Xcloud.id

Kementrian Lembaga: ASN

  • Imparsial: Indonesia Butuh Militer Modern dan Profesional

    Imparsial: Indonesia Butuh Militer Modern dan Profesional

    Bisnis.com, JAKARTA — Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dinilai tidak melakukan pengawasan terhadap praktik dwifungsi militer.

    Wakil Direktur Imparsial Hussein Ahmad mengatakan Komisi I DPR sebagai lembaga pengawas selama ini absen dalam mengawasi hal itu. Alih-alih mengawasi, DPR justru sepakat ingin memperluas peran militer di ranah sipil.

    “Itu yang saya bingung. Jadi DPR ini mewakili rakyat yang memilihnya, yaitu sipil, atau mewakili siapa. Atau ini ada kepentingan tertentu. Saya tidak tahu. Biar masyarakat saja yang menilai. Yang jelas adalah terjadi perluasanjabatan di [ranah] sipil ini,” ujarnya dalam program bincang Broadcash Youtube Bisniscom dikutip Senin (24/3/2025). 

    Menurutnya, terdapat sisi positif dan negatif dari penempatan anggota militer dalam jabatan sipil. Adapun sisi positifnya, dalam kondisi tertentu kehadiran militer dalam ranah sipil bisa membantu menjadikan sebuah lembaga bekerja efektif.

    Pasalnya, militer yang terbiasa dengan sistem komando mampu memangkas jalur komunikasi. Kendati demkian, apabila TNI ditarik jauh kerana sipil, maka prajurit itu akan lalai menjalankan tugas utamanya.

    “Bayangkan, di tengah perkembangan perang yang sedemikian modern, pasti membutuhkan kompetensi dan spesialisasidi angkatan bersenjata. Perang sekarang bukan konvensional bawa senapan, kemudian tembak-tembakan antara prajurit. Perang saat ini melibatkan teknologi,” katanya.

    Menurutnya, jika teknologi perang itu tidak dikuasai, maka Indonesia mudah untuk dikalahkan. Perang Ukraina – Rusia dan Azerbaizan – Armenia sudah menunjukkan peperangan modern menggunakan teknologi tinggi. Oleh karena itu, militer Indonesia butuh spesialisasi.

    “Kalau TNI disuruh tanam jagung jadi singkong, kalau TNIdisuruh bersih-bersih Sungai Citarum, dan sebagainya, kapan kita menguasai teknologi drone. Kapan TNI siap menghadapi ancaman perang yang semakin modern ini,” katanya. 

    Selain itu, perluasan peranan militer di ranah sipil akan menempatkan masyarakat sipil dalam posisi yang berbahaya karena terancam perang dari negara lain. Padahal, Presiden Prabowo Subianto berkali-kali menekankan  Indonesia juga mengalami ancaman geopolitik dari negara lain.

    Oleh karena itu, Indonesia memerlukan lembaga militer yakni TNI sebagai satu-satunya badan yang dipersiapkan untuk berperang dan mendapatkan anggaran yang besar untuk mempersiapkan diri menghadapi ancaman dari luar itu.

    “Diberi pesawat, kapal perang, senjata yang canggih semata-mata untuk berperang. Bukan untuk masak, makan begizi gratis. Bukan untuk menjadi Direktur Bulog. Itu bukan tugasnya mereka,” katanya.

    Perluasan penempatan jabatan sipil oleh miter aktif akan mendemotivasi para apratur sipil negara (ASN) yang selama ini sudah bekerja keras dan professional dengan harapan suatu saat akan mencapai jabatan-jabatan tertentu. 

    Hal tersebut akan sirna karena posisi-posisi tertentu pada lembagabya diisi oleh orang lain yang berasal dari kalangan militer dan tidak punya kompetensi di lembaga tersebut.

    “Tiba-tiba masuk jadi pimpinan di sana. Kalau saya jadi ASN, buat apa saya kerja, Ikut pelatihan, sekolah lalau tiba-tiba hanya karena dia lulusan Akmil dia bisa jadi dirjen, bisa jadi deputi dan lain sebagainya,” tuturnya. 

  • Puncak arus mudik 28 Maret, kebijakan WFA dorong mudik lebih awal

    Puncak arus mudik 28 Maret, kebijakan WFA dorong mudik lebih awal

    Suasana pemudik yang hendak melakukan boarding pada H-7 Hari Raya Idul Fitri 2025 di Stasiun Gambir, Jakarta, Senin (24/3/2025). ANTARA/Arnidhya Nur Zhafira

    KAI: Puncak arus mudik 28 Maret, kebijakan WFA dorong mudik lebih awal
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Senin, 24 Maret 2025 – 17:20 WIB

    Elshinta.com – Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (KAI) Didiek Hartantyo mengatakan, puncak arus mudik pada periode libur Lebaran 2025 akan terjadi pada Jumat (28/3).

    Namun, kebijakan bekerja dari mana saja (work from anywhere/WFA) bagi pekerja di instansi pemerintahan dan sejumlah perusahaan, membuat pergerakan masyarakat untuk mudik lebih awal mulai terlihat bahkan 10 hari sebelum Hari Raya Idul Fitri.

    “Perkiraan puncak arus mudik itu tanggal 28 dan 29 Maret,” kata Didiek saat ditemui di Stasiun Gambir Jakarta, Senin.

    “Artinya apa? Bahwa pengaruh daripada kebijakan pemerintah, work from anywhere itu juga terasa. Sehingga sudah ada penyebaran-penyebaran mulai dari Jumat (21/3) sampai Senin dan Selasa (23-24 Maret), sehingga penyebarannya terasa,” ujar dia menambahkan.

    Pemerintah melalui Surat Edaran (SE) Menteri PANRB Nomor 2 Tahun 2025 pada 5 Maret 2025 memperbolehkan pegawai aparatur sipil negara (ASN) untuk bekerja dari mana saja mulai Senin (24/3) hingga Kamis (27/3).

    “Memperhatikan antisipasi lonjakan pergerakan masyarakat dalam rangka libur nasional dan cuti bersama Hari Suci Nyepi 1947 dan Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah, pimpinan instansi pemerintah dapat melakukan penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan Pegawai ASN di lingkungan instansinya melalui kombinasi fleksibilitas dalam pelaksanaan tugas kedinasan di kantor (work from office/WFO) dan pelaksanaan tugas kedinasan dari rumah (work from home/WFH) dan/atau lokasi lain yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah (work from anywhere/WFA),” jelas Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini pada SE tersebut.

    Sementara itu, dari sisi penumpang, Rani, salah seorang penumpang kereta api yang hendak mudik ke Semarang, Jawa Tengah, mengakui bahwa kebijakan WFA membuatnya bekerja lebih fleksibel meskipun nanti berada di kampung halaman.

    “Biasanya saya mudik ke kampung itu mepet Lebaran, H-2, pernah juga H-1. Tapi alhamdulillah karena ada work from home atau work from anywhere ini saya bisa pulang lebih awal, ya,” kata Rani yang merupakan pegawai di salah satu instansi pemerintahan.

    Sependapat, Ghea, seorang pekerja di industri kreatif, mengapresiasi langkah pemerintah yang mengadopsi model kerja yang lebih mobile ini pada periode mudik Lebaran.

    “Ini bagus, ya. Selain bisa pulang lebih awal dan lebih lama di rumah (kampung halaman), kita juga bisa dapat tiket yang lebih murah,” ujar Ghea.

    Sumber : Antara

  • Mensos Ungkap 2 Opsi Guru Sekolah Rakyat: Dari ASN atau Bersertifikat

    Mensos Ungkap 2 Opsi Guru Sekolah Rakyat: Dari ASN atau Bersertifikat

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul mengungkapkan pemerintah akan segera merekrut guru untuk sekolah rakyat. Ada dua opsi yang disiapkan, pertama guru direkrut dari ASN, kedua guru yang memiliki sertifikasi.

    “Nah ini lagi dimatangkan ini. Ya sementara masih ada beberapa pilihan. Dari ASN, penugasan ASN gitu. Atau yang kedua dari guru-guru yang telah memiliki sertifikat, yang lulus apa itu pendidikan profesi guru. Itu yang dua itu yang masih dimatangkan,” kata Saifullah di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (24/3/2025).

    Gus Ipul menjelaskan, nantinya proses perekrutan guru untuk sekolah rakyat akan dipimpin Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). 

    Sementara untuk kurikulum sekolah rakyat disusun oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi serta Kemendikdasmen

    Gus Ipul memastikan tidak ada kesenjangan terkait tata kelola pendidikan antara sekolah rakyat dengan sekolah lainnya. semua pihak akan dilibatkan.

    “Ya nanti kan kita akan berbagi tugas karena di sini kan tidak hanya kementerian sosial ya. Jadi Dikti juga, Kementerian Diksasmen ikut, Dikti ikut gitu. Jadi ini juga adalah sekolah pemerintah gitu, yang penyelenggaranya pemerintah jadi kita keroyokan,” ujarnya.

    Gus Ipul menambahkan saat ini terdapat 53 sekolah rakyat yang siap beroperasi. Selain itu, ada 82 sekolah rakyat lainnya yang sedang menjalani asesmen dari segi bangunan hingga tanah oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

    “Tetapi sekarang yang dalam proses asesmen tahap awal ini adalah ada sekitar 82 baik bangunan maupun tanah yang siap untuk dimanfaatkan lewat sedikit renovasi maupun juga pembangunan baru di tahun 2025. Yaitu jumlahnya sekarang ada 82 yang sedang akan dimulai proses asesmennya oleh PU,” tutupnya.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memastikan pembangunan 200 sekolah rakyat di seluruh Indonesia pada 2025 untuk memutus rantai kemiskinan. Sekolah rakyat akan diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.

    Sekolah rakyat memiliki konsep boarding school untuk jejang SD, SMP dan SMA, sehingga seluruh siswa akan tinggal di asrama.

    “Kami sudah putuskan juga untuk membangun tahun ini. Kita harap segera akan mulai dibangun 200 sekolah rakyat berasrama,” ujar Prabowo saat membuka sidang kabinet paripurna di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (21/3/2025).

    Presiden menekankan program ini bertujuan agar anak-anak dari keluarga miskin memiliki kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan tidak terjebak dalam lingkaran kemiskinan.

    Dalam rencana tahap awal, sebanyak 53 sekolah akan segera diresmikan dalam waktu tiga bulan ke depan. Presiden Prabowo mengungkapkan bahwa Kementerian Sosial telah memiliki gedung dan lahan yang dapat digunakan, sehingga pembangunan bisa dipercepat dengan hanya melakukan renovasi.

    Sementara itu, pembangunan 147 sekolah lainnya akan menyusul. Pemerintah menargetkan sekitar 1.000 murid per sekolah rakyat.

  • Dwifungsi TNI Disebut Telah Dilakukan Sebelum Prabowo Jabat Presiden

    Dwifungsi TNI Disebut Telah Dilakukan Sebelum Prabowo Jabat Presiden

    Bisnis.com, JAKARTA —  Bangsa Indonesia seolah-olah mengalami amnesia dan melupakan bahwa negara ini pernah dikuasai oleh militer yang melaksanakan dwifungsi.

    Wakil Direktur Imparsial Hussein Ahmad mengatakan Indonesia punya pengalaman selama 32 tahun berada dalam rezim otoritarianisme militeristik Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto.

    Menurutnya, salah satu alasan kenapa presiden kedua itu bisa berkuasa selama puluhan tahun, karena disokong oleh dua hal yakni Golkar serta militer yang ketika itu bernama Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). kedua adalah oleh ABRI.

    “Pak Harto menempatkan militer aktif pada saat itu dalam jabatan-jabatan yang strategis, jabatan-jabatan politik, jabatan-jabatan pemerintahan, yang kemudian dalam tahap tertentu berlawanan dengan demokrasi  dan sistem negara hukum yang baik,” ujarnya dalam program bincang Broadcash Youtube Bisniscom dikutip Senin (24/3/2025). 

    Menurutnya, pengangkatan Teddy Indra Wijaya sebagai Sekretaris Kabinet mengingatkan publik bahwa Indonesia pernah berada di zaman seperti saat Orde Baru itu, di mana TNI semua berkuasa dan supremasi sipil dipinggirkan.

    Dia menilai, praktik dwiifungsi pascareformasi sebenarnya diam-diam sudah mulai terjadi sebelum Prabowo Subianto menjabat sebagai presiden. Namun, pada rezim saat ini dilakukan secara terang-terangan.

    Dia mencontohkan penunjukkan Majen Novi Helmy Prasetya sebagai Direktur Utama Badan Urusan Logistik (Bulog) yang dinilai tidak ada kaitannya dengan tugas dan fungsi TNI. Prajurit TNI tidak dilatih menjadi birokrat atau berbisnis sehingga penempatan jabatan sipil seperti itu merupakan sebuah kekeliruan yang nyata dan menandakan dwifungsi TNI itu sudah kembali.

    “Sebagai catatan kami menemukan data bahwa saat ini itu sudah lebih dari 2.500 TNI aktif di jabatan sipil. Artinya prinsip distingsi sipil dan militer ini sudah kacau,” katanya. 

    Dia membantah argumen yang menyatakan pihak militer tidak pernah akan kembali menduduki jabatan sipil. Hal ini dapat dibuktikan pada masa kepemimpinan Joko Widodo terdapat beberapa pelaksana tugas kepala daerah merupakan perwira militer aktif.

    Tentu saja penunjukkan anggota TNI untuk menduduki jabatan sipil menurutnya tidak adil. Di tengah masyarakat yang kesulitan mencari pekerjaan, pemerintah justru membuka ruang yang luas kepada TNI untuk masuk ke jabatan sipil.

    “Bayangkan ASN saja yang sudah terpilih pelantikannnya ditunda sampai Oktober. Tapi kok sekarang di tengah-tengah kondisi yang demikian, justru pemerintah berusaha membuka ruang kepada TNI  yang jelas-jelas sudah punya pekerjaan, dia untuk bisa double job bahkan, atau bahkan triple job di jabatan-jabatan sipil yang sama sekali tidak punya kaitannya dengan pertahanan,” tuturnya. 

    Oleh karena itu, seorang anggota TNI yang ingin menempati jabatan sipil semestinya mengajukan pengunduran diri atau pensiun dini dari dinas kemiliteran. Hal itu sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

    Ssecara konsep dalam negara demokrasi, prinsip pembedaan atau distingsi antara tugas-tugas sipil dan militer jelas diatur. Negara-negara maju seperti Amerika Serikat dimana Kementerian Pertahanannya dijalankan oleh mayoritas pejabat sipil.

     “Tanpa supremasi sipil, kita akan kembali ke Orde Baru. Bahkan dalam tahap yang paling parah, seperti Thailand, Myanmar, junta militer berkuasa, kudeta terjadi. Itu yang kita tidak inginkan,” ujarnya.

  • Resmi Jabat Kapolda Kaltim, Brigjen Endar Priantoro Usung Jargon ETAM di Wilayah Tugasnya – Halaman all

    Resmi Jabat Kapolda Kaltim, Brigjen Endar Priantoro Usung Jargon ETAM di Wilayah Tugasnya – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Brigadir Jenderal Endar Priantoro dilantik sebagai Kapolda Kalimantan Timur di Mapolda Kalimantan Timur, Sepinggan, Balikpapan, Senin (24/3/2025).

    Setelah pelantikan, Brigjen Endar Priantoro langsung menggaungkan jargon Polisi ETAM di wilayah tugasnya.

    “Saya akan mengusung jargon ETAM (Empati, Terampil, Akomodatif, Mulia) di wilayah Polda Kalimantan Timur,” ucap Brigjen Endar Priantoro saat dihubungi awak media, Senin (24/3/2025).

    Lulusan Akademi Kepolisian 1994 itu akan mewujudkan sosok kepolisian yang lebih dekat dengan masyarakat, profesional, dan humanis dalam pelayanannya.

    Untuk itu, menurut dia, diperlukan sinergi dan kerja sama dari seluruh personel untuk menjaga keamanan dan ketertiban di Kalimantan Timur. 

    Ia juga berkomitmen melanjutkan kebijakan-kebijakan yang telah dijalankan sebelumnya dan berjuang mewujudkan Kalimantan Timur yang aman dan tertib sesuai dengan harapan masyarakat.

    Brigjen Endar juga menyampaikan terima kasih kepada pendahulunya, Irjen Pol. Drs. Nanang Avianto yang telah memimpin jajaran Polda Kaltim dengan baik.

    “Sehingga sampai saat ini wilayah Kalimantan Timur dalam keadaan aman dan kondusif,” pungkasnya. 

    Sebelumya, Polda Kaltim menggelar upacara penyambutan dan Farewell Parade Kapolda Kaltim, Senin (24/3/2025).

    Kegiatan yang berlangsung di Lapangan Mapolda Kaltim tersebut diwarnai tari-tarian, jajar kehormatan dan pedang pora. 

    Termasuk, penyambutan seluruh pejabat utama dan personel Polda Kaltim hingga penyerahan pataka dari Irjen Pol. Drs. Nanang Avianto selaku pejabat lama kepada Brigjen Pol. Endar Priantoro selaku Kapolda Kaltim yang baru.

    Dalam upacara Farewell Parade, Irjen Pol. Drs. Nanang Avianto menyampaikan terima kasih kepada seluruh personel atas dukungan selama menjabat sebagai Kapolda Kaltim sekitar 1 tahun 7 bulan, mulai 14 Oktober 2023 hingga 12 Maret 2025. 

    “Apresiasi yang setinggi-tingginya pada seluruh personel Polda Kaltim, baik operasional maupun staf ASN yang telah bekerja keras mendukung kepemimpinan kami saat menjabat, sehingga mendapatkan capaian yang maksimal, seperti berhasil melakukan pengungkapan berbagai kasus kriminal dan meningkatkan kepercayaan masyarakat,” katanya seperti dikutip Tribunkaltim.co. 

    Lulusan Akpol tahun 1990 tersebut juga memohon maaf selama kepemimpinannya tentu terdapat kesalahan, baik tindakan maupun ucapan yang kurang berkenan. 

    “Sehingga kami sekeluarga memohon maaf yang sebesar-besarnya dan mohon doa restunya untuk melaksanakan tugas di tempat yang baru,” ujarnya.  

     

  • Setelah Jagoan Cikiwul, Terbit Lah Pegawai Pasar di Cibitung Minta THR, Sama-sama Berakhir Kicep

    Setelah Jagoan Cikiwul, Terbit Lah Pegawai Pasar di Cibitung Minta THR, Sama-sama Berakhir Kicep

    TRIBUNJAKARTA.COM – Setelah aksi pemerasan yang dilakukan Suhada, jagoan dari Cikiwul, viral, terbit lah seorang pria berbaju aparatur sipil negara (ASN). 

    Aksinya sama seperti Suhada, memeras korbannya berkedok meminta tunjangan hari raya (THR) Lebaran. 

    Padahal, korban yang diperasnya tak pernah merasa mempekerjakannya. 

    Kejadian yang baru ini terjadi di lapak pedagang di Pasar Induk Cibitung, Kabupaten Bekasi. 

    Korban, yang merupakan pedagang bernama Johari merekam kejadian pemerasan tersebut. 

    Diketahui belakangan, pria bertato berseragam PNS itu bernama Sodri. 

    Ia mengaku dari Pemda Bekasi saat meminta uang kepada pedagang di pasar. 

    Tak hanya itu, ia juga menuding Sodri dalam kondisi mabuk saat mendatangi kiosnya.

    “Tolong Pak Gubernur Dedi Mulyadi, ini apa benar ada penarikan THR, katanya dari Pemda Bekasi. Tolong Pak, kasian pedagang satu kios Rp 200.000, mana sambil mabuk mintanya,” ujar Johari dalam video yang diunggah di akun TikTok pribadinya, @hany_9428, Senin (24/3/2025).

    Dalam video lainnya, Johari menunjukkan kuitansi yang mencatat besaran THR sebesar Rp 200.000 per lapak.

    Kesal dengan praktik tersebut, Johari meminta pemerintah menindak tegas aksi semacam ini.

    Ia bahkan menyoroti keberadaan organisasi masyarakat (ormas) yang kerap meminta THR kepada pedagang di Pasar Induk Cibitung.

    “Minta tolong ya Pak, ormas-ormas yang di Pasar Induk Cibitung ini diberesin Pak. Kita keberatan Rp 200.000 per lapak. Sedangkan Pasar Induk Cibitung ada berapa lapak coba?” keluh Johari.

    Ia mengungkapkan bahwa praktik seperti ini sudah berlangsung selama empat tahun.

    Para pedagang, termasuk dirinya, merasa terbebani dengan permintaan uang berkedok THR tersebut.

    “Tolonglah Pak Dedi, ini sudah sangat meresahkan di Pasar Induk Cibitung. Ini aslinya sudah dari dulu Pak, dari empat tahun yang lalu semenjak saya masuk di Pasar Induk Cibitung,” tambahnya.

    Ditangkap

    Setelah video itu viral, Sodri (30) dan pelaku lainnya, Syamsul (48) ditangkap. 

    Kapolres Metro Bekasi Kombes Mustofa mengatakan pemerasan ini terjadi pada Sabtu (22/5/2025) sekitar pukul 04.00 WIB. 

    Dari tangan pelaku, polisi menyita uang sekitar Rp 250 ribu dan juga uang Rp 200 ribu yang diberikan korban kepada Sodri. 

    Saat itu, Sodri mendatangi lapak Johari yang sedang berjualan ikan asin di Pasar Induk Cibitung. 

    “Saat itu S (Sodri) dalam keadaan mabuk,” kata Mustofa. 

    Johari yang merasa takut akhirnya memberikan uang Rp 200 ribu. Sebelumnya, ia melihat Sodri memarahi pedagang lain gara-gara hanya memberikan uang sebesar Rp 5 ribu. 

    Dari hasil memalak para pedagang, Sodri mengantongi uang sekitar Rp 1,6 juta. 

    Uang tersebut dibagi lima kepada Sodri, Syamsul, Agus, Joko dan Chandra. 

    “Dari kelimanya tidak ada satu pun yang berstatus sebagai ASN,” ujarnya. 

    Dari keterangan tersangka, mereka hanya lah pegawai unit pengelola teknis daerah (UPTD) yang ditugaskan untuk mengutip retribusi dari pedagang. 

    “Jika memang ada ASN yang terlibat, tentu akan dikenai undang-undang tindak pidana korupsi,” pungkasnya. 

    Jagoan dari Cikiwul

    Sebelum kasus pemalakan ini, publik lebih dulu dibuat geram dengan aksi pemalakan yang dilakukan Suhada kepada sebuah perusahaan di Bantargebang, Bekasi. 

    Suhada awalnya meminta THR Lebaran ketika mendatangi perusahaan plastik pada Senin (17/3/2025), sekitar pukul 11.00 WIB.

    Aksi Suhada itu terekam dalam sebuah video berdurasi 2 menit 59 detik yang diunggah pengguna Instagram, @infobekasi.

    Awalnya, Suhada yang mengenakan rompi hitam dan kaus berwarna merah marun geram setelah sang sekuriti pabrik hanya memberikannya uang THR Rp 20.000.

    Suhada yang tak puas dengan nominal pemberian sekuriti akhirnya memaksa ingin bertemu pemilik perusahaan.

    “Gue enggak mau itu duit lu, gue mau pimpinan lu, sini,” kata Suhada kepada sang sekuriti, dikutip dari Instagram @Infobekasi, Kamis (20/3/2025).

    “Jangan gitu Pak, hargai saya, saya kerja di sini, Pak,” ujar sekuriti.

    “Kalau lu kerja di sini, sampaikan, ini amanah lho,” kata Suhada.

    “Sudah saya sampaikan, amanah, Pak,” jawab sekuriti.

    Tak puas dengan jawaban tersebut, Suhada kemudian mencoba mengintimidasi sekuriti dengan mengaku sebagai jagoan di Cikiwul.

    Suhada megancam akan menutup akses jalan depan perusahaan apabila tak bisa bertemu dengan pemilik pabrik.

    “Lu makan, b***k di sini, lu enggak menghargain gue, lu. Kalau lu pengen tahu, gue jagoan yang megang Cikiwul. Massa gue banyak di sini. Kalau gue tutup jalan depan, bisa bergerak?” ujar Suhada.

    Kepada sang sekuriti, Suhada mengaku terpaksa “turun gunung” setelah anak buahnya berungkali gagal menemui pemilik perusahaan.

    Namun, ketika turun langsung, dirinya merasakan nasib yang sama dengan anak buahnya, yakni sama-sama tidak dihargai oleh perusahaan.

    “Gua selama ini enggak pernah turun, yang turun selama ini anak buah gua, sekarang gua turun pengin tahu bukti ternyata begini, enggak menghargai lingkungan. Di sini gue yang megang pabrik-pabrik semua,” tegas Suhada.

    Tak lama, Suhada memperlihatkan sebuah amplop putih yang berisi secarik kertas kepada sang sekuriti.

    Selanjutnya, ia menunjukkan tulisan dalam isi kertas tersebut sembari mengklaim dirinya “turun gunung” dalam rangka mati-matian membela negara.

    “Gue bukannya nyari keributan, gua ngasih gini, baik-baik lho, gua bela negara di sini, gua mati-matian,” tambah dia.

    Kabur ke Gunung Putri

    Suhada yang meminta tunjangan hari raya (THR) Lebaran ke salah satu perusahaan plastik di Bantargebang, Kota Bekasi, kabur ke Gunung Putri, Kabupaten Bogor.

    Suhada kabur setelah video dirinya meminta THR ke perusahaan viral di media sosial.

    “Kami sudah lakukan pengecekan, sudah mintain keterangan tapi yang bersangkutan yang badannya besar namanya Suhada itu kabur ke Gunung Putri,” ujar Kapolsek Bantargebang Kompol Sukadi kepada Kompas.com, Kamis (20/3/2025).

    Sukadi dan anak buahnya telah mendatangi perusahaan yang dimintai THR oleh Suhada dan meminta keterangan sekuriti perusahaan tersebut.  

    Berdasarkan keterangan sekuriti, Suhada datang bersama tiga rekannya untuk meminta THR Lebaran. Namun, oleh sekuriti, mereka hanya diberi Rp 20.000.

    “Iya, dia minta (THR), dikasih Rp 20.000. Tapi dia enggak mau, pengin ketemu pimpinannya,” ungkap Sukadi.

    Mereka berasal dari wilayah Bantargebang. Saat ini, polisi tengah melacak tiga rekan Suhada.

    “Mereka preman berkedok ormas,” ungkap Sukadi.

    Sukadi memastikan, pihaknya akan menindak tegas para pelaku apabila keempatnya terbukti memenuhi unsur pelanggaran pidana pemerasan.

    “Sekarang klarifikasi dulu minta keterangan, ada unsur pidana atau tidak. Kalau ada kita tindaklanjuti penegakkan hukum,” imbuh dia.

    Klarifikasi jagoan Cikiwul

    Setelah aksi pemerasannya viral di mana-mana dan tengah dicari polisi, Suhada, yang mengaku jagoan dari Cikiwul itu akhirnya minta maaf. 

    Video permintaan maafnya pun tersebar di media sosial. 

    “Assalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh.”

    “Saya nama Suhada alias Mang Ada asli Cikiwul pribumi Cikiwul, tumpah darah di Cikiwul, putra daerah Cikiwul, dengan kejadian yang viral di TikTok tempo hari yang telah membuat warga Cikiwul merasa terganggu, dengan ucapan saya, saya minta maaf yg sebesar-besarnya.”

    “Saya mengakui salah, karena saya mengaku saya seorang jagoan di Cikiwul saya salah, saya minta maaf dan untuk sekuriti yang tempo hari saya maki-maki juga saya minta maaf juga sama sekuriti tersebut yang istilahnya takut dengan saya, takut hal-hal yang tidak diingikan terjadi, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Mohon dimaafkan,” tulisnya seperti dikutip dari Instagram @infobekasi_raya.

    Suhada kemudian mencoba menjelaskan kronologi kejadian versinya. 

    Ia mengaku mengajukan proposal itu berisi permohonan bantuan dana untuk kegiatan membagikan takjil. 

    “Saya akan jelaskan kronologi kejadian, apa saja yang ada di dalam proposal yang saya ajukan ke perusahaan tersebut. Yang saya ajukan ke perusahaan tersebut adalah memohon bantuan untuk bagi-bagi takjil di jalan yang sudah dilakukan oleh rekan-rekan saya,” katanya. 

    Ia pun membantah bahwa dirinya meminta THR kepada perusahaan.

    “Jadi, tidak ada bahasa saya minta THR enggak ada, silakan dicek aja semua proposal ada di perusahaan itu, silakan dicek dan dibaca dan dilihat isinya itu meminta bantuan untuk bagi-bagi takjil pada tanggal berapa nanti yang akan kita bagiin, kalau kita dapat. Ternyata kejadiannya seperti ini, enggak dapat gitu.”

    “Saya akui emang saya arogan, tapi arogan saya itu kan permasalahan saya ada sebabnya gitu loh. Sebabnya di situ ada 4 proposal, dari 4 itu yang 3 dinaikkan sama satpamnya, yang punya saya yang proposal isinya memohon bantuan untuk bagi-bagi takjil di lingkungan itu tidak dinaikkan sama sekuritinya,” tutupnya.

    Pakai baju tahanan

    Polres Metro Bekasi Kota berhasil meringkus Suhada, pria yang mengaku sebagai Jagoan Cikiwul yang viral minta THR ke perusahaan di Kecamatan Bantargebang. 

    Suhada ditampilkan dalam kegiatan konferensi pers di Markas Polres Metro Bekasi Kota di Jalan Pangaran Jayakarta, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, Jumat (21/3/2025). 

    Pria berbadan gempal itu terlihat sudah menggunakan pakaian tahanan, kedua tangannya diborgol saat digiring anggota Satreskrim Polres Metro Bekasi Kota. 

    Tak terlihat wajah garangnya seperti saat berhadapan dengan satpam perusahaan, suara lantangnya pun sama sekali tak terdengar saat menjawab pertanyaan awak media. 

    “Sehat Bang Jago”, tanya wartawan. 

    “Sehat,” jawab Suhada dengan nada pelan sambil digiring menuju tempat konferensi pers. 

    Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Bekasi Kota Kompol Binsar Sianturi mengatakan, Suhada diringkus di daerah Sukabumi, Jawa Barat. 

    “Sudah kita amankan semalam pukul 18.30 di daerah Sukabumi sementara sedang proses penyidikan,” kata Binsar, Jumat (21/3/2025). 

    Binsar menegaskan, pihaknya tidak mentolerir aksi premanisme yang mengatasnamakan organisasi masyarakat (ormas) atau lembaga swadaya ( LSM) apapun. 

    Untuk itu, masyarakat diimbau untuk melaporkan segera ke Polisi jika menjadi korban premanisme dari oknum tersebut. 

    “Kita tidak mentolerir adanya aksi premanisme, silahkan masyarakat jika menemui aksi premanisme bisa menghubungi kantor kepolisian,” tegasnya.

    Respons Dedi Mulyadi

    Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, turut menanggapi terkait kasus pemerasan yang dilakukan jagoan dari Cikiwul terhadap sebuah perusahaan di kawasan Bantargebang, Bekasi. 

    Ia berterima kasih terhadap jajaran kepolisian bahwa preman bernama Suhada tersebut telah dimasukkan ke kerangkeng. 

    “Terimakasih kepada Jajaran Polda Metro Jaya, Pak Kapolda, Pak Dirreskrimum dan kemudian Jajaran Kapolres Metro Kota Bekasi, Pak Kapolres dan Kasat Sersenya, jagoan Cikiwul sudah ditangkap,” ujar Dedi Mulyadi seperti dikutip dari akun TikToknya pada Jumat (21/3/2025). 

    Ditangkapnya Suhada, kata Dedi, menjadi pembelajaran bagi semua pihak di wilayah Jawa Barat untuk tidak coba-coba bergaya preman yang melakukan pemerasan terhadap korbannya. 

    “Ini pembelajaran bagi semuanya di wilayah Provinsi Jawa Barat jangan coba-coba bergaya jadi jagoan, kalau ujung-ujungnya ditangkap nangis, semangat untuk seluruh Rakyat Jawa Barat.”

    “Jangan pernah takut terhadap aksi preman, kibarkan semangat kita, kepakkan sayap, preman itu kalau ditangkap pasti nangis,” pungkasnya. 

     

  • Selama Mudik Lebaran 2025, Bupati Ciamis Minta Mobil Dinas ‘Dikandangkan’!

    Selama Mudik Lebaran 2025, Bupati Ciamis Minta Mobil Dinas ‘Dikandangkan’!

    JABAR EKSPRES – Bupati Ciamis Herdiat Sunarya secara tegas melarang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ciamis menggunakan kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi, termasuk mudik Lebaran.

    Bahkan, Bupati memerintahkan agar seluruh mobil dinas milik Pemkab Ciamis ‘dikandangkan’ selama periode mudik.

    Larangan ini sesuai dengan instruksi langsung Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Herdiat menegaskan, sanksi akan diberikan kepada ASN yang melanggar aturan ini.

    “Mobil dinas tidak boleh dipakai mudik. Dikandangkan saja. Ini amanat Pak Gubernur, jangan sampai kendaraan dinas digunakan untuk keperluan mudik apalagi urusan pribadi di luar tugas dinas,” tegas Herdiat, Senin (24/3/2025).

    Herdiat juga menegaskan bahwa Pemkab Ciamis tidak memberlakukan kebijakan Work From Anywhere (WFA) bagi ASN selama masa mudik Lebaran. Menurutnya, hal ini tidak diperlukan karena mayoritas ASN di Ciamis merupakan warga lokal.

    “ASN di Ciamis yang mudik sangat sedikit. Saya sendiri mudiknya hanya dari Ciamis ke Kecamatan Kawali. Begitu juga dengan kebanyakan ASN lainnya,” ujarnya.

    Namun, bagi ASN yang ingin mudik ke luar Jawa Barat atau luar Pulau Jawa, Herdiat memperbolehkan WFA dengan syarat harus mendapatkan izin langsung dari pimpinan.

    “Boleh WFA, tapi khusus yang mudik ke luar Jawa Barat atau luar Jawa. Syaratnya, harus ada izin tertulis dari Bupati. Silakan mengajukan permohonan izin secara resmi,” tegasnya.

    Herdiat juga mengimbau masyarakat Ciamis untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai selama Ramadan dan Idulfitri. Ia menekankan pentingnya menjaga lingkungan dengan mengurangi sampah plastik yang sulit terurai.

    “Sampah plastik butuh puluhan tahun untuk terurai. Karena itu, kami mengajak masyarakat untuk mengurangi penggunaan bahan plastik, terutama yang sekali pakai. Mari bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan,” pesannya. (CEP)

  • Gus Ipul Pastikan Rekrut Guru Bersertifikat dan ASN untuk Mengajadi di Sekolah Rakyat

    Gus Ipul Pastikan Rekrut Guru Bersertifikat dan ASN untuk Mengajadi di Sekolah Rakyat

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul memastikan bahwa status guru yang bakal mengajar di sekolah rakyat akan menarik Aparatur Sipil Negara (ASN) dan yang telah memiliki sertifikasi. 

    “Sementara masih ada beberapa pilihan. Dari ASN, penugasan ASN gitu atau yang kedua dari guru-guru yang telah memiliki sertifikat, yang lulus apa itu pendidikan profesi guru. Itu yang dua itu yang masih dimatangkan,” katanya kepada waratawan di Istana Kepresidenan, Senin (24/3/2025).

    Lebih lanjut, Sekretaris Jenderal PBNU menyampaikan bahwa perencanaan proses perekrutan guru telah pada tahap final yang satgasnya dipimpin oleh Mendikdasmen. 

    “Kemudian gurunya juga kita sudah memfinalkan perencanaan untuk merekrut guru, di mana ketua satgasnya di sini yang memimpin adalah Dikdasmen. Kurikulumnya sudah cukup matang yang memimpin adalah Dikti dan Dikdasmen,” imbuhnya. 

    Kendati demikian, Gus Ipul menekankan bahwa dengan bekerja sama melalui lintas Kementerian, maka turut meminimalisir potensi akan adanya kesenjangan dalam tata kelola pendidikan di Sekolah Rakyat dengan sekolah-sekolah lainnya.

    “Ya nanti kan kita akan berbagi tugas karena di sini kan tidak hanya Kementerian Sosial ya. Jadi Dikti juga, Kementerian Dikdasmen ikut, Dikti ikut gitu. Jadi ini juga adalah sekolah pemerintah gitu. Yang penyelenggaranya pemerintah jadi kita keroyokan,” ucapnya. 

    Di sisi lain, dia juga memastikan bahwa sebanyak 53 Sekolah Rakyat bakal diresmikan pada tahun ajaran baru yang akan dimulai pada Juli 2025. 

    “Ya nanti InsyaAllah di tahun ajaran baru ya. Sekarang kita matangkan, mudah-mudahan bisa lebih dari 50. Nanti kalau asesmennya beres yang 82 ini disitu akan kita ketahui kira-kira berapa semuanya,” pungkas Gus Ipul.

  • Tak Boleh WFA Seperti ASN DKI Lainnya, Petugas Damkar Dilarang Gubernur Pramono Mudik

    Tak Boleh WFA Seperti ASN DKI Lainnya, Petugas Damkar Dilarang Gubernur Pramono Mudik

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

    TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung melarang petugas pemadam kebakaran (damkar) untuk work from anywhere (WFA) seperti Aparatur Sipil Negara (ASN) lainnya.

    Hal ini disampaikan Pramono usai memimpin apel besar kesiapsiagaan penanggulangan kebakaran di Kantor Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) DKI Jakarta di Gambir, Jakarta Pusat.

    “Saya sudah meminta kepada jajaran damkar, termasuk bukan hanya damkar, tetapi yang menyangkut keamanan dan kenyamanan mudik, maka saya tidak izinkan untuk WFA,” ucapnya, Senin (24/3/2025).

    Tak hanya diizinkan WFA, Pramono juga meminta petugas damkar untuk tidak mudik lebaran terlebih dahulu.

    Instruksi ini diberikan Pram guna memastikan situasi dan kondisi Jakarta tetap kondusif selama ditinggal warganya mudik lebaran.

    “Saya ingin pemudik bisa mudik dengan tenang, karena pemadam kebakaran terus tetap berjaga-jaga. Dan mohon maaf mudiknya setelah lebaran,” ujarnya.

    Sedangkan bagi para ASN DKI Jakarta yang tak bekerja di sektor pelayanan publik, Pram mengizinkan mereka untuk WFA.

    Mulai hari ini, mereka pun bisa mudik lebih awal untuk menghindari kepadatan lalu lintas jelang Hari Raya Idulfitri 1446 Hijriah.

    “Bagi yang tidak bertugas di lapangan seperti damkar dan sebagainya, mulai hari ini kan beberapa diizinkan untuk bisa bekerja dari mana saja,” tuturnya.

    Pantauan TribunJakarta.com, tak seperti biasanya, Balai Kota Jakarta hari ini terlihat lebih sepi, hanya ada beberapa ASN yang lalu lalang di sekitar kantor Gubernur Pramono Anung itu.

    Hal ini tidak terlepas dari kebijakan WFA yang mulai diterapkan hari ini bagi ASN di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.

    Kebijakan ini sesuai dengan Surat Edaran Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) Nomor 2 Tahun 2025.

    Adapun surat edaran itu mengatur soal fleksibilitas kerja ASN pada periode 24 Maret hingga 27 Maret 2025 mendatang. 

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • 4 Pria Berseragam ASN Minta THR ke Pedagang Pasar Cibitung Ternyata Pemungut Retribusi UPTD Megapolitan

    4 Pria Berseragam ASN Minta THR ke Pedagang Pasar Cibitung Ternyata Pemungut Retribusi UPTD Megapolitan

    Pria Berseragam ASN Minta THR ke Pedagang Pasar Cibitung Ternyata Pemungut Retribusi UPTD
    Tim Redaksi
    BEKASI, KOMPAS.com –
    Polisi menyebutkan,
    Sodri
    (30), tersangka pemerasan berkedok tunjangan hari raya (THR) Lebaran ke pedagang
    Pasar Induk Cibitung
    , Kabupaten Bekasi, bukan aparatur sipil negara (ASN).
    Kapolres Metro Bekasi Kombes Mustofa mengatakan, Sodri merupakan pekerja pemungut retribusi pedagang di bawah
    UPTD
    Pengelolaan dan Pembinaan Pasar Wilayah II Pasar Induk Cibitung.
    “Statusnya bukan pegawai pemda. Jadi kalau di pasar itu kan ada kayak UPTD-nya. Jadi dia adalah pegawainya,” kata Mustofa dalam konferensi pers di Polres Metro Bekasi, Senin (24/3/2025).
    Mustofa mengatakan, Sodri sengaja mengenakan seragam ASN ketika beraksi karena merasa menjadi bagian dari UPTD.
    “Dia merasa menjadi pesuruhnya, dia biasa menggunakan ini (seragam) untuk bekerja,” ungkap dia.
    Status Sodri sebagai pemungut retribusi juga sama dengan ketiga tersangka lainnya, yakni Samsul (48), Agus, dan Doko.
    Saat ini polisi telah menetapkan Agus dan Doko masuk ke dalam daftar pencarian orang (DPO).
    Selain itu, Mustofa mengungkapkan bahwa para pelaku memungut retribusi ke sejumlah pedagang dengan nilai Rp 200.000 per lapak.
    Dalam aksinya, mereka berhasil memungut uang dari pedagang sebesar Rp 1,6 juta.
    Hasil pungutan ini kemudian dibagi rata oleh para pelaku.
    Mustofa juga mengatakan bahwa para pelaku memeras pedagang atas inisiatif mereka sendiri.
    Meski demikian, polisi tetap akan mendalami keterangan pelaku untuk mengetahui dugaan keterlibatan pegawai UPTD Pengelolaan dan Pembinaan Pasar Wilayah II Pasar Induk Cibitung.
    “Kami akan mendalami kalau emang nanti dari hasil penyidikan ada keterlibatan pegawai pasar ataupun pengurus pasar pasti juga akan (menegakkan) sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” jelas Mustofa.
    Sebelumnya diberitakan, Polres Metro Bekasi menetapkan Sodri dan Samsul sebagai tersangka kasus pemerasan berkedok permintaan THR Lebaran ke pedagang Pasar Induk Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.
    Dalam aksi ini, Sodri berhasil mengumpulkan uang hasil pungutan THR ke sejumlah pedagang sebesar Rp 1,6 juta.
    Jumlah itu kemudian dibagikan ke tiga pelaku lainnya, yakni Samsul, Diko, dan Agus.
    Akibat perbuatannya, Sodri dan Samsul dijerat Pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan kekerasan dengan ancaman hukuman maksimal sembilan tahun penjara.
    Kasus berawal dari sebuah video yang memperlihatkan aksi seorang pria diduga mengenakan seragam ASN Pemkab Bekasi tengah meminta THR Lebaran ke pedagang Pasar Induk Cibitung, Kabupaten Bekasi, viral di media sosial.
    Video aksi pria tersebut diunggah oleh korban, Johari, melalui TikTok miliknya, @hany_9428. Video ini kemudian viral di berbagai platform media sosial.
    Dalam video itu, terlihat pria tersebut mengenakan seragam ASN berwarna cokelat. Di lengan kiri pakaian pria itu tertera lambang Pemkab Bekasi.
    Selain itu, kartu identitas lengkap dengan foto pria tersebut juga disematkan di kantong kiri bagian depan baju.
    Korban sekaligus perekam video juga tampak memperlihatkan kuitansi yang diberikan pria tersebut. Dari kuitansi itu terlihat besaran retribusi Rp 200.000 per lapak.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.