Xcloud.id

Kementrian Lembaga: ASN

  • Pamitan, Wabup Gresik Bu Min Titip Pesan Terakhir untuk ASN

    Pamitan, Wabup Gresik Bu Min Titip Pesan Terakhir untuk ASN

    Gresik (beritajatim.com) – Wakil Bupati (Wabup) Gresik Aminatun Habibah, atau akrab disapa Bu Min, resmi melepas jabatannya per 20 Februari 2025. Menjelang akhir masa baktinya, ia menyampaikan pesan terakhir kepada ratusan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam acara perpisahan yang digelar di lingkungan pemerintah daerah.

    Dalam kesempatan itu, wakil bupati perempuan pertama di Gresik tersebut mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada seluruh ASN yang telah bekerja sama selama masa kepemimpinannya sejak 26 Februari 2021.

    “Empat tahun bukan perjalanan yang mudah, tetapi berkat kebersamaan dan kerja keras kita semua, banyak hal yang bisa kita capai untuk kemajuan Gresik,” tuturnya, Senin (17/2/2025).

    Salah satu momen paling berkesan bagi Bu Min adalah saat menghadapi pandemi Covid-19. Ia mengingat bagaimana kerja sama lintas sektor menjadi kunci dalam mengatasi krisis kesehatan tersebut.

    “Sewaktu kasus Covid-19 meledak banyak nyawa manusia yang terenggut. Namun, berkat kerjasama antar stakeholder, kami bisa melewati kejadian ini,” ungkapnya.

     

    Dalam pesan terakhirnya, Bu Min mengajak ASN untuk tetap berinovasi dan bekerja dengan hati dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

    “Jabatan itu ada batasnya, tetapi pengabdian kepada masyarakat tidak boleh berhenti. Saya titip Gresik kepada panjenengan semua, teruslah bekerja dengan hati, berikan yang terbaik untuk masyarakat. Jangan mempersulit hal-hal yang sebenarnya mudah,” urainya.

    Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Gresik, dr Muakibatul Khusna, menilai Bu Min sebagai pemimpin yang memiliki kepedulian tinggi terhadap masyarakat, terutama dalam bidang kesehatan dan pemberdayaan perempuan.

    “Bu Wabup dikenal sebagai pemimpin dekat dengan masyarakat. Kepeduliannya terhadap kesehatan maupun pemberdayaan perempuan dan anak-anak menjadi salah satu warisan penting,” pungkasnya.

  • 8 Kebijakan Prabowo Kerek Pertumbuhan Ekonomi – Page 3

    8 Kebijakan Prabowo Kerek Pertumbuhan Ekonomi – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Presiden RI Prabowo Subianto mengumumkan delapan kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi pada kuartal I 2025, termasuk stimulus untuk mengungkit daya beli masyarakat.

    “Pemerintah akan terus menerapkan kebijakan-kebijakan strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kita,” kata Presiden Prabowo saat mengumumkan PP Nomor 8 Tahun 2025 dan sejumlah kebijakan ekonomi lainnya di dikutip dari Antara, Senin (17/2/2025).

    Kedelapan kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi itu, yakni pertama, adalah dampak dari hasil kenaikan upah minimum provinsi (UMP) tahun 2024.

    Kedua, optimalisasi penyaluran bantuan sosial terdiri dari Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Program Indonesia Pintar (PIP), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) pada Februari dan Maret 2025.

    Ketiga, pencairan dana tunjangan hari raya (THR) bagi ASN dan pekerja swasta pada Maret 2025.

    Keempat, stimulus Ramadhan-Lebaran 2025 yang mencakup diskon harga tiket pesawat, diskon tarif tol, program diskon belanja seperti Harbolnas 2025, program EPIC Sales 2025, dan BINA Diskon 2025.

    Kemudian, Kementerian Pariwisata dan BUMN terkait juga menyelenggarakan program mudik Lebaran. Stabilisasi harga pangan juga termasuk dalam stimulus Ramadhan dan Idul Fitri 2025.

    Kebijakan kelima, yakni pemerintah memberikan paket stimulus ekonomi berupa diskon tarif listrik, PPN DTP (pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah) pembelian properti dan kendaraan listrik, PPnBM DTP otomotif untuk kendaraan listrik dan hibrida, subsidi/pajak DTP motor listrik dan PPh DTP sektor padat karya.

    Kebijakan keenam, yakni optimalisasi Makan Bergizi Gratis, dan kebijakan ketujuh pada penyaluran kredit usaha rakyat (KUR), serta kebijakan kedelapan adanya realisasi panen padi yang optimal.

    “Sudah ada laporan bahwa produksi beras kita meningkat secara signifikan,” kata Prabowo.

     

  • Pemkab Bondowoso Tegaskan Belum Ada Rencana Merumahkan Tenaga Honorer

    Pemkab Bondowoso Tegaskan Belum Ada Rencana Merumahkan Tenaga Honorer

    Bondowoso (beritajatim.com) — Di tengah ketidakpastian status tenaga honorer di berbagai daerah, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bondowoso menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada rencana untuk merumahkan honorer dari kategori mana pun.

    Kebijakan ini berbeda dengan beberapa daerah lain yang mulai melakukan pemberhentian atau perubahan sistem kerja bagi tenaga honorer mereka.

    Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi Pegawai ASN di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Bondowoso, Moh. Munir, mengatakan bahwa Pemkab masih mempertahankan tenaga honorer dan belum memiliki inisiatif untuk melakukan pemutusan hubungan kerja secara massal.

    “Sejauh ini, Bondowoso belum ada kebijakan untuk merumahkan honorer kategori apa pun, berbeda dengan beberapa kabupaten lainnya yang mulai memberhentikan atau mengubah sistem pembayaran mereka,” ujar Munir.

    Munir menjelaskan bahwa perbedaan kebijakan antara daerah terjadi karena perbedaan dalam mempersepsikan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) serta aturan turunannya.

    “Ada kabupaten yang memilih memberhentikan honorer, ada yang tetap mempekerjakan tapi ragu membayar honor, dan ada juga yang berjalan seperti biasa. Rata-rata kabupaten/kota masih mempertahankan tenaga honorer sambil menunggu regulasi yang lebih jelas dari pusat,” tuturnya.

    Pemkab Bondowoso sendiri, lanjut Munir, berupaya untuk mempertahankan para tenaga honorer sambil tetap mencermati kebijakan dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).

    “Prinsipnya, Bondowoso belum ada sinyal untuk mengambil langkah ekstrem atau nonpopulis seperti beberapa kabupaten yang saat ini menjadi sorotan. Namun, pembahasan mengenai kebijakan tenaga honorer kemungkinan akan segera dilakukan untuk mengantisipasi potensi polemik di kemudian hari,” jelasnya.

    Selain tenaga honorer yang sudah masuk dalam database, Pemkab Bondowoso juga masih menunggu arahan lebih lanjut mengenai tenaga honorer dengan masa kerja kurang dari dua tahun.

    Kelompok ini masih belum memiliki kejelasan apakah nantinya akan diakomodasi dalam sistem kerja paruh waktu atau diberhentikan.

    “Masih dalam proses pembahasan di tingkat pusat, baik di BKN maupun Kemenpan RB. Sampai sekarang, aturan untuk honorer dengan masa kerja kurang dari dua tahun belum final,” imbuh Munir.

    Saat ini, jumlah tenaga honorer di Bondowoso tercatat lebih dari dua ribu orang, baik yang masuk dalam database maupun yang tidak.

    Sebagian besar dari mereka telah mengikuti seleksi rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) gelombang kedua. Jika tidak lolos seleksi, mereka kemungkinan akan diarahkan menjadi PPPK paruh waktu.

    “Sementara untuk tenaga honorer yang tidak masuk database, kebijakan lebih lanjut masih menunggu keputusan dari pemerintah pusat,” pungkasnya. [awi/beq]

  • Pencairan THR ASN dan Swasta Dilaksanakan Maret 2025

    Pencairan THR ASN dan Swasta Dilaksanakan Maret 2025

    loading…

    Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan pencairan THR bagi aparatur sipil negara (ASN) dan swasta akan dilaksanakan pada bulan Maret 2025. Foto/Raka Dwi Novianto

    JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan pencairan tunjangan hari raya (THR) bagi aparatur sipil negara (ASN) dan swasta akan dilaksanakan pada bulan Maret 2025.

    Awalnya Prabowo menyebut serangkaian kebijakan strategis yang bertujuan untuk menjaga stabilitas dan meningkatkan daya beli masyarakat dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi.

    Hal tersebut disampaikan Prabowo dalam konferensi persnya terkait kewajiban menyimpan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) di dalam negeri pada Senin (17/2/2025) di Istana Merdeka, Jakarta.

    “Dalam kuartal pertama tahun ini kebijakan-kebijakan yang mendorong pertumbuhan ekonomi, pertama, hasil kebijakan kenaikan UMP 2024. Dua, optimalisasi penyaluran bansos di bulan Februari dan Maret 2025,” kata Prabowo.

    “Tiga, pencairan THR bagi ASN dan swasta di bulan Maret 2025. Empat, stimulus pada bulan Ramadan yaitu diskon harga tiket pesawat, diskon tarif tol, program diskon belanja, program pariwisata mudik lebaran, (dan) stabilitas harga pangan,” sambungnya.

    Prabowo juga menyampaikan bahwa pemerintah menyiapkan kebijakan strategis dalam hal penyiapan paket stimulus ekonomi, serta optimalisasi program makan bergizi gratis (MBG), penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan realisasi Panen Padi.

    Presiden menuturkan bahwa terdapat laporan peningkatan produksi beras secara signifikan.

  • Prabowo umumkan delapan kebijakan pendorong ekonomi di kuartal I 2025

    Prabowo umumkan delapan kebijakan pendorong ekonomi di kuartal I 2025

    Pemerintah akan terus menerapkan kebijakan-kebijakan strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kita

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto mengumumkan delapan kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi pada kuartal I 2025, termasuk stimulus untuk mengungkit daya beli masyarakat.

    “Pemerintah akan terus menerapkan kebijakan-kebijakan strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kita,” kata Presiden Prabowo saat mengumumkan PP Nomor 8 Tahun 2025 dan sejumlah kebijakan ekonomi lainnya di Istana Merdeka Jakarta, Senin.

    Kedelapan kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi itu, yakni pertama, adalah dampak dari hasil kenaikan upah minimum provinsi (UMP) tahun 2024.

    Kedua, optimalisasi penyaluran bantuan sosial terdiri dari Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Program Indonesia Pintar (PIP), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) pada Februari dan Maret 2025.

    Ketiga, pencairan dana tunjangan hari raya (THR) bagi ASN dan pekerja swasta pada Maret 2025.

    Keempat, stimulus Ramadhan-Lebaran 2025 yang mencakup diskon harga tiket pesawat, diskon tarif tol, program diskon belanja seperti Harbolnas 2025, program EPIC Sales 2025, dan BINA Diskon 2025.

    Kemudian, Kementerian Pariwisata dan BUMN terkait juga menyelenggarakan program mudik Lebaran. Stabilisasi harga pangan juga termasuk dalam stimulus Ramadhan dan Idul Fitri 2025.

    Kebijakan kelima, yakni pemerintah memberikan paket stimulus ekonomi berupa diskon tarif listrik, PPN DTP (pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah) pembelian properti dan kendaraan listrik, PPnBM DTP otomotif untuk kendaraan listrik dan hibrida, subsidi/pajak DTP motor listrik dan PPh DTP sektor padat karya.

    Kebijakan keenam, yakni optimalisasi Makan Bergizi Gratis, dan kebijakan ketujuh pada penyaluran kredit usaha rakyat (KUR), serta kebijakan kedelapan adanya realisasi panen padi yang optimal.

    “Sudah ada laporan bahwa produksi beras kita meningkat secara signifikan,” kata Prabowo.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Viral Video Pegawai Dinas PUPR Kutai Timur Pesta Sawer di Kantor

    Viral Video Pegawai Dinas PUPR Kutai Timur Pesta Sawer di Kantor

    Liputan6.com, Kutai Timur – Media sosial kembali dihebohkan dengan ulah sejumlah oknum pegawai yang diduga berasal dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kutai Timur (Kutim). Dalam video tersebut, terlihat sejumlah oknum pegawai sedang berpesta di kantor.

    Di video berdurasi 51 detik yang beredar, terlihat beberapa orang berjoget di atas meja sambil menikmati musik dan melakukan aksi sawer uang. Tak hanya itu, di atas meja juga tampak diduga terdapat botol-botol minuman keras, yang semakin menambah kontroversi terkait kejadian tersebut.

    Menanggapi viralnya video tersebut, Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas PUPR Kutim, Joni Setia Abadi, mengonfirmasi bahwa kejadian itu benar terjadi di kantornya. Ia menjelaskan bahwa acara tersebut diadakan sebagai bentuk hiburan bagi pegawai setelah lembur panjang pada akhir tahun 2024.

    “Kejadiannya 2024 lalu. Mereka menghibur diri setelah lelah bekerja siang malam lembur,” ucap Joni kepada awak media, Minggu (16/2/2024).

    Namun, Joni menegaskan bahwa botol minuman keras yang terlihat dalam video bukanlah bagian dari fasilitas kantor dan kemungkinan dibawa oleh oknum pegawai di luar jam kerja.

    Meskipun demikian, Joni menyadari bahwa kejadian ini menimbulkan reaksi negatif dari masyarakat. Untuk itu, ia berencana memanggil para pegawai yang terlibat untuk diberikan pembinaan disiplin agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan.

    Kejadian ini menjadi peringatan bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk selalu menjaga etika dan profesionalisme dalam menjalankan tugas, serta menghindari penggunaan fasilitas negara untuk kegiatan yang tidak sesuai dengan norma dan peraturan yang berlaku.

  • Prabowo Luncurkan Kebijakan Baru untuk Ekspor Emas, Umumkan Pembentukan Bank Khusus

    Prabowo Luncurkan Kebijakan Baru untuk Ekspor Emas, Umumkan Pembentukan Bank Khusus

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto membentuk bank khusus penyimpanan emas yang merupakan pertama kalinya di Indonesia dan akan segera diresmikan pada 26 Februari mendatang.

    “Kita akan bentuk bank emas, jadi selama ini kita tidak punya bank untuk emas kita, tidak ada di Indonesia,” kata Prabowo saat memberikan keterangan pers di Istana Merdeka Jakarta, Senin.

    Prabowo menjelaskan bahwa alasan dibentuknya bank emas khusus di Indonesia karena komoditas emas hasil tambang dalam negeri, kemudian diekspor tanpa ada penyimpanan khusus di dalam negeri.

    Oleh karena itu, Presiden pun akan meresmikan bank emas pada 26 Februari 2025, dan menjadi yang pertama di negeri ini.

    “Emas kita banyak ditambang dan mengalir ke luar negeri. Kita ingin sekarang punya bank khusus untuk emas di Indonesia. Insya-Allah kita akan resmikan tanggal 26 Februari, ini saya kira pertama kali ya di republik kita,” kata Presiden Prabowo.

    Dalam kesempatan yang sama, Presiden Prabowo mengumumkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2025 yang mewajibkan seluruh eksportir menyimpan dana devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHE SDA) di bank-bank dalam negeri.

    PP tersebut merupakan aturan terbaru yang mengatur soal DHE SDA, yang sebelumnya diatur melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2023.

    Prabowo juga mengumumkan sejumlah kebijakan pendorong pertumbuhan ekonomi pada kuartal I-2025, antara lain optimalisasi penyaluran bantuan sosial, hingga pencairan THR bagi ASN dan pekerja swasta di bulan Maret 2025. (*)

  • Presiden bentuk bank emas diresmikan 26 Februari 2025

    Presiden bentuk bank emas diresmikan 26 Februari 2025

    Kita akan bentuk bank emas, jadi selama ini kita tidak punya bank untuk emas kita, tidak ada di Indonesia

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto membentuk bank khusus penyimpanan emas yang merupakan pertama kalinya di Indonesia dan akan segera diresmikan pada 26 Februari mendatang.

    “Kita akan bentuk bank emas, jadi selama ini kita tidak punya bank untuk emas kita, tidak ada di Indonesia,” kata Prabowo saat memberikan keterangan pers di Istana Merdeka Jakarta, Senin.

    Prabowo menjelaskan bahwa alasan dibentuknya bank emas khusus di Indonesia karena komoditas emas hasil tambang dalam negeri, kemudian diekspor tanpa ada penyimpanan khusus di dalam negeri.

    Oleh karena itu, Presiden pun akan meresmikan bank emas pada 26 Februari 2025, dan menjadi yang pertama di negeri ini.

    “Emas kita banyak ditambang dan mengalir ke luar negeri. Kita ingin sekarang punya bank khusus untuk emas di Indonesia. Insya-Allah kita akan resmikan tanggal 26 Februari, ini saya kira pertama kali ya di republik kita,” kata Presiden Prabowo.

    Dalam kesempatan yang sama, Presiden Prabowo mengumumkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2025 yang mewajibkan seluruh eksportir menyimpan dana devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHE SDA) di bank-bank dalam negeri.

    PP tersebut merupakan aturan terbaru yang mengatur soal DHE SDA, yang sebelumnya diatur melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2023.

    Prabowo juga mengumumkan sejumlah kebijakan pendorong pertumbuhan ekonomi pada kuartal I-2025, antara lain optimalisasi penyaluran bantuan sosial, hingga pencairan THR bagi ASN dan pekerja swasta di bulan Maret 2025.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2025

  • DPRD Surabaya Kritik Keras Kebijakan WFA untuk ASN

    DPRD Surabaya Kritik Keras Kebijakan WFA untuk ASN

    Surabaya (beritajatim.com) – DPRD Surabaya mengkritik keras kebijakan Work From Anywhere (WFA) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko, menilai kebijakan ini berisiko menurunkan kualitas pelayanan publik jika tidak diawasi dengan ketat meskipun tujuannya untuk efisiensi anggaran.

    Yona menegaskan bahwa meskipun efisiensi anggaran sangat diperlukan, hal tersebut tidak boleh mengorbankan efektivitas pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ia mengingatkan bahwa pelayanan publik yang optimal harus tetap menjadi prioritas utama.

    “Kami memang mendukung adanya efisiensi anggaran, namun perlu diingat bahwa pekerjaan ASN berkaitan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat. Jika tidak dikelola dengan baik, ini bisa berdampak pada kualitas pelayanan publik,” ujar Yona saat dihubungi, Senin (17/2/2025).

    Selain itu, Yona menekankan pentingnya sistem pengawasan yang jelas terhadap kebijakan WFA ini. Ia berpendapat bahwa meskipun kebijakan WFA dapat menghemat biaya operasional kantor, listrik, dan transportasi, tetap harus ada pengawasan yang memastikan ASN tetap produktif dan kinerjanya tidak terganggu.

    “Work From Anywhere memang memungkinkan penghematan, namun kita perlu memastikan bahwa ASN tetap produktif dan tidak hanya mengandalkan teknologi. Pengawasan lebih ketat harus dilakukan agar kinerja ASN tidak terganggu,” tutur Wakil Ketua DPC Gerindra Surabaya ini.

    Yona juga mengingatkan bahwa transparansi dalam implementasi kebijakan ini sangat penting. Menurutnya, Pemkot Surabaya harus berhati-hati agar WFA tidak sekadar dijadikan alasan untuk pemangkasan anggaran tanpa mempertimbangkan kualitas pelayanan publik.

    “Sistem ini harus dievaluasi secara berkala untuk memastikan apakah betul-betul ada efisiensi atau justru justifikasi untuk mengurangi anggaran tanpa memperhatikan kualitas kerja,” tegas Yona.

    Lebih lanjut, Yona juga menyoroti dampak negatif potensial terhadap semangat kerja ASN Pemkot Surabaya. Ia khawatir bahwa tanpa pengawasan yang ketat, kebijakan WFA bisa mengurangi tanggung jawab ASN terhadap pelayanan publik, yang pada akhirnya bisa merugikan kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat.

    “Sejauh mana efektivitas WFA bisa mendukung program efisiensi secara signifikan? Jangan sampai kebijakan ini justru menimbulkan banyak kerugian, khususnya dalam pelayanan publik dan menurunnya effort SDM Pemkot,” ujar Yona.

    Yona secara pribadi juga mengungkapkan ketidaksetujuannya terhadap kebijakan WFA atau Work From Home (WFH). Menurutnya, ASN seharusnya tetap bekerja di kantor untuk memastikan bahwa layanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal.

    “Saya sendiri kurang sependapat dengan WFA/WFH,” tutupnya. [asg/beq]

  • Resmi Jadi PJ Sekda Bondowoso, Fathur Rozi Disambut Banyak PR

    Resmi Jadi PJ Sekda Bondowoso, Fathur Rozi Disambut Banyak PR

    Bondowoso (beritajatim.com) – Fathur Rozi resmi dilantik sebagai Penjabat Sekretaris Daerah (PJ Sekda) Kabupaten Bondowoso di pendopo RBA Ki Ronggo, Senin (17/2/2025) pagi.

    Dr. Fathur Rozi, M.Fil.I kini resmi menjadi pemimpin tertinggi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Bondowoso. Pelantikan tersebut tertuang dalam surat keputusan Gubernur Jawa Timur nomor 800/956/204.4/2025 yang diterbitkan pada 14 Februari 2025.

    Sebelumnya, Fathur Rozi menjabat sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Probolinggo, serta memiliki pengalaman panjang di dunia pendidikan sebagai Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Probolinggo.

    Pria yang dikenal dengan kacamata khasnya ini memiliki karir panjang di Dispendik Probolinggo, dimulai dari Kabid SMP, Sekretaris, hingga Plt Kepala Dinas. Ia juga pernah mengajar di Pondok HATI Toroyan, Desa Rangkang, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo.

    Sebagai PJ Sekda Bondowoso, Fathur Rozi menghadapi sejumlah pekerjaan rumah yang cukup besar. Tugas pertama yang diungkapkan Fathur Rozi adalah penataan internal organisasi pemerintahan, mengingat banyaknya jabatan yang masih dijabat oleh Pelaksana Tugas (Plt). Selain itu, ia menunggu instruksi dari Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso terpilih untuk melaksanakan sejumlah tugas strategis.

    PJ Bupati Bondowoso, Muhammad Hadi Wawan Guntoro, dalam sambutannya menegaskan bahwa tugas utama PJ Bupati adalah memastikan jalannya Pilkada 2024, penganggaran APBD, dan mendukung transisi kepemimpinan baru di Bondowoso.

    “Sebagai PJ Bupati, saya harus memastikan proses transisi kepemimpinan ini berjalan dengan baik,” ujar Wawan.

    Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih, KH Abdul Hamid Wahid dan KH As’ad Yahya Syafi’i (RAHMAD), akan dilaksanakan pada 20 Februari 2025. Setelah itu, retret kepemimpinan akan dilanjutkan di Magelang.

    Fathur Rozi pun menyatakan kesiapan untuk mengemban amanah tersebut. “Tugas pertama yang harus dilakukan tentu penataan di lingkup internal lebih dulu,” ujar Fathur Rozi.

    Dengan waktu tiga bulan menjabat, Fathur Rozi harus siap dengan berbagai tantangan besar, di antaranya pengisian posisi kosong di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Bondowoso dan penataan administrasi pemerintahan daerah.

    “Banyak PR nya pak Pj Sekda ini. Untuk lengkapnya silahkan tanya ke beliaunya langsung,” kata Wawan menanggapi tantangan yang dihadapi Fathur Rozi.

    Dengan banyaknya pekerjaan rumah yang menanti, Fathur Rozi siap menghadapinya, sambil menunggu instruksi lebih lanjut dari bupati dan wakil bupati yang baru. [awi/beq]