Kementrian Lembaga: ASN

  • Mendagri Tekankan Pentingnya Sosialisasi Pembebasan BPHTB dan PBG untuk MBR

    Mendagri Tekankan Pentingnya Sosialisasi Pembebasan BPHTB dan PBG untuk MBR

    Mendagri Tekankan Pentingnya Sosialisasi Pembebasan BPHTB dan PBG untuk MBR
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Denpasar menyosialisasikan kebijakan pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), serta retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
    Langkah tersebut diperlukan agar masyarakat yang membutuhkan dapat memanfaatkan kebijakan itu.
    Pemerintah pusat, kata Tito, juga menyiapkan sejumlah kemudahan bagi masyarakat untuk memiliki rumah lewat Program Tiga Juta Rumah.
    Selain
    masyarakat berpenghasilan rendah
    , program ini juga menyasar aparatur sipil negara (ASN) dan anggota TNI-Polri yang berpenghasilan rendah.
    “Jadi ada dua program. Program pertama untuk program pembangunan (rumah). Yang kedua program untuk renovasi rumah,” ujar Tito saat meninjau Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota
    Denpasar
    ,
    Bali
    , Senin (24/11/2025).
    Pemkot Denpasar
    diminta mengecek ada atau tidaknya pegawai yang berpenghasilan rendah dan tidak memiliki rumah layak.
    Sebab salah satu stafnya menjadi penerima manfaat Program Tiga Juta Rumah.
    “Saya aja eggak tahu staf saya di Kemendagri dikasih beliau (Menteri PKP) ternyata anak buah saya Pak, dia enggak punya rumah. Jadi rumahnya hanya kos-kosan 3 juta sebulan, kemudian dikasih program oleh beliau program perumahan susun,” ujar Tito.
    Tito juga meminta Pemkot Denpasar memperluas edukasi kepada masyarakat terkait kebijakan
    pembebasan BPHTB
    dan PBG bagi MBR.
    Pasalnya, saat ini masih banyak warga yang belum mengetahui kebijakan tersebut, termasuk memahami kriteria
    “Mohonlah untuk PBG nol persen bagi MBR, BPHTB nol persen, PPN nol persen khusus MBR disosialisasikan, (dijelaskan) definisi MBR pada masyarakat, supaya mereka bisa tahu ada kemudahan itu,” ujar Tito.
    Dalam kesempatan tersebut, turut hadir Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait serta Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari.
    Tito pun menekankan, kebijakan tersebut sangat membantu MBR untuk memperoleh hunian dengan biaya yang lebih terjangkau.
    Apalagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Denpasar tinggi, sehingga dapat membantu merenovasi rumah masyarakat.
    “Tapi jangan lupa, bantu juga masyarakat, pegawai-pegawai rendahan, masyarakat UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah), yang punya penghasilan, yang belum memiliki rumah sendiri,” ujar Tito.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Gaji PNS Naik Tahun Depan? Simak Penjelasan Gamblang Menpan RB Rini Widyantini

    Gaji PNS Naik Tahun Depan? Simak Penjelasan Gamblang Menpan RB Rini Widyantini

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa telah menerima surat dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Rini Widyantini prihal kenaikan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) tahun 2026.

    “Belum (bertemu Menkeu). Tapi kita sudah bersurat,” ungkal Rini di Kantor Kementerian PAN RB, Senayan, Jakarta, dikutip pada Senin (24/11/2025).

    Menteri Rini menegaskan mendukung rencana kenaikan gaji PNS. Namun ia menggarisbawahi bahwa rencana tersebut bergantung kepada kemampuan fiskal negara.

    “Saya juga senang kalau ASN itu bisa naik gaji. Tapi tentunya kita harus memperhatikan kesiapan fiskal,” tegasnya.

    Di sisi lain, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (DJA Kemenkeu), Luky Alfirman. Ia mengaku telah menerima surat yang dikirimkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini.

    “Kita baru saja menerima surat dari Menpan-RB. Saat ini tentu saja sedang kita kaji, sedang kita pertimbangkan. Kita belum mengambil keputusan apapun,” ujar Luky dalam Konferensi Pers APBN KITA Edisi November 2025, di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Kamis (20/11/2025).

    Menurutnya untuk menerapkan kebijakan ini perlu kajian mendalam yang tentu tidak sesederhana seperti yang dibayangkan masyarakat. Salah satunya pemerintah perlu mempertimbangkan kemampuan fiskal.

    “Kan remunerasi salah satu faktor dan elemennya. Kita selalu melihat kinerja dan produktivitas dari ASN seperti apa. Tentu saja kita melihat kemampuan fiskal kita seperti apa. Jadi itu yang kita pertimbangkan,” jelasnya.

  • Cara Cek BLT Kesra Rp 900 Ribu di Situs Cekbansos Kemensos

    Cara Cek BLT Kesra Rp 900 Ribu di Situs Cekbansos Kemensos

    Liputan6.com, Jakarta – Pemerintah resmi mengumumkan Bantuan Langsung Tunai Kesejahteraan Rakyat (BLT Kesra) pada Oktober 2025. Program BLT Kesra diberikan selama tiga bulan pada Oktober-Desember 2025 dengan nominal Rp 300 per bulan. Masyarakat akan langsung menerima BLT Kesejahteraan Rakyat sebesar Rp 900.000.

    “Akan diterima oleh 35.046.783 keluarga penerima manfaat. Dan ini lebih tinggi dari BLT sebelumnya, dan ini bisa menjangkau kurang lebih 140 juta orang kalau kita berasumsi 1 KPM itu adalah ayah, ibu, dan 2 orang anak,” tutur Menko Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, seperti dikutip dari laman Setkab.go.id, 17 Oktober 2025, Senin (24/11/2025).

    Ia menuturkan, bantuan tersebut menyasar desil 1-4 berdasarkan data sosial ekonomi nasional (DSEN). Bantuan ini merupakan tambahan di luar BLT regular yang selama ini disalurkan melalui Kementerian Sosial kepada 20,88 juta keluarga penerima manfaat dalam program keluarga harapan dan bantuan sembako. Penyaluran BLT Kesra ini disalurkan melalui himpunan bank milik negara (Himbara) untuk 18,3 juta keluarga.

    Adapun penyaluran BLT Kesra juga dilakukan melalui PT Pos Indonesia untuk 17,2 juta keluarga.

    Kriteria penerima BLT Kesra sangat spesifik untuk memastikan bantuan tepat sasaran. Penerima haruslah Warga Negara Indonesia (WNI) dan tidak berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, atau Polri.

    Mereka juga tidak boleh menerima bantuan ganda dari program sejenis seperti PKH atau BPNT. Selain itu, penerima harus berasal dari kelompok desil 1 hingga 4 berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), yang mencakup masyarakat dari kategori sangat miskin hingga pas-pasan, serta memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang berlaku.

     
    Berikut cek BLT Kestra di situs resmi Kemensos:

    1.Kunjungi cekbansos.kemensos.go.id

    2.Masukkan provinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa/kelurahan

    3.Ketikkan 4 huruf kode yang tertera dalam kotak kode

    4.Jika huruf kode kurang jelas, klik icon refresh untuk mendapatkan huruf kode baru

    5.klik tombol cari data

  • 2 ASN dan 3 Kades di Kotawaringin Timur Positif Narkoba, Terancam Sanksi hingga Pemberhentian
                
                    
                        
                            Regional
                        
                        24 November 2025

    2 ASN dan 3 Kades di Kotawaringin Timur Positif Narkoba, Terancam Sanksi hingga Pemberhentian Regional 24 November 2025

    2 ASN dan 3 Kades di Kotawaringin Timur Positif Narkoba, Terancam Sanksi hingga Pemberhentian
    Tim Redaksi
    PALANGKA RAYA, KOMPAS.com
    – Sebanyak dua aparatur sipil negara (ASN) dan tiga kepala desa (kades) di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah, dinyatakan positif narkoba setelah mengikuti tes urine di Aula DPRD Kotim, Sampit.
    Tes digelar Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK)
    Kotim
    baru-baru ini.
    Dua ASN tersebut terancam diberikan sanksi ringan hingga berat, sementara tiga kades dapat diberhentikan dari jabatannya sesuai regulasi yang berlaku.
    Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kotim, Kamaruddin Makkalepu, mengatakan ASN yang terlibat narkotika akan dijatuhi sanksi mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS.
    “Sanksinya mulai dari ringan, sedang, hingga berat. Mulai dari teguran lisan sampai dengan pemberhentian tidak atas permintaan sendiri atau dipecat,” ujar Kamaruddin, Senin (24/11/2025).
    Ia menjelaskan bahwa temuan itu masih harus ditindaklanjuti melalui pemeriksaan khusus (riksus) sebelum penjatuhan hukuman disiplin.
    “Riksus akan dilakukan oleh tim yang dibentuk Pejabat Pembina Kepegawaian,” katanya.
    Hingga kini, pihaknya masih menunggu data lengkap dari BNNK sebelum memutuskan langkah berikutnya.
    Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kotim, Yudi Aprianur, mengatakan pihaknya juga menunggu hasil pendalaman BNNK.
    “Sesuai ketentuan, kades dapat diberhentikan apabila terbukti positif narkoba karena dianggap tidak memenuhi syarat sebagai kepala desa,” ujarnya.
    Namun, Yudi menegaskan penjatuhan sanksi tetap menunggu hasil pendalaman dari BNNK Kotim.
    “Menurut info ada pengakuan efek obat dan lain-lain, jadi kami menunggu informasi resmi dari BNNK,” katanya.
    Sebelumnya, Kepala BNNK
    Kotawaringin Timur
    , AKBP Fadli, mengonfirmasi lima peserta yang positif narkoba tersebut.
    “Dari 147 orang yang kami periksa, ada 5 orang yang dinyatakan positif. Mereka mengonsumsi obat-obatan seperti zenith, cuma satu saja yang pakai sabu,” ujar Fadli.
    Ia menjelaskan sebagian ASN dan kades mengaku memakai zenith karena sakit lambung, nyeri, kecemasan kerja, atau kelelahan menggarap kebun sawit.
    “Sudah di-asesmen oleh tim rehabilitasi kami, rupanya bukan kecanduan,” katanya.
    Sementara satu orang yang terbukti menggunakan sabu diarahkan untuk menjalani pemeriksaan medis dan wajib lapor.
    “Ada satu yang menggunakan sabu. Itu kami arahkan ke dokter Rumah Sakit Murjani. Nanti ada dokter yang bisa mengobati dan wajib lapor ke kami,” ujarnya.
    Pengguna sabu tersebut berdalih memakai untuk mengatasi kelelahan akibat sering bekerja di luar jam kantor, termasuk perjalanan dinas.
    “Dia memakai cuma sekali-sekali, bukan ketergantungan,” kata Fadli.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • FAM Desak Pemkab Sampang Segera Tetapkan Jadwal Pilkades 2026

    FAM Desak Pemkab Sampang Segera Tetapkan Jadwal Pilkades 2026

    Sampang (beritajatim.com) — Forum Aktivis Madura (FAM) mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang untuk segera menetapkan jadwal Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) 2026. Desakan ini muncul karena sejak 2015 hingga 2025, rata-rata desa di Sampang tidak memiliki kepala desa (kades) definitif dan hanya dipimpin penjabat (Pj) dari kalangan ASN.

    “Kami akan kawal terus agar Pilkades segera digelar,” tegas Ketua FAM, Samsul Arifin, Minggu (23/11/2025).

    Samsul mengungkapkan bahwa pihaknya telah melayangkan surat pemberitahuan aksi demonstrasi kepada Polda Jawa Timur. Aksi tersebut rencananya digelar pada Selasa mendatang sebagai bentuk tekanan agar pemerintah daerah mempercepat proses penjadwalan Pilkades.

    “Kita juga akan demo ke Gubernur Jawa Timur untuk menuntut agar Pilkades di Sampang segera digelar,” ujarnya.

    FAM juga menyampaikan kekecewaan terhadap Wakil Bupati Sampang, Mahfud. Menurut Samsul, saat aksi demo sebelumnya, Mahfud sempat menyatakan dukungan, namun sampai saat ini belum menunjukkan langkah konkret.

    “Kami kecewa karena Wabup mendukung saat demo beberapa waktu lalu, tetapi sampai sekarang belum ada langkah nyata,” keluhnya.

    Samsul menegaskan bahwa pihaknya siap menggelar aksi lanjutan dengan massa yang lebih besar jika Pemkab Sampang tidak segera memberikan kepastian penyelenggaraan Pilkades. Ia juga menyoroti besarnya anggaran Pilkades di Sampang dibandingkan daerah lain di Madura.

    “Di Bangkalan hanya Rp 80 juta per desa. Sementara di Sampang Rp 120 juta per desa, padahal kultur kedua kabupaten sama. Karena itu kami akan melakukan aksi lebih besar agar Pilkades secepatnya digelar,” imbuhnya.

    Dalam kesempatan yang sama, Koordinator Aksi FAM, Mausul, meminta eksekutif dan legislatif Kabupaten Sampang segera memastikan alokasi anggaran Pilkades dan menetapkan jadwal resmi pelaksanaannya pada tahun 2026.

    “Kalau ini tidak diindahkan, kami akan terus berjuang dengan aksi lima kali lipat dari sebelumnya,” tegas Mausul. [sar/but]

     

     

  • Cerita Hendrik Hidup dari Upah Bersihkan Makam sejak SD hingga Berkeluarga
                
                    
                        
                            Makassar
                        
                        23 November 2025

    Cerita Hendrik Hidup dari Upah Bersihkan Makam sejak SD hingga Berkeluarga Makassar 23 November 2025

    Cerita Hendrik Hidup dari Upah Bersihkan Makam sejak SD hingga Berkeluarga
    Tim Redaksi
    MAKASSAR, KOMPAS.com
    — Hendrik (55), warga Jalan Kancil, Kecamatan Mamajang, Makassar, telah menjadi pembersih makam sejak ia masih duduk di bangku sekolah dasar (SD).
    Profesi yang dijalaninya sejak kecil itu hingga kini menjadi sumber penghidupan bagi keluarganya.
    Sebagai ayah dari dua anak, Hendrik menyebut pekerjaan ini membantunya membiayai pendidikan anak-anaknya, termasuk satu yang kini berkuliah di sebuah perguruan tinggi di Sulawesi Selatan.
    “Masih kecil (jadi
    pembersih makam
    ), sampai saya tamat (sekolah), bayar uang sekolah hasil bersihkan makam,” ungkap Hendrik di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Dadi, Jalan Amirullah, Sabtu (22/11/2025).
    Kedekatan TPU dengan rumahnya membuat Hendrik sering berada di lingkungan pemakaman sejak remaja. Sepulang sekolah, ia kerap bermain di lapangan sekitar TPU sambil menunggu peziarah yang membutuhkan jasanya.
    Setelah lulus SMA, Hendrik sempat mencoba pekerjaan lain sebagai tukang reparasi AC. Namun, pekerjaannya tak bertahan lama.
    “Belum rezeki. Setelah kerja, saya kembali lagi di sini (pembersih makam),” ujarnya.
    Dengan tatapan sayup, Hendrik mengatakan bahwa ia ikhlas menjalani pekerjaan ini. Apalagi ia bisa menolong orang lain. 
    Selama puluhan tahun bekerja, Hendrik tidak pernah mematok tarif untuk jasanya. Upah biasanya diberikan secara sukarela, berkisar Rp5.000 hingga Rp10.000.
    “Kalau dapat yah bersyukur. Kalau tidak dapat ya syukur juga,” katanya.
    Untuk menambah penghasilan, Hendrik dan istrinya juga menjual kue tradisional yang dititipkan ke pedagang kelontong. Usaha kecil itu turut membantu menutup kebutuhan pendidikan anak-anaknya.
    Pada momen tertentu seperti Ramadan dan Idul Fitri, pendapatan Hendrik meningkat signifikan.
    “Mau masuk Idul Fitri, puasa, sama Idul Adha. Kayak ratusan. Dapat 100, hingga 200, begitukan banyak orang bersiara,” tuturnya.
    Meski terbiasa bekerja keras, Hendrik mengaku musim hujan menjadi tantangan tersendiri bagi penggali makam.
    “Ya kita kalau tanam jenazah itu kan musim hujan, jadi ya kerja berat gitu,” katanya.
    Pada 2020, ia juga pernah menjadi salah satu penggali kubur korban Covid-19.
    “Korban sudah dibungkus di peti. Kita cuma makamkan, sama petugas Covid-nya,” tutur Hendrik. Dari pekerjaan itu, ia menerima upah lebih tinggi, sekitar Rp50.000 sampai Rp100.000.
    Meski penghasilannya tergolong minim, Hendrik memilih tidak banyak berharap pada bantuan pemerintah.
    “Mengharap pemerintah tidak juga. Lebih bagus untuk kita sendiri bagaimana kita bisa hidup di dunia ini untuk keluarga,” kata dia.
    Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Makassar mencatat 85 pembersih makam non-ASN telah diangkat menjadi PPPK paruh waktu dengan gaji Rp1,5 juta per bulan.
    Sementara pegawai PJLP Petugas Pemakaman berjumlah tujuh orang dengan gaji Rp2.763.277 per bulan.
    Profesi pembersih makam memang kerap luput dari perhatian. Namun, peran mereka sangat penting dalam proses pemulasaraan jenazah dan menjaga kebersihan area pemakaman.
    Hendrik menjadi salah satu wajah dari kerja sunyi itu, seorang bapak yang terus bertahan demi keluarganya, meski dengan penghasilan yang jauh dari kata pasti.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Menhub pastikan integritas layanan transportasi saat libur akhir tahun

    Menhub pastikan integritas layanan transportasi saat libur akhir tahun

    Kami mengutamakan penegakan disiplin dalam pelayanan publik, khususnya pada terminal dan sektor perhubungan darat, pelayanan beritegritas dan pencegahan pungli.

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menegaskan komitmen memperkuat disiplin dan integritas layanan transportasi melalui pencegahan pungli dan peningkatan pengawasan demi memastikan keamanan serta kenyamanan masyarakat menghadapi libur Natal dan Tahun Baru 2025/2026.

    “Kami mengutamakan penegakan disiplin dalam pelayanan publik, khususnya pada terminal dan sektor perhubungan darat, pelayanan beritegritas dan pencegahan pungli,” kata Menhub dalam keterangan di Jakarta, Minggu.

    Dudy menekankan hal itu saat bertemu Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. Keduanya bertemu untuk mempersiapkan angkutan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

    Dia menyampaikan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mulai mempersiapkan pelaksanaan angkutan Natal dan tahun baru dengan berkoordinasi dan berkolaborasi bersama kementerian/lembaga lainnya serta pemangku kepentingan terkait.

    “Harapannya pelaksanaan Natal dan tahun baru ini berjalan dengan lancar dan aman,” ujar Menhub.

    Menhub menyampaikan rencana kolaborasi bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait keselamatan transportasi, penguatan dan integrasi transportasi publik di daerah, penyelarasan perencanaan pembangunan terkait transportasi, serta penanganan kemacetan dan tata ruang berbasis transportasi (TOD).

    Kemenhub dan Kemendagri juga akan berkolaborasi terkait proyek pengembangan transportasi daerah, pengawasan ASN pemerintah daerah dalam penyelenggaraan transportasi, serta harmonisasi regulasi transportasi.

    Di samping itu, Menhub juga menyampaikan sejumlah faktor yang perlu diantisipasi pada penyelenggaraan angkutan Natal dan Tahun Baru 2025/2026. Pertama, adanya libur Natal dan tahun baru yang berdekatan dengan akhir pekan, sehingga meningkatkan potensi masyarakat bepergian atau berlibur.

    Kedua, adanya kebijakan cuti bersama nasional yang memberikan fleksibilitas waktu bagi masyarakat untuk melakukan perjalanan.

    Atas arahan Presiden Prabowo Subianto, kata Menhub lagi, pemerintah meluncurkan program stimulus Natal dan Tahun Baru 2025/2026 melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) empat Menteri.

    “Selanjutnya, kami juga sedang finalisasi SKB Kebijakan Pembatasan Angkutan Barang Selama Periode Natal dan Tahun Baru 2025/2026 untuk memastikan kelancaran pergerakan masyarakat,” kata Menhub.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • DKI bakal adakan lagi tantangan turunkan ukuran baju tahun depan

    DKI bakal adakan lagi tantangan turunkan ukuran baju tahun depan

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bakal mengadakan kembali kegiatan “Challenge Downgrade Ukuran Bajumu 3.0” pada tahun depan.

    Kegiatan merupakan bagian dari kampanye mengajak masyarakat menjalani pola hidup sehat melalui langkah sederhana, yakni menurunkan ukuran baju.

    “InsyaAllah kami akan adakan lagi. Tapi jangan gara-gara ‘challenge’ ini turun nanti setelah ‘challenge’ ini selesai naik (ukuran baju karena naik berat badan), karena yang seperti ini tidak baik buat kesehatan,” kata Asisten Kesejahteraan Rakyat (Askesra) Setda Provinsi DKI Jakarta, Ali Maulana Hakim di Jakarta, Minggu.

    Ali mengatakan kegiatan yang sudah diadakan tiga kali sejak tahun 2023 ini menjadi upaya kreatif dan jawaban inspiratif dari Dinas Kesehatan DKI untuk mengajak masyarakat, para Aparatur Sipil Negara (ASN) dan mahasiswa untuk hidup sehat dengan cara menyenangkan dan terukur.

    Hal ini lantaran pola hidup sehat menjadi ciri orang-orang modern yang diharapkan juga diterapkan warga Jakarta seiring DKI Jakarta menjadi kota global.

    Orang-orang yang modern mengerti tentang kesehatan. “Jangan sampai minim aktivitas fisik. Hidup yang modern bukan hidup yang malas,” kata Ali.

    “Challenge Downgrade Ukuran Bajumu 3.0” menjadi ajang kompetisi dengan diri sendiri untuk mengalahkan kebiasaan buruk lalu mengatur dan meningkatkan motivasi untuk menjadi menjalankan pola hidup sehat.

    Ali berpendapat, dalam menjalankan pola hidup yang sehat, konsistensi yang menjadi kunci. Dia berharap warga Jakarta mau menerapkan gaya hidup sehat dalam keseharian mereka.

    “Silahkan manfaatkan dalam rangka pola hidup sehat ini sarana dan prasarana yang sudah disiapkan oleh pemerintah, berupa taman-taman. Taman-taman kita sudah mulai kita ‘upgrade’ semua supaya bagus,” kata Ali.

    Wakil Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Dwi Oktavia menyampaikan konsistensi dan semangat untuk hidup sehat tampak dimiliki dari sebagian warga Jakarta.

    Hal uni ditunjukkan setidaknya oleh 1.241 orang yang menuntaskan tantangan dalam kegiatan “Challenge Downgrade Ukuran Bajumu 3.0” dalam enam pekan.

    Adapun total peserta yang mendaftar “Challenge Downgrade Ukuran Bajumu 3.0” mencapai 4.340 orang . Lalu, dari jumlah tersebut sebanyak 2.761 orang di antaranya mengikuti tantangan yang diberikan dan 1.241 orang berhasil menuntaskan seluruh rangkaian tantangan.

    Tantangan yang diberikan, yakni melakukan jalan kaki minimal 7.500 langkah per hari, menggunakan aplikasi penghitung langkah di ponsel.

    Kemudian, menerapkan pola makan sehat dengan konsep “Isi Piringku” setiap hari, melakukan aktivitas fisik minimal 30 menit per hari atau 150 menit per minggu dan melakukan pemeriksaan kesehatan di fasilitas kesehatan setiap satu minggu sekali selama tantangan berlangsung.

    “Harapan kami, kebiasaan baik yang terbentuk selama mengikuti tantangan ini dapat terus dipertahankan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga masyarakat Jakarta semakin sehat, produktif dan siap menyongsong Jakarta sebagai Kota Global,” katanya.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pria di Mamuju Ditangkap Usai Diduga Perkosa Temannya Dalam Kantor Pemkab
                
                    
                        
                            Regional
                        
                        22 November 2025

    Pria di Mamuju Ditangkap Usai Diduga Perkosa Temannya Dalam Kantor Pemkab Regional 22 November 2025

    Pria di Mamuju Ditangkap Usai Diduga Perkosa Temannya Dalam Kantor Pemkab
    Tim Redaksi
    MAMUJU, KOMPAS.com
    – Seorang pria berinisial AS (25) ditangkap polisi usai diduga memerkosa teman perempuannya di salah satu kantor dinas di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, Sabtu (22/11/2025) dini hari.
    Kasi Humas Polresta
    Mamuju
    Ipda Herman Basir mengatakan pelaku dan korban berinisial MW (24) berkenalan di rumah temannya.
    Pemerkosaan
    ini bermula ketika AS menawarkan korban untuk beristirahat di kantor dinas yang berada di lingkup Pemerintah Kabupaten Mamuju.
    Herman menegaskan pelaku bukan aparatur sipil negara. Namun saban malam, AS kerap datang ke kantor tersebut.
    “Peristiwa tersebut terjadi saat pelaku menawarkan korban untuk beristirahat dan menginap di ruang kantor dinas tersebut,” ujar Herman, Sabtu (22/11/2025) malam.
    Korban menerima ajakan itu karena pelaku sebelumnya berjanji tidak akan menyentuh dirinya. Namun sesampainya di lokasi, AS justru memaksa korban melakukan tindakan asusila.
    Korban sempat melawan, tetapi pelaku mengancam akan membunuh korban apabila ajakannya tidak dipenuhi.
    “Korban mengaku sempat melakukan perlawanan, namun pelaku melakukan tindakan pemerkosaan sebagaimana yang dilaporkan,” ujar Herman.
    Tidak lama setelah laporan dibuat, AS ditangkap polisi. Saat ini penyidik
    Polresta Mamuju
    sedang memeriksa pelaku.
    “Penyidik memastikan bahwa hak-hak korban dilindungi sesuai prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku,” kata Herman.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Dorong ASN Investasi Saham, Bobby: Daripada Main Judi Online
                
                    
                        
                            Medan
                        
                        22 November 2025

    Dorong ASN Investasi Saham, Bobby: Daripada Main Judi Online Medan 22 November 2025

    Dorong ASN Investasi Saham, Bobby: Daripada Main Judi Online
    Tim Redaksi
    MEDAN, KOMPAS.com
    – Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Bobby Afif Nasution mendorong Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov Sumut untuk terlibat menjadi investor pasar modal.
    Ia meminta Otoritas Jasa Keuangan (
    OJK
    ) dan PT Bursa Efek Indonesia (
    BEI
    ) memberikan literasi agar
    ASN
    memahami investasi yang aman dan produktif.
    “Saya minta dalam kesempatan ini kalau boleh para ASN kami bisa diajari atau diberi literasi tentang
    pasar modal
    sehingga bisa membuka peluang ASN juga bisa terlibat atau menjadi bagian investor pasar modal di
    Sumut
    ,” ujar Bobby dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (22/11/2025).
    Bobby menyampaikan itu saat memberi sambutan pada acara
    Medan
    Sharia Investor City di Hotel JW Marriott Medan, Jumat (21/11/2025).
    Menurut dia, pemahaman pasar modal dapat membantu ASN meningkatkan kondisi ekonomi sekaligus mencegah tindakan negatif seperti judi online dan korupsi.
    “Yang main pasar modal ini tadi saya lihat ada yang dari Ojol, pedagang dan ASN. Daripada main Judol (judi online), bagus belajar pasar modal,” ujarnya.
    Bobby juga menyoroti potensi
    industri halal
    di Indonesia, termasuk di Sumut, yang menurutnya belum dimanfaatkan secara optimal. Ia menyebut meskipun Indonesia memiliki jumlah konsumen produk halal terbesar, mayoritas produk justru berasal dari negara Tiongkok dan Australia.
    “Produk halal kita yang dikonsumsi masyarakat Indonesia kebanyakan diproduksi bukan dari Indonesia,” kata Bobby.
    Sementara itu, Kepala OJK Sumut Khoirul Muttaqien menyampaikan bahwa jumlah investor pasar modal di Sumut merupakan salah satu yang terbesar di luar Pulau Jawa. Ada sekitar 736 ribu investor dengan nilai transaksi mencapai Rp 21,7 triliun.
    Ia menyebut pertumbuhan tersebut tidak hanya berasal dari pembukaan rekening baru, tetapi juga dari aktivitas pengelolaan portofolio yang cukup tinggi.
    “(Sementara itu) Untuk pasar modal syariah, pertumbuhan investor secara nasional mencapai 142 persen, sedangkan di Sumut meningkat hingga 270 persen dalam lima tahun terakhir,” ujar Khoirul.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.