Xcloud.id

Kementrian Lembaga: ASN

  • Pengangkatan CASN Tidak Bisa Terburu-buru

    Pengangkatan CASN Tidak Bisa Terburu-buru

    PIKIRAN RAKYAT – Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi menegaskan bahwa proses pengangkatan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) harus dianalisis lebih lanjut dan tidak terburu-buru. Ia menganggap hal ini karena ASN merupakan tulang punggung bangsa yang akan melayani publik.

    Tidak sama dengan jabatan politikus yang umumnya hanya menjabat selama beberapa tahun, ASN akan bertanggungjawab pada negara lebih lama hingga puluhan tahun. Maka dari itu, pemerintah perlu melakukan peninjauan ASN lebih lanjut yang sesuai dengan kebutuhan negara.

    “CASN itu kan pelayan publik, pelayan masyarakat. Jadi ‘backbone’-nya bangsa kita. Kalau mau jujur, orang (jabatan) politik seperti saya, itu lima tahun bisa hilang. Jangankan lima tahun, enam bulan, tiga bulan juga bisa hilang. Tapi ASN, dia akan berpuluh-puluh tahun di situ,” tutur Hasan dikutip dari laman Antara pada Senin, 17 Maret 2025, malam.

    Dalam mengkaji penempatan jabatan CASN yang sesuai dengan kebutuhan negara, pemerintah telah mengembalikan kepada kesiapan kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah (pemda).

    “Karena memang kemudian pemerintah punya rencana, tapi ada masukan-masukan dari masyarakat, nah ini harus dikaji, harus dirumuskan, harus dibuatkan simulasinya sesuai apa enggak dengan kebutuhan. Sesuai apa enggak dengan pelayanan publik nantinya. Ketika kita sudah ketemu formulasinya, kemudian baru bisa diumumkan,” ujar Hasan.

    Diketahui, Presiden RI Prabowo Subianto sebelumnya telah mempercepat tanggal pengangkatan CASN tahun 2024 yang akan jatuh paling lambat pada Juni 2025. Sementara itu, pegawai pemerintah sesuai dengan perjanjian kerja (PPPK) akan diangkat pada Oktober 2025.

    “Maka sesuai dengan petunjuk Bapak Presiden, Bapak Presiden kemudian mengambil keputusan dan telah menyetujui untuk memberikan arahan sebagai berikut. Pertama pengangkatan CASN dipercepat, yaitu untuk CPNS diselesaikan paling lambat pada bulan Juni tahun 2025, sedangkan untuk PPPK seluruhnya diselesaikan paling lambat pada bulan Oktober tahun 2025,” jelas Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi saat menghadiri konferensi pers Pengangkatan CASN 2024 yang bertepatan di Kantor Kementerian PANRB di Jakarta, Senin, 17 Maret 2025.

    Dalam upaya ini, Prabowo meminta kementerian, lembaga, dan pemda terkait untuk mengedepankan nilai-nilai meritokrasi dalam proses pengangkatan ASN dan penerimaan PPPK 2024.

    Adapun tujuan penerapan nilai ini karena disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan bagi masyarakat dibandingkan peluang lapangan pekerjaan. Presiden meminta layanan masyarakat dapat terpenuhi dengan optimal dan bermanfaat secara luas.

    “Kebijakan ini merupakan kebijakan afirmasi terakhir untuk proses penerimaan PPPK tahun 2024 ini sehingga diharapkan selanjutnya pengangkatan ASN dilakukan melalui jalur rekrutmen normal sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tentunya sesuai dengan kebutuhan,” ucap Hadi.***(Talitha Azalia Nakhwah) 

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Segini Potensi Kerugian Negara Gegara Food Waste

    Segini Potensi Kerugian Negara Gegara Food Waste

    Jakarta –

    Potensi kerugian ekonomi yang disebabkan oleh sampah makanan diperkirakan berkisar antara Rp 107 triliun hingga Rp 346 triliun per tahun.

    Hal tersebut diungkapkan oleh Laporan Food Waste Index Report 2024 dari UNEP (United Nations Environment Programme) data food loss and food waste (FLW) nasional, Indonesia menjadi negara dengan jumlah food waste terbesar di Asia Tenggara dan posisi ke 8 terbesar di dunia, dengan estimasi 14,73 juta ton sampah makanan rumah tangga per tahun.

    Berdasarkan data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) tahun 2024 oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyebutkan timbulan sampah nasional mencapai 38,4 juta ton/tahun dari 305 Kabupaten/Kota.

    Dari total produksi sampah nasional tersebut 60% diantaranya didominasi dari sampah rumah tangga dan makanan yang tidak dapat dikelola.

    Dalam acara Virtual Public Lecture ASN Talent Academy Explore seri II “Ekonomi Sirkular dalam program MBG, upaya Inovatif untuk Keberlanjutan Program” kerjasama LAN dengan Tanoto Foundation Deputi Bidang Peningkatan Kualitas Kebijakan Administrasi Negara Agus Sudrajat mengungkapkan dengan jumlah tersebut, Pemerintah Indonesia harus dapat mengambil langkah strategis guna mengatasi permasalahan sampah yang cenderung meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk.

    Agus menyampaikan saat ini kegiatan ekonomi masih didominasi pendekatan ekonomi linear yang menganggap bahwa sebuah produk dibeli, digunakan dan dibuang sehingga lambat laun meningkatkan dampak negatif terhadap kelestarian lingkungan.

    Menyikapi hal tersebut dia mendorong pentingnya pendekatan ekonomi sirkular (circular economy) untuk menjaga keseimbangan antara kegiatan ekonomi dengan kelestarian alam dan lingkungan secara berkesinambungan.

    Circular economy adalah suatu konsep ekonomi yang berfokus pada pengurangan limbah atau sampah dan penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien. “Tujuannya adalah untuk mengurangi dampak lingkungan yang negatif dari aktivitas ekonomi dan meningkatkan keberlanjutan,” kata dia dalam keterangan resmi, Rabu (19/3/2025).

    Melihat kondisi sampah nasional yang didominasi sampah rumah tangga dan makanan, Agus menyoroti terkait dengan Pemerintah Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka terkait kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG) diperlukan adanya tata kelola pendekatan ekonomi sirkular pada limbah makanan yang dihasilkan, sebab limbah tidak hanya berasal dari konsumsi makanan, tetapi juga dari proses persiapan dan pengolahan makanan.

    “Jika tidak ditangani secara terencana dan terukur, akan menimbulkan bencana lainnya, alih-alih meningkatkan kualitas gizi generasi penerus bangsa, justru akan menjadi permasalahan baru yang merugikan lingkungan dan masyarakat,” jelas dia.

    Senada dengan hal tersebut, Direktur Pengurangan Sampah dan Pengembangan Ekonomi Sirkular, KLH, Agus Rusli menyampaikan langkah strategis yang perlu dilakukan untuk mengurangi timbulan sampah pada program MBG ini diantaranya melalui penggunaan wadah makanan (food tray) yang dapat diguna ulang.

    Selain itu dapat juga penerima manfaat yang dalam hal ini siswa dapat membawa alat makan dan minum sendiri, sementara itu untuk pengelolaan sampah organik dapur (SOD) dan sisa makanan (food waste) dilakukan penerapan sistem ekonomi sirkular untuk mengurangi timbulan sampah baru.

    “Dengan ekonomi sirkular pada program MBG ini selain dapat mengurangi timbulan sampah, juga memiliki potensi menciptakan lapangan kerja baru melalui pengelolaan sampah daur ulang yang akan meningkatkan pendapatan ekonomi dan sosial masyarakat,” ungkapnya.

    Sementara itu, dari sisi ekonomi hijau, Kepala Kelompok Kajian Ekonomi Hijau dan Iklim yang juga Lektor Kepala Fakultas Ekonomi UI Alin Halimatussaidah mengatakan, peluang ekonomi sirkular yang dapat dieksplorasi terutama dalam mensukseskan program makan bergizi gratis diantaranya, pemanfaatan limbah makanan yang diolah menjadi kompos dan pupuk organik atau dapat juga diolah menjadi pakan ternak dalam bentuk maggot.

    Selain itu juga sisa makanan dapat diolah menjadi biogas yang dapat menjadi sumber energi alternatif untuk memasak dan menghasilkan listrik.

    Ia juga menambahkan pentingnya kemitraan pemerintah dengan pelaku usaha lokal untuk meminimalisir food waste dan mempermudah distribusi makanan, adanya edukasi tentang gizi dan pengelolaan limbah dapat meningkatkan kesadaran tentang ekonomi sirkular dan berkelanjutan dan terakhir dapat juga adanya insentif untuk pelaku ekonomi sirkular dengan memberikan insentif fiskal atau non fiskal sebagai bentuk penghargaan atas kontribusinya menjaga kelestarian alam dan lingkungan.

    (kil/kil)

  • Baznas kumpulkan Rp80 juta dari zakat amal sepanjang Ramadhan

    Baznas kumpulkan Rp80 juta dari zakat amal sepanjang Ramadhan

    agar seluruh ASN di Kepulauan Seribu terlibat aktif dalam kegiatan ini

    Jakarta (ANTARA) – Badan Amil Zakat Nasional (Badan Zakat Infak Sedekah)/ Baznas (Bazis) Kabupaten Kepulauan Seribu berhasil mengumpulkan Rp80 juta yang berasal dari dana zakat, infak, sedekah dari Aparatur Sipil Negara (ASN) sepanjang Ramadhan 1446 Hijriah.

    “Dana hasil zakat, infak, sedekah, dan amal sosial ini sudah lebih dari Rp80 juta,” kata Plt Koordinator Baznas (Bazis) Kabupaten Kepulauan Seribu, Lukman Hakim di Jakarta, Rabu.

    Ia mengatakan kegiatan pengumpulan zakat dan sedekah ini bertujuan untuk memfasilitasi para ASN Kabupaten Kepulauan Seribu menunaikan zakat, infak, sedekah (ZIS) dan amal sosial.

    Menurut dia dana yang terkumpul akan digunakan untuk membantu masyarakat Kepulauan Seribu.

    “Kami berharap pengumpulan ZIS dan amal sosial ini bisa terus terkumpul hingga batas waktu yang ditentukan,” kata dia.

    Sementara Plt Bupati Kepulauan Seribu, Muhammad Fadjar Churniawan mengatakan pihaknya akan terus mengoptimalkan pengumpulan ZIS dari ASN di bulan suci Ramadhan 1446 Hijriah.

    “Kami sudah menggelar rapat koordinasi ZIS dan amal sosial agar seluruh ASN di Kepulauan Seribu terlibat aktif dalam kegiatan ini,” kata dia.

    Ia mengatakan hal ini merupakan tindak lanjut seruan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2025 tanggal 10 Januari 2025 tentang Gerakan ZIS dan Amal Sosial di bulan Ramadan 1446 H/2025 M,

    “Maka kami libatkan seluruh ASN Kabupaten Kepulauan Seribu untuk terlibat aktif,” katanya.

    Fadjar mengaku untuk mendukung pelaksanaan program ZIS dan Amal Sosial, pihaknya juga menyiapkan Surat Edaran Nomor 0040/SE/2025 tentang Penunaian Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) dan Amal Sosial di Kabupaten Kepulauan Seribu.

    “Melalui Surat Edaran tersebut, para ASN Kabupaten Kepulauan Seribu untuk bisa aktif melakukan kegiatan ZIS dan Amal Sosial,” tegas dia.

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025

  • Video: Cihuy! THR Untuk 1,54 Juta ASN Sudah Cair

    Video: Cihuy! THR Untuk 1,54 Juta ASN Sudah Cair

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengatakan, 1,54 juta Aparatur Sipil Negara, Polri, dan TNI telah menerima Tunjangan Hari Raya 2025 per Senin (17/03/2025) sore.

    Selengkapnya dalam program Squawk Box CNBC Indonesia (Rabu, 19/03/2025) berikut ini.

  • THR ASN Sudah Cair Rp23,38 Triliun, Sri Mulyani Desak Pemda Percepat Penyaluran

    THR ASN Sudah Cair Rp23,38 Triliun, Sri Mulyani Desak Pemda Percepat Penyaluran

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah telah menyalurkan Tunjangan Hari Raya/THR bagi Aparatur Sipil Negara atau ASN pusat maupun daerah mencapai sekitar Rp23,38 triliun per 17 Maret 2025 pukul 16.00 WIB. 

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan untuk ASN di lingkup pemerintah pusat telah terealisasikan senilai Rp11,57 triliun untuk 1.911.420 pegawai. 

    “Kami telah merealisasi 94,73% dari target pembayaran yang akan menerima THR sebanyak 2.017.715 pegawai/personil pemerintah pusat,” ujarnya dalam konferensi pers di Gedung Buddhi Direktorat Jenderal Pajak, Selasa (18/3/2025).

    Secara perinci, THR untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) mencapai Rp6,24 triliun yang telah dibayarkan kepada 734.005 pegawai. 

    THR untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) telah cair Rp377,37 miliar untuk 98.843 pegawai. Sementara untuk Pegawai Pemerintah Non-Pegawai Negeri (PPNPN) telah Sri Mulyani salurkan senilai Rp489,93 miliar untuk 146.385 pegawai. 

    Adapun tambahan penerimaan berupa THR bagi Kepolisian RI (Polri) mencapai Rp808,4 miliar untuk 457.241 personil polisi. Untuk TNI, sejumlah Rp2,66 triliun telah masuk ke rekening 474.946 personil. 

    Secara keseluruhan, satuan kerja (satker) yang bertanggung jawab mengeksekusi pembayaran THR, sebanyak 8.826 satker atau 99,71% dari total satker telah mencairkan THR. 

    Melihat dari sisi Kementerian/Lembaga (K/L), seluruhnya telah melaksanakan pembayaran THR sejak Senin (17/3/2025). 

    Sri Mulyani juga memberikan THR kepada pada pensiunan ASN maupun TNI melalui PT Taspen dan PT Asabri yang masing-masing senilai Rp10,19 triliun dan Rp1,37 triliun. 

    Sementara Sri Mulyani mencatat realisasi yang masih minim di pemerintah daerah (pemda), yakni senilai Rp242,19 miliar. Dari 542 pemda, baru 11 daerah yang melaksanakan pembayaran THR. 

    Untuk itu, dirinnya mengimbau pemerintah di seluruh daerah untuk segera merealisasikan pembayaran THR dalam minggu ini. 

    “Saya rasa untuk daerah memang mereka perlu segera. Beberapa langkah yang perlu diselesaikan melalui penerbitan peraturan kepala daerah dan kemudian bisa merealisasikan THR-nya. Jadi ini maslah proses, kita harapkan bisa segera direalisir pada minggu ini,” tutupnya. 

    Adapun, telah menyiapkan anggaran senilai Rp65,9 triliun untuk kebutuhan Tunjangan Hari Raya/THR bagi seluruh aparatur negara di pusat dan di daerah, termasuk PNS, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, prajurit TNI dan Polri, hakim, serta pensiunan. 

    Perkiraan kebutuhan anggaran THR adalah sekitar Rp17,7 triliun untuk ASN Pusat, pejabat negara, prajurit TNI, dan anggota Polri. 

    Kemudian pada BA BUN, Bendahara Negara telah mengalokasikan sekitar Rp12,4 triliun untuk pensiunan dan penerima pensiun. Selanjutnya, kebutuhan untuk ASN Daerah adalah sekitar Rp19,3 triliun. 

    Bagi ASN Daerah, dapat pula diberikan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dari APBD TA 2025 yang dialokasikan sekitar Rp16,5 triliun, dengan menyesuaikan kemampuan fiskal masing-masing pemerintah daerah serta sesuai ketentuan yang berlaku. 

  • Video: Sri Mulyani Desak Pemda Segera Bayarkan THR ASN

    Video: Sri Mulyani Desak Pemda Segera Bayarkan THR ASN

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Keuangan Sri Mulyani mendesak pemerintah daerah segera membayarkan Tunjangan Hari Raya atau THR Pegawai Negeri Sipil atau PNS pada pekan ini.

    Selengkapnya dalam program Squawk Box CNBC Indonesia (Rabu, 19/03/2025) berikut ini.

  • Lima Perusahaan Swasta Teken Investasi di IKN Senilai Rp 2,42 Triliun – Halaman all

    Lima Perusahaan Swasta Teken Investasi di IKN Senilai Rp 2,42 Triliun – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ibu Kota Nusantara (IKN) mendapatkan investasi swasta dari lima perusahaan senilai Rp 2,42 triliun.

    Kelima investor menandatangani Perjanjian Pemanfaatan Tanah dan Pengalokasian Lahan Aset Dalam Penguasaan (ADP) Otorita IKN serta Akta Notarial di City Hall Kantor Otorita IKN, Selasa (18/03/2025).

    Agenda ini merupakan Penandatanganan Perjanjian Pemanfaatan Tanah dan Pengalokasian Lahan ADP yang pertama kali dilakukan di Kantor Otorita IKN, Nusantara.

    Kelima investor itu ada PT Citadel Group Indonesia yang akan menanam modal asing berfokus pada pembangunan pusat gaya hidup.

    Kedua, PT Berkat Kalimantan Abadi yang akan membangun pusat makanan dan minuman.

    Ketiga, PT Perintis Pondasi Teknotama yang akan membangun perkantoran, showroom, dan infrastruktur Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum.

    Keempat, PT Perintis Power Investment akan mendirikan kawasan campuran. Terakhir, PT Sentra Unggul Nusantara akan membangun kawasan perniagaan. Total jumlah nilai investasi dari kelima investor ini mencapai Rp 2,42 triliun.

    Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono mengatakan perjanjian ini memiliki kekuatan hukum tentang hak atas tanah.

    “Kalau bapak ibu investor sudah tanda tangan, Otorita IKN akan bantu mengurus setifikatnya, sehingga bapak ibu bisa langsung bangun,” kata Basuki dikutip dari siaran pers pada Rabu (19/3/2025).

    Dengan sertifikat ini, kata Basuki, sudah cukup bagi investor untuk memulai pembangunan di Nusantara.

    Basuki juga menjelaskan bahwa per Maret ini, ASN sudah mulai pindah ke IKN dan melayani dari City Hall Kantor Otorita IKN ini.

    “Jadi, ini pertama kalinya para investor menandatangani perjanjian ini di Nusantara,” ujar Basuki.

     

     

  • 5 Investor Baru Tanam Modal Rp 2,4 Triliun di IKN, Ini Daftarnya – Page 3

    5 Investor Baru Tanam Modal Rp 2,4 Triliun di IKN, Ini Daftarnya – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), Basuki Hadimuljono, menandatangani perjanjian pemanfaatan tanah dan pengalokasian lahan aset dalam penguasaan (ADP), serta akta notaris bersama lima investor. Total jumlah nilai investasi tersebut mencapai Rp 2,42 triliun.

    Investor tersebut antara lain, PT Citadel Group Indonesia yang menanamkan modal untuk pembangunan pusat gaya hidup, PT Berkat Kalimantan Abadi membangun pusat makanan dan minuman.

    Kemudian, PT Perintis Pondasi Teknotama akan membangun perkantoran, showroom serta infrastruktur Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum. Lalu, PT Perintis Power Investment mendirikan kawasan campuran, dan PT Sentra Unggul Nusantara akan membangun kawasan perniagaan.

    Basuki Hadimuljono menyampaikan, perjanjian ini punya kekuatan hukum tentang hak atas tanah. Pasca penandatanganan, ia memastikan Otorita IKN akan membantu mengurus sertifikatnya.

    “Sehingga bapak ibu bisa langsung bangun. Jadi dengan sertifikat ini sudah cukup bagi bapak ibu untuk memulai pembangunan agar segera bisa berfungsi melengkapi ekosistem di Nusantara ini,” kata Basuki dalam keterangan tertulis, Rabu (19/3/2025).

    Ia mengatakan, agenda ini merupakan penandatanganan perjanjian pemanfaatan tanah dan pengalokasian lahan ADP yang pertama kali dilakukan di Kantor Otorita IKN, Kalimantan Timur.

    “Sejak Maret ini ASN sudah mulai pindah ke IKN dan melayani dari City Hall Kantor Otorita IKN ini. Jadi, ini pertama kalinya para investor menandatangani perjanjian ini di Nusantara,” ujar Basuki.

    Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita IKN, Agung Wicaksono menambahkan, penandatanganan di IKN ini jadi kesempatan bagi Otorita untuk mengajak investor melihat langsung suasana di proyek ibu kota baru tersebut.

    “Latar belakangnya adalah Plaza Bhinneka Tunggal Ika, yang dulu Titik Nol Nusantara, sangat indah seperti postcard kalau difoto. Dan bisa tinggal menginap di Swissotel Nusantara, juga, merasakan tinggal di IKN yang udaranya segar dan bersih. Semoga semakin banyak investor datang ke IKN menandatangani PKS, dan segera ikut membangun Ibu Kota Nusantara,” ungkapnya.

    Di samping itu, ia menyebut langkah ini juga sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, yang menekankan pentingnya keterlibatan sektor swasta dalam pembangunan infrastruktur. Khususnya di IKN, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 6/2022.

    “Dengan adanya perjanjian ini, Otorita IKN membuktikan komitmen dalam mempercepat pembangunan infrastruktur serta fasilitas pendukung di ibu kota baru. Ini merupakan bagian dari visi besar untuk menjadikan Nusantara sebagai pusat pemerintahan dan kota modern yang berkelanjutan,” ungkapnya.

     

  • Kadin Prediksi Perputaran Uang pada Idulfitri Rp 137,97 Triliun

    Kadin Prediksi Perputaran Uang pada Idulfitri Rp 137,97 Triliun

    Jakarta, Beritasatu.com – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia memperkirakan perputaran uang pada Idulfitri 2025 ini mencapai Rp 137,975 triliun. Nilai ini  turun dari perputaran uang pada Idulfitri 2024 yang sebesar 157,3 triliun.

    Perputaran uang selama libur Idulfitri 1446 Hijriah tahun ini diprediksi menurun seiring dengan jumlah pemudik yang mengalami penurunan.

    “Jumlah pemudik tahun ini diperkirakan sejumlah 146,48 atau setara dengan 36,26 juta keluarga dengan asumsi per keluarga 4 orang. Jika rata rata keluarga membawa uang sebesar  Rp 3,75 juta naik 10% dari tahun lalu maka potensi perputaran uang diprediksi sebesar Rp 137,975 triliun,” ucap   Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Pengembangan Otonomi Daerah Kadin Indonesia Sarman Simanjorang dalam pernyataan resmi yang diterima pada Selasa (18/3/2025).

    Jumlah ini masih berpotensi naik dengan angka rata rata per keluarga diambil angka yang minimal dan moderat. Jika per keluarga membawa rata rata Rp 4 juta maka potensi perputaran bisa mencapai Rp 145,040 triliun sehingga potensi perputaran dikisaran Rp 137-Rp 145 triliun.

    Berdasarkan hasil survei yang dilakukan badan kebijakan transportasi, pusat statistik, Kementerian Perhubungan maupun akademisi, jumlah pemudik hari raya Idulfitri 2025 diperkirakan 146,48 juta orang atau sekitar 52% dari penduduk Indonesia. Angka ini mengalami penurunan sebesar 24% persen dibandingkan tahun lalu yang mencapai 193,6 juta pemudik.

    Menurut dia, beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya penurunan ini, pertama, jarak libur Nataru dan Idulfitri yang sangat berdekatan sehingga yang sempat berlibur selama Natal dan Tahun Baru (Nataru) tidak lagi merencanakan liburan atau pulang kampung saat libur Idulfitri

    Kedua, dengan kondisi ekonomi saat ini masyarakat cenderung menghemat (saving), mengingat dalam beberapa bulan kedepan akan memasuki tahun ajaran baru yang memerlukan biaya masuk sekolah. Ketiga, maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK). Keempat, penurunan daya beli masyarakat serta faktor cuaca juga memengaruhi niat masyarakat untuk pulang kampung.

    Bank Indonesia telah mempersiapkan uang layak edar (ULE) sebesar Rp 180,9 triliun untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pada periode Ramadan dan Idulfitri 2025, tetapi diprediksi uang layak edar tersebut tidak akan terserap sepenuhnya

    “Perputaran uang ini akan menyebar sekitar 60% di Pulau Jawa sebagai tujuan utama mudik setiap tahun, seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Yogyakarta, Banten sekitar Jabodetabek, dan sisanya 40% akan menyebar wilayah Sumatera, Kalimantan, Bali, NTB, Sulawesi, NTT, Maluku dan Papua,” tutur dia.

    Perputaran uang di berbagai daerah tujuan mudik tentu akan menggairahkan dan meningkatkan produktivitas perekonomian lokal, yang akan mendongkrak pertumbuhan ekonomi daerah dan otomatis berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

    Para pelaku usaha di berbagai daerah diharapkan dapat memanfaatkan momentum mudik tahunan ini dengan pelayanan yang baik dan berkesan sehingga para pemudik dapat menghabiskan uang yang dibawa di kampung halaman dengan berbelanja di berbagai tempat wisata, kuliner makanan khas daerah serta berbagai produk khas sebagai oleh oleh kembali ke kota.

    Beberapa sektor usaha akan menikmati kue perputaran uang selama liburan Idulfitri 2025, seperti industri aneka makanan dan minuman, fashion, baju muslim, ritel, pedagang sembako, dan sektor pariwisata beserta turunannya seperti hotel, motel, villa, restoran, café, minimarket, aneka warung/toko, destinasi wisata/taman hiburan, UMKM makanan khas daerah, souvenir, batik, kain khas daerah dan aneka produk unggulan lainnya.

    “Selain itu, sektor transportasi darat, seperti bus, rental, kereta api, mobil pribadi dan motor), transportasi laut (kapal penumpang dan penyeberangan), transportasi udara (pesawat), pengelola tol dan SPBU,” kata dia

    Pemerintah ingin menggenjot konsumsi rumah tangga pada momentum Idulfitri pada 2025 dengan berbagai stimulus yaitu optimalisasi penyaluran bansos, diskon harga tiket pesawat, diskon tarif tol, diskon belanja, diskon paket pariwisata Lebaran, stabilisasi harga pangan,  serta pencairan THR ASN dan pekerja swasta, termasuk dorongan pemerintah kepada operator ojol untuk mendapatkan bonus hari raya lebaran.

    Selain memberikan dampak pada perputaran uang dan peningkatan konsumsi rumah tangga selama libur Idulfitri tahun ini, diharapkan hal tersebut dapat mendorong pertumbuhan ekonomi pada kuartal I 2025 hingga mencapai lebih dari 5%. Pertumbuhan yang kuat di awal tahun ini diharapkan menjadi fondasi untuk menopang ekspansi ekonomi pada kuartal II hingga IV 2025, sehingga target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5%-5,1% pada tahun 2025 dapat tercapai.

  • Pemkab Bima Alokasikan Rp 46,3 Miliar untuk THR ASN, Cair Pekan Ini Regional 19 Maret 2025

    Pemkab Bima Alokasikan Rp 46,3 Miliar untuk THR ASN, Cair Pekan Ini Regional 19 Maret 2025

    Pemkab Bima Alokasikan Rp 46,3 Miliar untuk THR ASN, Cair Pekan Ini
    Tim Redaksi
    BIMA, KOMPAS.com
    – Pemerintah Kabupaten
    Bima
    , Nusa Tenggara Barat (NTB), mengalokasikan anggaran sebesar Rp 46,3 miliar untuk membayar
    Tunjangan Hari Raya
    (THR) bagi ASN di tahun 2025.
    Anggaran tersebut akan dicairkan paling lambat pekan ini dengan sasaran 6.182 orang PNS dan 3.848 orang PPPK di semua unit kerja.
    Plt Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bima,
    Aries Munandar
    , mengatakan, pembayaran THR ini sesuai Peraturan Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pembayaran THR dan Peraturan Bupati Bima Nomor 6 Tahun 2025.
    “Pekan ini Pemkab Bima akan mencairkan THR bagi ASN dan PPPK tahun 2025 yang mengabdi di semua unit kerja,” kata Aries dalam keterangan tertulis yang diterima, Rabu (19/3/2025).
    Aries menyampaikan, pembayaran THR bagi PNS akan dibagikan sesuai jenjang golongan dengan total anggaran Rp 31,37 miliar.
    Rinciannya, 1.173 orang pegawai golongan IV akan mendapatkan alokasi senilai Rp 10,81 miliar.
    Kemudian, 3.833 pegawai golongan III senilai Rp 18,36 miliar, 568 pegawai golongan II Rp 2,16 miliar, dan 8 pegawai golongan I senilai Rp 25,49 juta.
    Selain itu, pihaknya juga mengalokasikan anggaran Rp 14,66 miliar untuk membayar THR bagi 3.848 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kabupaten Bima.
    “Besaran THR yang akan dibayar Maret 2025 ini berdasarkan atas gaji bulan Februari 2025,” jelasnya.
    Disinggung apakah THR tetap diberikan bagi ASN yang malas, Aries menegaskan bahwa tidak ada ketentuan yang mengatur bahwa pegawai yang malas atau tingkat kehadirannya rendah tidak diberikan hak untuk menerima.
    Menurutnya, semua pegawai di lingkungan Pemkab Bima tetap diberikan haknya itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
    “Berbeda dengan pemberian tambahan penghasilan pegawai (TPP) yang mengacu kepada tingkat kehadiran ASN setiap bulannya,” ungkapnya.
    Aries berharap
    tunjangan hari raya
    ini bisa dimanfaatkan setiap PNS dan PPPK dengan optimal, terutama untuk menunjang kebutuhan keluarga saat bulan puasa dan menjelang Idul Fitri 1446 Hijriah.
    “Manfaatkan THR ini sebaik-baiknya secara optimal selama bulan puasa dan menjelang hari raya,” kata Aries Munandar.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.