Xcloud.id

Kementrian Lembaga: ASN

  • Sidak Panja DPRD Probolinggo, Temukan Ada ASN Jadi Penerima Pupuk Subsidi, ini Tindak Lanjutnya

    Sidak Panja DPRD Probolinggo, Temukan Ada ASN Jadi Penerima Pupuk Subsidi, ini Tindak Lanjutnya

    Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Ahsan Faradisi

    TRIBUNJATIM.COM, PROBOLINGGO – Panitia Kerja (Panja) Pupuk DPRD Kabupaten Probolinggo, menemukan adanya Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terdaftar dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK).

    Temuan tersebut didapat saat Panja melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) ke salah satu distributor di wilayah Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo, Rabu (19/2/2025).

    “Kami mendapat laporan beberapa penerima di RDKK yang seharusnya tidak berhak menerima pupuk subsidi karena berstatus ASN atau pejabat. Ini jelas menyalahi aturan,” kata Ketua Panja DPRD Kabupaten Probolinggo, Muchlis.

    Selain temuan ada ASN masuk dalam RDKK, lanjut Muchlis, pihaknya menemukan dugaan indikasi penyimpangan dalam distribusi pupuk. Banyak petani tidak memiliki sawah tetapi tetap menebus pupuk karena namanya masuk dalam RDKK.

    Sehingga, menurut politisi Partai PKB itu, pupuk ditebus oleh petani yang tidak memiliki sawah itu, kemudian dijual kembali ke petani lainnya dengan harga di atas atau melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET).

    “Juga oknum kelompok tani menjual pupuk subsidi ke petani lain tak sesuai HET. Kami ingatkan, jangan main-main dengan pupuk subsidi. Sudah cukup petani kesulitan dengan modal bertani, ditambah harga pupuk dijual mahal,” ungkapnya.

    Ketua Fraksi PKB itu menegaskan, Panja akan terus menelusuri dan menindaklanjuti temuan tersebut. Jika terbukti ada kios, kelompok tani, atau bahkan distributor terlibat dalam praktik curang, pihaknya akan merekomendasikan pencabutan izin mereka.

    “Kami tidak akan ragu merekomendasikan pencabutan izin kios atau distributor yang bermain dengan pupuk subsidi. Kami akan berkoordinasi dengan Dinas Pertanian untuk menindaklanjuti temuan ini,” pungkasnya.

  • Gelar Aksi di Depan Mabes Polri, Massa FPN Bawa Sejumlah Aspirasi dan Tuntutan – Halaman all

    Gelar Aksi di Depan Mabes Polri, Massa FPN Bawa Sejumlah Aspirasi dan Tuntutan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kelompok massa tergabung dalam Forum Pemuda Nusantara (FPN) menggelar aksi damai bela NKRI tolak isu-isu reformasi terhadap Presiden yang sah, di depan Polda Metro Jaya dan Mabes Polri, Jakarta, Rabu (19/2/2025).

    “Isu Reformasi dan turun kejalan merupakan gerakan inkonstitusional dan memperkeruh suasana di Jakarta. Banyaknya penumpang gelap terhadap isu reformasi tersebut dapat mengganggu ketenangan masyarakat Jakarta, khususnya menjelang Bulan Ramadhan 1446 H,” kata Koordinator Aksi, Fauzi.

    Lebih lanjut, mereka juga menyerukan agar pihak Kepolisian segera menangkap kritikus berinisial FA dan kroni-kroninya yang telah membuat provokasi soal Reformasi terhadap Pemerintah di ruang publik.

    “FA jangan memprovokasi TNI Polri dan ASN untuk membangkang terhadap Pemerintah. Karena TNI Polri dan ASN adalah bekerja melayani rakyat dan tidak bisa kau suruh suruh untuk membangkang dan revolusi terhadap Pemerintah,” katanya.

    Selain itu, kata dia, pihaknya juga mendesak Kapolri dan Kabareskrim segera tindak lanjuti Laporan Polisi yang pernah menyeret nama FA tahun 2022.

    “FA selaku mantan aktivis 98 diduga banyak melakukan pencemaran nama baik di antaranya terhadap Ketua PBNU, fitnah ke Menteri BUMN Erick Thohir, dll. FA kerap membuat kegaduhan di Republik ini,” ucapnya.

    Fahzi juga mengajak semua anak bangsa agar terus bersinergi menjaga keutuhan bangsa dan mencegah terjadinya perpecahan. “Serta menciptakan situasi yang aman, damai dan sejuk bagi NKRI yang kita cintai terlebih menjelang Bulan Ramadan 1446 H,” ujarnya.

    Dia melanjutkan bahwa isu Revolusi terhadap Pemerintah Presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang dihembuskan oleh saudara FA mantan aktivis 98 itu merupakan bentuk provokasi.

    Dia menilai hal tersebut sangat berbahaya dan merupakan sudah masuk kategori mengancam keutuhan NKRI.

    “Isu reformasi terhadap Pemerintah yang digaungkan oleh beberapa kelompok pembuat gaduh itu adalah inkonstitusional dan berpotensi menjadi permufakatan jahat yang mengarah ke tindakan makar,” ujarnya.

     

     

  • Brian Yuliarto pastikan segera selesaikan masalah tukin dosen ASN

    Brian Yuliarto pastikan segera selesaikan masalah tukin dosen ASN

    ANTARA – Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto memastikan segera menyelesaikan masalah tunjangan kinerja (Tukin) dosen ASN yang belum dibayarkan sejak 2020. Hal itu disampaikan Brian usai dilantik sebagai Mendiktisaintek di Istana Negara, Jakarta, Rabu (19/2). (Cahya Sari/Pradanna Putra Tampi/Andi Bagasela/Gracia Simanjuntak)

  • Buruh Pabrik Peraih Skor Tertinggi SKD CPNS Gugur Gegara Tinggi Badan, Cuma Kurang 0,5 Sentimeter – Halaman all

    Buruh Pabrik Peraih Skor Tertinggi SKD CPNS Gugur Gegara Tinggi Badan, Cuma Kurang 0,5 Sentimeter – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Tri Cahyaningsih, peraih nilai tertinggi Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Jawa Tengah, gugur dalam tes kesehatan.

    Meski mendapat skor 476, Tri harus menunda keinginannya menjadi abdi negara lantaran tinggi badannya kurang setengah sentimeter.

    “Minimal tinggi (tinggi badan minimal) 158 sentimeter. Nah pas di sana (seleksi kesehatan) cuma 157,5 aja,” kata Tri, Rabu (19/2/2025), dilansir TribunSolo.com.

    Warga Desa Penggung, Kecamatan/Kabupaten Boyolali itu mengaku kecewa, namun ia tak bisa berbuat banyak dan memilih menerima kenyataan.

    “Gelo (kecewa) pastine (pastinya), kurang 0,5 sentimeter aja lho. Tapi gak apa-apa, memang belum rejekine,” terangnya.

    Tak patah arang, Tri berencana akan mendaftar CPNS lagi.

    “Kalau ada bukaan lagi (formasi) yang sesuai mau daftar lagi. Bisa pakai nilai SKD yang kemarin,” tandasnya.

    Ternyata, ini bukan kali pertama Tri mengikuti tes CPNS dan gagal.

    Menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) memang sudah menjadi impiannya sejak 2017.

    Berbekal ijazah SMA, Tri memberanikan diri mendaftar seleksi CPNS sebagai penjaga tahanan.

    Namun, usahanya saat itu belum membuahkan hasil. Dia gugur dalam tes seleksi kesamaptaan.

    Tahun berikutnya, ia mencoba lagi. Namun, Tri tak bisa mengikuti tes.

    Tak berhenti di situ, Tri kembali mendaftar CPNS, tetapi ia hamil dan melahirkan putra yang membuatnya tak memungkinkan untuk mengikuti seleksi.

    Padahal, tahun itu menjadi kesempatan terakhir baginya untuk mengabdikan diri pada negara.

    “Kan tidak bisa ikut lagi karena batas usia maksimal 28 tahun. Yaudah gak bisa,” ucapnya, Sabtu (9/11/2024).

    Pengumuman pembukaan CPNS Kemenkumham Jawa Tengah untuk formasi penjaga tahanan 2024, membawa angin segar bagi ibu dua anak itu.

    Dalam penerimaan ini, usia maksimal 35 tahun.

    Tri yang saat itu berusia 31 tahun pun kembali mendapat peluang untuk mengejar mimpi.

    Ia kembali mendaftarkan diri dan melakukan persiapan untuk mengikuti seleksi.

    Hasilnya pun memuaskan, ia meraih skor tertinggi dalam SKD. Namun sayang, ia gugur lantaran tinggi badannya kurang 0,5 sentimeter.

    Sebagian artikel ini telah tayang di TribunSolo.com dengan judul Buruh Pabrik Boyolali Peraih Skor Tertinggi SKD CPNS Gugur, Gegara Tingginya Kurang Seujung Kuku

    (Tribunnews.com/Nanda Lusiana, TribunSolo.com/Tri Widodo)

  • Bocoran Jadwal Pembukaan Pendaftaran CPNS 2025, Cek Syarat dan Cara Daftar di Sini

    Bocoran Jadwal Pembukaan Pendaftaran CPNS 2025, Cek Syarat dan Cara Daftar di Sini

    JABAR EKSPRES – Simak inilah bocoran jadwal pembukaan pendaftaran CPNS 2025, cek syarat dan cara daftar di link resmi ini.

    Menjadi bagian dari Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah impian banyak masyarakat Indonesia.

    CPNS 2025 tentunya menjadi kesempatan besar bagi banyak orang yang ingin mengabdi pada negara.

    meskipun banyak yang menunggu, pemerintah Indonesia belum secara resmi mengumumkan jadwal pendaftaran CPNS 2025.

    Namun, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), Rini Widyantini, memberikan petunjuk bahwa pendaftaran CPNS 2025 kemungkinan besar akan dibuka setelah seleksi CPNS 2024 selesai sepenuhnya.

    Menurut informasi yang beredar, pendaftaran CPNS 2025 diprediksi akan dimulai sekitar pertengahan tahun 2025.

    BACA JUGA: Info Pendaftaran CPNS 2025 Bakal Dibuka, Ini Tata Cara Daftar Akun SSCASN

    BACA JUGA: Mau Dapat Bansos PKH dan BPNT 2025? Begini Cara Daftar DTKS Kemensos di Link Ini

    Meskipun demikian, pengumuman resmi terkait jadwal tersebut akan disampaikan setelah proses seleksi CPNS 2024 selesai.

    Untuk mempersiapkan diri menghadapi pendaftaran, langkah pertama yang perlu Anda lakukan adalah membuat akun di portal Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN).

    Pendaftaran akun ini adalah langkah awal untuk melanjutkan ke tahap seleksi berikutnya. Simak panduan lengkap mengenai cara membuat akun SSCASN serta persyaratan yang harus dipenuhi sebelum mendaftar CPNS 2025.

    Cara Membuat Akun SSCASN

    Sebelum Anda bisa melanjutkan ke tahap seleksi, pendaftaran melalui portal resmi SSCASN adalah langkah pertama yang wajib dilakukan. Berikut cara mudah untuk mendaftar akun SSCASN:

    1. Akses portal resmi SSCASN melalui tautan https://sscasn.bkn.go.id.

    2. Pada halaman utama, klik menu “Daftar” untuk memulai proses registrasi akun.

    3. Anda akan diminta untuk mengisi beberapa data pribadi seperti:

    -Nomor Induk Kependudukan (NIK)

    -Nomor Kartu Keluarga (KK)

    -Alamat email yang aktif

    -Nomor telepon

    4. Pastikan seluruh data yang dimasukkan sesuai dengan dokumen resmi Anda, kemudian klik tombol “Lanjutkan”.

    5. Setelah mengisi semua data, pilih opsi “Proses Pendaftaran Akun” untuk menyelesaikan tahap pendaftaran.

    Setelah berhasil membuat akun, Anda dapat login menggunakan email dan kata sandi yang telah didaftarkan untuk memantau pengumuman terkait pembukaan pendaftaran CPNS 2025.

  • Satryo Ungkap Alasan Mundur dari Mendiktisaintek sebelum Kena Reshuffle Kabinet

    Satryo Ungkap Alasan Mundur dari Mendiktisaintek sebelum Kena Reshuffle Kabinet

    Jakarta, Beritasatu.com – Satryo Soemantri Brodjonegoro mengaku sudah lebih dahulu mengundurkan diri dari jabatan menteri pendidikan tinggi, sains, dan teknologi (mendiktisaintek), sebelum terkena reshuffle kabinet oleh Presiden Prabowo Subianto. Apa alasannya?

    Satryo mengatakan dirinya sudah menyerahkan surat pengunduran diri dari mendiktisaintek ke Kementerian Sekretariat Negara (Setneg), karena merasa kinerjanya selama empat bulan tidak sesuai harapan presiden.

    “Jadi saya itu baru saja ke Setneg menyerahkan surat pengunduran diri saya sebagai mendiktisaintek. Alasan utamanya karena saya sudah bekerja keras selama empat bulan ini. Namun karena mungkin tidak sesuai dengan harapan dari pemerintah. Ya saya lebih baik mundur daripada diberhentikan,” kata Satryo kepada wartawan, Rabu (19/2/2025).

    Satryo mengaku sudah menyiapkan surat pengunduran diri yang ditujukan kepada Presiden Prabowo Subianto sejak Selasa (18/2/2025) malam, karena mengetahui dirinya akan terkena reshuffle kabinet.

    “Surat itu saya buat tadi malam jam 12 malam. Saya buat tadi malam, lalu saya serahkan ke Setneg disampaikan ke presiden. Saya mengajukan pengunduran diri,” ujar Satryo.

    Satryo mengaku sudah bekerja maksimal sebagai mendiktisaintek. Ketika merasa dirinya tidak cocok, maka ia ikhlas mengundurkan diri.

    “Harus legawa kerja itu. Kita kerja baik, maksimal sudah, tidak ada pamrih, tulus saya kerja. Oke, kalau enggak cocok ya sudah saya mundur saja,” kata Satryo.

    Presiden Prabowo sudah melantik Brian Yuliarto sebagai mendiktisaintek baru menggantikan Satryo. Pelantikan berlangsung di Istana Negara, Jakarta, Rabu (19/2/2025) sore. 

    Satryo Brodjonegoro sudah ditimpa isu reshuffle sejak viralnya kabar pemecatan dan sikap arogansinya kepada aparatur sipil negara (ASN) di Ditjen Dikti Kemendiktisaintek. Sejumlah ASN itu kemudian melakukan unjuk rasa memprotes sikap Satryo.

    Pergantian posisi mendiktisaintek dari Satryo ke Brian merupakan reshuffle kabinet pertama dilakukan Prabowo sejak dilantik sebagai presiden pada 20 Oktober 2024. 

  • Akademisi: Kecurangan pemilu bisa terjadi di berbagai lini masyarakat

    Akademisi: Kecurangan pemilu bisa terjadi di berbagai lini masyarakat

    Ketika ada yang ingin mencabut dukungan, harus mendapat persetujuan dari partai-partai pendukung.

    Purwokerto (ANTARA) – Dosen Jurusan Ilmu Politik Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto Octafiani C. Pratiwi mengatakan bahwa kecurangan dalam pemilu bisa terjadi di berbagai lini masyarakat, termasuk dari kalangan TNI dan aparatur sipil negara (ASN) yang terlibat dalam pembagian sembako.

    “Di setiap lini masyarakat itu tidak bisa dinafikkan ada kecurangan, termasuk pihak TNI, ASN, ada yang membagikan sembako,” katanya dalam Diskusi Kelompok Terpumpun Penyusunan Laporan Evaluasi Pilkada Serentak Tahun 2024 yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banyumas di Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah, Rabu.

    Kendati demikian, kata dia, dari semua itu yang menjadi pertanyaan adalah apakah masyarakat akan memilih pihak yang memberikan paket sembako atau bantuan sosial.

    Menurut dia, masyarakat saat sekarang sudah cerdas dan mempunyai resistensi politik.

    “Evaluasi hari ini menjadi catatan bersama dalam menggelar pemilihan mendatang,” katanya selaku pemantik diskusi.

    Dalam kesempatan itu, Octafiani juga menyoroti tingkat partisipasi pemilih dalam Pemilu 2024 sebagai salah satu catatan evaluasi penting.

    Pemantik diskusi lainnya, Nanang Indra Suyitno memaparkan sejumlah permasalahan yang terjadi dalam pemilu di beberapa daerah.

    Selain itu, dia juga menjelaskan tantangan dalam menyusun evaluasi pemilihan yang terdiri atas ketersediaan data dukung sesuai dengan ketentuan evaluasi.

    “Data dukung ini dimiliki oleh teman-teman KPU sendiri. Namun, tentunya bagaimana data dukung ini selaras dengan apa urgensi yang akan diukur,” kata pengajar di Akademi Pemilu dan Demokrasi itu.

    Menurut dia, tantangan selanjutnya berkaitan waktu karena anggota KPU dituntut untuk membuat keluaran hasil evaluasi dalam waktu 1—2 bulan.

    Dalam hal ini, kata dia, evaluasi tersebut harus diserahkan kepada pemerintah daerah pada bulan April 2025.

    “Yang ketiga perlu adanya evaluasi pelaporan di setiap tahapan, dan yang keempat perlunya payung hukum maupun petunjuk teknis yang lebih komprehensif sebagai acuan dalam pemilu,” kata Nanang.

    Dalam diskusi, anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Banyumas Rani Zuhriyah menyampaikan beberapa evaluasi yang berkaitan dengan regulasi penyelenggaraan pemilu, salah satunya dalam hal penertiban alat peraga kampanye (APK).

    Sebelum pelaksanaan penertiban APK, kata dia, sempat saling lempar karena tidak jelasnya regulasi Pilkada 2024.

    “Ini teman-teman pengawas merasa jadi tanggung jawab KPU, sampai turun (surat instruksi) dari Bawaslu RI untuk membersamai penertiban APK,” katanya.

    Sekretaris Tim Pemenangan Pasangan Sadewo Tri Lastiono-Dwi Asih Lintarti, Ari Suprapto, mengharapkan adanya evaluasi terhadap sejumlah regulasi yang berkaitan dengan pilkada.

    Menurut dia, pihaknya sebenarnya tidak ingin pasangan Sadewo-Lintarti melawan kolom kosong dalam Pilkada Banyumas 2024.

    “Namun, ketika ada yang ingin mencabut dukungan (untuk mendukung pasangan calon lain yang akan dimunculkan, red.), harus mendapat persetujuan dari partai-partai pendukung. Oleh karena itu, regulasi ini harus dievaluasi,” katanya.

    Sementara itu, anggota KPU Kabupaten Banyumas Sidiq Fathoni mengakui persoalan regulasi bagi penyelenggara memang perlu dievaluasi.

    Selain itu, kata dia, salah satu tantangan terbesar adalah persiapan pemilu yang hanya berlangsung sekitar 8 bulan, termasuk pembuatan alat peraga sosialisasi pemilu.

    Pewarta: Sumarwoto
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Jurus BPOM Ciptakan ASN Berintegritas-Anti Korupsi dalam Pengawasan Obat dan Makanan

    Jurus BPOM Ciptakan ASN Berintegritas-Anti Korupsi dalam Pengawasan Obat dan Makanan

    Jakarta –

    Kepala BPOM Taruna Ikrar membuka kegiatan Rapat Kerja Perencanaan Pengawasan Intern yang mengangkat tema “Mengawal BPOM Berkelas Dunia yang Menjulang, Membumi, dan Mengakar”, Selasa (18/2/2025). Kegiatan ini diikuti oleh jajaran aparatur sipil negara (ASN) BPOM pusat dan unit pelaksana teknis (UPT) di daerah yang hadir secara hybrid (luring dan daring).

    Rapat kerja ini diselenggarakan dalam rangka menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan Intern Inspektorat Utama Tahun 2024, serta Kebijakan Pengawasan Intern Inspektorat Utama Tahun 2025-2029. Kedua dokumen tersebut diserahkan oleh Inspektur Utama BPOM Yan Setiadi dan diterima langsung oleh Taruna Ikrar.

    Dokumen tersebut menjadi simbol komitmen BPOM untuk terus mengutamakan integritas dalam setiap bisnis proses pengawasan obat dan makanan yang dilakukan.

    Yan Setiadi mengatakan bahwa BPOM sejauh ini telah menunjukkan pencapaian yang signifikan dalam memastikan organisasi BPOM yang berintegritas dan antikorupsi.

    “Evaluasi realisasi rencana aksi berkontribusi pada ketercapaian RB (reformasi birokrasi) General & RB Tematik sehingga BPOM meraih peringkat II tingkat K/L dengan indeks RB 89,16 pada tahun 2024,” ujar Yan Setiadi dalam keterangan tertulis, Rabu (19/2/2025).

    Yan Setiadi menambahkan keberhasilan dalam meningkatkan status Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Tercatat sebanyak 37 atau 51,39 persen dari 72 unit kerja di BPOM meraih predikat WBK dan 8 unit kerja mendapatkan predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

    Dirinya juga menyampaikan Kebijakan Pengawasan Intern tahun 2025-2029 yang berfokus pada 5 sasaran strategis utama. Sasaran pertama adalah meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap sediaan farmasi dan pangan olahan. Diikuti dengan penguatan kapasitas laboratorium BPOM dalam mendukung pengawasan tersebut.

    Selain itu, BPOM juga berkomitmen untuk menegakkan hukum secara berkeadilan terhadap kejahatan terkait produk farmasi dan pangan olahan. Sasaran lainnya termasuk peningkatan pelayanan publik yang prima, serta efektivitas regulatory assistance dan kemandirian industri dalam pengembangan produk-produk tersebut.

    Senada, Taruna Ikrar menegaskan bahwa BPOM harus berintegritas demi menyukseskan pengawasan obat dan makanan.

    “Kita punya otoritas didelegasikan ke daerah di tingkat lokal yang paling kecil. Kalau kita jalankan aturan dengan baik dan bersih, maka dampaknya adalah kita membantu industri, para pengusaha kecil (untuk menjalankan usahanya),” ujar Ikrar.

    Taruna Ikrar mengingatkan bahwa integritas tidak boleh diremehkan, sekalipun dalam hal paling kecil dari pengawasan obat dan makanan. Pasalnya, ini bisa berdampak besar ke masyarakat.

    “Surat yang terlambat dikeluarkan oleh BPOM bisa berdampak besar, seperti tertahannya produk, serta biaya ongkos kirimnya. Ini akan menyulitkan pengusaha,” lanjur Ikrar.

    Ikrar juga menyatakan tekadnya untuk menjadi teladan dengan sikap antikorupsi dalam menjalankan tugas pengawasan obat dan makanan.

    “Saya rajin datang ke KPK dan Kejaksaan Agung karena saya ingin memastikan setiap uang yang masuk ke kas negara adalah uang yang halal,” katanya.

    Integritas bukan hanya tentang uang, tapi juga dalam menciptakan kebijakan yang masuk akal. Dirinya mencontohkan isu yang sedang berkembang mengenai kosmetik, yang dinilai perlu segera direspons oleh BPOM dengan segera menciptakan kebijakan yang tidak mengarah kepada perang dagang yang berpotensi menimbulkan dampak merugikan bagi masyarakat dan negara.

    “Saya harap lembaga ini menjadi lembaga yang kuat, lembaga dengan performa yang bagus, lembaga yang memiliki kapasitas, yang mengayomi dan melayani rakyat,” tuturnya.

    Ikrar berharap para personil BPOM harus memiliki tujuan yang tinggi, yaitu tujuan yang mulia dalam menjalankan tugas sebagai pengawas obat dan makanan. Ini merupakan makna dari kata menjulang. Selain itu, nilai-nilai integritas juga harus mengakar di dalam sanubari jajaran ASN BPOM.

    (dpy/up)

  • 8 Kontroversi Satryo Soemantri yang Diganti Prabowo dari Posisi Mendikti, Pernah Didemo ASN Nasional

    8 Kontroversi Satryo Soemantri yang Diganti Prabowo dari Posisi Mendikti, Pernah Didemo ASN Nasional

    Kontroversi Satryo Soemantri yang Diganti Prabowo dari Posisi Mendikti, Pernah Didemo ASN
    Editor
    JAKARTA, KOMPAS.com
    –
    Satryo Soemantri Brodjonegoro
    menjadi menteri pertama yang di-reshuffle oleh Presiden Prabowo. 
    Presiden Prabowo Subianto mengganti Satryo Soemantri Brodjonegoro dari jabatannya di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (19/2/2025).
    Pencopotan Satryo ditandai dengan pengangkatan Brian Yuliarto dengan penggantinya. Brian diketahui merupakan Guru Besar Institut Teknologi Bandung (ITB).
    Pengangkatan Brian berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 26P Tahun 2025 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Menteri Negara Tahun 2024-2029 yang dibacakan oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretaris Negara Nanik Purwanti.
    Sebelum dicopot, ada sejumlah kontroversi yang melibatkan Satryo. Dari mulai didemo pegawainya hingga polemik tunjangan kinerja dosen ASN. 
    Bulan lalu, tepatnya Senin (20/1/2025), para ASN Kemendikti Saintek melakukan unjuk rasa dengan membawa spanduk protes bahwa mereka bukan pegawai pribadi Mendikti Saintek Satryo Soemantri Brodjonegoro dan istri.
    Para pegawai juga mengirimkan karangan sebagai bentuk perlawanan terhadap tindakan sewenang-wenang yang diduga dilakukan Satryo.
    Ketua Paguyuban Pegawai Kemendikti Saintek Suwitno menjelaskan, permasalahan ini sudah lama terjadi sejak adanya pergantian pejabat baru setelah Satryo dilantik. Menurut dia, pergantian jabatan itu tidak dilakukan dengan cara yang adil dan menyalahi prosedur.
    “Tapi dengan cara-cara yang tidak elegan, cara-cara tidak fair, cara-cara juga tidak sesuai dengan prosedur,” ungkapnya.
    Suasana semakin keruh ketika Satryo diduga melakukan pemecatan sepihak kepada beberapa pegawai tanpa alasan yang jelas.
    Salah satunya dialami oleh Neni Herlina, ASN yang bertugas menangani urusan rumah tangga Mendikti Saintek. Dia mengaku dipecat lantaran terjadi kesalahpahaman saat melaksanakan tugas.
    “Jika pegawai melakukan kesalahan, itu bisa ditindaklanjuti dengan hukuman yang disiplin. Tapi prosedurnya harus jelas, ini tidak dilakukan sama sekali. Bahkan dihentikan dia, bahkan diminta angkat kaki,” kata Suwitno.
    Namun, Satryo mengaku sudah menjelaskan kesalahpahaman mengenai pemecatan sepihak kepada Suwitno dan Neni selaku perwakilan pegawai yang berunjuk rasa.
    Setelah dijelaskan, kata dia, mereka pun meminta maaf dan menyesal, serta berjanji akan mengikuti semua keputusan yang diberikan Mendikti Saintek.
    “Mereka berjanji untuk mengikuti semua peraturan yang ada di dalam Kemendikti Saintek,” ujarnya.
    Dia menambahkan, pihaknya akan selalu memastikan ASN Kemendikti Saintek memiliki karier yang baik dan sejahtera.
    Selanjutnya, ada sorotan soal para dosen di Kemendikti Saintek yang hingga kini belum menerima tukin yang dijanjikan oleh pemerintah.
    Dosen ASN di lingkungan Kemendikti Saintek mengaku tukin belum dibayarkan selama lima tahun, sementara kementerian atau lembaga lain mendapatkannya.
    Kondisi tersebut membuat para dosen melakukan protes, termasuk membuat petisi dan melakukan aksi unjuk rasa.
    Namun, Sekjen Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Togar M Simatupang menuturkan, tunjangan kinerja (tukin) 2020-2024 tidak cair karena tidak dianggarkan pada kementerian sebelumnya.
    Sejak tahun 2020-2024, kementerian terdahulu, yaitu Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek), tidak mengajukan alokasi anggaran tunjangan kinerja ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
    “Program tukin yang lampau (2020-2024) tidak bisa dituntut karena kepatuhan parsial, ketidaksesuaian kementerian saat itu, dan sudah tutup buku,” ucap dia.
    Namun, Togar memastikan, tukin tahun 2025 untuk dosen akan dibayarkan.
    Togar menuturkan, Kemendikti Saintek telah mengajukan permohonan tambahan anggaran ke Kementerian Keuangan dalam Rapat Kerja Komisi X DPR dengan Kemendikti Saintek pada 23 Januari 2025.
    Setelah tambahan anggaran disetujui, langkah selanjutnya adalah menunggu penerbitan Peraturan Presiden.
    Kebijakan efisiensi anggaran juga berimbas pada Kemendikti. Alokasi anggaran pendidikan tinggi untuk beasiswa dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah disebut-sebut terdampak efisiensi anggaran.
    Namun Satryo memastikan beasiswa KIP tidak dipotong. 
    “Pendidikan adalah hak semua warga negara, tidak ada pemotongan alokasi anggaran pendidikan tinggi untuk beasiswa dan Kartu Indonesia pintar Kuliah (KIP-K),” ujar Satryo dalam keterangannya, Selasa (18/2/2025).
    Polemik alokasi anggaran pendidikan tinggi untuk beasiswa dan KIP Kuliah menjadi salah satu poin tuntutan mahasiswa saat berdemonstrasi di kawasan Monumen Nasional, Senin (17/2/2025).
    Para mahasiswa kebijakan efisiensi anggaran di Kemendiktisaintek berpotensi memangkas anggaran pendidikan sehingga menyebabkan kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT).
    “Dalam melakukan efisiensi, tidak ada pemotongan anggaran pendidikan tinggi untuk beasiswa dan KIP Kuliah sehingga UKT tidak naik,” kata Satryo.
    KIP kuliah pagu awalnya Rp 14,698 triliun. Kemudian, saat efisiensi oleh Ditjen Anggaran angkanya menjadi sebesar Rp 1,319 triliun atau 9 persen.
    “Kami usulkan kembali supaya tetap pada pagu semula, yaitu Rp 14,698 triliun, karena ini termasuk kategori yang tidak kena efisiensi,” katanya lagi.
    Ia mengatakan, tak cuma KIP Kuliah yang tidak kena efisiensi anggaran. Beberapa program yang tidak kena efisiensi anggaran di antaranya adalah beasiswa KIP Kuliah, Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI), serta berbagai beasiswa bagi dosen dan mahasiswa dalam maupun luar negeri.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 8 Kontroversi Satryo Soemantri yang Diganti Prabowo dari Posisi Mendikti, Pernah Didemo ASN Nasional

    8 "Reshuffle" Pertama, Prabowo Ganti Satryo Soemantri dari Jabatan Mendikti Saintek Nasional

    “Reshuffle” Pertama, Prabowo Ganti Satryo Soemantri dari Jabatan Mendikti Saintek
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden Prabowo Subianto mengganti Satryo Soemantri Brodjonegoro dari jabatannya sebagai menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendikti Saintek) di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (19/2/2025).
    Pencopotan Satryo ditandai dengan pengangkatan Brian Yuliarto dengan penggantinya. Brian diketahui merupakan Guru Besar Institut Teknologi Bandung (ITB).
    Pengangkatan Brian berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 26P Tahun 2025 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Menteri Negara Tahun 2024-2029 yang dibacakan oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretaris Negara Nanik Purwanti.
    “Demi Allah saya bersumpah, bahwa saya akan setia kepada UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-perundangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara,” kata Brian di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu.
    “Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tangung jawab,” imbuh Brian.
    Adapun Satryo sebelumnya viral di media sosial lantaran rekaman suara yang diduga dirinya tengah memarahi pegawai di rumah dinas hanya karena permasalahan air.
    Ia pun dianggap semena-mena mencopot jabatan sejumlah orang di kementeriannya. Bahkan, Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kemendikti Saintek sempat mendemo Satryo agar dicopot dari jabatannya.
    Mereka menganggap Satryo adalah menteri yang arogan dan suka marah-marah.
    Menanggapi rekaman suara yang beredar, Satryo membantah itu adalah suaranya. Ia menekankan, narasi yang dibuat di media sosial bahwa ia adalah seorang menteri yang arogan, tidak pernah terjadi di kementeriannya.
    Bahkan, dua orang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang disebut-sebut berurusan dengannya, mengetahui bahwa narasi itu dibuat-buat.
    Diketahui, ia sempat memanggil dua orang tersebut untuk berbicara mengenai aksi yang menggema di kementeriannya, kemarin. Dua orang itu dianggapnya menjadi yang paling vokal dalam aksi.
    “Bohong, itu bukan suara saya. Jam 5 saya mendapatkan videonya, saya dengarkan dan itu bukan suara saya dan saya tidak pernah berbicara seperti itu,” kata Satryo saat memberikan klarifikasi mengenai polemik di Kemendikti, dikutip dari tayangan Kompas TV, Selasa (21/1/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.