Xcloud.id

Kementrian Lembaga: ASN

  • Mantan Kepala Disdagkop-UM Bojonegoro Penuhi Panggilan Polisi

    Mantan Kepala Disdagkop-UM Bojonegoro Penuhi Panggilan Polisi

    Bojonegoro (beritajatim.com) – Mantan Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro (Disdagkop-UM) Kabupaten Bojonegoro Sukaemi memenuhi panggilan penyidik Satreskrim Polres Bojonegoro, pada Rabu (26/2/2025). Sukaemi diperiksa atas dugaan pungutan liar dan gratifikasi dalam pemberian izin pendirian toko modern di Kabupaten Bojonegoro.

    ASN yang saat ini menjabat sebagai Staf Ahli Pemkab Bojonegoro itu diperiksa oleh penyidik sekitar pukul 09.00 WIB. Dari pantauan di lokasi, Sukaemi nampak keluar sendiri dari kantor Satreskrim Polres Bojonegoro sekitar pukul 15.50 WIB.

    Ia menenteng berkas dan tergopoh menuju kendaran dinasnya. Saat dikonfirmasi awak media usai pemeriksaan, Sukaemi memilih irit bicara, berlalu menghindari pertanyaan wartawan.

    Sukaemi hanya membenarkan bahwa kedatangannya ke Mapolres Bojonegoro memenuhi panggilan penyidik, untuk diklarifikasi terkait kasus dugaan pungli dan gratifikasi izin pendirian toko modern yang saat ini tengah diselidiki oleh Polisi.

    “Iya (dipanggil untuk klarifikasi), pokoknya adanya banyak yang ditanyakan,” ujar Sukaemi, kemarin.

    Sementara Kasat Reskrim Polres Bojonegoro AKP Bayu Adjie Sudarmono mengatakan, bahwa pemeriksaan terhadap mantan Kepala Disdagkop-UM Bojonegoro Sukaemi ini sedikitnya ada 46 pertanyaan.

    Materi pertanyaan diantaranya terkait penerbitan rekomendasi izin pendirian toko modern. Namun, semuanya dibantah. “Kalau menurut keterangannya, semua dilakukan sesuai regulasi,” ungkapnya.

    Sementara diketahui, sebelumnya penyidik juga memanggil mantan kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Bojonegoro Yusnita Liasari. Yusnita mengungkapkan, bahwa izin yang dikeluarkan terakhir pada tahun 2021 dan sesuai jumlah kuota yang ada dalam Perbup 48 tahun 2021. [lus/beq]

  • 27 Februari 2025: Hari Jadi ke-194 Kabupaten Purworejo

    27 Februari 2025: Hari Jadi ke-194 Kabupaten Purworejo

    Liputan6.com, Yogyakarta – Kabupaten Purworejo adalah sebuah wilayah di Jawa Tengah. Tahun ini, Kabupaten Purworejo merayakan hari jadi ke-194 tahun.

    Mengutip dari purworejokab.go.id, penetapan Hari Jadi Kabupaten Purworejo merujuk pada momentum perubahan nama Brengkelan menjadi Purworejo. Penetapan tersebut terjadi pada 27 Februari 1831.

    Penetapan Hari Jadi Kabupaten Purworejo ini dilakukan dengan mempertimbangkan data yang mendukung, baik naskah Kedung Kebo maupun bukti kearsipan lain. Dalam naskah Kedung Kebo tertulis, penggantian nama Brengkelan menjadi Purworejo diumumkan oleh Komisaris PH van Lawick van Pabst.

    Adapun berdasarkan bukti kearsipan pada Arsip Nasional Republik Indonesia tertulis bahwa pengumuman penggantian nama Brengkelan menjadi Purworejo dilaksanakan pada 27 Februari 1831. Hal itu juga disebutkan dalam Laporan Komisaris PH van Lawick van Pabst kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda Van Den Bosch.

    Perubahan nama tersebut akhirnya dijadikan dasar penyusunan Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2019 tentang hari Jadi Kabupaten Purworejo. Setiap tahunnya pada 27 Februari, masyarakat Purworejo akan merayakan Hari Jadi Kabupaten Purworejo.

    Tahun ini, Pemerintah Kabupaten Purworejo telah menggelar sejumlah kegiatan untuk memeriahkan Hari Jadi ke-194 Kabupaten Purworejo. Ada sekitar 13 kegiatan yang dilaksanakan mulai dari 31 Januari hingga puncak acara pada 27 Februari 2025. 

    Perayaan tahun ini berbeda dari tahun sebelumnya karena bersamaan dengan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati yang telah dilaksanakan di Jakarta. Rangkaian kegiatan Hari Jadi ke-194 Kabupaten Purworejo diawali dengan launching logo, peresmian proyek-proyek 2024, dan kenduri agung yang telah dilaksanakan pada 31 Januari 2025 di Pendopo Kabupaten Purworejo.

    Rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan Kutoarjo Romantic Space di Alun-alun Kutoarjo pada 6-9 Februari 2025, Gendhing Setu Legi di Pendopo Kabupaten Purworejo pada 7 Februari 2025, dan Hari Pers Nasional di Pendopo Kabupaten Purworejo pada 9 Februari 2025.

    Pada 12-16 Februari 2025 lalu juga telah digelar Purworejo Expo di Pendopo Kabupaten dan sepanjang Jalan RAA Cokronegoro. Bukan itu saja, berbagai kegiatan menarik juga telah dilaksanakan, seperti ziarah makam Bupati Tjokronegoro, senam bersama, kegiatan sosial guyub rukun ASN Peduli berupa donor darah dan pembagian beras, pengetan jumenengan, grebeg budaya, pengajian akbar, serta pelaksanaan Sidang Paripurna Istimewa dalam Rangka Hari Jadi ke-194 Kabupaten Purworejo dengan mengenakan pakaian adat Jawa.

    Penulis: Resla

  • Ngaku Anggota BIN Janjikan Bisa Jadi ASN, 4 Pelaku Diamankan Korem 082/CPYJ

    Ngaku Anggota BIN Janjikan Bisa Jadi ASN, 4 Pelaku Diamankan Korem 082/CPYJ

    Mojokerto (beritajatim.com) – Empat orang yang mengaku sebagai anggota Badan Intelijen Negara (BIN) diamankan anggota Korem 082/Citra Panca Yudha Jaya (CPYJ). Keempatnya diamankan di sebuah hotel di wilayah Kecamatan Kranggan, Kota Mojokerto, Rabu (26/2/2025).

    Keempatnya melakukan aksi penipuan jual beli jabatan di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto. Satu dari empat pelaku merupakan mantan anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD). Hingga saat ini, ada tujuh orang korban dengan kerugian mencapai ratusan juta.

    Keempatnya melakukan aksi penipuan di Kabupaten Mojokerto dengan sasaran mulai dari Kepala Desa (Kades), Sekretaris Camat (Sekcam), Camat, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sampai Kepala Dinas (Kadis). Selain menyasar para pejabat, para pelaku juga menyasar pihak-pihak swasta.

    Komandan Korem 082/CPYJ, Kolonel Inf Batara Alex Bulo mengatakan, penangkapan keempat pelaku setelah pihaknya menerima laporan dari masyarakat. “Kemarin, kurang lebih jam 9 malam dari keterangan yang kami dapat keberadaan keempat orang ini yang mengaku satu tim. Anggota BIN dari Jakarta,” ungkapnya.

    Berdasarkan dari laporan masyarakat tersebut, pihaknya melakukan penyelidikan dan pengembangkan. Hasil penyelidikan, keempat pelaku dipancing petugas yang menyamar dan keempat pelaku berhasil diamankan di salah satu hotel yang ada di Kecamatan Kranggan, Kota Mojokerto.

    “Ada 7 orang korban. Ada korban dari pihak swasta yang ingin menjadi ASN, 7 orang ini sudah memberikan DP atau uang muka kepada para pelaku untuk bisa diangkat menjadi ASN Pemkab Mojokerto. Alhamdulilah sekira pukul 5 sore, empat orang ini berhasil kami amankan. Kasus ini akan kami serahkan ke pihak yang berwenang,” katanya.

    Danrem menjelaskan, dari empat pelaku, satu diantaranya merupakan mantan anggota TNI AD berinisial AH. Pelaku secara resmi resign pada tahun 2014, pensiun dini dari TNI AD. Sementara tiga pelaku lain yakni berinisial S, HS dan SP merupakan warga sipil.

    “Sementara karena masih berupa transfer bukan cash, pengembangan sampai saat ini, masih berkembang tadinya dari Rp200 juta sekarang sudah naik menjadi Rp300 juta dari tujuh korban ini. Mungkin bisa lebih (jumlah korban) karena sudah melakukan aksi penipuan ini bertahun-tahun,” jelasnya.

    Pihaknya memprediksi uang hasil penipuan yang dilakukan para pelaku lebih dari Rp300 juta dan jumlah korban diperkirakan lebih dari tujuh orang. Ini lantaran aksi penipuan yang dilakukan para pelaku dengan iming-imingi bisa mendapatkan jabatan dilakukan bertahun-tahun dan pindah-pindah tempat.

    “Dia dari Medan sampai di Mojokerto, untuk selanjutnya kami serahkan ke Polres Mojokerto Kota. Korban sampai saat ini, ada tujuh orang. Semua dari Kabupaten Mojokerto. Jika ada hal-hal seperti itu, jangan mencari jalan pintas. Dijanjikan bisa naik jabatan, kita siapkan sejumlah uang artinya jangan melalui jalur-jalur yang tidak benar,” tegasnya. [tin/kun]

  • Kemensos Bakal Salurkan Bansos untuk Guru Non ASN & Non Sertifikasi Berbasis DTSEN – Page 3

    Kemensos Bakal Salurkan Bansos untuk Guru Non ASN & Non Sertifikasi Berbasis DTSEN – Page 3

     Ia mengatakan pemadanan nama-nama guru yang akan diberikan Bansos dicek sesuai DTSEN. Sehingga, saat ditemukan nama ganda bisa langsung dicek sesuai NIK tunggal di DTSEN. 

    “Dengan DTSEN kita bisa bersihkan dan buat lebih bagus,” katanya. 

    Menurutnya, kolaborasi antar kementerian/lembaga ini merupakan upaya menyukseskan program Presiden Prabowo.

    “BPS membantu menyiapkan datanya,” katanya.

     

    (*)

  • Pakar paparkan sejumlah masalah pada Pilkada 2024 yang sering berulang

    Pakar paparkan sejumlah masalah pada Pilkada 2024 yang sering berulang

    Jakarta (ANTARA) – ​​​Pakar kepemiluan dari Universitas Indonesia Titi Anggraini memaparkan tujuh masalah pada Pemilihan Kepala Daerah 2024 yang masih sering berulang pada setiap pelaksanaan pemilu.

    “Dari Pilkada 2024 masih ditemukan tujuh masalah klasik dan berulang,” kata Titi saat rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.

    Dia menjelaskan permasalahan pertama ialah keluhan tentang politik biaya tinggi. Hal itu terjadi di ruang-ruang “gelap” yang tidak kompatibel dengan akuntabilitas laporan dana kampanye pasangan calon.

    “Kalau dilihat laporan dana kampanye pasangan calon semua masuk akal, semua realistis, tetapi pilkada biaya tinggi selalu menjadi keluhan,” ujarnya.

    Masalah kedua, kata dia, politik uang atau jual beli suara (vote buying). Dia menyebut bahkan hal itu mulai dilakukan dengan kemasan kontrak politik.

    “Bahkan mulai dikemas dengan kontrak politik berbasis privat yang transaksional, menyertakan angka-angka per pemilih dengan kemasan kontrak politik,” ucapnya.

    Kemudian, dia mengungkapkan adanya politisasi dan ketidaknetralan aparatur sipil negara (ASN) dan kepala desa yang kemudian berdampak pada pemungutan suara ulang serta diskualifikasi calon.

    Selain itu, Titi mengatakan masih terjadi pula keberpihakan dan penyalahgunaan wewenang oleh petahana serta penyelenggara negara dan daerah, khususnya ketika berkelindan dengan hubungan keluarga dan kekerabatan.

    Permasalahan kelima, lanjut dia, sentralisasi rekomendasi pencalonan yang mewajibkan rekomendasi dewan pengurus pusat partai politik sehingga mengakibatkan problematika ikutan, yakni soal praktik politik mahar, mahar politik, dan juga politik biaya tinggi.

    “Yang keenam, masih ada manipulasi suara,” tuturnya.

    Terakhir, ujarnya lagi, problem profesionalitas dan netralitas penyelenggara pemilu, yakni terjadi disparitas antara aturan main dan implementasi teknis di lapangan, khususnya oleh para petugas ad hoc.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pakar Pemilu Catat 7 Masalah Klasik Masih Terjadi di Pilkada 2024

    Pakar Pemilu Catat 7 Masalah Klasik Masih Terjadi di Pilkada 2024

    Bisnis.com, JAKARTA – Pelaksanaan Pilkada 2024 masih menyisakan tujuh persoalan klasik yang masih berulang dari setiap pemilu sebelumnya.

    Dosen Hukum Pemilu FH UI atau Pakar Kepemiluan UI sekaligus Pembina Perludem, Titi Anggraini mengatakan hal yang disoroti berkaitan dengan keluhan tentang politik biaya tinggi. Keluhan ini acap kali terjadi di ruang-ruang gelap yang tak kompatibel dengan akuntabilitas laporan dana kampanye paslon.

    “Kalau dilihat laporan dana kampanye paslon, semua masuk akal, semua realistis, tapi pilkada biaya tinggi selalu menjadi keluhan,” tuturnya dalam rapat dengan Komisi II DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (26/2/2025).

    Selanjutnya, Titi menilai masalah politik uang atau jual beli suara yang bahkan mulai dikemas dengan kontrak politik berbasis privat yang transaksional dan menyertakan angka-angka per pemilih dengan kemasan kontrak politik.

    Dia melanjutkan, masalah ketiga adalah adanya politisasi dan ketidaknetralan ASN serta Kepala Desa yang akhirnya berdampak pada Pemungutan Suara Ulang (PSU) hingga diskualifikasi calon.

    “Yang keempat, keberpihakan dan penyalahgunaan wewenang oleh petahana masih terjadi dan juga penyelenggara negara dan daerah, khususnya ketika berkelindan dengan hubungan keluarga dan kekerabatan,” jelasnya.

    Sementara itu, Titi juga menyoroti soal sentralisasi rekomendasi pencalonan yang mewajibkan untuk adanya rekomendasi DPP Parpol, sehingga mengakibatkan problematika lainnya yakni soal keluhan praktik politik mahar atau mahar politik.

    “Yang keenam, masih ada manipulasi suara dan yang terkahir problem profesionalitas dan netralitas penyelenggara Pemilu, di mana terjadi disparitas antara aturan main dan implementasi teknis di lapangan, khususnya oleh para petugas ad hoc,” pungkasnya.

  • Pegawai BKN Mulai Kerja WFA, Pengaruh ke Layanan ASN? – Page 3

    Pegawai BKN Mulai Kerja WFA, Pengaruh ke Layanan ASN? – Page 3

    Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Zudan Arif Fakrulloh menjelaskan, penerapan skema Work from Anywhere (WFA) diatur oleh masing-masing instansi sesuai karakteristik layanan publik yang dimiliki instansi tersebut. Penerapan WFA ini harus sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai ASN.

    Menurutnya, setiap instansi memiliki karakteristik layanan tertentu yang tidak bisa disamakan satu dengan yang lain, misalnya layanan umum.

    “Layanan-layanan publik yang membutuhkan on-site di lapangan, salah satunya seperti rumah sakit tidak dapat melakukan WFA. Unit-unit yang menangani pelayanan publik, kebandaraan, kepelabuhan, kemudian jalan raya, sulit kalau harus WFA karena sifatnya harus dilayani secara langsung,” terang Kepala BKN dalam keterangan tertulis, Kamis (20/02/2025).

    Zudan juga menjelaskan unit-unit yang melayani pengelolaan administrasi manajemen ASN seperti BKN dapat lebih mudah melakukan sistem WFA. Untuk BKN sendiri rencananya baru akan memulai penerapan WFA ini mulai pekan depan secara bertahap diikuti dengan evaluasi secara berkala.

    “Penerapan WFA untuk pegawai BKN dilakukan secara bertahap. Tahap pertama akan diterapkan WFA satu hari dan tahap berikutnya dicoba dua hari setelah evaluasi WFA selama dua bulan pertama. Jadi ke depannya bisa dua hari dengan catatan evaluasi bagus, kinerja tetap bagus, tidak ada komplain,” imbuhnya.

    Selain itu, Ia menyampaikan kalau penerapan WFA di BKN akan tetap diikuti dengan pemantauan kinerja harian berbasis sistem yang dirancang untuk mengevaluasi apakah target kerja setiap pegawai tercapai atau tidak secara periodik.

     

  • Bertemu Kadin, Menpan-RB Dukung Potensi Kolaborasi Dunia Usaha dalam Transformasi Digital Pemerintah

    Bertemu Kadin, Menpan-RB Dukung Potensi Kolaborasi Dunia Usaha dalam Transformasi Digital Pemerintah

    Bertemu Kadin, Menpan-RB Dukung Potensi Kolaborasi Dunia Usaha dalam Transformasi Digital Pemerintah
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Pemerintah Indonesia terus mempercepat
    transformasi digital
    untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.
    Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Rini Widyantini menyatakan pentingnya kolaborasi lintas sektor, termasuk dengan dunia usaha, untuk mempercepat transformasi digital di pemerintahan.
    “Kami senang dengan adanya peluang kolaborasi dunia usaha dalam mempercepat transformasi digital pemerintah. Di samping meningkatkan layanan kepada masyarakat, kita juga bisa mendukung pertumbuhan ekonomi di Indonesia,” ujarnya dalam siaran pers, Selasa (25/02/2025).
    Pernyataan tersebut disampaikan Rini dalam pertemuan dengan jajaran pengurus Kamar Dagang dan Industri (
    Kadin
    ) Indonesia di Jakarta, Selasa.
    Ia mengungkapkan bahwa tata kelola pemerintahan terus berinovasi dengan memanfaatkan tren teknologi digital. Upaya ini dikebut untuk mempercepat layanan publik yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat dengan lebih efektif dan efisien.
    Untuk mempercepat upaya tersebut, kata Rini, diperlukan orkestrasi kebijakan lintas sektor di instansi pemerintah.
    “Percepatan itu tidak terbatas pada sinergi dan koordinasi antarinstansi pemerintah. Pihak swasta juga berpeluang berkontribusi dalam mendukung percepatan transformasi digital pemerintah,” imbuhnya.
    Rini menekankan bahwa Kadin, sebagai wadah pengusaha Indonesia, memiliki potensi besar untuk berperan aktif dalam mendukung implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, terutama di sektor digital.
    Berdasarkan Prioritas Nasional (PN) ke-7, yang menitikberatkan pada penguatan reformasi politik, hukum, dan birokrasi, Kadin diharapkan berkontribusi dalam penguatan teknologi digital melalui investasi dan kemitraan.
    Dukungan yang diberikan oleh Kadin bisa mencakup beberapa area strategis, antara lain penguatan teknologi digital.
    Melalui investasi dan kemitraan, Kadin dapat mendukung adopsi layanan digital oleh pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha.
    Kemudian, keamanan siber. Kadin dapat berperan dalam peningkatan kapasitas keamanan siber bagi pemerintah melalui penerapan standar industri dan partisipasi dalam forum diskusi serta simulasi mitigasi risiko serangan siber.
    Dukungan lainnya adalah pengembangan sumber daya manusia (SDM) digital.
    Kadin juga diharapkan mendukung pelatihan dan sertifikasi digital bagi aparatur sipil negara (ASN), serta berkolaborasi dalam riset dan pengembangan teknologi, seperti kecerdasan buatan (AI), big data, dan internet of things (IoT), yang akan mempercepat efisiensi birokrasi.
    “Melalui kolaborasi yang berfokus pada program dan kegiatan bersama dengan tujuan pencapaian hasil yang serupa, kami dapat mengakselerasi transformasi digital nasional demi mewujudkan birokrasi yang modern, pelayanan publik yang prima, serta iklim integrasi ekonomi, dan keuangan digital nasional,” ucap Rini.
    Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Transformasi Teknologi dan Digital, Teguh Ananta Wikrama menyampaikan, pihaknya siap dalam mendukung transformasi digital pemerintah baik dari segi teknologi maupun SDM. 
    “Kami siap berkontribusi untuk memperkuat kolaborasi pemerintah dan dunia usaha dalam transformasi digital pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat,” katanya. 
    Sebagai informasi, Kadin adalah wadah bagi pengusaha Indonesia dan bergerak dalam bidang perekonomian.
    Pembentukan Kadin bertujuan untuk mewujudkan dunia usaha Indonesia yang kuat dan berdaya saing tinggi, dengan memanfaatkan sumber daya nasional secara optimal.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Wamendagri dorong pemda fasilitasi kesehatan gratis bagi ASN

    Wamendagri dorong pemda fasilitasi kesehatan gratis bagi ASN

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk mendorong pemerintah daerah (pemda) untuk menyediakan fasilitas kesehatan gratis bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan pemda.

    Hal ini disampaikannya saat meninjau kegiatan Pemeriksaan Kesehatan Gratis dan Pelaksanaan Medical Check Up (MCU) di Gedung F Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Selasa.

    Ribka mengungkapkan pemeriksaan kesehatan gratis di lingkungan Kemendagri telah berlangsung secara rutin sejak 2015 dan mendapat antusiasme tinggi dari pegawai. Hal ini menunjukkan meningkatnya kesadaran pegawai terhadap pentingnya menjaga kesehatan.

    “Kami juga menyampaikan apresiasi kepada Bapak Menteri Dalam Negeri dan juga Wamen dan Sekjen, (karena) terus konsisten bagaimana menjaga kesehatan dari pegawai kita. Dan ini sudah berjalan sepuluh tahun untuk pemeriksaan kesehatan rutin,” kata Ribka dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

    Lebih lanjut, kegiatan ini merupakan bagian dari program Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) yang dikelola oleh Poliklinik Kemendagri. Program ini bertujuan untuk memantau kondisi kesehatan pegawai, khususnya terkait penyakit tidak menular.

    Pemeriksaan yang dilakukan mencakup pengecekan paru-paru, tekanan darah, berat badan, serta pemeriksaan darah untuk mengetahui kadar gula dan kolesterol.

    Dia mengapresiasi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian yang terus berkomitmen dalam memfasilitasi pemeriksaan kesehatan gratis bagi pegawai. Ia berharap kegiatan serupa dapat diterapkan di seluruh pemda, mengingat pentingnya pemeriksaan kesehatan bagi pegawai yang telah berusia lanjut.

    “Kebanyakan dari sisi kesehatannya juga kurang baik, jadi sudah tidak produktif lagi. Masih umur 60 tahun sudah tidak bisa produktif lagi, karena kebanyakan duduk, kerja, kemudian juga banyak melakukan aktivitas non-fisik,” jelasnya.

    Untuk itu, dirinya pun menekankan pentingnya menjaga kesehatan dengan menerapkan pola hidup sehat agar pegawai tidak mudah terserang penyakit seperti stroke dan gangguan kesehatan lainnya.

    “Ini harus diikuti oleh semua pemerintah daerah dalam hal ini provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia. Supaya Aparatur Sipil Negara kita betul-betul produktif, sehat, dan bisa melaksanakan tugas dan tanggung jawab negara lebih baik ke depan,” ujar Ribka.

    Selain pemeriksaan kesehatan, dalam kesempatan yang sama juga dilakukan pemeriksaan narkoba sebagai bagian dari program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN). Pemeriksaan ini telah dilaksanakan secara rutin sejak 2021 sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden terkait P4GN.

    “Saya pikir ini terobosan yang baik sekali yang dilakukan oleh Bapak Menteri Dalam Negeri untuk ASN kami, dan tadi ASN secara sukarela berkesadaran dan penuh tanggung jawab sudah memeriksakan urinnya, kemudian melalui beberapa meja pemeriksaan,” ungkapnya.

    Menurutnya, program pemeriksaan kesehatan ini sangat baik dan perlu ditingkatkan serta diteruskan. Karena itu, pemda diharapkan dapat mengadopsi program serupa agar ASN dapat berkontribusi maksimal dalam mendukung kebijakan pemerintah.

    “Kami akan juga monitoring dalam pelaksanaannya seperti apa untuk pemerintah daerah. Kita harus mulai dari aparatur pemerintah negara memberikan contoh dan dimulai juga dari para pemimpin,” pungkas dia.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • F-PKS tegaskan komitmen dukung kebijakan prorakyat Presiden Prabowo

    F-PKS tegaskan komitmen dukung kebijakan prorakyat Presiden Prabowo

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI Jazuli Juwaini menegaskan komitmen fraksinya dalam mendukung penuh kebijakan prorakyat yang dilakukan Presiden RI Prabowo Subianto.

    “Fraksi PKS mendukung penuh kebijakan prorakyat Presiden Prabowo dan memastikan seluruh anggota legislatif PKS dari pusat hingga provinsi dan kabupaten/kota untuk menyukseskannya,” kata Jazuli dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa.

    Menurut dia, sudah banyak kebijakan berpihak pada rakyat kecil yang digelontorkan dalam 100 hari kerja pertama pemerintahan Presiden Prabowo.

    Selain itu, kata dia, pemerintah fokus untuk membiayai program-program prorakyat yang riil dan konkrit melalui transformasi dalam tata kelola pemerintahan, program, dan anggaran,

    Termasuk, lanjut dia, efisiensi besar-besaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

    Dia menyebut Presiden Prabowo juga mentransformasi pengelolaan sumber daya nasional, badan usaha milik negara (BUMN), dan industri strategis nasional agar menjadi sumber pendapatan negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

    “Presiden sangat kuat keberpihakan dan komitmennya pada kemandirian dan kedaulatan nasional, terutama sektor pangan menuju swasembada, termasuk bagaimana menyejahterakan para petani, peternak, dan nelayan,” ujarnya.

    Dia lantas mengurai berbagai kebijakan Presiden Prabowo yang berpihak pada rakyat kecil dan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, di antaranya Program Makan Bergizi Gratis (MBG); kenaikan upah minimum nasional; hingga penghapusan kredit macet usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

    “Kenaikan gaji guru dan guru honorer, program tiga juta rumah dan pembangunan rumah untuk rakyat kecil; diskon 50 persen tarif listrik; cek kesehatan gratis di hari ulang tahun; penurunan biaya haji (BPIH); pembatalan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan hanya berlaku untuk barang mewah; pengendalian inflasi dan stabilitas ekonomi nasional,” tuturnya.

    Selain itu, tambah dia, kenaikan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah, singkong, dan jagung; subsidi pupuk petani; investasi besar pada sektor pertanian; pencairan tunjangan hari raya (THR) untuk aparatur sipil negara (ASN) dan pegawai swasta di bulan Maret; diskon tarif tol selama libur lebaran; hingga pengendalian stabilitas harga pangan; dan lainnya.

    Untuk itu, ujarnya lagi, Fraksi PKS mengajak seluruh elemen masyarakat untuk optimistis pada pemerintah dan kompak dalam mendukung program-program prorakyat Presiden Prabowo.

    “Semakin kompak rakyat mendukung program pro rakyat pemerintah maka semakin efektif kinerja pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat,” kata dia.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025