Kementrian Lembaga: ASN

  • Didominasi Lansia, Warga Antusias Cek Kesehatan Gratis di Puskesmas Palangka Raya

    Didominasi Lansia, Warga Antusias Cek Kesehatan Gratis di Puskesmas Palangka Raya

    Palangka Raya, Beritasatu.com – Program cek kesehatan gratis (CKG) yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo untuk masyarakat yang berulang tahun mulai dirasakan manfaatnya oleh warga Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, terutama para lansia.

    Di Puskesmas Bukit Hindu, Kelurahan Palangka Raya, layanan ini menarik minat masyarakat. Sejak pagi hingga siang, banyak warga antre untuk melakukan pemeriksaan kesehatan, termasuk mereka yang datang khusus untuk berobat.

    Kepala Puskesmas Bukit Hindu Heliyana mengungkapkan, karena tingginya animo masyarakat, pihaknya menerapkan sistem penjadwalan layanan untuk memastikan pelayanan tetap optimal.

    “Sejak layanan ini dibuka, kami melakukan monitoring dan evaluasi. Kini, layanan CKG di Puskesmas Bukit Hindu tersedia setiap Selasa dan Kamis,” ujar Heliyana kepada Beritasatu.com, Selasa (18/2/2025).

    Menurutnya, mayoritas masyarakat yang memanfaatkan layanan ini berasal dari kalangan usia produktif dan lansia. Masyarakat bisa mendaftar melalui aplikasi SATUSEHAT atau datang langsung dengan membawa KTP sebagai identitas diri.

    Nawir, seorang ASN lansia yang memanfaatkan layanan ini mengapresiasi program pemerintah tersebut.

    “Saya sangat senang dengan adanya program cek kesehatan gratis Sebagai lansia, saya perlu mengetahui kondisi kesehatan agar tetap produktif dalam menjalankan tugas sehari-hari sebagai ASN,” ungkap Nawir.

  • Pria di Jakarta Timur Tertipu Mulut Manis Wanita yang Mengaku ASN Kemendes, Uang Ratusan Juta Raib – Halaman all

    Pria di Jakarta Timur Tertipu Mulut Manis Wanita yang Mengaku ASN Kemendes, Uang Ratusan Juta Raib – Halaman all

    Korban kehilangan uang senilai Rp 163,8 juta dengan modus mendanai sebuah proyek.

    Tayang: Selasa, 18 Februari 2025 13:52 WIB |
    Diperbarui: Selasa, 18 Februari 2025 13:52 WIB

    tribunlampung.co.id/dodi kurniawan

    ILUSTRASI PENIPUAN – Seorang pria inisial S menjadi korban penipuan oleh wanita inisial AMM. Pelaku mengaku sebagai ASN di Kemendes dan meminjam dana kepada korban untuk usaha. 

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Seorang pria inisial S menjadi korban penipuan oleh wanita inisial AMM.

    Korban kehilangan uang senilai Rp 163,8 juta dengan modus mendanai sebuah proyek.

    Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary Syam Indradi mengatakan korban percaya terhadap pelaku setelah ditunjukkan Surat Perintah Kerja (SPK) yang diduga fiktif.

    Menurut keterangan korban bahwa pelaku bekerja di salah satu Kementerian.

    “Terlapor mengaku sebagai ASN di Kemendes dan meminjam dana kepada pelapor untuk usaha,” ujar Ade Ary dalam keterangannya,  Selasa (18/2/2025).

    Korban memberikan SPK sebagai bukti adanya pekerjaan yang akan didanai.

    Setelah itu korban melakukan transfer uang secara bertahap ke rekening pelaku.

    Sejurus kemudian pelaku menghilang, korban masih mencari keberadaan pelaku.

    “Sampai saat ini terlapor belum mengembalikan uang pelapor dengan total kerugian senilai Rp163,8 juta,” tutur dia.

    Selanjutnya korban melaporkan kasus ini ke Polres Metro Jakarta Timur untuk diproses lebih lanjut.

    Saat ini, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait dugaan penipuan dan penggelapan tersebut.

    “Kasus ini sedang ditangani oleh Polres Metro Jakarta Timur,” pungkasnya.

     

     

     

    “);
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:’2′,img:’thumb2′}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }
    else{
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    $(“#test3”).val(“Done”);
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else if (getLast > 150) {
    if ($(“#ltldmr”).length == 0){
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    }
    }
    }
    });
    });

    function loadmore(){
    if ($(“#ltldmr”).length > 0) $(“#ltldmr”).remove();
    var getLast = parseInt($(“#latestul > li:last-child”).attr(“data-sort”));
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast ;
    if($(“#test3”).val() == ‘Done’){
    newlast=0;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest”, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;
    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else{
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:sectionid,img:’thumb2′,total:’40’}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast+1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    }

    Berita Terkini

  • Transjakarta-Pemkot Jakbar proses 1.566 TJ Card belum terverifikasi

    Transjakarta-Pemkot Jakbar proses 1.566 TJ Card belum terverifikasi

    Jakarta (ANTARA) – PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) bersama Pemerintah Kota Jakarta Barat (Pemkot Jakbar) memproses 1.566 pemilik Kartu Layanan Gratis Transjakarta (TJ Card) belum terverifikasi di wilayah setempat.

    “Angka terakhir dari 38 kelurahan itu ada 1.884 yang sudah diverifikasi dan yang belum sejumlah itu,” kata Kepala Departemen Humas dan Corporate Social Responsibility (CSR) Transjakarta Ayu Wardhani kepada wartawan di Jakarta, Selasa.

    Ia menyebutkan, verifikasi tersebut dilakukan untuk memastikan pengguna TJ Card masih tinggal di lokasi yang sama saat pendaftaran.

    Oleh karena itu, pihaknya meminta bantuan kepada Pemkot Jakbar untuk memastikan keberadaan dan data dari para TJ Card para pendaftar yang belum terverifikasi di wilayah tersebut.

    “Jadi, memastikan bahwa memang warga masih tinggal di tempat yang sama, masih belum berpindah. Kemudian data, nomor telepon dan lainnya juga,” ujar Ayu.

    Pada kesempatan sosialisasi tersebut, kelurahan-kelurahan di Jakarta Barat diundang untuk memastikan keberadaan dan kebenaran data para pendaftar di wilayah masing-masing.

    “Jadi, kami meminta kerja sama dari Pemkot Jakbar, kelurahan-kelurahan, untuk memastikan data-data dari para pendaftar ini,” imbuh Ayu.

    Lebih lanjut, kata Ayu, TJ Card yang sudah diverifikasi bakal segera didistribusikan kepada para pendaftar.

    “Ini (1.884 TJ Card) kami tinggal distribusi langsung ke warga,” kata Ayu.

    Ayu melanjutkan bahwa sejak 2017 sampai dengan 2024, terdapat 194.681 orang yang mendapat layanan TJ Card di Jakarta.

    “Itu total keseluruhan dari sembilan kategori yang memang bisa dilayani oleh Transjakarta. Karena dari total 15 itu sembilan itu memang ditangani sama Transjakarta, enam itu dari Bank DKI,” kata Ayu.

    Sebanyak 15 kategori yang berhak mendapat layanan TJ Card adalah, Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemprov DKI Jakarta dan pensiunan, tenaga kontrak yang bekerja di Pemprov DKI Jakarta, peserta didik penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP).

    Kemudian, karyawan swasta tertentu atau pekerja dengan gaji sesuai Upah Minimum Provinsi (UMP) melalui Bank DKI, penghuni Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) dan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK).

    Selanjutnya, penduduk pemilik KTP Kepulauan Seribu, penerima beras keluarga sejahtera (Raskin) yang berdomisili di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) dan Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri).

    Selanjutnya, Veteran Republik Indonesia, penyandang disabilitas, penduduk lanjut usia (lansia) di atas 60 tahun, pengurus masjid (marbot), pendidik dan tenaga kependidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan terakhir juru pemantau jentik (Jumantik).

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

  • Biar Arus Mudik Lancar, Menhub Usul PNS-Pegawai BUMN WFA Mulai 24 Maret

    Biar Arus Mudik Lancar, Menhub Usul PNS-Pegawai BUMN WFA Mulai 24 Maret

    Jakarta

    Usulan untuk bekerja di manapun alias Work from Anywhere (WFA) kembali disuarakan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi untuk mengurangi kepadatan lalu lintas saat masa angkutan Lebaran tahun 2025.

    Dudy mengusulkan agar kebijakan ini bisa dilakukan khususnya oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Usulan itu disampaikan Dudy saat bertemu Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti.

    “Kami mengusulkan sejumlah kebijakan strategis seperti WFA bagi pegawai, khususnya ASN dan BUMN, hingga pembatasan angkutan barang,” ujar Dudy dalam keterangannya, Selasa (18/2/2025).

    Dudy menyampaikan Kemenhub merekomendasikan Kementerian/Lembaga dan BUMN agar menerapkan WFA mulai tanggal 24 Maret 2025. Menurutnya, langkah ini perlu dilakukan mengingat potensi pergerakan masyarakat saat masa angkutan Lebaran tahun 2025 diprediksi akan cukup tinggi.

    Kebijakan WFA sendiri diusulkan karena diyakini dapat menyebar kepadatan potensi pergerakan yang menumpuk jelang puncak mudik Lebaran yang juga berdekatan dengan Hari Raya Nyepi.

    “Lebaran tahun ini berdekatan dengan Hari Raya Nyepi yang jatuh beberapa hari sebelumnya. Alhasil, banyak masyarakat yang akan memanfaatkan momen ini tidak hanya untuk mudik, tapi juga untuk berlibur. Kami sangat berharap penerapan kebijakan WFA dapat menekan kepadatan lalu lintas sebelum Hari Raya Idul Fitri,” terang Dudy.

    Dudy menjelaskan sejak bulan lalu, dirinya telah mendatangi sejumlah kementerian untuk berkoordinasi, dalam rangka mempersiapkan angkutan Lebaran tahun 2025.

    Pada kesempatan ini, Menhub Dudy juga mengutarakan potensi kerja sama yang dapat dilakukan oleh Kemenhub dan Kemendikdasmen. Ada beberapa poin yang menjadi pembahasan.

    Pertama, potensi kerja sama dalam hal edukasi keselamatan transportasi. Dapat dilakukan melalui integrasi materi keselamatan berlalu lintas dengan kurikulum sekolah serta pelatihan bagi guru untuk mengajarkan kesadaran berlalu lintas dan keselamatan transportasi (difasilitasi oleh dosen sekolah Kemenhub).

    Kedua, pengembangan budaya transportasi yang berkelanjutan. Dapat dilakukan melalui kampanye penggunaan angkutan umum bagi pelajar, program bike to school, hingga sosialisasi transportasi ramah lingkungan serta dampaknya terhadap lingkungan.

    Adapun yang ketiga, pendidikan dan pelatihan kejuruan di bidang transportasi. Dapat dilakukan melalui pengembangan SMK bidang transportasi, program magang atau pelatihan vokasi bagi siswa di perusahaan transportasi, serta pengembangan standar kompetensi kerja dan pemberian sertifikasi profesi di bidang transportasi untuk lulusan SMK.

    (kil/kil)

  • Cara Mengecek Hasil Administrasi PPPK 2024 Tahap 2 melalui Laman SSCASN

    Cara Mengecek Hasil Administrasi PPPK 2024 Tahap 2 melalui Laman SSCASN

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah kembali membuka seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) 2024 tahap 2. Salah satu tahapan penting dalam seleksi ini adalah pengumuman hasil seleksi administrasi.

    Para peserta yang telah mendaftar tentu ingin mengetahui apakah mereka lolos pada tahap ini atau tidak. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui cara mengecek hasil seleksi administrasi dengan benar.

    Seleksi administrasi merupakan proses verifikasi berkas yang dilakukan oleh panitia untuk memastikan bahwa pelamar memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Hasil seleksi administrasi ini menjadi penentu apakah peserta dapat melanjutkan ke tahap seleksi kompetensi atau tidak.

    Untuk membantu para pelamar dalam mengecek hasil administrasi PPPK 2024 tahap 2, berikut adalah langkah-langkah yang perlu dilakukan agar proses pengecekan dapat berjalan dengan lancar dan tanpa kendala.

    Cara Mengecek Hasil Administrasi PPPK 2024 Tahap 2

    Pengecekan hasil administrasi PPPK 2024 tahap 2 dapat dilakukan dengan mudah melalui portal resmi SSCASN. Berikut langkah-langkah yang perlu diikuti:

    Kunjungi laman resmi SSCASN di https://sscasn.bkn.go.id/.Pada pojok kanan atas halaman, klik menu “Masuk”.Masukkan nomor induk kependudukan (NIK) dan kata sandi yang telah terdaftar.Ketik kode “Captcha” yang muncul pada halaman dan klik “Masuk”.Setelah berhasil masuk, sistem akan menampilkan data pendaftaran peserta.Peserta dapat melihat status kelulusan seleksi administrasi PPPK 2024 tahap 2 pada laman tersebut.Jika dinyatakan lolos seleksi administrasi, peserta berhak mengikuti tahap berikutnya, yaitu seleksi kompetensi.Jika tidak memenuhi syarat administrasi, peserta dapat mengajukan sanggah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.Mekanisme Masa Sanggah PPPK 2024 Tahap 2

    Bagi peserta yang dinyatakan tidak lolos seleksi administrasi dan merasa terdapat kesalahan dalam proses verifikasi, dapat mengajukan sanggahan. Berdasarkan buku Petunjuk Pendaftaran Calon ASN Tahun 2024, masa sanggah diberikan selama tiga hari setelah pengumuman seleksi administrasi dirilis.

    Masa sanggah untuk PPPK tahap 2 dijadwalkan berlangsung pada 19 hingga 21 Februari 2024. Berikut langkah-langkah mengajukan sanggah bagi peserta yang merasa keberatan dengan hasil seleksi administrasi:

    Akses laman SSCASN di https://sscasn.bkn.go.id/.Login menggunakan akun yang telah didaftarkan dengan memasukkan NIK dan kata sandi.Pada bagian hasil seleksi administrasi, klik opsi “Ajukan Sanggahan”.Sistem akan menampilkan dokumen yang dianggap tidak memenuhi syarat.Isi alasan sanggah dengan jelas dan berdasarkan dokumen yang telah diunggah sebelumnya.Pastikan alasan yang diberikan logis, valid, dan tidak dibuat-buat.Centang kotak disclaimer setelah memastikan alasan yang diajukan benar.Klik tombol “Akhiri Proses Sanggah” untuk mengirimkan permohonan sanggah.Refresh halaman untuk memastikan proses telah berhasil dilakukan.

    Pantau status sanggahan secara berkala hingga mendapatkan tanggapan dari instansi terkait.
    Sebagai informasi tambahan, peserta hanya dapat mengajukan sanggah satu kali. Jika peserta telah mengajukan sanggahan dan ingin melakukannya kembali, sistem akan menampilkan pemberitahuan bahwa sanggahan hanya dapat dilakukan sekali.

    Dengan mengikuti langkah-langkah di atas, peserta dapat memastikan bahwa proses pengecekan hasil administrasi dan pengajuan sanggah PPPK 2024 dapat dilakukan dengan benar. Semoga informasi ini membantu para pelamar dalam mengikuti seleksi tahap 2 dengan lancar.

  • Mutasi Pegawai Kemensos, Gus Ipul Tegaskan Tidak Ada Ruang untuk Suap-Menyuap – Page 3

    Mutasi Pegawai Kemensos, Gus Ipul Tegaskan Tidak Ada Ruang untuk Suap-Menyuap – Page 3

     

    Liputan6.com, Jakarta Kementerian Sosial (Kemensos) mempercepat penataan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk meningkatkan efektivitas pelayanan kepada masyarakat. Terkait upaya tersebut, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan agar tidak terjadi praktik suap menyuap dalam proses mutasi pegawai.

    Gus Ipul menyampaikan pelaksanaan mutasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan prinsip right man in the right place, sehingga penempatan pegawai sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan organisasi.

    “Penataan SDM melalui mutasi PNS bukan hanya sekadar perpindahan pegawai, dari satu unit kerja ke unit kerja yang lain. Namun mutasi PNS merupakan strategi pengelolaan SDM berbasis talenta yang mendorong PNS berkembang, baik karier dan kompetensinya serta pemenuhan distribusi talenta di lingkungan Kementerian Sosial,” kata Gus Ipul dalam apel di halaman kantor Kemensos, Senin (17/2/2025).

    Gus Ipul menegaskan bahwa dalam proses mutasi, Kemensos juga mempertimbangkan kebahagiaan pegawai. Salah satunya dengan memungkinkan mereka lebih dekat dengan keluarga inti. Namun, mutasi tetap harus dilakukan sesuai norma, standar, prosedur, dan kriteria yang berlaku, dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

    Lebih lanjut, ia memastikan bahwa mutasi tidak boleh disertai praktik suap-menyuap.

    “Saya pastikan tidak ada yang namanya mutasi harus mengeluarkan apapun bagi ASN, tidak boleh membayar, tidak boleh suap-menyuap. Kalau ada yang memberikan sesuatu, itu berarti salah yang memberi. Tidak ada yang namanya mutasi itu pakai sogok-menyogok karena ini pesan dari Presiden (Prabowo), jika ada yang mendengar, melihat tolong dilaporkan,” kata Gus Ipul.

    Menurut Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia Kemensos, Serimika Br. Karo, terdapat 482 pegawai yang mengajukan mutasi, tetapi tidak semua permohonan dapat diproses. Sebanyak 463 pegawai diproses, sementara sisanya terdiri dari pegawai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan pegawai yang meminta keluar dari Kemensos.

    “Ada yang memang dia sakit, sedang dalam keadaan hamil dan ingin mendekatkan diri dengan suami, dan juga ada yang orang tua sakit, beberapa yang ingin mendekatkan diri ke kantor ini saja, dan juga ada yang pola karier,” kata Serimika.

  • THR untuk ASN Cair Bulan Depan, Gaji ke-13 Sudah Dialokasikan – Halaman all

    THR untuk ASN Cair Bulan Depan, Gaji ke-13 Sudah Dialokasikan – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memastikan para Aparatur Sipil Negara (ASN) akan tetap mendapat Tunjangan Hari Raya (THR) dan akan cair pada Maret 2025.

    “Pencairan THR bagi ASN dan pekerja swasta di bulan Maret 2025,” ujar Prabowo saat konferensi
    pers di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (17/2/2025).

    Menurut Prabowo, pembayaran THR untuk ASN dan karyawan swasta merupakan salah satu kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi pada 2025.

    Selain THR, Prabowo menyebut ada manfaat kenaikan upah minimum provinsi (UMP), optimalisasi
    penyaluran bansos bulan Februari dan berbagai diskon untuk menyambut Idul Fitri 2025
    yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi.

    Program diskon yang dimaksud antara lain diskon tarif tol dan diskon belanja. Selain itu ada program paket pariwisata Lebaran dan menjaga stabilitas harga pangan.

    Menurut dia, paket stimulus ekonomi akan tetap ada, baik yang sudah dijalankan sejak awal tahun maupun yang akan berlaku sepanjang tahun.

    Misalnya, diskon tarif listrik hingga 50 persen untuk daya 2.200 ke bawah akan berlaku sampai
    Februari 2025. Kemudian, PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk pembelian properti
    dan otomotif akan berlaku sampai akhir tahun.

    Ada juga PPnBM DTP sektor otomotif untuk mobil listrik dan hybrid, subsidi/Pajak DTP Motor Listrik, hingga PPh DTP Sektor Padat Karya.

    Sebelumnya, para abdi negara sempat khawatir adanya Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran belanja kementerian/lembaga akan turut memangkas THR.

    Namun menurut Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Rini Widyantini, alokasi anggaran gaji ke-13 dan gaji ke-14 (THR) untuk ASN sudah disiapkan anggarannya oleh Menteri Keuangan (Menkeu). Alokasi anggaran yang dimaksud adalah untuk masing-masing instansi pemerintahan.

    “Terkait dengan gaji ke-13 dan THR untuk ASN, kemarin Bu Menteri Keuangan (Sri Mulyani) kan sudah menyampaikan bahwa alokasi anggaran telah disiapkan oleh masing-masing instansi pemerintah,” ujar Rini dalam keterangan video dari Kemenpan RB, Jumat (7/2/2025). 

    “Gaji ke-13 dan THR bagi ASN sudah termaktub di dalam Nota Keuangan APBN tahun 2025,” lanjutnya.

    Pemberian THR dan gaji ke-13 itu sebagai bentuk apresiasi pemerintah kepada seluruh ASN yang telah, sedang dan ke depan akan terus berkontribusi memberikan layanan terbaik kepada masyarakat. Selain itu menurut Rini,

    THR dan gaji ke-13 merupakan bagian dari kebijakan untuk kesejahteraan ASN. 

    “Jadi ini juga merupakan bagian dari kebijakan kesejahteraan ASN. Dan saat ini konsep kebijakan gaji ke-13 dan THR tahun 2025 sedang disusun dan dibahas instrumen peraturan perundang-undangannya,” tegasnya.

    Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan gaji ke-13 dan THR untuk PNS akan tetap cair tahun ini.

    Sri Mulyani mengatakan, gaji ke-13 PNS sekaligus THR sudah dianggarkan pemerintah. Saat ini beleid tersebut sedang diproses. “Insyaallah [cair] sudah dianggarkan, sedang diproses. Nanti tunggu aja ya,” ujar Sri Mulyani.(tribun network/fik/dod)

  • Kelanjutan 2 ASN Imigrasi Pekanbaru Kepergok Selingkuh di Mobil, Istri Sah Justru Lapor Pasal 351 – Halaman all

    Kelanjutan 2 ASN Imigrasi Pekanbaru Kepergok Selingkuh di Mobil, Istri Sah Justru Lapor Pasal 351 – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Insiden yang melibatkan dua Aparatur Sipil Negara (ASN) di Imigrasi Pekanbaru ini telah membuat heboh media sosial.

    Istri dari salah satu ASN, yang berinisial KO, melabrak suaminya, AN, yang diduga sedang berselingkuh dengan rekan kerjanya yang berinisial RA.

    Kejadian ini terjadi pada Minggu, 16 Februari 2025, di Jalan HR Soebrantas Pekanbaru, dekat Simpang Tabek Gadang.

    Istri yang marah ini memergoki suaminya yang sedang berada di dalam mobil bersama RA.

    Dalam video yang beredar di media sosial, KO tampak mengadang mobil suaminya dan menyampaikan kemarahannya secara langsung.

    Setelah kejadian tersebut, KO melapor ke Polresta Pekanbaru dengan tuduhan dugaan penganiayaan.

    Kabid Humas Polda Riau, Kombes Anom Karibianto, mengungkapkan bahwa KO mengalami insiden ditabrak mobil yang dikemudikan oleh RA, yang juga merupakan rekan kerjanya.

    “Korban KO melapor ke Polresta Pekanbaru terkait penganiayaan sesuai dengan Pasal 351 KUHP. Korban ditabrak mobil yang dikemudikan oleh RA,” jelas Anom.

    Pihak kepolisian telah menerima laporan tersebut dan saat ini masih dalam tahap penyelidikan.

    Dalam video yang beredar, tampak KO yang mengenakan baju merah dan berkerudung hitam, marah-marah kepada AN.

    Ia mempertanyakan keberadaan suaminya yang pergi dengan alasan menemani Kakanwil Kemenkumham Riau ke Pelalawan, namun sebenarnya dia pergi bersama RA.

    “Kau pergi ke Pelalawan sama Kakanwil? Rupanya kau pergi sama cewek ke Bukittinggi. Otak kau di mana? Anak kau berdua menunggu di rumah,” teriak KO dengan emosi.

    Sementara itu, OI, suami dari RA, ikut campur dan meminta orang-orang di sekitar untuk memviralkan kejadian tersebut.

    Setelah berupaya untuk mengekspresikan kemarahannya, KO akhirnya mengambil batu dan memecahkan kaca mobil.

    Sementara itu, AN dan RA di dalam mobil tampak tidak berani keluar meskipun sudah diminta oleh KO dan OI.

    Mereka tetap bertahan di dalam mobil meskipun situasi semakin tegang.

    “Viralkan ini pegawai imigrasi,” teriak OI, menambahkan intensitas drama tersebut.

    Kejadian ini semakin memicu perhatian publik dan menjadi pembicaraan hangat di media sosial.

    Kasus ini menunjukkan betapa tinggi perhatian publik terhadap perilaku ASN dan dampaknya terhadap reputasi institusi pemerintahan.

    Kejadian ini tidak hanya menjadi sorotan karena tindakan selingkuh, tetapi juga karena kekerasan yang terjadi saat konflik emosional tersebut.

    Sampai saat ini, kasus ini masih dalam proses penyelidikan oleh pihak kepolisian, dan publik menunggu kejelasan lebih lanjut mengenai langkah-langkah hukum yang akan diambil.

    Kejadian seperti ini menjadi pengingat akan pentingnya etika dan tanggung jawab sebagai pegawai negeri di mata masyarakat.

    (Tribunpekanbaru.com/Kompas.com)

    Sebagian artikel ini telah tayang di TribunPekanbaru.com dengan judul KO Istri yang Viral Labrak Suami Pegawai Imigrasi Pekanbaru Diduga Selingkuh Lapor Polisi

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

  • Dua ASN di Pekanbaru Diduga Selingkuh, Dipergoki Istri & Suami Masing-masing, Beralasan Pergi sama Bos

    Dua ASN di Pekanbaru Diduga Selingkuh, Dipergoki Istri & Suami Masing-masing, Beralasan Pergi sama Bos

    GELORA.CO –  Viral di media sosial dua orang aparatur sipil negara (ASN) di Kota Pekanbaru, Riau, kedapatan diduga berselingkuh, Senin (17/2/2025).

    Dalam video viral yang dilihat Kompas.com, pasangan ASN selingkuh ini dipergoki oleh istri dan suami mereka masing-masing.

    Keduanya dipergoki di tepi Jalan HR Soebrantas, sebelum Simpang Tiga Tobek Godang, Kecamatan Bina Widya, Pekanbaru, Minggu (16/2/2025).

    Kedua ASN diduga selingkuh ini berada di dalam mobil minibus.

    Tampak seorang wanita berbaju merah berkerudung hitam, yang diketahui berinisial KO, istri dari ASN berinisial AN, tampak berdiri di depan mobil.

    Selain itu, juga ada pria yang diketahui berinisial OI, suami dari ASN wanita berinisial RA.

    KO terlihat memarahi suaminya sambil memukuli kap mobil.

    KO terdengar menyebut suaminya, AN, pergi dari rumah dengan alasan ke Pelalawan bersama Kakanwil Kemenkumham Riau.

    Rupanya, suaminya pergi dengan wanita diduga selingkuhannya sesama ASN.

    “Katanya kau pergi ke Pelalawan sama Kakanwil. Rupanya kau pergi sama cewek ke Bukittinggi. Otak kau di mana? Anak kau berdua menunggu di rumah,” ucap KO dengan histeris.

    “Kau juga, suami kau di sini. Woi kalian PNS,” kata KO sambil menunjuk ASN wanita.

    Kedua ASN diduga selingkuh ini tidak mau turun dari mobil. Bahkan, mereka berusaha kabur dari lokasi.

    Namun, mereka terus dihadang pasangan sahnya masing-masing.

    Keributan ini menjadi perhatian warga hingga ramai mengerumuni mobil pelaku selingkuh.

    KO kemudian meminta dibukakan pintu mobil, tetapi AN dan RA tidak berani turun.

    Suami dari RA, OI, berteriak meminta warga untuk memviralkan.

    “Ya Allah, Pi salah apa bunda, Pi,” ucap KO kepada suaminya.

    Kemudian, KO mengambil batu dan memukul kaca pintu mobil sebelah kanan depan hingga pecah.

    Di dalam mobil, ditemukan RA duduk di bangku kemudi, sedangkan AN di bangku penumpang sebelahnya. Suami dari ASN wanita tampak histeris meneriaki istrinya.

    Dia menyebut keduanya pegawai Imigrasi Pekanbaru.

    “Viralkan, ini pegawai imigrasi,” kata suami RA.

    Kedua ASN diduga berselingkuh dipaksa untuk turun dari mobil, tetapi mereka tetap tidak mau turun. Si wanita ASN berupaya menutup wajahnya.

    OI tampak memarahi AN karena telah berselingkuh dengan istrinya.

    “Punya anak dua, kau tinggalkan bini kau,” kata OI sambil menunjuk-nunjuk AN.

    Kompas.com telah mencoba mengonfirmasi terkait peristiwa tersebut kepada Kepala Tata Usaha Imigrasi Pekanbaru, Roni Sastrawan, tetapi belum mendapat respons.

    Dilaporkan ke Polisi 

    Istri dari ASN yang diduga selingkuh, KO, melapor ke polisi seusai memergoki suaminya selingkuh.

    Kabid Humas Polda Riau, Kombes Anom Karibianto, mengatakan, korban KO melapor ke Polresta Pekanbaru terkait dugaan penganiayaan.

    Pada saat terjadi keributan, korban sempat ditabrak mobil yang dikemudikan RA, yang diduga selingkuhan AN.

    “Korban atas nama KO, melapor ke Polresta Pekanbaru terkait penganiayaan, sesuai dengan Pasal 351 KUHP. Korban ditabrak mobil yang dikemudikan oleh RA,” kata Anom saat diwawancarai Kompas.com di Pekanbaru, Senin.

    “Laporannya sudah diterima dan masih dalam penyelidikan,” ucapnya.

    Dia mengatakan, korban membuntuti mobil yang dikemudikan AR bersama suami korban. 

    Sebelum Simpang Tobek Godang, korban menghadang mobil yang dikemudikan terlapor.

    Korban yang berdiri di depan mobil diduga ditabrak oleh terlapor yang mengenai kaki korban.

  • Makan Bergizi Gatis Akan Tingkatkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah

    Makan Bergizi Gatis Akan Tingkatkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah

    PIKIRAN RAKYAT – Presiden Prabowo Subianto memastikan program makan bergizi gratis (MBG) akan meningkatkan ekonomi daerah, sebab uang berputar hingga tingkat desa.

    Hal ini dilontarkannya dalam konferensi pers di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin, 17 Februari 2025. Dia mengungkap prediksi tersebut telah terlihat sejak program diluncurkan pada 6 Januari 2025 lalu.

    Ia menyatakan, program telah berhasil mendorong perputaran uang di tingkat desa, kecamatan, dan kabupaten. Maka, Presiden optimistis program akan berkontribusi pada pemerataan pendapatan ekonomi daerah.

    “Program makan bergizi gratis diperkirakan akan meningkatkan pertumbuhan di seluruh daerah kita, karena uang berputar di desa, di kecamatan, di kabupaten,” kata Presiden Prabowo.

    Program makan bergizi gratis ini merupakan salah satu prioritas pemerintah, yang diyakini Presiden dapat mendorong daya saing dan mendukung transformasi ekonomi nasional.

    Oleh karena itu, program ini menjadi salah satu dari delapan kebijakan utama pemerintah yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi pada Kuartal I/2025.

    Kebijakan lainnya meliputi:

    1. Kenaikan upah minimum provinsi (UMP)

    2. Optimalisasi penyaluran bantuan sosial pada Februari—Maret 2025

    3. Pencairan tunjangan hari raya (THR) bagi ASN dan pekerja swasta pada Maret 2025

    4. Stimulus menjelang hari besar keagamaan nasional (HBKN)

    Diskon harga tiket pesawat Diskon tarif tol Diskon belanja nasional Program pariwisata mudik lebaran

    5. Stabilisasi harga pangan

    6. Stimulus ekonomi berupa

    Diskon tarif listrik Subsidi kendaraan listrik Optimalisasi penyaluran kredit usaha rakyat (KUR)

    7. Peningkatan hasil panen padi

    “Ada laporan bahwa produksi beras kita meningkat secara signifikan,” demikian ungkap Presiden.

    Konferensi pers di Istana Merdeka ini dilakukan setelah rapat terbatas yang dihadiri oleh Presiden bersama beberapa menteri Kabinet Merah Putih.

    Pejabat yang mendampingi Presiden dalam konferensi pers tersebut antara lain Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Mensesneg Prasetyo Hadi, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan P. Roeslani, serta Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid.

    Turut hadir pula orang kepercayaan presiden sekaligus Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya alias Mayor Teddy. ***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News