Kementrian Lembaga: ASN

  • Menko PMK: WFA Pengaruhi Penyebaran Pemudik sejak H-10 Lebaran

    Menko PMK: WFA Pengaruhi Penyebaran Pemudik sejak H-10 Lebaran

    Menko PMK: WFA Pengaruhi Penyebaran Pemudik sejak H-10 Lebaran
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (
    Menko PMK
    )
    Pratikno
    menyampaikan, kebijakan
    work from anywhere
    (WFA) kepada para pekerja, khususnya aparatur sipil negara (ASN) memengaruhi penyebaran pemudik.
    “Rupanya memang
    work from anywhere
    itu punya implikasi cukup signifikan sehingga ini menyebarkan para pemudik mulai dari H-10 sampai puncaknya kemarin (28/3/2025),” kata Pratikno di Stasiun Gambir, Jakarta Pusat, Sabtu (29/3/2025).
    Pratikno menjelaskan, dengan adanya WFA, arus mudik menjadi lebih tersebar sehingga tidak terjadi penumpukan atau kepadatan pada satu waktu.
    “Arus mudik memang sudah mulai terasa sejak 10 hari sebelum Lebaran,” tutur Pratikno.
    Hal senada dengan Pratikno juga disampaikan oleh Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi. Ia menyebut dampak WFA sangat berpengaruh terhadap kelancaran arus mudik.
    “Kebijakan pemerintah berkaitan dengan
    work from anywhere
    ternyata berdampak cukup baik bagi kereta api, di mana dari H-10 Lebaran, pergerakannya konstan sehingga saat
    peak
    itu juga tidak terlalu
    peak
    ,” kata Dudy.
    Pratikno melanjutkan, kondisi tersebut menunjukkan bahwa para pemudik sudah terlayani dengan baik.
    Ia pun berharap agar kelancaran ini saat arus mudik juga terjadi saat arus balik Lebaran nanti.
    “Kita harapkan nanti arus balik juga cukup terdistribusi dalam beberapa hari supaya tidak ngumpul di hari-hari tertentu saja,” tutur Pratikno.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Menhub: 217 ribu pemudik telah berangkat dari Stasiun Gambir

    Menhub: 217 ribu pemudik telah berangkat dari Stasiun Gambir

    Layanan-layanan yang sudah diberikan sangat baik dan mendukung terhadap kebutuhan para penumpang kereta api…,

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menyatakan bahwa ada sekitar 217 ribu penumpang yang diberangkatkan dari Stasiun Gambir selama periode 21 Maret-11 April 2025.

    “Stasiun Gambir merupakan stasiun kedua terpadat setelah Stasiun Pasar Senen. Sampai dengan tadi pagi, jam 10, pada tanggal 29 hari ini, sudah diberangkatkan sekitar 217 ribu penumpang,” ungkapnya saat mengunjungi Stasiun Gambir bersama Menko PMK Pratikno Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam rangka mengecek pelayanan arus mudik Lebaran Idul Fitri 1446 Hijriah/2025 Masehi, Jakarta, Sabtu.

    Selama periode tersebut per Jumat (28/3), tujuan kota favorit para pemudik dari Stasiun Gambir ialah Yogyakarta sebanyak 34.036 orang, Semarang 29.517 penumpang, dan Bandung 23.143 orang.

    Secara total, terdapat 990 perjalanan kereta api dari Stasiun Gambir dengan kapasitas 467.800 tempat duduk (TD). Hingga saat ini, TD yang terjual sudah sebanyak 266.705 ribu kursi atau total okupansi 57 persen.

    “Layanan-layanan yang sudah diberikan sangat baik dan mendukung terhadap kebutuhan para penumpang kereta api. Kami tekankan sekali lagi kepada PT KAI dan juga pada layanan moda yang lain bahwa keamanan, kenyamanan, dan keselamatan itu harus menjadi perhatian utama,” kata Dudy Purwagandhi.

    Dalam kesempatan tersebut, dia juga menyampaikan bahwa kebijakan work from anywhere (WFA) memberikan dampak baik terhadap arus mudik penumpang yang menggunakan kereta api.

    “(Arus mudik) H-10 diperkirakan konstan (jumlah penumpang), sehingga pada saat peak (puncak arus mudik), itu juga tidak terlalu peak,” ucap Menhub.

    Sebelumnya, pemerintah telah menuangkan kebijakan WFA dalam Surat Edaran (SE) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 2 Tahun 2025. SE tersebut menyatakan bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) dapat melaksanakan tugas kedinasan dimana saja sejak 24-27 Maret 2025.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

  • Menhub: WFA ASN Berdampak Baik bagi Arus Mudik dengan Kereta Api
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        29 Maret 2025

    Menhub: WFA ASN Berdampak Baik bagi Arus Mudik dengan Kereta Api Nasional 29 Maret 2025

    Menhub: WFA ASN Berdampak Baik bagi Arus Mudik dengan Kereta Api
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Perhubungan (
    Menhub
    ) Dudy Purwagandhi menilai bahwa kebijakan pemerintah menerapkan
    work from anywhere
    (WFA) kepada aparatur sipil negara (ASN) pada masa
    mudik Lebaran
    2025 berbuah positif karena kepadatan terurai.
    Salah satunya terjadi moda transportasi
    kereta api
    yang membuat pemudik terbagi rata dalam 10 hari jelang
    Lebaran 2025
    .
    “Saya ingin menyampaikan bahwa kebijakan pemerintah berkaitan dengan
    work from anywhere
     dapat berdampak cukup baik bagi kereta api, di mana H-10 pergerakannya konstan sehingga pada saat
    peak
    itu juga tidak terlalu
    peak
    ,” kata Menhub saat jumpa pers di Stasiun Gambir, Jakarta Pusat, Sabtu (29/3/2025).
    Hal itu disampaikan Menhub usai meninjau langsung situasi mudik di Stasiun Gambir bersama Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
    Dudy lantas memaparkan data penumpang di Stasiun Gambir. Disebutkan bahwa Stasiun Gambir merupakan stasiun terpadat nomor dua setelah Stasiun Pasar Senen.
    “Sampai dengan tadi pagi jam 10, hari ini sudah diberangkatkan sekitar 217.000 penumpang,” ujar Menhub.
    Terkait layanan yang diberikan Stasiun Gambir kepada penumpang, menurut dia, juga sudah sangat baik dan mendukung.
    Dia pun mengapresiasi petugas dan pihak PT
    Kereta Api
    Indonesia (KAI) yang memberikan pelayanan baik bagi para pemudik.
    Namun, Dudy mengingatkan bahwa keamanan dan kenyamanan penumpang harus menjadi perhatian utama kepada setiap layanan moda transportasi.
    “Kami tekankan sekali lagi kepada PT Kereta Api dan juga layanan moda yang lain bahwa keamanan dan kenyamanan atau keselamatan itu harus menjadi perhatian yang utama,” kata Dudy.
    Sebagai informasi, pemerintah resmi menerapkan kebijakan WFA atau bekerja dari mana saja bagi ASN atau pegawai negeri sipil (PNS) menjelang Lebaran 2025.
    Kebijakan ini berlaku selama empat hari, yakni Senin hingga Kamis, 24-27 Maret 2025.
    Keputusan ini diambil guna mengurangi kemacetan lalu lintas yang sering terjadi selama arus mudik Lebaran.
    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan upaya untuk membantu mengurai kepadatan kendaraan, terutama di wilayah Pulau Jawa.
    “Macet bahkan di mana-mana, terutama di Jawa. Oleh karena itu, akan dilaksanakan bekerja dari mana saja , WFA. Itu yang disampaikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mulai Senin, tanggal 24, 25, 26, 27, dan seterusnya,” ujar Tito dalam rapat inflasi pada 10 Maret 2025.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Wali Kota Depok Izinkan ASN Mudik Pakai Mobil Dinas, Pengamat Nilai Keliru karena Dibeli Pakai APBD

    Wali Kota Depok Izinkan ASN Mudik Pakai Mobil Dinas, Pengamat Nilai Keliru karena Dibeli Pakai APBD

    Wali Kota Depok Izinkan ASN Mudik Pakai Mobil Dinas, Pengamat Nilai Keliru karena Dibeli Pakai APBD
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio menilai bahwa kebijakan
    Wali Kota Depok
    , Supian, Suri yang mengizinkan aparatur sipil negara (
    ASN
    )-nya mudik menggunakan mobil dinas adalah langkah yang keliru.
    Agus mengatakan, mobil dinas dibeli dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sehingga tak seharusnya digunakan untuk kepentingan pribadi.
    “Jadi ini itu di mana-mana mobil dinas dibeli dengan APBN atau APBD, dan diperuntukkan hanya untuk pulang pergi ke kantor atau ke tempat yang urusannya dinas. Tidak boleh dipakai untuk urusan keluarga ke mana-mana, apalagi dipakai orang lain dipinjamkan,” ujar Agus saat dihubungi melalui telepon, Sabtu (29/3/2025).
    Selain itu, menurut Agus, jika terjadi kerusakan mobil dinas memiliki anggaran perawatan dari APBD.
    “Kalau untuk keluar kota untuk Lebaran ya jangan, nanti yang nanggung
    sparepart
    kalau rusak siapa? Masa negara?” katanya.
    Oleh karena itu, Agus berharap agar Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi bisa memberikan sanksi kepada Wali Kota Depok atas kebijakannya yang keliru tersebut.
    “Karena itu kan Walikota, ya gubernurnya aja (yang memberikan sanksi). Ya Dedi aja cukup (untuk memberikan saksi),” ujar Agus.
    Sebelumnya, Wali Kota Depok mengungkapkan alasannya mengizinkan ASN di pemerintah kota Depok menggunakan mobil dinas untuk
    mudik lebaran
    .
    Supian mengatakan, mobil dinas yang digunakan untuk mudik bentuk apresiasi pengabdian kepada mereka selama menjadi ASN.
    “Enggak semua dari mereka (ASN) punya kendaraan, jadi diharapkan itu bisa membantu sebagai apresiasi pengabdian mereka selama ini, sehingga kami izinkan,” kata
    Supian Suri
    saat dihubungi pada Jumat, 28 Maret 2025.
    Dia juga menerangkan bahwa mobil dinas yang dimiliki beberapa pejabat ASN menjadi tanggung jawab melekat meski mereka bepergian.
    Hal itu yang menjadi salah satu dasar Supian Suri mengizinkan pegawainya menggunakan mobil dinas untuk mudik.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Wali Kota Depok Izinkan ASN Mudik Pakai Mobil Dinas, Pengamat Nilai Keliru karena Dibeli Pakai APBD

    Wali Kota Depok Izinkan ASN Mudik Pakai Mobil Dinas, Pengamat Nilai Keliru karena Dibeli Pakai APBD

    Wali Kota Depok Izinkan ASN Mudik Pakai Mobil Dinas, Pengamat Nilai Keliru karena Dibeli Pakai APBD
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio menilai bahwa kebijakan
    Wali Kota Depok
    , Supian, Suri yang mengizinkan aparatur sipil negara (
    ASN
    )-nya mudik menggunakan mobil dinas adalah langkah yang keliru.
    Agus mengatakan, mobil dinas dibeli dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sehingga tak seharusnya digunakan untuk kepentingan pribadi.
    “Jadi ini itu di mana-mana mobil dinas dibeli dengan APBN atau APBD, dan diperuntukkan hanya untuk pulang pergi ke kantor atau ke tempat yang urusannya dinas. Tidak boleh dipakai untuk urusan keluarga ke mana-mana, apalagi dipakai orang lain dipinjamkan,” ujar Agus saat dihubungi melalui telepon, Sabtu (29/3/2025).
    Selain itu, menurut Agus, jika terjadi kerusakan mobil dinas memiliki anggaran perawatan dari APBD.
    “Kalau untuk keluar kota untuk Lebaran ya jangan, nanti yang nanggung
    sparepart
    kalau rusak siapa? Masa negara?” katanya.
    Oleh karena itu, Agus berharap agar Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi bisa memberikan sanksi kepada Wali Kota Depok atas kebijakannya yang keliru tersebut.
    “Karena itu kan Walikota, ya gubernurnya aja (yang memberikan sanksi). Ya Dedi aja cukup (untuk memberikan saksi),” ujar Agus.
    Sebelumnya, Wali Kota Depok mengungkapkan alasannya mengizinkan ASN di pemerintah kota Depok menggunakan mobil dinas untuk
    mudik lebaran
    .
    Supian mengatakan, mobil dinas yang digunakan untuk mudik bentuk apresiasi pengabdian kepada mereka selama menjadi ASN.
    “Enggak semua dari mereka (ASN) punya kendaraan, jadi diharapkan itu bisa membantu sebagai apresiasi pengabdian mereka selama ini, sehingga kami izinkan,” kata
    Supian Suri
    saat dihubungi pada Jumat, 28 Maret 2025.
    Dia juga menerangkan bahwa mobil dinas yang dimiliki beberapa pejabat ASN menjadi tanggung jawab melekat meski mereka bepergian.
    Hal itu yang menjadi salah satu dasar Supian Suri mengizinkan pegawainya menggunakan mobil dinas untuk mudik.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • ASN Depok Dibolehkan Pakai Mobil Dinas untuk Mudik, Wali Kota Supian Sebut Bentuk Apresiasi – Halaman all

    ASN Depok Dibolehkan Pakai Mobil Dinas untuk Mudik, Wali Kota Supian Sebut Bentuk Apresiasi – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wali Kota Depok Supian Suri mengizikan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Depok menggunakan mobil dinas untuk kegiatan mudik Lebaran 2025.

    “Kami mengizinkan kepada teman-teman yang memang dipercaya memegang kendaraan dinas (untuk dipakai bermudik),” ujar Supian dikutip dari TribunJabar, Sabtu (29/3/20250.

    Salah satunya adalah sebagai bentuk apresiasi terhadap pengabdian para ASN yang telah bekerja untuk Kota Depok.

    Selain itu, tidak semua pegawai memiliki kendaraan pribadi, sehingga penggunaan mobil dinas diharapkan dapat membantu mereka dalam perjalanan mudik.

    “Pertama, ya enggak semua dari mereka (ASN) punya kendaraan, jadi diharapkan itu bisa membantu sebagai apresiasi pengabdian mereka selama ini, sehingga kami izinkan,” jelasnya.

    Dengan tersedianya mobil dinas, kata Supian, ASN dapat kembali ke Depok tepat waktu tanpa alasan terkendala transportasi.

    Pasalnya, kendaraan tersebut merupakan fasilitas negara yang tetap melekat pada ASN selama mereka masih dipercaya untuk menggunakannya.

    Meski diperbolehkan menggunakan mobil dinas untuk mudik, Supian menegaskan bahwa ASN yang membawa kendaraan harus bertanggung jawab penuh atas segala risiko, termasuk jika terjadi kerusakan atau kehilangan.

    “Artinya, jika terjadi hal yang tidak diinginkan, kayak hilang atau apa, ya itu tanggung jawab mereka,” tegasnya.

    Ia juga menyebut, tanggung jawab terhadap kendaraan dinas tetap berlaku, baik mobil tersebut dibawa mudik maupun ditinggalkan.

    Bahkan, jika kendaraan dibiarkan di Depok, tetap ada risiko yang harus diantisipasi.

    “Kedua, (mobil dinas) ditinggal pun istilahnya akan jadi PR lagi kalau tidak dibawa, bisa juga terjadi hal yang tidak diinginkan,” ujar Supian.

    Pemkot Depok juga akan menindaklanjuti dengan tegas apabila ada kendaraan dinas yang mengalami kerusakan atau hilang selama digunakan untuk mudik.

    ASN yang bersangkutan harus mengganti kerugian yang ditimbulkan.

    “Itu tanggung jawab mereka, sehingga harus mengembalikan kerugian negara (seperti sedia kala) jika semisalnya hal itu terjadi,” tandasnya. 

    Kebijakan ini, lanjut Supian, tetap berpegang pada prinsip pertanggungjawaban ASN terhadap fasilitas negara yang diberikan.

     

     

  • Viral! Oknum ASN Terekam Ganti Pelat Nomor Mobil Dinas, Diduga buat Mudik

    Viral! Oknum ASN Terekam Ganti Pelat Nomor Mobil Dinas, Diduga buat Mudik

    GELORA.CO – Aparatur Sipil Negara (ASN) Bandar Lampung menjadi viral di media sosial (medsos) lantaran terlihat sedang melakukan pergantian pelat nomor kendaraan dinas berwarna merah menjadi pelat nomor berwarna putih. Mobil dinas itu diduga akan dipakai untuk mudik.

    Pada video yang diunggah akun Instagram @lambegosiip, Kamis (27/3/2025) terlihat jelas seorang ASN mengganti pelat nomor mobil Toyota Fortuner yang berplat merah dengan Nopol BE 1584 FZ yang ditukar dengan pelat nomor berwarna putih dengan Nopol BE 1276 EP.

    Sementara ASN lainnya terlihat sedang melakukan pengecekan pada ban dari kendaraan Toyota Fortuner tersebut.

    Melihat video tersebut, membuat netizen murka dengan perbuatan ASN yang diketahui berasal dari Pemerintah Bandar Lampung yang telah mengganti pelat nomor mobil dinas.

    Pasalnya, pelarangan ASN menggunakan mobil dinas untuk mudik sudah diatur dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor: PER/87/M.PAN/8/2005. Dalam aturan tersebut menyebutkan tentang Pedoman Pelaksanaan Peningkatan Efisiensi, Penghematan, dan Disiplin Kerja tersebut, ditetapkan bahwa kendaraan dinas digunakan hanya untuk kepentingan kerja para PNS.

    Sebagaimana tercantum dalam lampiran aturan itu, disebutkan bahwa kendaraan dinas operasional hanya digunakan untuk kepentingan dinas yang menunjang tugas pokok dan fungsi.

    Selain itu, kendaraan dinas operasional dibatasi penggunaannya pada hari kerja kantor, dan kendaraan dinas operasional hanya digunakan di dalam kota.

    “Pelat nomor diganti, memang boleh dipakai mudik?” tulis netizen.

    “Netizen bergerak, semuanya terbongkar,” tulis netizen lagi.

    “Lampung oh Lampung, pantesan sana jalanannya semua berlubang,” tulis netizen.

    “Sudah lebih baik enggak usah dikasih mobil ASN-nya,” tulis netizen lainnya.

    “Sekalian dong, bensin dan tol dirembes biar masuk dalam biaya dinas,” tulis netizen yang murka melihat ASN di Bandar Lampung mengganti plat nomor mobil dinas yang diduga dipakai buat mudik.

  • Baznas salurkan 2.376 paket sembako kepada yatim-dhuafa di Jakut

    Baznas salurkan 2.376 paket sembako kepada yatim-dhuafa di Jakut

    Jakarta (ANTARA) – Badan Amil Zakat Nasional (Baznas)/Badan Zakat Infak dan Sedekah (Bazis) Kota Jakarta Utara menyalurkan 2.736 paket sembako kepada anak yatim, dhuafa, marbot, guru ngaji, dan guru TPA/TPQ dalam kegiatan Santunan Ramadhan 1446 Hijriah.

    “Kegiatan ini merupakan hasil pengumpulan zakat infak dan sedekah yang berasal dari masyarakat, ASN, dan perusahaan yang dihimpun oleh Baznas (Bazis) Jakut,” kata Wali Kota Jakarta Utara, Ali Maulana Hakim di Jakarta, Jumat.

    Ia mengatakan zakat, infak dan sedekah ini disalurkan melalui program pemberdayaan dalam program santunan Ramadhan.

    “Alhamdulillah hari ini zakat, infak, dan sedekah yang dikumpulkan bisa langsung disalurkan,” ujarnya.

    Sementara itu, Koordinator Wilayah Baznas/Bazis Jakarta Utara, Wisnu Cakraningrat mengatakan santunan Ramadhan termasuk program rutin Baznas/Bazis bersama dengan Pemkot Jakut.

    Pihaknya dan Pemkot Jakut akan terus memperkuat kebersamaan dan membangun tali kasih kepada masyarakat.

    “Semoga bantuan ini bisa bermanfaat dan menjadi berkah bagi semuanya,” kata Wisnu.

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Margasatwa Ragunan bidik 600.000 pengunjung pada libur Idul Fitri

    Margasatwa Ragunan bidik 600.000 pengunjung pada libur Idul Fitri

    Jakarta (ANTARA) – Pengelola Taman Margasatwa Ragunan, Jakarta Selatan, membidik sebanyak 600.000 pengunjung pada libur Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah mengingat tingginya momentum selama liburan.

    “Tahun 2025 ini kami menargetkan pengunjung Idul Fitri sebanyak 600.000,” kata Kepala UP Taman Margasatwa Ragunan, Endah Rumiyati di Jakarta, Jumat.

    Endah memasang target itu berkaca pada 2024 lalu saat Taman Margasatwa Ragunan selalu dipadati oleh pengunjung. Tercatat data pengunjung Idul Fitri tahun 2024 selama 10 hari mencapai 573.079 orang pengunjung.

    “Persiapan dengan berkoordinasi secara internal dan eksternal sudah dilakukan yakni menyiapkan tema Idul Fitri ‘Bersama Satwa Tebar Cinta Raih Keberkahan’,” katanya.

    Dia menjelaskan makna dari tema tersebut, yakni menyayangi satwa demi mendapatkan keberkahan dalam hidup.

    Untuk menambah daya tarik pengunjung, Taman Margasatwa Ragunan mengadakan edukasi mengenai satwa dan pemberian makan (feeding time) kepada satwa.

    “Satwa-satwa yang akan diatraksikan yakni orangutan, komodo, burung pelikan, Gajah Sumatera, buaya muara, ular sanca, jerapah dan harimau benggala,” katanya.

    Kegiatan Ini berlangsung mulai 1-13 April setiap hari selama masa liburan Idul Fitri 1446 Hijriah.

    Pelayanan untuk pengunjung dilaksanakan pada hari kedua Idul Fitri ( H+1). Sedangkan hari pertama (Hari H) Idul Fitri, Ragunan ditutup untuk pengunjung.

    Hal ini diatur dalam Pergub Nomor 63 Tahun 2018 terkait Optimalisasi Kegiatan dan Penanganan Pengunjung di Tempat-Tempat Wisata Pada Hari-Hari Tertentu.

    Pihaknya menyiapkan lahan parkir tambahan di areal dalam sebanyak 20 titik parkir mobil yang dapat menampung mobil sebanyak 5.500 mobil, dan untuk motor dapat menampung kendaraan sekitar 20.000.

    Kemudian, juga dikerahkan sekitar 863 personel yang terdiri dari ASN sebanyak 123 orang, PJLP (567) dan 173 tenaga tambahan (insidentil).

    Untuk pengamanan selain dari kekuatan petugas internal juga diperkuat dengan bantuan dari TNI, Polri dan unsur terkait lainnya.

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

  • WFA dinilai berhasil cegah penumpukan pemudik

    WFA dinilai berhasil cegah penumpukan pemudik

    Jakarta (ANTARA) – Dinas Perhubungan DKI Jakarta menyebutkan strategi pemerintah menerapkan kebijakan bekerja darimana saja (work from anywhere/WFA) bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN) pada 24-27 Maret 2025 berhasil mencegah penumpukan pemudik di satu waktu.

    “Upaya pemerintah untuk melakukan penyebaran para pemudik ini berhasil. Keseluruhan pergerakan itu terpusat, biasanya H-4, H-3 (Lebaran),” kata Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo di Jakarta, Jumat.

    Syafrin yang memantau pergerakan penumpang bus di beberapa terminal di Jakarta seperti Terminal Terpadu Pulo Gebang dan Terminal Tanjung Priok.

    “Dan jika kita melihat tahun ini sudah terjadi persebaran seperti untuk angkutan penumpang, bus, terjadi peningkatan pada 25 Maret,” ujarnya.

    Dia mengatakan lonjakan jumlah penumpang mudik Idul Fitri 1446 Hijriah mulai terjadi pada Senin (25/3) dan menurut proyeksi Dishub, hari ini menjadi puncak arus mudik.

    Dia mencatat, jumlah bus yang diberangkatkan sekitar 982 unit dari empat terminal bus antarkota antarprovinsi (AKAP) dan tiga terminal bantuan di Jakarta yang mengangkut sekitar 10.000 penumpang.

    “Ini di luar kebiasaan dari tahun-tahun sebelumnya. Bisa dibayangkan jika tidak ada WFA, semuanya akan menumpuk pada tanggal 27 Maret dan 28 Maret ini untuk melakukan pergerakan ke luar Jakarta,” ujar Syafrin.

    Dishub DKI menyiapkan 2.846 unit bus dengan melibatkan 428 operator AKAP di empat terminal utama, yaitu Terminal Pulo Gebang, Terminal Kampung Rambutan, Terminal Kalideres dan Terminal Tanjung Priok.

    Sedangkan tiga terminal bantuan, yakni Terminal Lebak Bulus, Terminal Muara Angke dan Terminal Grogol.

    Untuk memastikan sarana angkutan umum layak beroperasi, sebelumnya Dishub DKI Jakarta memeriksa kelaikan bus AKAP (ramp check) sejak 1 Maret 2025 di terminal dan di pul operator bus masing-masing wilayah.

    Syafrin mengatakan pemantauan pelaksanaan Angkutan Lebaran akan dilaksanakan melalui Posko Terpadu Angkutan Lebaran Tahun 2025 M/1446 H tingkat Provinsi DKI Jakarta mulai tanggal 21 Maret 2025 hingga 11 April 2025, sesuai dengan edaran dari Kementerian Perhubungan.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025