Kementrian Lembaga: ASN

  • Akhir Nasib Bu Guru PPPK usai Ketahuan Selingkuh, Sekda Sebut Pelanggaran Serius: Terbukti

    Akhir Nasib Bu Guru PPPK usai Ketahuan Selingkuh, Sekda Sebut Pelanggaran Serius: Terbukti

    TRIBUNJATIM.COM – Nasib bu guru berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kabupaten Sleman kini menerima sanksi dipecat.

    Bu guru PPPK itu dipecat setelah terbukti melakukan pelanggaran berat berupa perselingkuhan.

    Sebelumnya, kasus ini menjadi sorotan setelah ada pengaduan dari masyarakat.

    Hal itu seperti yang diungkap oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sleman, Susmiarto.

    “Aduan tersebut kemudian diklarifikasi dengan pengumpulan alat bukti dan pemanggilan terhadap yang bersangkutan, termasuk pihak sekolah dan Dinas Pendidikan,” ujarnya.

    Setelah melalui proses pemeriksaan dan pengumpulan bukti yang cukup, kasus ini dilanjutkan ke Inspektorat dan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP).

    Berdasarkan berita acara pemeriksaan, guru tersebut diduga berselingkuh dengan pria lain, yang dianggap sebagai pelanggaran serius.

    Sanksi Pemberhentian

    Pemkab Sleman memberikan sanksi pemutusan hubungan perjanjian kerja kepada guru tersebut.

    “Karena ini merupakan pelanggaran serius, kami memberikan sanksi sesuai perundang-undangan yang berlaku,” kata Susmiarto.

    Meskipun demikian, sanksi ini belum bersifat final.

    Guru yang bersangkutan diberikan waktu 14 hari untuk mengajukan gugatan ke Badan Kepegawaian Negara (BKN).

    “Keputusan final nantinya ada di BKN. Jika BKN menyetujui keputusan kami, maka kami akan mengeluarkan SK pemberhentian,” tambahnya.

    Susmiarto juga mengimbau seluruh pegawai pemerintah di lingkungan Pemkab Sleman untuk menaati peraturan yang ada.

    “Menjadi abdi negara terikat dengan aturan yang menyangkut hak dan kewajiban. Kami berharap ASN dapat menjadi contoh dan teladan bagi masyarakat,” tutupnya.

    Sementara itu, kasus perselingkuhan lainnya juga pernah terjadi di Jambi.

    Seorang kades ngotot tak mundur dari jabatan meski si kades tepergok selingkuh dengan istri orang.

    Tingkah kades itu membuat warga geram.

    Mereka pun menuntut Kepala Desa (Kades) atau disebut Datuk Rio di Karak Apung, Kecamatan Bathin III Ulu, Kabupaten Bungo, Jambi, mundur dari jabatannya.

    Kasus ini sempat viral di media sosial dan sempat dilaporkan ke pihak kepolisian.

    Namun, karena belum ada tindakan lebih lanjut, warga Dusun Karak Apung akhirnya mendemo Kades mereka.

    Satu di antara yang memviralkan kasus ini adalah akun Instagram @infojambi__ yang mengunggah aksi warga yang didominasi ibu-ibu pada Senin (24/2/2025).

    Bahkan tanpak emak-emak yang demo tersebut membawa kayu untuk menyampaikan aspirasi mereka.

    Selain itu, ada pula beberapa tulisan yang dibawa, di antaranya “pecat datuk rio ahli maksiat”.

    Video demo emak-emak di Bungo Jambi ini pun viral di media sosial.

    “Kepala Desa Dusun Karak Apung, Kecamatan Batin III Ulu, Kabupaten Bungo, Jambi, didemo warganya. Karena selingkuh dengan istri seorang warga dan tetap ngotot jadi kepala desa,” demikian keterangan unggahan tersebut, melansir dari TribunJambi.

    “Sikap ini membuat warga geram. Kasus ini sudah dilaporkan ke polisi, tapi belum ada kabar kelanjutannya dan masih (kades) berkeliaran bebas.”

    Sejumlah warga menggerebek rumah Datuk Rio atau Kepala Desa Karak Apung, Kecamatan Bathin III Ulu, Kabupaten Bungo, Jambi pada pertengahan Januari 2025 lalu.

    Kades tersebut diduga telah berselingkuh dengan istri orang.

    Video tersebut bahkan viral dan menjadi buah bibir warganet.

    Dalam video yang beredar, tampak sejumlah warga mendatangi sebuah rumah yang diduga milik kepala desa tersebut.

    Dari keterangan video disebutkan, puluhan warga mendatangi rumah Datuk Rio tersebut.

    “Cinta Terlarang. Puluhan warga mendatangi rumah Kades Karak Apung dugaan perselingkuhan bersama istri orang,” tertulis pada video yang diunggah @kabarkampungkito_djb, Jumat (17/1/2025).

    Dugaan perselingkuhan ini tercium oleh suami perempuan yang diduga menjadi selir kepala desa ini.

    Suami disebut sering menemukan obrolan tidak pantas di aplikasi perpesanan WhatsApp.

    “Suami sering temukan chat WA tak pantas,” demikian tertulis pada video yang beredar.

    “Lokak bekenoan. Menyala nian Pak Kades.”

    “Heboh, puluhan warga datangi kediaman Datuk Rio Kepala Desa Karak Apung, Kecamatan Bathin III Ulu, Kabupaten Bungo, Jambi.”

    “Kedatangan warga tersebut terkait asmara antara Kades dan wanita yang sudah bersuami.”

    Menurut informasi sementara, suami si wanita adalah orang pertama yang mencurigai dugaan perselingkuhan ini.

    Suami sering menemukan obrolan yang tidak pantas pada aplikasi WA milik istrinya.

    “Pasalnya, suami wanita tersebut mencurigai istrinya sering berhubungan chat di aplikasi WhatsApp yang tak pantas.”

    Kedua pihak sempat dipertemukan, namun tidak ada jalan keluar karena Kepala Desa memilih meninggalkan mediasi.

    “Sebelumnya kedua belah pihak antara Pak Kades dan suami wanita tersebut sudah diupayakan pertemuan adat dan mediasi di rumah Kepala Kampung.”

    “Bukan menemukan titik terang, tetapi mereka terjadi cekcok dan kades pun meninggalkan lokasi.”

    Kasus ini sudah dilaporkan ke pihak kepolisian.

    Kades tersebut dilaporkan atas kasus dugaan perzinaan.

    “Atas kejadian tersebut, suami wanita melaporkan Kades Karak Apung ke Mapolres Bungo atas dugaan perzinaan pada 25 November 2024 lalu.”

    Sebelumnya, dua pegawai negeri sipil (PNS) juga tepergok berselingkuh.

    Video penggerebekan itu pun viral di media sosial sejak Minggu (16/2/2025).

    Dilansir TribunnewsBogor.com dari postingan akun TikTok @official_ptm99 terlihat detik-detik KO melabrak suaminya, inisial AN sedang berada di dalam mobil bersama wanita inisial RA.

    Kejadian tersebut terjadi di Jalan HR Soebrantas Pekanbaru, Riau pada Minggu siang.

    Dalam video terlihat KO emosi dan menjegal mobil RA yang hendak kabur setelah kepergok.

    Sambil berteriak-teriak, KO pun menantang RA, wanita yang selingkuh dengan suaminya untuk menabraknya.

    Istri sah lantas mengurai modus perselingkuhan suaminya yang telah lama ia curigai.

    “Tabrak aku, tabrak. Kau bilang kau pergi ke Pelawan sama Kakanwil ya. Kau sama cewek ke Tebing Tinggi, otak kau di mana? anak kau menunggu di rumah,” teriak KO dikutip TribunnewsBogor.com pada Senin (17/2/2025).

    Belakangan terkuak bahwa AN dan RA keduanya diduga sama-sama oknum PNS di kantor Imigrasi Pekanbaru.

    Fakta tersebut diungkap istri sah saat momen pelabrakan tersebut.

    “Kau juga! suami kau di sini. Woy, kalian PNS woy. Turun! Mereka PNS woy!” pungkas KO.

    Pria yang mengenakan topi dan kaos biru itu tak kalah garang meneriaki istrinya yang diduga selingkuh.

    Suami sah terlihat emosi lantaran istrinya enggan dari mobil.]

    “Copotlah seragam kalian, tengok! turun,” ujar istri sah.

    “PNS selingkuh. Pegawai Imigrasi,” teriak suami sah pelakor.

    Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com

  • Jawa Tengah Siap Sambut Kedatangan Pemudik Lebaran 2025

    Jawa Tengah Siap Sambut Kedatangan Pemudik Lebaran 2025

    TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG – Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menerangkan, jalur-jalur vital di wilayahnya  siap dilalui pemudik pada Lebaran 2025.

    Rencananya, penyelenggaraan posko terpadu Lebaran 2025 mulail 24 Maret hingga 8 April 2025.

    “Pemprov Jateng siap menerima kedatangan pemudik. Bisa melalui Tol Trans Jawa, Pantura Pantai Utara, Jalur Tengah, dan Jalur Selatan. Tinggal pilih saja,” kata Luthfi usai menerima kunjungan dari Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi beserta rombongan dalam rangka Koordinasi Kesiapan Angkutan Lebaran 2025/1446 H, di Kompleks Kantor Gubernur Jateng, Kamis 6 Maret 2025.

    Ia juga menyambut baik, kebijakan Work From Anywhere (WFA) dari pemerintah untuk aparatur sipil negara (ASN), pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), hingga sektor pekerja swasta. Rencananya,  WFA dilakukan mulai H-7 sampai dengan H+7 Lebaran. Tepatnya mulai 24 Maret-8 April 2025.

    Dukungan WFA disebut telah disetujui dengan surat edaran oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Agama (Kemenag), Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik (Kemenpan RB), dan Kementerian BUMN.

    “ Jawa Tengah sebetulnya lebih menyambut pemudik, bukan yang akan mudik,” kata Luthfi.

    Di sisi lain, dia menerangkan, Jawa Tengah sebagai sentralnya tujuan mudik nasional telah menyiapkan berbagai langkah. Di antaranya menargetkan perbaikan ruas jalan, baik milik provinsi, nasional, dan kabupaten/kota bisa selesai pada dua pekan sebelum Hari Raya Idulfitri 1445 H.

    Khusus jalur Tol Trans Jawa, Mantan Kapolda Jateng itu mengatakan, juga akan  melakukan rekayasa lalu lintas apabila terjadi penumpukan kendaraan.

    “Bisa diberlakukan one way (satu jalur) lokal. Kalau ada antrean (kendaraan) di atas 1 km akan diberlakukan one way sampai gerbang tol  Banyumanik. Kalau tak mampu (menguraikan kepadatan kendaraan) perpanjang lagi sampai GT Bawen,” ucap Luthfi.

    Bahkan, kata dia, Jalur Pantura juga bisa dimanfaatkan untuk rekayasa arus lalu lintas kendaraan dari dalam tol bilamana ada antrian panjang kendaraan. 

    Sebelumnya Dinas Perhubungan Jawa Tengah memprediksi 17,9 juta pemudik akan masuk ke wilayah tersebut pada arus mudik masa Hari Raya Idulfitri 1446 H/Lebaran 2025.  

    Sementera itu, Menteri Perhubungan Dudy Purwodadi mengungkapkan, Jawa Tengah merupakan wilayah terbesar tujuan pemudik dibandingkan daerah lain di Pulau Jawa.

    “Dengan kebijakan WFA, diharapkan bisa mengurai kepadatan kendaraan masa mudik Lebaran 2025. Kita beri pelayanan masyarakat, sehingga bisa mudik aman dan lancar,” kata dia. (*)

  • Pengangkatan CPNS 1 Oktober 2025, PPPK 1 Maret 2026

    Pengangkatan CPNS 1 Oktober 2025, PPPK 1 Maret 2026

    Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur Kementerian PANRB Aba Subagja (kanan), dan Wakil Kepala BKN Haryomo Dwi Putranto dalam video tanya jawab pada kanal YouTube Kementerian PANRB yang diunggah Kamis (6/3/2025). ANTARA/HO-Humas Kementerian PANRB

    Kemen-PANRB: Pengangkatan CPNS 1 Oktober 2025, PPPK 1 Maret 2026
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Jumat, 07 Maret 2025 – 07:27 WIB

    Elshinta.com – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mengungkapkan bahwa pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dijadwalkan secara serentak pada 1 Oktober 2025.

    Kemudian, pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) secara serentak diagendakan pada 1 Maret 2026.

    Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur Kementerian PANRB Aba Subagja menyampaikan pernyataan tersebut dalam video tanya jawab pada kanal YouTube Kementerian PANRB yang diunggah Kamis (6/3) malam, dan disaksikan dari Jakarta.

    “Jadi nanti, termasuk tahap I, tahap II, (PPPK, Red) nanti di 1 Maret 2026. Kemudian CPNS pun 1 Oktober 2025. Jadi, dengan pengangkatan serentak ini, enggak ada yang beda-beda lagi ya,” kata Aba dalam video tersebut.

    Aba melanjutkan, “Jadi, mereka (CPNS dan PPPK, Red), teman-teman nanti akan bekerja di waktu yang sama. Jadi serentak.”

    Oleh sebab itu, dia mengatakan bahwa CPNS dan PPPK yang sudah lulus seleksi tidak perlu khawatir lagi.

    “Bagi mereka yang sudah dinyatakan lulus SKD (seleksi kompetensi dasar), dan SKB (seleksi kompetensi bidang) gitu ya, dan kemudian juga sudah diumumkan mereka lulus, ya mereka tetap aman posisinya. Jadi, tetap pasti untuk diangkat itu, itu sudah pastilah,” katanya lagi.

    Wakil Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Haryomo Dwi Putranto menjelaskan bahwa pengangkatan CPNS dan PPPK disesuaikan, karena perhitungan terhitung mulai tanggal (TMT) antarinstansi selama ini tidak sama.

    “Sehingga, ada yang sudah bekerja karena usulan dari instansi satu cepat, ada yang belum karena memang belum ditetapkan SK-nya (surat keputusan). Nah kami tidak ingin terjadi seperti itu,” kata Haryomo.

    Ia melanjutkan, “Kalau bisa mereka yang melamar untuk formasi tahun 2024 ini diangkatnya juga harusnya sama, bekerja sama. Mulai diangkat sama, mulai digaji sama, sehingga kemarin disepakati bahwasannya untuk CPNS itu tidak ada lagi TMT yang berbeda-beda, yaitu disepakati 1 Oktober 2025.”

    Pemerintah telah menyelenggarakan seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) di 2024 dengan formasi 248.970 untuk CPNS, dan 1.017.111 untuk PPPK.

    Seleksi CPNS telah dilakukan mulai Agustus 2024. Kemudian, PPPK tahap I mulai September 2024, dan PPPK tahap II pada Januari 2025.

    Sumber : Antara

  • Komisi II DPR Minta Kepala Daerah Tidak Rekrut Pegawai Non-ASN

    Komisi II DPR Minta Kepala Daerah Tidak Rekrut Pegawai Non-ASN

    Jakarta, Beritasatu.com – Anggota DPR Komisi II dari Fraksi PKB Eka Widodo meminta semua kepala daerah tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang baru dilantik periode 2025-2030 untuk mematuhi larangan melakukan rekrutmen pegawai Non-ASN. Selain akan menambah beban anggaran negara, kata Edo, rekrutmen pegawai non-ASN atau tenaga honorer selama ini terkesan liar dan rekrutmennya diam-diam.

    Menurut Edo, kebijakan pelarangan rekrutmen pegawai non-ASN sebagai pemulihan persoalan kepegawaian di lingkungan pemerintahan.

    “Kebijakan ini akan menciptakan budaya baik dan berkeadilan, mengikis budaya nepotisme, mengobati kepercayaan masyarakat yang terlanjur negatif dan memandang pemerintah diskriminatif dalam rekrutmen pegawai,” ujar Edo kepada wartawan, Kamis (6/3/2025).

    Dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU), Rabu (5/3/2025) kemarin, Komisi II DPR meminta menteri PANRB berkoordinasi dengan Kemendagri untuk melarang dan memberikan sanksi kepada kepala daerah periode 2025-2030 yang melakukan pengangkatan pegawai non-ASN atau sebutan lain, baik melalui belanja pegawai maupun belanja dan jasa.

    Edo mengingatkan, bila praktik siluman dalam rekrutmen kepegawaian di pemerintahan masih terjadi, masyarakat bisa melapor ke pihak yang berwenang.

    “Ada unsur malaadministasi karena kategori perilaku atau perbuatan yang melanggar hukum dan etika dalam penyelenggaraan pemerintahan,” tandas Edo. 

    Edo juga mengungkapkan tindakan melawan kebijakan merekrut pegawai honorer sebagaimana yang disepakati dalam RDPU ada unsur penyalahgunaan kewenangan (abuse of power), penyimpangan prosedur, prilaku diskriminatif, dan berlaku tidak adil. 

    “Bekerja di pemerintahan memang menjadi impian banyak orang, tujuannya mulia sebagai abdi negara. Bila rekrutmennya dilakukan dengan melanggar aturan, tidak adil, membatasi kesempatan orang lain, dan diskriminatif, maka akan melahirkan pejabat-pejabat yang sama buruk dan cenderung korup,” jelas Edo mengenai larangan merekrut pegawai non-ASN.

  • Kebijakan WFA Bisa Bantu Urai Kepadatan Arus Mudik Lebaran 2025 – Page 3

    Kebijakan WFA Bisa Bantu Urai Kepadatan Arus Mudik Lebaran 2025 – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri, Irjen Agus Suryonugroho, menyatakan bahwa aturan fleksibilitas kerja bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mencakup Work From Office (WFO), Work From Home (WFH), dan Work From Anywhere (WFA) meringankan kepadatan arus mudik lebaran 2025.

    “Jika para ASN yang berencana mudik bisa melakukannya lebih awal, hal ini dapat membantu mengurai kepadatan arus mudik yang biasanya mencapai puncaknya beberapa hari sebelum lebaran,” kata Agus di Gedung NTMC Jakarta, Kamis (6/3/2025).

    Agus menekankan bahwa strategi ini sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk mengurangi kepadatan atau perlambatan arus lalu lintas dan meningkatkan kelancaran perjalanan bagi masyarakat luas.

    “Dengan aturan fleksibilitas kerja dari Menpan RB, para ASN yang bisa mudik lebih awal akan membantu tercapainya keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas (kamseltibcarlantas),” ujarnya.

    “Jika aturan ini diterapkan dengan baik, dampaknya sangat positif bagi kelancaran mudik lebaran secara keseluruhan,” sambungnya.

     

  • Top 3: 77 Proyek Strategis Nasional Era Presiden Prabowo – Page 3

    Top 3: 77 Proyek Strategis Nasional Era Presiden Prabowo – Page 3

    Kabar baik bagi para pensiunan! Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 2025 sudah di depan mata. THR pensiunan Pegawai NBegeri Negeri Sipil (PNS), TNS dan Polri diperkirakan akan cair antara tanggal 10 Maret hingga 20 Maret 2025. Aturan pencairan THR pensiunan PNS, TNI dan Polri ini akan keluar bersama dengan aturan pencairan THR PNS. 

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, pencairan THR PNS dijadwalkan paling cepat tiga minggu sebelum Lebaran dan paling lambat 10 hari sebelum hari raya Idul Fitri. ” Untuk ASN, THR akan dicairkan paling cepat tiga minggu sebelum Lebaran,” jelas dia dalam keterangan tertulis, dikutip Kamis (6/3/2025). Dengan begitu, pencairan THR pensiunan kemungkinan juga akan bersama. 

    Namun, perlu diingat bahwa tanggal tersebut masih berupa perkiraan dan bisa berubah sewaktu-waktu. Informasi resmi mengenai tanggal pencairan akan diumumkan lebih lanjut oleh pemerintah.

    Baca artikel selengkapnya di sini

  • Jawa Tengah Siap Sambut Pemudik, Berapa Jumlahnya?
                
                    
                        
                            Regional
                        
                        7 Maret 2025

    Jawa Tengah Siap Sambut Pemudik, Berapa Jumlahnya? Regional 7 Maret 2025

    Jawa Tengah Siap Sambut Pemudik, Berapa Jumlahnya?
    Penulis
    KOMPAS.com –
    Jalur-jalur vital di wilayah Jawa Tengah siap dilalui untuk mudik pada Lebaran tahun ini, dengan penyelenggaraan posko terpadu Lebaran mulai 24 Maret hingga 8 April 2025.
    “Pemprov Jateng siap menerima kedatangan pemudik. Bisa melalui Tol Trans Jawa, Pantura/Pantai Utara, Jalur Tengah, dan Jalur Selatan. Tinggal pilih saja,” kata Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi seperti dikutip dari
    Antara
    , Jumat (7/3/2025).
    Menurut dia, Jateng sebetulnya lebih ke menyambut kedatangan para pemudik, bukan mempersiapkan mereka yang akan berangkat mudik.
    Ia mengatakan bahwa Jateng sebagai sentralnya tujuan mudik nasional telah menyiapkan berbagai langkah, di antaranya menargetkan perbaikan ruas jalan, baik milik provinsi, nasional, dan kabupaten/kota bisa selesai pada dua pekan sebelum Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah.
    Khusus jalur Tol Trans Jawa, mantan Kapolda Jateng itu mengatakan juga akan melakukan rekayasa lalu lintas apabila terjadi penumpukan kendaraan.
    “Bisa diberlakukan ‘one way’ (satu jalur) lokal. Kalau ada antrean (kendaraan) di atas 1 km akan diberlakukan one way sampai Gerbang Tol Banyumanik. Kalau tak mampu (menguraikan kepadatan kendaraan) perpanjang lagi sampai GT Bawen,” katanya.
    Bahkan, kata dia, jalur Pantura juga bisa dimanfaatkan untuk rekayasa arus lalu lintas kendaraan dari dalam tol apabila ada antrean panjang kendaraan.
    Sebelumnya Dinas Perhubungan Jawa Tengah memprediksi 17,9 juta pemudik akan masuk ke wilayah tersebut pada arus mudik masa Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah.
    Selain itu, Luthfi juga menyambut baik kebijakan work from anywhere (WFA) dari pemerintah untuk aparatur sipil negara (ASN), pegawai badan usaha milik negara (BUMN), hingga sektor pekerja swasta.
    Rencananya, WFA dilakukan mulai H-7 sampai dengan tujuh hari setelah atau H+7 Lebaran, tepatnya mulai 24 Maret-8 April 2025.
    Dukungan WFA disebut telah disetujui dengan surat edaran oleh Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik (Kemenpan RB), dan Kementerian BUMN.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kementerian PANRB: Pengangkatan CPNS 1 Oktober 2025, PPPK 1 Maret 2026

    Kementerian PANRB: Pengangkatan CPNS 1 Oktober 2025, PPPK 1 Maret 2026

    Jadi nanti, termasuk tahap I, tahap II, (PPPK, Red) nanti di 1 Maret 2026. Kemudian CPNS pun 1 Oktober 2025.

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mengungkapkan bahwa pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dijadwalkan secara serentak pada 1 Oktober 2025.

    Kemudian, pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) secara serentak diagendakan pada 1 Maret 2026.

    Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur Kementerian PANRB Aba Subagja menyampaikan pernyataan tersebut dalam video tanya jawab pada kanal YouTube Kementerian PANRB yang diunggah Kamis (6/3) malam, dan disaksikan dari Jakarta.

    “Jadi nanti, termasuk tahap I, tahap II, (PPPK, Red) nanti di 1 Maret 2026. Kemudian CPNS pun 1 Oktober 2025. Jadi, dengan pengangkatan serentak ini, enggak ada yang beda-beda lagi ya,” kata Aba dalam video tersebut.

    Aba melanjutkan, “Jadi, mereka (CPNS dan PPPK, Red), teman-teman nanti akan bekerja di waktu yang sama. Jadi serentak.”

    Oleh sebab itu, dia mengatakan bahwa CPNS dan PPPK yang sudah lulus seleksi tidak perlu khawatir lagi.

    “Bagi mereka yang sudah dinyatakan lulus SKD (seleksi kompetensi dasar), dan SKB (seleksi kompetensi bidang) gitu ya, dan kemudian juga sudah diumumkan mereka lulus, ya mereka tetap aman posisinya. Jadi, tetap pasti untuk diangkat itu, itu sudah pastilah,” katanya lagi.

    Wakil Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Haryomo Dwi Putranto menjelaskan bahwa pengangkatan CPNS dan PPPK disesuaikan, karena perhitungan terhitung mulai tanggal (TMT) antarinstansi selama ini tidak sama.

    “Sehingga, ada yang sudah bekerja karena usulan dari instansi satu cepat, ada yang belum karena memang belum ditetapkan SK-nya (surat keputusan). Nah kami tidak ingin terjadi seperti itu,” kata Haryomo.

    Ia melanjutkan, “Kalau bisa mereka yang melamar untuk formasi tahun 2024 ini diangkatnya juga harusnya sama, bekerja sama. Mulai diangkat sama, mulai digaji sama, sehingga kemarin disepakati bahwasannya untuk CPNS itu tidak ada lagi TMT yang berbeda-beda, yaitu disepakati 1 Oktober 2025.”

    Pemerintah telah menyelenggarakan seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) di 2024 dengan formasi 248.970 untuk CPNS, dan 1.017.111 untuk PPPK.

    Seleksi CPNS telah dilakukan mulai Agustus 2024. Kemudian, PPPK tahap I mulai September 2024, dan PPPK tahap II pada Januari 2025.

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

  • Gelar retret OPD, Wali Kota Kendari: Tak keluarkan banyak biaya

    Gelar retret OPD, Wali Kota Kendari: Tak keluarkan banyak biaya

    Kendari (ANTARA) – Wali Kota Kendari Siska Karina Imran memastikan dana agenda retret bagi organisasi perangkat daerah (OPD) lingkup Pemerintah Kota Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra), tidak akan mempengaruhi APBD di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang dijalankan oleh pemerintah.

    Wali Kota Kendari Siska Karina Imran saat ditemui di Kendari, Kamis, mengatakan bahwa agenda retret tersebut merupakan agenda penting dilaksanakan agar meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), khususnya untuk kepala OPD dan camat se-Kota Kendari.

    “Menurut saya kegiatan ini penting, dan juga tidak mengeluarkan banyak biaya, kalau memungkinkan untuk dilaksanakan, kita lakukan itu,” kata Siska.

    Dia menjelaskan bahwa retret tersebut juga bertujuan untuk membekali pengetahuan para Aparatur Sipil Negara (ASN) guna memaksimalkan penggunaan APBD di Kota Kendari.

    “Ini juga merujuk pada program Astacita Presiden Indonesia Prabowo Subianto tentang peningkatan SDM dari sisi pemerintahan hingga kesehatan,” ujarnya.

    Di tempat yang sama, Wakil Wali Kota Kendari Sudirman menegaskan bahwa retret yang akan dilaksanakan itu sama sekali tidak mempengaruhi porsi anggaran APBD di Kota Kendari, sebab retret tersebut tidak mengeluarkan anggaran yang besar.

    “Retret yang akan dilakukan di Kota Kendari tidak memerlukan biaya transportasi yang besar, lokasi kegiatan, konsumsi, dan juga tempat sudah tersedia,” ucap Sudirman.

    Sudirman menyebutkan bahwa kegiatan tersebut juga akan memberikan pengalaman yang luar biasa guna meningkatkan kedisiplinan para OPD dan camat lingkup Kota Kendari dalam menjalankan tugas dengan baik.

    Menurut dia, pihaknya akan memberikan materi yang bagus dan berkualitas.

    “Jadi, pada prinsipnya apa yang akan kami lakukan nanti ini untuk perpanjangan tangan agar OPD dan camat kita tau dalam menjalankan tugas dengan baik,” sebutnya.

    Sebelumnya, Wali Kota Kendari Siska Karina Imran menyiapkan agenda retret bagi Organisasi Perangkat Daerah atau OPD lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), setelah lebaran Idul Fitri 1446 Hijriah (H)/2024 Masehi (M).

    Wali Kota Kendari Siska Karina Imran mengatakan bahwa pihaknya akan melangsungkan retret, yang diwajibkan untuk seluruh OPD, termasuk camat di Kota Kendari.

    “Nanti juga kita akan lakukan retret di lingkup Pemerintah Kota Kendari, jadi bukan hanya saya saja, seluruh OPD dan camat wajib mengikuti retret,” kata Siska Karina Imran.

    Dia menyebutkan bahwa pelaksanaan retret untuk OPD tersebut dilakukan untuk melihat langsung potensi dari seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah.

    “Kita mau lihat, mana lebih kuat ini OPD nya atau jangan sampai pimpinannya lebih kuat,” ujarnya.

    Pewarta: La Ode Muh. Deden Saputra/Andika
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

  • Video: Anggaran Terbatas, Menpan-RB Akui Formasi ASN Berkurang

    Video: Anggaran Terbatas, Menpan-RB Akui Formasi ASN Berkurang

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mengungkapkan bahwa formasi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) 2024 akan berkurang. Hal ini disebabkan oleh efisiensi anggaran.

    Selengkapnya dalam Nation Hub, CNBC Indonesia (Kamis, 06/03/2025)