Kementrian Lembaga: ASN

  • Percepatan pengangkatan CASN 2024

    Percepatan pengangkatan CASN 2024

    Jumat, 21 Maret 2025 11:00 WIB

    Pemerintah mempercepat proses pengangkatan calon aparatur sipil negara (CASN) 2024. Percepatan itu berlaku baik untuk calon pegawai negeri sipil (CPNS) maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

  • Video: Kabar Baik! Penetapan NIP CPNS Paling Lambat 10 Mei 2025

    Video: Kabar Baik! Penetapan NIP CPNS Paling Lambat 10 Mei 2025

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kabar gembira untuk para calon abdi negara. Badan Kepegawaian Negara atau BKN, akan mempercepat pembentukan Nomor Induk Pegawai, atau NIP Calon Aparatur Sipil Negara tahun 2024. usul penetapan NIP CASN akan dilakukan paling lambat 10 Mei 2025.

    Selengkapnya dalam program Squawk Box CNBC Indonesia (Jumat, 21/03/2025) berikut ini.

  • Cara Daftar KJMU 2025 bagi Mahasiswa di DKI Jakarta, Ini Syarat Penerima dan Jadwal Seleksinya – Halaman all

    Cara Daftar KJMU 2025 bagi Mahasiswa di DKI Jakarta, Ini Syarat Penerima dan Jadwal Seleksinya – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Inilah cara daftar KJMU 2025 bagi mahasiswa di DKI Jakarta, lengkap dengan syarat dan jadwal seleksi pendaftarannya.

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (Pemprov DKI Jakarta) kembali membuka pendaftaran KJMU 2025 (Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul).

    Pendaftaran KJMU 2025 terbuka bagi mahasiswa di DKI Jakarta yang lolos seleksi Perguruan Tinggi Negeri/Swasta (PTN/PTS) jalur reguler dari keluarga yang tidak mampu.

    Dilansir dari Instagram Dinas Pendidikan DKI Jakarta (@disdikdki), terkait program KJMU 2025, Pemprov DKI Jakarta akan menambah kuota mahasiswa penerima dari 15 ribu menjadi 20 ribu mahasiswa.

    Baik calon mahasiswa maupun yang telah berstatus mahasiswa di PTN atau PTS semua berhak mendaftar KJMU 2025.

    Lantas, apa saja syarat daftar KJMU 2025?

    Selengkapnya, simak syarat, cara daftar dan jadwal seleksi KJMU 2025, merujuk Instagram resmi P4OP Dinas Pendidikan Jakarta, berikut ini.

    Syarat Penerima KJMU 2025

    1. Berdomisili dan memiliki KTP serta KK DKI Jakarta 

    2. Terdaftar dalam DTKS dan/atau warga binaan sosial pada panti sosial Dinas Sosial 

    3. Tidak menerima beasiswa/bantuan pendidikan lain yang bersumber dari APBN dan/atau APBD 

    Syarat Daftar KJMU 2025

    1. Calon Mahasiswa Penerima KJMU 2025:

    Dinyatakan lulus dari pendidikan menengah pada satuan pendidikan negeri/swasta di DKI Jakarta paling lama 3 tahun sebelumnya 
    Dinyatakan lulus pada PTN jalur reguler di bawah naungan Kemendikbudristek dan Kemenag 
    Dinyatakan lulus pada PTS jalur reguler terakreditasi A/unggul dan program studi terakreditasi A/unggul di DKI Jakarta  

    2. Mahasiswa Penerima KJMU 2025:

    Dinyatakan lulus dari pendidikan menengah pada satuan pendidikan negeri/swasta di DKI Jakarta paling lama 3 tahun sebelumnya 
    Dinyatakan lulus pada PTN jalur reguler di bawah naungan Kemendikbudristek dan Kemenag 
    Dinyatakan lulus pada PTS jalur reguler terakreditasi A/unggul dan program studi terakreditasi A/unggul di DKI Jakarta 
    Pengajuan paling lama pada semester 4

    Cara Daftar KJMU 2025

    Merujuk pada tahapan pendaftaran KJMU yang telah dibuka sebelumnya, berikut langkah-langkahnya:

    1. Isi formulir pendaftaran dari sekolah SMA asal

    2. Buka laman resmi p4op.jakarta.go.id/kjmu

    3. Upload kelengkapan dokumen usulan, seperti:

    Surat permohonan kepada Gubernur
    Scan kartu mahasiswa/surat keterangan sebagai mahasiswa dari perguruan tinggi
    Scan KK Scan KTP
    Scan kartu hasil studi (khusus bagi pendaftaran lanjutan KJMU)

    4. Upload surat pernyataan di atas meterai yang menyatakan sebagai warga DKI Jakarta dan anggota keluarga dalam 1 KK tidak ada yang berstatus sebagai:

    ASN (PNS/PPPK)
    TNI/Polri
    Anggota MPR RI
    Anggota DPR RI Anggota DPD RI
    Anggota DPRD Provinsi
    Anggota DPRD Kabupaten/Kota Pegawai tetap  BUMN
    Pegawai tetap BUMD

    5. Upload surat pernyataan di atas meterai yang menyatakan bahwa orangtua/wali tidak memiliki kendaraan roda empat/mobil atau tidak memiliki aset berupa tanah/bangunan dengan nilai NJOP diatas Rp 1 miliar, serta keluarga tidak mengonsumsi air kemasan bermerek paling sedikit 19 liter.

    6. Upload surat pernyataan di atas meterai yang menyatakan pada saat ini tidak sedang menerima beasiswa/bantuan pendidikan lain yang bersumber dari APBN dan/atau APBD.

    7. Tunggu hasil seleksi dan pengumuman penerima.

    Jadwal Seleksi Pendaftaran KJMU 2025

    17 s.d. 27 Maret 2025: Pendaftaran Online Melalui Laman p4op.jakarta.go.id/kjmu, menggunakan akun mahasiswa
    17 Maret s.d. 9 April 2025: Verifikasi Sekolah 
    17 Maret s.d. 15 April 2025: Verifikasi Perguruan Tinggi 
    16 s.d. 17 April 2025: Verifikasi Dinas Pendidikan
    21 April s.d. Mei 2025: Penetapan Penerima Melalui Keputusan Gubernur 

    (Tribunnews.com/Muhammad Alvian Fakka)

  • THR PNS 2025 Kapan Cair Tanggal Berapa?

    THR PNS 2025 Kapan Cair Tanggal Berapa?

    PIKIRAN RAKYAT – Tunjangan Hari Raya (THR) merupakan salah satu hak Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

    THR wajib dibayar penuh paling lambat 7 hari sebelum hari raya. Bagi PNS, tanggal pencairan THR menjadi hal yang dinanti-nantikan setiap tahunnya.

    Berikut adalah informasi lengkap mengenai kapan THR PNS 2025 cair dan hal-hal penting lainnya:

    Dasar Hukum THR PNS

    – Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 2024.

    – UU Cipta Kerja Pasal 81 angka 28 Perppu Cipta Kerja yang merevisi Pasal 88E UU Ketenagakerjaan.

    Besaran THR PNS 2025

    Nantinya, PNS akan menerima THR berdasarkan beberapa komponen, seperti:

    – Gaji pokok.

    – Tunjangan melekat (tunjangan keluarga, tunjangan jabatan/umum, tunjangan pangan).  

    – Tambahan tunjangan kinerja (tukin) dalam jumlah tertentu.

    Jika mengacu pada PP Nomor 14 Tahun 2024, berikut adalah komponen THR PNS 2024:

    Ilustrasi PNS.

    – Gaji pokok sesuai golongan dan masa kerja.

    – Tunjangan jabatan atau tunjangan umum.

    – Tunjangan keluarga (suami/istri dan anak).

    – Tunjangan pangan.

    – Tunjangan kinerja untuk ASN di instansi pusat atau tambahan penghasilan pegawai (TPP) di pemerintah daerah.  

    Kapan THR PNS 2025 Cair?

    Presiden Prabowo Subianto telah mengumumkan bahwa pencairan THR untuk ASN (termasuk PNS) akan dilakukan pada bulan Maret 2025.

    Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 2024 dan tahun-tahun sebelumnya, THR diperkirakan akan cair sekitar 10 hari kerja sebelum lebaran.

    Berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri Nomor 1017 Tahun 2024, Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah diperkirakan jatuh pada 31 Maret atau 1 April 2025.

    Itu artinya, THR PNS mungkin cair sekitar tanggal 17–20 Maret 2025.

    PNS diharapkan untuk memahami hak dan kewajibannya terkait THR. Pemerintah diharapkan untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pembayaran THR.

    Disclaimer: Tanggal pencairan THR dapat berubah-beda tergantung kebijakan pemerintah. Informasi mengenai besaran gaji pokok untuk golongan I masih belum tersedia. Untuk informasi yang lebih lengkap dan akurat, disarankan untuk menunggu pengumuman resmi dari pemerintah.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • 41.287 Warganet Teken Petisi Online Tolak UU TNI

    41.287 Warganet Teken Petisi Online Tolak UU TNI

    Bisnis.com, JAKARTA — Tak hanya melalui aksi demonstrasi, penolakan terhadap Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) juga dilakukan secara daring. Petisi yang diinisiasi oleh Imparsial Indonesia telah ditandatangani oleh 41.287 orang per Jumat pagi (21/3/2025) pukul 07.34 WIB.

    Mengutip laman change.org pada Jumat (21/3), inisiatif ini muncul karena revisi undang-undang tersebut dinilai tidak memiliki urgensi untuk mendorong transformasi TNI ke arah yang lebih profesional. Sebaliknya, revisi ini justru dianggap melemahkan profesionalisme militer.

    “Sebagai alat pertahanan negara, TNI dilatih, dididik dan disiapkan untuk perang, bukan untuk fungsi non-pertahanan seperti duduk di jabatan-jabatan sipil,” tulisnya. 

    Imparsial menilai bahwa semestinya pemerintah dan DPR mendorong agenda reformasi peradilan militer melalui revisi UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Menurutnya, agenda revisi UU tersebut lebih penting dibandingkan RUU TNI. 

    Lebih lanjut, mereka berpendapat bahwa RUU TNI dapat mengembalikan dwifungsi TNI. Perluasan penempatan TNI aktif itu tidak sesuai dengan prinsip profesionalisme TNI dan berisiko memunculkan masalah

    “Seperti eksklusi warga sipil dari jabatan sipil, menguatkan dominasi militer di ranah sipil dan memicu terjadinya kebijakan maupun loyalitas ganda. Selain itu, merebut jabatan sipil dan memarginalkan ASN dan Perempuan dalam akses posisi-posisi strategis,” ungkap mereka. 

    Lebih mengkhawatirkan lagi, mereka menuturkan bahwa RUU TNI hendak merevisi klausul pelibatan militer dalam operasi militer selain perang (OMSP) tanpa perlu persetujuan DPR. Pasalnya, jika TNI ingin operasi militer selain perang cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah.

    Hal ini dinilai berpotensi menimbulkan konflik kewenangan serta tumpang tindih dengan lembaga lain dalam menyelesaikan permasalahan dalam negeri.

    “Secara tersirat, perubahan pasal itu merupakan bentuk pengambilalihan kewenangan wakil rakyat oleh TNi dalam operasi militer selain perang dan menghilangkan kontrol sipil,” ujarnya. 

  • Ketua KPK Dukung Bikin Penjara di Pulau Terpencil untuk Koruptor

    Ketua KPK Dukung Bikin Penjara di Pulau Terpencil untuk Koruptor

    Jakarta

    Presiden Prabowo Subianto ingin membuat penjara di pulau terpencil khusus koruptor. Ketua KPK Setyo Budiyanto mendukung usulan itu dan mendorong pengelolaan lapas untuk diperbaiki.

    “Mendukung. Tapi sebelum ada pembangunan, pengelolaan lapas napi tipikor yang sudah ada, pengelolaannya diperbaiki sesuai aturan,” kata Setyo kepada detikcom, Kamis (20/3/2025).

    Setyo menyebut perihal ini adalah kewenangan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

    “Sudah ada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan sesuai bidang tugasnya,” katanya.

    Sebelumnya, rencana Prabowo itu disampaikan saat meluncurkan tunjangan guru ASN daerah di Plaza Insan Berprestasi, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Jakarta Pusat, Kamis (13/3/2035). Prabowo mengatakan koruptor membuat para guru menjadi susah.

    “Saudara-saudara, koruptor-koruptor itulah yang buat guru-guru susah, dokter-dokter susah, perawat-perawat susah, petani susah. Karena itu, terima kasih dukungan Saudara-saudara,” kata Prabowo.

    Untuk itu, Prabowo berencana membangun penjara untuk koruptor. Penjara ini didesain secara khusus agar para koruptor tidak bisa leluasa keluar, apa lagi kabur.

    “Saya nanti juga akan sisihkan dana, saya akan bikin penjara yang sangat, pokoknya sangat kokoh, di suatu tempat, yang terpencil, mereka nggak bisa keluar malam hari. Kita akan cari pulau, kalau mereka mau keluar, biar ketemu sama hiu,” imbuhnya.

    (azh/idn)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • 5 Populer Regional: Viral Ormas Minta THR di Pabrik Bekasi – 3 Bocah SD di Gresik Curi Motor – Halaman all

    5 Populer Regional: Viral Ormas Minta THR di Pabrik Bekasi – 3 Bocah SD di Gresik Curi Motor – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Berita populer regional dimulai dari viralnya organisasi masyarakat (ormas) yang meminta Tunjangan Hari Raya (THR) ke pabrik di Bekasi, Jawa Barat.

    Insiden tersebut terjadi pada sebuah pabrik plastik di Jalan Tali Kolot, Cikiwul, Bantargebang, Kota Bekasi, pada Senin (17/3/2025) sekira pukul 11.00 WIB.

    Polisi dari jajaran Polsek Bantargebang masih mendalami kasus ini.

    Kemudian ada kasus 3 bocah Sekolah Dasar (SD) nekat curi motor di Gresik, Jawa Timur.

    Ketiga pelaku adalah F (12), HR (9), dan HR (10) yang sudah beraksi sebanyak 4 kali di lokasi berbeda.

    Motifnya, ketiga bocah SD itu butuh uang karena ingin main di Timezone.

    Berikut rangkuman berita populer regional selengkapnya selama 24 jam di Tribunnews.com:

    Sebuah video yang memperlihatkan aksi seorang pria memaksa meminta tunjangan hari raya (THR) ke sebuah pabrik di Cikiwul, Bekasi, Jawa Barat menjadi viral di media sosial.

    Tampak pria itu berdebat dengan seorang satpam yang bekerja di pabrik tersebut.

    Dalam keterangan yang beredar, satpam itu berinisiatif memberikan uang ke pria itu.

    Namun, karena jumlahnya tak seberapa, pria itu langsung menolak mentah-mentah pemberian satpam itu.

    Pria itu bersikeras ingin bertemu dengan pimpinan perusahaan pabrik tersebut untuk meminta jatah THR.

    Dia juga menunjukkan surat proposal permintaan THR kepada satpam itu untuk diteruskan ke pimpinan perusahaan.

    Tampak satpam tersebut meladeni pria itu dengan tenang meskipun mendapatkan intimidasi.

    Baca selengkapnya.

    TEMPAT SABUNG AYAM – Lokasi judi sabung ayam yang menyebabkan 3 anggota Polsek Negara Batin, Way Kanan, Lampung, tewas diduga ditembak oknum anggota TNI, Senin (17/3/2025) sore. (Tangkapan Layar YouTube Kompas TV)

    Kasus tewasnya tiga polisi saat menggerebek arena judi sabung ayam di Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung, terus bergulir.

    Pihak TNI, dalam hal ini Kodam II/Sriwijaya berharap investigasi tidak hanya menyasar dua anggota TNI yang diduga menjadi penembak, tetapi juga kepada semua terduga pelaku, termasuk dari kepolisian.

    TNI menduga, aparat kepolisian mengetahui dan terlibat dalam judi sabung ayam yang menyebabkan seorang Kapolsek dan dua anggotanya meninggal dunia saat melakukan penggerebekan.

    Di waktu yang berdekatan dengan keterangan Kodam II/Sriwijaya, beredar video Tiktok dari akun satr1a6_ yang diunggah pada Rabu (19/3/2025).

    Dalam video yang juga beredar di X (Twitter) menyebutkan, insiden tiga polisi tewas ditembak saat penggerebekan judi sabung ayam di Senin (17/3/2025) petang, dipicu oleh masalah setoran.

    Baca selengkapnya.

    WARGA BAKAR POLSEK – Nasruddin, ayah Rizkil Watoni menunjukkan surat perjanjian damai dalam kasus dugaan pencurian HP usai mediasi di Polsek Kayangan, Senin (18/3/2025). Tapi sang anak memilih mengakhiri hidup karena diduga mendapat tekanan dari oknum kepolisian. (ist)

    Pemuda asal Desa Sesait, Kecamatan Kayangan, Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat (NTB), bernama Rizkil Watoni (27), memilih mengakhiri hidupnya pada Senin (17/3/2025), diduga karena depresi.

    Diduga, pemuda yang bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) ini depresi terkait tuduhan pencurian karena dirinya salah mengambil HP milik orang lain.

    Kasus pencurian yang sebenarnya sudah berakhir damai, ternyata masih diproses oleh oknum Polsek Kayangan.

    Sebelum mengakhiri hidup, Rizkil Watoni sempat curhat kepada Meta AI tentang masalahnya.

    Dalam percakapan dengan Meta AI, Rizkil Watoni menyebut anggota Polsek Kayangan tidak menerima alasannya terkait tuduhan pencurian.

    Kepada polisi, Rizkil Watoni mengaku memang salah mengambil ponsel milik orang lain, seperti yang terekam pada CCTV.

    Tetapi, menurutnya, polisi tidak menerima alasan yang ia sampaikan.

    Baca selengkapnya.

    LADANG GANJA DI BROMO – Pihak kepolisian melakukan pencabutan tanaman ganja di wilayah Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Desa Argosari, Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, Jumat (20/9/2024). (TribunJatimTimur.com/Erwin Wicaksono)

    Empat petani ladang ganja di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) yaitu Ngatoyo, Bambang, Tomo, dan Tono menjadi terdakwa.

    Saat sidang pemeriksaan di Pengadilan Negeri (PN) Lumajang, Jawa Timur, mereka mengaku tak pernah bertemu polisi hutan saat berladang.

    Hakim ketua yang memimpin persidangan, Redite Ika Septiana mulanya menanyakan, apakah para terdakwa pernah bertemu polisi hutan saat menanam ganja.

    Pertanyaan tersebut berdasarkan aktivitas penanaman yang sudah cukup lama.

    Seorang terdakwa, Bambang mengaku tak pernah bertemu polisi hutan sama sekali saat melakukan aktivitas penanaman ganja.

    Ia juga menuturkan, tak ada pintu masuk dari pemukiman warga menuju hutan konservasi.

    Baca selengkapnya.

    BOCAH MENCURI MOTOR – Ketiga anak di bawah umur (KIRI) berinisial H (9 tahun), HR (10 tahun), dan F (12 tahun) mencuri motor di Jalan Harun Thohir, Desa Pulopancikan, Kecamatan Gresik pada Selasa (18/3/2025). Yamaha Mio putih (KANAN)bernomor polisi W 6784 MR milik Ade Fajar Muslimin, kendaraan yang digondol ketiga anak tersebut kini jadi barang bukti. (Polsek Gresik Kota/SuryaMalang.com)

    Tiga bocah sekolah dasar (SD) di Kabupaten Gresik, Jawa Timur, yang nekat melakukan aksi pencurian sepeda motor sudah diamankan pihak kepolisian.

    Kasatreskrim Polres Gresik, AKP Abid Uais Al-Qarni Aziz mengatakan, uang hasil curian itu rencananya akan digunakan untuk bermain di permainan arkade, Timezone.

    “Tidak ada, itu dari mereka sendiri niat mau mengambil motor untuk dijual buat main ke Timezone (permainan arkade) sama jalan ke Surabaya,” ujar Abid Uais Al-Qarni Aziz, dilansir Surya Malang, Rabu (19/3/2025).

    Adapun aksi pencurian ini berhasil terungkap di Jalan Harun Thohir, Desa Pulopancikan, Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik, pada Selasa (18/3/2025) dini hari.

    Ketiga pelaku adalah F (12), HR (9), dan HR (10), warga Kecamatan Gresik.

    Baca selengkapnya.

    (Tribunnews.com)

  • Jaga partisipasi pemilih di PSU Kabupaten Tasikmalaya

    Jaga partisipasi pemilih di PSU Kabupaten Tasikmalaya

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Wamendagri: Jaga partisipasi pemilih di PSU Kabupaten Tasikmalaya
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 20 Maret 2025 – 23:44 WIB

    Elshinta.com – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengingatkan agar partisipasi pemilih pada pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, dijaga baik.

    ‘Oleh karena itu, sosialisasi terkait pelaksanaan PSU kepada masyarakat harus digencarkan. Upaya ini tidak hanya menjadi tanggung jawab penyelenggara, tetapi juga semua pihak termasuk Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) setempat. Aparatur di wilayah membantu mengingatkan, jemput bola, semualah [bergerak],” kata Bima dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

    Menurutnya, sosialisasi PSU dapat dilakukan secara lebih intensif.

    Ia mengingatkan penyelenggara maupun pihak terkait agar lebih fokus melakukan sosialisasi.

    “Kalau waktu itu, Pilkada 2024, kan mungkin lebih rumit begitu. Kalau sekarang kan maksudnya bisa lebih fokus untuk melakukan sosialisasi,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Bima menjelaskan persiapan PSU di Kabupaten Tasikmalaya telah berjalan sesuai jadwal. Misalnya, terkait dengan produksi logistik PSU yang dapat dipenuhi meskipun sedikit terkendala libur Lebaran.

    “Secara keseluruhan on the track ya timeline-nya masih memungkinkan untuk semuanya tepat waktu,” jelas Bima.

    Selain itu, dia juga mengecek terkait langkah mitigasi bencana di tempat pemungutan suara (TPS) saat PSU berlangsung.

    Ia menilai pihak keamanan setempat telah menyusun mitigasi dengan sangat baik, terutama di lokasi yang dinilai rawan terjadi bencana.

    Di lain sisi, dirinya menyinggung pentingnya menjaga netralitas aparatur sipil negara (ASN) dalam pelaksanaan PSU.

    Dia menjelaskan, berbagai langkah persiapan yang telah disusun dapat tercoreng bila adanya keberpihakan aparatur terhadap salah satu pasangan calon.

    “Saya minta atensi khusus soal [netralitas] ini, undang-undangnya jelas, aturannya jelas, ada pemberian sanksi, teguran lisan, tertulis, pemberhentian, semuanya ada,” tegasnya.

    Pihaknya membuka ruang kepada masyarakat untuk melaporkan bila menemukan indikasi keberpihakan aparatur.

    Ia mewanti-wanti jangan sampai pelanggaran netralitas itu terjadi, sehingga membuat PSU terjadi kembali.

    Sumber : Antara

  • Tragis! ASN di Lombok Utara Bunuh Diri Diduga Tak Kuat Diperas Oknum Polisi

    Tragis! ASN di Lombok Utara Bunuh Diri Diduga Tak Kuat Diperas Oknum Polisi

    Disclaimer: Bijaksanalah dalam membaca konten ini! Informasi dalam artikel ini tidak ditujukan untuk menginspirasi kepada siapa pun untuk melakukan tindakan serupa. Bagi Anda yang merasakan gejala depresi sehingga ada dorongan untuk bunuh diri, segera konsultasikan persoalan Anda ke pihak-pihak yang dapat membantu seperti psikolog, psikiater, ataupun klinik kesehatan mental. Anda dapat menghubungi layanan konseling terdekat di Kota/Kabupaten Anda.

    PIKIRAN RAKYAT – Kematian tragis seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lombok Utara, Rizkil Watoni, memicu gelombang kemarahan warga. Rizkil, pemuda yang dikenal pekerja keras dan berdedikasi, ditemukan tewas gantung diri di kamar rumahnya pada Senin 17 Maret 2025.

    Diduga kuat, tekanan mental akibat pemerasan oleh oknum polisi menjadi pemicu utama keputusannya mengakhiri hidup.

    Kronologi Kejadian

    Peristiwa bermula dari dugaan pencurian ponsel di sebuah gerai minimarket di Kayangan. Dalam rekaman CCTV yang beredar di media sosial, Rizkil Watoni terlihat tanpa sengaja membawa ponsel yang tertinggal di kasir.

    Menyadari kesalahan tersebut, dia segera mengembalikan ponsel itu dan membayar denda sebesar Rp2 juta melalui mediasi damai. Namun, masalah tak berhenti di situ.

    Rizkil Watoni tetap didatangi oknum polisi dan dibawa ke Polsek Kayangan. Menurut ayahnya, Nasrudin, Rizkil Watoni sempat ditahan semalam dalam kondisi tangan terborgol.

    “Anak saya diborgol, padahal masalah sudah selesai. Setelah itu, dia mulai menerima telepon-telepon yang isinya menekan dan meminta uang sampai Rp15 juta. Karena tidak bisa membayar, permintaan itu naik hingga Rp90 juta dalam tiga hari. Anak saya depresi,” kata Nasrudin.

    Puncaknya, Senin sore, Nasrudin mendapati anak semata wayangnya tergantung di kamar.

    “Saya panggil-panggil nggak ada jawaban. Pintu saya dobrak, ternyata anak saya sudah pergi,” ucap Nasrudin dengan suara bergetar.

    Massa Mengamuk dan Serbu Polsek

    Kabar kematian Rizkil menyulut emosi warga Desa Sesait. Ratusan massa bergerak ke Kantor Polsek Kayangan pada Senin 17 Maret 2025 malam. Mereka melempari kaca, merusak kusen jendela, hingga membakar sejumlah kendaraan petugas. Tiga unit motor hangus terbakar, sementara kantor polisi mengalami kerusakan parah.

    Kapolres Lombok Utara, AKBP Agus Purwanta menyatakan bahwa perusakan itu dipicu kesalahpahaman.

    “Kami paham ini murni karena emosi warga. Situasi kini sudah kondusif, kami akan tindak lanjuti kasus ini dengan transparan,” ujarnya.

    Bantahan dari Kepolisian

    Meski tuduhan pemerasan terus bergulir, pihak kepolisian membantah adanya intimidasi atau tekanan terhadap Rizkil Watoni.

    “Tidak ada penahanan resmi. Rizkil tidak pernah ditahan di Polsek Kayangan,” ujar Agus Purwanta.

    Namun, pernyataan tersebut bertolak belakang dengan kesaksian Nasrudin dan warga. Mereka menegaskan bahwa Rizkil sempat ditahan semalam dengan tangan terborgol.

    Komisi III DPR Desak Investigasi Tuntas

    Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Sari Yuliati, mendesak Polda NTB mengusut tuntas kasus ini secara transparan.

    “Saya meminta Polda NTB untuk melakukan investigasi serius. Jika terbukti ada oknum yang menekan atau melanggar prosedur, harus ditindak tegas,” ujarnya.

    Sari Yuliati juga menekankan pentingnya menjaga kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.

    “Kepercayaan publik adalah kunci. Kasus seperti ini tidak boleh terulang. Harus ada langkah konkret untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan wewenang oleh aparat,” tuturnya.

    Komisi III DPR RI berjanji akan terus mengawal kasus ini agar proses hukum berjalan adil dan transparan.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Wamendagri: Jaga partisipasi pemilih di PSU Kabupaten Tasikmalaya

    Wamendagri: Jaga partisipasi pemilih di PSU Kabupaten Tasikmalaya

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengingatkan agar partisipasi pemilih pada pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, dijaga baik.

    ‘Oleh karena itu, sosialisasi terkait pelaksanaan PSU kepada masyarakat harus digencarkan. Upaya ini tidak hanya menjadi tanggung jawab penyelenggara, tetapi juga semua pihak termasuk Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) setempat. Aparatur di wilayah membantu mengingatkan, jemput bola, semualah [bergerak],” kata Bima dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

    Menurutnya, sosialisasi PSU dapat dilakukan secara lebih intensif.

    Ia mengingatkan penyelenggara maupun pihak terkait agar lebih fokus melakukan sosialisasi.

    “Kalau waktu itu, Pilkada 2024, kan mungkin lebih rumit begitu. Kalau sekarang kan maksudnya bisa lebih fokus untuk melakukan sosialisasi,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Bima menjelaskan persiapan PSU di Kabupaten Tasikmalaya telah berjalan sesuai jadwal. Misalnya, terkait dengan produksi logistik PSU yang dapat dipenuhi meskipun sedikit terkendala libur Lebaran.

    “Secara keseluruhan on the track ya timeline-nya masih memungkinkan untuk semuanya tepat waktu,” jelas Bima.

    Selain itu, dia juga mengecek terkait langkah mitigasi bencana di tempat pemungutan suara (TPS) saat PSU berlangsung.

    Ia menilai pihak keamanan setempat telah menyusun mitigasi dengan sangat baik, terutama di lokasi yang dinilai rawan terjadi bencana.

    Di lain sisi, dirinya menyinggung pentingnya menjaga netralitas aparatur sipil negara (ASN) dalam pelaksanaan PSU.

    Dia menjelaskan, berbagai langkah persiapan yang telah disusun dapat tercoreng bila adanya keberpihakan aparatur terhadap salah satu pasangan calon.

    “Saya minta atensi khusus soal [netralitas] ini, undang-undangnya jelas, aturannya jelas, ada pemberian sanksi, teguran lisan, tertulis, pemberhentian, semuanya ada,” tegasnya.

    Pihaknya membuka ruang kepada masyarakat untuk melaporkan bila menemukan indikasi keberpihakan aparatur.

    Ia mewanti-wanti jangan sampai pelanggaran netralitas itu terjadi, sehingga membuat PSU terjadi kembali.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025