Xcloud.id

Kementrian Lembaga: ASN

  • BKN: Roadmap pengangkatan serentak CASN 2024 rampung minggu depan

    BKN: Roadmap pengangkatan serentak CASN 2024 rampung minggu depan

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia (BKN) RI Zudan Arif mengatakan bahwa roadmap pengangkatan serentak calon aparatur sipil negara (CASN) 2024 ditargetkan selesai pada minggu depan.

    “Kami menyesuaikan dengan arahan Ibu MenPANRB (Rini Widyantini) dan minggu depan selesai,” kata Zudan saat dikonfirmasi ANTARA dari Jakarta, Jumat.

    Ia pun mengaku bahwa saat ini BKN sedang dalam proses pembuatan roadmap pengangkatan serentak CASN 2024. Kendati demikian, dia tak mengungkapkan lebih lanjut terkait isi dari roadmap itu.

    “Sedang berproses ini,” ujarnya.

    Sementara itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mengungkapkan bahwa Badan Kepegawaian Negara (BKN) sedang menyiapkan roadmap pengangkatan serentak calon aparatur sipil negara (CASN) 2024.

    “Sebagai pedoman bagi instansi pemerintah dan seluruh peserta seleksi yang telah dinyatakan lulus, termasuk juga bagi peserta yang saat ini masih mengikuti proses seleksi,” kata Rini saat dikonfirmasi ANTARA dari Jakarta, Jumat.

    Dia menyadari penyelesaian pengangkatan serentak ini memerlukan waktu karena harus dilakukan secara cermat dan hati-hati. Untuk itu, Kementerian PANRB dan BKN ingin memastikan pengangkatan serentak CPNS TMT (terhitung mulai tanggal) pada 1 Oktober 2025 dan PPPK (baik seleksi tahap 1 maupun tahap 2) pada 1 Maret 2026.

    Rini menegaskan penyesuaian jadwal pengangkatan CASN 2024 merupakan keputusan bersama antara pemerintah dengan DPR RI.

    Pemerintah telah menyelenggarakan seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) di 2024 dengan formasi 248.970 untuk CPNS, dan 1.017.111 untuk PPPK.

    Seleksi CPNS telah dilakukan mulai Agustus 2024. Kemudian, PPPK tahap I mulai September 2024, dan PPPK tahap II pada Januari 2025.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

  • Kapan THR Pensiunan PNS Cair dan Berapa Besarannya?

    Kapan THR Pensiunan PNS Cair dan Berapa Besarannya?

    Jakarta –

    Pemerintah telah memastikan Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 2025 untuk Aparatur Sipil Negara atau ASN (PNS/PPPK) cair. Selain kepada ASN, THR biasanya diberikan juga kepada TNI/Polri, serta para pensiunan PNS.

    Mengacu tahun 2024, ketetapan THR PNS dan pensiunan diatur melalui Peraturan Pemerintah (PP). Namun untuk tahun ini pemerintah belum mengeluarkan PP yang mengatur soal THR Lebaran Idulfitri.

    Tahun lalu berdasarkan PP Nomor 14 Tahun 2024, THR harus dibayarkan paling lambat 10 hari kerja sebelum hari raya Idul Fitri. Pemerintah sendiri memprediksi Lebaran Idul Fitri jatuh pada tanggal 31 Maret 2025 atau 1 April 2025.

    Lantas berapa nilai THR yang diterima pensiunan ASN berdasarkan PP Nomor 14 Tahun 2024?

    Terkait besaran THR PNS dan pensiunan sebenarnya tidak disebutkan secara langsung nominal yang akan diterima. Sebab besaran THR yang diberikan akan berpedoman pada besaran komponen penghasilan.

    Artinya setiap penerima THR akan menerima nominal yang berbeda-beda, tergantung pada besaran komponen penghasilan mereka. Berikut komponen THR 2024 untuk pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan.

    – Pensiunan pokok.

    – Tunjangan keluarga.

    – Tunjangan pangan.

    – Tunjangan penghasilan pensiun.

    – Bagi guru dan dosen, terdapat tunjangan profesi guru dan tunjangan profesi dosen sebesar 100%.

    Besaran THR Pensiunan PNS tahun 2024

    Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, salah satu komponen untuk besaran THR untuk pensiunan PNS adalah gaji pokok pensiun. Terakhir besaran gaji pensiunan sendiri diatur melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2024.

    Berdasarkan aturan itu, berikut besaran gaji pokok pensiun PNS:

    – PNS Golongan I antara Rp 1.560.800-Rp 2.014.900.

    – PNS Golongan II antara Rp 1.560.800-Rp 2.865.000.

    – PNS Golongan III antara Rp 1.560.800-Rp 3.597.800.

    – PNS Golongan IV antara Rp 1.560.800-Rp 4.425.900.

    Artinya besaran THR pensiun PNS 2024 berkisar antara Rp 1.560.800-Rp 4.425.900 tergantung pada Golongan terakhir saat menjabat. Besaran ini juga belum termasuk tunjangan melekat lainnya.

    (ily/fdl)

  • Menteri PANRB: BKN siapkan roadmap pengangkatan serentak CASN 2024

    Menteri PANRB: BKN siapkan roadmap pengangkatan serentak CASN 2024

    “Sebagai pedoman bagi instansi pemerintah dan seluruh peserta seleksi yang telah dinyatakan lulus, termasuk juga bagi peserta yang saat ini masih mengikuti proses seleksi,”

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mengungkapkan bahwa Badan Kepegawaian Negara (BKN) sedang menyiapkan roadmap pengangkatan serentak calon aparatur sipil negara (CASN) 2024.

    “Sebagai pedoman bagi instansi pemerintah dan seluruh peserta seleksi yang telah dinyatakan lulus, termasuk juga bagi peserta yang saat ini masih mengikuti proses seleksi,” kata Rini saat dikonfirmasi ANTARA dari Jakarta, Jumat.

    Dia menyadari penyelesaian pengangkatan serentak ini memerlukan waktu karena harus dilakukan secara cermat dan hati-hati. Untuk itu, Kementerian PANRB dan BKN ingin memastikan pengangkatan serentak CPNS TMT (terhitung mulai tanggal) pada 1 Oktober 2025 dan PPPK (baik seleksi tahap 1 maupun tahap 2) pada 1 Maret 2026.

    Rini menegaskan penyesuaian jadwal pengangkatan CASN 2024 merupakan keputusan bersama antara pemerintah dengan DPR RI.

    “Bagi peserta seleksi yang telah dinyatakan lulus seleksi akan tetap diangkat sebagai PNS maupun PPPK sebagaimana jadwal yang telah disepakati antara pemerintah dengan DPR RI,” ujarnya.

    Dirinya menyebut penyesuaian ini dilakukan karena beberapa kendala yang dihadapi. Pertama, selama ini dalam penetapan TMT pengangkatan ASN pada masing-masing instansi berbeda.

    Kedua, data tentang formasi, jabatan, dan penempatan memerlukan penyelarasan lebih lanjut. Ketiga, beberapa instansi pemerintah masih memerlukan waktu untuk menuntaskan pengadaan.

    Keempat, terdapat usulan formasi dari instansi pemerintah yang perlu dimaksimalkan dan sebagainya.

    Pemerintah telah menyelenggarakan seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) di 2024 dengan formasi 248.970 untuk CPNS, dan 1.017.111 untuk PPPK.

    Seleksi CPNS telah dilakukan mulai Agustus 2024. Kemudian, PPPK tahap I mulai September 2024, dan PPPK tahap II pada Januari 2025.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

  • THR Pensiunan PNS Cair Minggu Depan, Segini Besarannya!

    THR Pensiunan PNS Cair Minggu Depan, Segini Besarannya!

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah menganggarkan Rp 50 triliun untuk pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) termasuk PPPK dan PNS hingga TNI/Polri pada tahun ini. Selain abdi negara yang aktif tersebut, pemerintah juga akan mencairkan THR bagi para pensiunan, termasuk pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS).

    Berdasarkan pernyataan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, pencairan akan dilakukan lebih cepat, yakni 3 minggu sebelum Lebaran.

    Airlangga menuturkan percepatan pencairan ini dimaksud untuk mendongkrak daya beli dan ekonomi Indonesia.

    “Percepatan pencairan THR untuk ASN dengan alokasi sekitar Rp50 triliun bertujuan untuk meningkatkan daya beli masyarakat secara signifikan, memperkuat konsumsi domestik, serta mendorong perputaran ekonomi di berbagai sektor, terutama perdagangan dan jasa,” katanya, dikutip Jumat (7/3/2025).

    Menurut Airlangga, kebijakan percepatan THR tersebut diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap stabilitas makroekonomi dan mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi pada Triwulan I-2025.

    Selain ASN, TNI dan Polri, para pensiunan juga akan mendapatkan THR. Namun, besaran THR para pensiunan ASN, TNI dan Polri akan berbeda-beda tergantung dari golongan, peringkat jabatan dan kelas jabatannya. Pada 2024, pemerintah telah menaikkan uang pensiun ASN sebesar 12%. Dengan demikian besaran THR pensiunan PNS pada tahun ini akan menyesuaikan dengan besaran uang pensiun yang berlaku mulai tahun lalu. Berikut ini daftarnya:

    Pensiunan PNS Golongan I

    Ia: Rp 1.748.100 – Rp 1.962.200

    Ib: Rp 1.748.100 – Rp 2.077.300

    Ic: Rp 1.748.100 – Rp 2.165.200

    Id: Rp 1.748.100 – Rp 2.256.700

    Pensiunan PNS Golongan II

    IIa: Rp 1.748.100 – Rp 2.833.900

    IIb: Rp 1.748.100 – Rp 2.953.800

    IIc: Rp 1.748.100 – Rp 3.078.700

    IId: Rp 1.748.100 – Rp 3.208.800

    Pensiunan PNS Golongan III

    IIIa: Rp 1.748.100 – Rp 3.558.600

    IIIb: Rp 1.748.100 – Rp 3.709.200

    IIIc: Rp 1.748.100 – Rp 3.866.100

    Pensiunan PNS Golongan IV

    IVa: Rp 1.748.100 – Rp 4.200.000

    IVb: Rp 1.748.100 – Rp 4.377.800

    IVc: Rp 1.748.100 – Rp 4.562.900

    IVd: Rp 1.748.100 – Rp 4.755.900

    IVe: Rp 1.748.100 – Rp 4.957.100

    (haa/haa)

  • Profil Citra Pitriyami, Bupati Pangandaran yang Tak Ikuti Arahan Dedi Mulyadi soal Jam Kerja ASN – Halaman all

    Profil Citra Pitriyami, Bupati Pangandaran yang Tak Ikuti Arahan Dedi Mulyadi soal Jam Kerja ASN – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA –  Bupati Pangandaran Citra Pitriyami memutuskan untuk tidak mengikuti kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi terkait perubahan jam kerja aparatur sipil negara (ASN) selama Ramadan 2025. 

    Citra Pitriyami membeberkan sejumlah alasannya.

    Satu diantaranya, Citra Pitriyami mengatakan sebagai kepala daerah dirinya memiliki wewenang untuk menyesuaikan kebijakan sesuai dengan kondisi daerahnya.

    Citra menegaskan bahwa keputusan ini tetap mengacu pada efisiensi kerja ASN tanpa mengabaikan aturan yang berlaku.

    “Jadi jam kerja kita masih tetap seperti biasa,” ujar Citra Pitriyami kepada sejumlah wartawan di Setda Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, Rabu (5/3/2025).

    Keputusan ini menuai perhatian publik karena berbeda dengan kebijakan di daerah lain di Jawa Barat.

    Namun, Citra menegaskan bahwa aturan jam kerja di Pangandaran tetap sesuai dengan kebutuhan daerah dan efektivitas kerja ASN.

    Profil Citra Pitriyami

     Hj. Citra Pitriyami, S.H nama lengkapnya.

    Dikutip dari TribunWiki.com, Citra Pitriyami lahir di Ciamis, Jawa Barat pada 12 Juli 1983.

    Saat ini, ia telah berusia 42 tahun.

    Dia adalah politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang terpilih sebagai Bupati Pangandaran, Jawa Barat periode 2025 hingga 2030.

    Citra yang berpasangan dengan Wakil Bupati Pangandaran terpilih, Ino Darsono telah resmi dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada Kamis (20/2/2025).

    Sebelum terpilih menjadi Bupati Pangandaran, Citra pernah bekerja di sebuah perusahaan dengan jabatan sebagai Manajer selama periode 2010 hingga 2015.

    Ia pun juga pernah menjabat Anggota DPRD Kabupaten Pangandaran.

    Pendidikan

    Citra Pitriyami diketahui pernah mengenyam pendidikan di SDN Karangbenda dan lulus tahun 1995.

    Kemudian, ia melanjutkan sekolah di SMPN 1 Parigi dan SMAN 1 Parigi, masing-masing lulus tahun 1998 dan 2001.

    Lulus SMA, Citra meneruskan studi S1 di Universitas Jenderal Soedirman, dan berhasil menyandang gelar Sarjana Hukum tahun 2006.

    Karier

    Citra Pitriyami mengawali karier setelah lulus kuliah.

    Ia sempat bekerja sebagai wiraswasta dan menjabat sebagai manajer pada 2010 hingga 2015. 

    Kemudian, Citra mulai tertarik dan terjun ke dunia politik dengan bergabung bersama PDI Perjuangan.

    Pada saat Pilkada 2019, ia mencalonkan dari PDI Perjuangan di Dapil I Pangandaran sebagai anggota legislatif dan dilantik menjadi anggota DPRD Pangandaran periode 2019 hingga 2024.

    Wanita kelahiran Ciamis itu, kembali maju sebagai anggota DPRD Pangandaran periode 2024 hingga 2029. 

    Meskipun terpilih kembali, ia memutuskan untuk mundur karena mengikuti kontestasi Pilkada 2024 sebagai calon Bupati.

    Ia berhasil terpilih menjadi orang nomor satu di Pangandaran dengan menjabat sebagai Bupati Pangandaran periode 2025 hingga 2030.

    Harta Kekayaan

    Mengutip e-LHKPN KPK, Citra Pitriyami diketahui memiliki kekayaan mencapai Rp 899.848.734.

    Laporan harta kekayaan Citra Pitriyami terakhir kali diterbitkan pada 31 Desember 2023. 

    Adapun rincian kekayaan Citra Pitriyami yakni sebagai berikut:

    A. TANAH DAN BANGUNAN Rp 980.000.000                             

    1. Tanah dan Bangunan Seluas 603 m2/340 m2 di KAB / KOTA PANGANDARAN, WARISAN Rp 980.000.000.

    B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp 450.000.000                        

    1. MOBIL, TOYOTA KIJANG INNOVA 2.4 V A/T / MINIBUS Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp 450.000.000.

    C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp 46.000.000                                   

    D. SURAT BERHARGA Rp 0                                  

    E. KAS DAN SETARA KAS Rp 23.848.734                        

    F. HARTA LAINNYA Rp 0                          

    Sub Total Rp 1.499.848.734.

    Citra Pitriyami tercatat memiliki hutang sebesar Rp 600.000.000, sehingga total kekayaan yang dimiliki saat ini mencapai Rp 899.848.734. 

    Sumber: Kompas.com/Tribunnews.com/Tribun Jabar

     

  • Cara Menghitung THR Buat Karyawan Baru, Simak di sini! – Page 3

    Cara Menghitung THR Buat Karyawan Baru, Simak di sini! – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah terus berupaya mengakselerasi pertumbuhan ekonomi mencapai target yang telah ditetapkan melalui berbagai kebijakan strategis, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

    Salah satu cara yang dijalankan adalah dengan mengatur mengenai pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR). Airlangga menjelaskan, pencairan THR bagi ASN dan pekerja swasta akan dicairkan tepat waktu.

    “Dengan ketentuan pencairan bagi ASN paling cepat 3 minggu sebelum Lebaran dan bagi pekerja swasta paling lambat 1 minggu sebelum Lebaran,” jelas dia dalam keterangan tertulis, dikutip Jumat (3/3/2025).

    Kebijakan tersebut diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap stabilitas makroekonomi dan mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi pada Triwulan I-2025.

    Sedangkan Kepala Biro Humas menjadi Sekretaris Ditjen Binwasnaker & K3, Sunardi Sinaga mengkonfirmasi bahwa aturan THR akan segera diterbitkan melalui Surat Edaran. 

    “Terkait Surat Edaran (THR) akan disampaikan dalam waktu dekat ini. Secepatnya, nggak lama lagi,” ungkap Sunardi kepada wartawan di kantor Kemnaker, Rabu (5/2/2025).

    Sunardi lebih lanjut menyebutkan, ada kemungkinan SE THR swasta dan ASN akan dirilis secara bersamaan.

    “Ada kemungkinan,” bebernya.

    Untuk diketahui, THR dibayarkan sekali setahun menjelang hari raya keagamaan pekerja, kecuali ada kesepakatan lain dalam perjanjian kerja atau peraturan perusahaan. Lantas, bagaimana perhitungan THR menurut UU Cipta Kerja? Berikut penjelasan lengkapnya.

    Karyawan baru pun tetap akan mendapatkan THR. Namun memang perhitungannya kan berbeda dengan karyawan lama. Aturan pemberian THR untuk karyawan baru berlandaskan Undang-Undang Cipta Kerja (Ciptaker).

  • Atur WFA, Menteri PANRB Terbitkan SE Penyesuaian Kerja ASN

    Atur WFA, Menteri PANRB Terbitkan SE Penyesuaian Kerja ASN

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mengeluarkan Surat Edaran (SE) Menteri PANRB Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Pelaksanaan Tugas dan Kerja Kedinasan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Instansi Pemerintah dan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pada Masa Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1947 dan Hari Raya Idulfitri 1446 Hijriah.

    SE yang ditandatangani Menteri PANRB pada 5 Maret 2025 ini bertujuan untuk mendukung peningkatan produktivitas kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, serta memastikan kelancaran mobilitas masyarakat.

    Menteri PANRB Rini Widyantini menjelaskan bahwa untuk mengantisipasi lonjakan pergerakan masyarakat selama libur nasional dan cuti bersama, pimpinan instansi pemerintah dapat menyesuaikan pelaksanaan tugas kedinasan ASN melalui kombinasi fleksibilitas kerja.

    “Memperhatikan antisipasi lonjakan pergerakan masyarakat dalam rangka libur nasional dan cuti bersama Hari Suci Nyepi 1947 dan Hari Raya Idulfitri 1446 Hijriah, pimpinan instansi pemerintah dapat melakukan penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan pegawai ASN di lingkungan instansinya melalui kombinasi fleksibilitas dalam pelaksanaan tugas kedinasan di kantor (work from office atau WFO) dan pelaksanaan tugas kedinasan dari rumah (work from home atau WFH) dan/atau lokasi lain yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah (work from anywhere atau WFA),” jelas Menteri PANRB Rini Widyantini seperti dikutip pada SE tersebut, Jumat (7/3/2025).

    Melalui SE penyesuaian kerja ASN saat Idulfitri 2025, pegawai ASN dapat melaksanakan tugas kedinasan di kantor WFO, dari rumah WFH, dan/atau dari lokasi lain yang ditetapkan oleh pimpinan instansi WFA.

    Penyesuaian ini berlaku selama empat hari sebelum libur nasional dan cuti bersama, yakni mulai Senin, 24 Maret 2025, hingga Kamis, 27 Maret 2025. Pimpinan instansi bertanggung jawab dalam membagi jumlah pegawai yang bekerja secara WFO, WFH, dan/atau WFA dengan mempertimbangkan jumlah pegawai dan karakteristik layanan pemerintahan.

    Rini menegaskan bahwa penyesuaian ini tidak boleh mengganggu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat. Selain itu, pimpinan instansi pemerintah harus memastikan optimalisasi penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik untuk mendukung kelancaran pelayanan publik.

    Instansi pemerintah juga wajib menjamin ketersediaan layanan publik yang esensial, seperti layanan kesehatan, transportasi, dan keamanan. Selain itu, perhatian khusus harus diberikan kepada kelompok rentan, seperti penyandang disabilitas, lansia, wanita hamil, serta anak-anak.

    Rini mengimbau pimpinan instansi pemerintah agar selektif dalam memberikan cuti tahunan, dengan mempertimbangkan beban kerja, sifat dan karakteristik tugas, serta jumlah pegawai yang bertugas di instansi atau organisasi penyelenggara pelayanan publik.

    Lebih lanjut, pimpinan instansi pemerintah diharapkan melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pencapaian sasaran serta target kinerja organisasi. Untuk layanan yang menerapkan sistem kerja bergilir atau shift, jam layanan perlu diatur ulang agar tidak mengganggu pelayanan kepada masyarakat.

    Selama masa penyesuaian ini, instansi pemerintah tetap membuka akses kanal pengaduan, baik melalui platform LAPOR! (www.lapor.go.id), kanal aduan tatap muka, maupun media lainnya.

    Langkah ini bertujuan untuk menampung aspirasi masyarakat, memberikan informasi terkait perubahan jadwal atau cara akses layanan, serta memastikan bahwa output layanan daring maupun luring sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

    “Penyesuaian ini dilakukan untuk mendukung produktivitas kerja ASN serta menjamin pelayanan publik tetap optimal meskipun terdapat libur nasional dan cuti bersama,” pungkas Rini terkait SE penyesuaian kerja ASN saat Idulfitri 2025.

  • Bagaimana Korlantas Polri Amankan Mudik Lebaran? Saksikan Malam Ini di One On One dengan Irjen Pol Agus Nugroho di SindoNews TV

    Bagaimana Korlantas Polri Amankan Mudik Lebaran? Saksikan Malam Ini di One On One dengan Irjen Pol Agus Nugroho di SindoNews TV

    loading…

    Saksikan perbincangan lengkap Kepala Korlantas Polri, Irjen Polisi Agus Suryo Nugroho bersama Angellica De Evagam, dalam program One On One Sindonews TV, Jumat (7/3) pukul 21.30 WIB. FOTO/SINDOnews

    JAKARTA – Meski Ramadan baru memasuki pekan pertama, pembahasan dan persiapan mudik lebaran sudah santer di masyarakat. Apalagi setelah muncul rencana libur sekolah dimajukan, dan juga Work From Anywhere para ASN.

    Pemerintah memprediksi hampir 150 juta orang akan mudik lebaran tahun ini. Oleh sebab itu diperlukan koordinasi lintas sektor, agar mudik lebaran aman, nyaman dan lancar.

    Korlantas Polri menyiapkan skenario lalulintas guna mengatur kendaraan saat mudik Lebaran. Khusus di jalan tol, skema one way dan contraflow akan jadi andalan.

    Dalam program One on One yang tayang di SindoNews TV, Kepala Korlantas Polri Irjen Pol Agus Suryo Nugroho menyampaikan kebijakan skema one way di Tol Jakarta-Cikampek akan dikendalikan oleh pihaknya.

    “One way nasional nanti instruksinya dari Korlantas Polri” kata Irjen Agus.

    Selain di jalan tol, jalur arteri non tol juga menjadi perhatian, terutama di Kawasan wisata, dan juga rute penyeberangan.

    Di sisi lain, Irjen Agus juga menyampaikan perlu adanya kedisplinan para pengendara untuk mendukung kelancaran arus lalu lintas. Saksikan perbincangan lengkap Kepala Korlantas Polri, Irjen Polisi Agus Suryo Nugroho bersama Angellica De Evagam, dalam program One On One Sindonews TV, Jumat (7/3) pukul 21.30 WIB.

    (abd)

  • Banyak Kader PSI Dapat Jabatan di OMO FOLU Sink 2030 Bergaji Puluhan Juta, Ini Kata Menhut Raja Juli

    Banyak Kader PSI Dapat Jabatan di OMO FOLU Sink 2030 Bergaji Puluhan Juta, Ini Kata Menhut Raja Juli

    loading…

    Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni membenarkan struktur organisasi OMO Indonesia FOLU Net Sink 2030 banyak diisi kader dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI). FOTO/IST

    JAKARTA – Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni membenarkan struktur organisasi Operation Management Office (OMO) Indonesia Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030 banyak diisi kader dari Partai Solidaritas Indonesia ( PSI ). Penetapan struktur OMO FOLU Net Sink 2030 didasarkan pada Surat Keputusan (SK) Menteri Kehutanan Nomor 32 per 1 Januari 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 234 Tahun 2024.

    “Dokumen Keputusan Menteri tersebut merupakan dokumen publik yang dapat diakses oleh masyarakat,” kata Raja Juli dalam keterangannya, Jumat (7/3/2025).

    Raja Juli mengatakan, struktur OMO FOLU Net Sink diisi oleh figur dengan latar belakang ASN, mantan ASN, dan pihak eksternal seperti kader PSI. Hal itu ditujukan untuk membantu Kemenhut mencapai target Indonesia FOLU Net Sink 2030.

    Dalam SK tersebut termuat gaji per jabatan. Adapun gaji tertinggi mencapai Rp50 juta dengan jabatan penanggung jawab/pengarah. Sementara wakil penanggung jawab/pengarah dibayar Rp50 juta, anggota Rp20 juta.

    Raja Juli mengklaim pembiayaan OMO tidak menggunakan APBN tapi dari dana donor atau negara mitra.

    “Pembiayan kegiatan OMO yang baru dibentuk berdasarkan SK 32 tahun 2025 tersebut, sama dengan pembiayaan kegiatan OMO sebelumnya, yaitu pendanaan dari donor dan/atau negara mitra, dan yang pasti saya pastikan itu tidak bersumber dari APBN,” kata Raja Juli.

    Sekedar informasi, dari laman resmi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, FOLU Net Sink 2030 adalah sebuah kondisi yang ingin dicapai melalui aksi mitigasi penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) dari sektor kehutanan dan lahan dengan kondisi dimana tingkat serapan sudah lebih tinggi dari tingkat emisi pada 2030.

    (abd)

  • 6 Sosok Citra Pitriyami, Bupati Pangandaran yang Tak Ikuti Arahan Dedi Mulyadi Itu Ternyata Kakak Penyanyi Terkenal Bandung

    6 Sosok Citra Pitriyami, Bupati Pangandaran yang Tak Ikuti Arahan Dedi Mulyadi Itu Ternyata Kakak Penyanyi Terkenal Bandung

    Sosok Citra Pitriyami, Bupati Pangandaran yang Tak Ikuti Arahan Dedi Mulyadi Itu Ternyata Kakak Penyanyi Terkenal
    Editor
    PANGANDARAN, KOMPAS.com
    – Bupati Pangandaran
    Citra Pitriyami
    menjadi sorotan setelah memutuskan tidak mengikuti arahan Gubernur Jawa Barat
    Dedi Mulyadi
    terkait jam kerja aparatur sipil negara (
    ASN
    ) selama Ramadhan 2025.
    Menurut kebijakan Gubernur Jabar, ASN di seluruh wilayah seharusnya bekerja mulai pukul 06.30 hingga 14.00 WIB pada Senin hingga Kamis, dan hingga pukul 14.30 WIB pada Jumat.
    Namun, Pemkab Pangandaran tetap menerapkan jam kerja seperti biasa, yaitu masuk pukul 07.30 WIB, istirahat pukul 12.00 WIB, dan pulang pukul 16.00 WIB.
    “Jadi jam kerja kita masih tetap seperti biasa,” ujar Citra Pitriyami kepada wartawan di Setda Kabupaten Pangandaran, Rabu (5/3/2025).
    Citra menjelaskan bahwa keputusan tersebut diambil setelah melalui musyawarah dengan Sekretaris Daerah (Sekda) serta Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Pangandaran. Menurutnya, kebijakan itu tidak akan mengganggu ibadah selama Ramadan.
    “Prinsip kerja di kita yang penting 8 jam kerja,” kata Citra Pitriyami.
    Keputusan ini menuai perhatian publik karena berbeda dengan kebijakan yang diterapkan di daerah lain di Jawa Barat. Namun, Citra menegaskan bahwa aturan jam kerja yang berlaku di Pangandaran tetap sesuai dengan ketentuan efisiensi kerja ASN.
    Citra Pitriyami merupakan bupati wanita satu-satunya di Jawa Barat. Ia terpilih dalam Pilkada 2024 bersama wakilnya, Ino Darsono, dengan perolehan 132.007 suara.
    Sebelumnya, ia menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Pangandaran periode 2019-2024.
    Di luar kiprah politiknya, Citra juga dikenal sebagai kakak dari penyanyi terkenal Cakra Khan.
    Dukungan dari sang adik tampak saat kampanye Pilkada, di mana Cakra Khan beberapa kali hadir dan bernyanyi di acara kampanye Citra Pitriyami.
    BPBD Provinsi Jawa Barat bersama BPBD Kabupaten Sukabumi dan aparat setempat terus melakukan pencarian serta koordinasi untuk menangani dampak bencana ini.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.