,2%, Batch 2 84,6%, dan Batch 3 36,1%,” kata Danis, saat dihubungi, Senin (13/1/2025).

    Lebih lanjut untuk progres pembangunan proyeknya, pertama ada hunian Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pertahanan-Keamanan (Hankam). Danis mengatakan, progres secara menyeluruh telah mencapai rata-rata 93,1%. Lalu ada RUmah Tapak Jabatan Menteri (RTJM) sebanyak 36 unit telah rampung 100%.

    “Selanjutnya, pembangunan empat kompleks Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) dengan rata-rata mencapai 96,4%. Lalu landasan pacu bandara IKN dengan progres mencapai 89,6%,” ujar Danis.

    Di samping itu, banyak bangunan-bangunan kantor pemerintahan yang telah rampung 100%. Bangunan tersebut antara lain Istana Negara dan Lapangan Upacara, ⁠Istana Garuda, ⁠Kantor Sekretariat Presiden (Setpres), hingga ⁠Kantor Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg).

    Sebagai informasi, sebelumnya Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono melaporkan, saat ini total sudah ada 27 tower hunian ASN-Hankam yang rampung. DItargetkan pada bulan Maret mendatang bisa rampung sepenuhnya 47 tower.

    “Akhir Februari akan ada 10 lagi selesai furnish. Akhir Maret 10 lagi, 47 hunian selesai semua,” ujar Basuki dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi II DPR RI di Senayan, Jakarta, Rabu (12/2/2025).

    Sedangkan untuk Rumah Tapak Jabatan Menteri (RTJM), Basuki mengatakan, saat ini jumlahnya ada 36 unit. Mengingat jumlah menteri bertambah menjadi 48 menteri di Kabinet Merah-Putih ini, pihaknya sedang mempertimbangkan untuk penambahan.

    Di samping itu, saat ini juga tengah dalam proses pembangunan untuk sarana ibadah dalam komplek peribadatan, mulai dari masjid, gereja, pura, hingga vihara. Untuk masjid sendiri, Basuki mengatakan saat ini progresnya mencapai 50%.

    Lalu infrastruktur lembaga eksekutif lainnya, mulai dari Istana dan Kantor Presiden hingga Istana Negara sudah rampung. Sedangkan Istana Wakil Presiden saat ini baru berprogres 40%.

    Di samping itu, Basuki menilai, proyek IKN masuk ke dalam salah satu proyek prioritas yang masuk ke dalam Asta CIta. Dengan demikian, meski dilakukan efisiensi anggaran, proyek tersebut masih akan tetap berjalan.

    “Seharusnya apa yang dialokasikan harus ada yang, itu kan as a matter of priority, apa yang diprioritaskan ya kan, swasembada pangan, jalan, IKN, karena IKN ini juga Asta Cita, ini tergantung,” kata Basuki, ditemui usai rapat.

    Presiden Prabowo Subianto juga telah merestui pemberian anggaran sebesar Rp 48,8 triliun untuk pembangunan IKN 2025-2028. Hal ini berdasarkan pada hasil Rapat Terbatas (Ratas) tanggal 21 Januari 2025 dan 3 Februari 2025. Ia akan mengajukan agar Rp 8,1 triliun di antaranya bisa dicairkan segera untuk mendukung pembangunan di tahun ini.

    (kil/kil)

  • TNI AL pastikan efisiensi anggaran tidak pengaruhi gaji prajurit

    TNI AL pastikan efisiensi anggaran tidak pengaruhi gaji prajurit

    KSAL Laksamana TNI Muhammad Ali di atas KRI Diponegoro 365 saat bersandar di Kolinlamil Jakarta Utara, Jumat (14/2/2025). ANTARA/Walda Marison

    TNI AL pastikan efisiensi anggaran tidak pengaruhi gaji prajurit
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Jumat, 14 Februari 2025 – 15:15 WIB

    Elshinta.com – Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali memastikan efisiensi anggaran tidak akan memengaruhi gaji pegawai aparatur sipil negara (ASN) ataupun prajurit.

    “Jadi, bukan efisiensi anggaran, tetapi blokir sementara nanti tidak berpengaruh banyak pada operasional. Yang tidak boleh diganggu itu adalah operasional, kemudian belanja pegawai, gaji, dan tunjangan,” kata KSAL Laksamana TNI Muhammad Ali saat jumpa pers di atas kapal KRI Diponegoro 365 yang tengah bersandar di Kolinlamil Jakarta Utara, Jumat.

    Laksamana TNI Ali mengatakan bahwa efisiensi anggaran tersebut hanya memengaruhi anggaran belanja barang dan modal. Kendati demikian, KSAL tidak membeberkan secara perinci berapa biaya yang berkurang untuk belanja barang dan modal.

    KSAL juga tidak menjelaskan secara perinci berapa anggaran untuk gaji dan tunjangan PNS serta prajurit.

    Sebelumnya, Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Donny Ermawan mengatakan bahwa Kementerian Pertahanan (Kemhan) dan TNI mengefisiensikan anggaran sebesar Rp26,993 triliun.

    Wamenhan menyampaikan pernyataan tersebut dalam Rapat Kerja Komisi I DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, yang membahas anggaran sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

    Berdasarkan jenis belanja, Donny menjelaskan bahwa belanja pegawai tidak dilakukan efisiensi, kemudian belanja barang diefisiensikan sebanyak Rp10,94 triliun, dan belanja modal sebesar Rp16,05 triliun.

    Donny menekankan bahwa efisiensi diambil dari belanja barang dan modal, kemudian anggaran tetap berada pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kemhan dan TNI. Namun, dengan status diblokir.

    “Dan menurut unit organisasi (UO). Satu, UO Kemhan sebesar Rp8,43 triliun. Dua, UO Mabes TNI sebesar Rp3,68 triliun. Tiga, UO TNI AD (Angkatan Darat) sebesar Rp5,16 triliun. Empat, UO TNI AL (Angkatan Laut) sebesar Rp6,07 triliun, dan UO TNI AU (Angkatan Udara) sebesar Rp3,63 triliun,” kata dia.

    Selain itu, Wamenhan mengemukakan bahwa efisiensi tersebut setelah Kemhan dan TNI mengidentifikasi rencana efisiensi anggaran terhadap seluruh program dan kegiatan dengan menyisir kegiatan sesuai dengan kriteria dalam Inpres Nomor 1 Tahun 2025.

    Sumber : Antara

  • Semarak Rangkaian HPN 2025, PWI Kota Bogor Gelar Turnamen Billiard untuk Wartawan, ASN dan BUMD

    Semarak Rangkaian HPN 2025, PWI Kota Bogor Gelar Turnamen Billiard untuk Wartawan, ASN dan BUMD

    JABAR EKSPRES – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Bogor menggelar turnamen Billiard dalam rangka HUT PWI ke 79 dan Hari Pers Nasional (HPN) tahun 2025 pada Rabu (19/2) mendatang.

    Event bergengsi itupun akan melibatkan para wartawan, perwakilan ASN, BUMD dan mitra strategis lainnya.

    Ketua Panitia Pelaksana HUT PWI ke 79 dan HPN 2025, Dede Supriadi mengatakan, turnamen Billiard akan diikuti oleh 64 peserta untuk kelas pemula.

    BACA JUGA: Curhat ke DPRD, Tim Tagana Kota Bogor Bahas Peran dan Kebutuhan Ambulans

    Saat ini panitia sudah siap menggelar turnamen yang akan dilaksanakan di One Way Billiar di Jalan Merdeka, Ciwaringin, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor.

    “Turnamen Billiard ini sebagai ajang silaturahmi menguatkan kerjasama, kolaborasi dan sinergi, antara PWI Kota Bogor dengan mitra-mitra strategis. Ini merupakan rangkaian HUT PWI ke 79 dan HPN 2025 yang digelar oleh PWI Kota Bogor,” kata Dede, Jumat (14/2).

    Ia menjelaskan, acara yang digelar tersebut merupakan kerjasama antara PWI Kota Bogor bersama Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor dan berbagai pihak lainnya.

    BACA JUGA: Miras Oplosan Telan 4 Korban Jiwa, Ketua DPRD Desak Pemkot Bogor Berantas Minol Ilegal!

    Terutama Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Bogor melalui Pengurus Cabang (Pengcab) Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia (POBSI) Kota Bogor.

    Dalam turnamen Billiard nanti akan memperebutkan berbagai hadiah jutaan rupiah, trophy dan piagam.

    “Para peserta bisa mendaftar kepada panitia di nomor handphone 085959753993 atau 085771488455. Pembukaan pendaftaran peserta dimulai tanggal 14 sampai 17 Februari 2025. Jadi, bagi yang mau mengikuti turnamen ini, bisa mendaftar dari sekarang,” tukas Dede. (YUD)

  • THR dan Gaji Ke-13 Tetap Dibayar, Ketua DPD Dorong ASN Tingkatkan Kualitas Pelayanan Publik

    THR dan Gaji Ke-13 Tetap Dibayar, Ketua DPD Dorong ASN Tingkatkan Kualitas Pelayanan Publik

    loading…

    Ketua DPD Sultan B Najamuddin mendorong ASN meningkatkan inovasi birokrasi dan menjaga kualitas pelayanan publik. Itu disampaikan Sultan saat mengetahui hak-hak keuangan ASN tidak menjadi bagian dari komponen efisiensi anggaran. Foto: Ist

    JAKARTA – Ketua DPD Sultan B Najamuddin mendorong Aparatur Sipil Negara (ASN) meningkatkan inovasi birokrasi dan menjaga kualitas pelayanan publik. Itu disampaikan Sultan saat mengetahui hak-hak keuangan ASN tidak menjadi bagian dari komponen efisiensi anggaran pemerintah.

    Hal ini juga senada dengan keterangan Istana Kepresidenan bahwa Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan gaji ke-13 dan THR ASN tahun 2025 tetap cair.

    “Kami mengapresiasi komitmen pemerintah dalam menjaga kualitas pelayanan publik dan hak keuangan ASN. Pendekatan efisiensi anggaran sudah dilakukan secara proporsional dan memenuhi asas keseimbangan belanja pemerintah,” ujar Sultan, Kamis (13/2/2025).

    Mantan Wakil Gubernur Bengkulu itu mengatakan, kinerja birokrasi dan pelayanan publik adalah mutlak dijaga dan ditingkatkan sesuai kebutuhan dalam kondisi apa pun, terutama dalam bidang kesehatan dan pendidikan.

    “Abdi negara baik yang berstatus ASN maupun Non-ASN di bidang pendidikan dan kesehatan membutuhkan insentif yang cukup untuk memastikan tugas pelayanan publik dapat terselenggara secara optimal. Kami harap pemerintah juga memberikan atensi pada dosen, guru, dan petugas kesehatan di daerah,” ungkapnya.

    Mantan aktivis KNPI itu juga mengapresiasi kesediaan penyelenggara pemerintahan baik di pusat dan daerah dalam mendukung kebijakan efisiensi anggaran pemerintah saat ini.

    “Kebijakan efisiensi harus dimaknai sebagai transformasi budaya birokrasi yang berdampak positif bagi penyelenggaraan pemerintah yang efektif dan memenuhi prinsip-prinsip good governance. Efisiensi anggaran harus memacu kreativitas dan inovasi teknokratis penyelenggara pemerintahan,” ujar Sultan.

    Pihaknya sangat setuju dengan pendekatan fiskal pemerintah dengan istilah efisiensi ini. “Agar sehat dan bugar kita perlu mengurangi lemak yang tidak perlu dan menguatkan otot. Efisiensi harus berujung pada efektivitas menyentuh esensi program-program prioritas pemerintah,” katanya.

    (jon)

  • Pola Kerja Fleksibel, ASN PANRB Bisa Ngantor Jam 9 Pagi

    Pola Kerja Fleksibel, ASN PANRB Bisa Ngantor Jam 9 Pagi

    Jakarta –

    Sejumlah instansi pemerintah telah menerapkan pola kerja kedinasan Flexible Working Arrangement (FWA) bagi para pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN), baik PNS maupun PPPK. Hal ini termasuk dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).

    Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mengatakan, pihaknya turut melakukan penyesuaian pola kerja kedinasan secara FWA untuk para pegawai PANRB. Penyesuaian pola kerja kedinasan yang dilakukan untuk menyelaraskan dinamika pelaksanaan tugas.

    “Pelaksanaan penyesuaian FWA ini tidak mengurangi kualitas pelayanan yang diberikan Kementerian PANRB kepada masyarakat. Penyesuaian pola kerja kedinasan yang dilakukan untuk menyelaraskan dinamika pelaksanaan tugas saat ini dan salah satunya juga mendukung Inpres No. 1/2025,” kata Rini, dikutip dari keterangan tertulis, Jumat (14/2/2025).

    Kementerian PANRB sebelumnya juga telah menerapkan FWA usai pandemi Covid-19, yang mengatur para pegawai di unit kerja Kementerian PANRB dapat bekerja fleksibel dari rumah/lokasi lain. Aktivitas ini bisa ditentukan dengan batas maksimal 30% dari total pegawai di unit kerja tersebut.

    Kemudian adanya fleksibilitas waktu yang mengatur para pegawai dapat mulai bekerja pukul 09.00 WIB, dengan kewajiban mengganti waktu kerja secara proporsional saat pulang bekerja, maksimal 8 kali dalam sebulan. Rini mengatakan, saat ini pihaknya secara internal juga menyesuaikan pengaturan dengan dinamika yang ada, termasuk pengaturan fleksibel lokasi satu hari dalam seminggu.

    “Setiap instansi pusat dan Pemda dapat menerapkan pengaturan WFA sesuai dengan karakteristik dan kebutuhannya, selaras dengan kebijakan efisiensi anggaran yang tengah dijalankan pemerintah,” ujar Rini.

    Dalam kesempatan terpisah, Kepala Biro Data, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Mohammad Averrouce menjelaskan, para pegawai KemenPANRB yang biasanya mulai masuk jam 7.30 pagi, boleh datang di jam 9.00 pagi. Hal ini termasuk ke dalam jenis fleksibilitas di lingkup waktu.

    “Boleh datang jam 9.00 pagi, itu flexible waktu ya. Tapi kalo jam kerja instansinya tetap 7.30, berarti dia dari jam 7.30 s.d 9.00 berapa menit gapnya? 90 menit, itu harus diganti ke waktu pulangnya. Jadi yang jam kerja di kantornya harusnya sampai jam 16.00, nambah 1,5 jam,” kata Averrouce, saat dihubungi detikcom.

    Averrouce menjelaskan, hal ini masuk ke dalam fleksibel waktu, di mana jam kerja ASN bisa disesuaikan, namun tetap harus ke kantor. Salah satu hal terpentingnya, jam kerjanya masih sama, misalnya 8 jam.

    Beberapa kementerian/lembaga (KL) juga ada yang menerapkan pola kerja fleksibel tempat atau yang sering dikenal dengan Work From Anywhere (WFA). Averrouce mengatakan, biasanya, untuk pola ini para ASN diperbolehkan untuk bekerja di luar kantor, namun masih dengan jam kerja yang sama dengan yang di instansi.

    “Flexible lokasi, itu bisa di mana saja, di rumah, work from home (WFH), atau di mana saja (WFA). Tapi ada tertentu, disampaikan, misalnya kita mau ke cafe di sini, nanti diinformasikan. Kan kita punya sistemnya, ada tagging lokasi. ‘Pak saya hari ini mau di rumah, oke bisa. Tapi masuknya mengikuti (jam 7.30 misalnya),” terang dia.

    Meski demikian, Averrouce menekankan bahwa pola kerja ini tetap harus diterapkan sesuai dengan aturan yang berlaku, tidak bisa sembarangan dikombinasikan antara fleksibel waktu dan tempat. Dengan demikian, pola kerja ASN tetap terjaga, pelayanan pun tidak terganggu.

    Pelaksanaan pola kerja kedinasan secara fleksibel atau FWA telah diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 21/2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai ASN khususnya pada pasal 8. Peraturan tersebut memungkinkan pelaksanaan tugas kedinasan secara FWA, baik dalam bentuk fleksibilitas lokasi maupun fleksibilitas waktu.

    Dalam implementasinya diserahkan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) atau pimpinan instansi pusat dan pemerintah daerah, yang bertanggung jawab menetapkan jenis pekerjaan dan pegawai yang dapat menerapkan fleksibilitas tersebut sesuai dengan kebutuhan organisasi.

    Ketentuan mengenai fleksibilitas kerja juga sudah tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 94/2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS), yang dalam penjelasan Pasal 4 huruf f menyebutkan bahwa kewajiban masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja dapat dijalankan dengan pengaturan fleksibel dalam hal waktu dan lokasi bekerja.

    (shc/kil)

  • Cara Daftar dan Syarat Penerima Bansos BPNT Februari 2025, Sudah Cair Bulan Ini?

    Cara Daftar dan Syarat Penerima Bansos BPNT Februari 2025, Sudah Cair Bulan Ini?

    PIKIRAN RAKYAT – Memasuki pertengahan Februari 2025, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dijadwalkan untuk disalurkan kepada masyarakat yang memenuhi syarat. Besaran bantuan ini Rp200.000 per bulan atau Rp400.000 jika dirapel per dua bulan.

    Jika kamu merasa berhak menjadi penerima bansos BPNT dan belum terdaftar, jangan khawatir. Pendaftaran bansos BPNT di tahun 2025 ini terbilang mudah, karena bisa dilakukan secara online.

    Masyarakat hanya perlu menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tertera di KTP untuk mendaftar. Sistem ini diharapkan membuat proses pendaftaran lebih praktis, transparan, dan akurat.

    Syarat Penerima Bansos BPNT Februari 2025

    Sebelum mendaftar, pastikan kamu memenuhi persyaratan berikut:

    Memiliki e-KTP sebagai bukti Warga Negara Indonesia (WNI). Tergolong dalam kelompok masyarakat yang membutuhkan bantuan. Tidak termasuk Aparatur Sipil Negara (ASN), anggota Polri, atau TNI. Tidak sedang menerima bantuan lain seperti Kartu Prakerja, BLT subsidi gaji, atau BLT UMKM. Terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dikelola oleh Kementerian Sosial RI. Cara Daftar Bansos BPNT Februari 2025

    Berikut adalah langkah-langkah pendaftaran bansos BPNT:

    Unduh aplikasi “Cek Bansos” dari Google Play Store. Buka aplikasi dan klik “Buat Akun Baru” untuk registrasi. Isi data diri lengkap sesuai KTP, termasuk nama lengkap, nomor KK, NIK, alamat, dan email aktif. Unggah foto e-KTP dan swafoto sambil memegang e-KTP. Pastikan data benar, lalu klik “Buat Akun Baru”. Cek email dari Kemensos untuk verifikasi dan aktivasi akun. Setelah berhasil, masuk ke aplikasi Cek Bansos dan klik “Daftar Usulan”. Pilih “Tambahkan Usulan” dan isi informasi pribadi yang diminta. Pilih jenis bantuan BPNT dan tunggu verifikasi. Jadwal Pencairan Bansos BPNT Februari 2025

    Pencairan bansos BPNT akan dilakukan bertahap. Jadwal akan disesuaikan dengan kebijakan masing-masing wilayah penerima manfaat.

    Biasanya, bansos BPNT disalurkan secara rapel setiap dua atau tiga bulan sekali.

    Pastikan kamu memahami syarat dan mengikuti proses pendaftaran dengan benar.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Efisiensi Anggaran, Kemenkes Pangkas Biaya Operasional 50 Persen-Berlakukan WFA

    Efisiensi Anggaran, Kemenkes Pangkas Biaya Operasional 50 Persen-Berlakukan WFA

    Jakarta –

    Kementerian Kesehatan RI terkena efisiensi anggaran sekitar Rp 19 triliun dari total Rp 106,76 triliun. Dalam surat edaran resmi nomor HK.02.02/A/548/2025, terinci sejumlah pemangkasan anggaran di beberapa aspek terkecuali pelayanan kesehatan maupun pengobatan.

    Edaran tersebut berlaku secara efektif sejak 10 Februari 2025, baik pada kantor pusat hingga kantor unit pelaksana teknis di daerah. Apa saja yang dipangkas?

    Biaya operasional

    Kemenkes RI mengurangi anggaran biaya operasional hingga 50 persen, meliputi kebutuhan alat tulis kantor, barang cetak, alat kebersihan, listrik, air, telepon, internet, serta pemeliharaan gedung dan kendaraan.

    Penggunaan sarana dan prasarana juga diperketat, termasuk penggunaan lift, AC, hingga penghematan listrik serta air di seluruh unit kerja. Berikut detailnya:

    Kemenkes RI juga membatasi pemeriksaan kesehatan menyeluruh atau general medical check-up bagi karyawannya, dan diganti dengan program cek kesehatan gratis (CKG). Di sisi lain, Kemenkes juga meniadakan langganan surat kabar/majalah (baik paperback maupun digital), uang lembur bagi pegawai non-aparatur sipil negara, dan pegawai alih daya (outsorcing), bahan makanan/penambah daya tahan tubuh (suplemen), pengadaan pakaian dinas pegawai, dan tes narkotika, psikotropika, dan zat adiktif (Napza) bagi pegawai.

    Pegawai Kemenkes RI juga diimbau memerhatikan penggunaan fasilitas gedung. Termasuk mereka yang dalam kondisi sehat, sebaiknya menggunakan tangga:

    1) Pegawai yang memiliki kondisi fit disarankan menggunakan fasilitas
    tangga.

    2) Fasilitas lift pegawai digunakan dengan ketentuan:

    a) bagi pegawai umum, dilakukan penjadwalan operasional lift pada lantai dan jam tertentu; dan

    b) lift yang beroperasi secara penuh, diperuntukkan bagi pegawai dengan risiko kesehatan tinggi, ibu hamil, dan disabilitas.

    Penggunaan kendaraan dinas

    Imbas efisiensi, penggunaan kendaraan dinas hanya diperbolehkan untuk pimpinan tinggi madya dan pratama. Sementara untuk opsi penambahan fasilitas perjalanan diupayakan untuk sewa, alih-alih pengadaan kendaraan kembali.

    Perjalanan dinas ke luar kota ikut dikurangi, demi menekan biaya transportasi dan akomodasi. Prioritas pekerjaan diutamakan dilakukan secara daring.

    Work from anywhere (WFA)

    Demi menghemat pembiayaan, tetapi tetap efektif dalam bekerja, work from anywhere dinilai sebagai opsi lebih hemat. WFA di Kemenkes diberlakukan setiap hari Rabu, berlaku pada pegawai non-pejabat pimpinan tinggi di kantor pusat.

    Phak Kemenkes RI akan melakukan evaluasi dan monitoring secara berkala minimal sebulan sekali untuk melihat bagaimana efisiensi anggaran berjalan.

    “Agar efisiensi anggaran tetap selaras dengan kebutuhan operasional Kementerian Kesehatan,” tandas Kemenkes RI dalam edaran yang dirilis 9 Februari.

    (naf/kna)