Xcloud.id

Kementrian Lembaga: ASN

  • Wali Kota Depok Bolehkan ASN Mudik Lebaran Pakai Mobil Dinas, Kini Ditegur Dedi Mulyadi & Bima Arya – Halaman all

    Wali Kota Depok Bolehkan ASN Mudik Lebaran Pakai Mobil Dinas, Kini Ditegur Dedi Mulyadi & Bima Arya – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Wali Kota Depok, Jawa Barat, Supian Suri, kini jadi sorotan setelah mengizinkan aparatur sipil negara (ASN) di Depok menggunakan mobil dinas selama mudik Lebaran 2025.

    Kebijakan Supian Suri ini pun langsung mendapat perhatian dari Gubernur Jawa Barat (Jabar), Dedi Mulyadi, hingga disorot oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya. 

    Bahkan, Bima Arya menyebut Wali Kota Depok tersebut sudah ditegur oleh Gubernur Jabar.

    “Wali Kota Depok sudah ditegur oleh Gubernur Jabar,” kata Bima Arya, Rabu (2/4/2025), dilansir Kompas.com.

    Lebih lanjut, Bima Arya pun mengingatkan kembali soal aturan penggunaan mobil dinas.

    Bima Arya menegaskan, mobil dinas hanya bisa digunakan untuk kepentingan pelayanan publik.

    Aturan ini seharusnya bisa diingat dan ditaati oleh seluruh ASN di pemerintah daerah.

    “Tentu semua dikembalikan sesuai aturan disiplin kepegawaian berdasarkan kewenangan,” ungkap Bima Arya.

    Meski aturan ini sudah jelas, Bima Arya mengaku Kemendagri masih menerima laporan adanya ASN yang menggunakan kendaraan dinas untuk mudik Lebaran.

    Namun, Bima tak merinci daerah mana laporan soal ASN menggunakan mobil dinas untuk mudik itu berasal. 

    “Memang masih masuk beberapa aduan dari warga yang melihat kendaraan dinas digunakan untuk mudik,” tutur Bima Arya.

    Diberitakan sebelumnya, Supian Suri mengungkapkan alasannya mengizinkan ASN Pemkot Depok menggunakan mobil dinas untuk mudik Lebaran.

    Menurut Supian, mobil dinas yang digunakan untuk mudik merupakan bentuk apresiasi pengabdian kepada mereka selama menjadi ASN. 

    “Enggak semua dari mereka (ASN) punya kendaraan, jadi diharapkan itu bisa membantu sebagai apresiasi pengabdian mereka selama ini, sehingga kami izinkan,” kata Supian, saat dihubungi pada Jumat (28/3/2025). 

    Wali Kota Depok itu juga menerangkan, mobil dinas yang dimiliki beberapa pejabat ASN menjadi tanggung jawab melekat meski mereka bepergian.

    Dedi Mulyadi Bakal Panggil Seluruh Kepala Daerah di Jabar

    Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengatakan bakal memanggil para Bupati dan Wali Kota seluruh Jawa Barat, termasuk Supian Suri, imbas adanya penggunaan mobil dinas untuk keperluan mudik lebaran.

    Kata dia, pemanggilan tersebut untuk memberikan penegasan kepada jajaran kepala daerah di Jawa Barat agar peristiwa serupa tidak terjadi lagi.

    Adapun pemanggilan tersebut akan dilakukan oleh Dedi Mulyadi pada awal pekan mendatang.

    “Tanggal 8 akan kita undang bupati walikota, termasuk walikota Depok.”

    “Termasuk nanti ada hal-hal yang akan menjadi titik tekan kita agar peristiwa serupa tidak terulang lagi,” kata Dedi Mulyadi saat ditemui awak media di Kediaman Dinas Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Kompleks Widya Chandra III Nomor 10, Jakarta Selatan, Rabu.

    Dirinya lantas menyinggung soal pemberian izin dari Supian Suri agar staffnya bisa menggunakan mobil dinas untuk mudik itu.

    Dedi menilai, keputusan yang membuat kehebohan di publik itu dinilai wajar, lantaran Supian Suri merupakan pejabat daerah yang baru menjabat.

    “Iya teguran dulu, kan wali kota baru jadi masih latihan,” tandas dia.

    (Tribunnews.com/Faryyanida Putwiliani/Rizki Sandi Saputra)(Kompas.com/Nicholas Ryan Aditya)

    Baca berita lainnya terkait Lebaran 2025.

  • Dedi Mulyadi Sentil ASN Jabar: Spirit Bela Negaranya Rendah

    Dedi Mulyadi Sentil ASN Jabar: Spirit Bela Negaranya Rendah

    Dedi Mulyadi Sentil ASN Jabar: Spirit Bela Negaranya Rendah
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –

    Gubernur Jawa Barat
    (Jabar)
    Dedi Mulyadi
    menyentil aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemprov Jabar yang kurang memiliki spirit
    bela negara
    .
    Menurutnya, jiwa bela negara yang dimiliki ASN zaman dulu dan sekarang berbeda, sehingga mereka akan dilatih oleh
    TNI dan Polri
    .
    “Urgensinya, pertama di kalangan ASN sendiri spirit bela negaranya rendah. Karena beda ya, spirit ASN zaman dulu dengan ASN yang sekarang,” ujar Dedi di rumah dinas Ketua MPR Ahmad Muzani, Kompleks Widya Chandra, Jakarta, Rabu (2/4/2025).
    “Kalau ASN zaman dulu kan ada proses tahapan yang dilakukan, agak lama ya dari honorer segala macam. Sekarang kan banyak yang kemudian jadi ASN,” sambungnya.
    Dedi mengatakan, melihat kondisi tersebut, dirinya akan menggelar pelatihan bela negara bagi ASN di Jabar.
    Dia menyebut, pemahaman ASN terhadap negara terlalu rendah saat ini.
    “Sekarang di kalangan ASN saja, spirit pemahaman dan pemaknaan negara secara utuh relatif sangat rendah. ASN lho, coba lihat. Kemudian anak-anak sekolah, rendah banget hari ini. Sehingga diperlukan upaya-upaya luar biasa oleh gubernur untuk membangun kesadaran itu,” ujar Dedi.
    Kemudian, Dedi menjelaskan ada dua macam bela negara, yakni formal dan kultural.
    Untuk bela negara formal, bisa dilakukan melalui pelatihan dan pendidikan semi militer.
    Sedangkan untuk bela negara kultural, Dedi mencontohkan bagaimana mereka menjaga kekayaan alam yang Indonesia miliki.
    “Kultural, apa yang saya lakukan hari ini, gunung enggak boleh tebasin, sungai-sungai harus dikeruk. Di bantaran sungai enggak boleh ada bangunan, ruang sawah harus dibuka dan pepohonan harus ditanam. Itu bela negara kultural yang sesungguhnya karena negara kita itu hutan, gunung, sawah, lautan,” imbuhnya.
    Diberitakan sebelumnya, Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov Jabar bakal diikutsertakan dalam pembekalan bela negara.
    Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi bakal melibatkan TNI dan Polri sebagai instruktur atau pemateri dalam kegiatan belajar negara nantinya.
    Dikatakan Dedi, ASN Pemprov Jabar harus memiliki komitmen dalam melayani masyarakat, seperti yang dilakukan para anggota TNI-Polri.
    “Belajarlah pada tentara dan Polisi. Mereka ketika ditugaskan oleh atasannya selalu siap,” ujar Dedi Mulyadi, dikutip dari
    Tribun Jabar
    , Sabtu (29/3/2025).
    Rencananya pada Juni 2025 ASN Pemprov Jabar akan mulai diberikan pembekalan bela negara.
    Dedi belum secara spesifik, apakah hanya berlaku untuk kepala OPD atau seluruh pegawai.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Dedi Mulyadi Sentil ASN Jabar: Spirit Bela Negaranya Rendah

    5 Buntut Mobil Dinas untuk Mudik ASN, Dedi Mulyadi Panggil Walkot Depok dan Kepala Daerah se-Jabar Megapolitan

    Buntut Mobil Dinas untuk Mudik ASN, Dedi Mulyadi Panggil Walkot Depok dan Kepala Daerah se-Jabar
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Gubernur Jawa Barat (Jabar)
    Dedi Mulyadi
    mengatakan, dirinya akan memanggil para bupati dan wali kota se-Jabar pada 8 April 2025 mendatang.
    Dedi menyebut
    Wali Kota Depok
    Supian Suri juga akan dipanggil buntut memperbolehkan ASN mudik dengan mobil dinas.
    “Tanggal 8 April, akan kita undang bupati, wali kota, termasuk Wali Kota Depok,” ujar Dedi di rumah Ketua MPR Ahmad Muzani, Kompleks Widya Chandra, Jakarta, Rabu (2/4/2025).
    Dedi mengatakan, dirinya ingin hal serupa tidak terjadi kembali.
    Sehingga, dirinya akan menekankan beberapa hal kepada bupati dan wali kota yang ada di wilayah Jabar.
    “Termasuk nanti ada hal-hal yang akan menjadi titik tekan kita agar peristiwa serupa tidak terulang lagi,” ucapnya.
    Sementara itu, Dedi Mulyadi menyebut dirinya hanya akan memberi teguran kepada Wali Kota Depok.
    Dia menyadari bahwa Walkot Depok adalah sosok yang baru menjabat, bukan petahana.
    “Iya teguran dulu, kan wali kota baru jadi masih latihan,” imbuh Dedi.
    Sebelumnya, Wali Kota Depok Supian Suri mengizinkan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Depok untuk menggunakan mobil dinas sebagai sarana mudik Lebaran Idul Fitri.
    Keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan beberapa faktor, termasuk sebagai bentuk apresiasi atas pengabdian ASN dan keterbatasan kepemilikan kendaraan pribadi di kalangan pegawai.
    “Kami mengizinkan kepada teman-teman yang memang dipercaya memegang kendaraan dinas (untuk dipakai bermudik),” kata Supian saat dikonfirmasi, Jumat (28/3/2025).
    Menurutnya, kebijakan ini tidak hanya membantu pegawai yang belum memiliki kendaraan pribadi, tetapi juga menjadi bentuk penghargaan atas kinerja mereka dalam melayani masyarakat Depok.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Halalbihalal di Rumah Ketua MPR, Bima Arya Sebut Tukar Pikir dengan Hasan Nasbi – Page 3

    Halalbihalal di Rumah Ketua MPR, Bima Arya Sebut Tukar Pikir dengan Hasan Nasbi – Page 3

    Sementara itu, Wamendagri Bima Arya Sugiarto juga mengingatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk tidak terlambat masuk kerja saat hari pertama masuk kantor usai masa libur lebaran Hari Raya Idul Fitri 1446 H berakhir.

    Dia menjelaskan, hari pertama kerja biasanya akan diisi dengan kegiatan halal-bihalal. Namun dia mengingatkan, kembali kepada pegawai untuk datang tepat waktu.

    “Wah enggak bisa santai-santai. Itu hari pertama kerja itu tradisinya adalah halal-bihalal, semuanya. Nah, itu harus on time,” ujar Wamendagri Bima Arya, Rabu (2/4/2025).

    Bima menjelaskan, kegiatan halal-bihalal bagi ASN bukanlah hanya tradisi semata, tapi punya makna yang kebih dalam.

    “Halalbihalal itu disamping silaturahmi juga untuk memastikan bahwa semuanya siap bekerja di hari pertama,” ucap dia.

    Karena itu, Bima kembali menegaskan kepada para ASN untuk hadir pada acara tersebut.

    “Tanggal 8 itu seluruhnya kepala daerah, kantor-kantor kementerian, hari pertama itu halal-bihalal. Jadi jangan telat lah,” tandas Bima Arya.

     

     

     

    Reporter: Nur Habibie

    Sumber: Merdeka.com

     

  • Wamendagri ingatkan ASN tak telat saat kembali masuk kerja

    Wamendagri ingatkan ASN tak telat saat kembali masuk kerja

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya mengingatkan para aparatur sipil negara (ASN) tidak datang terlambat saat kembali masuk bekerja setelah libur Lebaran 2025 pada Selasa (8/4), sebab akan dilangsungkan tradisi halal bihalal.

    “Itu hari pertama kerja itu tradisinya adalah halal-bihalal, semuanya. Nah, itu harus on time. Halal-bihalal itu selain silaturahmi, juga untuk memastikan bahwa semuanya siap bekerja di hari pertama,” kata Bima ditemui di Komplek Widya Chandra III, Jakarta Selatan, Jakarta, Rabu.

    Dia lantas berkata, “Tanggal 8 itu seluruh kepala daerah, kantor-kantor kementerian, hari pertama itu halal-bihalal. Jadi, jangan telat-lah!”.

    Adapun libur lebaran jatuh pada 31 Maret 2025 dan 1 April 2025, serta cuti bersama lebaran jatuh pada 2 hingga 7 April 2025.

    Dia pun menilai penerapan kebijakan work from anywhere (WFA) di kalangan ASN pada masa mudik Lebaran 2025 pada 24–27 Maret 2025 cukup efektif untuk mengurangi kepadatan lalu lintas saat mudik.

    “Mudik tahun ini rasanya lebih lancar ya karena WFA ini kelihatannya efektif, jadi mudiknya bertahap,” tuturnya.

    Dia mengapresiasi pula kinerja kepolisian beserta kepala daerah dalam melakukan koordinasi terkait inovasi rekayasa lalu lintas selama masa mudik Lebaran 2025.

    “Kemudian teman-teman kepolisian membuat rekayasa lalin yang inovatif juga. Jadi, teman-teman kepala daerah juga kerjanya bagus ya, koordinasinya. Jadi kita apresiasi,” kata dia.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

  • Wamendagri: ASN Jangan Telat Masuk Kerja seusai Libur Panjang Lebaran

    Wamendagri: ASN Jangan Telat Masuk Kerja seusai Libur Panjang Lebaran

    Jakarta, Beritasatu.com – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya mengingatkan seluruh aparatur sipil negara (ASN) agar tidak telat pada hari pertama masuk kerja seusai libur panjang Lebaran 2025.

    Oleh karena itu, Bima mengatakan, ASN harus memanfaatkan waktu liburan panjang Lebaran dengan sebaik-baiknya sehingga bisa langsung masuk kerja lagi dengan semangat baru.

    “Wah tidak bisa santai-santai. Itu hari pertama kerja, itu tradisinya adalah halalbihalal, semuanya. Nah, itu (seluruh ASN) harus on time,” ujar Bima seusai menghadiri acara open house Ketua MPR Ahmad Muzani di kompleks Widya Chandra III, Nomor 10, Jakarta Selatan, Rabu (2/4/2025).

    Bima mengatakan, biasanya pada hari pertama masuk kerja, setiap instansi pemerintah akan menggelar acara halalbihalal di kantor masing-masing. Menurut dia, acara halalbihalal tersebut selain untuk silaturahmi, juga memastikan para ASN siap bekerja.

    “Halalbihalal itu di samping silaturahmi juga untuk memastikan bahwa semuanya siap bekerja di hari pertama,” tandas Bima.

    Lebih lanjut, Bima mengatakan sejatinya seluruh ASN yang sudah dijadwalkan kembali masuk 8 April mendatang, bisa bekerja tepat waktu. Dia memastikan juga para pembantu presiden Prabowo Subianto akan bekerja mulai 8 April 2025.

    “Tanggal 8 April itu seluruhnya kepala daerah, kantor-kantor kementerian, hari pertama itu halalbihalal. Jadi jangan telat lah,” pungkas dia terkait ASN tidak boleh telat kerja seusai libur panjang Lebaran 2025.

  • Hari Pertama Kerja Usai Libur Lebaran, Wamendagri Bima Arya Ingatkan ASN Tak Terlambat Masuk – Page 3

    Hari Pertama Kerja Usai Libur Lebaran, Wamendagri Bima Arya Ingatkan ASN Tak Terlambat Masuk – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengingatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk tidak terlambat masuk kerja saat hari pertama masuk kantor usai masa libur lebaran Hari Raya Idulfitri 1446 H berakhir.

    Dia menjelaskan, hari pertama kerja biasanya akan diisi dengan kegiatan halal-bihalal. Namun dia mengingatkan, kembali kepada pegawai untuk datang tepat waktu.

    “Wah enggak bisa santai-santai. Itu hari pertama kerja itu tradisinya adalah halal-bihalal, semuanya. Nah, itu harus on time,” ujar Wamendagri Bima Arya kepada wartawan, Rabu (2/4/2025).

    Bima menjelaskan, kegiatan halal-bihalal bagi ASN bukanlah hanya tradisi semata, tapi punya makna yang kebih dalam.

    “Halal-bihalal itu disamping silaturahmi juga untuk memastikan bahwa semuanya siap bekerja di hari pertama,” ucap dia.

    Karena itu, Bima kembali menegaskan kepada para ASN untuk hadir pada acara tersebut.

    “Tanggal 8 itu seluruhnya kepala daerah, kantor-kantor kementerian, hari pertama itu halal-bihalal. Jadi jangan telat lah,” tandas Bima Arya.

    Sebelumnya, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya bersuara soal kebijakan Wali Kota Depok Supian Suri yang disebut membolehkan aparatnya menggunakan mobil dinas untuk mudik. Dia memastikan, akan ada teguran khusus kepada yang bersangkutan.

    “Ya akan kita tegur, sebab mobil dinas itu aset negara, fasilitas negara yang semestinya digunakan untuk hal-hal yang terkait dengan tugas dan pelayanan publik,” kata Bima usai menunaikan ibadah salat ied di Masjid Istiqlal Jakarta, Senin 31 Maret 2025.

     

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung akhirnya tiba di Akmil, Magelang untuk mengikuti acara retreat Kepala Daerah. Pramono Anung langsung disambut hangat oleh Kepala Daerah lainnya dan Wamendagri Bima Arya.

  • 2 Seusai Dedi Mulyadi, Giliran Wamendagri Tegur Wali Kota Depok soal ASN Diperbolehkan Pakai Mobil Dinas untuk Mudik Nasional

    2 Seusai Dedi Mulyadi, Giliran Wamendagri Tegur Wali Kota Depok soal ASN Diperbolehkan Pakai Mobil Dinas untuk Mudik Nasional

    Seusai Dedi Mulyadi, Giliran Wamendagri Tegur Wali Kota Depok soal ASN Diperbolehkan Pakai Mobil Dinas untuk Mudik
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri)
    Bima Arya
    Sugiarto mengungkapkan potensi kerugian negara yang dapat timbul akibat penggunaan mobil dinas oleh aparatur sipil negara (ASN) untuk mudik.
    Ia menekankan bahwa mekanisme pemberian penghargaan kepada bawahan seharusnya tidak dilakukan dengan cara tersebut.
    “Itu clear, ya itu clear. Jadi kami memahami ada kepala daerah yang ingin mereward staff-nya. Tapi ya tidak seperti itulah mekanismenya. Banyak cara untuk memberikan perhatian, tetapi tidak dengan fasilitas dinas,” ujar Bima saat ditemui di rumah Ketua MPR Ahmad Muzani, di Kompleks Widya Chandra, Jakarta, Rabu (2/4/2025).
    Jika penggunaan mobil dinas untuk mudik dibiarkan, menurut Bima, hal itu dapat menimbulkan risiko kerugian bagi negara.
    “Karena bisa dibayangkan kalau dibolehkan, ya maka ada mobilisasi fasilitas daerah, fasilitas negara yang digunakan oleh para kepala daerah yang menimbulkan risiko potensi kerugian negara,” sambungnya.
    Meskipun saat ini merupakan musim libur, Bima mengingatkan bahwa banyak ASN yang tetap piket dan bekerja.
    Ia menjelaskan bahwa mereka juga memerlukan mobil dinas dalam menjalankan tugasnya.
    “Ini juga butuh mobil dinas. Jadi jangan sangka bahwa libur ini semuanya libur. Enggak,” ucap Bima.
    Lebih lanjut, Bima menyampaikan bahwa pemerintah memiliki sistem shift kerja untuk memastikan layanan tetap berjalan. “Jadi semuanya ada yang piket. Dan tentu butuh juga fasilitas mobil dinas dan lain-lain untuk bekerja,” imbuhnya.
    Sebelumnya, Wali Kota Depok Supian Suri mengizinkan ASN di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Depok untuk menggunakan mobil dinas sebagai sarana mudik Lebaran Idul Fitri.
    Keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan beberapa faktor, termasuk sebagai bentuk apresiasi atas pengabdian ASN dan keterbatasan kepemilikan kendaraan pribadi di kalangan pegawai.
    “Kami mengizinkan kepada teman-teman yang memang dipercaya memegang kendaraan dinas (untuk dipakai bermudik),” kata Supian saat dikonfirmasi, Jumat (28/3/2025).
    Menurutnya, kebijakan ini tidak hanya membantu pegawai yang belum memiliki kendaraan pribadi, tetapi juga menjadi bentuk penghargaan atas kinerja mereka dalam melayani masyarakat Depok.
    Sikap Supian mendapatkan respons dari Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. 
    Dedi menekankan bahwa kebijakan tersebut tidak seharusnya diterapkan dan meminta Supian untuk tidak lagi membuat pernyataan yang bertentangan dengan aturan yang berlaku.
    “Tadi malam sudah saya tegur, nanti gaboleh ada pernyataan yang seperti itu lagi. Itu membuka ruang pada kebijakan-kebijakan yang lainnya, nanti abai,” ungkap Dedi setelah melaksanakan shalat Id di Lapangan Gasibu, Kota Bandung, pada Senin (31/3/2025).
    Dedi menegaskan bahwa Supian Suri telah mengabaikan instruksi gubernur yang melarang penggunaan mobil dinas untuk keperluan pribadi selama periode mudik.
    Menurutnya, penggunaan kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi dapat berpotensi merugikan negara jika terjadi kerusakan pada kendaraan tersebut.
    “Iya dong abai. Kan begini risikonya. Gimana kalau mobilnya (dinas) di jalan mengalami problem? Itu menjadi risiko negara, harus dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 2 Seusai Dedi Mulyadi, Giliran Wamendagri Tegur Wali Kota Depok soal ASN Diperbolehkan Pakai Mobil Dinas untuk Mudik Nasional

    2 Seusai Dedi Mulyadi, Giliran Wamendagri Tegur Wali Kota Depok soal ASN Diperbolehkan Pakai Mobil Dinas untuk Mudik Nasional

    Seusai Dedi Mulyadi, Giliran Wamendagri Tegur Wali Kota Depok soal ASN Diperbolehkan Pakai Mobil Dinas untuk Mudik
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri)
    Bima Arya
    Sugiarto mengungkapkan potensi kerugian negara yang dapat timbul akibat penggunaan mobil dinas oleh aparatur sipil negara (ASN) untuk mudik.
    Ia menekankan bahwa mekanisme pemberian penghargaan kepada bawahan seharusnya tidak dilakukan dengan cara tersebut.
    “Itu clear, ya itu clear. Jadi kami memahami ada kepala daerah yang ingin mereward staff-nya. Tapi ya tidak seperti itulah mekanismenya. Banyak cara untuk memberikan perhatian, tetapi tidak dengan fasilitas dinas,” ujar Bima saat ditemui di rumah Ketua MPR Ahmad Muzani, di Kompleks Widya Chandra, Jakarta, Rabu (2/4/2025).
    Jika penggunaan mobil dinas untuk mudik dibiarkan, menurut Bima, hal itu dapat menimbulkan risiko kerugian bagi negara.
    “Karena bisa dibayangkan kalau dibolehkan, ya maka ada mobilisasi fasilitas daerah, fasilitas negara yang digunakan oleh para kepala daerah yang menimbulkan risiko potensi kerugian negara,” sambungnya.
    Meskipun saat ini merupakan musim libur, Bima mengingatkan bahwa banyak ASN yang tetap piket dan bekerja.
    Ia menjelaskan bahwa mereka juga memerlukan mobil dinas dalam menjalankan tugasnya.
    “Ini juga butuh mobil dinas. Jadi jangan sangka bahwa libur ini semuanya libur. Enggak,” ucap Bima.
    Lebih lanjut, Bima menyampaikan bahwa pemerintah memiliki sistem shift kerja untuk memastikan layanan tetap berjalan. “Jadi semuanya ada yang piket. Dan tentu butuh juga fasilitas mobil dinas dan lain-lain untuk bekerja,” imbuhnya.
    Sebelumnya, Wali Kota Depok Supian Suri mengizinkan ASN di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Depok untuk menggunakan mobil dinas sebagai sarana mudik Lebaran Idul Fitri.
    Keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan beberapa faktor, termasuk sebagai bentuk apresiasi atas pengabdian ASN dan keterbatasan kepemilikan kendaraan pribadi di kalangan pegawai.
    “Kami mengizinkan kepada teman-teman yang memang dipercaya memegang kendaraan dinas (untuk dipakai bermudik),” kata Supian saat dikonfirmasi, Jumat (28/3/2025).
    Menurutnya, kebijakan ini tidak hanya membantu pegawai yang belum memiliki kendaraan pribadi, tetapi juga menjadi bentuk penghargaan atas kinerja mereka dalam melayani masyarakat Depok.
    Sikap Supian mendapatkan respons dari Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. 
    Dedi menekankan bahwa kebijakan tersebut tidak seharusnya diterapkan dan meminta Supian untuk tidak lagi membuat pernyataan yang bertentangan dengan aturan yang berlaku.
    “Tadi malam sudah saya tegur, nanti gaboleh ada pernyataan yang seperti itu lagi. Itu membuka ruang pada kebijakan-kebijakan yang lainnya, nanti abai,” ungkap Dedi setelah melaksanakan shalat Id di Lapangan Gasibu, Kota Bandung, pada Senin (31/3/2025).
    Dedi menegaskan bahwa Supian Suri telah mengabaikan instruksi gubernur yang melarang penggunaan mobil dinas untuk keperluan pribadi selama periode mudik.
    Menurutnya, penggunaan kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi dapat berpotensi merugikan negara jika terjadi kerusakan pada kendaraan tersebut.
    “Iya dong abai. Kan begini risikonya. Gimana kalau mobilnya (dinas) di jalan mengalami problem? Itu menjadi risiko negara, harus dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Wamendagri Bima Arya Tegaskan ASN Wajib On Time Masuk Kerja Usai Cuti Lebaran – Halaman all

    Wamendagri Bima Arya Tegaskan ASN Wajib On Time Masuk Kerja Usai Cuti Lebaran – Halaman all

    Wamendagri Bima Arya Tegaskan ASN Wajib On Time Masuk Kerja Usai Cuti Lebaran

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Menteri Dalam Negeri RI (Wamendagri) Bima Arya menegaskan Aparatur Sipil Negara (ASN) wajib on time masuk kerja usai cuti Lebaran 1446 H/2025. 

    Menurut dia, ASN tidak bisa bersantai-santai usai liburan.

    “Wah nggak bisa santai-santai. Itu hari pertama kerja itu tradisinya adalah halal-bihalal, semuanya. Nah, itu (seluruh ASN,-red) harus on time,” kata Bima usai menghadiri acara open house Ketua MPR RI Ahmad Muzani di Kompleks Widya Chandra III, Nomor 10, Jakarta Selatan, Rabu (2/4/2025).

    LIBUR LEBARAN (handout)

    ASN Wajib On Time Masuk Kerja

    ASN wajib on time masuk kerja. Menurut Bima Arya, halalbihalal selain untuk silaturahmi, juga memastikan para ASN siap bekerja.

    “Halalbihalal itu di samping silaturahmi juga untuk memastikan bahwa semuanya siap bekerja di hari pertama,” ucap dia.

    Atas hal itu, Bima menegaskan sejatinya seluruh ASN yang sudah dijadwalkan kembali masuk tanggal 8 April mendatang, bisa bekerja tepat waktu.

    “Tanggal 8 itu seluruhnya kepala daerah, kantor-kantor kementerian, hari pertama itu halal-bihalal. Jadi jangan telat lah,” kata dia.

    Bima Arya lantas membeberkan terkait dengan pembahasan saat melakukan silaturahmi di kediaman Ahmad Muzani.

    Kata dia, dalam momen itu para pembantu Presiden RI Prabowo Subianto akan kembali bekerja setelah menjalani cuti panjang Lebaran.

    “Tapi tanggal 8 kita gaspol lagi gitu ya. Jadi kita tukar pikiran terkait dengan apa yang mau kita akselerasikan ke depan gitu. Saya ngobrol dengan Pak Hasan Nasbi juga, kepala PCO,” tandas dia.

    Ilustrasi PNS – Ilustrasi ASN (Tribunnews.com/Jeprima)

    Libur dan Cuti Lebaran ASN 

    Pemerintah telah mengumumkan jadwal libur nasional dan cuti bersama Lebaran 2025 untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri.

    Berdasarkan SKB tersebut, libur nasional Idulfitri 1446 Hijriah akan berlangsung pada Senin, 31 Maret 2025, dan Selasa, 1 April 2025.

    Selain itu, cuti bersama Lebaran ditetapkan mulai Rabu hingga Jumat, 2-4 April 2025, dan Senin, 7 April 2025. Menariknya, libur Lebaran kali ini bertepatan dengan libur Hari Suci Nyepi yang jatuh pada Sabtu, 29 Maret 2025, dengan cuti bersama Nyepi pada Jumat, 28 Maret 2025.

    Dengan demikian, ASN dapat menikmati libur panjang dari Jumat, 28 Maret hingga Senin, 7 April 2025, yang totalnya mencapai 11 hari berturut-turut, termasuk akhir pekan.