Kementrian Lembaga: ASN

Penuhi Kebutuhan Uang Tunai Saat Ramadan dan Lebaran 2025, Bank Mandiri Siapkan Rp31,6 Triliun – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Antisipasi peningkatan kebutuhan uang tunai saat periode Lebaran 2025 pada 10 Maret-8 April 2025, Bank Mandiri siapkan uang tunai mencapai Rp31,6 triliun.

Corporate Secretary Bank Mandiri M. Ashidiq Iswara mengatakan, langkah ini diharapkan dapat membantu nasabah memenuhi berbagai kebutuhan pada periode Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri 2025, terutama pada masa pembayaran gaji dan THR ASN.

Sebagian besar dari alokasi kebutuhan uang tunai tersebut digunakan memenuhi kebutuhan pengisian ATM Bank Mandiri yang diprediksi mencapai Rp48,6 triliun selama periode tersebut.

“Ini mendukung penyaluran uang tunai ke masyarakat, kami juga telah mengoptimalisasi pengisian 12.905 unit ATM/CRM (ATM setor tarik) Bank Mandiri yang terhubung dalam jaringan ATM Link, ATM Bersama, ATM Prima dan Visa/Plus di seluruh Indonesia sejak awal bulan ini hingga saat libur Lebaran,” kata Ashidiq dikutip dari Kontan, Jumat (14/3/2025).

Selain mesin ATM, Ia menyebut Bank Mandiri juga mengoptimalkan channel-channel pembayaran online untuk membantu nasabah bertransaksi dengan cepat, antara lain dengan 264.000 mesin EDC dan aplikasi Livin’ by Mandiri.

“Kami akan mengoptimalisasi kapasitas Livin’ by Mandiri agar tetap dapat memberikan layanan prima saat puncak transaksi, sehingga nasabah dapat beribadah dan berlibur dengan tenang,” jelasnya.

Dia menambahkan, untuk memastikan kelancaran transaksi BI FAST nasabah, pihaknya akan menyediakan likuiditas yang memadai pada Rekening Settlement Dana (RSD) untuk mengantisipasi lonjakan transaksi BI FAST pada periode Ramadhan dan Idul Fitri.

Sedangkan langkah preventive maintenance akan dilakukan pada 2.842 ATM/CRM yang tersebar di seluruh Indonesia, khususnya di lokasi strategis seperti rest area, bandara, stasiun, terminal, pelabuhan, pusat perbelanjaan, hotel, SPBU dan tempat wisata.

Sedangkan bagi pengguna jalan tol yang belum memiliki kartu mandiri e-money, Ashidiq menjelaskan, pihaknya akan menyiapkan stok kartu hingga 1,02 juta kartu yang dapat diperoleh di cabang, Fitur Sukha di Livin by Mandiri, toko retail (Indomaret, Alfamart, dan lain-lain), outlet resmi Bank Mandiri di e-commerce (Tokopedia, Blibli, Shopee), serta vending machine di lokasi transportasi dan stasiun.

Ashidiq menjelaskan, pihaknya juga akan memastikan kesiapan jaringan IT secara optimal untuk mengantisipasi kenaikan transaksi yang dilakukan nasabah pada seluruh channel pembayaran elektronik, dengan membentuk tim monitoring IT yang selalu siaga.

“Tidak hanya itu, selama bulan Ramadan Bank Mandiri juga memberikan banyak program khusus spesial Ramadan untuk memanjakan nasabah. Nasabah dapat mengakses ragam program tersebut melalui bmri.id/ramadan2025,” papar Ashidiq. (Selvi Mayasari/Kontan)

14/03/2025 06:58
Tunjangan Guru Langsung ke Rekening Usai Prabowo Ubah Aturan

Jakarta –

Presiden Prabowo Subianto meresmikan aturan baru terkait pengiriman tunjangan guru aparatur sipil negara (ASN). Tunjangan itu kini akan dikirimkan langsung ke rekening guru.

“Kita dapat berkumpul pada hari untuk melaksanakan acara mekanisme baru penyaluran tunjangan guru ASN daerah langsung ke rekening guru,” kata Prabowo dalam pidatonya di Plaza Insan Berprestasi, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Jakarta Pusat, Kamis (13/3/2035).

Setelah pidato, Prabowo menekan tombol sebagai tanda peluncuran mekanisme baru pengiriman tunjangan guru ASN.

“Saya ucapkan terima kasih kepada guru se-Indonesia, masa depan bangsa kita ada di pundak para guru kita. Masa depan anak-anak kita ada di pundak guru kita,” ucap Prabowo.

“Dengan mengucapkan bismillahirrohmanirrohim, saya Prabowo Subianto Presiden Indonesia mendapat kehormatan meluncurkan mekanisme baru peluncuran penyaluran tunjangan guru ASN daerah langsung ke rekening guru,” sambungnya.

Program tersebut sebagai salah satu langkah strategis Prabowo untuk melaksanakan percepatan pelaksanaan prioritas pembangunan dan capaian program prioritas bidang pendidikan.

Dikutip laman resmi Kemendikdasmen, tunjangan untuk guru ASN Daerah dan PPPK daerah yang selama ini penyalurannya oleh pemerintah daerah melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik, tahun ini disalurkan langsung oleh Kementerian Keuangan.

Tunjangan tersebut yakni Tunjangan Profesi Guru (TPG), Tunjangan Khusus Guru (TKG) bagi guru yang sudah memiliki sertifikat pendidik, serta Tambahan Penghasilan atau Tamsil bagi guru yang belum memiliki sertifikat pendidik.

Perubahan skema penyaluran tersebut tertuang melalui penerbitan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Permendikdasmes) Nomor 4 tahun 2025 sebagai perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 45 tahun 2023. Aturan tersebut terkait petunjuk teknis pemberian tunjangan profesi, tunjangan khusus, dan tambahan penghasilan guru aparatur sipil negara daerah.

Perubahan tersebut tidak mengubah besaran dan jadwal penyaluran tunjangan. Pada peraturan tersebut tertuang, bahwa besaran tunjangan setara dengan satu kali gaji pokok untuk TPG dan TKG serta Rp250 ribu per bulan untuk Tamsil dan langsung disalurkan ke rekening bank guru yang bersangkutan.

Penyaluran tunjangan dilakukan sesuai tahapan penyaluran dengan pembayaran dilakukan setiap 3 bulan sekali yang dimulai pada bulan Maret untuk triwulan I dan Juni untuk penyaluran Triwulan II. Sedangkan untuk Triwulan III disalurkan mulai September dan Triwulan IV mulai November.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

14/03/2025 05:58
Sri Mulyani pastikan efisiensi tak mengganggu target defisit APBN 2025

Sumber foto: Antara/elshinta.com.

Sri Mulyani pastikan efisiensi tak mengganggu target defisit APBN 2025
Dalam Negeri
Editor: Sigit Kurniawan
Kamis, 13 Maret 2025 – 18:24 WIB

Elshinta.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan efisiensi anggaran belanja pemerintah tidak akan mengganggu target defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 sebesar 2,53 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

“Efisiensi tetap pada penurunan belanja, baik di pusat dan daerah, yang mencapai Rp306,69 triliun. Ini direalokasikan, sehingga postur APBN tidak berubah,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Maret 2025 di Jakarta, Kamis.

Dia menjelaskan terdapat dua fokus utama dalam arahan Presiden Prabowo Subianto terkait pemangkasan anggaran, yakni efisiensi dan prioritas.

Maksudnya, anggaran yang berpotensi menjadi pemborosan dialihkan untuk belanja program prioritas pemerintah.

Dengan demikian, perubahan yang terjadi sifatnya berupa pergeseran belanja. Sementara jumlah target belanja negara tetap sesuai yang tercantum dalam UU APBN 2025, yakni sebesar Rp3.621,3 triliun.

“Belanja pemerintah pusat Rp2.701,4 triliun, transfer ke daerah Rp919,9 triliun. Itu komposisi bisa berubah, tapi total besarnya tetap Rp3.621,3 triliun,” ujar Menkeu.

Sri Mulyani kembali menegaskan efisiensi anggaran lebih bersifat refocusing dan reposturing dari postur belanja.

Pengelolaan anggaran negara secara keseluruhan akan tetap berpacu dengan target yang telah ditetapkan.

“Defisit APBN 2025 didesain 2,53 persen dari PDB. Itu masih menjadi pedoman pelaksanaan APBN kita,” tuturnya.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjelaskan efisiensi anggaran dilakukan dengan menyisir pos belanja yang bukan prioritas, seperti perjalanan dinas, pengadaan alat tulis kantor (ATK), kegiatan seminar, hingga acara seremonial.

Sedangkan belanja pegawai, layanan publik, dan bantuan sosial terbebas dari target efisiensi, termasuk di antaranya gaji dan tunjangan pegawai, subsidi energi, hingga anggaran pendidikan dan kesehatan.

Sementara pada anggaran transfer ke daerah, efisiensi menyasar kurang bayar dana bagi hasil (DBH), dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK) fisik, dana otonomi khusus (otsus), dana keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), dan dana desa.

Dana transfer daerah yang tetap diprioritaskan meliputi gaji aparatur sipil negara (ASN) daerah, tunjangan profesi guru, Bantuan Operasional Sekolah (BOS), bantuan kesehatan, hingga dana desa untuk pelayanan publik.

Untuk diketahui, APBN per 28 Februari 2025 mengalami defisit sebesar Rp31,2 triliun atau 0,13 persen terhadap PDB.

Pendapatan negara terealisasi sebesar Rp316,9 triliun atau 10,5 persen terhadap target APBN 2025 yang sebesar Rp3.005,1 triliun.

Di sisi lain, realisasi belanja negara hingga akhir Februari 2025 mencapai Rp348,1 triliun atau 9,6 persen dari target sebesar Rp3.621,3 triliun.

Menurut Sri Mulyani, kinerja ini masih sesuai dengan target APBN.

Sumber : Antara

14/03/2025 02:23
Ayahwa-Panyang pantau kehadiran pegawai kantor Bupati selama Ramadhan

Foto; Hamdani/Radio Elshinta

Ayahwa-Panyang pantau kehadiran pegawai kantor Bupati selama Ramadhan
Dalam Negeri
Editor: Sigit Kurniawan
Jumat, 14 Maret 2025 – 00:08 WIB

Elshinta.com – Bupati Aceh Utara H Ismail A Jalil, SE, MM, bersama Wakil Bupati Tarmizi, S.I.Kom, melakukan `saweu` ke semua ruangan kerja di lingkungan Kantor Bupati untuk memantau kehadiran pegawai selama bulan Ramadhan, Kamis (13/3).

Upaya itu sebagai silaturrahmi dan berkenalan dengan para pegawai yang sehari-hari bekerja di lingkungan Kantor Bupati.

Sebagaimana diketahui, Ayahwa – Panyang dilantik menjadi Bupati/Wakil Bupati Aceh Utara pada 17 Februari 2025 lalu.

Seusai prosesi pelantikan pada siang hari dan prosesi peusijuek pada malam hari, kemudian besoknya memimpin apel perdana ASN. Selanjutnya, keduanya mengikuti agenda retret yang digelar Presiden RI di Magelang.

“Baru hari ini berkesempatan silaturahmi ke semua ruang kerja ASN atau Bagian-Bagian di Kantor Bupati. InsyaAllah kunjungan ini dapat menjadi perekat kekompakan sebagai titik pijak menuju Aceh Utara bangkit ke depan,” kata Muslem, SSos, MM, Kabag Humas Setdakab Aceh Utara, seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Hamdani.

Bupati Ismail A Jalil menekankan bahwa meskipun sedang menjalankan ibadah puasa, diharapkan para pegawai tetap masuk kerja seperti biasa dan tetap menjaga kinerjanya masing-masing. Tugas dan pekerjaan sehari-hari tidak seharusnya terhambat oleh ibadah puasa. Pelayanan kepada masyarakat harus tetap berjalan optimal.

“Walaupun saat ini kita sedang menjalankan ibadah puasa, jangan pernah mengendurkan kinerja kita sebagai ASN. Kita harus tetap bisa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ungkap Ayahwa.

Ayahwa juga mengingatkan para pegawai agar menjaga kebersihan dan kenyamanan ruangan, serta suasana kerja yang nyaman selama Ramadhan. Ayahwa berharap bulan suci Ramadhan menjadi momentum bagi para pegawai untuk meningkatkan kejujuran dan tanggung jawab, serta semangat kerja dalam menjalankan tugas.

Sebelumnya, Bupati Aceh Utara telah mengeluarkan edaran yang mengatur jam kerja pegawai selama bulan Ramadhan 1446 H. Di mana pada Senin sampai Kamis pegawai masuk kerja pukul 08.00 WIB dan pulang pukul 15.00 WIB. Sedangkan pada hari Jumat masuk pukul 08.00 WIB dan pulang pukul 16.00 WIB.

Selain memantau ruangan kerja di jajaran Setdakab, pada kesempatan itu Ayahwa – Panyang juga meninjau kehadiran pegawai di Kantor Bappeda Kabupaten Aceh Utara, Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian, Dinas Penanaman Modal, Transimigrasi dan Tenaga Kerja, serta Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM.

Turut mendampingi Bupati/Wabup di antaranya Asisten I Setdakab Dr Fauzan, SSTP, MPA, Asisten II Dayan Albar, SSos, MAP, Kepala Bappeda Drs Adamy, MPd, Kepala BKPSDM Saifuddin, SSTP, MAP, dan Para Kabag Setdakab.

Sumber : Radio Elshinta

14/03/2025 02:21
THR 2025 Tak Kunjung Dibayar? Laporkan Segera ke Link Resmi Ini

PIKIRAN RAKYAT – Menjelang lebaran Idul Fitri 2025, pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) memang menjadi salah satu hal yang tidak terlewatkan, terutama bagi pekerja yang bekerja dilingkungan pemerintahan hingga swasta

Di 2025 ini, diketahui aturan terbaru terkait pembagian THR telah ditetapkan oleh pemerintah dan tentunya harus ditaati ketentuannya, agar tidak mendapatkan sanksi.

Dilansir dari laman Antara, pembayaran THR ini telah sesuai dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 11 Tahun 2025 bagi Aparatur Negara Sipil (ASN), dan juga Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan No.M/2/HK.04.00/III/2025 bagi karyawan swasta.

Untuk ASN, ketentuan pembayaran THR 2025 harus dilakukan mulai dari Senin, 17 Maret 2025 dalam bentuk upah dan juga tunjangan.

Sedangkan untuk karyawan swasta harus dibayarkan minimal H-7 pelaksanaan Idul Fitri 2025 mendatang, dan bentuk upah selama 1 bulan kerja bagi yang sudah bekerja selama satu tahun lebih.

Selanjutnya untuk karyawan yang bekerja di bawah satu tahun, pembayaran THR-nya dengan membagi lama kerja dengan 1 bulan upah yang didapatkan.

Begitupun untuk ASN, yang mana untuk yang bekerja di pusat akan mendapatkan besaran upah dan juga tunjangan perbulan sebanyak 100 persen atau pembayaran secara penuh.

Sedangkan untuk ASN daerah, disesuaikan dengan kemampuan pendapatan di daerah masing-masing.

Di sisi lain, untuk pensiunan juga akan mendapatkan THR sejumlah 1 kali uang pensiunan bulan mereka.

Terkait hal ini, pemerintah juga telah menegaskan bahwa pembayaran THR harus dilakukan secara penuh tanpa ada cicilan.

Aduan

Jika perusahaan dinyatakan terlambat dalam melakukan pembayaran THR sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan, maka nantinya harus membayar 5% dari total THR yang didapatkan.

Namun jika sebuah perusahaan tidak melakukan pembayaran THR kepada karyawannya, diketahui akan mendapatkan sanksi seperti teguran, atau pembatasan kegiatan usaha, atau penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi, ataupun juga akan dilakukan pembekuan kegiatan usaha.

Ini tentunya diharapkan menjadi salah satu cara untuk meningkatkan kesejahteraan para pekerja, dalam menerima hak yang tentunya harus diterima.

Itulah informasi terkait aturan terbaru dari pembayaran THR 2025, yang diharapkan dapat membantu masyarakat terutama para pekerja saat ini.

Jika mengalami kendala atau permasalahan, masyarakat juga dapat memberikan pengaduan terkait THR ke laman poskothr.kemnaker.go.id.***

Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

14/03/2025 02:12
Presiden Prabowo Sindir ASN Nakal yang Mempersulit Warga Lewat Birokrasi Panjang

Bisnis.com, JAKARTA–Presiden Prabowo Subianto menyindir proses birokrasi panjang yang seringkali dilakukan oleh para ASN nakal, sehingga mempersulit masyarakat mendapatkan pelayanan.

Prabowo mengakui bahwa dirinya seringkali menerima laporan adanya budaya dari para oknum ASN untuk mempersulit birokrasi ke masyarakat, seperti kalau bisa dibikin sulit kenapa harus gampang atau kalau bisa panjang kenapa harus dibuat pendek.

“Kita harus menghilangkan budaya tidak benar seperti itu, harus kita kikis,” tuturnya di Jakarta, Kamis (13/3/2025).

Prabowo mengancam jika masih ada oknum ASN nakal seperti itu, maka dirinya tidak akan segan untuk melakukan evaluasi dan menindak oknum ASN nakal tersebut.

Prabowo juga mengingatkan kepada para ASN untuk tidak seenaknya dalam bekerja dan harus fokus ke pelayanan masyarakat.

“Birokrat-birokrat yanf tidak mau mengikuti jaman harus kita evaluasi, jangan mengira jadi ASN bisa hidup enak dan seenaknya,” katanya.

Prabowo juga membeberkan bahwa tren di masyarakat untuk menjadi ASN belakangan sangat tinggi, namun ketika sudah diterima menjadi ASN malah tidak bisa bekerja baik.

“Ini ada kecenderungan semua pengen jadi ASN tahu-tahu di dalam sudah jadi ASN, tidak bekerja maksimal. Kita sekarang mau mengubah itu dan bikin semuanya mudah untuk rakyat, singkat dan cepat,” ujarnya.

13/03/2025 21:16
Iran-China Latihan Militer Bersama – Prabowo Umumkan Tunjangan Guru

Jakarta, CNBC Indonesia –Angkatan Laut Iran, Rusia dan China, menggelar latihan militer gabungan di lepas pantai Iran pada Rabu 12 Maret 2025.

Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto meluncurkan mekanisme baru penyaluran tunjangan guru aparatur sipil negara daerah, secara langsung ke rekening para ‘Pahlawan Tanpa Tanda Jasa’ tersebut

Selengkapnya dalam Evening Up, CNBC Indonesia, Kamis (13/03/2025).

13/03/2025 21:15
3 Strategi Presiden Prabowo Subianto Hapus Kemiskinan di Indonesia

Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk memastikan anak dari keluarga miskin tidak akan terjebak dalam kemiskinan. Menurutnya, setiap anak harus memiliki kesempatan untuk bangkit dan mencapai kesejahteraan.

“Anak orang miskin tidak boleh tetap miskin. Mereka harus bangkit dan membantu orang tuanya. Kita punya strategi untuk itu,” ujarnya dalam sambutan di Gedung Kemendikdasmen, Jakarta Pusat, Kamis (13/3/2025).

Prabowo mengungkapkan pemerintah telah menyiapkan berbagai strategi untuk menciptakan kemakmuran dan keluar dari lingkaran kemiskinan.

Pertama, pemangkasan regulasi distribusi pupuk. Pemerintah telah memangkas 145 regulasi distribusi pupuk agar dapat langsung diterima oleh kelompok petani tanpa perantara yang memperumit proses. Hal ini bertujuan untuk mempermudah akses petani terhadap pupuk bersubsidi dan meningkatkan produktivitas pertanian.

“Kami langsung potong jalur distribusi dari pabrik ke kelompok petani, tidak ada lagi birokrasi berbelit-belit,” tegasnya.

Kedua, pendidikan sebagai prioritas utama. Berbeda dengan negara seperti Amerika Serikat dan India yang lebih mengutamakan sektor pertahanan, Prabowo menegaskan bahwa Indonesia menempatkan pendidikan sebagai prioritas utama dalam APBN.

Salah satu program unggulan dalam sektor pendidikan adalah Makan Bergizi Gratis (MBG), yang bertujuan untuk meningkatkan asupan gizi pelajar agar lebih sehat dan siap belajar.

“Kami sadar bahwa pendidikan adalah kunci utama untuk membawa bangsa ini menuju kesejahteraan dan kemakmuran,” ujarnya.

Selain itu, pemerintah juga mempercepat proses penyaluran tunjangan guru langsung ke rekening ASN, agar kesejahteraan tenaga pendidik meningkat dan kualitas pengajaran semakin baik.

Ketiga, Prabowo menegaskan komitmennya untuk membasmi korupsi yang menghambat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Ia mengaku geram dengan para koruptor yang menyalahgunakan sumber daya negara.

“Masih banyak sekolah yang butuh perbaikan, tapi anggarannya dikorupsi. Kita akan usir para koruptor dari Indonesia. Kalau perlu, kita siapkan penjara di pulau terpencil, biar kalau mereka kabur, ketemu hiu,” tegas Presiden Prabowo Subiantom

13/03/2025 20:01
Sekda Herman Suryatman Sambut Baik Mekanisme Baru Penyaluran Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah

JABAR EKSPRES – Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman bersama Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jabar Wahyu Mijaya menghadiri Peluncuran Mekanisme Penyaluran Tunjangan Profesi Guru (TPG) ASN Daerah Langsung ke Rekening Guru.

Acara yang dipimpin langsung Presiden RI Prabowo Subianto berlangsung di Plaza Insan Berprestasi, kantor Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Jakarta, Kamis (13/3/2025) sore.

“Baru saja saya bersama Pak Kadis Pendidikan mewakili Bapak Gubernur Jawa Barat menghadiri acara peluncuran mekanisme baru penyerahan tunjangan guru ASN daerah secara langsung melalui rekening guru,” ungkap Herman Suryatman.

Herman menyebut, proses transfer langsung ke rekening guru merupakan sebuah terobosan yang baik dari pemerintah pusat.

Dengan mekanisme ini, penyaluran tunjangan diharapkan semakin cepat karena dana tunjangan tak lagi mampir kas daerah sehingga mengurangi hambatan birokrasi.

Perubahan skema penyaluran ini pun tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Permendikdasmen) Nomor 4 Tahun 2025 sebagai Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) No 45 Tahun 2023.

Aturan tersebut mengenai petunjuk teknis pemberian tunjangan profesi, tunjangan khusus, dan tambahan penghasilan guru ASN daerah.

Tunjangan untuk guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) akan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2024.

“Saya kira ini sebuah terobosan dari pemerintah sebagai wujud dari perhatian terhadap guru melalui penyerahan tunjangan langsung ke rekening guru,” ujarnya.

Ini memastikan pula bahwa guru mendapatkan haknya, serta sebagai bukti komitmen pemerintah atas kesejahteraan guru.

“Bapak Presiden tadi menyampaikan bahwa salah satu prioritas pembangunan manusia adalah bidang pendidikan. Bahkan alokasi anggarannya di APBN mendapatkan besaran yang paling tinggi. Demikian juga di Jawa Barat, Bapak Gubernur memberikan perhatian serius bagi pembangunan pendidikan berkarakter,” tambah Herman.

Ia menegaskan bahwa masa depan anak -anak bangsa tentu sangat tergantung dari sektor pendidikan, maka guru sebagai ujung tombak suksesnya pendidikan perlu mendapat atensi.

Pada kesempatan itu pun Presiden Prabowo menegaskan bahwa terobosan yang diluncurkannya merupakan salah satu upaya efisiensi yang memangkas panjangnya rantai birokrasi.

13/03/2025 18:58
Hampir 2 Juta Guru ASN dan Non-ASN Akan Terima Tunjangan Langsung ke Rekening

Hampir 2 Juta Guru ASN dan Non-ASN Akan Terima Tunjangan Langsung ke Rekening
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (
Mendikdasmen
) Abdul Mu’ti menyampaikan bahwa 1.476.964 juta guru aparatur sipil negara (ASN) akan menerima tunjangan yang langsung dikirim ke rekening masing-masing.
Selain itu, pemerintah juga memberikan tunjangan kepada 392.802 guru non-ASN yang akan dikirim langsung ke rekening masing-masing.
“Guru ASN yang menerima langsung 1.476.964 juta dan untuk non-ASN sebanyak 392.802 bakal mendapatkan tunjangan yang akan ditransfer langsung ke rekening masing-masing,” ujar Abdul Mu’ti di kantornya, Jakarta Pusat, Kamis (13/3/2025).
Mu’ti mengatakan, proses verifikasi dan validasi data serta nomor rekening masih terus berlangsung hingga datanya valid.
“Proses verifikasi dan validasi data dan nomor rekening masih terus berangsung, dana akan ditransfer apabila data-data telah valid,” katanya.
Mu’ti menyebut, dana tunjangan yang diberikan pemerintah ini merupakan komitmen Presiden Prabowo Subianto agar para guru dapat merayakan Idul Fitri dengan gembira.
“Transfer langsung pada Maret ini merupakan hadiah untuk para guru agar dapat merayakan Idul Fitri dengan gembira dan agar mereka dapat lebih sejahtera dan bekerja lebih baik dalam menunaikan tugas mencerdaskan bangsa,” ujarnya.
Lebih lanjut, Mu’ti mengatakan, mekanisme baru pemberian
tunjangan guru
ASN daerah langsung ke rekening ini menepis anggapan bahwa pemerintah anti kritik dan tidak mendengar aspirasi masyarakat.
“Karena itu, tidak benar kalau pemerintah anti kritik dan tidak mendengar aspirasi masyarakat,” kata Mu’ti.
Sebelumnya, penyaluran
tunjangan guru ASN
daerah ditransfer ke rekening kas umum daerah untuk selanjutnya ditransfer ke rekening guru.
“Proses transfer memakan waktu yang lama, para guru menerima per tiga bulan. Bahkan, di beberapa daerah mengalami keterlambatan dengan berbagai alasan,” ujar Mu’ti.
Kebijakan tersebut berlangsung kurang lebih 15 tahun sejak 2010 hingga 2024 sebelum akhirnya diubah pada masa kepemimpinan Prabowo.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

13/03/2025 18:05