Xcloud.id

Kementrian Lembaga: ASN

  • Menteri PANRB: Transformasi rekrutmen jadi agenda transformasi ASN

    Menteri PANRB: Transformasi rekrutmen jadi agenda transformasi ASN

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mengatakan transformasi rekrutmen dan jabatan ASN merupakan bagian dari tujuh agenda transformasi manajemen ASN, termasuk penyesuaian jadwal pengangkatan CASN 2024.

    Agenda tersebut adalah inti sari dari UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. “Transformasi rekrutmen dan jabatan ASN dirancang untuk menjawab organisasi yang harus lincah dan kolaboratif,” kata Rini dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

    Dalam UU ASN tersebut, memuat tujuh agenda transformasi, yakni: 1) Transformasi Rekrutmen dan Jabatan; 2) Kemudahan Mobilitas Talenta Nasional; 3) Percepatan Pengembangan Kompetensi; 4) Penataan Pegawai Non-ASN; 5) Reformasi Pengelolaan Kinerja dan Kesejahteraan ASN; 6) Digitalisasi Manajemen ASN, 7) Penguatan Budaya Kerja dan Citra Institusi.

    UU ini memberikan ruang rekrutmen ASN lebih kolaboratif dan fleksibel. Sebelumnya, setiap instansi memiliki penetapan Terhitung Mulai Tanggal (TMT) masing-masing.

    Dengan adanya penataan ini, pemerintah melalui Kementerian PANRB dan BKN ingin menyamakan TMT. Hal ini bertujuan agar pengangkatan ASN selaras secara nasional untuk mendukung pencapaian program prioritas yang dilakukan.

    “Transformasi rekrutmen ASN dirancang untuk menjawab tantangan organisasi yang harus lincah dan kolaboratif melalui sistem rekrutmen yang transparan dan akuntabel guna mendapatkan ASN yang profesional dan berintegritas,” ujarnya.

    Sedangkan terkait dengan transformasi penataan pegawai non-ASN diharapkan dapat menyelesaikan tantangan yang dihadapi dalam proses penataan pegawai non-ASN yang telah terjadi sejak tahun 2005.

    Ada empat prinsip penataan pegawai non-ASN yakni menghindari PHK massal, tidak mengurangi pendapatan non-ASN saat ini, menghindari pembengkakan anggaran, serta menjamin penataan sesuai regulasi yang berlaku. Sebagaimana kesepakatan bersama pemerintah dengan DPR RI bahwa penataan dilakukan terhadap pegawai non-ASN yang tercatat dalam data base BKN.

    Selanjutnya terkait agenda transformasi kemudahan mobilitas talenta nasional. Penyesuaian jadwal ini juga tak lepas dari redistribusi ASN untuk daerah atau sektor yang membutuhkan kompetensi tertentu. Hal ini juga selaras dengan penyesuaian penataan ASN untuk mendukung program prioritas nasional saat ini.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • 6 Penjelasan Istana dan Kemenpan-RB soal Jadwal Pengangkatan CASN yang Diundur Nasional

    6 Penjelasan Istana dan Kemenpan-RB soal Jadwal Pengangkatan CASN yang Diundur Nasional

    Penjelasan Istana dan Kemenpan-RB soal Jadwal Pengangkatan CASN yang Diundur
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com 
    – Pemerintah resmi menunda pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) hasil seleksi tahun 2024.
    CPNS akan diangkat pada 1 Oktober 2025, sementara PPPK dijadwalkan pada 1 Maret 2026.
    Padahal, berdasarkan jadwal awal, peserta yang lolos seleksi CPNS 2024 seharusnya sudah diangkat atau mendapatkan Nomor Identitas Pegawai (NIP) pada Maret 2025.
    Sementara, peserta yang lolos PPPK 2024 tahap 1 dijadwalkan diangkat pada Februari 2025, dan tahap 2 pada Juli 2025.
    “Pemerintah mengusulkan dilakukan penyesuaian jadwal pengangkatan CASN sebagai pegawai ASN dengan perkiraan pengangkatan pada akhir 2025 atau di awal 2026,” kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Reformasi dan Birokrasi (Menpan-RB) Rini Widyantini dalam rapat bersama Komisi II DPR di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (5/3/2025).
    Lantas, apa penjelasan pemerintah terkait penundaan ini?
     
    Meski ada penundaan, Rini memastikan, semua pelamar yang lulus CASN akan tetap diangkat, baik calon pegawai negeri sipil (PNS) maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
    “Memastikan bagi pelamar yang telah mengikuti dan dinyatakan lulus seleksi CASN tetap diangkat sebagai pegawai ASN,” ujar Rini.
    Terpisah, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengeklaim, penundaan pengangkatan CASN 2024 bukan karena efisiensi anggaran yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto.
    Katanya, hal itu sebelumnya juga telah disampaikan oleh Menpan-RB.
    “Tidak benar. Menpan-RB juga sudah jelaskan bahwa bukan karena itu (efisensi anggaran),” ujar Hasan kepada wartawan, Jumat (7/3/2025).
    Wakil Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Haryomo Dwi Putranto, menyebutkan, salah satu alasan utama penundaan ini adalah untuk menyeragamkan Tanggal Mulai Tugas (TMT) bagi CPNS dan PPPK.
    “Selama ini TMT antara instansi satu dengan yang lain berbeda. Ada yang lebih cepat diangkat, ada yang lebih lama,” kata Haryomo.
    Sementara, Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur Kementerian PAN-RB, Aba Subagja mengatakan, keputusan penundaan ini merupakan kesepakatan pemerintah dan DPR.
    “Jadi yang paling penting adalah bahwa penyesuaian jadwal ini adalah kesepakatan pemerintah dengan DPR. Kami ingin pengangkatan bisa dilakukan secara serentak agar lebih teratur,” ujar Aba dalam keterangannya.
    Aba meminta peserta seleksi yang telah dinyatakan lulus tidak khawatir dengan adanya penundaan ini. 
    “Bagi yang sudah lulus SKD dan SKB serta telah diumumkan lulus, mereka tetap aman. Kepastian untuk diangkat itu sudah pasti,” kata Aba.
    Meski demikian, Aba mengaku pihaknya memahami kekhawatiran CASN yang sudah telanjur mundur dari tempat mereka bekerja. 
    Namun, menurtunya, penundaan jadwal pengangkatan CASN ini justru dapat memberi waktu kepada para CASN beradaptasi sebelum memasuki pemerintahan.
    “Kami memaklumi kondisi ini, apalagi bagi mereka yang sudah berkeluarga. Namun, waktu ini bisa digunakan untuk belajar dan memahami budaya birokrasi, termasuk nilai-nilai ASN,” ujar Aba.
    Aba pun mengaku mendapat banyak laporan mengenai para CASN yang telah meninggalkan pekerjaan mereka dengan harapan segera diangkat.
    “Jadi kita juga dapat masukanlah ya, bagaimana ketika ketemu tadi sudah bekerja di instansi swasta dan karena memang ada kewajiban dia keluar karena memang sudah ada jadwal tadi, lalu keluar. Lalu ini ada waktu,” kata dia.
    Senada dengan Aba, Haryomo juga menegaskan, penundaan ini bertujuan agar para CPNS lebih siap saat resmi diangkat.
    “Kami ingin saat 1 Oktober tiba, mereka sudah paham birokrasi, tugas yang akan dijalankan, serta aturan disiplin ASN. Jangan sampai butuh waktu lama untuk beradaptasi setelah pengangkatan,” tegas Haryomo.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • THR Pensiunan PNS 2025 Mulai Cair: Simak Jadwal dan Besarannya!

    THR Pensiunan PNS 2025 Mulai Cair: Simak Jadwal dan Besarannya!

    PIKIRAN RAKYAT – Pemerintah telah mengalokasikan sekitar Rp50 triliun untuk pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pensiunan pada tahun 2025. Jumlah ini lebih tinggi dibandingkan dengan tahun lalu yang tercatat sebesar Rp48,7 triliun.

    THR Pensiunan PNS akan diberikan kepada mantan PNS yang sudah purnatugas dan memenuhi syarat untuk menerima tunjangan sebagaimana peraturan berlaku.

    Jadwal pencairan THR Pensiunan PNS 2025, berdasarkan aturan yang ada, biasanya dilakukan sekitar 10 hari kerja sebelum Hari Raya Idul Fitri/Lebaran tiap tahunnya.

    Idul Fitri 1446 Hijriah diperkirakan akan jatuh pada 31 Maret atau 1 April 2025. Maka, pencairan THR Pensiunan PNS diperkirakan dapat dimulai pada 21 Maret 2025.

    Namun, pemerintah masih perlu mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) yang secara resmi menetapkan jadwal pencairan THR Pensiunan PNS tahun ini.

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyatakan bahwa pencairan THR untuk ASN dijadwalkan paling cepat tiga minggu sebelum Lebaran.

    “Hal ini juga berlaku untuk pensiunan, sehingga kemungkinan pencairan THR pensiunan akan bersamaan dengan pencairan THR untuk ASN,” ujar Airlangga.

    Selanjutnya, Menko menjelaskan bahwa tujuan dari percepatan pencairan THR dengan anggaran sekitar Rp50 triliun adalah untuk kesejahteraan rakyat.

    Di antaranya, mendorong daya beli masyarakat, memperkuat konsumsi dalam negeri, dan merangsang aktivitas ekonomi di berbagai sektor, khususnya perdagangan dan jasa.

    Namun, tanggal pencairan yang disebutkan masih merupakan perkiraan dan sangat bisa berubah sewaktu-waktu.

    Kapan Pengumuman Tanggal Pasti?

    Pemerintah akan memberikan pengumuman resmi terkait jadwal pencairan, sehingga para pensiunan disarankan untuk memeriksa informasi terbaru secara berkala.

    Sementara itu, Kementerian Agama telah merencanakan sidang isbat pada 29 Maret 2025 untuk menetapkan tanggal pasti Idul Fitri.

    Jumlah THR Pensiunan PNS 2025 akan bervariasi berdasarkan golongan dan jabatan terakhir.

    Selain itu, kenaikan gaji pensiun sebesar 12 persen yang mulai berlaku pada awal 2024, sesuai dengan ketentuan dalam PP Nomor 8 Tahun 2024, juga memengaruhi besaran THR tahun ini.

    Besaan THR Pensiunan PNS 2025

    Berikut rincian estimasi THR Pensiunan PNS pada 2025:

    1. Pensiunan Golongan I

    Golongan Ia: Rp1.748.096 – Rp1.962.128 Golongan Ib: Rp1.748.096 – Rp2.077.264 Golongan Ic: Rp1.748.096 – Rp2.165.184 Golongan Id: Rp1.748.096 – Rp2.256.688

    2. Pensiunan Golongan II

    Golongan IIa: Rp1.748.096 – Rp2.833.824 Golongan IIb: Rp1.748.096 – Rp2.953.776 Golongan IIc: Rp1.748.096 – Rp3.078.656 Golongan IId: Rp1.748.096 – Rp3.208.800

    3. Pensiunan Golongan III

    Golongan IIIa: Rp1.748.096 – Rp3.558.576 Golongan IIIb: Rp1.748.096 – Rp3.709.104 Golongan IIIc: Rp1.748.096 – Rp3.866.016 Golongan IIId: Rp1.748.096 – Rp4.029.536

    4. Pensiunan Golongan IV

    Golongan IVa: Rp1.748.096 – Rp4.200.000 Golongan IVb: Rp1.748.096 – Rp4.377.744 Golongan IVc: Rp1.748.096 – Rp4.562.880 Golongan IVd: Rp1.748.096 – Rp4.755.856 Golongan IVe: Rp1.748.096 – Rp4.957.008

    Pemerintah diperkirakan akan mengumumkan secara resmi jadwal THR Pensiunan PNS 2025 dalam beberapa waktu ke depan. ***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Transformasi Rekrutmen ASN Menjawab Kebutuhan Organisasi Kolaboratif

    Transformasi Rekrutmen ASN Menjawab Kebutuhan Organisasi Kolaboratif

    Jakarta, Beritasatu.com – Penyesuaian jadwal pengangkatan calon aparatur sipil negara (CASN) 2024 merupakan pendukung dari tujuh agenda transformasi manajemen aparatur sipil negara (ASN). Poin pertama dari agenda itu adalah transformasi rekrutmen dan jabatan. Agenda itu adalah inti sari dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN.

    “Transformasi rekrutmen dan jabatan ASN dirancang untuk menjawab organisasi yang harus lincah dan kolaboratif,” ujar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini, Jumat (7/3/2025).

    Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN tersebut memuat tujuh agenda transformasi, yakni pertama transformasi rekrutmen dan jabatan, kedua kemudahan mobilitas talenta nasional, ketiga percepatan pengembangan kompetensi, dan keempat penataan pegawai non-ASN.

    Kelima, reformasi pengelolaan kinerja dan kesejahteraan ASN, keenam digitalisasi manajemen ASN, dan ketujuh penguatan budaya kerja dan citra institusi.

    UU tersebut memberikan ruang rekrutmen ASN lebih kolaboratif dan fleksibel. Sebelumnya, setiap instansi memiliki penetapan terhitung mulai tanggal (TMT) masing-masing.

    Dengan adanya penataan ini, pemerintah melalui Kementerian PANRB dan BKN ingin menyamakan TMT.

    Tujuan dari TMT tersebut adalah agar pengangkatan ASN selaras secara nasional untuk mendukung pencapaian program prioritas yang dilakukan.

    “Transformasi rekrutmen ASN dirancang untuk menjawab tantangan organisasi yang harus lincah dan kolaboratif melalui sistem rekrutmen yang transparan dan akuntabel guna mendapatkan ASN yang profesional dan berintegritas,” jelas Rini.

    Terkait dengan transformasi penataan pegawai non-ASN diharapkan dapat menyelesaikan tantangan yang dihadapi dalam proses penataan pegawai non-ASN yang telah terjadi sejak 2005.

    Ada empat prinsip penataan pegawai non-ASN yakni menghindari PHK massal, tidak mengurangi pendapatan non-ASN saat ini, menghindari pembengkakan anggaran, dan menjamin penataan sesuai regulasi yang berlaku.

    Sebagaimana kesepakatan bersama pemerintah dengan DPR bahwa penataan dilakukan terhadap pegawai non-ASN yang tercatat dalam data base BKN.

    Selanjutnya, terkait agenda transformasi kemudahan mobilitas talenta nasional. Penyesuaian jadwal ini juga tak lepas dari redistribusi ASN untuk daerah atau sektor yang membutuhkan kompetensi tertentu.

    Hal itu juga selaras dengan penyesuaian penataan ASN untuk mendukung program prioritas nasional saat ini. 
     

  • Menkeu Sri Mulyani: THR PNS Dibayar Penuh

    Menkeu Sri Mulyani: THR PNS Dibayar Penuh

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan Tunjangan Hari Raya (THR) Idulfitri 2025 bagi PNS segera dibayar penuh alias 100%. Pemerintah dalam waktu dekat akan segera menerbitkan payung hukum terkait THR PNS 2025 itu. 

    Lantas kapan THR 2025 bagi PNS itu cair? Sri Mulyani tidak memerinci kapan tepatnya THR itu akan diberikan kepada para PNS. Dia hanya mengatakan bahwa Presiden sedang menyelesaikan Peraturan Presiden (Pepres) soal pemberian THR itu.

    “Kalau tanya THR, bapak Presiden sedang dalam proses untuk menyelesaikan ya. Perpresnya nanti beliau yang akan mengumumkan,” ucapnya kepada wartawan saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (7/3/2025).

    Sri Mulyani juga memastikan bahwa pemerintah mengusahakan agar THR itu dibayarkan secara penuh. 

    “Segera [disalurkan THR-nya, red]. Insyaallah [100%],” ujar mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu.

    Adapun THR Idulfitri 2025 diperkirakan akan cair mulai H-10 hari raya atau mulai 17 Maret 2025. Para PNS maupun pekerja swasta akan memperoleh tambahan pendapatan untuk kebutuhan hari raya.

    Hal tersebut mengacu pada aturan-aturan sebelumnya, di mana pembayaran THR paling cepat dilakukan 10 hari kerja sebelum Hari Raya Idulfitri.

    Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi (KLI) Kementerian Keuangan Deni Surjantoro belum dapat mengungkapkan pengumuman THR yang biasa bersamaan dengan Gaji ke-13 akan diumumkan.

    “Segera [diumumkan],” ujarnya kepada Bisnis, Kamis (6/3/2025).

    Melihat ketentuan pencairan THR pada 2024, pemerintah telah memberikan THR bagi PNS berupa gaji pokok beserta tunjangan kinerja secara penuh.

    Pada tahun lalu, Sri Mulyani menyiapkan anggaran senilai Rp48,7 triliun untuk pembayaran THR bagi ASN pusat dan daerah. Bendahara negara mengirimkan uang THR untuk daerah melalui Dana Alokasi Umum (DAU) TA 2024.

    Adapun untuk tahun ini, pemberian THR masih menunggu pengumuman yang biasanya disampaikan oleh Menteri Keuangan, Menteri PAN-RB, dan Menteri Dalam Negeri.

  • Jadwal Pengangkatan CASN 2024 Disesuaikan, Ini Tanggal Resminya

    Jadwal Pengangkatan CASN 2024 Disesuaikan, Ini Tanggal Resminya

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah bersama Komisi II DPR telah menyepakati penyesuaian jadwal pengangkatan calon aparatur sipil negara (CASN) 2024 dalam rapat dengar pendapat (RDP) pada 5 Maret 2025.

    Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini, menjelaskan proses pengangkatan serentak memerlukan ketelitian dan koordinasi agar berjalan dengan baik.

    “Kami menyadari penyelesaian pengangkatan serentak ini membutuhkan waktu karena harus dilakukan secara cermat dan hati-hati,” ujar Rini, Jumat (7/3/2025).

    Rini mengungkapkan selama ini, terhitung mulai tanggal (TMT) pengangkatan ASN di setiap instansi berbeda-beda. Oleh karena itu, Kementerian PANRB dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengupayakan pengangkatan serentak dengan jadwal sebagai berikut:

    CPNS 2024: 1 Oktober 2025PPPK 2024 (Seleksi Tahap 1 dan 2): 1 Maret 2026

    Keputusan ini bertujuan untuk memberikan kepastian bagi peserta seleksi CASN 2024 yang telah dinyatakan lulus maupun yang masih menjalani tahapan seleksi.

    Dalam kebijakan terbaru, pemerintah menegaskan bahwa anggaran belanja pegawai tidak termasuk dalam program efisiensi. Anggaran untuk pegawai non-ASN yang telah terdaftar dalam database BKN juga telah disiapkan oleh masing-masing instansi, sebagaimana arahan dari Menteri Dalam Negeri dan Menteri PANRB.

    Untuk mendukung proses ini, BKN tengah menyiapkan road map pengangkatan serentak CASN 2024 sebagai pedoman bagi instansi pemerintah dan peserta seleksi. Penyesuaian jadwal ini dilakukan setelah melalui berbagai pertimbangan, baik dari sisi teknis, administrasi, maupun kesiapan anggaran. Rini pun memastikan bahwa seluruh instansi telah diarahkan untuk mengalokasikan anggaran bagi tenaga non-ASN selama proses pengadaan PPPK 2024 berlangsung.

  • Video: Sri Mulyani Bawa Kabar Baru Soal THR PNS, TNI/Polri

    Video: Sri Mulyani Bawa Kabar Baru Soal THR PNS, TNI/Polri

    Jakarta, CNBC Indonesia –Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan kabar terbaru mengenai THR PNS, ASN, TNI dan Polri. Sri Mulyani tengah menyiapkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang THR.

    Selengkapnya dalam Nation Hub, CNBC Indonesia (Jumat, 07/03/2025)

  • Petisi Tolak Penundaan Pengangkatan CPNS, Pemerintah: Tak Akan Nganggur, BKN: Dilantik Serentak – Halaman all

    Petisi Tolak Penundaan Pengangkatan CPNS, Pemerintah: Tak Akan Nganggur, BKN: Dilantik Serentak – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Petisi menolak penundaan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2024 viral di media sosial (medsos).

    Link petisi tolak pengangkatan CPNS dan PPPK itu muncul setelah keputusan pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menunda pengangkatan CPNS dan PPPK 2024.

    Pengangkatan CPNS dan PPPK 2024 akan dilakukan pada bulan Oktober 2025 dan Maret 2026.

    Pemerintah merespons keluhan sejumlah peserta CPNS yang keburu resign dari tempat kerja yang lama, namun terpaksa menunggu karena proses pengangkatan menjadi abdi negara ditunda.

    Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur Kementerian PANRB, Ada Subagja, mengatakan Kementerian PANRB dan BKN akan membekali CPNS yang telah resign atau mengundurkan diri dari pekerjaan lama.

    Dia menjelaskan, Wakil Kepala BKN Haryomo Dwi Putranto berencana akan berkoordinasi dengan biro-biro kepegawaian, biro-biro SDM, supaya waktu luang ini bisa dimanfaatkan juga untuk pembinaan.

    Hal itu disampaikan dalam video tanya jawab pada kanal YouTube Kementerian PANRB yang diunggah Kamis (6/3/2025) malam.

    Untuk itu, dia meminta kepada para CPNS supaya bisa mempersiapkan diri masuk ke budaya birokrasi, budaya ber-AKHLAK, dan sebagainya.

    Rencananya, pembekalan akan diadakan secara tatap muka maupun daring.

    “Mungkin ada juga (CPNS, Red) yang sudah berkeluarga, barangkali ya, kami memaklumi juga. Akan tetapi, proses ini mungkin bisa dimanfaatkan juga untuk bagian dari pembelajaran ketika mereka masuk ke birokrasi. Itu kan bisa lebih memudahkan regulasi. Banyak yang harus kita pelajari, termasuk hak dan kewajiban,” ujarnya dalam video itu yang dilihat pada Jumat (7/3/2025).

    Sementara itu, Wakil Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Haryomo Dwi Putranto mengatakan alasan pemunduran jadwal pengangkatan CPNS dan PPPK 2024 ini disesuaikan, karena perhitungan terhitung mulai tanggal (TMT) antarinstansi selama ini tidak sama.

    Menurut dia, sehingga ada yang sudah bekerja karena usulan dari instansi satu cepat, ada yang belum karena memang belum ditetapkan SK-nya.

    “Kami tidak ingin terjadi seperti itu,” kata Haryomo pada kanal YouTube Kementerian PANRB, Kamis (6/3/2025).

    Dia berharap mereka yang melamar untuk formasi tahun 2024 ini diangkatnya juga harusnya sama, bekerja sama.

    “Mulai diangkat sama, mulai digaji sama, sehingga disepakati untuk CPNS tidak ada lagi TMT yang berbeda-beda, yaitu disepakati 1 Oktober 2025,” tambahnya.

    LINK PETISI

    Aksi penolakan keras terhadap keputusan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) yang baru akan melantik serentak para calon aparatur sipil negara (CASN) hasil seleksi tahun 2024 ke 1 Oktober 2025 menggema di media sosial.

    Sementara, Kemenpan RB akan melantik pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) tahap I dan tahap II serentak pada Maret 2026.

    Reaksi netizen menolak keputusan tersebut menggema di media sosial X dengan ramai-ramai memposting gambar pita hitam dengan tulisan #SaveCASN2024

    #TolakKebijakanTMTSerentak. Netizen menganggap kebijakan tersebut justru mempersulit hidup para calon ASN yang sudah ikut seleksi tahun 2024 dan dinyatakan lulus. Saat ini, mereka yang lolos seleksi banyak yang masih menganggur alias tidak bekerja.

    “Hidup kami sudah sulit jangan persulit lagi dengan kebijakan mendadak ini pak/bu,” kata akun @ilufficecream dikutip, Jumat (7/3/2025).

    “Nggak mikirin orang yang sudah resign dan nggak punya sumber pendapatan lain,” kata akun @singgiibanggii.

    Selain hashtag Tolak Kebijakan TMT Serentak di media sosial X (Twitter) juga menggema hashtag CASN. Hampir 4000 netizen merespons hashtag tersebut.

    Seperti diketahui, keputusan tentang jadwal pelantikan tersebut mengacu kesepakatan dalam rapat di Komisi II DPR RI pada Rabu (5/3/2025).

    Selain itu, selama ini perhitungan terhitung mulai tanggal (TMT) untuk pengangkatan CPNS atau PPPK tidak sama antar instansi satu dengan lainnya.

    Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), Rini Widiantini, membantah pengangkatan CASN menjadi ASN dan pengangkatan PPPK mundur karena masalah efisiensi anggaran.

  • Presiden Prabowo Godog Keppres THR ASN, Kapan Cair?

    Presiden Prabowo Godog Keppres THR ASN, Kapan Cair?

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto menggodog keputusan presiden (keppres) terkait tunjangan hari raya (THR) bagi aparatur sipil negara (ASN) pada Lebaran 2025.

    Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan Prabowo Subianto nantinya akan mengumumkan THR ASN tersebut.

    “Kalau tanya THR, bapak presiden sedang dalam proses untuk menyelesaikan ya keppresnya, nanti beliau yang akan mengumumkan,” terang Sri Mulyani kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (7/3/2025).

    Sri Mulyani pun memastikan THR ASN akan cair sepenuhnya 100 persen. “Segera, insyaallah,” tegasnya.

    Diketahui, pemerintah akan mengalokasikan Rp 50 triliun untuk THR bagi ASN pada 2025. Pencairan THR akan dilakukan paling cepat tiga pekan sebelum Lebaran 2025, bertujuan untuk meningkatkan daya beli masyarakat, memperkuat konsumsi domestik, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di berbagai sektor pada Ramadan 2025.

    “Percepatan pencairan THR bertujuan untuk meningkatkan daya beli masyarakat secara signifikan, memperkuat konsumsi domestik, serta mendorong perputaran ekonomi berbagai sektor, terutama perdagangan dan jasa,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, Senin (3/3/2025).

    Airlangga menegaskan percepatan pencairan THR ASN dapat memberikan dampak positif bagi stabilitas makro ekonomi dan mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi 5,2% dalam APBN 2025.
     

  • KemenPANRB Beberkan Alasan Tunda Pengangkatan CASN Seleksi 2024

    KemenPANRB Beberkan Alasan Tunda Pengangkatan CASN Seleksi 2024

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB) menegaskan bahwa penyesuaian jadwal pengangkatan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) 2024 dilakukan untuk keseragaman para calon ASN. 

    Deputi Bidang SDM Aparatur KemenPANRB, Aba Subagja, menjelaskan bahwa keputusan tersebut berdasarkan hasil kesepakatan pemerintah dengan Komisi II DPR. Adapun, hal yang menjadi pertimbangan adalah soal penyelesaian tenaga non-ASN, meninmbang ada dua tahapan. 

    “Ada tahap 1, ada tahap 2. Tahap 2 ini sebetulnya ada juga teman-teman kemarin yang tidak masuk di tahap 1. Kita berikan kesempatan di tahap 2. Bahkan sampai dua kali perpanjangan, sehingga mungkin ini juga kita ingin bahwa nanti pengangkatannya itu bisa serentak dan tahap 2 itu juga sudah bisa kita selesaikan,” ujarnya YouTube Badan Kepegawaian Negara (BKN) dikutip pada Jumat (7/3/2025).

    Selain itu, Dia menyebut bahwa langkah ini dilakukan untuk penataan-penataan bagi ASN. Terkait kekhawatiran masyarakat soal ketidakpastian status kelulusan, Aba menegaskan bahwa peserta yang telah lulus seleksi tetap aman dan akan diangkat.

    “Jadi bagi mereka yang sudah dinyatakan lulus SKB, SKD, SKB gitu ya, dan kemudian juga sudah diumumkan mereka lulus, mereka tetap aman posisinya. Jadi tetap kepastian untuk diangkat itu, itu sudah pastilah,” paparnya. 

    Wakil Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Haryomo Dwi Putranto, menjelaskan bahwa selama ini terdapat perbedaan waktu pengangkatan antara instansi satu dengan lainnya. Dengan kebijakan baru ini, pengangkatan CPNS akan dilakukan serentak pada 1 Oktober 2025, sementara PPPK pada 1 Maret 2026.

    Lanjutnya, dijelaskan bahwa Pengangkatan CPNS dan PPPK memiliki Terhitung Mulai Tanggal (TMT) yang berbeda antar instansi. Hal ini menyebabkan sebagian sudah mulai bekerja karena usulan instansi yang lebih cepat, sementara lainnya belum, lantaran SK pengangkatan belum ditetapkan

    “Nah kita tidak ingin terjadi seperti itu. Kalau bisa, mereka yang melamar untuk formasi tahun 2024 ini, diangkatnya juga harusnya sama,” ujarnya. 

    Untuk itu, BKN akan menyusun roadmap teknis agar seluruh CASN yang telah dinyatakan lulus dapat diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) masing-masing pada TMT yang sama.