Xcloud.id

Kementrian Lembaga: ASN

  • Ada 213 Instansi Ajukan Penundaan

    Ada 213 Instansi Ajukan Penundaan

    loading…

    Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Rini Widyantini mengungkap alasan penundaan pengangkatan CASN-PPPK Tahun 2024. Foto/Felldy Asyla Utama

    JAKARTA – Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Rini Widyantini mengungkap alasan yang membuat pihaknya menunda pengangkatan CASN – PPPK Tahun 2024. Penundaan itu dilakukan atas dasar usulan yang dilayangkan oleh ratusan instansi.

    Rini mengatakan, para instansi tersebut merasa belum siap secara administrasi untuk melakukan pengangkatan CASN tersebut pada tahun 2024 lalu.

    “Masih ada 213 (instansi) memang mengajukan penundaan dan sekarang masih akan bertambah tapi dengan pengumuman ini mereka juga akan mempercepat jadi seperti itu” kata Rini di kantor Kemenpan-RB, Jakarta, Senin (17/3/2025).

    Rini memastikan, penundaan pengangkatan yang sebelumnya diberlakukan itu bukan karena alasan adanya kebijakan efisiensi anggaran. Dia menyebut, sepenuhnya urusan administrasi.

    “Kalau ke kita masalah lebih banyak kepada masalah administrasi,” ujarnya.

    Sementara, Kepala Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Zudan Arif Nasrullah menambahkan bahwa penundaan yang diajukan 213 instansi sebelumnya itu beragam alasannya.

    Mulai dari persyaratan yang belum terpenuhi hingga persoalan formasi kepegawaiannya.

    “(Kemudian) Ada beberapa kementerian yang mekar, kemudian ada lembaga baru jadi penundaan dalam rangka penyesuaian juga mencocokkan dengan formasinya, ijazahnya, formasinya dan jenis kompetensinya itu yang diajukan pada kami di BKN,” ujar Zudan.

    (shf)

  • Percepatan Pengangkatan CPNS Bukti Prabowo Respons Aspirasi Masyarakat

    Percepatan Pengangkatan CPNS Bukti Prabowo Respons Aspirasi Masyarakat

    Jakarta, Beritasatu.com – Kebijakan pemerintah mempercepat pengangkatan calon pegawai negeri sipil (CPNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) sebagai bukti kepedulian Presiden Prabowo terhadap kebutuhan aparatur sipil negara (ASN) serta aspirasi publik.

    “Saya melihat kebijakan ini sebagai langkah strategis yang sangat tepat. Pemerintah memang seharusnya selalu mempertimbangkan kebutuhan masyarakat,” ujar pengamat kebijakan publik Trubus Rahardiansyah, Senin (17/3/2025).

    Pemerintah telah resmi mempercepat proses pengangkatan CPNS, yang sebelumnya dijadwalkan paling lambat pada Oktober 2025, menjadi Juni 2025. Sementara itu, pengangkatan PPPK yang sebelumnya direncanakan pada Maret 2026 kini dimajukan menjadi Oktober 2025.

    Menurutnya, penundaan pengangkatan CPNS dan PPPK dapat berpotensi merugikan mereka karena harus menunggu dalam ketidakpastian hingga lebih dari enam bulan.

    “Jika dipercepat, ini justru selaras dengan berbagai masukan dari pengamat, pakar, serta masyarakat luas yang sebelumnya telah menyampaikan harapan agar tidak ada penundaan, melainkan percepatan,” lanjutnya.

    Trubus juga menilai kebijakan ini menunjukkan pemerintah benar-benar mendengarkan suara masyarakat dan memperhatikan kebutuhan ASN. “Keputusan mempercepat pengangkatan CPNS ini membuktikan bahwa Pak Prabowo sangat peduli terhadap kepentingan ASN serta percepatan dalam peningkatan layanan publik,” tutupnya.

  • 3,55 Juta Pensiunan ASN Sudah Terima THR, Total Anggaran Cair Rp 11,5 T

    3,55 Juta Pensiunan ASN Sudah Terima THR, Total Anggaran Cair Rp 11,5 T

    Jakarta –

    3.558.716 pensiunan Aparatur Sipil Negara (ASN) sudah menerima tunjangan hari raya (THR) per 17 Maret 2025 pukul 16.00 WIB. Realisasi itu mencapai 97,66% dari target, dengan total dana Rp 11,50 triliun.

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pembayaran THR dilakukan melalui PT Taspen (Persero) sebesar Rp 10,16 triliun untuk 3.090.496 pensiunan ASN. Kemudian melalui PT Asabri (Persero) Rp 1,33 triliun untuk 468.220 pensiunan ASN.

    “Pembayaran THR pensiunan hari ini dilakukan pencairan ke bank penyalur dan telah disalurkan ke rekening pensiunan sejumlah Rp 11,5 triliun untuk 3.558.716 pensiunan atau 97,66% dari target,” ujar Sri Mulyani, dikutip dari Instagram @smindrawati, Senin (17/3/2025).

    Sri Mulyani berharap THR yang diberikan dapat menjadi berkah dan manfaat, tetapi juga dalam mengakselerasi aktivitas dan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

    “Semoga menjadi berkah dan manfaat, tidak hanya untuk pegawai yang menerima, tetapi juga dalam mengakselerasi aktivitas dan pertumbuhan ekonomi Indonesia,” ucap Sri Mulyani.

    Sebagai informasi, pemerintah menyiapkan Rp 49,4 triliun untuk pembayaran THR ASN 2025. Dari total tersebut, anggaran untuk 3,6 juta pensiunan mencapai Rp 12,4 triliun.

    Pembayaran THR oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dilakukan sesuai dengan mekanisme yang berlaku, dengan sebelumnya seluruh satuan kerja dapat mulai melakukan rekonsiliasi gaji untuk pembayaran THR atau pembuatan tagihan pensiun oleh PT Taspen dan PT Asabri.

    (aid/hns)

  • THR Tahun 2025 untuk Pensiunan Diberikan Bersamaan dengan ASN, PPPK, TNI dan Polri – Halaman all

    THR Tahun 2025 untuk Pensiunan Diberikan Bersamaan dengan ASN, PPPK, TNI dan Polri – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Tunjangan Hari Raya (THR) untuk pensiunan cair pada hari ini, Senin (17/3/2025).

    Mengutip dari ksp.go.id, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa THR pensiunan mulai disalurkan.

    Pemberian THR ini bersamaan dengan penyaluran THR dan gaji ke-13 Aparatur Sipil Negara (ASN), termasuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), hakim, dan TNI-Polri.

    Kebijakan ini tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2025 yang telah ditandatangani oleh Presiden.

    “Untuk pensiunan, pemberian THR akan setara dengan uang pensiun bulanan,” ucap Presiden.

    Presiden Prabowo menegaskan, kebijakan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mendukung masyarakat, terutama dalam mengatasi tingginya mobilitas dan konsumsi selama bulan Ramadan dan libur Idul fitri.

    Rincian Besaran THR Pensiunan 2025

    Besaran THR bagi para pensiunan bervariasi, tergantung pada golongan dan jabatan terakhirnya, mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2024, berikut rincian nominalnya:

    Pensiunan Golongan I

    Golongan IA: Rp1.748.100 – Rp1.962.200
    Golongan IB: Rp1.748.100 – Rp2.077.300
    Golongan IC: Rp1.748.100 – Rp2.165.200
    Golongan ID: Rp1.748.100 – Rp2.256.700

    Pensiunan Golongan II

    Golongan IIA: Rp1.748.100 – Rp2.833.900
    Golongan IIB: Rp1.748.100 – Rp2.953.800
    Golongan IIC: Rp1.748.100 – Rp3.078.700
    Golongan IID: Rp1.748.100 – Rp3.208.800

    Pensiunan Golongan III

    Golongan IIIA: Rp1.748.100 – Rp3.558.600
    Golongan IIIB: Rp1.748.100 – Rp3.709.200
    Golongan IIIC: Rp1.748.100 – Rp3.866.100
    Golongan IIID: Rp1.748.100 – Rp4.029.600

    Pensiunan Golongan IV

    Golongan IVA: Rp1.748.100 – Rp4.200.000
    Golongan IVB: Rp1.748.100 – Rp4.377.800
    Golongan IVC: Rp1.748.100 – Rp4.562.900
    Golongan IVD: Rp1.748.100 – Rp4.755.900
    Golongan IVE: Rp1.748.096 – Rp4.957.100

    (Tribunnews.com/Oktavia WW)

  • Pemerintah Janji Tuntaskan PPPK 2024 Paling Lambat Oktober 2025, Ekowi: Ini Menyejukkan Kami Semua

    Pemerintah Janji Tuntaskan PPPK 2024 Paling Lambat Oktober 2025, Ekowi: Ini Menyejukkan Kami Semua

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Aksi protes yang dilakukan kalangan CPNS dan PPPK 2024, yang menolak penundaan pengangkatan mendapat angin segar dari pemerintah. Pengangkatan mereka akan dituntaskan tahun ini.

    Perubahan kebijakan soal pengangkatan CPNS dan PPPK 2024 itu, tentu saja membuat sebagian besar CASN 2024 bersukacita.

    “Alhamdulillah, kabar baik datang di tanggal 17 Ramadan. Ini menyejukkan Kami semua,” kata Ketua Aparatur Sipil Negara Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (ASN PPPK) Guru 2022 Provinsi Riau Eko Wibowo alias Ekowi dilansir JPNN, Senin (17/3/2025).

    Dia menambahkan, langkah percepatan penyelesaian CPNS 2024 pada Juni 2025 dan PPPK 2024 di Oktober 2025 menunjukkan keberpihakan pemerintah kepada masyarakat. Presiden Prabowo mendengar aspirasi honorer dan peserta CPNS.

    “Terima kasih Bapak Presiden Prabowo yang mendengar aspirasi para CPNS dan PPPK 2024 yang akan dituntaskan tahun ini. Kami berharap baik R1 , R2, dan R3 semuanya tuntas pada Oktober 2025.” ujar Ekowi.

    Tokoh muda pendidikan Riau ini mengimbau Pemprov Riau dan kabupaten/kotanya segera mengambil langkah-langkah cepat. Jika NIP CPNS dan NIP PPPK 2024 sudah terbt, segera diserahkan SK-nya pada April 2025. “Jangan tunda lagi, Oktober 2025 itu paling lambat,” ucapnya.

    Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan arahan Presiden Prabowo Subianto terkait pengangkatan CPNS dan PPPK 2024.

    Arahan itu disampaikan untuk menyikapi banyaknya aspirasi masyarakat terutama peserta CPNS dan PPPK 2024 lulus seleksi tahap 1 yang menolak penyesuaian jadwal pengangkatannya.

  • 1,54 Juta PNS-TNI/Polri Sudah Terima THR, Daerah Masih Proses

    1,54 Juta PNS-TNI/Polri Sudah Terima THR, Daerah Masih Proses

    Jakarta –

    Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mulai mencairkan tunjangan hari raya (THR) aparatur sipil negara (ASN) yang terdiri dari PNS, PPPK dan TNI/Polri termasuk pegawai PPNPN. Total sudah cair Rp 9,36 triliun untuk 1.541.373 pegawai aparatur negara pemerintah pusat sampai 17 Maret 2025 pukul 16.00 WIB.

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berharap THR yang diberikan dapat menjadi berkah dan manfaat tidak hanya untuk pegawai yang menerima, tetapi juga dalam mengakselerasi aktivitas dan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

    “Hari ini, THR untuk ASN mulai didistribusikan. Sampai dengan sore ini, THR telah disalurkan kepada 1.541.373 pegawai/personil Aparatur Negara pada pemerintah pusat dengan total alokasi Rp 9,36 triliun,” tulis unggahan di Instagram resmi @smindrawati, Senin (17/3/2025).

    Adapun rinciannya Rp 5,11 triliun telah cair untuk 568.148 pegawai PNS, Rp 251,48 miliar untuk 65.836 pegawai PPPK, Rp 1,65 triliun untuk 416.039 personil/pegawai anggota Polri dan Rp 2,02 triliun untuk 389.805 personil/pegawai prajurit TNI. Selain itu, ada juga Rp 333,13 miliar telah cair untuk 101.545 pegawai PPNPN.

    Sri Mulyani menyebut jumlah satker yang telah dibayarkan sebanyak 7.476 atau 84% dari 8.852 satker. Kementerian dan lembaga (K/L) yang sudah mengajukan THR sebanyak 83 K/L atau 87% dari 95 K/L.

    Bagi ASN daerah harus sabar dulu karena THR belum ada realisasinya pada 17 Maret 2025. Dalam hal ini pencairannya masih dalam proses karena kemungkinan menunggu Peraturan Kepala Daerah (Perkada) terbit.

    “ASN daerah sedang dalam proses pencairan,” tulisnya.

    (acd/acd)

  • DPR Puji Instruksi Prabowo Sat-set Percepat Pengangkatan CPNS dan PPPK 2024

    DPR Puji Instruksi Prabowo Sat-set Percepat Pengangkatan CPNS dan PPPK 2024

    PIKIRAN RAKYAT – Atas instruksi Presiden Prabowo Subianto, pemerintah gegas mempercepat pengangkatan calon aparatur sipil negara (CASN) 2024 tahun ini. Langkah itu mendapat apresiasi DPR RI.

    Tepatnya, oleh Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, ia mengapresiasi perintah Prabowo dalam menjawab keresahan para peserta CASN yang sudah dinyatakan lolos dari jauh-jauh hari.

    “Saya mengapresiasi sikap pemerintah yang melakukan percepatan terhadap pengangkatan calon ASN, baik itu calon pegawai negeri sipil (CPNS) selambat-lambatnya Juni 2025, dan calon PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) yang telah lulus tahun 2024 yang lalu pada selambat-lambatnya Oktober 2025,” kata Rifqinizamyi, di Jakarta, Senin, 17 Maret 2025.

    Adapun, terkait redaksi ‘selambat-lambatnya’ dalam instruksi pengangkatan CASN 2024 ini, dia mengaku sangat memaklumi.

    Pasalnya, menurut dia, pemerintah telah menjelaskan adanya permintaan penundaan dari 280 kementerian/lembaga, dan pemerintah daerah.

    “Ini lantaran mereka di internal harus melakukan berbagai macam persiapan dan pengkondisian, baik itu terkait dengan aspek teknokrasi, administrasi, termasuk terkait dengan keuangan, penggajian, dan seterusnya,” ucap dia.

    Lebih lanjut, dia meminta seluruh kementerian/lembaga, dan pemda untuk serius mengangkat tenaga honorer menjadi PPPK karena berdasarkan kuota yang tersedia, terdapat lebih dari 300 ribu orang yang datanya belum disetorkan.

    “Oleh karena itu, data itu harus cepat disetorkan, dan seleksi harus segera dilaksanakan agar khusus terkait honorer untuk menjadi PPPK, selambat-lambatnya Oktober mereka akan diangkat semua,” ujarnya.

    Pada kesempatan lain, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengumumkan percepatan pengangkatan CASN 2024 di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, pada hari Senin.

    Sebelumnya, Kementerian PANRB telah menginformasikan bahwa pengangkatan CASN akan dilaksanakan secara serentak, dengan rincian pengangkatan CPNS pada 1 Oktober 2025, dan PPPK pada 1 Maret 2026. ***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Kasus 2 ASN Diduga Selingkuh di Donggala Sulteng, si Pria Disebut Sudah Punya 2 Istri – Halaman all

    Kasus 2 ASN Diduga Selingkuh di Donggala Sulteng, si Pria Disebut Sudah Punya 2 Istri – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, Donggala – Dua Aparatur Sipil Negara (ASN) di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah (Sulteng), yaitu saudarai NA dan saudara N, terlibat dalam dugaan pelanggaran serius.

    Keduanya diduga melakukan pemalsuan tanda tangan untuk memudahkan proses pindah tugas ke Biro Umum Provinsi Sulawesi Tengah.

    Kasus ini mencuat setelah suami NA melaporkan dugaan perselingkuhan kepada Pejabat Bupati Donggala.

    Dugaan Perselingkuhan

    Suami NA melayangkan laporan resmi dengan Nomor 113BAKKRIVX2024 melalui Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional IV.

    Dalam laporannya, ia mengungkapkan bahwa perselingkuhan antara NA dan N terjadi saat ia berada di Jakarta.

    N Ddisebut sudah memiliki dua istri, di mana salah satunya adalah seorang kepala sekolah dan satu lagi dinikahi secara siri.

    “Saat saya di Jakarta, mereka NA dan N justru berbuat hal yang tidak pantas di Donggala. Sekarang keduanya malah dipindahkan ke Biro Umum Provinsi Sulawesi Tengah,” ungkap suami NA kepada Tribun Palu.

    Selain dugaan perselingkuhan, hasil verifikasi menunjukkan bahwa NA memiliki catatan buruk, yakni ketidakhadiran kerja selama 199 hari tanpa alasan yang jelas pada tahun 2022.

    Meski begitu, keduanya tetap berhasil dipindahkan ke tingkat provinsi.

    “Ini jelas ada permainan. Dari total 49 PNS yang dikenakan sanksi pelanggaran, beberapa yang mengajukan pindah tugas justru ditolak. Tapi NA dan N yang jelas-jelas melakukan pelanggaran malah bisa dipindahkan,” tambah pelapor.

    Pemalsuan Tanda Tangan

    Lebih mencengangkan, pemindahan tugas kedua ASN ini diduga melibatkan pemalsuan tanda tangan dari pihak BKPSDM dan Inspektorat Donggala.

    Hal ini bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi, yang menyebutkan bahwa PNS yang sedang bermasalah tidak boleh dipindahkan tugasnya.

    Kasus ini memicu reaksi keras dari kalangan ASN lainnya di Donggala, yang mempertanyakan keadilan dalam penerapan aturan kepegawaian.

    “Ketentuan ini tampaknya tidak berlaku bagi NA dan N,” kata seorang ASN yang enggan disebutkan namanya.

    (TribunPalu.com/Robit Silmi)

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

  • Respon CPNS soal Pengangkatan Juni 2025: Alhamdulillah, Tidak Harus Menunggu Lama Yogyakarta 17 Maret 2025

    Respon CPNS soal Pengangkatan Juni 2025: Alhamdulillah, Tidak Harus Menunggu Lama Yogyakarta 17 Maret 2025

    Respon CPNS soal Pengangkatan Juni 2025: Alhamdulillah, Tidak Harus Menunggu Lama
    Tim Redaksi
    YOGYAKARTA, KOMPAS.com –
    Pemerintah pusat berencana mengangkat Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada Juni 2025.
    Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengumumkan bahwa pengangkatan calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2024 akan dipercepat dan diselesaikan paling lambat pada Juni 2025.
    Sementara itu, pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) ditargetkan selesai pada Oktober 2025.
    Hal ini disampaikan dalam konferensi pers bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) pada Senin (17/3/2025).
    Informasi ini menjadi angin segar bagi CPNS asal
    Yogyakarta
    , Alfi.
    Menurut dia, dengan diajukannya rencana
    pengangkatan CPNS
    pada Juni 2025, para calon yang sudah mengundurkan diri atau resign tak perlu menunggu lama untuk bekerja kembali.
    “Alhamdulillah, jadi angin segar. Setidaknya tidak harus nunggu sampai Oktober. Teman-teman yang sudah terlanjur resign juga ga harus nunggu terlalu lama lagi,” kata dia saat dihubungi Kompas.com, Senin (17/3/2025).
    Bahkan dirinya tidak peduli lagi, apakah nanti akan mendapatkan gaji ke 13 atau tidak. Dia mengatakan, yang terpenting saat ini baginya adalah segera diangkat.
    “Gak tau nanti bakal dapat gaji 13 atau enggak, yang penting masuk dulu,” katanya.
    CPNS lainnya Oldys menyampaikan hal serupa, ia merasa lega pemerintah telah memutuskan pengangkatan CASN dilakukan pada Juni 2025.
    “Saya jujur senang dengan adanya kabar terkait percepatan pengangkatan CPNS ini, terlebih setelah berita sebelumnya yang cukup membuat kecewa. Dengan adanya info terbaru ini menurut saya cukup melegakan,” kata dia.
    Menurut dia dengan pengangkatan diajukan menjadi Juni ada harapan para CASN bekerja sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
    Oldys juga mengungkapkan sampai saat ini di mana instansi dia diterima belum menginformasikan secara detail kapan proses penetapan NIP ataupun pengangkatan.
    “Saya berharap akan ada informasi segera dari instansi saya, sehingga saya bisa persiapan. Bukan hanya saya, tetapi juga sudah banyak yang kemarin melakukan pembatalan tiket/kos khususnya yang harus pindah ke luar domisili,” pungkasnya.
    Sebelumnya, Pemerintah mengumumkan pengangkatan calon aparatur sipil negara (CASN) bakal dipercepat. Bagi calon pegawai negeri sipil (CPNS), mereka akan diangkat paling lama Juni 2025.
    “Pertama, pengangkatan CASN dipercepat yaitu untuk CPNS diselesaikan paling lambat bulan Juni 2025,” kata Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi saat memberikan keterangan di Kantor Kemenpan-RB, Jakarta, Senin (17/3/2025).
    Sedangkan untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK, imbuh Prasetyo, pengangkatannya akan diselesaikan paling lambat Oktober 2025.
    “Penyelesaian pengangkatan ini agar ditindaklanjuti sesuai dengan kesiapan masing-masing kementerian/lembaga dan instansi terkait,” kata Prasetyo.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • ASN di Lumajang Belum Terima THR, Pemda Tunggu Instruksi Kemendagri Surabaya 17 Maret 2025

    ASN di Lumajang Belum Terima THR, Pemda Tunggu Instruksi Kemendagri Surabaya 17 Maret 2025

    ASN di Lumajang Belum Terima THR, Pemda Tunggu Instruksi Kemendagri
    Tim Redaksi
    LUMAJANG, KOMPAS.com
    – Aparatur sipil negara (ASN) di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, belum menerima
    tunjangan hari raya
    (THR) untuk tahun 2025.
    Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto telah mengumumkan bahwa pencairan THR untuk ASN dimulai hari ini, Senin (17/3/2025).
    Sekretaris Daerah Kabupaten Lumajang,
    Agus Triyono
    , mengungkapkan bahwa pemerintah daerah masih menunggu instruksi dari Menteri Dalam Negeri (
    Mendagri
    ) mengenai siapa saja yang berhak menerima THR.
    Agus menjelaskan bahwa pemerintah pusat baru saja mengeluarkan peraturan pemerintah (PP) terkait penyaluran THR untuk ASN, sedangkan instruksi dari Mendagri belum diterima.
    “Sampai saat ini kami masih menunggu Inmendagri (instruksi Mendagri) terkait dengan siapa saja, kemudian bagaimana penyalurannya, apakah ada yang dikecualikan dan sebagainya,” ungkap Agus di Lumajang, Senin (17/3/2025).
    Meskipun demikian, Agus menyatakan bahwa pemerintah daerah telah menyiapkan draft keputusan bupati mengenai pemberian THR bagi ASN dan siap untuk ditandatangani segera setelah instruksi Mendagri diterima.
    Ia juga menambahkan bahwa postur anggaran pemerintah dari APBD untuk THR ASN dan pegawai sudah tersedia dan siap disalurkan, meskipun ia tidak menyebutkan berapa nominal yang disiapkan untuk pemberian THR tahun ini.
    “Prinsipnya, kami di daerah draft keputusan bupati sudah siap, jadi nanti begitu Inmendagri keluar, THR bisa langsung kami salurkan,” ujar Agus.
    Agus berharap instruksi Mendagri dapat segera dikeluarkan agar pemerintah daerah tidak terlambat mencairkan THR untuk ASN maupun pegawai.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.