Xcloud.id

Kementrian Lembaga: ASN

  • MenPAN-RB Minta Instansi Cepat-cepat Angkat CASN, Paling Lambat Oktober

    MenPAN-RB Minta Instansi Cepat-cepat Angkat CASN, Paling Lambat Oktober

    Jakarta –

    Pemerintah telah mengumumkan percepatan pengangkatan calon aparatur sipil negara (CASN) 2024. Terkait ini, seluruh instansi pusat dan daerah diminta segera melakukan simulasi. Pengangkatan calon pegawai negeri sipil diselesaikan paling lambat pada Juni 2025, sedangkan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paling lambat diselesaikan pada Oktober 2025.

    Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini, menyampaikan penyelesaian pengangkatan ini harus sesuai dengan jadwal terbaru, dan sesuai kesiapan masing-masing instansi.

    “Untuk menindaklanjuti rencana pengangkatan ini, kementerian, lembaga, dan pemda agar segera melakukan analisis dan simulasi dengan tetap mempertimbangkan kesiapan masing-masing di dalam memenuhi persyaratan, agar pengangkatan dapat dilakukan sesuai dengan jadwal terbaru yang telah ditetapkan,” ujar Rini dalam keterangan tertulis, Sabtu (22/3/2025).

    Rakor ini diikuti oleh seluruh sekretaris, sekretaris jenderal, dan sekretaris utama pada instansi pusat baik kementerian, badan, maupun lembaga. Selain itu juga diikuti oleh Sekretaris Mahkamah Agung, Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan, serta Asisten Kapolri Bidang SDM.

    Rini menyampaikan pesan dari Presiden Prabowo Subianto, agar seluruh instansi pemerintah terus menjaga nilai meritokrasi dalam manajemen ASN. Kementerian PANRB dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) akan memfasilitasi pengangkatan selama instansi masing-masing telah menunjukkan kesiapan dalam memenuhi persyaratan.

    “Hal ini sudah merupakan kebijakan yang sangat optimal sesuai aspirasi yang kami terima sehingga saat ini peran aktif kementerian, lembaga, dan pemda sangat dibutuhkan,” ungkap Rini.

    Rini berharap seluruh kepala unit yang membidangi SDM/kepegawaian, segera menindaklanjuti arahan presiden yang dituangkan dalam Surat Kepala BKN nomor 2933/B-MP.01.01/K/SD/2025 tentang Penetapan Nomor Induk ASN Kebutuhan Tahun Anggaran 2024.

    “Pastikan semua CASN yang telah lulus seleksi dapat diangkat sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan, lebih cepat sangat baik,” tegas Rini.

    Sementara itu, Sekretaris Kementerian PANRB, Reni Suzana, menyampaikan pengangkatan ini menjadi sorotan bagi Kementerian PANRB. Reni menerangkan Kementerian PANRB sudah melakukan identifikasi potensi kesiapan, termasuk anggaran.

    Namun, tetap diperlukan suatu forum untuk menyamakan persepsi. Terhitung Mulai Tanggal (TMT) tidak lagi serentak, tetapi dengan terminologi ‘paling lambat’.

    “Bagi yang sudah siap, bagi instansi yang memenuhi syarat, sudah bisa melakukan pengangkatan,” ungkap Reni.

    Dari sisi lain, pemerintah tengah melakukan penataan CASN dan penempatannya. Penataan itu menyusul adanya pemisahan kelembagaan. Pemetaan jabatan bedarsarkan jenis, jabatan, dan kompetensi. Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PANRB Aba Subagja menjelaskan, penempatan CASN didasarkan pada unit kerja yang dipisahkan sesuai dengan jenis jabatannya.

    “Penempatan CASN pada unit kerja lain sesuai kebutuhan yang serumpun dan memiliki fungsi yang sama,” jelas Aba.

    Penempatan CASN pada unit kerja yang lain karena berlebihan SDM, dapat dilakukan Penyesuaian berdsasarkan kebutuhan organisasi. Aba mengatakan, instansi juga melakukan penyesuaian administrasi pengangkatan dan penempatan. “Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) paling lambat sesuai jadwal pengangkatan CASN,” pungkas Aba.

    Sementara secara teknis, Deputi Bidang Penyelenggaraan Layanan Manajemen ASN BKN, Aris Windiyanto, menjelaskan peserta yang lulus seleksi diangkat menjadi CPNS paling lambat TMT 1 Juni 2025. Usul penetapan NIP CPNS paling lambat 10 Mei 2025. Instansi diharapkan memaksimalkan pengusulan lebih awal sehingga dapat dilakukan penyelesaiannya dengan tepat waktu.

    “Penetapan TMT pengangkatan CPNS adalah tanggal 1 bulan berikutnya dari usul penetapan NIP masuk ke BKN,” jelas Aris.

    (fdl/fdl)

  • 4 Ormas Acak-acak Dinkes Kabupaten Bekasi, Pegawai Ketakutan Megapolitan

    4 Ormas Acak-acak Dinkes Kabupaten Bekasi, Pegawai Ketakutan Megapolitan

    Ormas Acak-acak Dinkes Kabupaten Bekasi, Pegawai Ketakutan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Beberapa pegawai Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Bekasi disebut ketakutan saat sejumlah anggota organisasi masyarakat (ormas)
    Laskar Merah Putih
    mengamuk di depan kantor, Sukamahi,
    Cikarang Pusat
    , Kabupaten Bekasi.
    “Menyebabkan pegawai Dinas Kesehatan merasa takut dan tidak aman dalam bekerja,” kata Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek) Cikarang Pusat Ajun Komisaris Polisi (AKP) Elia Umboh dalam keterangannya, dikutip Sabtu (22/3/2025).
    Peristiwa anarkis ini bermula saat sejumlah anggota Laskar Merah Putih mendatangi Kantor Dinkes Kabupaten Bekasi pada Selasa (18/3/2025) pukul 09.00 WIB.
    “Dengan maksud dan tujuan ingin bertemu dengan Kepala Dinas Kesehatan,” kata Elia.
    Namun, saat itu Kepala Dinkes Kabupaten Bekasi tidak berada di kantor karena sedang menghadiri rapat.
    Tak terima dengan situasi itu, anggota ormas tersebut marah-marah dan mengotori lantai dengan alas kaki yang berlumuran tanah merah.
    “Lalu membuang sampah yang dikeluarkan dari tong sampah serta membuang air pembuangan AC yang digalon ke lantai depan pintu lobi Dinas Kesehatan,” ujar Elia.
    Kejadian ini pun dilaporkan ke Polsek Cikarang Bekasi untuk penyelidikan lebih lanjut.
    Namun,
    aksi anarkis
    tersebut berakhir damai setelah kedua belah pihak bertemu dalam mediasi yang difasilitasi oleh kepolisian.
    Dalam pertemuan itu, Laskar Merah Putih meminta maaf kepada Dinkes Kabupaten Bekasi dan berjanji tidak akan mengulanginya.
    “Kedua belah pihak sudah saling memaafkan dan kedua pihak tidak saling menuntut,” pungkasnya.
    Diberitakan sebelumnya, sejumlah anggota organisasi masyarakat (ormas) Laskar Merah Putih mengamuk di Kantor Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Bekasi, yang berlokasi di Sukamahi, Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi.
    Aksi anarkis
    itu terekam oleh kamera pengawas atau CCTV Kantor Dinkes Kabupaten Bekasi dan kemudian diunggah oleh akun Instagram @fakta.indo.
    Dalam video itu, mulanya sebuah tong sampah berisi dedaunan kering dilempar oleh salah satu anggota Laskar Merah Putih tepat di depan pintu masuk Kantor Dinkes Kabupaten Bekasi.
    Bunyi tong sampah ember berwarna merah itu membuat pegawai yang berada di dalam Kantor Dinkes Kabupaten Bekasi terkejut dan ketakutan.
    Tak berselang lama, anggota Laskar Merah Putih yang lain menuangkan seluruh isi sampah dalam ember sehingga berserakan tepat di depan pintu masuk Kantor Dinkes Kabupaten Bekasi.
    Aksi anarkis tak berhenti begitu saja.
    Anggota Laskar Merah Putih yang lain juga tampak menuangkan air dari sebuah galon minuman di depan Kantor Dinkes Kabupaten Bekasi.
    Dalam video berikutnya, memperlihatkan cekcok mulut antara wanita yang mengenakan seragam dinas berwarna cokelat dan perempuan berompi Laskar Merah Putih.
    “Jangan bentak-bentak saya, dong,” teriak wanita berseragam ASN.
    “Bukannya bentak-bentak, Mbak, enggak tahu siapa saya, hah?,” sahut wanita berompi loreng.
    Cekcok keduanya sempat dilerai oleh salah satu anggota ormas.
    Dalam video yang lain, salah satu anggota Laskar Merah Putih tampak berbicara di depan kamera CCTV.
    Sementara, anggota ormas yang lain sudah berada di dalam Kantor Dinkes Kabupaten Bekasi.
    “Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Laskar Merah Putih. Yang lihat dari CCTV pindah ke depan untuk kita ngopi bersama walaupun di bulan puasa,” ujar anggota ormas berkemeja loreng.
    Penjelasan mengenai maksud kedatangannya diakhiri dengan aksinya menjulurkan lidah, seolah-olah meledek.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Politik, Arahan Presiden di sidang kabinet hingga Jokowi-Puan bertemu

    Politik, Arahan Presiden di sidang kabinet hingga Jokowi-Puan bertemu

    Jakarta (ANTARA) – Berbagai peristiwa politik Jumat (21/3) menjadi sorotan, mulai dari Presiden RI Prabowo Subianto memberikan arahan menjelang Idul Fitri hingga Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan Ketua DPR RI Puan Maharani bertemu dan duduk bersama.

    Berikut rangkuman berita politik yang masih layak dibaca pagi ini.

    1. Arahan lengkap Prabowo pada Sidang Kabinet Paripurna jelang Idul Fitri

    Presiden RI Prabowo Subianto, yang didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, serta dihadiri seluruh jajaran dari Kabinet Merah Putih, mengadakan Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Jumat, 21 Maret 2025.

    Sidang kabinet paripurna kedua pada tahun 2025 membahas berbagai persiapan Pemerintah menghadapi Idul Fitri 1446 Hijriah dengan isi arahan lengkap, sebagai berikut:

    Selengkapnya klik di sini.

    2. Jokowi dan Puan satu meja di bukber Partai NasDem

    Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) satu meja dengan Ketua DPR RI sekaligus Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Bidang Politik Puan Maharani dalam kegiatan buka bersama Partai NasDem di Ballroom NasDem Tower, Jakarta, Jumat petang.

    Meski begitu, posisi Jokowi dan Puan ditengahi oleh Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh. Selain itu, Wakil Presiden ke-6 Try Sutrisno dan Sekretaris Jenderal Partai NasDem Hermawi Taslim juga berada di meja yang sama.

    Ketua DPR RI Puan Maharani juga baru mengetahui bahwa Jokowi hadir dalam kegiatan buka puasa bersama Partai NasDem. Puan mengaku bahwa dirinya diundang oleh Surya Paloh.

    Selengkapnya klik di sini.

    3. Menteri PANRB minta instansi simulasi-percepat pengangkatan CASN 2024

    Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini meminta instansi pusat dan daerah segera melakukan simulasi percepatan pengangkatan calon aparatur sipil negara (CASN) 2024.

    Pengangkatan calon pegawai negeri sipil (CPNS) diselesaikan paling lambat pada Juni 2025, sedangkan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paling lambat diselesaikan pada Oktober 2025.

    “Untuk menindaklanjuti rencana pengangkatan ini, kementerian, lembaga, dan pemda agar segera melakukan analisis dan simulasi dengan tetap mempertimbangkan kesiapan masing-masing di dalam memenuhi persyaratan, agar pengangkatan dapat dilakukan sesuai dengan jadwal terbaru yang telah ditetapkan,” kata Rini dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

    Selengkapnya klik di sini.

    4. BG perkirakan 33,69 juta warga mudik dengan mobil pribadi saat Lebaran

    Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan memperkirakan sebanyak 33,69 juta warga akan menggunakan mobil pribadi untuk pulang kampung pada masa Lebaran 2025.

    Hal tersebut dikatakan Budi Gunawan melalui berdasarkan data survei yang dimiliki Kemenko Polkam.

    “Mayoritas pemudik akan menggunakan mobil pribadi 23% yakni 33,69 juta orang, bus 16,9 persen yakni 24,76 juta orang, kereta api 16,1 persen yakni 23,58 juta orang, pesawat 13,5 persen yakni 19,77 juta orang dan sepeda motor 8,7 persen yakni 12,74 juta orang,” kata pria yang akrab di sapa BG itu dalam pesan singkatnya, Jumat.

    Selengkapnya klik di sini.

    5. Anggota Komisi XII sayangkan masih ada SPBU curang kurangi takaran

    Anggota Komisi XII DPR RI Nurwayah menyayangkan masih terjadinya praktik kecurangan dalam pengelolaan SPBU dengan cara modus kecurangan mengurangi takaran pengisian bahan bakar minyak (BBM), seperti yang terungkap di salah satu SPBU di Jalan Alternatif Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (19/3).

    “Sangat disayangkan bahwa praktik kecurangan seperti ini masih terjadi. Padahal, BBM merupakan kebutuhan utama masyarakat, terutama menjelang arus mudik Idul Fitri. Konsumen harus mendapatkan haknya sesuai takaran yang telah ditentukan,” ujar Nurwayah dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat.

    Selengkapnya klik di sini.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Copyright © ANTARA 2025

  • 4 Ormas Acak-acak Dinkes Kabupaten Bekasi, Pegawai Ketakutan Megapolitan

    7 Ormas Acak-acak Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi Megapolitan

    Ormas Acak-acak Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Sejumlah anggota organisasi masyarakat (ormas)
    Laskar Merah Putih
    mengamuk di Kantor Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Bekasi, yang berlokasi di Sukamahi, Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi.
    Aksi anarkis
    itu terekam oleh kamera pengawas atau CCTV Kantor Dinkes Kabupaten Bekasi dan kemudian diunggah oleh akun Instagram @fakta.indo.
    Dalam video itu, mulanya sebuah tong sampah berisi dedaunan kering dilempar oleh salah satu anggota Laskar Merah Putih tepat di depan pintu masuk Kantor Dinkes Kabupaten Bekasi.
    Bunyi tong sampah ember berwarna merah itu membuat pegawai yang berada di dalam Kantor Dinkes Kabupaten Bekasi terkejut.
    Tak berselang lama, anggota Laskar Merah Putih yang lain menuangkan seluruh isi sampah dalam ember sehingga berserakan tepat di depan pintu masuk Kantor Dinkes Kabupaten Bekasi.
    Aksi anarkis tak berhenti begitu saja.
    Anggota Laskar Merah Putih yang lain juga tampak menuangkan air dari sebuah galon minuman di depan Kantor Dinkes Kabupaten Bekasi.
    Dalam video berikutnya, memperlihatkan cekcok mulut antara wanita yang mengenakan seragam dinas berwarna cokelat dan perempuan berompi Laskar Merah Putih.
    “Jangan bentak-bentak saya, dong,” teriak wanita berseragam ASN.
    “Bukannya bentak-bentak, Mbak, enggak tahu siapa saya, hah?,” sahut wanita berompi loreng.
    Cekcok keduanya sempat dilerai oleh salah satu anggota ormas.
    Dalam video yang lain, salah satu anggota Laskar Merah Putih tampak berbicara di depan kamera CCTV.
    Sementara, anggota ormas yang lain sudah berada di dalam Kantor Dinkes Kabupaten Bekasi.
    “Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Laskar Merah Putih. Yang lihat dari CCTV pindah ke depan untuk kita ngopi bersama walaupun di bulan puasa,” ujar anggota ormas berkemeja loreng.
    Penjelasan mengenai maksud kedatangannya diakhiri dengan aksinya menjulurkan lidah, seolah-olah meledek.
    Kapolsek Cikarang Pusat Ajun Komisaris Polisi (AKP) Umboh menjelaskan, peristiwa bermula saat ormas mendatangi Kantor Dinkes Kabupaten Bekasi pada Selasa (18/3/2025) pukul 09.00 WIB.
    “Dengan maksud dan tujuan ingin bertemu dengan Kepala Dinas Kesehatan,” kata Elia dalam keterangannya, Sabtu (22/3/2025).
    Namun, saat itu Kepala Dinkes Kabupaten Bekasi tidak berada di kantor karena sedang menghadiri rapat.
    Tak terima dengan situasi tersebut, anggota ormas tersebut marah-marah dan mengotori lantai dengan alas kaki yang berlumuran tanah merah.
    “Lalu membuang sampah yang dikeluarkan dari tong sampah serta membuang air pembuangan AC yang di galon ke lantai depan pintu lobi Dinas Kesehatan,” ujar Elia.
    Aksi itu membuat pegawai Dinkes Kabupaten Bekasi ketakutan dan tidak aman dalam bekerja.
    Kejadian ini pun dilaporkan ke Polsek Cikarang Bekasi untuk penyelidikan lebih lanjut.
    Namun,
    aksi anarkis
    tersebut berakhir damai setelah kedua belah pihak bertemu dalam mediasi yang difasilitasi oleh kepolisian.
    Dalam pertemuan itu, Laskar Merah Putih meminta maaf kepada Dinkes Kabupaten Bekasi dan berjanji tidak akan mengulanginya.
    “Kedua belah pihak sudah saling memaafkan dan kedua pihak tidak saling menuntut,” pungkasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pastikan Data Valid, Tunjangan Guru Langsung Cair ke Rekening Tepat Waktu – Halaman all

    Pastikan Data Valid, Tunjangan Guru Langsung Cair ke Rekening Tepat Waktu – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mengimbau seluruh guru penerima tunjangan guru untuk segera melakukan pengecekan dan validasi nomor rekening mereka.

    Langkah ini penting untuk memastikan proses penyaluran tunjangan berlangsung lancar, tepat waktu, dan sesuai sasaran.

    Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti dalam acara Peluncuran Mekanisme Baru Penyaluran Tunjangan Guru, di Jakarta, Kamis (13/3/2025) menekankan pentingnya validasi rekening agar dana tunjangan dapat tersalurkan tepat waktu.

    “Kami ingin memastikan setiap guru menerima haknya tanpa hambatan administratif. Validasi rekening menjadi kunci agar dana bisa langsung cair begitu proses penyaluran dimulai,” jelasnya.

    Ia menambahkan, begitu proses verifikasi dan validasi data selesai serta rekening guru dinyatakan valid, tunjangan sertifikasi akan langsung ditransfer ke rekening masing-masing guru.

    Untuk pencairan pertama, guru yang datanya sudah valid akan menerima tunjangan sekaligus untuk periode Januari hingga Maret 2025. 

    “Pembayaran di bulan Maret ini kami harapkan menjadi hadiah bagi para guru menjelang perayaan Idulfitri dengan gembira dan sejahtera, serta dapat menunaikan tugas dengan baik,” kata Mu’ti.

    Sebelumnya, Direktur Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru, Nunuk Suryani mengingatkan para guru agar memastikan data rekening yang terdaftar sesuai dengan identitas yang terdaftar di Data Pokok Pendidikan (Dapodik).

    Kesalahan data, baik nama pemilik rekening maupun nomor rekening, bisa menyebabkan keterlambatan bahkan kegagalan transfer. 

    Proses penyaluran tunjangan guru ASN daerah dimulai dengan pembaruan data pada Dapodik, diikuti validasi data dan penetapan penerima, lalu berlanjut ke tahap pembayaran, hingga pelaporan realisasi.

    Kelancaran pencairan ini bergantung pada dua hal utama: pertama, validasi data dan rekening guru agar sesuai dengan identitas yang tercatat; kedua, pengusulan calon penerima tunjangan oleh pemerintah daerah. Kedua langkah ini memastikan tunjangan tersalurkan tepat waktu, tepat sasaran, dan sesuai jumlah yang seharusnya.

    Nunuk meminta para guru untuk memeriksa dan memastikan kebenaran data rekening melalui laman InfoGTK. “Jangan sampai tunjangan Bapak/Ibu guru tertunda hanya karena data yang tidak sesuai,” katanya.

    Peran pemerintah daerah (pemda) yang aktif dan sigap dalam mendukung kebijakan ini menjadi faktor penting dalam memastikan kelancaran penyaluran tunjangan.

    Pemda berperan mulai dari mengajukan data rekening ke sistem hingga membantu perbaikan data jika terjadi kesalahan saat guru melakukan verifikasi rekening. Karena itulah, Abdul Mu’ti mengapresiasi pemda yang dinilai berkomitmen tinggi dalam memastikan kesejahteraan para guru di daerahnya masing-masing.

    “Kami menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada tiga kabupaten yang paling cepat melengkapi semua verifikasi data,” tambah Mu’ti.

    Beberapa kepala daerah mendapat apresiasi khusus atas gerak cepat mereka dalam mendukung kebijakan ini, di antaranya Bupati Kudus, Sam’ani Intakoris; Bupati Temanggung, Agus Setyawan; dan Bupati Purbalingga, Fahmi Muhammad Hanif. Ketiganya dinilai aktif mengawal proses validasi data dan memastikan guru di wilayahnya segera melakukan pengecekan rekening. 

    Penyaluran TPG langsung ke rekening guru merupakan kebijakan baru yang diluncurkan Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat pencairan, menghindari keterlambatan, dan memastikan tunjangan diterima utuh tanpa potongan.

    “Penyaluran langsung ke rekening guru adalah upaya nyata mengurangi birokrasi yang berbelit. Pendidikan adalah fondasi kemajuan bangsa, dan guru adalah pilar utamanya,” ujar Presiden Prabowo dalam peluncuran kebijakan tersebut di kantor Kemendikdasmen, Jakarta, Kamis (13/3/2025).

    Dengan kebijakan penyaluran langsung ini, diharapkan 1.476.964 guru ASN dan 392.802 guru non-ASN akan menerima tunjangan mereka tepat waktu dan tanpa hambatan. Pemerintah berkomitmen untuk terus meningkatkan kesejahteraan guru sebagai bagian penting dari upaya membangun masa depan pendidikan Indonesia yang lebih baik. (*) 

  • Hadapi Arus Mudik 2025, Ini Beberapa Potensi Kepadatan di Tol Cipularang – Padaleunyi

    Hadapi Arus Mudik 2025, Ini Beberapa Potensi Kepadatan di Tol Cipularang – Padaleunyi

    JABAR EKSPRES – PT Jasa Marga Tollroad, mengaku saat ini telah melakukan pemetaan terhadap titik atau lokasi rawan kepadatan di ruas Tol Cipularang – Padaleunyi saat arus mudik maupun balik 2025 berlangsung.

    Seperti halnya di ruas Tol Cipularang, Senior General Manager PT Jasa Marga Tollroad, Widiyatmiko Nursejati menyebut bahwa kepadatan arus kendaraan diprediksi akan terjadi di Rest Area Kilometer (KM) 72 dan 88 menuju Bandung dari arah Gerbang Tol (GT) Kalitama saat arus mudik maupun balik tersebut berlangsung.

    “Kemudian yang ke arah Jakarta lebih banyak lagi kepadatannya pada arus balik,  itu dari arah Pasteur akan bertemu di KM 125, dan bertemu di rest area antara kendaraan yang dari arah Bandung, dari Cileunyi menuju Jakarta itu potensi terjadi kepadatan di interchange Pasteur,” katanya di Office 3 Jasa Marga Tollroad, Pasteur, Kota Bandung, Jum’at (21/3).

    BACA JUGA: Mudik Lebaran, Pemkot Bandung Siapkan Bus Gratis hingga Larang ASN Pakai Mobil Dinas

    Tak hanya di titik tersebut, Widiyatmoko memprediksi kepadatan kendaraan juga berpotensi terjadi di lokasi lain yakni seperti di Rest Area KM 97 dan 88.

    Widyatmoko menjelaskan, dilokasi atau Rest Area KM 97 dan 88 ini biasanya banyak pemudik yang memanfaatkan waktu untuk beristirahat.

    “Lalu ada juga potensi di (GT) Kalihurip Utama KM 66, itu akibat terjadinya emarging ruas tol Jakarta Cikampek bilamana pada periode arus balik bertemu bersamaan dengan Dawuan tersebut,” ujarnya.

    BACA JUGA: Jumlah Pemudik Lebaran 2025 Diprediksi Meningkat, Dishub KBB Siapkan Hal Ini

    Maka dari itu, untuk mengantisipasi terjadinya potensi kepadatan tersebut, Widyatmoko menuturkan bahwa pihaknya akan terus berkoordinasi dengan petugas kepolisian untuk menerapkan kebijakan penguraian arus, salah satunya pengaturan buka tutup.

    “Rekayasanya nanti dilakukan pengaturan buka tutup di sadang dapat dialihkan ke Japek 2 selatan atau dialihkan keluar Sadang. Tapi kami berusaha untuk tetap menjaga kelancaran di KM 66,” pungkasnya.(San).

  • Semangat Memperkuat Kembali Kinerja Perekonomian Nasional

    Semangat Memperkuat Kembali Kinerja Perekonomian Nasional

    Jakarta –

    Benar bahwa kinerja perekonomian sedang tidak baik-baik saja. Namun, dinamika di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Selasa (18/3) yang ditandai dengan jatuhnya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hingga 6,12 persen pada transaksi sesi pertama hari itu tidak harus ditanggapi dengan panik berlebihan. Dinamika akan kembali membaik jika program-program pemerintah bagi upaya penguatan kinerja ekonomi segera dikomunikasikan kepada masyarakat.

    Pemerintah diyakini akan memberikan tanggapan dengan langkah dan kebijakan yang solutif. Saat perdagangan itu otomatis harus dihentikan, pemerintah justru mencatat hasil positif dari penjualan delapan seri Surat Utang Negara (SUN), yakni Rp 28 triliun. Hasil ini patut dimaknai sebagai pesan bahwa pemerintah terus berupaya menyehatkan likuiditas negara.

    Selain itu, layak dinilai positif karena hasil lelang SUN itu diperoleh tanpa harus obral atau memberi tambahan imbal hasil untuk sekadar mendapatkan investor. Lebih dari itu, penawaran yang masuk (incoming bid) mencapai Rp 61,75 triliun atau 2,38 kali dari target indikatif Rp 26 triliun. Bahkan, dilaporkan juga bahwa incoming bid dari investor asing pun tetap tinggi, mencapai Rp13,95 triliun atau 22,59 persen.

    Data dan kecenderungan yang tergambar dari hasil lelang SUN itu sudah cukup gamblang untuk menjelaskan bahwa investor baik lokal maupun asing masih menaruh kepercayaan kepada negara dan pemerintah dalam mengelola perekonomian nasional. Boleh jadi, dinamika BEI per Selasa (18/3) itu lebih disebabkan oleh aksi investor menggeser dananya ke pasar penjualan SUN.

    Jadi, dana hanya keluar dari BEI namun kemudian masuk ke pasar SUN yang ditawarkan negara. Karena itulah dinamika di BEI pada Selasa (18/3) tidak semestinya menimbulkan panik berlebihan, karena fluktuasi IHSG selalu menjadi bagian tak terpisah dari proses transaksi para investor.

    Sehari sebelumnya, atau pada Senin (17/3), pemerintah juga menyajikan Indikator positif lainnya, yakni kebijakan mencairkan dan mendistribusikan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Pendistribusian THR diharapkan dapat menjadi stimulus peningkatan konsumsi. THR ASN dicairkan ketika Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 per dua bulan pertama tahun ini defisit Rp 31,3 triliun atau 0,13 persen dari produk domestik bruto (PDB).

    Jatuhnya IHSG BEI dalam skala yang besar memang selalu mengejutkan. Apalagi ketika rontoknya IHSG itu disandingkan dengan indikator lain yang juga selalu menjadi perhatian masyarakat, yakni depresiasi rupiah terhadap dolar AS yang akhir-akhir ini cenderung berkelanjutan. Nilai tukar rupiah per pekan ini sudah menyentuh level Rp 16.500-an per dolar AS.

    Memang, informasi tentang APBN yang defisit, depresiasi rupiah, IHSG yang rontok, konsumsi masyarakat yang melemah, penutupan banyak pabrik hingga gelombang pemutusah hubungan kerja (PHK) pasti membuat banyak orang gelisah. Data Badan Pusat Statistik (BPS) per Agustus 2024, menyebutkan bahwa total pengangguran mencapai 7,47 juta. Namun, jumlah rielnya dipastikan lebih besar dari angka itu.

    Gambaran tentang kinerja perekonomian yang tidak baik-baik saja itu tak hanya dihadapi Indonesia. Kinerja perekonomian banyak negara juga terganggu akibat ketidakpastian global. Perang tarif saat ini, yang melibatkan Amerika Serika (AS), Kanada, dan Meksiko, meningkatkan derajat ketidakpastian itu.

    Akibat perang tarif yang disulut Presiden Donald Trump, AS bersama Kanada dan Meksiko kini saling mencabik-cabik perekonomian mereka. Bahkan Uni Eropa pun sudah masuk ke perang dagang itu. Trump menyulut perang dagang itu karena ingin memperbaiki defisit anggaran AS.

    Selain diakibatkan oleh ketidakpastian global itu, kinerja perekonomian Indonesia yang sedang memburuk pun menuntut perbaikan tata kelola APBN. Kalau Trump menyulut perang tarif di Amerika Utara, Presiden Prabowo Subianto melakukan perbaikan tata kelola APBN dengan kebijakan efisiensi.

    Selain itu, dengan membentuk badan pengelola investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara), Presiden Prabowo bertekad memaksimalkan pemanfaatan sumber-sumber kekuatan dalam negeri untuk menguatkan kembali kinerja perekonomian nasional.

    Masyarakat dan juga investor di pasar uang pasti ingin tahu program dan rencana aksi Danantara Indonesia. Karena baru didirikan 24 Februari 2025, semua elemen masyarakat hendaknya bersabar menunggu. Diyakini bahwa program dan rencana aksi Danantara akan mampu menstimulus upaya penguatan kinerja perekonomian nasional.

    Sambil menunggu program Danantara, tak kalah pentingnya adalah kreasi kebijakan para menteri ekonomi untuk membangkitkan kembali kekuatan sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Sektor usaha berbasis kerakyatan ini berperan signifikan. Peran UMKM sebagai penyangga perekonomian nasional sudah terbukti. UMKM berkontribusi besar terhadap produk domestik bruto dan penyerapan tenaga kerja.

    Hingga awal 2020-an, total UMKM 64,2 juta unit usaha. Sebagian besar sudah dinyatakan bangkrut. Melalui Peraturan Pemerintah (PP) No.47/2024 tentang penghapusan piutang macet UMKM, Presiden Prabowo menghapus utang macet bagi lebih dari satu juta pelaku UMKM dengan total nilai Rp.14 triliun.

    Bersama realisasi program-program Danantara nantinya, upaya memulihkan kapasitas UMKM dipastikan mampu menjadi stimulus bagi penguatan kinerja perekonomian nasional.

    Bambang Soesatyo, Anggota DPR RI/Ketua MPR RI ke-15/Ketua DPR RI ke-20/Ketua Komisi III DPR RI ke-7/Dosen Tetap Pascasarjana Universitas Borobudur, Universitas Jayabaya dan Universitas Pertahanan (UNHAN).

    (ega/ega)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Apindo Minta Pemerintah Lebih Bijak Berlakukan Pembatasan Angkutan Barang saat Mudik Lebaran – Halaman all

    Apindo Minta Pemerintah Lebih Bijak Berlakukan Pembatasan Angkutan Barang saat Mudik Lebaran – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Bidang Ketenagakerjaan Bob Azam meminta pemerintah lebih bijak dalam menerapkan kebijakan pembatasan angkutan barang saat Lebaran 2025.

    Pemerintah akan membatasi operasional angkutan barang pada periode Lebaran 2025 selama 16 hari mulai 24 Maret sampai 8 April 2025.

    Merespons kebijakan tersebut, Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) memutuskan mogok kerja selama dua hari pada 20 dan 21 Maret 2025.

    Bob sebenarnya berharap jangan sampai ada pemogokan karena itu akan membuat perekonomian Indonesia menjadi lebih runyam.

    Maka dari itu, ia meminta pemerintah bisa lebih bijak mengeluarkan peraturan. Bob menyarankan agar pembatasannya tidak dilakukan selama dua pekan.

    Sebab, hal tersebut dapat mempengaruhi logistik, makanan, minuman, dan lain-lain.

    “Dulu pernah [angkutan pembawa] air juga dilarang, akibatnya harga air naik. Jadi ya sekali lagi kami berharap bahwa dibuat kebijakan yang bijak lah,” kata Bob kepada wartawan di Jakarta, dikutip Jumat (21/3/2025).

    Menurut Bob, pembatasannya tidak perlu dilakukan selama dua pekan karena sudah ada kebijakan Work From Anywhere bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pegawai BUMN.

    Kebijakan WFA dinilai sudah bisa mengatur arus mudik pada Lebaran tahun ini.

    “Jangan terlalu panjang lah. 2 pekan itu menurut saya sih panjang. Sekarang kita sudah ada kebijakan mengenai WFA, kan bisa diatur mengenai yang pulang dulu siapa dan lain sebagainya,” ucap Bob.

    Ia lalu membandingkan hari-hari besar di negara lain yang juga memiliki tradisi pulang ke kampung halaman seperti mudik Lebaran di Indonesia.

    Contohnya Lunar New Year di China yang bahkan menurut Bob pergerakannya mencapai miliaran orang.

    “Di China kan ada Lunar New Year, mereka juga pulang kampung, lebih besar lagi, miliaran lah. Mereka juga sudah paham bahwa pulang bersama itu kan pasti ada kendala-kendalanya gitu loh. Dimaklumi saja,” kata Bob.

    “Di Thailand mereka ada Songkran, itu mereka juga pulang kampung. Di Jepang begitu juga, di Amerika ada Thanksgiving. Jadi sebenernya hampir semua negara tuh ada,” jelasnya.

    Pembatasan angkutan barang ini juga disebut Bob sangat berpotensi mendatangkan kerugian bagi pengusaha.

    Bob pun mengatakan bahwa pengusaha tentu menghargai upaya pemerintah ingin menghadirkan mudik yang nyaman.

    “Tapi jangan sampai merugikan iklim usaha. Jangan kelamaan [kebijakannya diberlakukan],” ujarnya.

    Sebelumnya, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyatakan pembatasan ini tidak serta-merta melarang pengoperasian angkutan barang sama sekali.

    Dia bilang, angkutan barang tetap dapat beroperasi dengan memperhatikan beberapa hal.

    “Aturan pembatasan ini dibuat dengan mempertimbangkan aspek pelayanan kepada seluruh masyarakat. Tidak ada pelarangan angkutan barang. Jadi angkutan barang dan arus mudik bisa berjalan beriringan,” ujar Menhub Dudy dalam keterangannya, dikutip Selasa (18/3/2025).

    Dia mengatakan, pembatasan dilakukan melalui pembatasan waktu operasional pada mobil barang dengan sumbu 3 atau lebih, mobil barang dengan kereta tempelan, kereta gandengan, serta mobil barang yang mengangkut hasil galian, tambang, juga bahan bangunan.

    Perusahaan angkutan barang harus melakukan distribusi menggunakan kendaraan angkutan barang sumbu dua dengan jumlah berat yang diizinkan, kendaraan beroperasi saat terjadi diskresi dari kepolisian, serta distribusi tetap mengutamakan keselamatan.

    Terkait tata cara pemuatan, daya angkut dan isi muatan, dimensi kendaraan, serta dokumen angkutan barang juga harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

    Untuk kendaraan pengangkut BBM/BBG, hantaran uang, hewan dan pakan ternak, pupuk, penanganan bencana alam, sepeda motor mudik dan balik gratis, serta barang pokok tetap bisa beroperasi dan dikecualikan dari pembatasan truk 3 sumbu, dengan dilengkapi surat muatan jenis barang.

    “Untuk angkutan logistik tidak ada larangan atau pembatasan sehingga pasokannya tetap aman,” kata Dudy.

    Aturan tersebut dibuat dengan melihat data kejadian khusus 2024 yang menyatakan bahwa pada tahun tersebut terjadi 186 kejadian yang didominasi keterlibatan truk sebesar 53 persen.

    Selain itu, angkutan barang dengan tiga sumbu ke atas berpotensi menyebabkan kemacetan karena kecepatannya yang di bawah standar.

  • Dede Yusuf: CASN dan CP3K Akan Diangkat pada 2025

    Dede Yusuf: CASN dan CP3K Akan Diangkat pada 2025

    Jakarta, Beritasatu.com – Politisi Dede Yusuf memberikan apresiasi kepada pemerintah yang akan mengangkat seluruh calon aparatur sipil negara (CASN) dan calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (CP3K) pada 2025.

    “Untuk teman-teman CASN dan CP3K yang saat ini bertanya-tanya mengapa pengangkatan mereka harus mundur atau dijadwalkan ulang, percayalah kami di Komisi II DPR berjuang keras untuk menuntaskan masalah ini, khususnya untuk CASN dan CP3K hasil seleksi 2024,” ujar Dede Yusuf dikutip dari Instagram miliknya, Kamis (20/3/2025).

    Menurut Dede Yusuf, saat ini ada sekitar 1,2 juta CASN dan CP3K yang masih menunggu kepastian mengenai pengangkatan mereka sebagai abdi negara.

    “Pada saat rapat di Komisi II, kami meminta agar pengangkatan ini bisa dilakukan sesegera mungkin. Namun, saat ada wacana pengangkatan serentak, banyak protes yang muncul dari masyarakat,” lanjutnya

    “Kami mendengar masukan tersebut, dan setelah diskusi lebih lanjut, pimpinan Komisi II akhirnya berembuk dan melakukan konsultasi dengan pemerintah,” tuturnya.

    Dede Yusuf memastikan pengangkatan CASN dan CP3K dipastikan akan dilakukan pada 2025.

    “Alhamdulillah, keputusan sudah dikeluarkan oleh Presiden, yang dibacakan oleh mensesneg dan menpanrb semua pengangkatan akan dilakukan pada 2025,” tambahnya.

    Dede Yusuf menegaskan, seluruh pengangkatan CASN dan CP3K dijadwalkan pada tahun 2025 ini, dengan rincian sebagai berikut, CASN akan diangkat paling lambat pada Juni 2025, sementara CP3K paling lambat pada Oktober 2025.

    “Jadi, tidak ada lagi pengangkatan pada 2026. Semua pengangkatan CASN dan CP3K akan dilakukan pada 2025. Kami juga memastikan bahwa bagi yang sudah siap, mereka bisa diangkat lebih awal, tergantung pada formasi dan data yang ada di kementerian serta kelembagaan Pemerintah lainnya yang saat ini sedang disusun,” terangnya.

    Sebagai wakil ketua Komisi II DPR, Dede Yusuf, mengingatkan agar kepala daerah tidak lagi mengangkat pegawai honorer untuk mempercepat pengangkatan CASN dan CP3K di daerah masing-masing.

    “Gunakan dan manfaatkan mereka yang telah lolos seleksi pada seleksi 2024 kemarin. Semoga ini menjadi kabar baik bagi teman-teman semua, dan dapat bermanfaat. Tetap semangat,” tutup Dede Yusuf yang memastikan pengangkatan CASN dan CP3K akan dilakukan pada 2025.

  • Ekonomi Jawa Barat Tetap Tangguh di Tengah Lesunya Ekonomi Nasional

    Ekonomi Jawa Barat Tetap Tangguh di Tengah Lesunya Ekonomi Nasional

    PIKIRAN RAKYAT – Plt Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Jawa Barat, Taukhid, memaparkan kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Jawa Barat dalam konferensi pers bertajuk “Kinerja APBN Mendorong Pertumbuhan dan Kesejahteraan Masyarakat Jawa Barat” pada Jumat 21 Maret 2025.

    Dia mengungkapkan bahwa di tengah tekanan global, ekonomi Jawa Barat menunjukkan daya tahan yang solid.

    Kinerja Makrofiskal 2025

    Taukhid menjelaskan bahwa awal triwulan 1-2025 dipenuhi tantangan eksternal, termasuk ketegangan geopolitik dan pelemahan berbagai mata uang global. Namun, Jawa Barat mampu bertahan dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,02 persen (yoy).

    “Ekonomi kita tetap tumbuh berkat kekuatan sektor Industri Pengolahan dan Konsumsi Rumah Tangga sebagai kontributor utama,” ujarnya.

    Selain itu, inflasi berhasil dikendalikan dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) Jawa Barat di Februari 2025 tercatat 105,95, mengalami deflasi 0,27 persen (yoy). Kabupaten Subang mengalami deflasi terdalam sebesar 1,04 persen, sedangkan Kota Sukabumi mengalami inflasi 0,78 persen.

    Neraca perdagangan Januari 2025 juga mencatat surplus USD 1,94 miliar, dengan ekspor mencapai USD 3,02 miliar dan impor USD 1,08 miliar. Namun, Nilai Tukar Petani (NTP) turun menjadi 113,53, sementara Nilai Tukar Nelayan (NTN) naik menjadi 110,61.

    “Kita harus pastikan surplus ini terus terjaga. Ekspor harus kita dorong, dan kita bantu sektor pertanian serta perikanan agar lebih produktif,” ucap Taukhid.

    Pendapatan Negara

    Hingga Februari 2025, total pendapatan Jawa Barat mencapai Rp21,60 triliun (13,32 persen dari target), terdiri dari:

    Penerimaan Perpajakan: Rp20,34 triliun (12,97 persen) Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP): Rp1,25 triliun (23,41 persen)

    Penerimaan Pajak mencapai Rp14,29 triliun (11,32 persen target), dengan PPN dan PPnBM sebagai penyumbang tertinggi tumbuh 10,24 persen (Rp675,2 miliar). Penerimaan dari sektor Industri Pengolahan tumbuh 10,44 persen, sedangkan sektor Perdagangan Besar dan Eceran mengalami kontraksi -3,88 persen.

    Penerimaan Bea dan Cukai mencapai Rp6,05 triliun (19,77 persen target), dengan Bea Masuk Rp89,36 miliar dan Cukai Rp5,96 triliun.

    “Peningkatan penerimaan pajak ini penting agar kita punya ruang lebih besar mendanai program prioritas rakyat,” tutur Taukhid.

    Belanja Negara: Efisiensi dan Prioritas

    Total Belanja Negara hingga Februari 2025 mencapai Rp18,10 triliun (15,46 persen pagu), terdiri dari:

    Belanja Pemerintah Pusat (BPP): Rp3,37 triliun Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD): Rp14,74 triliun

    Sesuai Inpres No.1/2025, belanja harus lebih efisien. Pemerintah menyisir anggaran non-prioritas seperti perjalanan dinas, seminar, dan acara seremonial. Efisiensi di Jawa Barat mencapai Rp7,49 triliun (K/L) dan Rp1,26 triliun (TKD).

    “Efisiensi ini bukan berarti kita potong hak rakyat. Belanja pegawai, layanan publik, dan bantuan sosial tetap aman,” kata Taukhid.

    Beberapa realisasi belanja yang sudah dicapai:

    Belanja Pegawai ASN/TNI/Polri tetap terbayar tepat waktu. Bantuan Sosial
    Rp16,23 miliar, termasuk KIP Kuliah, bantuan pendidikan dasar-menengah, serta asistensi penyandang disabilitas. Anggaran Pendidikan
    Rp0,13 triliun (0,43 persen), dialokasikan untuk 1.133 pesantren, BOS untuk 229.868 siswa madrasah, dan tunjangan 15.280 guru PAI Non PNS. Program Kesehatan
    Mendukung obat-obatan, renovasi 113 gedung layanan, serta pembinaan 5.844 fasilitas kesehatan. Ketahanan Pangan
    Subsidi pupuk untuk 1,55 juta petani, benih ikan tawar 11,35 juta ekor, serta sarana budidaya dan mesin pertanian. Program Makan Bergizi Gratis (MBG)
    Rp5,18 miliar, menjangkau 517.834 penerima, termasuk balita, ibu hamil, dan siswa di berbagai jenjang pendidikan. THR 2025
    Dibayarkan ke 249.562 ASN Pusat/TNI/Polri (Rp1,07 triliun) dan 549.169 pensiunan (Rp1,57 triliun). Dukungan UMKM
    Penyaluran KUR mencapai Rp4,86 triliun ke 90.727 debitur. APBN Tetap Jadi Penyangga Ekonomi

    Meski ada efisiensi anggaran, APBN tetap menjadi instrumen vital mendukung perekonomian Jawa Barat.

    “Kami pastikan belanja yang esensial tetap berjalan, terutama yang mendukung rakyat kecil dan ekonomi daerah,” ujar Taukhid.

    “APBN kita harus jadi instrumen yang adil dan bermanfaat bagi semua. Di tengah ketidakpastian global, kita harus tetap optimis dan kerja lebih keras untuk memastikan kesejahteraan masyarakat,” tuturnya menambahkan.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News