Kementrian Lembaga: ASN

  • Antisipasi Lonjakan Harga Jelang Lebaran, DPRD Jabar dan Bapanas Gelar Operasi Pasar Murah

    Antisipasi Lonjakan Harga Jelang Lebaran, DPRD Jabar dan Bapanas Gelar Operasi Pasar Murah

    JABAR EKSPRES – Menjelang Hari Raya Idul Fitri 2025, kebutuhan masyarakat terhadap bahan pokok meningkat tajam.

    Untuk mengantisipasi lonjakan harga dan menjaga ketersediaan pangan, Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat bersama Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bandung menggelar kegiatan Gerakan Pangan Murah di Desa Cingcin, Kecamatan Soreang, Minggu, 24 Maret 2025.

    Anggota Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat, Saeful Bachri, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian dan kehadiran nyata pemerintah dalam membantu masyarakat, khususnya menjelang hari raya besar keagamaan.

    BACA JUGA: Arus Mudik Lebaran di Jalur Selatan Masih Sepi, Pemda Siapkan Antisipasi Lonjakan H-3

    “Biasanya menjelang Idulfitri, pasokan sembako tidak stabil dan harganya melonjak, sehingga menjadi beban masyarakat,” ujar Eful dalam keterangannya.

    “Kita hadir di sini untuk sedikit meringankan beban itu melalui kegiatan gerakan pangan murah,” sambungnya.

    Kang Eful sapaan akrabnya Saeful Bachri juga menambahkan bahwa kegiatan ini mendapat dukungan dari berbagai pihak, termasuk subsidi dari pemerintah pusat yang turut membantu menurunkan harga kebutuhan pokok di pasaran.

    BACA JUGA: Tambahan Uang Lebaran! Ada Hadiah Saldo DANA Gratis 200rb Menanti ke Dompet Digital

    Ditempat yang sama, Direktur Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan Bapanas, Maino Dwi Hartono, menjelaskan bahwa program gerakan pangan murah ini telah dilaksanakan di lebih dari 20 titik secara nasional, dan akan terus dilanjutkan hingga akhir tahun.

    “Ini bentuk kehadiran pemerintah di tengah masyarakat. Kami hadir dengan berbagai jenis produk pangan, terutama sembako, dengan harga yang lebih terjangkau,” tuturnya.

    “Tujuannya agar masyarakat tidak terbebani saat menyambut hari besar seperti Lebaran,” jelasnya.

    Terkait dengan temuan minyak goreng curah yang tidak sesuai takaran di Jawa Barat, Kang Eful menegaskan bahwa tindakan tersebut merupakan bentuk pelanggaran dan penipuan terhadap konsumen.

    BACA JUGA: Mudik Lebaran, Pemkot Bandung Siapkan Bus Gratis hingga Larang ASN Pakai Mobil Dinas

    “Itu pelanggaran. Jika tertera 1.000 ml tapi isinya hanya 700-800 ml, jelas itu merugikan masyarakat,” jelasnya.

    “Saya mendorong aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas dan menindak tegas pelakunya,” tegasnya.

  • Tampang Pria Berbaju ASN Minta THR ke Pedagang Pasar di Bekasi, Perekam Colek Dedi Mulyadi: Tolong! – Halaman all

    Tampang Pria Berbaju ASN Minta THR ke Pedagang Pasar di Bekasi, Perekam Colek Dedi Mulyadi: Tolong! – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, BEKASI – Menjelang Hari Raya Idul Fitri, aksi premanisme berkedok pemungutan Tunjangan Hari Raya (THR) kembali terjadi di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

    Kali ini, praktik pungutan liar (pungli) tersebut terungkap di Pasar Induk Cibitung.

    Seorang oknum yang mengenakan baju dinas Pemda Bekasi diduga meminta uang kepada para pedagang.

    Aksi ini menjadi viral setelah seorang pedagang berani merekam dan membagikannya di media sosial.

    Dalam video yang beredar, terlihat kuitansi senilai Rp 200 ribu yang diduga dipungut sebagai retribusi keamanan dari Pemda.

    Namun, para pedagang menduga bahwa ini hanyalah dalih untuk melakukan pungutan secara paksa.

    Viralnya Aksi Pungutan THR Paksa

    Dalam video yang diunggah di akun media sosial Lambe Turah, Minggu (23/3/2025), seorang pria yang mengaku sebagai petugas meminta uang dari pedagang sambil membagikan kuitansi. 

    Terlihat kuitansi tersebut ditujukan kepada seorang pria bernama Agus Sodri, dengan keterangan pembayaran untuk retribusi sebesar Rp 200 ribu.

    “Sebenarnya kebiasaan ini sudah terjadi sejak empat tahun lalu, saya tidak berani memviralkan karena dulu belum ada penegasan dari Gubernur Jawa Barat,” ujar seorang pedagang dalam video tersebut.

    Namun, sejak Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memberikan izin kepada warga untuk merekam aksi pemerasan oleh anggota ormas atau aparat yang tidak bertanggung jawab, pedagang tersebut akhirnya berani membagikan rekaman tersebut ke publik.

    “Risiko juga, Pak, kalau saya videokan bisa diancam dan diintimidasi di belakang. Jadi tolong Pak, Ormas-ormas yang ada di Pasar Induk Cibitung ditegur,” tambahnya.

    Dalam video tersebut, tampak oknum yang meminta THR bersikap memaksa.

    Jika pedagang menolak memberikan uang sesuai nominal di kuitansi, pria tersebut akan langsung marah dan mengancam.

    “Tolong ya Kak, bantu share ya. Orang ini mintain uang sambil mabuk. Tolong Pak Gubernur (Dedi Mulyadi) bantu ini ya,” kata pedagang dalam video tersebut.

    Gubernur Dedi Mulyadi: ASN yang Minta THR Akan Dicopot

    Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan bahwa ASN yang terbukti meminta THR dari pedagang atau pengusaha akan langsung dinonaktifkan dari jabatannya.

    “ASN yang ketahuan minta THR, proses non-aktifkan,” ujar Dedi Mulyadi saat ditemui di Bekasi, Senin (17/3/2025).

    Ia juga menekankan bahwa pemungutan THR semacam ini merupakan bentuk pungli dan tidak dapat ditoleransi.

    “Tidak boleh ada permintaan THR kepada toko, lembaga usaha, kantor, atau ke mana pun,” katanya.

    Dedi juga menyebut bahwa praktik ini telah lama menjadi beban bagi banyak pejabat daerah.

    Ia memahami bahwa kepala dinas dan wali kota sering kali merasa tertekan karena banyaknya permintaan THR yang datang dari berbagai pihak.

    “Jujur saja, di tanggal-tanggal seperti ini kepala dinas pusing, wali kota juga pusing, karena orang datang ke kantor semuanya minta THR.

    Sedangkan kepala dinas sendiri hanya mendapatkan THR resmi dari pemerintah untuk keluarganya,” ujar Dedi.

    Peringatan Keras bagi Ormas dan Oknum Aparat

    Dedi Mulyadi menegaskan bahwa pihaknya akan menggandeng aparat penegak hukum untuk menindak tegas siapa pun yang masih nekat melakukan pungutan liar dengan dalih THR.

    Ia juga meminta masyarakat untuk terus melaporkan setiap aksi premanisme seperti ini agar bisa segera ditindaklanjuti.

    “Kita ingin pemerintahan yang bersih, jadi tidak boleh ada permintaan-permintaan THR ilegal menjelang Lebaran,” tegasnya.

    Kasus ini menjadi peringatan bagi ASN, ormas, maupun pihak lain yang kerap memanfaatkan momen hari raya untuk kepentingan pribadi.

    Pemerintah Jawa Barat berjanji akan terus memantau dan menindak tegas setiap bentuk pungutan liar yang meresahkan masyarakat.  (Wartakota/Dian Anditya Mutiara)

     

     

  • 9
                    
                        Kejujuran Tak Berguna, Pesan Terakhir RW Sebelum Bunuh Diri akibat Tekanan Polsek Kayangan
                        Regional

    9 Kejujuran Tak Berguna, Pesan Terakhir RW Sebelum Bunuh Diri akibat Tekanan Polsek Kayangan Regional

    Kejujuran Tak Berguna, Pesan Terakhir RW Sebelum Bunuh Diri akibat Tekanan Polsek Kayangan
    Editor
    KOMPAS.com – 
    Kisah RW (27), seorang pemuda asal Desa Sesait yang mengakhiri hidupnya, mencerminkan duka dan kontroversi dalam penegakan hukum di Indonesia.
    RW, yang merupakan aparatur sipil negara (ASN), dituduh terlibat dalam kasus pencurian oleh petugas Polsek Kayangan, Nusa Tenggara Barat (NTB).
    Pada 15 Februari 2025, dua hari sebelum kepergiannya, ia mengunggah status yang menyentuh hati dengan hastag #perjalananhidup, #pemuda, dan #semangat.
    Kompas.com
    juga melihat tulisan kecil di tempelan koran di dinding kios RW.
    Di sana tertulis kalimat “Kejujuran sudah tak berguna”.
    Keluarga RW, terutama ayahnya Nasrudin, mengatakan bahwa anaknya tidak merasa telah melakukan pencurian dan merasa tertekan karena didorong polisi untuk mengaku bersalah.
    “Anak saya ini rajin, dia rela merantau mengumpulkan uang untuk kuliah dan lulus tes PPPK tahun 2023. Kami sangat bangga, bisa tanya ke semua warga desa ini, dia anak baik,” ungkap Nasrudin saat pemakaman putranya di Dusun Batu Jompang, Desa Sesait, Kecamatan Kayangan, Lombok Utara.
    Selama bekerja sebagai ASN, RW juga menjual es dan minuman segar untuk menambah penghasilan.
    Kehidupan sehari-harinya diwarnai dengan berbagai aktivitas positif, termasuk berjualan takjil saat bulan Ramadhan.
    Kepergian RW meninggalkan luka mendalam bagi keluarganya, terutama bagi bibinya, Nurhasanah, yang merupakan penyandang disabilitas.
    “Kenapa anak saya jadi seperti ini, Pak Polisi? Saya ini cacat, dia yang menghidupi saya, kenapa? Apa yang terjadi sampai dia seperti ini?” teriak Nurhasanah dalam sebuah video yang diungkapkan warga, Selasa (18/3/2025).
    Kematian RW menuai reaksi emosional dari warga desa yang merasa aparat tidak bersikap adil dalam menangani kasusnya.
    Warga setempat mengungkapkan penyesalan dan kemarahan terhadap sikap aparat yang dianggap tidak adil.
    “Bagaimana kami tidak merasa emosi? Kasusnya sudah damai almarhum ini, kok masih dilanjutkan oleh Polsek Kayangan ini, heran kami,” ungkap Hamdan Wadi, tetangga RW.
    Banyak yang percaya bahwa RW, yang sebelumnya gigih berjuang dalam hidupnya, tidak akan mengambil jalan pintas tanpa alasan yang sangat kuat dan menyakitkan.
    Sebagai seorang pemuda yang aktif dan kreatif, perjalanan hidup RW adalah contoh ketekunan.
    Setelah merantau ke Malaysia pada tahun 2017 untuk bekerja di ladang sawit dan kembali pada tahun 2018 setelah gempa, RW tidak pernah menyerah.
    Dia melanjutkan kuliah sambil bekerja untuk membiayai pendidikannya, hingga akhirnya lulus sebagai sarjana dan diterima sebagai ASN pada tahun 2023.
    Posting-an RW di media sosial mencerminkan semangat dan impiannya.
    Bahkan, dalam posting-an Facebooknya, RW adalah pemuda yang aktif dan kreatif.
    Beberapa hari sebelum peristiwa yang mengubah hidupnya, tanggal 6 Maret 2025, RW mem-posting status “Kita perintis buka pewaris, jalan aja dulu,” dengan foto lapak jualan takjilnya.
    RW juga membuat poster dirinya.
    Dari posting-an RW setelah itu, tanggal 7 Maret, dia mem-posting ajakan agar pedagang menjalani bisnis dengan sertifikat halal.
    Tanggal 8 Maret 2025, RW membuat status yang menjelaskan bahwa ia tidak mengambil ponsel seseorang sesuai yang dituduhkan. Ia mengaku mengira ponsel itu miliknya.
    “Salah kira ku we, Lillah demi Allah kenang ku hpng ku” (aku salah kira, demi Allah aku kira HP-ku).
    Sebelum RW memilih jalan pintas, dia mem-posting foto pada 17 Maret 2025 pagi, berupa foto sawah hijau yang luas, seolah memberi tanda kepergiannya.
    Situasi di Polsek Kayangan menjadi perhatian serius setelah insiden kematian RW dan aksi perusakan yang terjadi.
    Kabid Humas Polda NTB, AKBP Mohammad Kholid, menjelaskan bahwa Propam Polda NTB sedang melakukan pemeriksaan terkait penanganan kasus RW. “Tidak hanya Propam, Direskrimum juga melakukan pemeriksaan,” tambahnya.
    Kepala Ombudsman NTB, Dwi Sudarsono, menyatakan perlunya pengawasan terhadap tindakan aparat dalam menangani kasus RW.
    Ia menyarankan agar keluarga RW melaporkan apa yang terjadi kepada Propam Polda NTB untuk mendapatkan kejelasan.
    Kasus tragis ini menjadi peringatan bagi semua pihak untuk lebih mengutamakan keadilan dan kemanusiaan dalam penegakan hukum.
    (Penulis: Fitri Rachmawati I Editor: Icha Rastika)
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Nekat Study Tour ke Luar Jabar, 157 Sekolah Mendapat Sanksi Pembinaan hingga Diproses Lebih Lanjut

    Nekat Study Tour ke Luar Jabar, 157 Sekolah Mendapat Sanksi Pembinaan hingga Diproses Lebih Lanjut

    JABAR EKSPRES – Sejumlah kepala sekolah di Jawa Barat dibina lebih lanjut. Itu terkait dugaan pelanggaran disiplin dengan melaksanakan study tour dan kunjungan industri ke luar Jabar.

    Sekda Jabar Herman Suryatman mengungkapkan, total ada 128 SMAN dan 29 SMKN di Jabar yang kedapatan melaksanakan itu. Sejumlah sanksi juga telah diberikan kepada para sekolah yang terlibat.

    Itu tentu dengan mempertimbangkan aspek pelanggaran disiplin yang dilakukan. “Jadi ada 121 Kepala SMAN dan 29 Kepala SMKN yang teridentifikasi pelanggaran disiplin ringan, mereka diberi pembinaan internal,” jelasnya, Minggu (23/3).

    Herman melanjutkan, sebelumnya Pemprov juga telah melakukan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) terhadap tujuh kepala sekolah. Hasilnya, lima kepala sekolah dapat pembinaan internal. “Sementara yang dua sedang ditangani lebih lanjut karena diduga melakukan pelanggaran disiplin sedang atau berat,” imbuhnya.

    BACA JUGA:Akibat Larangan Study Tour, Pengusaha Bus Keluhkan Turunnya Pendapatan

    Harapanya, pembinan atau sanksi yang dijatuhkan ini bisa menjadi pelajaran. Baik personal maupun kepala sekolah lain, agar kejadian serupa tak terulang.

    Karena instruksi Gubernur sudah jelas terkait study tour itu, sehingga sebagai ASN semestinya juga menaati.

    Aturan terkait larangan study tour itu sudah ditegaskan oleh Gubernur Jabar Dedi Mulyadi sejak sebelum dilantik. Lalu sikap tegasnya juga dibuktikan saat pelantikan, seperti Kepala SMAN 6 Depok yang kemudian diberi sanksi tegas karena melanggar.

    Kebijakan itu sempat mendapat penolakan dari berbagai kelompok masyarakat. Utamanya para pelaku wisata atau agen perjalanan. Namun Dedi Mulyadi tetap tegas dengan titahnya. Salah satu alasanya karena beban ekonomi orang tua.(son)

  • Tips Mudik Hemat Lebaran 2025 untuk Pekerja, Cerdas Berangkat Lebih Awal dengan Kebijakan WFA – Halaman all

    Tips Mudik Hemat Lebaran 2025 untuk Pekerja, Cerdas Berangkat Lebih Awal dengan Kebijakan WFA – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Berikut ini tips mudik hemat Lebaran 2025 untuk pekerja. 

    Cerdas berangkat lebih awal dengan memanfaatkan kebijakan Work From Anywhere (WFA).

    Tips mudik ini disampaikan Asep (47), perantau asal Tegal, Jawa Tengah, yang bekerja di Sorong, Papua.

    Menurut dia, pekerja dapat pulang lebih awal ke kampung halaman dengan memanfaatkan kebijakan WFA.

    “Ya, karena ada (WFA,-red)” kata dia saat ditemui di Stasiun Gambir, Jakarta Pusat, Minggu (23/3/2025).

    Keputusan Asep berangkat lebih cepat bukan tanpa alasan.

    Ia mengaku ingin berkumpul bersama keluarganya saat Lebaran. 

    Namun, tiket kereta api menjelang hari H sudah sulit didapat, bahkan harganya melambung tinggi.

    “Kemarin saya nembak mau mendekati hari H, cuman giliran dapatnya ini hari Minggu, ya sudah saya ambilnya tiket kereta yang hari Minggu. Kalau yang tanggal 24 itu sudah habis. Kalaupun masih ada harganya mahal,” ucapnya.

    Dalam data yang diterima Tribunnews.com per pukul 08.30 WIB, okupansi kereta api jarak jauh pada hari ini mencapai 52 persen. 

    Dari total 467.176 tempat duduk yang disediakan, sebanyak 242.898 tiket telah terjual.

    Berdasarkan data PT Kereta Api Indonesia (KAI), terdapat 990 perjalanan kereta api, termasuk kereta tambahan.

    Rata-rata setiap hari terdapat 45 perjalanan kereta dengan kapasitas 21.235 tempat duduk per hari. Hingga saat ini, jumlah tiket yang terjual rata-rata 11.041 tiket per hari.

    Untuk diketahui, para Aparatur Sipil Negara (ASN) atau PNS tahun ini dapat memulai mudik lebih awal, berkat kebijakan pemerintah yang mengizinkan mereka untuk bekerja dari mana saja (Work From Anywhere/WFA). 

    Kebijakan ini berlaku mulai Senin (24/3) hingga Kamis (27/3).

    Pada Jumat (28/3), ASN akan mendapatkan cuti bersama untuk Hari Suci Nyepi. Kemudian, cuti bersama Idul Fitri diberikan pada Senin (31/3) hingga Selasa (1/4). 

    Selain itu, pemerintah juga telah menetapkan cuti bersama selama empat hari pada 2, 3, 4, dan 7 April 2025.

    Kebijakan WFA ini berdasarkan Surat Edaran (SE) Menteri PANRB Nomor 2 Tahun 2025, yang ditandatangani oleh MenPANRB pada 5 Maret 2025.

  • Pemkab Bogor Upayakan Penghijauan di Kawasan Puncak, Sekda: Ini Ide Pak Bupati

    Pemkab Bogor Upayakan Penghijauan di Kawasan Puncak, Sekda: Ini Ide Pak Bupati

    JABAR EKSPRES – Bupati Bogor Rudy Susmanto menginisiasi upaya penghijauan di kawasan wisata Puncak, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, tepatnya di daerah aliran sungai (DAS) Ciliwung.

    “Penghijauan berawal dari ide Pak Bupati membuat surat minggu lalu ke PTPN, untuk penyediaan lahan penanaman. Pak Bupati ingin ada aksi nyata,” ujar Sekda Kabupaten Bogor, Ajat Rochmat Jatnika, Sabtu (22/3).

    Pada 11 Maret 2025, Rudy Susmanto mengirimkan surat permohonan penyediaan lahan untuk penghijauan kepada PT Perkebunan Nusantara (PTPN) I Regional 2 dan PT Sumber Sari Bumi Pakuan (SSBP).

    BACA JUGA:50.000 Bibit Pohon Ditanam untuk Hijaukan Kawasan Puncak Bogor

    Inisiatif tersebut kemudian direspons positif oleh Kementerian Kehutanan (Kemenhut) dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov) untuk bersama-sama menanami vegetasi tanaman tegak yang dapat menahan limpasan air permukaan dan erosi.

    Penghijauan di kawasan hulu DAS Ciliwung ini merupakan tindak lanjut dari peristiwa bencana alam hindrometeorologi yang terjadi di sebagian wilayah Jabodetabek pada awal Maret 2025.

    Ajat menambahkan, aksi penanaman pohon di lahan sekitar 3 hektare ini sebagai langkah awal untuk menahan air limpasan dan erosi pada area Hak Guna Usaha (HGU) di Desa Tugu Selatan dan Desa Tugu Utara Kecamatan Cisarua, dan Desa Megamendung Kecamatan Megamendung.

    Selain hulu DAS Ciliwung, aksi penghijauan juga akan berlanjut di hulu DAS Cileungsi untuk memitigasi bencana banjir di daerah Bekasi dan di sebagian wilayah timur Kabupaten Bogor.

    BACA JUGA:Penyegelan di Kawasan Puncak, Zulhas: Lindungi Lingkungan untuk Swasembada Pangan

    “Untuk DAS Cileungsi, area-area yang di pilih misalnya wilayah Sentul juga beberapa titik di bantaran,” kata Ajat.

    Pemerintah Kabupaten Bogor mengedepankan dua konsep pendekatan dalam melakukan upaya reboisasi ini. Pertama di kawasan hulu DAS Ciliwung dan DAS Cileungsi, kedua menyebar di 40 kecamatan se-Kabupaten Bogor dengan melibatkan ASN Pemkab Bogor.

    “Jadi memang penghijauan itu sebenarnya lebih kepada respons dari bencana alam yang kita rasakan. Ada run off (limpasan permukaan) yang terlalu besar seharusnya bisa kita treatment,” pungkasnya.

  • Timeline Arus Mudik Lebaran 2025, Operasi Ketupat Digelar Mulai 23 Maret – Halaman all

    Timeline Arus Mudik Lebaran 2025, Operasi Ketupat Digelar Mulai 23 Maret – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Jelang puncak arus mudik Lebaran 2025, Polri menggelar Operasi Ketupat yang dimulai pada Minggu (23/3/2025).

    Adapun tema yang diusung dalam Operasi Ketupat 2025, adalah “Mudik Aman, Keluarga Nyaman”.

    Melalui tema tersebut, bukan hanya menekankan pada kelancaran lalu lintas, tetapi juga keamanan rumah-rumah yang ditinggalkan pemudik.

    Diketahui, puncak arus mudik diperkirakan akan terjadi pada tanggal 27-28 Maret dan arus balik pada 5-6 April 2025.

    Hal tersebut, disampaikan Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divhumas Polri, Brigadir Jenderal Polisi (BJP) Trunoyudo Wisnu Andiko, 

    “Operasi Ketupat 2025 dimulai pada 23 Maret hingga 8 April. Harapannya, bersama-sama kita dapat menjaga situasi tetap aman dan kondusif, memberikan rasa aman bagi masyarakat yang merayakan Idul Fitri,” katanya, Rabu (19/3/2025), dilansir situs resmi Polri.

    Timeline Arus Mudik 2025

    Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri, Irjen Agus Suryo Nugroho, memaparkan timeline arus mudik Lebaran 2025.

    Kakorlantas Polri memperkirakan, pergerakan arus mudik dimulai pekan depan. Hal itu, menyusul adanya kebijakan Work From Anywhere (WFA).

    Awalnya, ia mengatakan, operasi ketupat untuk wilayah Jawa, Lampung dan Bali akan dimulai Minggu, 23 Maret 2025.

    “Karena ada kebijakan pemerintah yang mengawali lebih awal sudah membuat kebijakan tentang WFA di timeline, maka dari itu diperkirakan nanti para pemudik itu akan terurai dari awal.”

    “Sehingga Mabes Polri melaksanakan operasi ketupat mulai tanggal 23 Maret sampai tanggal 8 April khusus Jawa, Lampung Bali, yang lainnya tetap tanggal 26 Maret,” jelas Kakorlantas, Jumat (14/3/2025).

    Sebelumnya, kebijakan WFA telah diumumkan pemerintah bisa dilakukan bagi ASN sejak 24 Maret hingga 27 Maret. 

    Oleh karena itu, Kakorlantas memprediksi, pergerakan arus mudik bakal dimulai sejak 19 Maret 2025.

    “Dimungkinkan tanggal 22, 21 tanggal 20 dan 19 ini sudah mulai masyarakat bergerak mengawali untuk berangkat mudik,” imbuh Agus.

    Meski demikian, ia belum bisa memastikan, apakah kebiasaan mudik H-3 Lebaran akan terjadi setelah adanya kebijakan WFA. 

    “Apakah nanti pada saat arus mudiknya itu H-3 sesuai dengan kebiasaan, ini belum tentu, nanti kita akan lihat traffic counting ketika kita lihat baik itu di jalan nasional maupun jalan tol,” jelasnya. 

    Kakorlantas menyampaikan, kebijakan WFA bisa membantu mengurai pemudik untuk berangkat lebih dulu.

    Di sisi lain, Agus menegaskan, Mabes Polri dan semua stakeholder siap untuk melaksanakan operasi ketupat tanggal 23 Maret hingga 8 April untuk Jawa, Lampung, Bali.

    Sementara itu, tanggal 26 sampai 8 April di luar Jawa, Lampung dan Bali.

    Pengamanan Mudik 2025

    Terkait pengamanan mudik Lebaran, Kepolisian telah melakukan kesiapan pengamanan mudik 2025. 

    Pihak kepolisian menerjunkan 164.298 personel gabungan dalam Operasi Ketupat mudik lebaran 2025 yang diarahkan untuk mengamankan sejumlah jalur hingga objek wisata.

    Dalam Operasi Ketupat, terdapat 164.298 personel gabungan. Di mana terdapat 2.835 Posko yang terdiri dari 1.738 Pos Pengamanan, 788 Pos Pelayanan, dan 309 Pos Terpadu. 

    Berdasarkan catatan, terdapat 126.736 Objek Pengamanan. Mulai dari masjid lokasi sholat Idul Fitri, pusat-pusat perbelanjaan, terminal, stasiun, pelabuhan, bandara, hingga objek wisata.

    “Kemudian tentunya dalam rangka mengantisipasi dan melakukan upaya untuk mencegah terjadinya kepadatan (lalu lintas), tentu kita akan melakukan berbagai macam rekayasa lalu lintas,” kata Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, di Jawa Timur, Kamis (20/03/25).

    Pelaksanaan Contraflow hingga Sistem One Way

    Jelang mudik Lebaran, akan diterapkan rekayasa lalin contraflow hingga sistem one way.

    Contraflow dan one way ini, akan bergantung pada peningkatan rasio kendaraan.

    Saat rasio kendaraan setiap jam sudah mencapai 6.200 kendaraan, one way nasional akan diterapkan. One way akan diterapkan kembali dari Km 70 hingga Km 414.

    MUDIK GRATIS 2025 – Ketua MPR RI, Ahmad Muzani melepas sekitar 15 bus pemudik dari Jakarta dan sekitarnya ke beberapa daerah asal di Provinsi Lampung. Kegiatan pelepasan dimulai di area Parkir Timur Senayan, Jakarta, pada Jumat (21/3/2025). (dok. MPR RI)

    Jadwal Contraflow dan One Way Saat Mudik Lebaran 2025 di Tol Trans Jawa

    Kepala Korlantas Polri mengatakan, rekayasa lalu lintas dirancang untuk memastikan perjalanan yang lebih lancar dan aman bagi masyarakat.

    “Menghadapi lebaran tahun ini, kami bersama seluruh pemangku kepentingan telah menyusun langkah-langkah strategis guna memastikan arus mudik berlangsung lancar, aman, dan nyaman,” kata Irjen Agus Suryonugroho, Sabtu (22/3/2025).

    Contraflow akan diberlakukan di Tol Jakarta-Cikampek Km 40 sampai Km 70. 

    Contraflow di jalur ini untuk periode pertama, akan diberlakukan mulai Kamis 27 Maret 2025 pukul 14.00 WIB sampai Sabtu 29 Maret 2025 pukul 24.00 WIB. 

    Pada periode kedua, diberlakukan mulai Senin 31 Maret 2025 pukul 13.00-18.00 WIB dan Selasa 1 April 2025 pukul 11.00-18.00 WIB. 

    Kemudian, skema One Way akan diberlakukan di Km 70 Tol Jakarta-Cikampek sampai dengan Km 414 Tol Semarang-Batang (Gerbang Tol Kalikangkung).

    Skema One Way di dua jalur ini, diberlakukan pada Kamis 27 Maret 2025 pukul 14.00 WIB sampai dengan Sabtu 29 Maret 2025 pukul 24.00 WIB. 

    “Bila terjadi puncak arus mudik, biasanya H-3 Idulfitri. Itu akan kami lakukan one way, namanya one way nasional. Itu akan kami lakukan,” kata Irjen Agus.

    “Termasuk juga pada saat nanti arus balik. Jadi H-3 atau H-2, nanti akan kami umumkan ketika terjadi bangkitan arus, kami akan lakukan one way arus balik,” imbuhnya.

    Lalu, skema Ganjil Genap di Km 47 Jakarta-Cikampek sampai Km 414 Tol Semarang-Batang dan Km 31 sampai Km 98 Tol Tangerang-Merak berlaku sejak Kamis 27 Maret 2025 pukul 14.00 WIB sampai Minggu 30 Maret 2025 pukul 24.00 WIB. 

    Kemudian, penutupan dan normalisasi One Way yaitu penutupan jalur masuk dan pembersihan jalur dari Km 414 Tol Semarang-Batang sampai Km 70 Tol Jakarta-Cikampek pada 27 Maret 2025 pukul 12.00-14.00 WIB. 

    Selanjutnya, normalisasi lalu lintas dan pembukaan jalan masuk di rute yang sama pada 30 Maret 2025 pukul 00.00-02.00 WIB.

    (Tribunnews.com/Suci Bangun DS, Reynas Abdila)

  • Pemkab Bekasi pastikan pelayanan publik berjalan saat WFA

    Pemkab Bekasi pastikan pelayanan publik berjalan saat WFA

    Segenap aparatur yang tidak bersentuhan langsung dengan pelayanan masyarakat untuk tetap bekerja menjalankan tugas dan kewajiban.

    Kabupaten Bekasi (ANTARA) – Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, memastikan pelayanan publik tetap berjalan normal saat penerapan kebijakan bekerja dari mana saja atau work from anywhere (WFA) bagi aparatur sipil negara di daerah itu, mulai 24 hingga 27 Maret 2025.

    “Kami sudah sampaikan agar pelayanan masyarakat tetap berjalan. Di luar itu, silakan WFA,” kata Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang di Cikarang, Sabtu.

    Bupati meminta perangkat daerah yang bersentuhan langsung dengan pelayanan masyarakat seperti dinas kependudukan dan pencatatan sipil, dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, dinas kesehatan, hingga RSUD untuk tetap bekerja dari tempat pelayanan atau masing-masing kantor mereka.

    Kebijakan WFA juga tidak berlaku bagi badan penanggulangan bencana daerah, satpol PP, dinas perhubungan, hingga kantor kecamatan dan desa/kelurahan mengingat tugas mereka dalam membantu kelancaran arus mudik dan balik Lebaran 2025.

    Ade mengingatkan segenap aparatur yang tidak bersentuhan langsung dengan pelayanan masyarakat untuk tetap bekerja menjalankan tugas dan kewajiban, baik dari rumah maupun di lokasi-lokasi lain.

    “Laporan kinerja tetap diberlakukan dan presensi (kehadiran) juga tetap ada bagi aparatur berstatus WFA selama pemberlakuan kebijakan ini,” katanya.

    Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bekasi Beni Yulianto Iskandar mengatakan bahwa kebijakan WFA termaktub dalam Surat Edaran Nomor 800.1.6.2/1468-BKPSDM/2025 tentang Penyesuaian Pelaksanaan Tugas Kedinasan Pegawai ASN di Lingkungan Pemkab Bekasi.

    Surat edaran tersebut juga mengatur penyelenggaraan pelayanan publik pada masa libur nasional dan cuti bersama Hari Suci Nyepi dan Tahun Baru Saka 1947 serta Lebaran 2025.

    “Surat edaran ini merupakan turunan dari Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2025 terkait dengan WFA,” katanya.

    Beni menyebut ada 12 perangkat daerah yang tidak diperkenankan untuk WFA karena penyelenggara pelayanan publik, yakni dinas kesehatan termasuk puskesmas, dinas perhubungan, dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, serta dinas kependudukan dan pencatatan sipil.

    Berikutnya dinas lingkungan hidup, dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dinas sosial, dinas pemadam kebakaran, badan pendapatan daerah, satuan polisi pamong praja, RSUD, serta kecamatan dan kelurahan.

    “Untuk yang WFA, mereka harus tetap mengisi E-Kinerja, ada datanya semua, termasuk mereka yang WFA itu sudah mendapatkan persetujuan pimpinan,” kata dia.

    Pewarta: Pradita Kurniawan Syah
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Kronologi Ormas Acak-acak Dinkes Bekasi, Awalnya Kesal karena Tak Bisa Temui Kadinkes
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        22 Maret 2025

    Kronologi Ormas Acak-acak Dinkes Bekasi, Awalnya Kesal karena Tak Bisa Temui Kadinkes Megapolitan 22 Maret 2025

    Kronologi Ormas Acak-acak Dinkes Bekasi, Awalnya Kesal karena Tak Bisa Temui Kadinkes
    Editor
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Sejumlah anggota organisasi masyarakat (ormas)
    Laskar Merah Putih
    mengamuk di Kantor
    Dinas Kesehatan
    (Dinkes) Kabupaten Bekasi, Sukamahi, Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi.
    Aksi anarkis
    yang dilakukan ormas itu terjadi setelah mereka kecewa karena tidak bisa bertemu dengan Kepala Dinas Kesehatan. Namun belum diketahui maksud dan tujuannnya.
    Peristiwa ini terekam oleh kamera pengawas atau CCTV Kantor Dinkes Kabupaten Bekasi dan videonya kemudian diunggah oleh akun Instagram @fakta.indo.
    Dalam rekaman tersebut, terlihat seorang anggota Laskar Merah Putih melempar sebuah tong sampah berisi dedaunan kering tepat di depan pintu masuk kantor.
    Suara benturan tong sampah membuat para pegawai di dalam kantor terkejut dan ketakutan.
    Tak berselang lama, anggota ormas lainnya menuangkan isi sampah ke lantai hingga berserakan di depan pintu masuk.
    Mereka juga menuangkan air dari sebuah galon minuman ke lantai Kantor Dinkes Kabupaten Bekasi.
    Dalam video lainnya, terjadi cekcok mulut antara seorang wanita berseragam dinas berwarna cokelat dan seorang perempuan berompi Laskar Merah Putih.
    “Jangan bentak-bentak saya, dong,” ujar wanita berseragam ASN.
    “Bukannya bentak-bentak, Mbak, enggak tahu siapa saya, hah?” sahut perempuan berompi loreng.
    Perdebatan tersebut sempat dilerai oleh anggota ormas lainnya.
    Salah satu anggota Laskar Merah Putih juga terlihat berbicara di depan kamera CCTV. Di belakangnya, anggota lain sudah masuk ke dalam kantor.
    “Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Laskar Merah Putih. Yang lihat dari CCTV pindah ke depan untuk kita ngopi bersama walaupun di bulan puasa,” ujar seorang pria berkemeja loreng, diakhiri dengan aksinya menjulurkan lidah seolah meledek.
    Kapolsek Cikarang Pusat Ajun Komisaris Polisi (AKP) Elia Umboh mengatakan bahwa aksi tersebut menyebabkan para pegawai Dinkes merasa takut dan tidak nyaman saat bekerja.
    “Menyebabkan pegawai Dinas Kesehatan merasa takut dan tidak aman dalam bekerja,” kata Elia dalam keterangannya, dikutip Sabtu (22/3/2025).
    Elia menjelaskan, kejadian itu bermula ketika sejumlah anggota Laskar Merah Putih mendatangi Kantor Dinkes Kabupaten Bekasi, Selasa (18/3/2025) sekitar pukul 09.00 WIB.
    “Dengan maksud dan tujuan ingin bertemu dengan Kepala Dinas Kesehatan,” ujar Elia.
    Namun, saat itu Kepala Dinkes tidak berada di tempat karena sedang menghadiri rapat.
    Tak terima dengan situasi itu, anggota ormas kemudian meluapkan kekesalan mereka dengan mengotori lantai kantor menggunakan alas kaki yang berlumuran tanah merah.
    “Lalu membuang sampah yang dikeluarkan dari tong sampah serta membuang air pembuangan AC yang digalon ke lantai depan pintu lobi Dinas Kesehatan,” jelas Elia.
    Kejadian ini pun dilaporkan ke Polsek Cikarang Bekasi untuk penyelidikan lebih lanjut.
    Namun,
    aksi anarkis
    ini berakhir damai setelah kedua belah pihak menjalani mediasi yang difasilitasi oleh kepolisian.
    Dalam pertemuan tersebut, pihak Laskar Merah Putih meminta maaf kepada Dinkes Kabupaten Bekasi dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
    “Kedua belah pihak sudah saling memaafkan dan kedua pihak tidak saling menuntut,” pungkas Elia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kronologi Ormas Acak-acak Dinkes Bekasi, Awalnya Kesal karena Tak Bisa Temui Kadinkes
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        22 Maret 2025

    Ormas Acak-acak Dinkes Bekasi, Sampah Dibuang dan Lantai Dikotori Tanah Merah Megapolitan 22 Maret 2025

    Ormas Acak-acak Dinkes Bekasi, Sampah Dibuang dan Lantai Dikotori Tanah Merah
    Editor
    BEKASI, KOMPAS.com
    – Anggota organisasi masyarakat (ormas)
    Laskar Merah Putih
    mengamuk di depan kantor Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Bekasi di Sukamahi,
    Cikarang Pusat
    .
    Sejumlah angggota ormas tersebut mengotori gedung Dinkes Kabupaten Bekasi dengan membuang sampah dan menginjak lantai dengan tanah merah di depan pintu lobi.
    “Lalu membuang sampah yang dikeluarkan dari tong sampah serta membuang air pembuangan AC yang digalon ke lantai depan pintu lobi Dinas Kesehatan,” ujar Kapolsek Cikarang Pusat, Ajun Komisaris Polisi (AKP) Elia Umboh dalam keterangannya, Sabtu (22/3/2025).
    Elia menegaskan, akibat aksi para anggota ormas itu membuat resah, bahkan ketakutan beberapa dari pegawai Dinkes Kabupaten Bekasi.
    ““Menyebabkan pegawai Dinas Kesehatan merasa takut dan tidak aman dalam bekerja,” kata Elia.
    Peristiwa ini bermula saat sejumlah anggota Laskar Merah Putih mendatangi Kantor Dinkes Kabupaten Bekasi pada Selasa (18/3/2025) pukul 09.00 WIB.
    “Dengan maksud dan tujuan ingin bertemu dengan Kepala Dinas Kesehatan,” kata Elia.
    Namun, saat itu Kepala Dinkes Kabupaten Bekasi tidak berada di tempat karena sedang menghadiri rapat.
    Tak terima dengan situasi tersebut, anggota ormas itu marah-marah.
    Kejadian ini pun dilaporkan ke Polsek Cikarang Pusat untuk penyelidikan lebih lanjut.
    Kini,
    aksi anarkis
    tersebut berakhir damai setelah kedua belah pihak bertemu dalam mediasi yang difasilitasi oleh kepolisian.
    Dalam pertemuan itu, Laskar Merah Putih meminta maaf kepada Dinkes Kabupaten Bekasi dan berjanji tidak akan mengulanginya.
    “Kedua belah pihak sudah saling memaafkan dan kedua pihak tidak saling menuntut,” pungkas Elia.
    Sebelumnya, aksi anarkis tersebut terekam oleh kamera pengawas atau CCTV Kantor Dinkes Kabupaten Bekasi dan kemudian diunggah oleh akun Instagram @fakta.indo.
    Dalam video itu, terlihat seorang anggota Laskar Merah Putih melempar tong sampah berisi dedaunan kering tepat di depan pintu masuk kantor, menyebabkan suara benturan yang mengejutkan pegawai di dalam gedung.
    Tak berhenti di situ, anggota lainnya menuangkan isi ember sampah hingga berserakan di depan pintu masuk.
    Bahkan, mereka juga menuangkan air dari sebuah galon minuman ke lantai kantor.
    Dalam rekaman berikutnya, terjadi adu mulut antara seorang wanita berseragam dinas berwarna cokelat dengan seorang perempuan berompi Laskar Merah Putih.
    “Jangan bentak-bentak saya, dong,” teriak wanita berseragam ASN.
    “Bukannya bentak-bentak, Mbak, enggak tahu siapa saya, hah?” sahut wanita berompi loreng.
    Percekcokan itu akhirnya dilerai oleh salah satu anggota ormas yang lain.
    Dalam video lain, salah satu anggota Laskar Merah Putih terlihat berbicara langsung di depan kamera CCTV, sementara rekan-rekannya sudah berada di dalam kantor.
    “Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Laskar Merah Putih. Yang lihat dari CCTV pindah ke depan untuk kita ngopi bersama walaupun di bulan puasa,” ujar pria berkemeja loreng. Pernyataannya pun diakhiri dengan aksi menjulurkan lidah ke arah kamera, seolah-olah meledek.
    (Reporter: Baharudin Al Farisi | Editor: Dani Prabowo)
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.