Kala Supian Suri Meminta Maaf kepada Dedi Mulyadi soal Mobil Dinas untuk Mudik…
Editor
DEPOK, KOMPAS.com
– Suasana halal bihalal di Sukmajaya, Depok, Selasa (8/4/2025), rupanya tidak hanya dihiasi senyum dan jabat tangan para pejabat pemerintah kota.
Di tengah suasana silaturahmi itu, Wali Kota Depok
Supian Suri
turut menyampaikan
permintaan maaf
, terkait kebijakan yang sempat menuai teguran dari atasannya, Gubernur Jawa Barat
Dedi Mulyadi
.
Dengan nada rendah hati, Supian mengakui telah menerima teguran resmi dari sang gubernur atas kebijakannya yang memperbolehkan aparatur sipil negara (ASN) menggunakan
mobil dinas
untuk mudik.
“Saya kemarin juga sudah ditegur sama Pak Gubernur. Saya sudah menyampaikan surat permohonan maaf kalau kebijakan yang saya ambil bertentangan dengan ketentuan,” ujar Supian pada Selasa (8/4/2025).
Pernyataannya itu disampaikan usai acara, di mana suasana masih terasa hangat selepas Lebaran.
Supian tampak ingin meluruskan bahwa niat awalnya bukanlah untuk menentang aturan dari pemerintah pusat, melainkan bentuk empati terhadap ASN yang kesulitan kendaraan saat mudik.
“Lebih kepada berempati kepada yang enggak punya (mobil) dan faktanya memang benar (demikian),” kata Supian.
Menurut Supian, hanya dua hingga tiga ASN yang memanfaatkan mobil dinas untuk mudik pada Lebaran 2025 ini.
Namun demikian, ia menegaskan masalah sanksi terhadap ASN pengguna mobil dinas bukan berada di bawah kewenangannya.
“(Perihal sanksi) saya enggak tahu. Tapi, prinsipnya saya sudah menyampaikan dalam bentuk surat ke Pak Dedi, sudah saya kirim. Suratnya juga sudah sampai ke Pak Gubernur dan tembusan ke Kemendagri dan PAN-RB,” ujarnya dengan nada penuh tanggung jawab.
Kebijakan Supian sempat menjadi perhatian setelah Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegur langsung langkah tersebut.
Tiga alasan dikemukakan Supian ketika kebijakan itu dibuat yakni sebagai bentuk apresiasi terhadap ASN, tidak semua ASN memiliki kendaraan pribadi dan agar ASN bisa kembali tepat waktu tanpa alasan transportasi.
“Enggak semua dari mereka (ASN) punya kendaraan, jadi diharapkan itu bisa membantu sebagai apresiasi pengabdian mereka selama ini, sehingga kami izinkan,” ujar Supian.
Kini, setelah menerima teguran dan menyampaikan permohonan maaf resmi, Supian Suri berharap niat baiknya dipahami dalam semangat empati, tanpa mengurangi penghormatan terhadap aturan yang berlaku.
(Reporter: Dinda Aulia Ramadhanty | Editor: Larissa Huda)
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Kementrian Lembaga: ASN
-

Tingkat kehadiran ASN Jakarta capai 93 persen di hari pertama kerja
Gubernur Jakarta Pramono Anung dan Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno bersalaman dengan para ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam rangka halalbihalal di Balaikota, Jakarta, Selasa (8/4/2025). ANTARA/Pemprov DKI Jakarta
Tingkat kehadiran ASN Jakarta capai 93 persen di hari pertama kerja
Dalam Negeri
Editor: Novelia Tri Ananda
Rabu, 09 April 2025 – 08:53 WIBElshinta.com – Tingkat kehadiran Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencapai 93,44 persen di hari pertama kerja, Selasa (8/4), setelah libur dan cuti bersama nasional dalam rangka perayaan Hari Nyepi dan Idul Fitri 1446 Hijriah. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta, Chaidir, dalam keterangan resmi, Rabu mengatakan, sebanyak 5,15 persen ASN tidak hadir dengan keterangan sah, seperti cuti tahunan, cuti bersalin, cuti karena alasan penting, cuti sakit dan alasan sah lainnya.
Sementara itu, 1,41 persen ASN tercatat tidak hadir tanpa keterangan. ASN yang tidak hadir tanpa keterangan sah akan dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
“Prosesnya diawali dengan pemeriksaan oleh atasan langsung. Jika terbukti bersalah, pegawai tersebut akan dikenakan sanksi disiplin,” kata dia.
Ia menegaskan, BKD DKI Jakarta terus memantau dan memastikan kehadiran pegawai agar pelayanan publik berjalan secara optimal. BKD juga menjamin tugas kedinasan dan pelayanan tetap berlangsung sebagaimana mestinya, karena setiap perangkat daerah bertanggung jawab atas tugas dan fungsinya masing-masing.
“Kepatuhan terhadap peraturan diharapkan dapat menciptakan lingkungan kerja yang kondusif,” kata Chaidir.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah memberlakukan kebijakan bekerja dari mana saja (work from anywhere/WFA) sebagai tindak lanjut dari Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB)Nomor 3 Tahun 2025. Merujuk surat edaran tersebut, WFA bagi ASN diperpanjang hingga 8 April 2025 dari semula 3–5 April 2025.
Kebijakan tersebut diambil untuk menjamin produktivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik serta memperhatikan kelancaran, keamanan dan keselamatan mobilitas masyarakat selama arus balik pada masa hari libur nasional Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1947 dan Hari Raya Idul Fitri 1446 H.
Adapun libur Lebaran pada 31 Maret 2025 dan 1 April 2025 serta cuti bersama lebaran jatuh pada 2 hingga 7 April 2025.
Sumber : Antara
-

13 Korban Diperiksa UGM: Guru Besar Mesum Cabuli Mahasiswi di Rumah
Yogyakarta, Beritasatu.com – Universitas Gadjah Mada (UGM) akan melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh seorang guru besar Fakultas Farmasi berinisial EM terhadap 13 mahasiswi.
Pemeriksaan ini berbeda dari yang telah dilakukan sebelumnya, karena fokus pada dugaan pelanggaran disiplin sebagai aparatur sipil negara (ASN).
Sekretaris UGM Andi Sandi Antonius Tabusassa Tonralipu menyampaikan, langkah ini diambil setelah pihak universitas menyerahkan rekomendasi pemberhentian EM sebagai ASN dan sebagai guru besar kepada pemerintah pusat.
Pemeriksaan ini dilakukan oleh tim pemeriksa kepegawaian, sesuai permintaan dari kementerian terkait.
“Pemeriksaan itu, kita belum tahu prosesnya seperti apa, tetapi ada deadline-nya dalam proses itu nanti akan diklarifikasi beberapa pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan khususnya untuk disiplin kepegawaian. Kalau etik itu sudah, yang kemarin diperiksa oleh satgas. Setelah selesai pemeriksaan, hasilnya akan diserahkan ke rektor. Rektor akan bersurat kepada menteri untuk menyampaikan rekomendasi itu,” ujar Andi Sandi pada Selasa (8/4/2025).
Sebelumnya, berdasarkan hasil pemeriksaan Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) UGM, EM telah diberikan sanksi pemberhentian dari jabatannya sebagai dosen dan Ketua Cancer Chemoprevention Research Center (CCRC) Fakultas Farmasi.
Menurut Andi Sandi, hingga saat ini tercatat sebanyak 13 korban telah melaporkan tindakan kekerasan seksual yang dilakukan oleh guru besar UGM EM. Korban mayoritas adalah mahasiswi yang menjalin komunikasi dengan pelaku untuk kepentingan akademik, seperti bimbingan skripsi, tesis, disertasi, maupun pendampingan lomba ilmiah.
“Korban dan saksinya ada 13, yang diperiksa dan memberikan keterangan. Kalau modusnya, kegiatannya itu dilakukan lebih banyak di rumah. Mulai dari diskusi bimbingan, dokumen akademik, yaitu skripsi, tesis dan disertasi. Kemudian juga di research center-nya dan juga kegiatan-kegiatan lomba” jelas Andi Sandi.
Kasus kekerasan seksual yang dilakukan guru besar UGM ini menjadi perhatian serius UGM, yang menegaskan komitmennya dalam menciptakan lingkungan kampus yang aman dan bebas dari kekerasan seksual. Pihak universitas juga menyatakan akan terus mendampingi para korban dan memastikan proses penanganan berjalan transparan dan akuntabel.
-

Bertemu Menteri Dikdasmen, Mensos Bahas Kurikulum Sekolah Rakyat
Jakarta –
Kementerian Sosial bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah kini tengah mematangkan proses rekrutmen guru, peserta didik, kurikulum sekolah rakyat yang akan dibuka di tahun ajaran 2025/2026. Hal sejalan dengan Instruksi Presiden No 8 Tahun 2025 terkait optimalisasi pengentasan kemiskinan ekstrim yang telah diterbitkan.
Hal itu diungkapkan Mensos Saifullah Yusuf di Kantor Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
“Inpres No 8 tahun 2025 sudah keluar, yang menjadi pedoman kita. Dan di dalamnya tugas-tugas dari Kemendikdasmen maupun Kemensos juga sudah jelas,” kata Saifullah dalam keterangan tertulis, Rabu (9/4/2025).
Dia menyatakan kehadirannya kali ini sekaligus mendetailkan apa saja yang menjadi tugas dari Kemensos maupun Kemendikdasmen termasuk dalam proses rekrutmen guru, kurikulum dan peserta didik.
Sementara itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen), Abdul Mu’ti mengatakan dalam proses rekrutmen guru akan melalui kontrak kerja individu.
“Guru yang dikontrak tidak terikat ASN, dan memang dikontrak untuk mengajar di situ (Sekolah Rakyat),” kata Abdul Mu’ti.
“Yang pertama ia harus fulltime, harus di situ, dan harus disampaikan di awal,” katanya.
Terkait kepala sekolah, menurutnya, dapat diputuskan tergantung jumlah muridnya. Bisa di satu lokasi hanya memiliki 1 kepala sekolah yang diisi dengan tiga jenjang SD, SMP, dan SMA.
Abdul Mu’ti juga mengatakan kurikulum yang akan digunakan pada Sekolah Rakyat yaitu individual approach atau pemetaan peserta didik di awal.
“Sekolah Rakyat akan dikembangkan berbeda dengan sekolah biasa. Siswa bisa masuk kapan saja tanpa mengikuti tahun ajaran, multi entry multi exit,” katanya.
Dia mengatakan nantinya setiap siswa memiliki capaian belajarnya masing-masing.
“Multi entry multi exit jangan dimaknai bisa keluar kapan saja. Namun bisa masuk kapan saja dan mencapai capaian pembelajaran kapan saja. Tidak harus semua siswa disamakan. Yang penting adalah mereka bisa belajar dan karakternya terbentuk melalui asrama,” ujar Abdul.
Sementara itu untuk proses rekrutmen peserta didik akan melalui dapodik dengan diintegrasikan dengan DTSEN.
“Kami punya dapodik, nantinya akan kami cek dengan DTSEN. Jika mereka yang masuk desil 1 dan desil 2 tidak terdata pada dapodik berarti mereka adalah anak yang putus sekolah. Sehingga tidak akan mengambil peserta didik dari mereka yang sudah bersekolah,” tutupnya.
(prf/ega)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
-
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5182342/original/085529900_1744085066-Hari_Pertama_Masuk__Puluhan_ASN_Telat_dan_Nekat_Terobos_Portal.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
VIDEO: Hari Pertama Masuk, Puluhan ASN Telat dan Nekat Terobos Portal
Puluhan ASN di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur terlambat mengikuti apel di hari pertama masuk usai libur lebaran. Mereka yang terlambat nekat menerobos portal yang sudah ditutup.
Ringkasan
-

ASN Sumut Masih di Bangkok dan Umrah pada Hari Pertama Masuk Kerja – Halaman all
Tiga ASN Pemprov Sumut tidak hadir pada hari pertama masuk kerja setelah libur Lebaran, salah satunya karena umrah dan keterlambatan penerbangan.
TRIBUNNEWS.COM, MEDAN – Hari pertama masuk kerja setelah libur Lebaran pada Selasa (8/4/2025), sejumlah ASN di Pemerintah Provinsi Sumatera Utara masih berada di Bangkok dan menjalani ibadah umrah.
Sementara itu, satu orang lainnya juga tidak masuk kerja tanpa memberikan keterangan.
Kejadian ini menarik perhatian karena bertentangan dengan kewajiban mereka untuk kembali bertugas sesuai jadwal setelah cuti, yang kemudian memicu respons tegas dari Gubernur Sumut, Bobby Nasution, yang mengeluarkan surat peringatan untuk ASN yang bersangkutan.
Mereka tidak hadir dalam pelaksanaan apel pagi perdana di Kantor Gubernur Sumut pasca libur Lebaran.
Salah satunya adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR), Topan Obaja Ginting.
Gubernur Sumut Bobby Nasution mengatakan, meskipun ketiga ASN tersebut tidak hadir, mereka sudah melaporkan alasan ketidakhadirannya di hari pertama kerja setelah libur panjang.
“Ada tiga tadi, tapi semua sudah melaporkan alasan ketidakhadirannya. Kalau Pak Topan (Kadis PUPR) minta izin tambahan. Tapi kalau yang tidak ada keterangan, tidak ada,” jelas Bobby.
Disinggung mengenai alasan Topan tidak hadir karena pesawatnya mengalami keterlambatan, Bobby hanya tersenyum.
Sementara saat apel pagi, Bobby sempat menyinggung soal alasan ketidakhadiran tiga ASN tersebut di hari pertama kerja.
Bobby menjelaskan bahwa ketidakhadiran tersebut disebabkan oleh satu ASN yang sedang melaksanakan ibadah umrah.
Sementara dua ASN lainnya mengalami masalah penerbangan, termasuk satu ASN yang mengalami keterlambatan pesawat selama enam jam di Bangkok, Thailand.
Dalam sambutannya, Bobby bertanya kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Pemprov Sumut, Effendy Pohan, mengenai kehadiran ASN pada hari itu.
“Yang tidak hadir, satu umrah, satu delay pesawat, pesawatnya delay 6 jam. Harusnya (sudah) pulang dari mana itu, Pak? 6 jam delay, pesawat dari mana? Dari Bangkok, oh dari luar,” ujar Bobby.
Bobby pun menyayangkan sikap ASN yang tidak hadir karena keterlambatan pesawat tersebut. Menurutnya, perencanaan yang baik sangat penting agar ASN tidak melakukan kepulangan yang mepet dengan hari masuk kerja.
“Harusnya sudah bisa ngitung-ngitung, jangan masuknya Selasa pagi, ancang-ancang nyampe rumah, Senin tengah malam,” tambahnya.
Sebagai langkah tegas, Bobby Nasution mengumumkan bahwa pihaknya akan memberikan surat peringatan kepada ASN yang tidak hadir tersebut.
“Ini yang akan diberikan teguran, SP ya, Surat Peringatan,” tegas Bobby.
Bobby menekankan bahwa jika ada ASN yang tidak hadir tanpa alasan yang jelas, pimpinan OPD diminta untuk memberikan surat peringatan.
“Yang nggak ada hari ini, tolong di SP saja dan saya minta tolong di Dinas masing-masing di cek semua perangkapnya,” jelasnya.
-
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5182506/original/012908100_1744093097-1280x720__9_.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
VIDEO: Bupati Semarang akan Beri Sanki ASN yang Bolos Kerja Setelah Libur Lebaran
Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenpanRB) memperpanjang masa kerja penyesuaian Flexible Working Arrangement (FWA) atau populer dengan Work From Anywhere (WFA) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).
Ringkasan
-

Jaksel catat ASN cuti dan WFA pada hari pertama masuk usai Lebaran
Jakarta (ANTARA) – Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (UP PM-PTSP) Jakarta Selatan mencatat sejumlah aparatur sipil negara (ASN) yang mengajukan cuti dan bekerja dari mana saja (work from anywhere/WFA) pada hari pertama masuk usai libur Lebaran.
“Kebetulan hari pertama masuk ada dua orang ASN yang cuti, yakni satu cuti melahirkan, satu orang cuti tahunan dan satu orang WFA,” kata Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan PTSP Kota Jakarta Selatan, Indarini Ekaningtyas saat dihubungi di Jakarta, Selasa.
Indarini mengatakan dua ASN absen karena masih cuti, sedangkan satu ASN lainnya masih mudik dan berada di kampung halamannya.
ASN ini tetap menjalankan tugasnya dengan WFA yang dijalaninya selama satu hari.
“Satu WFA karena memang dia masih ada di kampungnya. Tapi yang sudah ada di Jakarta, Alhamdulillah hari ini masuk semua,” ujarnya.
Pihaknya juga memastikan absennya tiga ASN tersebut tidak mengganggu pelayanan masyarakat lantaran sudah menggunakan sistem daring untuk memudahkan pelayanan masyarakat.
Adapun pelayanan di PTSP Kantor Wali Kota Jakarta Selatan sudah kembali beraktivitas seperti biasa dengan dibuka mulai pukul 07.30 hingga 16.00 WIB.
“Hari ini kita buka seperti biasa, seperti hari-hari sebelumnya. Jadi kita tetap melakukan aktivitas dari jam 07.30 sampai nanti jam 16.00 WIB,” ucap Ririn.
Pemerintah telah menetapkan cuti bersama Idul Fitri 1446 H hingga Senin (7/4) dan Selasa (8/4) merupakan bekerja dari mana saja (Flexible Working Arrangement/FWA) bagi ASN. Hal tersebut diatur dalam Surat Edaran Menteri PANRB No. 3/2025.
Disampaikan bahwa jika terdapat ASN yang tidak masuk kerja tanpa keterangan dapat diberikan sanksi oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) sesuai dengan ketentuan yang berlaku
Langkah ini diambil berdasarkan masukan dari Kementerian Perhubungan dan pihak terkait lainnya untuk menjamin kelancaran, keamanan, dan keselamatan mobilitas masyarakat selama arus balik, sekaligus menjaga produktivitas pemerintahan dan kualitas pelayanan publik.
Pewarta: Luthfia Miranda Putri
Editor: Syaiful Hakim
Copyright © ANTARA 2025 -

Sekjen: Kegiatan di lingkungan Setjen MPR kembali normal usai lebaran
Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Jenderal (Sekjen) MPR RI Siti Fauziah mengatakan, kegiatan di lingkungan Sekretariat Jenderal MPR RI kembali normal pada hari pertama masuk kerja usai libur Lebaran 2025/Idul Fitri 1446 Hijriah, termasuk aktivitas para pimpinan MPR RI.
“Kegiatan di MPR sudah normal. Pimpinan MPR juga sudah mulai beraktivitas,” katanya kepada ANTARA di Jakarta, Selasa.
Dia mengaku pihaknya tidak membuat pengumuman penerapan perpanjangan bekerja dari mana saja (work from anywhere/WFA) di lingkungan Setjen MPR RI.
Untuk itu, Titi, sapaan karibnya, mengatakan tak ada sanksi yang diberlakukan bila ada Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Setjen MPR RI yang mangkir pada hari pertama masuk kerja usai libur Lebaran 2025.
Sebaliknya, lanjut dia, pihaknya akan mempertimbangkan terlebih dahulu alasan atau keterangan dari ASN Setjen MPR yang tidak masuk pada hari pertama kerja usai libur lebaran ini.
“Kami akan lihat dulu alasannya, dan karena ada perpanjangan WFA maka kami tidak memberikan sanksi,” kata dia.
Kebijakan perpanjangan WFA sebelumnya diumumkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Rini Widyantini.
WFA bagi ASN awalnya berlaku pada tanggal 3—5 April 2025, kemudian diperpanjang hingga Selasa, 8 April 2025.
Adapun libur lebaran jatuh pada 31 Maret 2025 dan 1 April 2025, serta cuti bersama lebaran jatuh pada 2 hingga 7 April 2025.
Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Azhari
Copyright © ANTARA 2025 -

SSCASN 2025 Kapan Dibuka? Cara Bikin Akun Pendaftaran Seleksi Aparatur Sipil Negara
PIKIRAN RAKYAT – Informasi SSCASN 2025 kapan dibuka sedang dicari masyarakat. Bagi yang ingin mempersiapkan diri mengikuti seleksi Aparatur Sipil Negara (ASN), bisa segera membuat akun pendaftaran sejak dini.
Sobat PR berkesempatan berkarier sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Setelah seleksi pada 2024 lalu, ada prediksi seleksi tahun 2025 juga akan dibuka. Segera siapkan sejak sekarang, semoga ini menjadi rezeki bagi yang ingin mengabdi kepada negara.
SSCASN 2025 kapan dibuka?
Sampai sekarang, Selasa 8 April 2025, pukul 20.00 WIB, belum ada informasi resmi kapan dibuka SSCASN 2025. Meski begitu, informasi ini sedang dicari masyarakat yang berharap agar akan ada pembukaan lagi seleksi tersebut di tahun ini.
Berdasarkan akun Instagram resmi Badan Kepegawaian Negara (BKN), @bkngoidofficial, belum ada informasi yang menjelaskan apakah seleksi itu akan digelar di tahun 2025. Unggahan terakhir pada 26 Maret 2025 tidak berisi info tersebut, melainkan tentang imbauan agar para ASN menjadi contoh teladan.
“Para ASN wajib menjadi contoh teladan yang baik bagi masyarakat dengan tidak melakukan permintaan, pemberian, dan penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, tidak menggunakan fasilitas dinas untuk kepentingan pribadi, serta tidak memanfaatkan perayaan hari raya untuk melakukan perbuatan atau tindakan koruptif,” katanya.
Cara bikin akun pendaftaran seleksi Aparatur Sipil Negara Buka website resmi SSCASN (KLIK DI SINI) Isi data diri Data yang harus disiapkan adalah
(a) NIK
(b) Nomor KK
(c) Nama lengkap sesuai KTP
(d) Tempat lahir sesuai KTP
(e) Tanggal lahir sesuai KTP
(f) Nama kabupaten/kota tempat KTP diterbitkan
(g) Nomor HP aktif
(h) Alamat email pribadi aktifApabila muncul Pesan Galat NIK dan No KK tidak sesuai, silahkan ikuti instruksi pada Pesan Galat, BUKAN menghubungi instansi atau Badan Kepegawaian Negara (BKN) selaku Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) Masukkan kode CAPTCHA Klik Tombol Lanjutkan Jika data telah sesuai, akan muncul tampilan Lengkapi Data (Kolom NIK, Nama, Nomor Handphone, dan Tanggal Lahir sesuai KTP sudah terisi otomatis) Masukkan:
(a) Email
(b) Nama Tanpa Gelar (sesuai Ijazah)
(c) Tempat Lahir (sesuai KTP)
(d) Kab/Kota Lahir (sesuai Ijazah)
(e) Tanggal Lahir (Sesuai Ijazah)Pilih Jenis Kelamin yang sesuai Unggah foto scan KTP sesuai dengan ketentuan Unggah swafoto sesuai dengan ketentuan dan klik “Simpan” Isi semua data yang dibutuhkan Selanjutnya klik “Lanjutkan” dan akan muncul tampilan “Pengecekan Ulang Data” Periksa semua kesesuaian data dengan teliti Jika sudah sesuai, klik “Proses Pendaftaran Akun” Sebelum akhiri proses pendaftaran akun, pelamar akan ditanyakan kembali, apakah data yang diinput sudah sesuai atau belum Jika sudah sesuai, pilih “Cetak Informasi Pendaftaran” Pendaftaran akun selesai dan unduh Kartu Informasi Akun
Demikian info SSCASN 2025 kapan dibuka. Hingga saat ini, belum ada informasi resmi tentang apakah akan ada seleksi tahun ini atau tidak.***
Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News
/data/photo/2024/12/07/6754002c87276.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)