Xcloud.id

Kementrian Lembaga: ASN

  • Dua ASN di Pekanbaru Diduga Selingkuh, Dipergoki Istri & Suami Masing-masing, Beralasan Pergi sama Bos

    Dua ASN di Pekanbaru Diduga Selingkuh, Dipergoki Istri & Suami Masing-masing, Beralasan Pergi sama Bos

    GELORA.CO –  Viral di media sosial dua orang aparatur sipil negara (ASN) di Kota Pekanbaru, Riau, kedapatan diduga berselingkuh, Senin (17/2/2025).

    Dalam video viral yang dilihat Kompas.com, pasangan ASN selingkuh ini dipergoki oleh istri dan suami mereka masing-masing.

    Keduanya dipergoki di tepi Jalan HR Soebrantas, sebelum Simpang Tiga Tobek Godang, Kecamatan Bina Widya, Pekanbaru, Minggu (16/2/2025).

    Kedua ASN diduga selingkuh ini berada di dalam mobil minibus.

    Tampak seorang wanita berbaju merah berkerudung hitam, yang diketahui berinisial KO, istri dari ASN berinisial AN, tampak berdiri di depan mobil.

    Selain itu, juga ada pria yang diketahui berinisial OI, suami dari ASN wanita berinisial RA.

    KO terlihat memarahi suaminya sambil memukuli kap mobil.

    KO terdengar menyebut suaminya, AN, pergi dari rumah dengan alasan ke Pelalawan bersama Kakanwil Kemenkumham Riau.

    Rupanya, suaminya pergi dengan wanita diduga selingkuhannya sesama ASN.

    “Katanya kau pergi ke Pelalawan sama Kakanwil. Rupanya kau pergi sama cewek ke Bukittinggi. Otak kau di mana? Anak kau berdua menunggu di rumah,” ucap KO dengan histeris.

    “Kau juga, suami kau di sini. Woi kalian PNS,” kata KO sambil menunjuk ASN wanita.

    Kedua ASN diduga selingkuh ini tidak mau turun dari mobil. Bahkan, mereka berusaha kabur dari lokasi.

    Namun, mereka terus dihadang pasangan sahnya masing-masing.

    Keributan ini menjadi perhatian warga hingga ramai mengerumuni mobil pelaku selingkuh.

    KO kemudian meminta dibukakan pintu mobil, tetapi AN dan RA tidak berani turun.

    Suami dari RA, OI, berteriak meminta warga untuk memviralkan.

    “Ya Allah, Pi salah apa bunda, Pi,” ucap KO kepada suaminya.

    Kemudian, KO mengambil batu dan memukul kaca pintu mobil sebelah kanan depan hingga pecah.

    Di dalam mobil, ditemukan RA duduk di bangku kemudi, sedangkan AN di bangku penumpang sebelahnya. Suami dari ASN wanita tampak histeris meneriaki istrinya.

    Dia menyebut keduanya pegawai Imigrasi Pekanbaru.

    “Viralkan, ini pegawai imigrasi,” kata suami RA.

    Kedua ASN diduga berselingkuh dipaksa untuk turun dari mobil, tetapi mereka tetap tidak mau turun. Si wanita ASN berupaya menutup wajahnya.

    OI tampak memarahi AN karena telah berselingkuh dengan istrinya.

    “Punya anak dua, kau tinggalkan bini kau,” kata OI sambil menunjuk-nunjuk AN.

    Kompas.com telah mencoba mengonfirmasi terkait peristiwa tersebut kepada Kepala Tata Usaha Imigrasi Pekanbaru, Roni Sastrawan, tetapi belum mendapat respons.

    Dilaporkan ke Polisi 

    Istri dari ASN yang diduga selingkuh, KO, melapor ke polisi seusai memergoki suaminya selingkuh.

    Kabid Humas Polda Riau, Kombes Anom Karibianto, mengatakan, korban KO melapor ke Polresta Pekanbaru terkait dugaan penganiayaan.

    Pada saat terjadi keributan, korban sempat ditabrak mobil yang dikemudikan RA, yang diduga selingkuhan AN.

    “Korban atas nama KO, melapor ke Polresta Pekanbaru terkait penganiayaan, sesuai dengan Pasal 351 KUHP. Korban ditabrak mobil yang dikemudikan oleh RA,” kata Anom saat diwawancarai Kompas.com di Pekanbaru, Senin.

    “Laporannya sudah diterima dan masih dalam penyelidikan,” ucapnya.

    Dia mengatakan, korban membuntuti mobil yang dikemudikan AR bersama suami korban. 

    Sebelum Simpang Tobek Godang, korban menghadang mobil yang dikemudikan terlapor.

    Korban yang berdiri di depan mobil diduga ditabrak oleh terlapor yang mengenai kaki korban.

  • Makan Bergizi Gatis Akan Tingkatkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah

    Makan Bergizi Gatis Akan Tingkatkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah

    PIKIRAN RAKYAT – Presiden Prabowo Subianto memastikan program makan bergizi gratis (MBG) akan meningkatkan ekonomi daerah, sebab uang berputar hingga tingkat desa.

    Hal ini dilontarkannya dalam konferensi pers di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin, 17 Februari 2025. Dia mengungkap prediksi tersebut telah terlihat sejak program diluncurkan pada 6 Januari 2025 lalu.

    Ia menyatakan, program telah berhasil mendorong perputaran uang di tingkat desa, kecamatan, dan kabupaten. Maka, Presiden optimistis program akan berkontribusi pada pemerataan pendapatan ekonomi daerah.

    “Program makan bergizi gratis diperkirakan akan meningkatkan pertumbuhan di seluruh daerah kita, karena uang berputar di desa, di kecamatan, di kabupaten,” kata Presiden Prabowo.

    Program makan bergizi gratis ini merupakan salah satu prioritas pemerintah, yang diyakini Presiden dapat mendorong daya saing dan mendukung transformasi ekonomi nasional.

    Oleh karena itu, program ini menjadi salah satu dari delapan kebijakan utama pemerintah yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi pada Kuartal I/2025.

    Kebijakan lainnya meliputi:

    1. Kenaikan upah minimum provinsi (UMP)

    2. Optimalisasi penyaluran bantuan sosial pada Februari—Maret 2025

    3. Pencairan tunjangan hari raya (THR) bagi ASN dan pekerja swasta pada Maret 2025

    4. Stimulus menjelang hari besar keagamaan nasional (HBKN)

    Diskon harga tiket pesawat Diskon tarif tol Diskon belanja nasional Program pariwisata mudik lebaran

    5. Stabilisasi harga pangan

    6. Stimulus ekonomi berupa

    Diskon tarif listrik Subsidi kendaraan listrik Optimalisasi penyaluran kredit usaha rakyat (KUR)

    7. Peningkatan hasil panen padi

    “Ada laporan bahwa produksi beras kita meningkat secara signifikan,” demikian ungkap Presiden.

    Konferensi pers di Istana Merdeka ini dilakukan setelah rapat terbatas yang dihadiri oleh Presiden bersama beberapa menteri Kabinet Merah Putih.

    Pejabat yang mendampingi Presiden dalam konferensi pers tersebut antara lain Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Mensesneg Prasetyo Hadi, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan P. Roeslani, serta Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid.

    Turut hadir pula orang kepercayaan presiden sekaligus Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya alias Mayor Teddy. ***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Dua ASN Imigrasi Pekanbaru Diduga Selingkuh, Dimarahi Pasangan Masing-masing: Woi Kalian PNS! – Halaman all

    Dua ASN Imigrasi Pekanbaru Diduga Selingkuh, Dimarahi Pasangan Masing-masing: Woi Kalian PNS! – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Sebuah video yang memperlihatkan dua orang Aparatur Sipil Negara (ASN) diduga berselingkuh, viral di media sosial.

    Keduanya merupakan ASN di Imigrasi Pekanbaru berinisial AN dan RA.

    Adapun aksi keduanya diduga berselingkuh dipergoki oleh istri dan suami mereka masing-masing.

    Keduanya dipergoki di dalam mobil di tepi Jalan HR Soebrantas, Kecamatan Bina Widya, Pekanbaru, Minggu (16/2/2025).

    Dalam video yang beredar, tampak seorang wanita menghentikan mobil sambil berteriak histeris.

    Perempuan yang mengamuk itu diketahui berinisial KO, istri dari ASN berinisial AN.

    KO yang tersulut amarah bahkan sampai memecahkan kaca mobil, dilansir TribunPekanbaru.com.

    “Saya istri sah, ya Allah bi, salah apa bunda bi,” katanya dalam video viral.

    Dari video itu juga terungkap, sang suami awalnya pamit kepada istrinya pergi ke Pelalawan.

    Namun, ternyata malah pergi dengan wanita lain yang sudah bersuami ke Bukittinggi.

    “Katanya kau pergi ke Pelalawan sama Kakanwil. Rupanya kau pergi sama cewek ke Bukittinggi.”

    “Otak kau di mana? Anak kau berdua menunggu di rumah,” ungkap KO histeris.

    “Kau juga, suami kau di sini. Woi kalian PNS,” kata KO lagi sambil menunjuk ASN wanita.

    Saat penggerebekan terjadi, kedua ASN tersebut tidak mau turun dari mobil.

    Malahan, keduanya berusaha kabur dari lokasi. Namun, mereka terus dihadang pasangan sahnya masing-masing.

    Selain itu, juga ada pria berinisial OI, suami dari ASN wanita berinisial RA.

    OI juga tampak histeris dan meneriaki istrinya yang kepergok berduaan bersama pria lain.

    “Viralkan, ini pegawai imigrasi,” ucap OI.

    Dalam kesempatan itu, OI juga memarahi AN karena telah berselingkuh dengan istrinya.

    “Punya anak dua, kau tinggalkan bini kau,” ujarnya sambil menunjuk-nunjuk AN.

    Pascakejadian, KO melapor ke Polresta Pekanbaru terkait dugaan penganiayaan.

    Saat keributan terjadi, korban sempat ditabrak mobil yang dikemudikan selingkuhan suaminya.

    Kabid Humas Polda Riau, Kombes Anom Karibianto membenarkan terkait laporan tersebut.

    “Korban atas nama KO, melapor ke Polresta Pekanbaru terkait penganiayaan, sesuai dengan Pasal 351 KUHP. Korban ditabrak mobil yang dikemudikan oleh RA.”

    “Laporannya sudah diterima dan masih dalam penyelidikan,” kata Anom saat diwawancarai Kompas.com di Pekanbaru, Senin (17/2/2025).

    Anom menjelaskan, korban sempat membuntuti mobil yang dikemudikan AR bersama suami korban.

    Sebelum Simpang Tobek Godang, korban menghadang mobil yang dikemudikan terlapor.

    Korban yang berdiri di depan mobil diduga ditabrak oleh terlapor yang mengenai kaki korban.

    Sebagian artikel ini telah tayang di TribunPekanbaru.com dengan judul Viral Istri Labrak Suami Pegawai Imigrasi Pekanbaru, Diduga Selingkuh: Salah Aku Apa Bi?

    (Tribunnews.com/Nanda Lusiana, TribunPekanbaru.com, Kompas.com/Idon Tanjung)

  • Gus Ipul Pastikan Mutasi PNS Kemensos Bebas Praktik Suap dan Sogok

    Gus Ipul Pastikan Mutasi PNS Kemensos Bebas Praktik Suap dan Sogok

    Jakarta –

    Kementerian Sosial (Kemensos) mempercepat penataan dan mutasi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Terkait hal ini, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mewanti-wanti agar jangan sampai ada praktik suap dalam proses mutasi, serta mengedepankan prinsip right man in the right place.

    “Penataan SDM melalui mutasi PNS bukan hanya sekadar perpindahan pegawai, dari satu unit kerja ke unit kerja yang lain. Namun mutasi PNS merupakan strategi pengelolaan SDM berbasis talenta yang mendorong PNS berkembang, baik karier dan kompetensinya serta pemenuhan distribusi talenta di lingkungan Kementerian Sosial,” kata Gus Ipul dalam keterangan tertulis, Senin (17/2/2025).

    Pada apel di halaman kantor Kemensos, ia menjelaskan proses mutasi juga mempertimbangkan kebahagiaan pegawai. Salah satunya dengan memungkinkan mereka lebih dekat dengan keluarga inti. Namun mutasi tetap harus dilakukan sesuai norma, standar, prosedur, dan kriteria yang berlaku, dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Lebih lanjut, Gus Ipul menegaskan mutasi tidak boleh disertai praktik suap-menyuap.

    “Saya pastikan tidak ada yang namanya mutasi harus mengeluarkan apapun bagi ASN, tidak boleh membayar, tidak boleh suap-menyuap. Kalau ada yang memberikan sesuatu, itu berarti salah yang memberi. Tidak ada yang namanya mutasi itu pakai sogok-menyogok karena ini pesan dari Presiden (Prabowo), jika ada yang mendengar, melihat tolong dilaporkan,” kata Gus Ipul.

    Gus Ipul mengingatkan mutasi harus dimaknai sebagai kesempatan berkembang, bukan sekadar upaya mendekatkan diri ke tempat tinggal atau keluarga inti.

    “Ingat ya, mutasi PNS seharusnya menjadi langkah strategis untuk pengembangan karier dan dapat berkontribusi lebih baik, bukan sekadar mutasi mendekati keluarga, tapi keluarga yang dimaksud bukan suami, istri, anak atau mutasi dengan alasan mendekat dengan tempat tinggal, mutasi seperti itu belum dapat disetujui kecuali kebutuhan organisasi,” katanya.

    Sementara itu, Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia Kemensos Serimika Br. Karo menambahkan terdapat 482 pegawai yang mengajukan mutasi. Akan tetapi tidak semua permohonan dapat diproses. Sebanyak 463 pegawai diproses, sementara sisanya terdiri dari pegawai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan pegawai yang meminta keluar dari Kemensos.

    “Ada yang memang dia sakit, sedang dalam keadaan hamil dan ingin mendekatkan diri dengan suami, dan juga ada yang orang tua sakit, beberapa yang ingin mendekatkan diri ke kantor ini saja, dan juga ada yang pola karier,” kata Serimika.

    Hingga saat ini, kata dia, mutasi telah dilakukan secara bertahap. Tahap pertama pada Desember 2024 terdapat 20 pegawai. Tahap kedua pada Januari 2025 sebanyak 57 pegawai, serta tambahan 23 pegawai yang dimutasi atas kebutuhan organisasi. Namun, sekitar 200 pegawai belum disetujui mutasinya karena masih dibutuhkan di satuan kerja saat ini atau tidak sesuai dengan peta jabatan. Selain itu, 17 permohonan mutasi ditolak karena adanya hubungan keluarga dalam satu satuan kerja yang akan dituju.

    (akn/ega)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Politisi Gerindra Pimpin Pansus Pegawai Non ASN Bentukan DPRD Jember

    Politisi Gerindra Pimpin Pansus Pegawai Non ASN Bentukan DPRD Jember

    Jember (beritajatim.com) – Politisi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Ardi Pujo Prabowo memimpin Panitia Khusus Pegawai Non Aparatur Sipil Negara yang dibentuk DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur.

    Ardi akan didampingi politisi PDI Perjuangan Tabroni yang ditunjuk menjadi wakil ketua pansus dalam sidang paripurna internal di DPRD Jember, Senin (17/2/2025). Pansus tersebut dibentuk menyusul munculnya sejumlah persoalan di tubuh pegawai ASN Pemkab Jember.

    Pansus akan bekerja mulai pekan depan dengan menggelar pertemuan untuk untuk mengeksplorasi masalah ini. “Setelah itu, kami akan tindaklanjuti apa yang akan dilakukan. Dalam beberapa minggu terakhir, di komisi-komisi sudah terjadi pembahasan yang menjadi bagian dari apa yang akan kami follow-up,” kata Tabroni.

    Hal mendesak yang harus diselesaikan adalah masalah gaji yang belum diterima oleh pegawai non ASN. “Ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Jadi harus diselesaikan dulu. Pansus mencari cara berdasarkan kebijakan pemerintah pusat, karena kalau melihat kabupaten lain, mereka tetap bisa mengeksekusi anggaran (untuk gaji),” kata Tabroni.

    Tabroni mengatakan, tafsir Pemkab Jember terhadap regulasi dari pemerintah pusat berbeda dengan beberapa daerah lain. “Kami ingin tahu, di daerah lain bisa, kok di Jember tidak bisa. Anggarannya sudah di APBD awal 2025,” katanya.

    Hal berikutnya, menurut Tabroni, adalah mencari pola kerja yang bisa dilakukan DPRD Jember untuk menyelesaikan problem pegawai non ASN Pemkab Jember. Mereka akan bekerja hingga enam bulan ke depan.

    “Dalam pertemuan pertama, setelah kawan-kawan menyampaikan pikiran masing-masing, kami akan mengundang Pemkab Jember dan meminta kepastian agar mereka bisa mencairkan anggaran sebagaimana kabupaten lain,” katanya.

    Wakil Ketua DPRD Jember Fuad Ahsan mengatakan, permasalahan ini tak bisa diselesaikan hanya oleh salah satu komisi. “Ini lintas komisi, dan permasalahannya menyangkut masyarakat di Jember,” katanya.

    “Pansus akan mencari informasi untuk membuat formulasi dan solusi agar pegawai non ASN bisa tercakup dengan baik oleh Pemerintah Kabupaten Jember,” kata Fuad.

    DPRD Jember akan berupaya agar para pegawai non ASN Pemkab Jember bisa diakomodasi tetap bekerja. “Misal pakai pihak ketiga, outsourcing, atau bagaimana, kita tunggu kerja pansus,” kata Fuad. [wir]

  • Pj Wali Kota Malang Iwan Kurniawan Pamit, Tekankan Kolaborasi dan Peningkatan PAD

    Pj Wali Kota Malang Iwan Kurniawan Pamit, Tekankan Kolaborasi dan Peningkatan PAD

    Malang (beritajatim.com) – Penjabat (Pj) Wali Kota Malang, Iwan Kurniawan, secara resmi berpamitan kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Malang setelah menjabat selama 6 bulan 10 hari. Prosesi perpisahan ini berlangsung dalam Apel Pagi Pemkot Malang pada Senin (17/2/2025).

    Iwan Kurniawan mengungkapkan kebanggaannya pernah memimpin Kota Malang dan mengapresiasi kolaborasi antara pemerintah dengan berbagai pihak.

    “Terlebih kolaborasi yang juga sangat luar biasa antara Pemkot Malang dengan para stakeholder dan pihak terkait, termasuk sumber daya manusianya di Kota Malang ini yang sangat luar biasa. Jadi saya merasa senang dan bangga pernah menjabat dan diberikan amanah di Kota Malang ini,” ujar Iwan.

    Pada kesempatan ini, juga dilakukan penyerahan Pre Eliminary Design Pasar Besar dan Pre Eliminary Design Revitalisasi Koridor Kawasan Kayutangan Malang oleh Ikatan Arsitek Indonesia Komisariat Wilayah Malang.

    Selain itu, secara simbolis diserahkan buku Colaborative Leadership, yang berisi tulisan mengenai 11 program prioritas selama kepemimpinan Iwan Kurniawan di Kota Malang.

    Dalam pidatonya, Iwan menekankan pentingnya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai strategi utama dalam mendorong inovasi dan kreativitas di Kota Malang.

    “Tingkatkan PAD yang akan menjadi salah satu langkah strategis untuk berinovasi dan berkreatifitas. Terus kolaborasi dan sinergi, dan lakukan program-program yang fundamental, yang benar-benar berdampak pada kebutuhan masyarakat, serta berkontribusi besar untuk peningkatan PAD,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Iwan berharap agar kolaborasi tetap menjadi fondasi pembangunan Kota Malang. Dengan struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang luar biasa, ia optimistis bahwa Kota Malang bisa terus berkembang dengan baik.

    “Terus amanah, terus kolaborasi, sinergi dengan berbagai pihak. Jadikan pembelajaran yang baik untuk ditingkatkan, dicontoh, dan dilaksanakan kemudian. Untuk pembelajaran yang kurang baik, jangan diteruskan, tapi harus dibenahi,” tutupnya. [luc/suf]

  • BI Jateng sebut pertumbuhan ekonomi 2025 masih kuat

    BI Jateng sebut pertumbuhan ekonomi 2025 masih kuat

    Pemulihan ekonomi Indonesia yang terus berlanjut diprakirakan mendorong pertumbuhan ekonomi lebih solid pada 2025

    Semarang (ANTARA) – Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Tengah menyebutkan pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut pada tahun ini masih tetap kuat, dengan tekanan inflasi yang masih dalam rentang sasaran.

    “Pemulihan ekonomi Indonesia yang terus berlanjut diprakirakan mendorong pertumbuhan ekonomi lebih solid pada 2025,” kata Kepala Kantor Perwakilan BI Jateng Rahmat Dwisaputra di Semarang, Senin.

    Hal tersebut disampaikannya saat kegiatan “Angkring” (updAte iNformasi dan perkembanGan eKonomi RegIonal jateNG) di Kantor Perwakilan BI Jateng, Semarang, yang berlangsung secara hybrid.

    Sejalan dengan perekonomian nasional, kata dia, perekonomian Jateng pada 2024 juga tetap tumbuh kuat sebesar 4,95 persen (year on year/yoy), meskipun sedikit lebih rendah dibandingkan periode tahun sebelumnya sebesar 4,97 persen (yoy).

    Namun, kata dia, jika dibandingkan dengan provinsi lain di Pulau Jawa maka pertumbuhan ekonomi di Jateng relatif lebih tinggi dibandingkan Banten (4,79 persen), DKI Jakarta (4,90 persen) dan Jawa Timur (4,93 persen).

    “Pertumbuhan ekonomi Jateng yang terjaga didorong oleh permintaan domestik yang bersumber dari Konsumsi Rumah Tangga (RT) yang pada 2024 menyumbang 3,05 persen dan tumbuh 5,15 persen (yoy), utamanya bersumber dari maraknya kegiatan pesta demokrasi, didukung inflasi pangan yang terkendali sehingga menjaga daya beli,” katanya.

    Selain konsumsi RT, kata dia, investasi juga menjadi pendorong pertumbuhan 2024 dengan andil 1,88 persen dan tumbuh 6,55 persen (yoy), sejalan dengan berlanjutnya investasi sektor swasta dan pemerintah.

    Sedangkan dari sisi lapangan usaha, kata dia, sumber pertumbuhan Jateng 2024 didorong oleh kinerja lapangan usah industri pengolahan yg menyumbang 1,16 persen dan tumbuh 3,52 persen (yoy) sejalan dengan konsumsi masyarakat yang masih kuat dan ditunjang ekspor yang tumbuh signifikan.

    Selanjutnya, konstruksi menyumbang 0,84 persen dan tumbuh 7,97 persen (yoy), terutama didukung oleh penyelesaian sejumlah Proyek Strategis Nasional (PSN) yang ditargetkan selesai pada tahun 2024, seperti Jalan Tol Yogya-Bawen Seksi I, Solo-Yogya-Kulon Progo Seksi II, dan KITB Fase I.

    Dari sisi inflasi, kata dia, Jateng mencatatkan deflasi sebesar 0,46 persen (month to month/mtm) pada Januari 2025, sejalan dengan deflasi yang juga terjadi di seluruh wilayah di Pulau Jawa.

    Ia menyebutkan komoditas penyumbang utama deflasi periode Januari 2025 adalah tarif listrik, bawang merah, telur ayam ras, mobil dan tarif kereta api.

    Namun demikian, perlu diwaspadai peningkatan harga komoditas pangan seperti beras, cabai merah, dan cabai rawit mengingat curah hujan yang cukup tinggi pada awal tahun serta peningkatan permintaan menjelang Ramadhan dan Idul Fitri pada triwulan I 2025.

    Ke depan, kata dia, ekonomi Jateng diprakirakan tetap kuat dengan didukung permintaan domestik di tengah ketidakpastian kondisi perekonomian global.

    Pertumbuhan diperkirakan bersumber dari konsumsi RT, seiring dengan kenaikan upah minimum provinsi (UMP), serta kenaikan gaji guru dan aparatur sipil negara (ASN).

    Selain itu, kata dia, dari lapangan usaha pertanian diperkirakan cuaca di tahun 2025 relatif lebih terkendali dibandingkan tahun 2024 sehingga menurunkan potensi risiko gagal panen dan komitmen pemerintah daerah untuk menambah luas tambah tanam pertanian.

    “Insyaallah pertumbuhan ekonomi di Jateng ini di tahun 2025 kami proyeksikan masih tetap kuat dan inflasi masih dalam rentan sasaran 2,5 plus minus 1 persen,” kata Rahmat.

    Turut hadir, antara lain Deputi Kepala Perwakilan BI Jateng Nita Rachmenia dan Andi Reina Sari, serta hadir secara daring, yakni Kepala Kantor Perwakilan BI Purwokerto Christoveny, Kepala Kantor Perwakilan BI Tegal Bimala, dan Deputi Kepala Kantor Perwakilan BI Solo Hesti Candra Sari.

    Pewarta: Zuhdiar Laeis
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

  • ISBI Bandung Larang Pertunjukan yang Berpotensi Timpa Konflik SARA dan Politik

    ISBI Bandung Larang Pertunjukan yang Berpotensi Timpa Konflik SARA dan Politik

    JABAR EKSPRES – Institut Seni Budaya Indonesia (ISBI) Bandung menegaskan komitmennya untuk menjaga lingkungan akademik yang kondusif dengan melarang segala bentuk kegiatan yang mengandung unsur Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA), serta kepentingan politik praktis.

    Kebijakan tersebut diambil setelah adanya upaya penyelenggaraan pertunjukan yang dinilai dapat menimbulkan konflik di kampus.

    Hal ini berdasarkan keterangan Rektor ISBI Bandung, Dr. Retno Dwimarwati yang diterkma Jabar Ekspres, pada Senin (17/2).

    Pihaknya menegaskan, kampus harus bebas dari segala bentuk provokasi berbasis identitas dan politik.

    “Kampus memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga nilai-nilai kebangsaan serta mencegah berkembangnya narasi yang dapat memecah belah persatuan,” ujar Retno.

    BACA JUGA: Sirine Menyala di Kampus ISBI: Kebebasan Berekspresi Dipenjara di Kampus Seni

    Kisruh ini bermula ketika Rahman Sabur mengajukan izin lisan untuk menggelar pertunjukan yang kemudian ditolak oleh Ketua Jurusan, Fathul A. Husein.

    Meski demikian, Rahman tetap melanjutkan persiapan dengan menguasai studio teater.

    Bahkan, menurut Retno, poster pertunjukan yang sempat menampilkan gambar Presiden Jokowi akhirnya diubah menjadi gambar Tony Broer setelah mendapat teguran dari pihak kampus.

    Selain itu, pihak kampus telah melakukan beberapa mediasi dan peringatan terkait pelaksanaan kegiatan yang dianggap dapat membawa unsur SARA dan politik ke dalam kampus.

    “Kami bahkan telah mengingatkan Pak Tony sebagai ASN dan Moh Wail tentang tidak boleh melakukan kegiatan yang secara terang-terangan menyerang golongan tertentu serta kegiatan yang berbasis SARA apalagi di lingkungan kampus,” jelas Retno.

    BACA JUGA: Mendengar Protes Kebebasan Seni di Kampus ISBI

    Pihak kampus juga menurunkan baligo yang dipasang oleh kelompok penyelenggara, dan dengan tegas menyatakan bahwa apabila ada keberatan, pihak terkait bisa menemui kampus untuk berdialog.
    “Apabila yang bersangkutan keberatan silakan datang kembali menemui kami,” tegas Retno.

    Dengan kebijakan ini, ISBI Bandung memastikan bahwa kampus akan tetap menjadi ruang yang aman dan netral, bebas dari kegiatan yang berpotensi merusak keharmonisan dan persatuan antar sivitas akademika.

    “Kami tidak bisa membiarkan kegiatan yang mengganggu kestabilan dan keharmonisan di kampus,” pungkas Retno.

  • PPP Bondowoso Harapkan Pj Sekda Baru Bawa Perubahan Positif

    PPP Bondowoso Harapkan Pj Sekda Baru Bawa Perubahan Positif

    Bondowoso (beritajatim.com) – Sekretaris DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Bondowoso, Barry Sahlawi Zein, memiliki harapan pada PJ Sekda Bondowoso yang baru dilantik, Senin (17/2/2025).

    PJ Sekda Bondowoso kini berganti dari sebelumnya dijabat oleh Haeriyah Yuliati. Sekarang Dr. Fathur Rozi yang didapuk sebagai pemimpin tertinggi ASN di Pemkab Bondowoso tersebut.

    Sahlawi menyambut baik pelantikan PJ Sekda Bondowoso tersebut. Ia berharap Pj Sekda yang baru dapat membawa perubahan positif bagi daerah dan menjalankan tugasnya dengan profesional.

    “Atas nama DPC PPP Bondowoso, saya mengucapkan selamat atas dilantiknya Dr. Fathur Rozi, M.Fil.I sebagai Pj Sekda Kabupaten Bondowoso,” ujar Sahlawi kepada BeritaJatim.com, Senin (17/2/2025).

    Sahlawi menekankan bahwa harapan terhadap Pj Sekda yang baru sangat besar, terutama dalam hal kepemimpinan dan pengembangan daerah.

    Ia mengingatkan agar Sekda mampu bekerja sama dengan DPRD serta masyarakat demi mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan.

    Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya peningkatan transparansi dan akuntabilitas birokrasi serta optimalisasi kebijakan efisiensi anggaran.

    “Perlu dibangun tim yang solid dan efektif, serta bekerja sama dengan berbagai stakeholder untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan,” tegasnya.

    Secara khusus, Sahlawi menyoroti tantangan yang harus segera diselesaikan, seperti persiapan open bidding untuk 13 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang masih dijabat oleh Pelaksana Tugas (Plt).

    Ia juga menekankan pentingnya pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa, terutama dalam penggunaan Dana Desa (DD), dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), camat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), serta Inspektorat.

    “Kami berharap Pj Sekda dapat menyusun langkah-langkah dan kebijakan teknis untuk menyongsong kepemimpinan baru Bondowoso lima tahun ke depan di bawah KH. Abdul Hamid Wahid, M.Ag dan Lora As’ad Yahya Syafi’i, S.E,” imbuhnya.

    Dr. Fathur Rozi resmi dilantik sebagai Pj Sekda Kabupaten Bondowoso dalam acara yang digelar di Pendopo RBA Ki Ronggo, Senin (17/2/2025).

    Pelantikan ini berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 800/956/204.4/2025 tertanggal 14 Februari 2025.

    Sebelum menjabat sebagai Pj Sekda Bondowoso, Fathur Rozi memiliki pengalaman panjang di dunia birokrasi, antara lain sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Probolinggo serta Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Kabupaten Probolinggo.

    Dalam sambutannya, Pj Bupati Bondowoso, Muhammad Hadi Wawan Guntoro, menegaskan bahwa pelantikan ini merupakan bagian dari upaya transisi kepemimpinan yang baik di Bondowoso.

    “Tugas saya sebagai Pj Bupati ada tiga. Pertama, memastikan suksesnya Pilkada 2024. Kedua, mengelola penganggaran APBD Bondowoso. Ketiga, membantu transisi kepemimpinan baru di Bondowoso,” jelas Wawan.

    Kabupaten Bondowoso akan segera dipimpin oleh Bupati dan Wakil Bupati terpilih, KH. Abdul Hamid Wahid dan KH As’ad Yahya Syafi’i (RAHMAD) untuk periode 2025-2030. Pelantikan keduanya akan dilaksanakan di Grahadi Surabaya pada 20 Februari 2025, dilanjutkan dengan retret beberapa hari di Magelang.

    Menanggapi pelantikannya, Fathur Rozi menegaskan bahwa tugas awalnya adalah melakukan penataan internal birokrasi.

    Ia menunggu arahan lebih lanjut dari Bupati dan Wakil Bupati terpilih sebelum menjalankan berbagai kebijakan, termasuk open bidding untuk jabatan Sekda definitif dan pengisian kekosongan jabatan eselon II.

    “Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih masih tanggal 20 Februari nanti. Setelah itu, kita akan kerjakan apa yang harus kita kerjakan,” ujar Fathur Rozi.

  • Kemenperin optimalkan jasa industri lewat gedung baru BSPJI

    Kemenperin optimalkan jasa industri lewat gedung baru BSPJI

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus berupaya memberikan pelayanan jasa industri yang optimal dan prima kepada para pelaku usaha dan pemangku kepentingan lainnya, sehingga meningkatkan kontribusi sektor manufaktur terhadap perekonomian nasional.

    Guna mencapai sasaran tersebut, Kemenperin telah memiliki gedung Unit Pelayanan Publik di Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri (BSPJI) Banda Aceh. Gedung ini dibangun mulai Agustus 2024 dan selesai pada awal Januari 2025.

    “Dengan dibangunnya gedung unit pelayanan publik yang lebih baik, maka kinerja BSPJI Banda Aceh dan jajaran ASN di dalamnya juga harus lebih baik,” kata Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Kemenperin Andi Rizaldi di Jakarta, Senin.

    Andi mengatakan unit kerja BSPJI Banda Aceh diminta untuk dapat memenuhi kebutuhan layanan jasa industri yang sesuai dengan ekspektasi dan tuntutan pengusaha manufaktur saat ini, mengingat unit layanan tersebut sudah memiliki fasilitas gedung baru yang lebih representatif dan nyaman.

    “Diharapkan pula BSPJI Banda Aceh dapat terus membangun budaya kolaborasi dalam memberikan layanan kepada publik. Selain itu, BSPJI Banda Aceh harus semakin inovatif dan dinamis mengikuti perkembangan dan kebutuhan para pelaku usaha,” kata Andi.

    Lebih lanjut, Kepala BSPJI Banda Aceh Fathullah menyampaikan kehadiran gedung Unit Pelayanan Publik menjadi motivasi pihaknya untuk berinovasi, berkreativitas, dan meningkatkan semangat kerja dalam memberikan layanan yang unggul kepada para pengusaha di tanah air.

    Fathullah menjelaskan gedung ini terdiri tiga lantai dengan luas 600 meter persegi ditambah satu lantai parkiran semi basement.

    “Gedung ini mengusung konsep ramah energi atau green building dengan desain memaksimalkan dinding kaca untuk menghemat penggunaan lampu dan penggunakan AC VRF (central) yang hemat energi,” kata dia.

    Ia menyatakan lantai satu gedung ini juga dilengkapi dengan ruangan yang terbuka aksesnya bagi publik dan pelanggan, meliputi ruangan unit pelayanan publik, ruang konsultasi, ruang laktasi, ruang bermain anak, toilet khusus pelanggan, dan pantry/ruang makan, serta ruang kolaborasi yang dilengkapi perpustakaan di lantai tiga.

    Di samping itu, gedung ini turut menyediakan ruang kerja dengan konsep open plan di lantai dua.

    Adapun pelayanan yang diberikan meliputi pengujian produk, sertifikasi SNI, kalibrasi, Lembaga Pemeriksa Halal, Fasilitasi dan Verifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) Industri Kecil, Sertifikasi Industri Hijau, pelatihan industri, serta konsultasi dan pendampingan.

    Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025