Xcloud.id

Kementrian Lembaga: ASN

  • Menko Airlangga Minta Pengusaha Cairkan THR Lebih Cepat

    Menko Airlangga Minta Pengusaha Cairkan THR Lebih Cepat

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, meminta para pengusaha mencairkan tunjangan hari raya (THR) lebih awal dari jadwal yang ditetapkan pemerintah.

    Airlangga juga menyampaikan pesan Presiden Prabowo Subianto bahwa hilirisasi merupakan kunci perekonomian Indonesia serta berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran.

    Untuk itu, ia mengimbau Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, yang terdiri dari para pelaku ekonomi, untuk melakukan berbagai upaya, termasuk mempercepat pembayaran THR.

    “Tentu di bulan Ramadan ini membayarkan THR, dan kalau bisa lebih cepat dari yang ditetapkan pemerintah,” ujar Airlangga usai menghadiri Buka Bersama Kadin Indonesia di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jumat (14/3/2025).

    Selain itu, Airlangga berharap para pengusaha dapat menciptakan lapangan pekerjaan, menjaga daya saing, serta melakukan ekspansi di sektor-sektor yang mampu menyerap lebih banyak tenaga kerja. Ia juga menekankan pentingnya menjaga ekosistem dan memperkuat struktur industri hilirisasi.

    “Sesuai dengan harapan Presiden, hilirisasi adalah kunci perekonomian Indonesia sekaligus nilai tambah untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran,” tandasnya.

    Sementara itu, pemerintah telah menetapkan jadwal pencairan THR bagi pensiunan untuk Lebaran 2025. Aturan ini mencakup mekanisme serta jadwal pembayaran THR bagi aparatur sipil negara (ASN), pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan.

    Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2025 tentang pemberian THR dan gaji ketiga belas bagi aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan, pencairan THR akan dimulai pada Senin (17/3/2025). Jadwal ini ditetapkan agar THR dapat diterima setidaknya dua minggu sebelum Idulfitri.

  • Bagi THR, Bonus Sampai Diskon, Daya Beli Warga RI Bisa Naik?

    Bagi THR, Bonus Sampai Diskon, Daya Beli Warga RI Bisa Naik?

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah berupaya maksimal dalam menjaga daya beli masyarakat pada momentum Hari raya Idul Fitri tahun ini. Sebab lebaran memiliki sumbangan besar terhadap nilai ekonomi Indonesia.

    Adapun langkah-langkah upaya pemerintah tersebut diantaranya adalah THR dan gaji ke-13 bagi ASN, aparatur negara, hingga mitra transportasi online.

    “Nah khusus untuk tahun ini tentu kita menjaga dengan berbagai kegiatan, antara lain THR gaji ke-13, kemudian THR dari PNS, TNI, Polri. Kemarin juga dengan Kementerian Tenaga Kerja dan online-online (pengemudi transportasi online) ngecek bonus hari raya kepada mereka yang memang aktif,” ungkap Menteri Koordinator Ekonomi Airlangga Hartarto di Semanggi, pada Jumat (14/3/2025).

    Selain itu, ia juga mengungkapkan bahwa pemerintah juga telah menerapkan diskon-diskon khusus untuk transportasi mudik.

    Pertama, kebijakan dari pemerintah, Menteri Perhubungan dan Menteri Pariwisata. untuk diskon pesawat sampai 13-14 persen. Kemudian, antara lain dengan PPN ditanggung pemerintah yang berlaku periode 2 minggu, 24 Maret sampai 7 April 2025.

    Ada juga diskon tol pada hari tertentu, periode mudik itu 20 persen. Kemudian program pariwisata mudik dengan BUMN.

    Lebih lanjut, pemerintah juga bergerak dalam stabilisasi harga pangan melalui operasi pangan. “Nah ini adalah untuk menjaga daya beli masyarakat,” ucap Airlangga.

    Pada tahun ini, jarak antara lebaran dan natal serta tahun baru yang panjang menjadi tantangan dalam menjaga daya beli masyarakat. Oleh karena itu perlu disiapkan strategi khusus.

    “Oleh karena itu program di Q2 atau awal Q3 itu penting. Tadi saya bicara antara lain mungkin back to school. Di Q3 mungkin 17 Agustus,” ujar Airlangga.

    Adapun diskon-diskon tersebut nanti diberlakukan lewat program BINA Diskon yang ada di pusat perbelanjaan di berbagai daerah.

    (arj/mij)

  • Tunjangan Profesi Guru Madrasah Senilai Rp2 Triliun Cair Sebelum Lebaran

    Tunjangan Profesi Guru Madrasah Senilai Rp2 Triliun Cair Sebelum Lebaran

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Agama (Kemenag) memastikan Tunjangan Profesi Guru (TPG) bagi guru madrasah periode Januari – Februari 2025 dengan nilai anggaran Rp2 triliun akan cair sebelum hari raya Idulfitri.

    Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kemenag, Amin Suyitno, mengatakan proses pencairan tengah dipersiapkan. Surat Perintah Membayar (SPM) dibuat mulai 17 Maret 2025 sehingga dana TPG diharapkan telah masuk ke rekening guru madrasah pekan depan.

    “Kami memastikan pencairan tunjangan profesi bagi guru madrasah berjalan sesuai jadwal. Kami siapkan anggaran sebesar kurang lebih Rp2 triliun yang akan cair sebelum lebaran, 18 sampai dengan 24 Maret 2025,” terang Suyitno di Jakarta, Jumat (14/3/2025).

    TPG bagi guru madrasah yang PNS diberikan sebesar satu kali gaji pokok sesuai dengan pangkat dan golongan. Sementara itu, tunjangan bagi guru madrasah non-ASN yang belum inpassing, saat ini akan diberikan sebesar Rp1,5 juta terlebih dahulu.

    “Terkait dengan peningkatan TPG sebesar Rp500.000 bagi guru madrasah non-ASN non-inpassing, akan segera disusulkan setelah payung hukumnya terbit, berupa revisi PMA tentang pembayaran TPG.

    “Peningkatan TPG bagi guru Non PNS non inpassing ini bertujuan memberikan apresiasi dan kesejahteraan yang lebih baik bagi para guru, serta mendorong peningkatan kualitas pendidikan di madrasah seluruh Indonesia,” tambahnya.

    Perlu diketahui, TPG diberikan kepada guru yang telah memenuhi persyaratan, antara lain memiliki sertifikat pendidik yang telah terdaftar dalam sistem EMIS GTK Kemenag; memenuhi beban mengajar minimal 24 jam tatap muka per minggu; dan, memiliki hasil Penilaian Kinerja Guru (PKG) minimal baik.

    Adapun, anggaran TPG telah tersedia di satuan kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota masing-masing. Mekanisme pencairan tertuang dalam Keputusan Dirjen Pendis Nomor 720 Tahun 2025.

    Untuk kelancaran pencairan TPG, guru calon penerima tunjangan untuk memperhatikan beberapa hal. Yakni, memeriksa data kepegawaian dan rekening bank yang terdaftar untuk menghindari kendala teknis.

    Lalu, memastikan kehadiran dan beban kerja telah terinput di sistem EMIS GTK. Serta, melaporkan kendala pencairan ke Kantor Kementerian Agama setempat untuk mendapatkan solusi lebih lanjut.

  • Nasib ASN Dinkes Tulungagung yang Terjaring Razia Narkoba, Kini Dipecat dan Tak Dapat Uang Pensiun

    Nasib ASN Dinkes Tulungagung yang Terjaring Razia Narkoba, Kini Dipecat dan Tak Dapat Uang Pensiun

    Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, David Yohanes

    TRIBUNJATIM.COM, TULUNGAGUNG – HP, ASN Dinas Kesehatan (Dinkes) Tulungagung yang terlibat kasus narkoba akhirnya diberhentikan.

    HP dua kali mangkir dari panggilan pembinaan, sehingga tim pemeriksa menyimpulkan yang bersangkutan sudah tidak bisa dibina.

    Sebelumnya HP terjaring razia Ditresnarkoba Polda Jawa Timur pada  Kamis (16/5/2024) silam di tempat hiburan malam kawasan Kalibokor, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya.

    “Selama ini dia juga tidak pernah masuk kantor, dan mangkir dari program rehabilitasi,” jelas Kabid Pembinaan, Evaluasi Kinerja, dan Kesejahteraan Aparatur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Tulungagung, Leope Pinnega Handika.

    HP diberhentikan dengan hormat bukan atas keinginan sendiri.

    Pemberhentian ini sudah dilakukan atas dasar kajian tim pemeriksa, salah satunya BKPSDM Kabupaten Tulungagung.

    Sebelumnya HP adalah Kasubag Keuangan Dinkes Tulungagung, kemudian dipindah ke kecamatan setelah kasusnya mencuat.

    “Yang bersangkutan diwajibkan untuk menjalani rehabilitasi di BNNK Tulungagung, namun ternyata mangkir,” sambung Leope.

    Selain mangkir dari proses rehabilitasi, HP juga tidak pernah masuk kerja di penempatan barunya.

    Tim pemeriksa juga sudah dua kali memanggil untuk dimintai keterangan, namun HP juga tidak pernah datang.

    Tim memutus HP diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan hormat, bukan atas keinginan sendiri.

    “Yang bersangkutan juga tidak berhak atas uang pensiun (bulanan) karena belum genap mengabdi selama 20 tahun dan berusia 50 tahun,” papar Leope.  

    HP hanya berhak uang Taspen, dana pensiun yang dicairkan ASN saat masuk masa pensiun.

    Sebelumnya 7 orang  terjaring razia Ditresnarkoba Polda Jawa Timur di tempat hiburan malam di kawasan Kalibokor, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, Kamis (16/5/2024) dini.

    Dua di antaranya adalah ASN dari Pemkab Tulungagung, yaitu HP dan seorang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dengan inisial AM.

    Hasil tes urine menunjukkan dua ASN Pemkab Tulungagung ini positif mengonsumsi ekstasi atau ineks.

    Keduanya sempat menjalani asesmen dari Tim Asesmen Terpadu (TAT) yang terdiri dari Ditresnarkoba Polda Jatim, Badan Narkotika Provinsi (BNNP) Jawa Timur dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur.

    Hasil asesmen merekomendasikan keduanya untuk menjalani rehabilitasi selama 3 bukan di Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Tulungagung. 

  • Pemerintah Luncurkan Program Belanja Dorong Daya Beli di Momen Ramadan, Nyepi dan Idul Fitri 2025 – Halaman all

    Pemerintah Luncurkan Program Belanja Dorong Daya Beli di Momen Ramadan, Nyepi dan Idul Fitri 2025 – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah terus mendorong berbagai program guna menjaga daya beli masyarakat, terutama dalam menghadapi momen Ramadan, Nyepi, dan Idulfitri tahun ini.

    Pasar domestik Indonesia yang besar juga menarik perhatian negara lain, termasuk Vietnam.

    Dalam pertemuan dengan delegasi Vietnam baru-baru ini, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa Vietnam melihat Indonesia sebagai mitra strategis, dengan upaya peningkatan perdagangan antar kedua negara terus dilakukan.

    “Memang kalau kita lihat, pasar domestik kita besar. Kita ini negara USD1,3 triliun dan domestik marketnya 52 persen. Sehingga inilah pasar yang harus terus dijaga daya belinya,” ujar Airlangga dalam peluncuran Belanja di Indonesia Aja (BINA) Lebaran 2025 yang digelar secara hybrid dan serentak dilakukan di seluruh Indonesia, Jumat (14/3/2025).

    Airlangga menyoroti pentingnya program ini untuk meningkatkan konsumsi dalam negeri.

    Untuk memastikan daya beli tetap kuat selama Ramadan, Nyepi, dan Idulfitri 2025, pemerintah juga memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ke-13 bagi ASN, TNI, Polri, hakim, pensiunan, serta karyawan swasta, BUMN, dan BUMD. Selain itu, pengemudi dan kurir online akan menerima bonus hari raya berdasarkan kinerja mereka.

    Dukungan lainnya mencakup diskon tiket pesawat domestik hingga 14 persen melalui insentif PPN DTP, serta diskon tarif tol sebesar 20% di jalur utama mudik.

    Pemerintah juga menggelar program Pariwisata Mudik Lebaran bersama BUMN serta Operasi Pasar untuk menjaga stabilitas harga pangan.

    *Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Wisata Belanja*

    Program BINA tidak hanya bertujuan meningkatkan daya beli masyarakat, tetapi juga mempromosikan produk lokal serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

    Program ini akan berlangsung sepanjang tahun dalam berbagai edisi, yaitu: BINA Lebaran (14-30 Maret 2025), BINA Back to School (Triwulan 2), BINA Merdeka 17 Agustus (Triwulan 3) dan BINA Discount End of Year (Triwulan 4)

    “Diskon hingga 70%. Kami harap ini bisa mendorong masyarakat untuk terus berbelanja,” ujar Airlangga.

    BINA Lebaran 2025 akan digelar selama 17 hari dengan partisipasi lebih dari 80.000 gerai ritel di 402 pusat perbelanjaan, stasiun, dan bandara.

    Target transaksi yang diharapkan mencapai Rp36,3 triliun.

    Lebih lanjut Airlangga juga menambahkan bahwa program ini menjadi momentum bagi Jakarta dan daerah lainnya untuk berkembang sebagai destinasi wisata berbasis event.

    Airlangga menyoroti bahwa pusat perbelanjaan di Indonesia, khususnya di Jakarta, sudah lebih baik dibandingkan beberapa negara lain. Ia menyebut pendapatan per kapita Jakarta yang mencapai USD 22.000 sebagai faktor pendukung daya beli yang kuat.

    “Indonesia memiliki petualangan belanja dan kuliner yang tak kalah menarik dari negara lain. Oleh karena itu, brand lokal harus mendapatkan tempat strategis di pusat perbelanjaan, bukan di sudut atau lantai atas, tetapi di area utama yang mudah diakses,” jelasnya.

    Acara peluncuran ini dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi, termasuk Menteri Perdagangan Budi Santoso, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi, serta perwakilan dari Pemprov DKI Jakarta, Hippindo, dan APPBI.

     

     

     

  • Bawaslu Kota Bandung Tangani 8 Dugaan Pelanggaran Selama Pilkada 2024

    Bawaslu Kota Bandung Tangani 8 Dugaan Pelanggaran Selama Pilkada 2024

    JABAR EKSPRES – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Bandung mencatat setidaknya ada 8 laporan dugaan pelanggaran selama Pilkada 2024, tapi tidak sampai ada yang inkrah.

    Ketua Bawaslu Kota Bandung, Dimas A. Iskandar menguraikan, 8 dugaan pelanggaran itu terdiri dari 6 laporan dan 2 temuan.

    “Kebanyakan laporan itu masuk saat hari tenang, hingga selepas pemungutan,” cetusnya selepas Rakor, Jumat (14/3).

    Dimas melanjutkan, jenis dugaan pelanggaran itu beragam, mulai dari money politik hingga dugaan keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN).

    BACA JUGA: Jelang Mudik 2025, Polresta Bandung Lakukan Ramp Check Bus di Katapang

    Dimas mengakui bahwa dari 8 dugaan pelanggaran itu tidak sampai ada yang tembus ke putusan atau inkrah. Menurutnya ada beberapa tantangan yang membuat laporan dugaan pelanggaran sulit naik ke tahap berikutnya.

    Pertama adalah keterbatasan alat bukti. “Barang bukti itu susah didapat, contoh ada laporan pembagian barang tertentu, tapi setelah ditelusuri barang tersebut telah habis dipakai,” cetusnya.

    Tantangan berikutnya adalah ketersedian saksi. Tidak sedikit saksi yang dalam laporan itu mundur ketika berproses ataupun saksi kunci yang sulit didapat.

    Kehadiran saksi menjadi penting dalam penanganan pelanggaran, jika saksi tidak ada maka sulit sebuah laporan pelanggaran naik ke tahap penyelidikan apalagi sampai ke putusan.

    BACA JUGA: Satpol PP Kota Bandung Persilakan PKL Bebas Berjualan Selama Ramadan, Asal Tak Langgar Aturan

    Namun demikian, Dimas mengklaim bahwa secara statistik, jumlah laporan pelanggaran itu menurun jika dibanding pilkada sebelumnya.

    “Kalau di pilkada sebelumnya itu ada belasan, ini hanya 8,” sebutnya.

    Berbagai evaluasi juga tengah dilakukan untuk memperbaiki pengawasan pilkada di kemudian hari.(son)

  • Pemerintah Ajak Swasta Ikut Terapkan WFA, Begini Tanggapan Kadin – Halaman all

    Pemerintah Ajak Swasta Ikut Terapkan WFA, Begini Tanggapan Kadin – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah mengimbau perusahaan swasta ikut menerapkan Flexible Working Arrangement (FWA) atau Work From Anywhere (WFA) pada 24-27 Maret 2025 untuk mengurangi kepadatan arus mudik menjelang Idul Fitri 2025.

    Menanggapi hal itu, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Bakrie menyatakan keterbukaannya terhadap imbauan tersebut.

    Menurutnya, selama produktivitas pekerja tetap terjaga, WFA sejak H-7 Lebaran di kalangan perusahaan swasta bisa ditetapkan.

    “Kami sih open saja untuk membantu supaya tidak terlalu macet [dan mengurangi potensi, red] kecelakaan,” katanya ketika ditemui di Jakarta International Convention Center, Jumat (14/3/2025).

    Meski demikian, Anindya menyebut bahwa keputusan WFA bagi swasta masih perlu didiskusikan lebih lanjut dengan anggota Kadin lainnya.

    Pasalnya, tidak semua sektor dapat menerapkan WFA. Contohnya, perusahaan yang mengelola pabrik tetap harus beroperasi seperti biasa.

    “Kami secara umum akan diskusi dengan konstituen kami [karena pelaksanaan] tidak bisa semua sektor,” ujar Anindya.

    “Kalau pabrik-pabrik itu kan ada kliennya, tanggung jawabnya, dan kapasitasnya terpenuhi. Perusahaan yang berbasis layanan mungkin bisa lebih memadai,” ucapnya.

    Sebelumnya, Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) mengimbau perusahaan swasta untuk menerapkan Flexible Working Arrangement (FWA) atau Work From Anywhere (WFA) dalam momentum menjelang lebaran 2025.

    “Tak hanya ASN, karyawan di perusahaan-perusahaan swasta pun diimbau dapat memberlakukan kebijakan internal masing-masing untuk pelaksanaan FWA,” kata Juru Bicara PCO Adita Irawati melalui siaran pers, Kamis (6/3/2025).

    Selain itu, Kementerian Perhubungan sendiri memprediksi puncak arus mudik Lebaran 2025 diprediksi akan terjadi pada H-3 Hari Raya Idul Fitri, tepatnya Jumat (28/3/2025).

    Kemenhub memperkirakan sebanyak 16,85 juta pemudik yang akan melakukan perjalanan pada puncak arus mudik tersebut.

    Imbauan pemerintah untuk menerapkan FWA atau WFA pada 24-27 Maret 2025 untuk mengurangi kepadatan arus mudik menjelang Idul Fitri 2025.

     

  • Tangkap ASN keluyuran saat jam kerja

    Tangkap ASN keluyuran saat jam kerja

    Gubernur Sulawesi Utara, Yulius Selvanus bersama Wamendagri Bima Arya Sugiarto belum lama ini. ANTARA/HO-DKIPS

    Gubernur Sulut: Tangkap ASN keluyuran saat jam kerja
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Jumat, 14 Maret 2025 – 09:23 WIB

    Elshinta.com – Gubernur Sulawesi Utara, Yulius Selvanus menegaskan akan menangkap aparatur sipil negara (ASN) yang keluyuran di saat jam kerja berlangsung.

    “Saya minta ASN jangan nongkrong di warung kopi, semua ASN saat jam kerja harus di kantor. Saya sebagai Gubernur memerintahkan selama jam kerja jangan nongkrong di warung kopi,” kata Gubernur menegaskan di Manado, Kamis.

    Penegasan tersebut, kata dia, hendaknya instruksi ini disesuaikan juga hingga ke pemerintah kabupaten dan kota.

    “Wali kota dan bupati menyesuaikan. Jangan sampai ada ASN tertangkap saat keluyuran. Selama saya Gubernur saya akan tangkap,” kata Gubernur.

    Langkah tersebut menurut Gubernur adalah bentuk mendisiplinkan diri ASN, karena ASN bekerja untuk rakyat dan bukan nongkrong atau keluyuran.

    “Mulai hari ini tidak boleh lagi. Sejak retreat kepala daerah di Magelang, kita didisiplinkan sehingga bekal dari Magelang tidak sia sia,” ujarnya.

    Yulius yang juga Mayjen TNI purnawirawan tersebut kembali menegaskan ASN untuk tidak berkeliaran di saat jam kerja, karena akan ikut juga diawasi oleh aparat terkait.

    “Kami harap pak Kapolda ikut mengawasi, TNI juga ikut mengawasi. Begitupun dengan pejabat vertikal yang ada di daerah juga, jangan jalan-jalan. Saya adalah wakil pemerintah pusat. TNI dan Polri jangan coba-coba juga,” kata Gubernur menegaskan.

    Sejak apel perdana pada awal Maret 2025 dengan ASN di jajaran Pemerintah Provinsi Sulut, Gubernur Yulius kembali menegaskan soal kedisiplinan, tapi bukan menerapkan militerisme.

    Sumber : Antara

  • Cara Deteksi Dini Adanya Penyakit Ginjal Kronik, Apa yang Bisa Dilakukan? – Halaman all

    Cara Deteksi Dini Adanya Penyakit Ginjal Kronik, Apa yang Bisa Dilakukan? – Halaman all

    Laporan wartawan Tribunnews.com, Rina Ayu

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Dokter Spesialis Penyakit Dalam Konsultan Ginjal dan Hipertensi dr. Tunggul D. Situmorang, Sp.PD-KGH menekankan, pentingnya memiliki kesadaran terkait deteksi dini untuk mengetahui adanya penyakit ginjal kronik (PKG).

    Diketahui PGK merupakan kelainan struktur atau fungsi ginjal yang sudah berlangsung selama minimal 3 bulan, dengan dampak pada kesehatan,walaupun sering tidak bergejala dan tidak dirasakan.

    Salah satu kelompok yang paling berisiko adalah pasien dengan Diabetes Tipe 2, dengan sekitar 40 persen diantaranya mengalami komplikasi PGK ini.

    Sayangnya, banyak penyandangnya tidak menyadari bahwa mereka telah mengalami PGK hingga sudah mencapai tahapan lanjut.

    Ia memaparkan, cara mudah dan sederhana untuk mendeteksi adalah dengan rutin memeriksa urin (UACR)  dan darah (ureum, kreatinin).

    “Karena masih banyak pasien diabetes tipe 2 yang belum menyadari bagaimana memelihara kesehatan ginjal dan apa yang perlu dilakukan bila kemudian fungsi ginjalnya menurun.”

    “Ditekankan bahwa pemeriksaan laboratorium terhadap kadar kreatinin darah dan rasio albumin-kreatinin urin (UACR) menjadi upaya penting untuk mendeteksi adanya penyakit ginjal kronik (PGK) sejak dini,” tutur dia dalam kegiatan Bayer di Jakarta, Kamis (13/3/2025).

    Ada 5 tahap penyakit ginjal menjadi kronis.

    Dokter Tunggul menyebut, banyak pasien yang baru mengetahui kondisi mereka ketika ginjalnya sudah mengalami kerusakan signifikan atau berada ditahap 4 – 5.

    Padahal, jika dideteksi dan ditangani lebih awal, risiko progresi ke gagal ginjal bisa dikurangi.

    “Faktanya, hingga 80 persen kasus PGK sebenarnya bisa dicegah atau setidaknya diperlambat dengan intervensi yang tepat,” kata dokter Tunggul.

    Selain deteksi dini, pendekatan pengobatan yang komprehensif juga dibutuhkan untuk mencegah PGK.

    Pengobatan standar PGK yaitu mengendalikan faktor-faktor resiko/penyebabnya meliputi pengaturan  diet/asupan makanan (metabolik) dan pengendalian Tekanan Darah (hemodinamik).

    Kemudian, perkembangan sains dan teknologi di bidang kesehatan telah menghadirkan berbagai solusi inovatif yang dapat membantu memperlambat progresi PGK, terutama pada pasien Diabetes Tipe 2.

    “Dalam beberapa tahun terakhir, penelitian menunjukkan bahwa inflamasi dan fibrosis (kerusakan) berperan besar dalam mempercepat kerusakan ginjal. Oleh karena itu, strategi terapi yang menargetkan mekanisme ini menjadi salah satu langkah penting dalam pengelolaan PGK,” lanjut dr. Tunggul.

    Dokter Tunggul menjelaskan lebih lanjut bahwa Finerenone, sebagai terapi obat inovatif, dapat memberikan manfaat yang signifikan dalam memperlambat progresi PGK pada pasien Diabetes Tipe 2, dengan cara menghambat reseptor mineralokortikoid.

    Berdasarkan penelitian American Society of Nephrology (ASN) Kidney Week 2021, terapi obat dengan Finerenone menunjukkan penurunan risiko progresi PGK pada pasien Diabetes tipe 2 serta mampu menurunkan risiko kejadian dialisis sebesar 36 persen.
     

  • Cara Daftar KJP Plus dan KJMU, Pemprov DKI Jakarta Tambah Kuota Penerima jadi 705 Ribu Lebih – Halaman all

    Cara Daftar KJP Plus dan KJMU, Pemprov DKI Jakarta Tambah Kuota Penerima jadi 705 Ribu Lebih – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Inilah cara daftar KJP Plus dan KJMU bagi siswa dan mahasiswa di DKI Jakarta dari keluarga yang tidak mampu.

    Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan menambah penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU).

    Dilansir dari Instagram Dinas Pendidikan DKI Jakarta (@disdikdki), terkait program KJP Plus, Pemprov Jakarta berencana menambah penerima manfaat dari yang saat ini kurang lebih 520 ribu menjadi 705.332 ribu siswa penerima.

    Kemudian, kuota penerima bantuan pendidikan KJMU juga akan ditingkatkan dari 15 ribu mahasiswa menjadi 20 mahasiswa penerima.

    “Untuk meningkatkan kualitas pendidikan, Pemprov DKI Jakarta menambah penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) hingga lebih dari 700.000 penerima dan diberikan secara selektif dan tepat sasaran,” tulis keterangan Instagram @disdikdki, dikutip Jumat (14/3/2025).

    Adapun bantuan dana KJP Plus dan KJMU dapat dimanfaatkan untuk keperluan terkait pendidikan, seperti:

    Biaya pendidikan
    Pembelian buku pelajaran/alat tulis
    Biaya transportasi
    Bahan perlengkapan belajar

    Lantas, bagaimana cara daftar KJP Plus dan KJMU?

    Selengkapnya, simak cara daftar KJP Plus dan KJMU merujuk pada tahapan yang telah dibuka sebelumnya, berikut ini.

    Buka laman https://edu.jakarta.go.id/;
    Login menggunakan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) sekolah;
    Masukkan password yang sudah dibuat;
    Klik “Aplikasi” di sebelah kiri halaman;
    Lalu, klik “Bantuan sosial (KJP dan BPMS);
    Klik “Pendaftaran”;
    Klik ikon “Edit”;
    Ubah data peserta didik jika banyak ketidaksesuaian data, harap cek pada NIK peserta didik;
    Cek kembali data siswa. Jika terdapat data siswa yang tidak sesuai, harap disesuaikan;

    Jika verval Dapodik dan verval Dukcapil sudah bertanda ceklist, pada barisan KJP klik tombol pada peserta didik yang sudah sesuai.

    Cara Daftar KJMU

    1. Isi formulir pendaftaran dari sekolah SMA asal

    2. Buka laman p4op.jakarta.go.id/kjmu

    3. Upload kelengkapan dokumen usulan, seperti:

    Surat permohonan kepada Gubernur
    Scan kartu mahasiswa/surat keterangan sebagai mahasiswa dari perguruan tinggi
    Scan KK Scan KTP
    Scan kartu hasil studi (khusus bagi pendaftaran lanjutan KJMU)

    4. Upload surat pernyataan di atas meterai yang menyatakan sebagai warga DKI Jakarta dan anggota keluarga dalam 1 KK tidak ada yang berstatus sebagai:

    ASN (PNS/PPPK)
    TNI/Polri
    Anggota MPR RI
    Anggota DPR RI Anggota DPD RI
    Anggota DPRD Provinsi
    Anggota DPRD Kabupaten/Kota Pegawai tetap BUMN
    Pegawai tetap BUMD

    5. Upload surat pernyataan di atas meterai yang menyatakan bahwa orangtua/wali tidak memiliki kendaraan roda empat/mobil atau tidak memiliki aset berupa tanah/bangunan dengan nilai NJOP diatas Rp 1 miliar, serta keluarga tidak mengkonsumsi air kemasan bermerek paling sedikit 19 liter.

    6. Upload surat pernyataan di atas meterai yang menyatakan pada saat ini tidak sedang menerima beasiswa/bantuan pendidikan lain yang bersumber dari APBN dan/atau APBD.

    7. Tunggu hasil seleksi dan pengumuman penerima.

    (Tribunnews.com/ M Alvian Fakka)