Xcloud.id

Kementrian Lembaga: ASN

  • Resmi Dilantik Pimpin Jateng, Ini 11 Program Prioritas Ahmad Luthfi-Taj Yasin

    Resmi Dilantik Pimpin Jateng, Ini 11 Program Prioritas Ahmad Luthfi-Taj Yasin

    Jakarta –

    Ahmad Luthfi dan Taj Yasin, resmi dilantik menjadi gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah periode 2025-2030 oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan.

    Dengan visi ‘Jawa Tengah sebagai Provinsi Maju yang Berkelanjutan untuk Menuju Indonesia Emas 2045’, kepemimpinan Ahmad Luthfi dan Taj Yasin akan membawa 6 misi, 11 program prioritas, 22 program intervensi, 61 program aksi, dan 42 program taktis.

    “Peran gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, maka visi kita harus sejalan, tidak saja keselarasan perencanaan pembangunan antara pemerintah pusat dan Provinsi Jawa Tengah, namun juga fungsi koordinasi dan supervisi yang lebih intens akan saya lakukan bersama kabupaten/kota bahkan desa,” kata Ahmad Luthfi dalam keterangannya, Kamis (20/2/2025).

    Program prioritas merupakan program unggulan yang menjadi penopang utama keberhasilan pencapaian visi misi. Sebanyak 11 program prioritas yang akan diusung oleh Ahmad Luthfi dan Taj Yasin meliputi:

    1. Melahirkan Pemerintahan yang Good Clear Government dan Collaborative Governance melalui peningkatan kesejahteraan, Profesionalitas dan kualitas ASN dan Perangkat Desa.

    2. Pesantren Obah melalui Penambahan Dana Pengembangan Pesantren.

    3. Melahirkan ekosistem ekonomi syariah melalui penguatan regulasi dan pengembangan wisata ramah muslim.

    4. Desa maju dan berdaya melalui pembangunan lumbung kesejahteraan, produk unggulan go internasional, Sistem Informasi Desa (SID), dan Tim Tanggap Bencana.

    5. Pembangunan Infrastruktur melalui Permukiman Layak Huni melalui 1 KK 1 rumah layak huni, Pengembangan Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan, dan Gelanggang Olahraga Internasional.

    6. Penanggulangan Bencana dan keberlanjutan Lingkungan melalui Mageri segoro untuk mengamankan garis Pantai.

    7. Pupuk mudah bagi petani, subsidi solar bagi nelayan dan ketersediaan day care untuk buruh di Kawasan Industri.

    8. Moderasi Beragama dan wawasan kebangsaan melalui penguatan regulasi, pendidikan dan pelatihan.

    9. Pelayanan kesehatan yang paripurna melalui asuransi kesehatan gratis bagi warga miskin.

    10. Taruna karya mandiri melalui program kartu zilenial untuk membuka lapangan kerja.

    11. Pendidikan yang berkualitas dan merata melalui peningkatan kesejahteraan guru, pengajar agama dan beasiswa untuk siswa miskin, guru, santri, penghafal Al-Quran, untuk sekolah ke dalam dan luar negeri bagi yang berprestasi.

    Sebanyak 11 program prioritas itu akan diterjemahkan dengan berbagai program aksi yang lebih rigid.

    Luthfi melanjutkan, keberhasilan program-program itu juga butuh partisipasi masyarakat selama lima tahun ke depan. Ia juga menyebut, partisipasi politik tidak saja berhenti setelah pilkada.

    “Kami membutuhkan masyarakat Jawa Tengah untuk bersama-bersama bekerja membangun Jawa Tengah,” ungkap Luthfi.

    Menurutnya, pemerintah dan masyarakat merupakan tim, sehingga perlu bergandengan tangan untuk bekerja sama-sama.

    “Tegur kami jika kami salah, hal ini untuk mencapai Jawa Tengah yang sejahtera, maju berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045. Kritik yang produktif kita perlukan. Seperti jamu meski pahit tapi menyehatkan. Kita akan ciptakan ruang publik untuk hal itu,” ucapnya.

    Sejalan dengan itu, Taj Yasin menyatakan siap berkolaborasi dengan Ahmad Luthfi dengan baik guna mewujudkan visi dan misi.

    “Wagub itu fungsi utamanya adalah membantu Pak Gubernur. Maka saya akan selalu kolaborasi menyesuaikan penugasan-penugasan yang diberikan oleh Pak Gubernur,” ucap pria yang akrab disapa Gus Yasin ini.

    Kolaborasi yang dimaksud, lanjut dia, membagi tugas dan menjalankan peran masing-masing untuk melayani masyarakat.

    Gus Yasin juga berharap dukungan dari masyarakat untuk mewujudkan program-program yang disusun. Ia menyebut, kemenangan Luthfi-Yasin ini juga kemenangan rakyat Jawa Tengah.

    “Jadi kembali kepada masyarakat untuk berperan. Karena Jawa Tengah ini milik masyarakat. Mari bersatu padu membangun. Kami sudah punya program, mari disambut dan dukung bersama sehingga bisa terlaksana dengan baik,” ujar dia.

    Gus Yasin juga mempersilahkan masyarakat memberikan masukan dan saran sebanyak-banyaknya kepada kami.

    “Kami ini pelayan masyarakat, bukan yang harus dilayani. Tentu kami akan membuka telinga lebar-lebar agar terjadi check and balance dalam memimpin,” tutup Yasin.

    (prf/ega)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Sosok Agus Irawan-Dwi Fajar Nirwana Dilantik Hari Ini Jadi Bupati dan Wakil Bupati Boyolali 2025

    Sosok Agus Irawan-Dwi Fajar Nirwana Dilantik Hari Ini Jadi Bupati dan Wakil Bupati Boyolali 2025

    Sosok Agus Irawan-Dwi Fajar Nirwana Dilantik Hari Ini Jadi Bupati dan Wakil Bupati Boyolali 2025

    TRIBUNJATENG.COM– Sosok Agus Irawan-Dwi Fajar Nirwana Bupati dan Wakil Bupati Boyolali 2025 resmi dilantik hari ini.

    Agus Irawan-Dwi Fajar Nirwana unggul atas Marsono-Saifulhaq Mayyazi.

     Sosok Agus Irawan.

    Agus Irawan merupakan adik kandung dari David Agus Yunanto, eks ajudan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) ketika masih Wali Kota Solo.

    Agus Irawan lahir di Boyolali 10 September 1983.

    Bisa dibilang, karier politik Agus Irawan cukup singkat.

    Sebelum mendaftar sebagai bakal calon bupati Boyolali di Partai Gerindra, dia adalah staf di Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Solo.

    Karier Agus Irawan merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemkot Solo lalu mengundurkan diri.

    Pendidikan terakhir Agus Irawan SMA.

    SMAN 1 NGEMPLAK
    SMP ISLAM TANJUNGSARI
    MADRASAH IBTIDAIYAH SINDON 2

    Profil Agus Irawan-Dwi Fajar (instagram)

    Profil Dwi Fajar Nirwana

    Dwi Fajar Nirwana lahir di Boyolali 26 April 1984

    Dwi Fajar Nirwana adalah eks kader PDIP yang menjadi anggota DPRD Boyolali periode 2019-2024.

    Dirinya kembali maju sebagai anggota DPRD Boyolali pada Pemilu 2024 lewat PDIP dan terpilih untuk periode 2024-2029.

    Dwi menjadi caleg di dapil III Karanggede, Kemusu, Wonosegoro, Wonosamodro, Juwangi yang merupakan wilayah Boyolali utara.

    Namun, dia resmi mengundurkan diri dari partainya sekaligus sebagai anggota Fraksi DPRD Boyolali periode 2019-2024 dan calon terpilih anggota DPRD hasil Pemilu 2024.

    Surat pengunduran diri dan kartu tanda anggota (KTA) sebagai kader PDIP itu dia kembalikan sendiri di Kantor DPC PDIP Boyolali, Rabu (14/8/2024) lalu.

    Pendidikan terakhir Dwi Fajar Nirwana adalah SMA.

    SMA N 3 SALATIGA

    SMP N 1 SALATIGA

    SD N KEBONAN

  • Masuk Masa Pensiun Jenderal Agus Andrianto Terima Tabungan Hari Tua dari Asabri – Halaman all

    Masuk Masa Pensiun Jenderal Agus Andrianto Terima Tabungan Hari Tua dari Asabri – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Indonesia, Kabinet Merah Putih Jenderal Polisi (Purn.) Agus Andrianto telah memasuki masa purnabakti sebagai Anggota Polisi Republik Indonesia. 

    PT ASABRI (Persero) kemudian menyerahkan manfaat kepada Agus Andrianto berupa pensiun pertama dan Tabungan Hari Tua(THT).

    Penyerahan manfaat ini dilakukan langsung oleh Direktur Utama PT ASABRI (Persero) Jeffry Haryadi P.M bersama Direktur Hubungan Kelembagaan PT ASABRI (Persero) Khaidir Abdurrahman, didampingi Sekretaris Perusahaan PT ASABRI (Persero) Okki Jatnika, serta Kepala Kantor Cabang Utama ASABRI Jakarta, Aris Karyawan.

    “Dedikasi, Loyalitas, dan Penghormatan untuk Pengabdian Jenderal (Purn.) Agus Andrianto adalah figur pemimpin yang telah mengabdikan dirinya untuk bangsa dengan dedikasi luar biasa. Karier panjangnya di Korps Bhayangkara hingga mencapai posisi tertinggi sebagai Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan akhirnya menjabat sebagai Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Indonesia merupakan perjalanan yang penuh inspirasi. Loyalitas dan komitmennya terhadap negara menjadi teladan bagi generasi penerus,” ujar Jeffry dalam pernyataannya, Kamis(20/2/2025).

    Sementara itu Agus Andrianto mengatakan bahwa masa pensiun harus dipersiapkan dengan baik. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada ASABRI yang telah memberikan layanan optimal terkait manfaat pensiun.

    “Saya ingin menyampaikan terima kasih kepada ASABRI, karena hari ini telah memberikan layanannya langsung kepada saya, yang seharusnya saya yang datang ke ASABRI. Terima kasih atas waktu dan pelayanan optimal yang dilakukan langsung oleh Bapak Dirut ASABRI,” ujarnya.

    Jeffru kemudian menambahkan pihaknya terus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas layanan dengan akses yang lebih mudah serta manfaat yang berdampak nyata bagi kesejahteraan peserta. 

    “Kami memastikan bahwa setiap prajurit TNI, anggota Polri, dan ASN di Kementerian Pertahanan serta Polri yang memasuki masa purnabakti mendapatkan haknya secara profesional dan tepat waktu.” jar Jeffry.

    ASABRI lanjutnya juga senantiasa berinovasi untuk memastikan bahwa seluruh layanan yang diberikan dapat memenuhi ekspektasi pesertanya. Pada kesempatan ini, ASABRI juga melaksanakan enrollment (perekaman wajah) untuk ASABRI STAR, sistem verifikasi berbasis biometrik yang meningkatkan keamanan dan kemudahan bagi para peserta dalam melakukan autentikasi untuk penerimaan gaji pensiun.

    Selain itu, dalam rangka meningkatkan transparansi dan keterbukaan informasi publik, ASABRI turut memberikan penjelasan mendetail mengenai berbagai program, manfaat, serta pencapaiannya sebagai BUMN yang memiliki dampak besar bagi kesejahteraan pesertanya. 

    Dengan layanan yang terus berkembang, ASABRI semakin memperkuat posisinya sebagai Pengelola Asuransi Sosial Terpercaya, Profesional, dan Peduli terhadap kesejahteraan peserta.

    ASABRI turut berkontribusi dalam mendukung Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dalam memantapkan sistem pertahanan keamanan negara melalui penjagaan atas peningkatan kesejahteraan prajurit TNI, anggota Polri, dan ASN di lingkungan pertahanan dan keamanan. 

    “ASABRI tidak hanya berfungsi sebagai penyelenggara asuransi sosial, tetapi juga sebagai pilar utama dalam menjamin masa depan yang lebih baik bagi para penjaga kedaulatan bangsa,” kata Jeffry.

  • Tinggi Kurang 0,5 Sentimeter, Buruh Pabrik dengan Skor SKD Tertinggi se-Jawa Tengah Gagal Jadi PNS Regional 20 Februari 2025

    Tinggi Kurang 0,5 Sentimeter, Buruh Pabrik dengan Skor SKD Tertinggi se-Jawa Tengah Gagal Jadi PNS Regional 20 Februari 2025

    Tinggi Kurang 0,5 Sentimeter, Buruh Pabrik dengan Skor SKD Tertinggi se-Jawa Tengah Gagal Jadi PNS
    Penulis
    KOMPAS.com –
    Seorang buruh pabrik harus gigit jari karena gagal menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) meski meraih skor tertinggi dalam Seleksi Kompetensi Dasar (SKD). 
    Tri Cahyaningsih, buruh pabrik asal Desa Penggung, Kecamatan/Kabupaten Boyolali, mengalami kegagalan dalam seleksi CPNS Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Jawa Tengah meskipun mencetak nilai tertinggi dalam SKD.
    Sejak 2018, Ayya, sapaan akrabnya, bekerja sebagai buruh pabrik.
    Ia telah menikah dan memiliki dua orang anak. Anak pertamanya saat ini duduk di kelas 4 Sekolah Dasar (SD), sementara anak keduanya masih berusia 4,5 tahun.
    Suaminya juga bekerja sebagai buruh pabrik di Salatiga.
    Menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan impian Ayya sejak 2017.
    Berbekal ijazah SMA, ia memberanikan diri mendaftar sebagai Penjaga Tahanan dalam seleksi CPNS Kemenkumham Jawa Tengah.
    Namun, impiannya pupus lantaran tinggi badannya kurang 0,5 sentimeter dari syarat minimal yang ditetapkan, meskipun ia berhasil meraih skor 476 dalam SKD.
    “Minimal tinggi (tinggi badan minimal) 158 sentimeter. Nah pas di sana (seleksi kesehatan) cuma 157,5 aja,” kata Ayya, Rabu (19/2/2025), dikutip dari
    TribunSolo.com.
    Kegagalan dalam seleksi CPNS bukanlah yang pertama bagi Ayya.
    Pada 2017, ia mencoba peruntungan dalam seleksi CPNS, namun gugur dalam tes seleksi kesamaptaan. Tahun berikutnya, ia kembali mencoba tetapi tidak dapat mengikuti tes.
    Pada kesempatan berikutnya, Ayya kembali mendaftar, tetapi saat itu ia sedang hamil dan melahirkan, sehingga tidak memungkinkan untuk mengikuti seleksi.
    Kesempatan tersebut menjadi yang terakhir baginya karena saat itu batas usia maksimal adalah 28 tahun.
    “Kan tidak bisa ikut lagi karena batas usia maksimal 28 tahun. Ya udah enggak bisa,” ucapnya, Sabtu (9/11/2024).
    Namun, pengumuman pembukaan CPNS Kemenkumham Jawa Tengah tahun 2024 untuk formasi Penjaga Tahanan membawa harapan baru.
    Dalam seleksi kali ini, batas usia maksimal dinaikkan menjadi 35 tahun, sehingga Ayya yang saat itu berusia 31 tahun masih memiliki kesempatan.
    Ia pun kembali mendaftar dan melakukan persiapan matang untuk mengikuti seleksi. Hasilnya, ia berhasil meraih skor tertinggi dalam SKD.
    Sayangnya, kegagalan kembali menghampirinya akibat selisih 0,5 sentimeter dari syarat minimal tinggi badan yang ditetapkan.
    Meski kecewa, Ayya berusaha menerima kenyataan dengan lapang dada.
    “Gelo (kecewa) pastine (pastinya), kurang 0,5 sentimeter aja lho. Tapi gak apa-apa, memang belum rejekine,” ujarnya.
    Ayya tak patah semangat dan berencana untuk mencoba lagi jika ada kesempatan.
    “Kalau ada bukaan lagi (formasi) yang sesuai mau daftar lagi. Bisa pakai nilai SKD yang kemarin,” tandasnya.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ahmad Luthfi dan Taj Yasin Dilantik Gubernur Jawa Tengah 2025-2030, Ini Program Prioritasnya Regional 20 Februari 2025

    Ahmad Luthfi dan Taj Yasin Dilantik Gubernur Jawa Tengah 2025-2030, Ini Program Prioritasnya Regional 20 Februari 2025

    Ahmad Luthfi dan Taj Yasin Dilantik Gubernur Jawa Tengah 2025-2030, Ini Program Prioritasnya
    Tim Redaksi
    SEMARANG, KOMPAS.com –

    Ahmad Luthfi
    dan
    Taj Yasin
    resmi dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur
    Jawa Tengah
    periode 2025-2030 oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, pada Kamis, 20 Februari 2025.
    Kepala daerah baru ini membawa visi “Jawa Tengah sebagai Provinsi Maju yang Berkelanjutan untuk Menuju
    Indonesia Emas 2045
    ”.
    Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, Luthfi dan Yasin memiliki enam misi, 11 program prioritas, 22 program intervensi, 61 program aksi, dan 42 program taktis.
    Program prioritas menjadi penopang utama keberhasilan pencapaian visi dan misi mereka.
    “Peran gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, maka visi kita harus sejalan, tidak saja keselarasan perencanaan pembangunan antara pemerintah pusat dan Provinsi Jawa Tengah, namun juga fungsi koordinasi dan supervisi yang lebih intens akan saya lakukan bersama kabupaten/kota bahkan desa,” kata Luthfi dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Kamis (20/2/2025).
    Luthfi menekankan bahwa keberhasilan program tersebut membutuhkan partisipasi masyarakat.
    Ia memohon dukungan dan partisipasi warga Jawa Tengah untuk membangun provinsi tersebut selama lima tahun ke depan.
    “Kami membutuhkan masyarakat Jawa Tengah untuk bersama-sama bekerja membangun Jawa Tengah,” imbuhnya.
    Dia menegaskan bahwa pemerintah dan masyarakat merupakan tim yang harus bergandeng tangan.
    “Tegur kami jika kami salah, hal ini untuk mencapai Jawa Tengah yang sejahtera, maju berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045. Kritik yang produktif kita perlukan. Seperti jamu meski pahit tapi menyehatkan. Kita akan ciptakan ruang publik untuk hal itu,” ucapnya.
    Sementara itu, Taj Yasin menyatakan kesiapan untuk berkolaborasi dengan Ahmad Luthfi dalam mewujudkan visi dan misi mereka.
    “Wagub itu fungsi utamanya adalah membantu Pak Gubernur. Maka saya akan selalu kolaborasi menyesuaikan penugasan-penugasan yang diberikan oleh Pak Gubernur,” ucap Yasin.
    Yasin menekankan pentingnya kolaborasi dalam pembagian tugas dan menjalankan peran masing-masing untuk melayani masyarakat.
    “Jadi kembali kepada masyarakat untuk berperan. Karena Jawa Tengah ini milik masyarakat. Mari bersatu padu membangun. Kami sudah punya program, mari disambut dan dukung bersama sehingga bisa terlaksana dengan baik,” ujarnya.
    Lebih lanjut, Yasin juga menegaskan akan membuka lebar ruang kritik dan saran dari masyarakat Jawa Tengah kepada keduanya. “Kami ini pelayan masyarakat, bukan yang harus dilayani. Tentu kami akan membuka telinga lebar-lebar agar terjadi check and balance dalam memimpin,” tandasnya.
    1. Melahirkan Pemerintahan yang Good Clear Government dan Collaborative Governance melalui peningkatan kesejahteraan, profesionalitas, dan kualitas ASN serta perangkat desa.
    2. Pesantren Obah melalui penambahan dana pengembangan pesantren.
    3. Melahirkan ekosistem ekonomi syariah melalui penguatan regulasi dan pengembangan wisata ramah muslim.
    4. Desa maju dan berdaya melalui pembangunan lumbung kesejahteraan, produk unggulan go internasional, Sistem Informasi Desa (SID), dan Tim Tanggap Bencana.
    5. Pembangunan infrastruktur melalui permukiman layak huni dengan program 1 KK 1 rumah layak huni, pengembangan pusat rekreasi dan promosi pembangunan, serta gelanggang olahraga internasional.
    6. Penanggulangan bencana dan keberlanjutan lingkungan melalui program Mageri Segoro untuk mengamankan garis pantai.
    7. Penyediaan pupuk mudah bagi petani, subsidi solar bagi nelayan, dan ketersediaan day care untuk buruh di kawasan industri.
    8. Moderasi beragama dan wawasan kebangsaan melalui penguatan regulasi, pendidikan, dan pelatihan.
    9. Pelayanan kesehatan yang paripurna melalui asuransi kesehatan gratis bagi warga miskin.
    10. Taruna karya mandiri melalui program kartu zilenial untuk membuka lapangan kerja.
    11. Pendidikan yang berkualitas dan merata melalui peningkatan kesejahteraan guru, pengajar agama, dan beasiswa untuk siswa miskin, guru, santri, penghafal Quran, untuk sekolah ke dalam dan luar negeri bagi yang berprestasi.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pramono: Saya Gembira Mas Anies dan Pak Ahok Sudah Rukun

    Pramono: Saya Gembira Mas Anies dan Pak Ahok Sudah Rukun

    Jakarta –

    Pramono Anung telah resmi menjadi Gubernur Jakarta 2025-2030. Dalam pidato pertamanya, Pramono menyinggung hubungan antara Anies Baswedan dan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

    Hal itu disampaikan Pramono dalam sambutannya usai menandatangani dokumen sertijab di Balai Kota Jakarta, Kamis (20/2/2025). Sejumlah mantan Gubernur Jakarta turut hadir dalam sertijab Pramono-Rano antara lain Sutiyoso, Fauzi Bowo, Basuki Tjahaja Purnana, Anies Baswedan, Soni Sumarsono hingga Riza Patria.

    Pramono semula mengatakan tak memiliki beban mengemban tugas sebagai orang nomor 1 di Jakarta.

    “Seperti yang saya sampaikan berulang kali, saya nggak punya beban, saya pasti akan meneruskan apa yang baik yang sudah dibuat Bang Yos, apa yang dibuat Bang Foke, oleh Mas Anies, oleh Pak Ahok,” kata Pramono.

    Pramono kemudian mengutarakan perasaan gembiranya terkait hubungan Anies dan Ahok. Dia merasa gembira Anies dan Ahok sekarang sudah rukun.

    “Dan saya bergembira sekali apalagi kalau Mas Anies dan Pak Ahok sudah rukun, saya juga bersyukur yang dulu yang namanya Forkabi dan FBR yang dulu nggak pernah bersatu sekarang rukun banget. Ini menunjukkan sudah waktunya Jakarta menatap ke depan untuk bekerja secara serius dan sungguh-sunggguh,” tuturnya.

    Pramono kemudian meminta bantuan pada jajaran Pemprov Jakarta untuk menjadi kota yang membanggakan. Dia menyampaikan terima kasih kepada Gubernur Jakarta sebelumnya yang telah meninggalkan legacy.

    “Begitu hari ini saya dilantik oleh Bapak Presiden, tadi secara khusus beliau memberi arahan pada saya dan Bang Doel, memang betul-betul saya ingin memperbaiki Jakarta ini,” ucapnya.

    “Terutama bagi ASN di Jakarta saya akan menjadi konduktor yang baik, saya tak akan membawa orang, saya percaya di dalam ASN Jakarta banyak sekali orang baik yang siap bekerja bersama dengan saya dan Bang Doel dan Pak Sekda,” ucapnya.

    (idn/imk)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Polisi Akan Periksa ASN Terkait Dugaan Gratifikasi Perizinan Toko Modern di Bojonegoro

    Polisi Akan Periksa ASN Terkait Dugaan Gratifikasi Perizinan Toko Modern di Bojonegoro

    Bojonegoro (beritajatim.com) – Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Bojonegoro tengah melakukan penyelidikan mendalam terkait dugaan gratifikasi dan pungutan liar (pungli) dalam proses perizinan pendirian toko modern di Kabupaten Bojonegoro.

    Dalam penyelidikan itu, dalam waktu minggu depan sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) dari Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro (Disdagkop-UM) serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) akan diperiksa sebagai saksi.

    Kasat Reskrim Polres Bojonegoro, AKP Bayu Adjie Sudarmono, mengonfirmasi bahwa hingga saat ini telah dilakukan pemanggilan terhadap lima orang, pemilik toko modern. Dari lima pemilik toko modern baru tiga orang yang sudah hadir dan dua diantaranya masih mangkir.

    “Dua orang pemilik toko modern yang tidak hadir ini satu orang karena masih berada di luar negeri dan satu tidak ada konfirmasi,” ujar AKP Bayu, Kamis (20/2/2025).

    Polemik perizinan toko modern di Bojonegoro telah menjadi perbincangan hangat di berbagai kalangan, termasuk di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat. DPRD Bojonegoro bahkan telah menggelar beberapa kali hearing dengan pihak-pihak terkait untuk membahas masalah ini.

    Selain itu, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Bojonegoro juga telah melakukan penertiban terhadap toko modern yang belum memiliki izin, dengan mengeluarkan surat peringatan (SP) kepada toko-toko tersebut.

    Penyelidikan ini masih terus berlangsung, dan pihak kepolisian menyatakan akan terus memperbarui informasi seiring perkembangan kasus. Dugaan awal mengarah pada praktik gratifikasi dan pungli yang diduga melibatkan sejumlah pihak dalam proses perizinan toko modern. [lus/kun]

  • PKS Tegaskan Mendiktisaintek Brian Yuliarto Bukan Kadernya, HNW: ASN Tidak Boleh di Parpol – Halaman all

    PKS Tegaskan Mendiktisaintek Brian Yuliarto Bukan Kadernya, HNW: ASN Tidak Boleh di Parpol – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid atau HNW menegaskan bahwa Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Mendikti Saintek) yang baru, Brian Yuliarto bukanlah kader PKS. 

    HNW menepis kabar tersebut usai beredar kabar Brian merupakan representasi dari PKS.

    HNW mengatakan bahwa Brian adalah guru besar Institut Teknologi Bandung (ITB) dan sudah pasti Brian berlatar belakang aparatur sipil negara (ASN).

    “Aturannya sudah jelas kalau ASN tidak boleh di partai politik,”” ujar HNW kepada wartawan, Kamis (20/2/2025).

    Karena itulah, HNW membantah bahwa PKS mengusulkan Brian untuk menjadi menteri di Kabinet Merah Putih.

    Namun, HNW memahami soal latar belakang Brian yang pernah menjabat sebagai Ketua Pusat Informasi dan Pelayanan Partai Keadilan Sejahtera (PIP PKS) di Jepang. 

    Dia mengatakan bahwa hal tersebut terjadi lantaran Brian masih belum menjadi ASN

    “Waktu beliau masih kuliah. Hal itu bisa saja terjadi kalau beliau masih seorang mahasiswa, dan kemudian beliau aktif di organisasi yang legal dan diakui negara saya kira sah-sah saja,” tandas HNW.

    Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Prof. Brian Yuliarto sebagai Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi menggantikan Satryo Soemantri Brodjonegoro di Istana Negara, Jakarta, Rabu, (19/2/2025).

    Pelantikan dimulai dengan dikumandangkannya lagu kebangsaan Indonesia Raya yang dilanjutkan dengan pembacaan Keppres pelantikan. Adapun pelantikan Brian dilakukan berdasarkan Keppres nomor 27 P tahun 2025 tentang pemberhentian dan pengangkatan kabinet merah putih periode tahun 2024-2029.

    Keppres ditetapkan 18 Februari 2025 oleh Presiden RI Prabowo Subianto.

    Usai pembacaan Keppres, Presiden Prabowo memimpin pengucapan sumpah jabatan yang dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara.

    “Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada UUD RI tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya, demi darma bhakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalan tugas dan jabatan, akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab,” bunyi sumpah jabatan tersebut.

    Prabowo bersama sejumlah pejabat yang hadir lalu memberikan selamat kepada Prof. Brian Yuliarto.

    Adapun pejabat yang hadir diantaranya Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Mensesneg Prasetyo Hadi, Menko Polkam Budi Gunawan, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menko Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Menko Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar.

    Hadir pula, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Menteri P2MI Abdul Kadir Karding, Menteri Ketenegakerjaan Yassierli, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

     

     

  • PNS BKN Mulai Work From Anywhere Minggu Depan – Page 3

    PNS BKN Mulai Work From Anywhere Minggu Depan – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Penerapan skema Work from Anywhere atau WFA bagi aparatur sipil negara (ASN) akan diterapkan secara bertahap di internal Badan Kepegawaian Negara (BKN).

    Skema WFA sendiri merupakan tindak lanjut Peraturan Presiden (PP) Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai ASN.

    Kepala BKN Zudan Arif mengungkapkan, WFA di BKN akan diikuti pemantauan kinerja harian berbasis sistem yang dirancang untuk mengevaluasi, apakah target kerja setiap pegawai tercapai atau tidak secara periodik.

    Ia juga menjelaskan, layanan BKN dalam pengelolaan manajemen ASN sendiri sudah berbasis digital. Mulai dari proses pengadaan ASN seperti penetapan NIP CPNS/PPPK, validasi formasi kebutuhan pegawai, penetapan Kenaikan Pangkat, status, mutasi, penerbitan Pertimbangan Teknis atau Pertek, hingga pensiun.

    Itu sudah dilakukan berbasis digital melalui SIASN, sistem pengelolaan ASN berbagi pakai antara BKN dengan seluruh instansi.

    Oleh karenanya, Zudan menyatakan, jika instansi lain memerlukan layanan BKN terhadap 4,7 Juta ASN, tidak perlu repot datang langsung ke BKN. Lantaran seluruh layanan BKN termasuk komunikasi dan koordinasi sudah dilakukan secara digital.

    “Pendekatannya harus diikuti dengan efektivitas, untuk itu kami ajak juga instansi lain komunikasi ke BKN via daring, misalnya instansi lain tidak perlu datang ke kantor BKN, cukup berkoordinasi via daring dengan BKN sehingga lebih terasa efisiensinya,” terangnya dalam keterangan tertulis, Kamis (20/2/2025).

    Mulai Pekan Depan

    Menurut dia, unit-unit yang melayani pengelolaan manajemen ASN seperti BKN dapat lebih mudah menerapkan sistem Work from Anywhere.

    Untuk BKN sendiri rencananya baru akan memulai penerapan WFA ini mulai pekan depan secara bertahap, diikuti dengan evaluasi secara berkala.

    “Penerapan WFA untuk pegawai BKN dilakukan secara bertahap. Tahap pertama diterapkan WFA satu hari dan tahap berikutnya dicoba dua hari setelah evaluasi WFA selama dua bulan pertama. Jadi ke depannya bisa dua hari dengan catatan evaluasi bagus, kinerja tetap bagus, tidak ada komplain,” tambahnya.

    Terkait penerapan WFA secara bertahap ini, Zudan menekankan, skema yang dimaksud berlaku untuk internal BKN. Mulai dari BKN Pusat sampai dengan seluruh Kantor Regional dan UPT BKN se-Indonesia.

    Sementara untuk para PNS di luar BKN akan diatur oleh masing-masing instansi sesuai karakteristik layanan publik yang dimiliki instansi tersebut.

     

  • Mbak Ita dan Suami Tambah Daftar Panjang Pasutri Ditahan KPK di Kasus Korupsi

    Mbak Ita dan Suami Tambah Daftar Panjang Pasutri Ditahan KPK di Kasus Korupsi

    Jakarta –

    Wali Kota Semarang Hevearit Gunaryanti Rahayu (HGR) alias Mbak Ita dan suaminya, Alwin Basri, telah ditahan KPK. Keduanya menambah daftar panjang pasangan suami istri (pasutri) yang mendekam di Rutan KPK.

    Mbak Ita dan Alwin ditahan KPK sejak Rabu (19/2). Keduanya merupakan tersangka kasus korupsi di Pemkot Semarang.

    Penahanan Mbak Ita juga dilakukan dengan melalui sejumlah drama. KPK harus menunggu hingga panggilan keempat sebelum menahan Mbak Ita. Kader PDIP itu akhirnya hadir memenuhi panggilan pemeriksaan KPK di hari terakhir menjabat sebagai Wali Kota Semarang.

    Dalam konferensi pers di gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (19/2), peran Mbak Ita dan Alwin diungkap KPK. Keduanya berperan dalam kasus suap proyek kursi SD, memotong tunjangan ASN dan gratifiksi.

    “Bahwa sejak saat HGR menjabat sebagai Wali Kota Semarang, HGR dan AB telah menerima sejumlah uang dari fee atas pengadaan meja kursi fabrikasi SD pada Dinas Pendidikan Kota Semarang TA 2023, pengaturan proyek penunjukan langsung pada tingkat kecamatan TA 2023 dan permintaan uang ke Bapenda Kota Semarang,” kata Wakil Ketua KPK Ibnu Basuki Widodo dalam konferensi pers.

    Dalam perkara pertama, Mbak Ita dan Alwin diduga terlibat dugaan korupsi pada proyek pengadaan meja kursi fabrikasi SD pada dinas pendidikan Kota Semarang. Keduanya diduga menerima uang sebesar Rp 1,7 miliar.

    “Bahwa atas keterlibatan dari AB membantu RUD (direktur PT Deka Sari Perkasa) mendapatkan proyek tersebut, RUD telah menyiapkan uang sebesar Rp 1.750.000.000 atau sebesar 10% untuk AB,” katanya.

    Sedangkan dalam perkara kedua, Mbak Ita dan suaminya, diduga terlibat dalam pengaturan pada proyek penunjukan langsung pada tingkat kecamatan. Alwin diduga menerima uang sebesar Rp. 2 miliar.

    “Bahwa pada sekitar bulan Desember tahun 2022, M menyerahkan uang senilai Rp 2 miliar kepada AB sebagai commitment fee proyek PL Kecamatan,” jelasnya.

    Dan yang terakhir, perkara permintaan uang dari kepada Bapenda Kota Semarang. Keduanya menerima uang sebesar Rp 2,4 miliar.

    “IIN memberikan uang sekurang-kurangnya Rp.2.400.000.000 (Rp 2 miliar) kepada HGR dan AB yang dipotong dari iuran sukarela Pegawai Bapenda Kota Semarang dari TPP triwulan 1 sampai dengan 4 tahun 2023,” kata Ibnu.

    Jika dijumlahkan, Mbak Ita dan suaminya mendapat total uang sekitar Rp 6 miliar dalam 3 perkara tersebut. Keduanya dijerat pasal terkait suap hingga gratifikasi.

    Mbak Ita dan Alwin bukan pasutri pertama yang ditahan oleh KPK karena kompak melakukan korupsi. KPK sebelumnya telah menjerat dan menahan 13 pasutri akibat terlibat korupsi. Berikut rinciannya:

    1. Mantan Bendum Demokrat M Nazaruddin dan Neneng Sri Wahyuni (April 2012)

    Menerima suap Rp 4,6 miliar dari PT Duta Graha Indah, pemenang lelang proyek Wisma Atlet, serta kasus pencucian uang. Nazaruddin dipidana bui 13 tahun, sedangkan Neneng 6 tahun.

    2. Mantan Bupati Karawang Ade Swara dan Nurlatifah (Januari 2015)

    Menerima suap senilai Rp 5 miliar dari CEO PT Tatar Kertabumi, Aking Saputra, untuk penerbitan Surat Persetujuan Pemanfaatan Ruang (SPPR). Selain itu, keduanya dijerat pencucian uang. Ade kemudian dihukum penjara 6 tahun, sedangkan Nurlatifah 5 tahun.

    3. Mantan Wali Kota Palembang Romi Herton dan Masyitoh (Maret 2015)

    Romi menyuap Ketua MK Akil Mochtar saat itu senilai Rp 14,145 miliar dan USD 316.700, dibantu Masyitoh. Tujuannya mempengaruhi putusan perkara permohonan keberatan hasil pilkada Kota Palembang. Pasutri itu juga dijerat dengan pasal pemberian kesaksian palsu di persidangan. Romi lalu dihukum 7 tahun penjara, sedangkan Masyitoh 5 tahun. Romi meninggal di Lapas Gunung Sindur pada September 2017.

    Pasutri ini menyuap 3 hakim dan panitera di PTUN Sumatera Utara. Uang suap senilai USD 15 ribu dan SGD 5.000 lewat pengacara OC Kaligis. Selain itu, Gatot kembali dijerat kasus korupsi dana hibah dan dana bantuan sosial (bansos). Gatot kini menjalani hukuman total 12 tahun, sedangkan Evy 2,5 tahun penjara dan telah bebas.

    Baca selengkapnya di halaman selanjutnya:

    4. Mantan Bupati Empat Lawang Budi Antoni Aljufri dan Suzanna Budi Antoni (Juli 2015)

    Menyuap Ketua MK Akil Mochtar senilai Rp 10 miliar dan USD 500 ribu agar memenangi sengketa pilkada Kabupaten Empat Lawang di MK. Pasutri ini juga memberikan keterangan tidak benar saat menjadi saksi di persidangan dengan terdakwa Akil Mochtar. Budi kemudian dihukum 4 tahun penjara, sedangkan Suzanna 2 tahun.

    5. Mantan Bupati Musi Banyuasin, Sumsel, Pahri Azhari dan Lucianty (Mei 2016)

    Menyuap anggota DPRD Musi Banyuasin untuk memuluskan pembahasan RAPBD Kabupaten Musi Banyuasin. Uang yang dibagikan ke anggota DPRD berasal dari urunan para kepala dinas. Pahri dihukum 3 tahun dan Lucianty 1,5 tahun bui.

    6. Mantan Wali Kota Cimahi Atty Suharti dan Itoc Tochija (Desember 2016)

    Atty dan Itoc menerima suap Rp 500 juta terkait proyek pembangunan Pasar Atas Cimahi tahap II senilai Rp 57 miliar. Duit suap tersebut diterima mereka dari pengusaha Triswara Dhanu Brata dan Hendriza Soleh Gunadi. Atty divonis 4 tahun penjara, sedangkan Itoc 7 tahun.

    7. Mantan Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti dan Lily Martiani Maddari (Juni 2017)

    Menerima suap Rp 1 miliar dari commitment fee Rp 4,7 miliar. Suap diterima dari bos PT Statika Mitra Sarana (SMS) Jhoni Wijaya yang memenangi dua proyek peningkatan jalan di Kabupaten Rejang Lebong. Lily berperan sebagai perantara suap itu.

    8. Eks Bupati Bengkulu Selatan Dirwan Mahmud dan istrinya, Hendrati (Mei 2018)

    Dirwan Mahmud dan Hebdrati ditetapkan KPK sebagai tersangka penerima suap. Dirwan diduga menerima suap Rp 98 juta dari Juhari selaku kontraktor. KPK menyebut uang itu merupakan bagian dari 15 persen commitment fee atas lima proyek pekerjaan infrastruktur dengan nilai total Rp 750 juta.

    9. Xaveriandy Sutanto dan Memi

    Pasangan suami-istri, Xaveriandy dan Memi, dijerat KPK karena diduga menyuap eks Ketua DPD Irman Gusman. Keduanya terbukti menyuap mantan Ketua DPD Irman Gusman Rp 100 juta untuk mendapatkan kuota pembelian gula impor sebanyak 1.000 ton. Hakim telah menjatuhkan hukuman 3 tahun bui untuk Xaveriandy dan penjara 2 tahun 6 bulan kepada Memi.

    10. Sekeluarga Penyuap Pejabat Kementerian PUPR

    Selain pasangan suami-istri, KPK pernah menjerat sekeluarga sebagai tersangka kasus suap proyek sistem penyediaan air minum (SPAM) Kementerian PUPR. Mereka ialah Direktur Utama PT Wijaya Kusuma Emindo (WKE) Budi Suharto, Direktur Keuangan PT WKE Lily Sundarsih, Dirut PT Tashida Sejahtera Perkasa (PT TSP) Irene Irma, dan Project Manager PT TSP Yuliana Enganita Dibyo. Mereka telah divonis bersalah dan dieksekusi.

    Budi Suharto dan Lily merupakan pasangan suami-istri. Sedangkan Irene dan Yuliana adalah anak dari pasangan suami-istri itu.

    11. Ismunandar-Encek, Suami-Istri dari Kutai Timur

    Selanjutnya giliran Ismunandar dan Encek UR Firgasih, pasangan suami-istri dari Kutai Timur, yang terjerat kasus korupsi.

    Tak tanggung-tanggung, Ismunandar dan Encek merupakan orang nomor satu di eksekutif dan legislatif di kabupaten yang berada di Kalimantan Timur (Kaltim) itu. Ismunandar tercatat sebagai Bupati Kutai Timur, sedangkan istrinya, Encek, adalah Ketua DPRD Kutai Timur.

    Keduanya terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada Kamis, 2 Juli 2020. Setelah itu, KPK memproses hukum keduanya dengan sangkaan suap-menyuap terkait pekerjaan infrastruktur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur pada 2019-2020.

    Dalam kasus ini, istri Ismunandar, Encek, juga diduga menerima uang sejumlah Rp 200 juta. Diduga uang itu diterima Encek karena Ismunandar mengamankan anggaran proyek di Pemkab Kutai Timur agar para kontraktor tidak mendapat potongan anggaran.

    12. Bupati Probolinggo dan Suami (Agustus 2021)

    KPK juga pernah menetapkan Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari beserta suaminya yang merupakan anggota DPR RI, Hasan Aminuddin, menjadi tersangka korupsi. Mereka diduga menerima suap terkait jabatan kepala desa (kades).

    Total, ada 22 orang yang dijerat KPK sebagai tersangka. Mayoritas adalah ASN yang hendak mengisi jabatan Kepala Desa dan memberi suap ke pasangan suami istri tersebut.

    “KPK menetapkan 22 orang tersangka dalam perkara ini,” kata Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, saat konferensi pers di Gedung KPK, Selasa (31/8/2021).

    Alexander mengungkap ada tarif jabatan kepala desa di Probolinggo yang ditetapkan oleh Puput. Menurutnya, setiap ASN yang hendak mengisi jabatan Kepala Desa dipungut upeti Rp 20 juta ditambah setoran tanah kas desa dengan tarif Rp 5juta/hektare.

    13. Bupati Kapuas dan Anggota Komisi III DPR

    Terbaru ada kasus Bupati Kapuas Ben Brahim S Bahat dan istrinya yang anggota Komisi III Fraksi NasDem DPR RI, Ary Egahni Ben Bahat. Pasangan suami istri ini telah ditetapkan sebagai tersangka KPK. Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri belum menjelaskan lebih lanjut perihal konstruksi perkara kasus yang melibatkan pasangan suami istri tersebut. Namun keduanya diduga menerima suap dari beberapa pihak.

    “Pihak penyelenggara negara dimaksud merupakan salah satu Kepala Daerah di Kalteng beserta salah seorang anggota DPR RI,” kata Ali, Selasa (28/3).

    “Para tersangka tersebut diduga pula menerima suap dari beberapa pihak terkait dengan jabatannya sebagai penyelenggara negara,” ujar Ali.

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu