Xcloud.id

Kementrian Lembaga: ASN

  • Presiden Bakal Umumkan Tunjangan Guru ASN Langsung ke Rekening

    Presiden Bakal Umumkan Tunjangan Guru ASN Langsung ke Rekening

    loading…

    Skema baru penyaluran tunjangan guru ASN Daerah bakal diumumkan Presiden Prabowo Subianto pada Kamis (13/3/2025). Foto/Ilustrasi/Dok.SindoNews

    JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan bakal mengumumkan skema baru penyaluran tunjangan guru Aparatur Sipil Negara (ASN) Daerah. Penyaluran tunjangan guru ASN Daerah akan langsung dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) ke rekening guru.

    “Hari ini, Kamis, 13 Maret 2025 direncanakan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto akan mengumumkan Penyaluran Tunjangan Guru ASN Daerah ke rekening guru,” kata Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Yusuf Permana dalam keterangannya, Kamis (13/3/2025).

    Yusuf mengatakan pengumuman mengenai skema baru penyaluran tunjangan guru ini akan dilaksanakan di Plasa Insan Berprestasi, Gedung A lantai 1, Kantor Kemendikdasmen Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta,

    “Program tersebut sebagai salah satu langkah strategis Presiden Prabowo untuk melaksanakan percepatan pelaksanaan prioritas pembangunan dan capaian program prioritas bidang pendidikan,” ujarnya.

    Sebelumnya, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Medikdasmen) Abdul Mu’ti mengatakan bahwa skema baru penyaluran tunjangan guru ini akan diumumkan langsung oleh Presiden Prabowo.

    Hal itu diungkapkan Mu’ti di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin 10 Maret 2025, lalu. Saat itu, dia mengharapkan agar pengumuman ini sebelum tanggal 20 Maret 2025.

    “InsyaAllah (diumumkan Presiden), kami belum tahu waktunya tapi kami minta tanggal 20 (Maret) tapi nanti sesuai jadwal Presiden,” sebutnya.

    (shf)

  • Politik kemarin, solusi soal CASN hingga Teddy layak naik pangkat

    Politik kemarin, solusi soal CASN hingga Teddy layak naik pangkat

    Jakarta (ANTARA) – Berbagai kabar di ranah politik telah diwartakan Kantor Berita ANTARA pada Rabu (12/3), mulai dari solusi terbaru pengangkatan CASN 2024 hingga Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dinilai layak mendapat kenaikan pangkat.

    Berikut sejumlah berita politik kemarin untuk kembali Anda simak.

    1. Wapres sebut sudah ada solusi terbaru soal pengangkatan CASN 2024

    Wakil Presiden (Wapres) RI Gibran Rakabuming Raka menyebutkan bahwa pemerintah sudah membuat formulasi yang menjadi solusi terbaru terkait dengan penyesuaian jadwal pengangkatan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) 2024.

    “Nanti Pak Presiden dan kementerian terkait yang memberikan update. Sudah ada solusinya. Tunggu saja,” kata Gibran dalam keterangan resminya yang diterima di Jakarta, Rabu (12/3).

    Baca selengkapnya di sini.

    2. Mendagri sebut kondisi Indonesia saat ini seperti China pada 1998

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengatakan bahwa kondisi Indonesia saat ini yang menginginkan tercapainya Indonesia Emas 2045 dan status sebagai negara maju, sama dengan kondisi China pada 1998.

    Tito mengemukakan pernyataan tersebut usai menyampaikan pengalaman pribadi saat menjalani Sekolah Staf dan Komando (Sesko) di Selandia Baru dan Australia.

    “Tiap hari yang dibicarakan hanya threat from China (ancaman dari China), rise of China (kebangkitan China), tahun 1998. Saat itu berbagai tulisan memperkirakan China dalam 25 tahun ke depan itu akan sama dengan US (Amerika Serikat), bahkan overtake, melampaui,” kata Tito dalam Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekrenbang) 2025 yang diselenggarakan secara daring, dan disaksikan dari Jakarta, Rabu (12/3).

    Baca selengkapnya di sini.

    3. PCO: Sekolah Rakyat bantu masyarakat lepas dari kemiskinan

    Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) menyebut hadirnya program Sekolah Rakyat yang digagas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, menjadi langkah tepat menjadikan pendidikan inklusif untuk membantu masyarakat lepas dari lingkaran kemiskinan.

    Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Ujang Komarudin dalam keterangan resminya, di Jakarta, Rabu (12/3), menyebut bahwa program ini tepat untuk menjadi salah satu keputusan strategis dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

    Baca selengkapnya di sini.

    4. Gibran rencana shalat Idul Fitri di Jakarta dan sungkem dengan Prabowo

    Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming mengungkapkan bahwa dirinya berencana melaksanakan shalat Idul Fitri 1446 Hijriah Tahun 2025 di Jakarta, kemudian dilanjutkan dengan sungkem atau halal bihalal dengan Presiden Prabowo Subianto.

    Hal itu disampaikan Wapres usai meninjau kegiatan Program Nasional Digital AI di SMA Negeri 66 Jakarta, Cilandak, Jakarta Selatan, Rabu (12/3).

    Baca selengkapnya di sini.

    5. KSAD: Seskab Teddy layak dapat kenaikan pangkat

    Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak mengatakan Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya layak mendapat kenaikan pangkat menjadi letnan kolonel karena berkontribusi dalam membantu kerja Presiden Prabowo Subianto.

    “Itu kewenangan Panglima TNI dan saya. Ada seseorang yang dianggap mampu membantu Presiden dan mengoordinasikan tugasnya dengan baik, lalu diberi kenaikan pangkat. Apa masalahnya?” kata Maruli dalam siaran pers resmi TNI AD saat mengunjungi Baturaja, Sumatera Selatan, Rabu (12/3).

    Baca selengkapnya di sini.

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Rieke Kritik Keras Penundaan Pengangkatan CPNS dan PPPK 2024, Guntur Romli: Menambah Penderitaan & Pengangguran

    Rieke Kritik Keras Penundaan Pengangkatan CPNS dan PPPK 2024, Guntur Romli: Menambah Penderitaan & Pengangguran

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Anggota DPR RI dari fraksi PDIP, Rieke Diah Pitaloka mengkritik tajam kebijakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI mengumumkan mundurnya pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil formasi 2024.

    Rieke Diah Pitaloka pun mempertanyakan terkait alasan alasan yang logis dan transparan dari Pemerintah.

    “Itu kan formasi 2024, orang sudah ujian 2024. Kenapa kemudian pengangkatan CPNS di 2025 dan PPPK juga yang sudah ujian di 2024, lolos seleksi di 2024, kenapa baru diangkatnya di 2026?” tanya Rieke Diah Pitaloka, dikutip, Kamis, (13/3/2025).

    “Satu lagi yang aku mau spill adalah surat Menpan RB bertanggal 7 Maret 2025 Nomor B/1043/M.SM.01.00/2025. Sifat sangat segera. Hal tindak lanjut penyesuaian jadwal pengangkatan ASN tahun anggaran 2024. TA 2024, lo,” ujarnya.

    Terkait pernyataan ini, Politisi PDI Perjuangan, Guntur Romli mengaku setuju.

    Melalui cuitan di akun media sosial X pribadinya, Guntur Romli menyebut penundaan pengangkatan ini zalim dan mempermainkan nasib orang lain.

    “Saya setuju dengan Teh @riekediahp penundaan pengangkatan CPNS & PPPK yg sudah lolos, itu zalim,” tulisnya dikutip Kamis (13/3/2025).

    “Jangan mempermainkan nasib orang lain,” ujarnya.

    Dengan adanya penundaan ini, ia menegaskan ini menambah penderitaan sekaligus pengangguran

    “Jangan menambah penderitaan & pengangguran,” tuturnya.

    (Erfyansyah/fajar)

  • IHSG melaju di zona hijau usai Prabowo pastikan THR

    IHSG melaju di zona hijau usai Prabowo pastikan THR

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    IHSG melaju di zona hijau usai Prabowo pastikan THR
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 12 Maret 2025 – 14:07 WIB

    Elshinta.com – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) melaju kencang pada perdagangan hari ini, Rabu (12/3). IHSG hingga jeda sesi I atau pukul 12.00 WIB, naik 1,55% ke level 6.647,45. 

    Nilai transaksi siang ini mencapai Rp 4,56 triliun. Sebanyak 280 saham naik, 310 turun, dan 367 stagnan. 

    Sebelumnya, indeks lesu dalam dua hari beruntun. Namun, Mengacu data RTI pada Rabu pukul 09.15 WIB sesaat setelah dibuka perdagangan, IHSG langsung menguat ke level 6.597,17.

    Sebelumnya pada Selasa sore,Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan bahwa komponen tunjangan kinerja pada Tunjangan Hari Raya (THR) untuk Aparatur Sipil Negara (ASN), termasuk PNS, PPPK, TNI dan Polri akan diberikan penuh 100%.

    “Tukin itu 100%, pemberiannya diingatkan Menteri Keuangan 100%,” ujar Prabowo di Istana Negara, Selasa.

    Prabowo menyampaikan THR yang diberikan kepada ASN pusat, anggota TNI/polri, dan hakim adalah sebesar gaji pokok, tunjangan melekat, dan tunjangan kinerja.

    Sementara untuk ASN daerah diberikan sama dengan ASN pusat dan sesuai kemampuan Pemda masing-masing. Adapun untuk pensiunan diberikan sebesar uang pensiun bulanan.

    Kebijakan THR dan gaji ke-13 tersebut sudah dituangkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.11 tahun 2025 yang telah ditandatanganinya.

    “THR dibayarkan dua minggu sebelum Idulfitri, dicairkan mulai 17 Maret 2025. Gaji ke 13 akan dibayarkan pada awal tahun ajaran baru sekolah yaitu Juni 2025,” ujar Prabowo.

    Adapun THR dan gaji ke-13 tahun 2025 akan diberikan kepada seluruh aparatur negara di pusat dan di daerah termasuk PNS, PPPK, prajurit TNI dan Polri, para hakim serta para pensiunan dengan jumlah total mencapai 9,4 juta penerima.

    “Semoga dengan adanya kebijakan ini dapat membantu masyarakat dalam mengelola kebutuhan selama mudik dan selama libur Lebaran,” ujar Prabowo.

    Ia mengatakan pemerintah menyadari mobilitas masyarakat akan sangat tinggi dalam momentum libur ini. Oleh karena itu pemerintah pun telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk membantu masyarakat, seperti:

    – Penurunan harga tiket pesawat. Setidaknya sebesar 13-14% selama dua minggu masa liburan Idulfitri.

    – ⁠Diskon harga tarif tol dan transportasi selama mudik lebaran

    – ⁠Pemberian THR bagi karyawan swasta, BUMN, BUMD dan,

    – ⁠Bonus Hari Raya untuk pengemudi dan kurir online.

    Sumber : Elshinta.Com

  • Menpan RB Rini Widyantini Dinilai Pancing Kegaduhan, Eko Widodo Sindir agar Belajar pada Menteri Era SBY

    Menpan RB Rini Widyantini Dinilai Pancing Kegaduhan, Eko Widodo Sindir agar Belajar pada Menteri Era SBY

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Keputusan untuk menunda pengangkatan CPNS dan PPPK 2024 menuai reaksi keras khususnya dari kalangan honorer. Mereka menuntut pemerintah membatalkan kebijakan tersebut.

    Bahkan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), Rini Widyantini dinilai gagal dalam menuntaskan masalah honorer sesuai amanat UU 20 Tahun 2023 tentang ASN.

    Ketua ASN PPPK Guru 2022 Provinsi Riau, Eko Wibowo mengatakan, MenPAN-RB Rini sudah memancing kegaduhan di bulan Ramadan. Oleh karena itu, Presiden Prabowo Subianto harus turun tangan.

    “Presiden Prabowo harus segera membatalkan surat MenPAN-RB dan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) serta menerbitkan regulasi baru,” kata Ekowi, sapaan akrab Eko Wibowo kepada JPNN, Rabu (12/3/2025).

    Dia menambahkan jika Prabowo tidak membatalkan surat MenPAN-RB dan kepala BKN, kegaduhan akan terus terjadi. Sebab, banyak CPNS dan calon PPPK yang sudah tidak punya penghasilan akibat dirumahkan.

    “Pak Prabowo kan cinta rakyat kecil. Nah, yang melamar CPNS, apalagi PPPK itu wong cilik semua. Mereka butuh kehidupan layak,” tegasnya.

    Dia mencontohkan, ASN PPPK sudah masuk masa pensiun, tetapi tidak ada kejelasan tentang uang pensiun. Itu karena UU 20 Tahun 2023 tentang ASN sampai saat ini belum jelas mengatur status kesejahteraan PPPK.

    “Karier dan TPP untuk PPPK sangat berbeda dengan PNS. Apakah UU ASN 2023 berpihak kepada PPPK,” tanya tokoh muda pendidikan Riau ini.

    Ekowi menyarankan Menteri Rini belajar dari menteri pendahulunya di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang gerak cepat (gercep) dalam penyelesaian honorer.

  • Ekonom: THR tegaskan komitmen negara jaga kesejahteraan ASN

    Ekonom: THR tegaskan komitmen negara jaga kesejahteraan ASN

    Kebijakan pemerintah untuk memberikan THR bagi ASN, termasuk tukin 100 persen, yang akan disalurkan mulai dua minggu sebelum Idul Fitri 2025, menegaskan komitmen negara dalam memperhatikan kesejahteraan aparatur negara

    Jakarta (ANTARA) – Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat berpendapat, pemberian tunjangan hari raya (THR) menegaskan komitmen negara dalam menjaga kesejahteraan aparatur sipil negara (ASN).

    “Kebijakan pemerintah untuk memberikan THR bagi ASN, termasuk tukin 100 persen, yang akan disalurkan mulai dua minggu sebelum Idul Fitri 2025, menegaskan komitmen negara dalam memperhatikan kesejahteraan aparatur negara,” kata Achmad saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Rabu.

    Secara jangka pendek, pemberian THR kepada ASN, termasuk pensiunan, tentu akan mendorong konsumsi rumah tangga, terutama menjelang momentum Lebaran.

    Daya beli ASN dan keluarga diyakini meningkat, sehingga permintaan barang dan jasa akan melonjak signifikan.

    “Ini bisa menjadi stimulus positif untuk sektor ritel, makanan, pariwisata domestik, hingga UMKM yang menggantungkan harapan pada tingginya perputaran uang selama musim liburan,” tambahnya.

    Namun, Achmad menyoroti keberlanjutan dari kebijakan fiskal negara. Tahun 2025 merupakan masa transisi pemerintahan dengan beban fiskal yang cukup berat, baik dari sisi pembiayaan program-program prioritas, komitmen infrastruktur, maupun menjaga stabilitas makroekonomi.

    Pemberian THR plus tukin 100 persen bagi 9,4 juta ASN dan pensiunan, meskipun sudah dialokasikan dalam APBN, tetap merupakan komponen belanja rutin yang memakan porsi signifikan.

    “Ini menjadi perhatian karena sebagian besar penerimaan negara masih sangat bergantung pada pajak dan penerimaan komoditas yang fluktuatif,” ujar Achmad.

    Maka dari itu, Achmad mengimbau pemerintah untuk mengaitkan pemberian THR dengan rasionalisasi belanja negara lainnya.

    Misalnya, dengan menunda belanja yang kurang prioritas, mengoptimalkan belanja modal yang berdampak jangka panjang, dan meningkatkan efisiensi birokrasi.

    Presiden Prabowo Subianto resmi menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025 yang mengatur kebijakan pemberian dan gaji ke-13 untuk ASN.

    Kementerian Keuangan mengalokasikan anggaran senilai Rp49,4 triliun untuk THR ASN 2025, dengan rincian Rp17,7 triliun untuk ASN pusat, pejabat negara, prajurit TNI, dan anggota Polri; Rp12,4 triliun untuk pensiunan dan penerima pensiun; dan Rp19,3 triliun untuk ASN daerah.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2025

  • Ini Nominal BLT BBM 2025 dan Syarat Mendapatkannya

    Ini Nominal BLT BBM 2025 dan Syarat Mendapatkannya

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah Indonesia kembali menjalankan program bantuan langsung tunai (BLT) bahan bakar minyak (BBM) tahun ini, sebagai upaya untuk mengurangi dampak ekonomi akibat kenaikan harga BBM.

    Program ini dirancang untuk memberikan bantuan langsung kepada masyarakat yang terdampak, terutama kelompok ekonomi rentan yang paling merasakan kenaikan biaya hidup.

    Langkah tersebut diharapkan dapat menjadi solusi jangka pendek dalam menjaga kesejahteraan masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang tidak menentu. Selain membantu masyarakat dalam menghadapi kenaikan harga BBM, program BLT BBM juga bertujuan untuk menstabilkan daya beli agar perekonomian tetap berjalan dengan baik.

    Dengan adanya bantuan ini, pemerintah berharap masyarakat dapat memenuhi kebutuhan pokoknya tanpa mengalami tekanan ekonomi yang berlebihan. Pemerintah juga terus mengawasi penyaluran dana agar tepat sasaran dan tidak disalahgunakan, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh mereka yang membutuhkan.

    Target Bantuan

    Bantuan ini ditujukan bagi keluarga penerima manfaat (KPM) yang memenuhi kriteria tertentu. Penerima harus terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) dan tidak termasuk dalam kategori aparatur sipil negara (ASN), anggota TNI, maupun polri. Untuk memastikan bantuan diberikan kepada pihak yang benar-benar berhak, pemerintah telah melakukan proses verifikasi secara ketat.

    Besaran dan Jadwal Pencairan BLT BBM 2025  

    Pemerintah telah menetapkan setiap KPM akan menerima BLT BBM sebesar Rp 300.000. Program ini direncanakan akan disalurkan dalam empat tahap sepanjang 2025, dengan jadwal sebagai berikut ini.  

    Tahap 1: Februari 2025.  Tahap 2: Mei 2025.Tahap 3: Agustus 2025.Tahap 4: November 2025.

    Penyaluran bantuan dilakukan langsung ke rekening penerima manfaat guna memastikan proses pencairan berjalan cepat dan aman. Nominal bantuan yang diberikan kepada KPM diperkirakan berkisar Rp 300.000 per bulan, sama seperti tahun sebelumnya. Dengan mekanisme ini, tahap pertama kemungkinan akan mencakup periode Januari hingga April 2025.  

    Dalam setiap pencairan, KPM akan menerima total bantuan sebesar Rp 300.000 per tahap. Namun, angka ini masih sebatas prediksi berdasarkan kebijakan pada 2022. Pemerintah akan mengumumkan jumlah dan jadwal resmi pencairan melalui keputusan yang akan diterbitkan menjelang pelaksanaan program.

    Mekanisme Penyaluran  

    Bantuan BLT BBM akan disalurkan melalui beberapa metode seperti berikut ini.

    – Transfer bank

    Penerima yang telah terdaftar dalam sistem perbankan yang bekerja sama dengan pemerintah akan menerima dana langsung ke rekening mereka.

    – Pos Indonesia

    Bagi mereka yang tidak memiliki rekening bank, bantuan akan disalurkan lewat Pos Indonesia dengan prosedur yang mudah dan aman.

    Proses Pendaftaran dan Verifikasi  

    Untuk warga yang belum terdaftar sebagai penerima BLT BBM, pemerintah memberikan kesempatan untuk mendaftar melalui aplikasi Cek Bansos atau situs resmi Kementerian Sosial di cekbansos.kemensos.go.id. Pemerintah juga bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk memverifikasi data penerima, sehingga bantuan dapat disalurkan kepada yang berhak.

    Syarat Penerima BLT BBM  

    Pemerintah menetapkan empat syarat utama bagi KPM untuk memastikan bantuan tepat sasaran. Berikut ini adalah kriteria yang harus dipenuhi.

     Berada dalam golongan ekonomi menengah ke bawah.Tidak bekerja sebagai ASN, TNI, atau Polri.Tidak memiliki penghasilan setara upah minimum regional (UMR). Tidak bekerja sebagai pendamping sosial atau pekerja sosial.

    Program BLT BBM 2025 bertujuan untuk membantu masyarakat miskin dan rentan agar dapat bertahan menghadapi kenaikan harga BBM dan kebutuhan pokok lainnya. Meskipun jadwal pencairan belum diumumkan, pemerintah sedang mempersiapkan data yang lebih akurat melalui DTSE.

  • Pengangkatan CPNS dan PPPK 2024 Ditunda, Gibran: Sudah Ada Solusi

    Pengangkatan CPNS dan PPPK 2024 Ditunda, Gibran: Sudah Ada Solusi

    Jakarta, Beritasatu.com – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengatakan pemerintah sudah menyiapkan solusi terkait penundaan pengangkatan CPNS dan PPPK 2024. 

    “Sudah, sudah, sudah ada solusinya ya. Tunggu saja,” kata Gibran kepada wartawan saat ditanya terkait penundaan pengangkatan CPNS dan PPPK yang dilakukan Kemenpan RB di Jakarta, Rabu (12/3/2025).

    Hanya saja Gibran tidak menjelaskan apa solusi yang sudah disiapkan oleh pemerintah tersebut. Ia hanya meminta para CASN dan PPPK  menunggu saja pengumuman resmi.

    Presiden Prabowo Subianto sudah mengeluarkan instruksi presiden (inpres) terkait pengangkatan CPNS 2024. Hal itu dikonfirmasi oleh Menpan RB Rini Widyantini seusai menemui Prabowo di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (10/3/2025).

    Kebijakan ini menjadi bagian dari tujuh agenda transformasi manajemen ASN yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN.

    Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini mengatakan tansformasi rekrutmen dan jabatan ASN dirancang untuk menjawab tantangan organisasi yang harus lebih lincah dan kolaboratif.

    Sementara itu anggota Komisi II DPR Indrajaya meminta menpan RB mencabut surat edaran penundaan pengangkatan CPNS dan PPPK 2024.

  • Pengangkatan CPNS 2024 Mundur ke Oktober 2025: Ini Penjelasan Lengkapnya! – Page 3

    Pengangkatan CPNS 2024 Mundur ke Oktober 2025: Ini Penjelasan Lengkapnya! – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Pengumuman mengejutkan datang dari pemerintah terkait jadwal pengangkatan CPNS dan PPPK 2024. Setelah melalui berbagai pertimbangan dan kesepakatan antara Kementerian PANRB dan Komisi II DPR, pengangkatan CPNS diundur ke Oktober 2025, sementara PPPK dijadwalkan pada Maret 2026. Keputusan ini menimbulkan beragam reaksi, terutama dari para pelamar yang telah dinyatakan lulus seleksi sejak tahun lalu. Perubahan ini bukan penundaan, melainkan penyesuaian untuk memastikan seluruh CPNS 2024 diangkat secara serentak dan penataan ASN yang optimal.

    “Kan baru diputuskan barusan, DPR sama pemerintah sudah sepakat untuk semuanya akan diselesaikan. Oktober CPNS,” kata Rini, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini, yang dikutip dari Antara, Rabu (6/3/2025).

    Penjelasan resmi menekankan pentingnya penyesuaian ini untuk memastikan proses pengangkatan CPNS dan PPPK berjalan tertib dan efisien. Dengan pengangkatan serentak, diharapkan penataan dan penempatan ASN dapat mendukung program pemerintah secara efektif. “Memastikan bagi pelamar yang telah mengikuti dan dinyatakan lulus seleksi CASN tetap diangkat sebagai pegawai ASN,” tambahnya.

    Penundaan ini memicu beragam pertanyaan dan kekhawatiran di kalangan pelamar. Banyak yang mempertanyakan alasan di balik penundaan yang cukup signifikan ini, terutama mengingat para pelamar telah melewati proses seleksi yang panjang dan melelahkan sejak tahun 2024. Ketidakpastian ini juga berdampak pada aspek finansial dan kesejahteraan para pelamar yang sebagian telah mengundurkan diri dari pekerjaan sebelumnya.

  • Hindari kepadatan mudik, Menhub ungkap perpanjangan WFA bagi ASN

    Hindari kepadatan mudik, Menhub ungkap perpanjangan WFA bagi ASN

    ANTARA – Menteri Perhubungan Dudy Purwaghandi melakukan kunjungan kerja ke Daerah Istimewa Yogyakarta, untuk bertemu dengan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X, Rabu (12/3). Dalam kunjungan kerja ini Menhub Dudy memeriksa kesiapan Yogyakarta dalam menyambut pemudik pada libur Lebaran 2025. (Imam Prasetyo Nugroho/Rizky Bagus Dhermawan/Roy Rosa Bachtiar)