Xcloud.id

Kementrian Lembaga: ASN

  • Polri: Korban Eks Kapolres Ngada jadi 4 Orang, 3 Anak di Bawah Umur

    Polri: Korban Eks Kapolres Ngada jadi 4 Orang, 3 Anak di Bawah Umur

    Bisnis.com, JAKARTA — Mabes Polri menyatakan total jumlah korban pelecehan seksual mantan Kapolres Ngada, NTT AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja sebanyak empat orang.

    Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan tiga di antaranya merupakan anak di bawah umur, yakni 6 tahun, 13 tahun dan 16 tahun.

    “Hasil penyelidikan melalui kode etik ditemukan fakta bahwa FLS telah melakukan pelecehan seksual dengan anak di bawah umur sebanyak tiga orang dan satu orang usia dewasa,” kata Trunoyudo, di Divisi Humas Polri, Jakarta, Kamis (13/3/2025).

    Dia menambahkan dalam kasus ini pihaknya telah memeriksa 16 saksi yang terdiri dari empat korban, manager hotel, anggota Polda NTT hingga ahli.

    “Saksi 16 orang terdiri 4 korban, termasuk tiga anak [di bawah umur],” pungkasnya.

    Sebagai informasi, Fajar kini sudah berstatus tersangka dugaan pelecehan seksual hingga penyalahgunaan narkoba. Dia juga saat ini tengah menjalani penahanan di Bareskrim Polri.

    Adapun, Divpropam Polri telah menjadwalkan sidang etik Fajar pekan depan atau tepatnya pada Senin (17/3/2025).

    Sementara itu, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo bakal menindak tegas dengan memberi sanksi etik dan pidana terhadap mantan Kapolres Ngada, NTT non-aktif AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja, yang diduga menggunakan narkoba dan mencabuli anak di bawah umur.

    Hal itu disampaikan langsung oleh Listyo usai menghadiri peluncuran mekanisme baru tunjangan guru ASN daerah ke rekening guru di Kantor Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Jakarta, Kamis (13/3/2025). 

    “Yang jelas kasus tersebut akan ditindak tegas, baik [sanksi] pidana maupun etik,” kata Listyo dikutip dari Antara.

  • Prabowo Ungkap Banyak Menteri di Kabinetnya Belum Terima Gaji

    Prabowo Ungkap Banyak Menteri di Kabinetnya Belum Terima Gaji

    Bisnis.com, JAKARTA–Presiden RI Prabowo Subianto mengungkapkan masih banyak menteri di Kabinet Merah Putih yang hingga kini belum menerima gaji.

    Hal itu disampaikan Prabowo Subianto di sela-sela acara peluncuran Penyaluran Mekanisme Baru Penyaluran Tunjangan Guru ASN Daerah langsung ke rekening guru di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) Jakarta, pada Kamis 13 Maret 2025

    Menurut Prabowo, kendati belum menerima gaji bulanan sebagai menteri, para menteri Kabinet Merah-Putih tetap bekerja untuk memberikan pelayanan ke masyarakat dan tidak pernah mengeluh.

    “Banyak yang belum dapat gaji. Tapi saya terima kasih, saya terharu, mereka tidak pernah mengeluh,” tuturnya.

    Prabowo mengibaratkan para menterinya seperti adagium Jawa yaitu Rame Ing Gawe yang berarti bekerja dengan tulus dan Sepi Ing Pamrih yang berarti menjalankan tugas tanpa mementingkan diri sendiri. 

    Menurutnya, filosofi Bahasa Jawa itu patut disematkan kepada para menterinya dalam mengabdi kepada rakyat.

    “Rame ing gawe sepi ing pamrih, itu. Itu yang ditonjolkan. Jadi, ini filosofi bahwa kalau kita mau mengabdi, yasudahlah kita jangan setengah-setengah. Kita mengabdi dengan sepenuh hati,” katanya. 

    Selain itu, Prabowo juga turut mengucapkan berterima kasih kepada para guru yang selama ini mengabdi dan berjuang untuk memberikan generasi terbaik kepada bangsa Indonesia.

    “Terima kasih, selamat berjuang para guru. Kita akan perbaiki semua sekolah dalam waktu yang secepatnya,” ujarnya.

  • Tak Ada Ampun! Kapolri Beri Sanksi Etik dan Pidana ke Kapolres Ngada

    Tak Ada Ampun! Kapolri Beri Sanksi Etik dan Pidana ke Kapolres Ngada

    Bisnis.com, JAKARTA – Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo bakal menindak tegas dengan memberi sanksi etik dan pidana terhadap mantan Kapolres Ngada, NTT non-aktif AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja, yang diduga menggunakan narkoba dan mencabuli anak di bawah umur.

    Hal itu disampaikan langsung oleh Listyo usai menghadiri peluncuran mekanisme baru tunjangan guru ASN daerah ke rekening guru di Kantor Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Jakarta, Kamis (13/3/2025). 

    “Yang jelas kasus tersebut akan ditindak tegas, baik [sanksi] pidana maupun etik,” kata Listyo dikutip dari Antara.

    Saat ditanya lebih lanjut soal sikap Polri terhadap kasus eks Kapolres Ngada, Kapolri mengatakan bahwa pihaknya akan segera mengumumkan penegakan hukum terhadap AKBP Fajar dalam rilis hari ini. 

    “Hari ini mungkin akan dirilis. Secepatnya,” kata Listyo.

    Berdasarkan salinan surat telegram yang diterima Antara di Jakarta, Kamis, AKBP Fajar dimutasikan menjadi Pamen Yanma Polri. Jabatan Kapolres Ngada yang kosong pun diisi oleh AKBP Andrey Valentino yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolres Nagekeo Polda NTT.

    Sebelumnya, AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja ditangkap oleh Divisi Propam Polri atas dugaan kasus narkoba dan asusila pada 20 Februari lalu di Kupang, NTT.

    Lalu, pada Selasa (11/3), Polda NTT menyatakan telah memeriksa sembilan saksi terkait kasus dugaan asusila atau pencabulan yang diduga dilakukan oleh AKBP Fajar di Kupang, NTT.

    Dari sejumlah saksi yang diperiksa tersebut, salah satunya adalah seorang wanita berinisial F yang menjadi pemasok seorang anak di bawah umur yang dipesan oleh Fajar. Kejadian tersebut terjadi pada Juni 2024 lalu.

    F kemudian dibayar senilai Rp3 juta karena sudah berhasil membawa anak tersebut kepada Kapolres Ngada yang diketahui telah memesan salah satu kamar di hotel di Kupang.

    Sementara terkait penggunaan narkoba, Ditreskrimum Polda NTT Kombes Pol. Patar Silalahi mengatakan bahwa dari serangkaian penyelidikan yang dilakukan, proses pemeriksaannya tidak mengarah kepada kasus narkoba yang diduga juga digunakan oleh Fajar.

  • Prabowo Bakal Penjarakan Koruptor di Pulau Kecil yang Dikelilingi Hiu

    Prabowo Bakal Penjarakan Koruptor di Pulau Kecil yang Dikelilingi Hiu

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto ingin mengusir para pelaku tindak pidana korupsi agar tidak bisa lagi tinggal di Indonesia dan dimasukan penjara di pulau kecil yang dikelilingi ikan hiu.

    Hal tersebut disampaikan Prabowo di sela-sela acara Peluncuran Mekanisme Baru Tunjangan Guru ASN Daerah Langsung ke Rekening Guru yang digelar di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Jakarta, Kamis 13 Maret 2025.

    Prabowo berpandangan perilaku koruptif para oknum di pejabat pusat dan daerah serta swasta yang terlibat telah membuat guru, perawat hingga petani jadi kesulitan mendapat kesejahteraan.

    “Anak orang miskin tidak boleh miskin juga. Dia harus bangkit dan kita bantu orang tua dia,” katanya, Kamis (13/3/2025). 

    Maka dari itu, Prabowo menyarankan para aparat penegak hukum agar memenjarakan para pelaku tindak pidana korupsi di pulau terpencil yang dikelilingi oleh ikan hiu agar para pelaku kapok.

    Ditambah lagi, Prabowo juga ingin semua pelaku korupsi diusir dan tidak boleh balik lagi ke Indonesia.

    “Kita akan usir mereka dari bumi Indonesia kalau perlu. Saya juga akan sisihkan dana buat penjara di suatu tempat terpencil dan mereka tidak bisa keluar. Kita akan cari pulau kalau mereka keluar biar ketemu sama hiu,” katanya.

  • Presiden Prabowo Pastikan Penyaluran Tunjangan ASN ke Rekening Guru

    Presiden Prabowo Pastikan Penyaluran Tunjangan ASN ke Rekening Guru

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto memastikan penyaluran tunjangan guru ASN daerah langsung ke rekening guru. Kebijakan ini diharapkan dapat mempercepat proses pencairan dan memastikan tunjangan diterima tepat waktu dan tepat sasaran.

    “Kita berkumpul untuk membuka mekanisme penyaluran langsung ke rekening guru,” sebutnya dalam sambutan hari ini di gedung Kemendikdasmen, Jakarta Pusat, Kamis (13/3/2025) sore.

    Menurut Prabowo, kebijakan baru ini sangat penting karena menyangkut masalah pendidikan negeri. Terlebih,  hal ini bagian dari upaya efisiensi yang ingin dicapai pemerintah untuk kebaikan para guru, terutama di daerah.

    “Jadi saya meyambut dengan baik upaya mencapai efisiensi, saya menyambut baik inisiatif upaya peluncuran upaya mekanisme baru dengan mengirim tunjangan guru langsung ke rekening guru,” ungkapnya.

    “Inilah upaya untuk mengurangi tidak efisiensi, lama lama untuk apa? Ditahan itu untuk apa? Iya kan?” tambahnya.

    Prabowo menyatakan, budaya atau kebiasan yang tidak baik di negeri ini harus dihilangkan, terutama terkait birokraksi gaji para guru.

    “Ya, kita harus hilangkan budaya-budaya yang tidak benar itu. Kalau bisa dibikin lama, kenapa harus dibikin pendek. Kalau bisa dibikin lama, kenapa harus dibikin gampang. Budaya ini yg harus kita kikis,” tuturnya.

    Diketahui, tunjangan bagi guru ASN di daerah disalurkan langsung ke rekening mereka sebagai strategi Presiden Prabowo dalam mempercepat prioritas pembangunan dan program pendidikan.

  • Poin Penting Penambahan Batas Usia Pensiun di Revisi UU TNI

    Poin Penting Penambahan Batas Usia Pensiun di Revisi UU TNI

    Bisnis.com, JAKARTA — Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto mengungkap urgensi penambahan batas usia pensiun dalam revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI). 

    Hal tersebut disampaikan langsung saat rapat kerja dengan Komisi I DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Kamis (13/2/2025).

    “Relevansi batas usia pensiun, TNI tetap konsisten mempertahankan keseimbangan antara kesiapan tempur dengan regenerasi kepemimpinan,” tuturnya.

    Tak hanya itu, Jenderal bintang empat ini menyebut revisi penambahan batas usia pensiun itu pun berkaitan dengan kepastian jenjang karir bagi prajurit. Karena kesejahteraan karir prajurit harus sejalan dengan itu.

    Kemudian, dia juga menerangkan soal transisi prajurit purnawirawan dapat melanjutkan karirnya sebagai aparatur sipil negara (ASN) sesuai dengan keahliannya. Pernyataannya ini dia rujuk dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN.

    “Yang memungkinkan prajurit pensiun untuk berkarir sebagai ASN sesuai keahliannya. Hal tersebut menjadi prioritas TNI dalam menjawab berbagai permasalahan saat ini dan masa mendatang,” terangnya.

    Selain berdasarkan UU tadi, Agus berujar keputusan itu pun dibuat berdasarkan analisis berbasis data yang mempertimbangkan kebutuhan operasional, kesejahteraan prajurit, kebutuhan organisasi, dan dampaknya pada APBN 2025-2030.

    Pada kesempatan yang sama, Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak merasa bersyukur atas adanya revisi penambahan batas usia pensiun prajurit. 

    “Intinya 60 tahun kita masih sehat lah, masih mampu untuk bisa mengabdikan kemampuan-kemampuan kami,” katanya dalam rapat.

    Berikut Usulan Revisi Pasal 53 tentang Batas Usia Pensiun berdasarkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM):

    Tamtama paling tinggi 56 tahun;
    Bintara paling tinggi 57 tahun;
    Perwira sampai dengan Letnan Kolonel paling tinggi 58 tahun;
    Kolonel paling tinggi 59 tahun;
    Perwira tinggi bintang 1 paling tinggi 60 tahun;
    Perwira tinggi bintang 2 paling tinggi 61 tahun;
    Perwira tinggi bintang 3 paling tinggi 62 tahun;
    Khusus untuk perwira tinggi bintang 4 disesuaikan dengan diskresi presiden;
    Khusus bagi prajurit yang menduduki jabatan fungsional dapat melaksanakan dinas keprajuritan sampai usia paling tinggi 65 tahun.

    Pasal 53 tentang Batas Usia Pensiun Sebelum Ada Usulan Revisi:

    Prajurit melaksanakan dinas keprajuritan sampai usia paling tinggi 58 tahun bagi perwira, 53 tahun bagi bintara dan tamtama.

  • Prabowo Pidato Berapi-api soal Korupsi: Saya Enggak Takut Mafia Manapun!

    Prabowo Pidato Berapi-api soal Korupsi: Saya Enggak Takut Mafia Manapun!

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto secara berapi-api menyampaikan bahwa korupsi menjadi tantangan terbesar yang dihadapi Indonesia. 

    Prabowo mengatakan korupsi membuat tantangan yang dihadapi Bangsa Indonesia tidak ringan. Menurutnya, dia harus berterus terang dalam membuat pengakuan tersebut. 

    “Kita terus terang saja, jangan kita tidak berani apa adanya. Tantangan paling besar Indonesia adalah korupsi,” ujarnya saat acara Peluncuran Mekanisme Baru Penyaluran Tunjangan Guru ASN Daerah Langsung ke Rekening, di Jakarta, Kamis (13/3/2025). 

    Praktik korupsi yang disoroti Prabowo adalah yang mengakibatkan kebocoran anggaran maupun sumber daya alam di Indonesia. Padahal, dia menyebut masih banyak yang harus diperbaiki oleh pemerintah seperti misalnya sekolah-sekolah di daerah. 

    “Karena itulah begitu saya menerima mandat sebagai Presiden, saya dan pembantu-pembantu saya, kita bertekad untuk berusaha sekeras mungkin dan segala daya yang ada pada kita untuk mencapai pemerintahan yang bersih, yang bebas dari korupsi adalah mutlak,” tegas pria yang juga Ketua Umum Partai Gerindra itu. 

    Menurut Prabowo, uang rakyat bisa disalurkan secara efisien dan tepat sasaran apabila korupsi dan kebocoran dikurangi. Dia bahkan menyebut Indonesia bakal bisa memberantas kemiskinan dan kelaparan.  

    “Saya tidak akan mundur menghadapi koruptor, saya tidak akan mundur menghadapi koruptor. Mereka harus mengerti, saya ini siap mati untuk bangsa dan rakyat ini. Saya tidak takut mafia manapun, saya enggak takut,” ujarnya. 

  • Prabowo Angkat Bicara soal Penundaan Pengangkatan CASN 2024 – Page 3

    Prabowo Angkat Bicara soal Penundaan Pengangkatan CASN 2024 – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Presiden Prabowo Subianto angkat bicara soal penundaan pengangkatan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) tahun 2024. Prabowo mengatakan pemerintah sedang mengurus semuanya terkait pengangkatan CASN.

    “Ya, lagi diurus semuanya,” kata Prabowo Subianto di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Senayan, Jakarta, Kamis (13/3/2025).

    Prabowo tak menjelaskan lebih lanjut soal pengunduran pengangkatan CASN 2024. Dia hanya mengangkat jempol saat dicecar awak media.

    Sebelumnya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memberikan tanggapan terkait penundaan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) secara serentak pada 1 Oktober 2025 dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada 1 Maret 2026.

    Ia menyatakan bahwa pemerintah telah menyiapkan solusi untuk penundaan pengangkatan CPNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

    Gibran menekankan bahwa solusi yang ada akan disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dan kementerian terkait.

    “Nanti Pak Presiden dan kementerian terkait yang meng-update,” kata Gibran di SMA 66 Jakarta, Rabu (12/3/2025). “Sudah ada solusinya ya, tunggu saja,” ujarnya.

    Badan Kepegawaian Negara (BKN) menegaskan bahwa penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) bagi peserta seleksi CASN 2024 tetap berjalan sesuai jadwal yang telah diperbarui melalui Surat Menteri PANRB Nomor B/1043/M.SM.01.00/2025 tanggal 7 Maret 2025.

    Berdasarkan surat ini, penetapan NIP CPNS akan selesai paling lambat 30 Juni 2025, sedangkan untuk PPPK akan diselesaikan paling lambat 30 November 2025.

    Melalui Surat Kepala BKN Nomor 2793/B-KS.04.01/SD/K/2025 yang terbit pada 8 Maret 2025, pemerintah mengatur bahwa pengangkatan resmi CPNS akan berlaku per 1 Oktober 2025, sementara PPPK akan diangkat mulai 1 Maret 2026. Semua instansi yang telah menetapkan SK Pengangkatan sebelumnya dengan tanggal berbeda diwajibkan untuk menyesuaikan jadwal mereka sesuai aturan ini.

    Dengan adanya ketentuan ini, peserta seleksi Calon Aparatur Sipil Negara yang telah dinyatakan lulus dapat segera mempersiapkan diri untuk menerima SK Pengangkatan dan melaksanakan tugas sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.

    “BKN menargetkan usul penetapan NIP CASN 2024 akan selesai paling lambat 30 Juni 2025 bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan 30 November 2025 bagi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK),” bunyi surat tersebut, dilansir dari bkn.go.id.

    Imas Kustiani, guru honorer di Karawang yang sempat viral karena harus digendong panitia saat tes CASN harus menerima fakta bahwa dirinya dan suami tak lulus seleksi. Kesedihan mendalam dirasakan, 17 tahun dirinya telah mengabdikan diri untuk pendidi…

  • Menkeu Pastikan Efisiensi Anggaran Tak Ganggu Target APBN 2025

    Menkeu Pastikan Efisiensi Anggaran Tak Ganggu Target APBN 2025

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa efisiensi anggaran tidak akan memengaruhi target defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025, yang ditetapkan sebesar 2,53% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

    Ia menjelaskan bahwa efisiensi dilakukan melalui penyesuaian belanja di tingkat pusat dan daerah dengan total realokasi mencapai Rp 306,69 triliun. 

    Meski terdapat perubahan dalam struktur anggaran, postur APBN tetap sesuai dengan rencana awal. Dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Maret 2025, Sri Mulyani menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah mengarahkan pemangkasan anggaran dengan dua prinsip utama, yaitu efisiensi dan prioritas.

    “Anggaran yang dinilai berpotensi tidak produktif akan dialihkan untuk mendukung program prioritas pemerintah. Dengan demikian, meskipun terjadi pergeseran dalam komposisi belanja, total anggaran negara tetap sebesar Rp 3.621,3 triliun, dengan belanja pemerintah pusat mencapai Rp 2.701,4 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp 919,9 triliun,” ucapnya pada Kamis (13/3/2025).

    Ia menegaskan bahwa efisiensi ini dilakukan melalui refocusing dan penataan ulang anggaran tanpa mengubah target utama APBN, sehingga defisit APBN 2025 tetap dirancang sebesar 2,53 persen dari PDB.

    Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menambahkan bahwa efisiensi dilakukan dengan menyisir pos belanja yang bukan prioritas, seperti perjalanan dinas, pengadaan alat tulis kantor, seminar, hingga acara seremonial.

    “Belanja yang tetap dipertahankan meliputi gaji dan tunjangan aparatur sipil negara, layanan publik seperti pendidikan dan kesehatan, subsidi energi, serta bantuan sosial,” paparnya.

    Pada anggaran transfer ke daerah, efisiensi dilakukan terhadap dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus fisik, dana otonomi khusus, dana keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, dan dana desa.

    Namun, anggaran yang tetap diprioritaskan mencakup gaji aparatur sipil negara daerah, tunjangan profesi guru, Bantuan Operasional Sekolah, layanan kesehatan, serta dana desa untuk pelayanan publik.

    Hingga 28 Februari 2025, APBN mengalami defisit sebesar Rp 31,2 triliun atau setara dengan 0,13% terhadap PDB. Pendapatan negara tercatat mencapai Rp 316,9 triliun atau 10,5% dari target APBN 2025 yang ditetapkan sebesar Rp 3.005,1 triliun.

    Sementara realisasi belanja negara dalam laporan APBN Kita mencapai Rp 348,1 triliun atau 9,6% dari target Rp 3.621,3 triliun. Menteri keuangan memastikan bahwa kinerja fiskal hingga akhir Februari masih sejalan dengan target yang telah ditetapkan dalam APBN 2025.

  • Prabowo Resmikan Mekanisme Baru Penyaluran Tunjangan Guru ASN Daerah, Langsung ke Rekening

    Prabowo Resmikan Mekanisme Baru Penyaluran Tunjangan Guru ASN Daerah, Langsung ke Rekening

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto secara resmi meluncurkan mekanisme baru dalam penyaluran tunjangan guru aparatur sipil negara (ASN) daerah secara langsung, Kamis (13/3/2025). 

    Pada acara peluncuran tersebut, Kepala Negara meresmikan mekanisme baru agar tunjangan bagi para seluruh guru ASN di daerah langsung disalurkan ke rekening mereka. 

    “Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, mendapat kehormatan untuk meluncurkan mekanisme baru penyaluran tunjangan guru ASN daerah langsung ke rekening guru,” terangnya di Kantor Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemdikdasmen), Jakarta, Kamis (13/3/2025). 

    Pada sambutannya, Prabowo mengapresiasi peluncuran mekanisme baru dalam penyaluran tunjungan guru ASN itu. Menurutnya, hal itu merupakan salah satu bentuk mengurangi inefisiensi. 

    “Lama-lama juga untuk apa? Ditahan itu untuk apa, ya kan? Kita harus hilangkan budaya yang tidak benar, kalau bisa dibikin lama, kenapa harus dibikin pendek. Kalau bisa susah, kenapa dibikin gampang,” kata Presiden ke-8 RI itu. 

    Prabowo berpesan bahwa budaya-budaya inefisiensi harus dikikis. Dia mengingatkan bahwa birokrat yang tidak ingin mengikuti zaman harus dievaluasi. 

    “Jangan mengira  jadi ASN hidup enak dan seenaknya. Tidak bekerja dengan efisien melayani rakyat,” tuturnya. 

    Adapun peluncuran tersebut turut dihadiri oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto, Menteri Kebudayaan Fadli Zon, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto serta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.