Xcloud.id

Kementrian Lembaga: ASN

  • AHY: Kebijakan WFA Efektif Mengurai Kemacetan – Page 3

    AHY: Kebijakan WFA Efektif Mengurai Kemacetan – Page 3

    Sebelumnya, Kepala Korps Lalu Lintas atau Kakorlantas Polri Irjen Pol Agus Suryonugroho mengapresiasi kebijakan work from anywhere (WFA) bagi aparatur sipil negara (ASN) pada masa mudik Lebaran 2025.

    Hal itu disampaikan Kakorlantas Polri Irjen Pol Agus Suryonugroho saat menerima kedatangan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini di Gedung NTMC Polri, Jakarta.

    Dia meniai, kebijakan WFA ASN tersebut sangat berpengaruh pada pengendalian arus lalu lintas.

    “Hari ini hari ketiga Operasi Ketupat 2025. Jadi, kebijakan pemerintah yang WFA ini sangat membantu sekali kaitannya dengan arus mudik,” ujar Agus dikutip dari keterangan yang diterima di Jakarta, melansir Antara, Rabu (26/3/2025).

    Dia mengatakan, hal itu terlihat pada situasi arus lalu lintas H-10 yang sudah cukup terurai. Berdasarkan data yang dihimpun, kata Agus, terjadi kenaikan sebesar 30 persen arus lalu lintas menuju Trans Jawa dan Sumatera selama tiga hari pelaksanaan Operasi Ketupat, terhitung sejak 23 Maret 2025 lalu, apabila dibandingkan dengan tahun lalu.

    “Ada kenaikan 35 persen di H-10 dibandingkan dari tahun lalu. Ini cukup bagus. Artinya lalu lintas betul terurai. Hari kedua itu (kenaikan) 22 persen, tetapi keseluruhannya, saya ambil tiga hari ini dulu, menuju ke Jawa dan Sumatera itu sudah 30 persen. Artinya ini sangat terurai sekali,” jelas Agus.

     

  • Puncak Arus Mudik, 2.926 Pemudik Sudah Diberangkatkan dari Terminal Pulogebang di H-3 Lebaran – Halaman all

    Puncak Arus Mudik, 2.926 Pemudik Sudah Diberangkatkan dari Terminal Pulogebang di H-3 Lebaran – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Sebanyak 2.926 pemudik yang menuju ke Sumatera dan Jawa telah diberangkatkan dari Terminal Terpadu Pulogebang, Jakarta Timur, pada H-3 Idulfitri, Jumat (28/3/2025).

    Sejak pukul 00.00 WIB hingga pukul 13.00 WIB, sebanyak 280 bus antarkota antarprovinsi (AKAP) telah diberangkatkan.

    “Untuk di H-3 hari ini, Terminal Terpadu Pulogebang sudah memberangkatkan 280 bus akap tujuan Sumatera maupun ke Jawa dengan jumlah penumpang 2.926 penumpang,” ujar Pengawas Operasional Terminal Terpadu Pulo Gebang, Mujib Tambrin, kepada Tribunnews.com di Terminal Terpadu Pulogebang, Jakarta Timur, Jumat (28/3/2025).

    Dirinya mengatakan jumlah pemudik hari ini diperkirakan akan terus bertambah hingga penutupan operasional terminal nanti malam.

    Menurut Mujib, hari ini merupakan awal dari puncak arus mudik Lebaran.

    “Jika melihat grafik sebelumnya, kemarin kita memberangkatkan 511 bus dengan total 5.407 penumpang. Dengan angka saat ini yang sudah mencapai 2.926 penumpang, kemungkinan akan ada peningkatan jumlah pemudik pada akhir hari ini,” ujar Mujib.

    Ia juga menjelaskan bahwa puncak arus mudik di Terminal Pulogebang diprediksi terjadi pada 28 hingga 30 Maret 2025.

    Sejak H-10, jumlah pemudik terus meningkat, dan lonjakan yang paling signifikan terjadi pada H-4 dengan lebih dari 5.400 penumpang diberangkatkan dalam sehari.

    “Angka ini sudah melebihi dari hari-hari biasanya, menunjukkan bahwa antusiasme pemudik tahun ini cukup tinggi,” kata Mujib.

    Pihak terminal, kata Mujib, terus mengupayakan kelancaran arus mudik dengan menambah jumlah armada bus.

    Seperti diketahui, Pemerintah telah menetapkan sejumlah skema dalam menghadapi arus mudik tahun ini.

    Pemerintah telah penerapan kebijakan Work From Anywhere (WFA) untuk ASN.

    Penerapan kebijakan WFA ini karena  momen Hari Raya Nyepi dan Idul Fitri, yang saling berdekatan, di bulan Maret 2025.

    Kebijakan WFA untuk ASN berdasarkan Surat Edaran Kemenpan-RB Nomor 2 Tahun 2025 mulai 24 Maret hingga 27 Maret 2025.

    Lalu kebijakan libur sekolah yang dimajukan menjadi 21 Maret dan berakhir pada 8 April. Semula libur sekolah dan madrasah dimulai pada 24 Maret.

    Siswa akan kembali masuk sekolah pada 9 April 2025. Rentang libur yang lebih panjang ini dapat mengurangi kepadatan arus mudik dan arus balik.

  • Pramono-Rano Shalat Id di Balaikota Jakarta

    Pramono-Rano Shalat Id di Balaikota Jakarta

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur Jakarta Pramono Anung dan Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno dijadwalkan melaksanakan Shalat Idul Fitri 1446 Hijriah di Balaikota Jakarta sebagai Shalat Idul Fitri perdana sejak menjabat sebagai pimpinan DKI Jakarta.

    “Saya shalat di Masjid Fatahillah di Balaikota bersama Pak Gubernur. Kemudian setelah itu saya pulang,” ujar Rano Karno saat ditemui di Pelabuhan Muara Angke, Jakarta Utara, Jumat.

    Lalu, kepada khususnya warga Jakarta, Rano mewakili Pramono menyampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. “Kami atas nama Gubernur DKI Jakarta dan Wakil Gubernur DKI Jakarta mengucapkan selamat hari raya. Mohon maaf lahir dan batin, semoga Jakarta semakin menyala,” katanya.

    Sementara terkait kegiatan “open house” di Balaikota Jakarta, Gubernur Jakarta Pramono Anung sempat menyatakan akan mengikuti jadwal dari Presiden Prabowo Subianto.

    Masjid Fatahillah diresmikan pada tahun 2016 dan saat itu jabatan Gubernur Jakarta disandang Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

    Masjid dengan dua lantai yang dapat menampung lebih dari 1.000 orang itu sebelumnya sebuah mushala dengan kapasitas 300 orang.

    Pengelola masjid biasanya menyelenggarakan Shalat Id dan tahun ini mereka kembali mengadakannya.

    Dengan keputusan Pramono-Rano melaksanakan Shalat Idul Fitri di Masjid Fatahillah, Balaikota Jakarta, maka ini juga bakal diikuti para pejabat dan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

    Di sisi lain, Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin telah merencanakan melaksanakan Shalat Id Masjid Sunda Kelapa, Menteng, Jakarta Pusat.

    Sementara itu, Kementerian Agama dijadwalkan mengadakan sidang isbat untuk menentukan 1 Syawal pada 29 Maret 2025.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

  • THR Nakes RSUP Dr Sardjito 30 Persen Sesuai Kebijakan Kemenkes

    THR Nakes RSUP Dr Sardjito 30 Persen Sesuai Kebijakan Kemenkes

    Sleman, Beritasatu.com – Nakes di RSUP Dr Sardjito memprotes besaran THR Lebaran 2025, pihak rumah sakit pun angkat bicara menanggapi hal tersebut.

    RSUP Dr Sardjito menyebut bahwa karyawan menerima dua jenis THR, yakni THR berbasis gaji yang dibayarkan penuh dan THR insentif yang berasal dari dana PNBP BLU, yang besarannya disesuaikan dengan kondisi keuangan rumah sakit.

    Merespons protes karyawannya, pihak rumah sakit menjelaskan bahwa besaran THR insentif yang diberikan telah disesuaikan dengan kebijakan Ditjen Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

    Kebijakan tersebut menetapkan batas maksimal belanja SDM sebesar 45% dari total pendapatan operasional rumah sakit.

    Direktur Utama RSUP Dr Sardjito, dr Eniarti mengatakan bahwa pendapatan rumah sakit mencapai Rp 124 miliar per bulan, sementara idealnya sebesar Rp 140 miliar. Ia menambahkan bahwa jika mengikuti batas maksimal belanja SDM sebesar 45%, hasilnya tidak memuaskan.

    Untuk mengatasi situasi ini, RSUP Dr Sardjito mengajukan izin kepada Kemenkes agar dapat menaikkan proporsi belanja SDM hingga 48%.

    “Kami keluar dari pakem yang tadinya maksimal 45%, kami meminta izin kepada dirjen, walaupun ke depan (indikatornya) akan merah, kami akan buka di angka 48%,” ungkapnya.

    Kebijakan ini berlaku bagi seluruh SDM di RSUP Dr Sardjito, termasuk direksi, dewan pengawas, dan seluruh pegawai. Dengan meningkatkan belanja SDM hingga 48%, rumah sakit memiliki fleksibilitas lebih besar dalam menentukan THR insentif.

    RSUP Dr Sardjito menegaskan, penyesuaian skema insentif telah disepakati bersama perwakilan komite internal, seperti komite medik, keperawatan, tenaga kesehatan dan non-medis.

    Dr Eniarti menjelaskan, jika rumah sakit menerapkan batas 45%, pegawai hanya akan menerima Rp 2 juta. Namun, dengan menaikkan batas menjadi 48%, mereka bisa mendapatkan antara Rp 3,5 juta hingga Rp 4,5 juta, tergantung pada posisi dan grade jabatan masing-masing.

    Pihak rumah sakit juga telah merevisi besaran THR insentif yang diberikan kepada para karyawannya.

    THR insentif diberikan dengan penghitungan antara 21% hingga 26% dari rata-rata fee for service (FFS) selama tiga bulan terakhir.

    Nominalnya berkisar antara Rp 2,8 juta hingga Rp 25,9 juta, menyesuaikan kuadran jabatan dan standar tunjangan kinerja di Kemenkes.

    Sementara itu, perawat dan nakes lainnya dari kalangan pegawai BLU menerima insentif berdasarkan rata-rata remunerasi Februari 2025, dengan persentase antara 48% hingga 77%.

    “Untuk mengakomodasi aspirasi, maka dilakukan peninjauan kembali atas mekanisme penghitungan THR insentif, dengan tetap mempertimbangkan kepatutan dan kesetaraan antarjabatan serta memperhitungkan kemampuan keuangan rumah sakit,” kata Direktur SDM, Pendidikan, dan Penelitian, drg Nusati Ikawahju.

    Sebelumnya, RSUP Dr Sardjito telah menyalurkan THR gaji dan tunjangan melekat kepada 3.129 pegawai pada Selasa (18/3/2025) yang terdiri dari 1.808 PNS, 413 PPPK, dan 908 pegawai BLU non-ASN.

    Namun, besaran THR insentif yang diberikan oleh RSUP Dr Sardjito menuai protes dari para nakes dan tenaga administrasi lantaran besarannya hanya 30% dari total remunerasi. Jumlah tersebut berbeda dari yang mereka terima dari tahun lalu dan dianggap tidak sepadan dengan beban kerja yang ada.

  • Kemendagri Larang Mobil Dinas Dipakai Mudik Lebaran, Wali Kota Depok Justru Mengizinkan – Halaman all

    Kemendagri Larang Mobil Dinas Dipakai Mudik Lebaran, Wali Kota Depok Justru Mengizinkan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, DEPOK –  Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melarang penggunaan mobil dinas untuk mudik Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah/2025 M.

    Namun, Wali Kota Depok Supian Suri punya pendapat berbeda.

    Supian mengizinkan Aparatur Sipil Negara (ASN) menggunakan mobil dinas keperluan mudik lebaran Idulfitri 1446 hijriah/2025.

    Supian berdalih, tidak semua ASN di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Depok memiliki mobil pribadi.

    Dengan kebijakan ini, diharapkan para ASN yang ingin mudik lebaran bisa terbantu. Selain itu, langkah ini sebagai apresiasi atas pengabdian mereka.

    “Yang kedua juga diharapkan akan bisa memudahkan mereka kembali ke Depok, sehingga tidak terhambat masalah transportasi,” kata Supian saat ditemui di kediamannya, Kamis (27/3/2025) malam.

    “Ya yang ketiga kami tetap meminta bertanggung jawab terhadap kendaraan dinasnya,” sambungnya.

    Supian menekankan, ASN yang diberikan kendaraan dinas harus bertanggung jawab untuk menjaganya.

    Jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau bahkan hilang, maka menjadi tanggung jawab mereka dan harus mengembalikan kerugian negara.

    “Prinsipnya mau bawa pulang kampung atau tidak dibawa kemana-mana ya pertanggungjawaban terhadap mobil dinas melekat terhadap yang diamanahkan,” ungkapnya.

    Wakil Wali Kota Depok Setuju Larangan Kemendagri

    Wakil Wali Kota Depok Chandra Rahmansyah sangat setuju dengan peraturan Kemendagri.

    Pasalnya, mobil dinas dibiayai oleh anggaran negara dan dipergunakan untuk tugas-tugas kedinasan.

    “Sementara kalau mudik itu sudah urusan pribadi,” kata Chandra di Mapolres Metro Depok, Senin malam.

    “Jangan sampai juga nanti urusan yang sifatnya pribadi banget dibiayai (negara),” sambungnya.

    Chandra menambahkan, larangan penggunaan mobil dinas untuk mudik sejalan dengan semangat efisiensi.

    Terkait sanksi pelanggaran aturan tersebut, Chandra akan menyampaikan kepada Wali Kota Depok Supian Suri.

    Larangan Kemendagri

    Diberitakan sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melarang penggunaan mobil dinas untuk mudik Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah/2025 M.

    Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya menegaskan, aturan larangan tersebut sudah berlaku sejak lama.

    “Ya, enggak boleh. Dari dulu juga aturannya sama. Enggak boleh pakai fasilitas dinas ketika mudik,” kata Bima saat ditemui di Kota Depok, Senin (17/3/2025). 

    Penulis: M. Rifqi Ibnumasy

    dan

    Kemendagri Larang Mobil Dinas Dipakai Mudik Lebaran, Wawalkot Depok: Sangat Setuju!

  • Modus Selebgram RAW Yakinkan Korban Arisan Bodong, Ngaku Punya Toko Berlian dan Bergaya Hedon

    Modus Selebgram RAW Yakinkan Korban Arisan Bodong, Ngaku Punya Toko Berlian dan Bergaya Hedon

    TRIBUNJAKARTA.COM – Terkuak duduk perkara penipuan arisan bodong yang diduga dilakukan selebgram berinisial RAW.

    Para korban telah melaporkan kasus arisan bodong tersebut ke Polda Metro Jaya atas dugaan penipuan dan penggelapan.

    Tujuh perempuan telah tercatat sebagai korban, dengan nomor laporan LP/B/2085/III/2025/SPKT/POLDA METRO JAYA.

    Satu diantara korban, Lisa Amelia (24) mengungkapkan tergiur tawaran selebgram RAW.

    Lisa mengenal RAW dari temannya. RAW menawarkan berbagai skema arisan yang terlihat menguntungkan antara lain arisan menurun, arisan biasa atau kocokan serta arisan bernilai investasi

    “Dia juga menawarkan investasi beneran karena dia punya toko berlian,” kata Lisa dikutip dari Kompas.com.

    Lisa dan korban penipuan lainnya tergiur gaya hidup hedon yang kerap dipamerkan RAW.

    Pasalnya, RAW kerap memamerkan gaya hidup mewah di media sosial, bepergian ke luar negeri dan memperlihatkan kepemilikian toko berlian.

    Hal itulah yang membuat RAW  tampak memiliki latar belakang yang meyakinkan. 

    “Keuntungan investasi bervariasi, ada yang tiga persen, ada yang lima persen. Saya percaya karena dia punya toko berlian dan terlihat sukses,” kata Lisa. 

    KLIK SELENGKAPNYA: Terkuak Sosok Pria Berbaju ASN yang Minta Jatah THR kepada Pedagang Pasar Indung Cibitung, Kabupaten Bekasi. Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Beri Sorotan.

    Dalam praktiknya, RAW meminta para korban mentransfer uang ke berbagai rekening, termasuk rekening pribadinya, ibunya, suaminya, atau adminnya. 

    Namun, pada Oktober 2024, korban mulai menyadari ada kejanggalan ketika keuntungan yang dijanjikan tak lagi diberikan. 

    Kecurigaan semakin kuat pada Februari 2025, ketika RAW tiba-tiba menghilang dari media sosial. 

    “Tanggal 4 Februari 2025 itu Instagram dia hilang. Terus, orang-orang mulai bikin Instagram Story, ‘dicari orang hilang karena menipu,’” ungkap Lisa. 

    Total kerugian dari kasus ini diperkirakan mencapai hampir Rp 30 miliar. 

    “Totalnya ada sekitar 130 orang, dan jumlah ini masih bertambah. Total kerugian diperkirakan hampir Rp 30 miliar,” kata Lisa.

    Kini, para korban hanya bisa berharap agar pihak berwajib segera mengungkap kasus ini dan memberikan mereka keadilan. 

    Kompas.com telah berusaha menghubungi RAW untuk meminta klarifikasi, namun hingga kini yang bersangkutan belum memberikan tanggapan.

    Korban Minta Keadilan

    Para korban penipuan modus arisan bodong yang diduga dilakukan selebgram berinisial RAW meminta keadilan

    Lisa Amelia (24), pelapor sekaligus salah satu korban penipuan, berharap polisi segera mengusut kasus ini dan menangkap pelakunya.

    “Kita berharap kasus ini secepatnya naik sih, ditindak, pelaku cepat ditangkap, cepat ditemukan, dan harapannya semoga korban dapat keadilan,” kata Lisa kepada wartawan, Kamis (27/3/2025).

    Sebelum membuat laporan polisi, Lisa dan beberapa korban lainnya sudah berupaya menghubungi RAW dan menemui keluarga selebgram tersebut.

    Selain itu, ia mengaku sudah melayangkan somasi kepada RAW sebelum akhirnya memutuskan untuk lapor polisi.

    “Sudah komunikasi ke rumahnya, sudah somasi, sudah chat WA, ketemu keluarganya, nggak ada tanggapan baik sih, lebih galak keluarganya,” ujar Lisa.

    “Sebenarnya kalau dia ada itikad baik mau ganti atau gimana, kita masih terima sebetulnya. Karena dianya kabur, jadi kita sulit juga berkomunikasinya,” imbuh dia.

    Sebelumnya, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi mengatakan, pihaknya telah menerima laporan dari korban.

    Ia menjelaskan, para korban dan pelaku mulanya melakukan arisan dan memberikan uang setoran awal yang bervariasi.

    Arisan tersebut mulanya berjalan lancar. Namun, sejak Oktober 2024 RAW tidak memberikan hasil dari arisan itu kepada para korban.

    “Atas kejadian tersebut, korban merasa dirugikan dengan total Rp 1.834.150.000,” ungkap Ade Ary.

    Berdasarkan pengakuan korban, hingga saat ini RAW tidak menunjukkan itikad baik untuk mengembalikan total kerugian tersebut.

    Adapun bukti yang dilampirkan korban saat membuat laporan polisi yaitu tangkapan layar percakapan WhatsApp dan bukti transfer. (TribunJakarta.com/Kompas.com)

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Susi Pudjiastuti Desak Pemeriksaan Ulang ASN dan Pensiunan yang Terima Gaji Negara: Apa Betul Orangnya Masih Ada?

    Susi Pudjiastuti Desak Pemeriksaan Ulang ASN dan Pensiunan yang Terima Gaji Negara: Apa Betul Orangnya Masih Ada?

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Sebanyak 400 Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma, Bengkulu kedapatan berbuat curang.

    Mereka terbukti menggunakan foto wajah dan fake GPS untuk menyiasati sistem presensi online.

    Hal inilah yang kemudian disorot tajam oleh eks Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.

    Susi menyoroti tajam hal ini terkait pegawai Pemerintah dan Pensiunan yang menerima gaji atau benefit dari negara.

    Melalui cuitan di akun media sosial X pribadinya, Susi Pujiastuti menyarankan agar penerima pegawai Pemerintah dan Pensiunan yang menerima gaji atau benefit untuk kembali dicek.

    “Sudah saatnya Pegawai Pemerintah dan pensiunan ( yang menerima gaji/ benefit dr Negara ) dicek orangnya masih benar ada dan masih hidup,” tulisnya dikutip Jumat (28/3/2025).

    Saran ini bukan tanpa alasan, karena menurutnya hasil Audit di Amerika Serikat banyak ditemukan kejanggalan-kejanggalan.

    “Hasil audit di USA saja oleh tim Elon musk menemukan nomor Social security yg usianya diatas 120 thn bahkan 300 tahun; dan jumlahnya jutaan,” ujarnya

    “Apalagi disini yg 🫣🤭 Pak Presiden @prabowo,” tuturnya.

    (Erfyansyah/fajar)

  • Viral ASN Ganti Pelat Nomor, Pemkot Metro: Bukan Mobil Dinas Kami

    Viral ASN Ganti Pelat Nomor, Pemkot Metro: Bukan Mobil Dinas Kami

    Lampung, Beritasatu.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Metro angkat bicara terkait viralnya seorang aparatur sipil negara (ASN) yang terekam kamera sedang mengganti pelat nomor kendaraan dinas (Randis) berwarna merah menjadi pelat nomor putih. Kendaraan mobil dinas itu diduga dipakai untuk mudik.

    Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Pemkot Metro Subehi memastikan, kendaraan dinas yang digunakan untuk mudik tersebut bukan milik Pemkot Metro Lampung.

    “Kami sudah mengecek, dan itu bukan mobil dinas Pemkot Lampung. Kita juga belum tahu apakah itu mobil instansi vertikal di Kota Lampung. Namun yang pasti, pemkot tidak memiliki mobil Fortuner seperti itu,” kata Subehi saat dikonfirmasi, Kamis (27/3/2025).

    Terkait larangan penggunaan mobil dinas untuk mudik, Subehi menjelaskan pemkot telah mengeluarkan surat edaran (SE) yang melarang ASN di lingkungan Pemkot Metro menggunakan mobil dinas untuk mudik.

    “Pemkot sudah mengeluarkan surat edaran yang intinya melarang penggunaan mobil dinas untuk mudik. Mobil dinas hanya boleh dipakai untuk keperluan dinas,” ujarnya.

    Ia menambahkan hingga saat ini, belum ada ASN di lingkungan pemkot yang melanggar aturan tersebut.

    “Selama ini, kami belum menemukan pelanggaran terkait penggunaan mobil dinas di luar keperluan dinas,” imbuhnya.

    Sebelumnya, sebuah video yang diunggah akun Instagram @lambegosiip, Kamis (27/3/2025) menunjukkan seorang ASN sedang mengganti pelat nomor kendaraan Toyota Fortuner yang berplat merah dengan pelat nomor putih BE 1276 EP.

    Video tersebut memicu kemarahan netizen, yang menilai perbuatan mengganti pelat nomor Mobil Dinas tidak seharusnya dilakukan oleh seorang ASN.

  • Viral ASN Ganti Pelat Nomor, Pemkot Metro: Bukan Mobil Dinas Kami

    Viral ASN Ganti Pelat Nomor, Pemkot Lampung: Bukan Mobil Dinas Kami

    Lampung, Beritasatu.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Lampung angkat bicara terkait viralnya seorang aparatur sipil negara (ASN) yang terekam kamera sedang mengganti pelat nomor kendaraan dinas (Randis) berwarna merah menjadi pelat nomor putih. Kendaraan mobil dinas itu diduga dipakai untuk mudik.

    Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Pemkot Lampung Subehi memastikan, kendaraan dinas yang digunakan untuk mudik tersebut bukan milik Pemkot Metro Lampung.

    “Kami sudah mengecek, dan itu bukan mobil dinas Pemkot Lampung. Kita juga belum tahu apakah itu mobil instansi vertikal di Kota Lampung. Namun yang pasti, pemkot tidak memiliki mobil Fortuner seperti itu,” kata Subehi saat dikonfirmasi, Kamis (27/3/2025).

    Terkait larangan penggunaan mobil dinas untuk mudik, Subehi menjelaskan Pemkot Lampung telah mengeluarkan surat edaran (SE) yang melarang ASN di lingkungan Pemkot Lampung menggunakan mobil dinas untuk mudik.

    “Pemkot sudah mengeluarkan surat edaran yang intinya melarang penggunaan mobil dinas untuk mudik. Mobil dinas hanya boleh dipakai untuk keperluan dinas,” ujarnya.

    Ia menambahkan hingga saat ini, belum ada ASN di lingkungan pemkot yang melanggar aturan tersebut.

    “Selama ini, kami belum menemukan pelanggaran terkait penggunaan mobil dinas di luar keperluan dinas,” imbuhnya.

    Sebelumnya, sebuah video yang diunggah akun Instagram @lambegosiip, Kamis (27/3/2025) menunjukkan seorang ASN sedang mengganti pelat nomor kendaraan Toyota Fortuner yang berplat merah dengan pelat nomor putih BE 1276 EP.

    Video tersebut memicu kemarahan netizen, yang menilai perbuatan mengganti pelat nomor Mobil Dinas tidak seharusnya dilakukan oleh seorang ASN.

  • Dilarang Dipakai Mudik, Kendaraan Dinas Pemkab Banyumas Dikandangkan Regional 27 Maret 2025

    Dilarang Dipakai Mudik, Kendaraan Dinas Pemkab Banyumas Dikandangkan Regional 27 Maret 2025

    Dilarang Dipakai Mudik, Kendaraan Dinas Pemkab Banyumas Dikandangkan
    Tim Redaksi
    BANYUMAS, KOMPAS.com
    – Aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas diimbau untuk tidak menggunakan
    kendaraan dinas
    untuk keperluan mudik atau keperluan pribadi lainnya selama
    libur Lebaran
    .
    Libur tersebut berlangsung dari Jumat, 28 Maret 2025, hingga Senin, 7 April 2025, dan selama periode ini, seluruh kendaraan dinas diminta untuk dikandangkan.
    Sekretaris Daerah (Sekda) Banyumas,
    Agus Nur Hadie
    , menekankan pentingnya aturan ini.
    “Selama libur Lebaran, saya mengimbau kepada seluruh ASN untuk tidak menggunakan kendaraan dinas untuk keperluan mudik,” kata Agus kepada wartawan pada Kamis (27/3/2025).
    Namun, ada pengecualian bagi beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) yang tetap harus menjalankan tugas selama libur Lebaran.
    OPD tersebut antara lain Dinas Perhubungan (Dishub), Satpol PP, dan Dinas Pekerjaan Umum (DPU).
    ASN di OPD tersebut diperbolehkan menggunakan kendaraan dinas untuk menjalankan tugasnya.
    “Meskipun libur, beberapa OPD tetap harus menjalankan tugas untuk memantau kelancaran arus mudik, memastikan lampu penerangan jalan menyala, jalan tidak rusak, dan lainnya,” ujar Agus.
    Agus juga mengingatkan para ASN untuk tidak membolos dan kembali bekerja tepat waktu setelah menjalani libur panjang Lebaran.
    “Setelah libur yang cukup lama, penting bagi ASN untuk kembali bekerja dengan semangat baru dan kedisiplinan yang tinggi,” ujar Agus.
    Ia menambahkan, tidak ada alasan bagi ASN untuk tidak berangkat usai libur panjang, kecuali alasan sakit atau keadaan tertentu.
    “Tidak ada alasan bagi ASN untuk membolos kecuali karena alasan sakit atau keadaan tertentu. Kami berharap kinerja ASN lebih efektif dan produktif setelah liburan panjang ini,” tutup Agus.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.