Kementrian Lembaga: ASN

  • Pelatihan AI untuk UMKM Indonesia

    Pelatihan AI untuk UMKM Indonesia

    JAKARTA – Google Indonesia bersama dengan Kementerian Perdagangan (Kemendag) meluncurkan Gemini Academy untuk UMKM, program pelatihan AI untuk bisnis ekspor dan non-ekspor di Tanah Air. 

    Indonesia sendiri terpilih sebagai negara pertama di dunia yang mendapatkan akses pelatihan AI generatif dari Google, guna membantu bisnis menjadi lebih produktif, efisien, dan menjangkau lebih banyak pelanggan di seluruh negeri maupun dunia. 

    “Google memiliki komitmen jangka panjang untuk membantu UMKM beradaptasi dengan perubahan teknologi yang cepat. Dengan Gemini Academy untuk UMKM, kami berharap dapat membantu UMKM menavigasi perubahan teknologi dan mempersiapkan mereka untuk masa depan yang berpusat pada AI,” kata jelas Putri Alam, Director of Government Affairs & Public Policy, Google Indonesia dalam pernyataan resminya dikutip Minggu, 23 Februari. 

    Nantinya, para peserta Gemini Academy untuk UMKM akan mendapatkan pelatihan mulai dari prompt engineering, seperti menulis perintah efektif untuk AI, hingga analisis kompetisi industri. 

    Selain itu, mereka juga akan belajar menerjemahkan hasil AI ke dalam format yang relevan untuk bisnis, serta merancang strategi berdasarkan analisis tersebut.

    Selain meluncurkan program perdana ini, Google juga memberikan 500 beasiswa Google Career Certificate kepada ASN Kemendag untuk mengikuti kursus “AI Essentials”, salah satu kursus AI terpopuler di platform belajar Coursera.

    Pendaftaran program akan dibuka setiap bulan sepanjang tahun 2025. Informasi pendaftaran untuk UMKM ekspor akan diumumkan melalui akun media sosial PPEJP Kemendag, DJPEN Kemendag, dan Kemendag, sedangkan UMKM non-ekspor dapat mengakses pengumuman melalui akun media sosial Direktorat PMSE dan Perdagangan Jasa serta Kemendag. 

  • Prabowo Bakal Kasih Diskon Besar-besaran Jelang Lebaran, Ini Daftarnya

    Prabowo Bakal Kasih Diskon Besar-besaran Jelang Lebaran, Ini Daftarnya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Paket stimulus ekonomi khusus untuk Ramadan dan Lebaran 2025 telah diumumkan oleh Presiden RI Prabowo Subianto. Paket stimulus ini diyakini dapat mendorong konsumsi masyarakat selama Ramadan dan Lebaran.

    Paket kebijakan Ramadan dan Lebaran ini diumumkan langsung oleh Presiden di Istana Negara sejak Senin (17/2/2025) lalu. Paket stimulus ini sekaligus akan menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I-2025.

    “Stimulus pada Ramadan yaitu diskon harga tiket pesawat, diskon tarif tol, program diskon belanja, program pariwisata mudik lebaran, dan stabilitas harga pangan,” kata Prabowo.

    Selain itu, Prabowo juga menjamin pencairan THR untuk ASN hingga pekerja swasta di bulan Maret 2025. “Pencairan THR bagi ASN dan pekerja swasta di Maret 2025,” tambahnya.

    Adapun, daftar paket stimulus HBKN Ramadhan Lebaran 2025:

    a. Diskon Harga Tiket Pesawat

    b. Diskon Tarif TOL

    c. Program Diskon Belanja seperti Harbolnas 2025, Program EPIC Sales 2025, dan BINA Diskon 2025

    d. Program Pariwisata Mudik Lebaran (Kementerian Pariwisata dan BUMN terkait).

    (pgr/pgr)

  • Pekan Depan Polres Bojonegoro akan Periksa Dua ASN soal Izin Pendirian Toko Modern

    Pekan Depan Polres Bojonegoro akan Periksa Dua ASN soal Izin Pendirian Toko Modern

    Bojonegoro (beritajatim.com) — Dua Aparatur Sipil Negara (ASN) akan dimintai keterangan pihak Satreskrim Polres Bojonegoro terkait perizinan toko modern. Pasalnya, kuota pendirian toko modern di wilayah kota sudah habis sejak 2021, namun belakangan banyak berdiri toko modern baru, Minggu (23/2/2025).

    Dua ASN yang akan diperiksa itu, mantan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro, Yusnita Liasari dan mantan Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro (Disdagkop UM).

    “Siap memberikan keterangan,” kata mantan Kepala DPMPTSP Pemkab Bojonegoro, Yusnita Liasari, dikonfirmasi tentang kabar bakal adanya undangan dari Polres Bojonegoro kepada pihaknya.

    Sementara Kasatreskrim Polres Bojonegoro, AKP Bayu Adjie Sudarmono mengatakan, dalam proses penyelidikan dugaan adanya gratifikasi pendirian toko modern di wilayah hukumnya, ia bakal memanggil dua mantan kepala dinas itu pada pekan depan.

    Namun, hingga hari ini hanya Yusnita Liasari yang buka suara. Sedangkan mantan Kadisdagkop Sukaemi memilih bungkam. “Kami panggil (Sukaemi dan Yusnita Liasari) minggu depan,” ujarnya.

    Sukaemi diketahui kini telah dimutasi pada posisi barunya sebagai Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan. Sedangkan Yusnita Liasari sekarang menjabat Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).

    Sebagai informasi, Polres Bojonegoro melalui Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Satreskrim telah melayangkan panggilan terhadap pihak-pihak terkait dugaan pungli pengurusan izin toko modern berjejaring, diantaranya lima pemilik gerai dan perusahaan toko modern berjejaring.

    Namun dari lima pemilik gerai toko modern tersebut, dua diantaranya mangkir, satu pihak tidak hadir tanpa disertai alasan, sedangkan satunya lagi beralasan ada di luar negeri.

    Polemik ini timbul ketika terjadi jumlah toko modern melebihi kuota sebagaimana diatur dalam Perbup 48/2021. Terkait ini, sejumlah fakta terkuak kala rapat kerja antara Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bojonegoro dengan DPMPTSP dan Disdagkop UM.

    Saat itu terjadi dua penafsiran berbeda dari dua organisasi perangkat daerah (OPD) itu. Suakemi mengklaim, pihaknya memiliki kewenangan menerbitkan rekomendasi pendirian toko modern berdasar pada Perbup 48/2021.

    Sebaliknya, Yusnita membantah dalam penerbitan izin toko modern tidak diperlukan rekomendasi dari Disdagkop UM.

    “Dalam Perbup 48/2021 Pasal 10 ayat (1) huruf d, disebutkan “mendapatkan rekomendasi teknis izin usaha”. Artinya yang berhak adalah Disdag, ketika itu belum Disdagkop UM,” kata Sukaemi memberikan tafsiran aturan tersebut ketika itu.

    Menurut Kemmi, sapaan karibnya, Disdagkop UM memiliki tugas pokok dan fungsi (tusi) memberikan rekomendasi, tetapi sebelumnya harus berpedoman pada ITR (Informasi Tata Ruang) dari Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang (DPU Bima PR). Jika lokasi dimaksud oleh DPU Bima PR boleh sebagai kawasan perdagangan, maka pihaknya mempedomani untuk menerbitkan rekomendasi, apabila masih ada kuota.

    “Misalnya kecamatan kota, kami lihat kuotanya 19, sedangkan dalam catatan kami (baru 17) kami belum merekom 19, maka kami masih punya kewenangan mengeluarkan rekom, setelah itu dimasukkan dalam SIMBG (Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung) sebagai persayaratan untuk mendapatkan PBG,” ungkapnya.

    Rekomendasi yang harus ada menurut Kemmi itu dibantah oleh DPMPTSP, bahwa penerbitan izin tidak perlu ada rekomendasi. Ini bertentangan dengan klaim Kemmi yang baru menerbitkan 17 rekomendasi, sebab mengacu pada perbup yang sama, kuota pendirian toko modern sudah habis.

    “Izin yang kami terbitkan sudah sesuai dengan Perbup 48/2021, untuk kuota Kecamatan Bojonegoro sudah penuh (19), terakhir kami terbitkan tahun 2021, itu sebelum terbit Perbup 48, maka setelah itu kami tidak terbitkan izin lagi karena kuota sudah penuh,” beber Yusnita.

    “Jadi rekomendasi Pak Kemmi itu tidak ada di OSS pak, izin usaha kan diproses di OSS, bukan di lainnya, dan OSS tidak mensyaratkan rekomendasi,” tegas Lia, panggilan karib Yusnita Liasari. [lus/ted]

  • Politik Uang dan Hoaks Musuh Utama Demokrasi Pemilu

    Politik Uang dan Hoaks Musuh Utama Demokrasi Pemilu

    JAKARTA – Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja mengatakan bahwa politik uang dan hoaks adalah musuh utama demokrasi pemilu.

    Pasalnya, politik uang dapat merusak demokrasi dan pemilu di Indonesia. Untuk itu, dia meminta kepada anak muda agar bersama-sama menjaga pemilu di Indonesia dari politik uang.

    “Saya yakin teman-teman memiliki mimpi besar agar pemilu di Indonesia tidak ada politik uang. Namanya perubahan, tidak hanya dari atas, melainkan dimulai dari berbagai elemen masyarakat,” kata Bagja dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

    Selain itu, berita bohong atau hoaks dapat menimbulkan perpecahan di masyarakat.

    “Hal kedua yang menjadi musuh demokrasi hoaks, fitnah dan kawan-kawannya,” ujarnya.

    Dia juga menyebut hal yang menjadi musuh demokrasi, yakni tidak netralnya netralitas ASN, TNI, Polri. “ASN, TNI, Polri merupakan pihak-pihak yang harus netral,” jelas Bagja.

    Bagja berharap anak muda untuk terus menjaga demokrasi di Indonesia. Sebab, dalam demokrasi adanya hak dan kewajiban yang diikuti penegakan hukum melalui proses pengadilan yang terbuka.

    “Tidak ada kekuasaan yang tidak diawasi dalam demokrasi,” pungkasnya.

  • Dedi Mulyadi Bakal Nonaktifkan Kepala Sekolah di Jabar yang Berangkatkan Study Tour – Halaman all

    Dedi Mulyadi Bakal Nonaktifkan Kepala Sekolah di Jabar yang Berangkatkan Study Tour – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengumumkan penonaktifan kepala sekolah di seluruh Jawa Barat yang melanggar larangan study tour ke luar provinsi.

    Keputusan ini diambil setelah adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Kepala SMAN 6 Depok.

    Dedi Mulyadi menegaskan, penonaktifan ini berawal dari pelanggaran yang dilakukan oleh Kepala SMAN 6 Depok, yang dianggap melanggar Surat Edaran (SE) Nomor: 64/PK.01/Kesra yang dikeluarkan oleh Penjabat Gubernur Jabar Bey Machmudin pada 8 Mei 2024. 

    “Kalau pergi piknik ke luar provinsi sudah jelas melanggar surat edaran yang dibuat Pak Bey, Pj Gubernur lama. Itu (dibuat) ketika terjadi kecelakaan bus anak SMK Depok di Ciater (Subang),” ujar Dedi, Sabtu (22/2/2025).

    Dedi juga menginstruksikan Inspektorat Jabar untuk melakukan audit terhadap sekolah-sekolah yang terlibat dalam kegiatan study tour ini.

    “Kewenangan pemberhentian atau penonaktifan itu adalah kewenangan kepala dinas pendidikan. Kepala dinas pendidikan sudah menandatangani surat penonaktifan sementara karena sekolahnya akan diaudit.”

    “Nanti dari audit yang dilakukan Inspektorat kita simpulkan sanksi apa yang akan diberikan,” jelasnya.

    Dedi Mulyadi pun sudah meminta Sekretaris Daerah (Sekda) Jabar untuk mencari sekolah mana saja yang mengadakan study tour ke luar Provinsi.

    “Pokoknya berlaku seluruh, bukan hanya SMAN 6 (Depok) saja, seluruh SMA yang kemarin memberangkatkan ke luar provinsi Jabar untuk study tour hari ini kita nonaktifkan dulu, semua,” ucapnya.

    Sekretaris Daerah (Sekda) Jabar, Herman Suryatman, menegaskan, seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) harus mematuhi kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah.

    “Yang jadi dasar hukum PP 94 2021 dan Peraturan BKN 6 2022 menegaskan bahwa PNS wajib melaksanakan kebijakan yang ditetapkan pejabat pemerintah yang berwenang,” jelas Herman.

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

  • Wamendikdasmen Fajar Pastikan Pendidikan Bermutu untuk Semua, Termasuk Sekolah Swasta – Page 3

    Wamendikdasmen Fajar Pastikan Pendidikan Bermutu untuk Semua, Termasuk Sekolah Swasta – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen), Fajar Riza Ul Haq menegaskan komitmen pemerintah dalam mewujudkan proporsionalitas dan keadilan pendidikan di Indonesia.

    “Sektor pendidikan merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo, dan kami hadir untuk memastikan pendidikan bermutu bagi semua, termasuk sekolah swasta,” ujarnya saat peresmian sejumlah gedung sekolah Muhammadiyah di Samarinda, Kalimantan Timur, Sabtu.

    Pada acara yang dihadiri Ketua Umum PP Muhammadiyah Prof Haedar Nashir, Wamendikdasmen Fajar mencatat kontribusi signifikan lembaga pendidikan swasta dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kaltim, yang mencapai 78,79 pada tahun 2024, lebih tinggi dari rata-rata nasional sebesar 75,02.

    Lanjut dia, pemerintah pusat melalui Kemendikdasmen berkomitmen untuk memastikan proporsionalitas dan keadilan dalam penyelenggaraan pendidikan.

    “Salah satu bukti konkret kehadiran negara adalah diterbitkannya Permendikdasmen No. 1 Tahun 2025 yang memungkinkan penempatan guru ASN atau P3K di sekolah swasta,” sebut Fajar.

    Kebijakan ini, imbuh Fajar, merupakan respons atas masukan dari berbagai pihak, terutama penyelenggara pendidikan swasta, terkait disparitas antara sekolah negeri dan swasta.

    Kemendikdasmen menyadari bahwa sekolah swasta adalah bagian penting dari partisipasi masyarakat dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, terutama di daerah terpencil atau 3T, sekolah swasta hadir membantu negara menyelenggarakan pendidikan.

    “Apalagi di daerah terpencil seperti daerah 3T, swasta hadir untuk membantu negara dalam menyelenggarakan pendidikan bagi anak-anak kita, termasuk kehadiran lembaga pendidikan Muhammadiyah di Samarinda ini,” jelas Fajar.

     

  • Ketua Bawaslu: Politik uang dan hoaks musuh utama demokrasi pemilu

    Ketua Bawaslu: Politik uang dan hoaks musuh utama demokrasi pemilu

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja mengatakan bahwa politik uang dan hoaks adalah musuh utama demokrasi pemilu.

    Pasalnya, politik uang dapat merusak demokrasi dan pemilu di Indonesia. Untuk itu, dia meminta kepada anak muda agar bersama-sama menjaga pemilu di Indonesia dari politik uang.

    “Saya yakin teman-teman memiliki mimpi besar agar pemilu di Indonesia tidak ada politik uang. Namanya perubahan, tidak hanya dari atas, melainkan dimulai dari berbagai elemen masyarakat,” kata Bagja dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

    Selain itu, berita bohong atau hoaks dapat menimbulkan perpecahan di masyarakat.

    “Hal kedua yang menjadi musuh demokrasi hoaks, fitnah dan kawan-kawannya,” ujarnya.

    Dia juga menyebut hal yang menjadi musuh demokrasi, yakni tidak netralnya netralitas ASN, TNI, Polri. “ASN, TNI, Polri merupakan pihak-pihak yang harus netral,” jelas Bagja.

    Bagja berharap anak muda untuk terus menjaga demokrasi di Indonesia. Sebab, dalam demokrasi adanya hak dan kewajiban yang diikuti penegakan hukum melalui proses pengadilan yang terbuka.

    “Tidak ada kekuasaan yang tidak diawasi dalam demokrasi,” pungkasnya.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Azis Kurmala
    Copyright © ANTARA 2025

  • Nilai Santunan Kematian dari Asabri untuk Prajurit TNI-Polri yang Gugur Tembus Rp 34 Miliar – Halaman all

    Nilai Santunan Kematian dari Asabri untuk Prajurit TNI-Polri yang Gugur Tembus Rp 34 Miliar – Halaman all

    Pada 2024, PT Asabri (persero) telah memberikan manfaat Santunan Risiko Kematian Khusus (SRKK) kepada 86 peserta

    Tayang: Sabtu, 22 Februari 2025 21:31 WIB

    dok. Asabri

    NILAI SANTUNAN – Pada tahun 2024, PT Asabri (persero) telah memberikan manfaat Santunan Risiko Kematian Khusus (SRKK) kepada 86 peserta Asabri yang merupakan prajurit terbaik bangsa yang gugur dan tewas saat bertugas. Penyerahan SRKK diberikan melalui 27 kantor cabang Asabri 

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pada 2024, PT Asabri (persero) telah memberikan manfaat Santunan Risiko Kematian Khusus (SRKK) kepada 86 peserta yang merupakan prajurit terbaik bangsa yang gugur dan tewas saat bertugas.

    Penyerahan SRKK diberikan melalui 27 kantor cabang Asabri yang tersebar di seluruh Indonesia dengan total nilai manfaat secara keseluruhan yang diberikan lebih dari Rp 34 miliar.

    Sebagai bagian dari ekosistem pertahanan dan keamanan nasional, Asabri memastikan kesejahteraan peserta tetap menjadi prioritas utama. Hal ini dilakukan melalui layanan yang berkualitas akses yang mudah dan manfaat yang berdampak bagi peserta dan ahli waris.

    Dengan pendekatan ini, Asabri tidak hanya berfungsi sebagai penyedia perlindungan finansial tetapi juga sebagai mitra strategis dalam mendukung stabilitas dan kesejahteraan nasional.

    Direktur Utama PT Asabri Jeffry Haryadi P Manullang, menegaskan sebagai bagian dari ekosistem pertahanan dan keamanan, Asabri berkomitmen untuk memberikan perlindungan terbaik kepada para prajurit, anggota Polri, serta ASN Kemhan dan Polri.

    “Kami memastikan layanan yang berkualitas dengan memperluas jangkauan layanan di 33 kantor cabang meningkatkan akses digital, serta menghadirkan manfaat yang benar-benar berdampak bagi peserta dan keluarganya. Dengan begitu, kami tidak hanya menjaga kesejahteraan mereka, tetapi juga memberikan kepastian bagi masa depan peserta dan keluarganya,” ujar Jeffry dalam pernyataannya, Sabtu(22/2/2025).
     

    “);
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:’4′,img:’thumb2′}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }
    else{
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    $(“#test3”).val(“Done”);
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else if (getLast > 150) {
    if ($(“#ltldmr”).length == 0){
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    }
    }
    }
    });
    });

    function loadmore(){
    if ($(“#ltldmr”).length > 0) $(“#ltldmr”).remove();
    var getLast = parseInt($(“#latestul > li:last-child”).attr(“data-sort”));
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast ;
    if($(“#test3”).val() == ‘Done’){
    newlast=0;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest”, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;
    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else{
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:sectionid,img:’thumb2′,total:’40’}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast+1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    }

    Berita Terkini

  • Kementerian PANRB-UID kolaborasi kembangkan kompetensi ASN

    Kementerian PANRB-UID kolaborasi kembangkan kompetensi ASN

    Wakil Menteri PANRB Purwadi Arianto saat bertemu Yayasan Upaya Indonesia Damai atau United in Diversity (UID) di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Jumat (21/02/2025). (ANTARA/HO-Humas Kementerian PANRB)

    Kementerian PANRB-UID kolaborasi kembangkan kompetensi ASN
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Sabtu, 22 Februari 2025 – 07:05 WIB

    Elshinta.com – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) bersama dengan Yayasan Upaya Indonesia Damai atau United in Diversity (UID) bersinergi dalam pengembangan kompetensi aparatur sipil negara (ASN).

    “Transformasi tata kelola ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan pemerintahan yang responsif dan efisien. Terutama pada Astacita 7, yang mengamanatkan transformasi digital pemerintah untuk menciptakan pemerintahan yang transparan, inklusif, dan efisien, serta mengembangkan smart-government untuk meningkatkan kualitas pelayanan,” kata Wakil Menteri PANRB Purwadi Arianto dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

    Purwadi menjelaskan transformasi tata kelola merupakan bagian integral dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045, yang bertujuan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.

    “Dalam konteks ini, manajemen talenta dan transformasi digital pemerintah menjadi fokus utama untuk memastikan keberlangsungan dan kesinambungan arah pembangunan transformasi tata kelola,” ungkapnya.

    Dia juga menjelaskan bukan hanya dalam hal pengembangan strategi transformasi digital, UID diharapkan dapat berkontribusi juga mentransformasikan paradigma pemerintahan menuju governance 5.0. Salah satu langkah yang dapat diupayakan adalah melalui dukungan pada peningkatan kualitas Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan (Diklat Pim) di Lembaga Administrasi Negara (LAN), dengan memastikan kurikulum relevan dengan tantangan zaman serta strategi pembangunan nasional.

    “UID memiliki potensi untuk memberikan kontribusi dalam merancang pola pengembangan talenta ASN digital dan budaya digital, melalui masukan kebijakan dan riset ilmiah yang relevan,” jelas Purwadi.

    Sementara itu, Wakil Ketua UID Suyoto mengatakan pengembangan kompetensi berpengaruh terhadap perubahan atau pola pikir mindset ASN. Menurutnya, dengan adanya peningkatan kualitas SDM ASN tersebut setiap kebijakan yang dibuat bisa bermanfaat bagi masyarakat.

    “Saya atas nama UID tentu sangat senang dan berterima kasih. Kami juga akan sangat senang menjadi kawan untuk Kementerian PANRB melanjutkan kolaborasi ini,” pungkas Suyoto.

    Sumber : Antara

  • Ramai Tukin Dosen, Legislator Tegaskan Pentingnya Kesejahteraan Pendidik

    Ramai Tukin Dosen, Legislator Tegaskan Pentingnya Kesejahteraan Pendidik


    PIKIRAN RAKYAT –
    Beberapa waktu yang lalu, Indonesia dihebohkan dengan pemberitaan mengenai tunjangan kinerja (tukin) dosen Aparatur Sipil Negara (ASN) di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi serta Kementerian Agama (Kemdiktisaintek) yang belum dibayarkan sejak tahun 2020 hingga 2024.

    Menanggapi aksi tersebut, Anggota Komisi X DPR RI Dewi Coryati, menegaskan pentingnya kesejahteraan dosen untuk menunjang kualitas pendidikan di Indonesia.

    “Kalau kita mau dosen mengajar dengan baik, tentu kesejahteraannya harus terjamin. Jangan sampai nanti seperti di dalam rapat komisi, para dosen mengatakan, bagaimana kita ingin memintarkan anak orang lain, sementara anak kita sendiri di rumah keleleran,” ujar Dewi Coryati pada Parlementaria usai kunjungan kerja spesifik ke Universitas Airlangga, Surabaya, Jawa Timur, Kamis (20/2/2025).

    Politisi Fraksi PAN ini juga menekankan bahwa tunjangan kinerja adalah hak para dosen dan pemerintah harus mulai memikirkan untuk dipenuhi. “Selanjutnya, kesejahteraan dosen harus mulai menjadi prioritas kita,” tambahnya.

    Anggota Komisi X DPR RI lainnya, Sofyan Tan, turut memberikan tanggapannya. Ia menyoroti rendahnya gaji dosen di Indonesia dibandingkan dengan pekerja di sektor lain.

    “Gaji dosen kita itu sangat rendah. Artinya, tidak lebih baik daripada pekerjaan seorang buruh di pabrik yang UMR-nya seperti itu. Ya kalau di Jakarta kan sudah 4 jutaan, dan mereka mendapat yang seperti itu, UMR-nya itu,” ujarnya.

    Menurutnya, tunjangan kinerja merupakan hak yang sah bagi dosen dan telah diatur dalam undang-undang. “Tukin itu bukan barang haram. Tukin itu adalah salah satu reward yang diberikan kepada dosen yang memiliki kinerja baik. Karena kalau dosen memiliki kinerja yang baik, dampak positifnya adalah peningkatan prestasi mahasiswa,” jelasnya.

    Lebih lanjut, Sofyan Tan menegaskan bahwa peningkatan kesejahteraan dosen akan berdampak pada peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Indonesia. Ia mengingatkan bahwa jika pemerintah ingin mencapai target Generasi Emas 2045, maka kesejahteraan tenaga pendidik harus menjadi prioritas sejak sekarang.

    “Jangan sampai anak-anak pintar justru tidak mampu meng-upgrade dirinya untuk menikmati pendidikan yang lebih tinggi yang bisa disumbangkan kepada negeri,” pungkas Legislator Dapil Sumut I itu. ***