Pemprov Papua Tengah Terapkan Kebijakan Baru, 90 Persen Pegawai Honorer OAP
Tim Redaksi
JAYAPURA, KOMPAS.com
–
Gubernur Papua Tengah
, Meki Nawipa, resmi menerbitkan Surat Edaran Nomor 800.1/146-2/SET yang mengatur pengelolaan
pegawai non-ASN
/kontrak di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Tengah untuk tahun 2025.
Dalam surat edaran tersebut, Meki menegaskan bahwa setiap organisasi perangkat daerah (OPD) diwajibkan mengalokasikan 90% pegawai non-ASN/kontrak untuk
orang asli Papua
(OAP) dan 10% untuk non-OAP.
“Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat asli Papua dalam sektor pemerintahan daerah,” kata Meki dalam siaran pers yang diterima Kompas.com pada Kamis (27/3/2025).
Lebih lanjut, Meki menjelaskan bahwa bagi perangkat daerah yang telah memiliki surat keputusan (SK) gubernur mengenai tenaga pegawai non-ASN/kontrak, pembayaran upah hanya dapat dilakukan hingga Maret 2025.
Setelah itu, mereka harus melakukan revisi jumlah pegawai sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
“Bagi perangkat daerah yang belum mengeluarkan SK Gubernur terkait tenaga non-ASN/kontrak, mereka diwajibkan untuk menyusun SK yang mengacu pada aturan tersebut,” ujarnya.
Kebijakan ini diambil dalam rangka optimalisasi pengelolaan tenaga kerja non-ASN di Papua Tengah serta meningkatkan partisipasi masyarakat asli dalam pemerintahan.
“Surat edaran ini menjadi pedoman bagi seluruh kepala perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Tengah dalam mengelola pegawai non-ASN/kontrak ke depan,” ungkap mantan Bupati Paniai itu.
Meki menambahkan bahwa keputusan Gubernur Papua Tengah ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan orang asli Papua (OAP) melalui kebijakan afirmatif di sektor ketenagakerjaan.
“Dengan menerapkan sistem kuota 90% untuk OAP, diharapkan semakin banyak masyarakat asli Papua yang mendapatkan kesempatan bekerja di pemerintahan daerah,” ujarnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Kementrian Lembaga: ASN
-
/data/photo/2025/03/27/67e56790c562d.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Pemprov Papua Tengah Terapkan Kebijakan Baru, 90 Persen Pegawai Honorer OAP Regional 27 Maret 2025
-

Siasat 400 ASN Seluma Kelabui Absen Kehadiran, Cetak Foto Dititipkan Staf Honorer – Halaman all
TRIBUNNEWS.COM – Sebanyak 400 aparatur sipil negara (ASN) di Pemerintah Kabupaten Seluma, Bengkulu, terbukti menggunakan foto wajah dan fake GPS untuk menyiasati presensi online atau mengisi daftar hadir secara daring.
Hal itu diungkap Bupati Seluma, Teddy Rahman.
Saat ini, diketahui, proses mapping masih terus dilakukan, sehingga jumlah ini kemungkinan akan terus bertambah.
“Ada 400 ASN terungkap gunakan foto dan GPS palsu untuk absen.”
“Atas temuan itu maka absennya saya blokir selamanya serta diberi teguran keras, hingga hukuman disipliner,” ujar Teddy, Rabu (26/3/2025).
Salah seorang ASN di lingkungan Pemda Seluma yang namanya enggan ditulis, mengungkapkan bahwa ada dua cara rekan ASN mengelabui absen.
Pertama, mereka mencetak foto diri yang asli kemudian dititipkan pada staf honorer,
Staf honorer yang dititipkan foto tersebut kemudian melakukan absen.
“Jadi, kalau foto, potonya dicetak dan dititipkan ke tenaga honorer. Nanti, tenaga honorer yang akan mengabsenkan menggunakan ponsel honorer masuk ke aplikasi absen menggunakan akun ASN yang bersangkutan lalu menggunakan foto yang sudah dicetak,” ungkapnya, Kamis (27/3/2025) dikutip dari Kompas.com.
Cara kedua yakni menggunakan GPS fake.
“Masuk ke fake GPS, maka atur saja posisi koordinat, lalu lakukan cara absen seperti biasa. Itu dua cara yang dilakukan yang saya ketahui,” ujarnya.
Mereka yang terbukti melakukan praktik licik ini kemudian diberi sanksi berupa pemblokiran akun.
Dari jumlah akun yang telah diblokir tersebut dua di antaranya adalah pejabat Eselon 2 atau kepala dinas.
“Sementara ini ada dua akun kepala dinas yang ikut diblokir, karena diketahui juga menggunakan foto dan titik lokasi palsu saat absen harian,” kata Plt Kepala BKPSDM Seluma, Ansori Kamis (27/3/2025) dikutip dari Tribun Bengkulu.
Untuk ASN atau pejabat yang akunnya telah diblokir, Ansori mengatakan agar segera diurus ke BKPSDM untuk pemulihan.
Demi memulihkan akun ini, mereka diwajibkan membuat surat pernyataan bermaterai 10 ribu yang menyatakan bahwa tidak akan mengulangi dan siap disanksi jika terjadi lagi.
Bupati Seluma Teddy Rahman menyayangkan temuan terhadap absen ASN yang banyak mengakali ini.
Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Seluma dirugikan karena membayar tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dari hasil absen fake yang diakali.
“TPP Seluma ini sangat besar, tapi tidak sebanding dengan kinerja yang dilakukan. Semoga dengan terbongkarnya ini, semua bisa berubah dan dapat bekerja lebih baik dan profesional,” kata Teddy, Rabu (26/3/2025).
Sebagian artikel ini telah tayang di Tribunbengkulu.com dengan judul 400 Lebih Akun Absen Harian ‘Fake’ ASN Seluma Diblokir, Dua Diantaranya Kepala Dinas.
(Tribunnews.com/Milani) (TribunBengkulu.com/yayan Hartono)
-

Mau Sistem Sehebat Apapun, Kalau Mental Korup Ya Tetap Curang – FAJAR
FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Sebanyak 400 Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma, Bengkulu kedapatan berbuat curang.
Hal ini yang saat ini mendapatkan banyak sorotan di media sosial saat ini.
Mereka terbukti menggunakan foto wajah dan fake GPS untuk menyiasati sistem presensi online.
Hal ini direspon keras oleh penulis novel, Tere Liye melalui unggahan di media sosial Instagram pribadinya.
Tere Liye membagikan berita lama sekitar tahun 2024 dengan kasus yang hampir sama.
“Berita ini Juli 2024. Setahun lalu. Sengaja sy screenshot berita lama; bukan berita terbaru di Bengkulu, 400 ASN yg juga ngakalin mesin absensi,” tulisnya dikutip Kamis (27/3/2025).
“Tahun demi tahun berlalu, masiiiih saja terjadi. Ada yang ketahuan; ada yang dibiarkan saja, bahkan ada yg bebas merdeka sih bodo amat,” ujarnya.
Sang penulis pun menyindir sifat masyarakat Indonesia yang terkenal dengan koruptornya yang mendarah daging.
“Sifat korup (rusak) itu dilawan. Dimulai dari diri sendiri. Mau sebagus apapun sistemnya, jika kita biarkan sifat korup ini, tetap saja akhirnya korup,” tuturnya.
Ia pun menyebut begitu susah orang Indonesia untuk jujur. Apalagi, menyindir terkait ASN yang memang dan mengedankan kejujuran.
“Apa susahnya sih hal2 kecil begini jujur. Bukan malah teruuus saja banyak alasan. Salah inilah, salah itulah. Sungguh kelak, bahkan urusan sebutir debu pun ditanya,” sebutnya.
“Kita itu bukankah dulu berebut, pengeeen sekali jadi ASN? Maka bekerjalah sebaik mungkin. Karena oh karena, masuk tepat waktu, berusaha habis2an jujur pun kita masih akan diminta tanggung-jawab kelaka,” pungkasnya.
-

ASABRI gelar Mudik Gratis Bersama BUMN ke Jawa Tengah bagi 200 peserta
ASABRI dengan bangga menghadirkan fasilitas mudik ini sebagai bentuk nyata kepedulian terhadap Peserta dan Insan ASABRI serta masyarakat
Jakarta (ANTARA) – PT ASABRI (Persero) turut berpartisipasi dalam program Mudik Bersama BUMN tahun ini melalui kegiatan ”Mudik Aman Sampai Tujuan bersama ASABRI Tahun 2025” dengan menyediakan empat bus dengan kapasitas keseluruhan 200 orang ke Jawa Tengah.
Fasilitas mudik gratis tersebut diberikan untuk prajurit TNI, anggota Polri, ASN Kementerian Pertahanan, serta ASN Polri, baik aktif maupun pensiun.
”ASABRI dengan bangga menghadirkan fasilitas mudik ini sebagai bentuk nyata kepedulian terhadap Peserta dan Insan ASABRI serta masyarakat,” ucap Direktur Utama ASABRI Jeffry Haryadi di Jakarta, Kamis.
Ia mengatakan bahwa terdapat dua destinasi utama dari kegiatan mudik gratis yang diselenggarakan pihaknya, yakni Surakarta dan Semarang.
Keberangkatan peserta dilakukan secara serentak dengan titik awal dari Gelora Bung Karno (GBK) serta Kantor Pusat ASABRI, Jakarta.
Jeffry menyatakan bahwa pelaksanaan program tersebut merupakan wujud komitmen perseroan untuk memberikan kesejahteraan peserta dengan manfaat yang berdampak, sejalan dengan visi ASABRI sebagai BUMN pengelola asuransi sosial terpercaya, profesional, dan peduli kepada kesejahteraan peserta.
Ia menuturkan bahwa kegiatan mudik gratis tersebut juga selaras dengan upaya pemerintah untuk merealisasikan tujuan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya poin ke-11 tentang kota dan pemukiman yang berkelanjutan.
Hal tersebut mengingat dengan menyediakan layanan transportasi yang aman dan layak, ASABRI bersama BUMN lainnya membantu mengurangi kepadatan lalu lintas, menekan angka kecelakaan, serta meningkatkan keselamatan dan kesejahteraan masyarakat selama musim mudik.
”Kami ingin memastikan bahwa perjalanan mereka tidak hanya nyaman, tetapi juga aman hingga tiba di tujuan,” ujar Jeffry Haryadi.
Ia berharap bahwa program tersebut dapat membantu peserta ASABRI, Insan ASABRI, dan Masyarakat agar dapat berkumpul dengan keluarga di kampung halaman dengan selamat, nyaman, dan penuh kebahagiaan.
“Selamat mudik dan selamat berkumpul bersama keluarga tercinta. Semoga perjalanan ini membawa kebahagiaan, keamanan, dan ketenangan, serta menjadikan momen Lebaran tahun ini penuh makna,” imbuhnya.
Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2025 -

Viral ASN Ganti Pelat Mobil Dinas, Netizen: Boleh Dipakai Mudik?
Jakarta, Beritasatu.com – Aparatur Sipil Negara (ASN) Bandar Lampung menjadi viral di media sosial (medsos) lantaran terlihat sedang melakukan pergantian pelat nomor kendaraan dinas berwarna merah menjadi pelat nomor berwarna putih. Mobil dinas itu diduga akan dipakai untuk mudik.
Pada video yang diunggah akun Instagram @lambegosiip, Kamis (27/3/2025) terlihat jelas seorang ASN mengganti pelat nomor mobil Toyota Fortuner yang berplat merah dengan Nopol BE 1584 FZ yang ditukar dengan pelat nomor berwarna putih dengan Nopol BE 1276 EP.
Sementara ASN lainnya terlihat sedang melakukan pengecekan pada ban dari kendaraan Toyota Fortuner tersebut.
Melihat video tersebut, membuat netizen murka dengan perbuatan ASN yang diketahui berasal dari Pemerintah Bandar Lampung yang telah mengganti pelat nomor mobil dinas.
Pasalnya, pelarangan ASN menggunakan mobil dinas untuk mudik sudah diatur dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor: PER/87/M.PAN/8/2005. Dalam aturan tersebut menyebutkan tentang Pedoman Pelaksanaan Peningkatan Efisiensi, Penghematan, dan Disiplin Kerja tersebut, ditetapkan bahwa kendaraan dinas digunakan hanya untuk kepentingan kerja para PNS.
Sebagaimana tercantum dalam lampiran aturan itu, disebutkan bahwa kendaraan dinas operasional hanya digunakan untuk kepentingan dinas yang menunjang tugas pokok dan fungsi.
Selain itu, kendaraan dinas operasional dibatasi penggunaannya pada hari kerja kantor, dan kendaraan dinas operasional hanya digunakan di dalam kota.
“Pelat nomor diganti, memang boleh dipakai mudik?” tulis netizen.
“Netizen bergerak, semuanya terbongkar,” tulis netizen lagi.
“Lampung oh Lampung, pantesan sana jalanannya semua berlubang,” tulis netizen.
“Sudah lebih baik enggak usah dikasih mobil ASN-nya,” tulis netizen lainnya.
“Sekalian dong, bensin dan tol dirembes biar masuk dalam biaya dinas,” tulis netizen yang murka melihat ASN di Bandar Lampung mengganti plat nomor mobil dinas yang diduga dipakai buat mudik.
-
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5175843/original/030506600_1743052338-ASN_Digital_2.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Apa itu MFA ASN Digital di asndigital.bkn.go.id? – Page 3
Liputan6.com, Jakarta – Badan Kepegawaian Negara (BKN) mewajibkan aktivasi Multi-Factor Authentication (MFA) untuk akses Aparatur Sipil Negara (ASN) digital di asndigital.bkn.go.id, guna meningkatkan keamanan akun dan melindungi data pribadi dari ancaman siber seperti peretasan.
Lantas, apa itu MFA ASN digital di asndigital.bkn.go.id? MFA atau singkatan dari Multi-Factor Authentication pada portal ASN Digital, adalah sistem keamanan tambahan yang melindungi akun ASN, baik itu Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Sistem ini memerlukan lebih dari satu langkah verifikasi untuk akses akun, menambahkan verifikasi kode OTP (One-Time Password) selain kata sandi.
Kode OTP 6 digit ini dikirim ke aplikasi autentikasi di ponsel dan hanya berlaku sekali pakai.
Dengan MFA, meskipun kata sandi diketahui orang lain, akses tetap terlindungi karena mereka membutuhkan kode OTP yang hanya Anda miliki.
Tujuan utama penerapan MFA adalah meningkatkan keamanan data pribadi ASN dan mencegah akses tidak sah.
Integrasi MFA dilakukan pada portal ASN Digital (asndigital.bkn.go.id) yang menggabungkan layanan kepegawaian seperti SIASN, MyASN, e-Kinerja, dan lainnya.
Pengaktifan MFA dilakukan melalui portal tersebut dengan memindai kode QR menggunakan aplikasi autentikasi seperti Google Authenticator atau Microsoft Authenticator.
Batas waktu aktivasi MFA sendiri berlalu pada tanggal 26 Maret 2025 pukul 23:59 WIB.
-
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5175711/original/059446000_1743045961-ASN_Digital.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Untuk PNS dan PPPK, Ini Cara Aktifkan MFA ASN Digital di asndigital.bkn.go.id – Page 3
Liputan6.com, Jakarta – Mulai 23 Maret 2025, akses ke layanan ASN Digital di asndigital.bkn.go.id menjadi wajib bagi seluruh ASN, seperti Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Badan Kepegawaian Negara (BKN) mewajibkan aktivasi Multi-Factor Authentication (MFA) untuk meningkatkan keamanan akun.
Penggunaan MFA dinilai bisa melindungi data pribadi dan kepegawaian dari ancaman siber seperti peretasan.
Dengan MFA, akses ke layanan SIASN, Helpdesk BKN, MOLA, MyASN, Simpegnas, e-Kinerja, dan lainnya hanya bisa dilakukan setelah verifikasi dua tahap.
Berkat integrasi tersebut, PNS dan PPPK akan lebih mudah untuk mengakses berbagai layanan manajemen ASN tersebut yang sebelumnya tersedia di platform berbeda.
Lalu, bagaimana cara mengaktifkan MFA ASN Digital di asndigital.bkn.go.id? Berikut ini cara mudahnya.
-
/data/photo/2025/03/27/67e47d469b765.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
2 400 ASN Kabupaten Seluma Terbukti Gunakan Foto dan "Fake GPS" untuk Daftar Kehadiran, Bupati Beri Sanksi Regional
400 ASN Kabupaten Seluma Terbukti Gunakan Foto dan “Fake GPS” untuk Daftar Kehadiran, Bupati Beri Sanksi
Tim Redaksi
BENGKULU, KOMPAS.com
– Sebanyak 400 aparatur sipil negara (ASN) di Pemerintah Kabupaten Seluma, Bengkulu, terbukti menggunakan foto wajah dan
fake GPS
untuk menyiasati
presensionline
atau mengisi daftar hadir secara daring.
Bupati Seluma, Teddy Rahman, mengungkap praktik ini dan langsung memberikan sanksi berupa pemblokiran absensi bagi para ASN yang terlibat. Pemblokiran berlaku hingga Peraturan Bupati (Perbup) tentang penghitungan akumulasi jam kerja diterbitkan.
“Ada 400 ASN terungkap gunakan foto dan GPS palsu untuk absen. Atas temuan itu maka absennya saya blokir selamanya serta diberi teguran keras, hingga hukuman disipliner,” ujar Teddy saat dihubungi, Rabu (26/3/2025).
Selain teguran keras, 400 ASN tersebut juga akan mengalami pengurangan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) karena pemblokiran absensi berdampak pada akumulasi jam kerja.
“Karena diblokir itu akan berpengaruh pada TPP berupa akumulasi jam bekerja, efeknya hukuman disiplin,” tegasnya.
ASN yang terkena sanksi diminta segera mengurus pemulihan absensi ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) serta membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi pelanggaran serupa.
Bupati menegaskan bahwa pemblokiran akun absensi mulai berlaku sejak Selasa (25/3/2025) dan diterapkan tanpa batas waktu yang ditentukan.
“Kami berharap para ASN untuk bertindak jujur dan disiplin pada diri sendiri,” kata Teddy.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

