Kementrian Lembaga: ASN

  • Kapan Idul Adha 2025? Cek Jadwal Sidang Isbat dan Libur Nasional

    Kapan Idul Adha 2025? Cek Jadwal Sidang Isbat dan Libur Nasional

    PIKIRAN RAKYAT – Menjelang pertengahan tahun 2025, umat Islam di seluruh dunia akan menyambut Hari Raya Idul Adha, yang merupakan salah satu perayaan besar dalam Islam. Selain sebagai momen pelaksanaan ibadah kurban, Idul Adha juga menjadi waktu untuk mempererat silaturahmi dan merenungkan ketaatan serta pengorbanan.

    Penetapan Tanggal Idul Adha 2025: Menunggu Sidang Isbat Penetapan tanggal Idul Adha selalu menjadi perhatian, karena terkait dengan pelaksanaan ibadah haji di Mekkah. Di Indonesia, Kementerian Agama (Kemenag) akan menetapkan tanggal Idul Adha melalui sidang isbat yang dilaksanakan menjelang 1 Dzulhijjah. Sidang ini mengacu pada pemantauan hilal oleh tim astronomi untuk menentukan awal bulan Hijriah.

    Ilustrasi hewan kurban saat Idul Adha 2025.

    Tujuan sidang isbat adalah untuk memastikan pelaksanaan Idul Adha serentak di seluruh Indonesia, termasuk penyembelihan hewan kurban.

    Kapan Idul Adha 2025? Perkiraan Tanggalnya Berdasarkan kalender Hijriah Indonesia 2025, Idul Adha 1446 H diperkirakan jatuh pada Jumat, 6 Juni 2025. Prediksi ini didasarkan pada perhitungan bahwa 1 Dzulhijjah 1446 H kemungkinan besar bertepatan dengan 28 Mei 2025. Namun, kepastian tanggal ini tetap menunggu hasil sidang isbat resmi beberapa hari sebelum memasuki bulan Dzulhijjah.

    Libur Nasional dan Cuti Bersama Idul Adha 2025 Pemerintah Indonesia telah menetapkan libur nasional dan cuti bersama untuk Idul Adha 2025 melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri. Libur nasional Idul Adha jatuh pada Jumat, 6 Juni 2025, sementara cuti bersama pada Senin, 9 Juni 2025.

    Masyarakat akan menikmati libur panjang selama empat hari berturut-turut, yaitu:

    Jumat, 6 Juni 2025: Libur Nasional Idul Adha Sabtu, 7 Juni 2025: Akhir Pekan Minggu, 8 Juni 2025: Akhir Pekan Senin, 9 Juni 2025: Cuti Bersama

    Cuti bersama bagi pegawai swasta bersifat opsional, tergantung kebijakan perusahaan, sedangkan untuk Aparatur Sipil Negara (ASN), cuti bersama tidak mengurangi hak cuti tahunan.

    Makna Idul Adha Idul Adha bukan hanya tentang kurban, tetapi juga simbol ketaatan Nabi Ibrahim AS kepada Allah. Hari raya ini mengajarkan pentingnya berbagi, keikhlasan, dan kepedulian sosial. Umat Islam diimbau untuk mempersiapkan diri secara lahiriah dan batiniah, serta meningkatkan kualitas ibadah pada hari yang penuh berkah ini.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Komisi II harap penyelenggara-petahana tak intervensi PSU di 9 daerah

    Komisi II harap penyelenggara-petahana tak intervensi PSU di 9 daerah

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi II DPR RI Bahtra Banong berharap penyelenggara pemilu dan petahana tidak melakukan intervensi dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) Pemilihan Kepala Daerah 2024 di sembilan daerah pada 16 dan 19 April 2025.

    “Kami berharap agar baik penyelenggara ataupun bupati incumbent/Pj bupati bersikap netral dan tidak mengarahkan ASN (aparatur sipil negara) untuk berpihak terhadap salah satu pasangan calon (paslon) dan terbebas dari intervensi politik manapun,” kata Bahtra saat dikonfirmasi ANTARA di Jakarta, Senin.

    Sebab, menurut dia, dalam proses PSU masih ada pihak-pihak yang berupaya melakukan intervensi politik terhadap salah satu paslon agar memenangkan kontestasi.

    Hal tersebut, lanjut dia, utamanya dilakukan oleh oknum penyelenggara pemilu dan bupati petahana yang melakukan intervensi dengan menggunakan program pemerintah agar dapat terpilih kembali.

    Berdasarkan laporan yang diterimanya, dia menyebut upaya-upaya intervensi dalam pelaksanaan PSU terjadi salah satunya di Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah.

    “Harapan kami hal seperti ini tidak terjadi di kabupaten atau provinsi lain,” kata dia.

    Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI memastikan seluruh persiapan pelaksanaan PSU Pemilihan Kepala Daerah 2024 di sembilan daerah pada 16 dan 19 April 2025 telah dilakukan secara menyeluruh dan maksimal.

    “Kita perlakukan sama semua daerah yang PSU minggu ini. Insyaallah semua daerah sudah siap melaksanakan PSU,” kata Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin.

    Adapun pada Sabtu (12/4), Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk mengatakan bahwa sembilan daerah telah menyatakan kesiapannya untuk melaksanakan PSU pada 16 dan 19 April 2025.

    Dia menyebut bahwa Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, akan melaksanakan PSU pada 16 April 2025.

    Sementara delapan daerah lainnya, yakni Kota Banjarbaru (Kalimantan Selatan), Kabupaten Serang (Banten), Kabupaten Pasaman (Sumatera Barat), Kabupaten Tasikmalaya (Jawa Barat), Kabupaten Empat Lawang (Sumatera Selatan), Kabupaten Kutai Kartanegara (Kalimantan timur), Kabupaten Gorontalo Utara (Gorontalo), dan Kabupaten Bengkulu Selatan (Bengkulu), akan melangsungkan PSU pada 19 April 2025.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Azhari
    Copyright © ANTARA 2025

  • Solusi Invalid Code saat Aktivasi MFA ASN Digital

    Solusi Invalid Code saat Aktivasi MFA ASN Digital

    JABAR EKSPRES – Badan Kepegawaian Negara (BKN) kini menerapkan sistem keamanan baru untuk seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), yaitu dengan mewajibkan penggunaan Multi-Factor Authentication (MFA). Sistem ini bertujuan untuk meningkatkan perlindungan data akun ASN Digital melalui aplikasi seperti Google Authenticator atau FreeOTP.

    Namun, banyak pengguna mengalami kendala saat mengaktifkan MFA, khususnya munculnya pesan “Invalid Authenticator Code”. Jika Anda termasuk yang menghadapi masalah ini, tenang saja! Berikut panduan lengkap dan solusi jitu agar proses login berjalan lancar.

    Baca juga : Gagal Aktivasi MFA di MyASN? Begini Cara Mengatasi Invalid Authenticator Code

    Cara Login ke Portal ASN Digital Menggunakan MFA

    Unduh dan Siapkan Aplikasi AuthenticatorInstal aplikasi Google Authenticator atau FreeOTP melalui Play Store atau App Store.Pastikan aplikasi sudah dikonfigurasi dengan akun Anda.Aktivasi MFA di Portal ASN DigitalKunjungi situs resmi [asn.bkn.go.id] dan login.Pilih menu Aktivasi MFA, lalu ikuti petunjuk untuk menambahkan akun ke aplikasi authenticator, baik dengan memindai QR code atau memasukkan kode manual.Masukkan Kode OTPBuka aplikasi Authenticator dan salin kode 6 digit yang muncul.Masukkan kode tersebut ke kolom verifikasi pada portal ASN. Ingat, kode ini hanya berlaku selama 30 detik, jadi harus cepat dan tepat!

    Baca juga : Solusi Mengatasi Invalid Authenticator Code Ketika Aktivasi Akun MFA ASN Digital di Versi Terbaru

    Bila kode OTP Anda ditolak sistem, kemungkinan ada beberapa penyebab teknis yang sering tidak disadari. Berikut langkah mengatasinya:

    Sinkronisasi Waktu PerangkatPastikan pengaturan waktu dan zona waktu pada ponsel Anda diatur otomatis.Kode OTP sangat sensitif terhadap waktu—perbedaan beberapa detik saja bisa membuatnya invalid.Gunakan Kode TerbaruJangan masukkan kode yang sudah tampil beberapa detik lalu.Tunggu hingga kode baru muncul, lalu langsung masukkan tanpa menunggu terlalu lama.Logout dan Coba Login KembaliKadang sistem perlu “reset”. Coba keluar dari portal, tunggu beberapa menit, lalu login kembali menggunakan kode OTP terbaru.

  • Pengamat sebut PSU Pilkada Kabupaten Serang lebih rawan politik uang

    Pengamat sebut PSU Pilkada Kabupaten Serang lebih rawan politik uang

    Petugas merapihkan logistik untuk didistribusikan ke Kecamatan di Gudang logistik KPU Kabupaten Serang, Banten, Senin (14/4/2025). (ANTARA/Desi Purnama Sari)

    Pengamat sebut PSU Pilkada Kabupaten Serang lebih rawan politik uang
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Senin, 14 April 2025 – 18:17 WIB

    Elshinta.com – Pengamat politik sekaligus peneliti senior Populi Center, Usep Saepul Ahyar, menyebutkan bahwa penyelenggaraan pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada Kabupaten Serang memiliki tingkat kerawanan politik uang lebih tinggi dibandingkan saat pemungutan 27 November 2024.

    Usep Saepul Ahyar, di Serang, Senin, mengatakan, PSU merupakan pertarungan kedua bagi kedua pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati Serang. Oleh karena itu, penggunaan politik uang dan instrumen lainnya diprediksi bakal jauh lebih tinggi.

    “Money politik itu saya kira bukan soal besar atau kecil, tapi kan itu tidak baik dalam konteks demokrasi. Dan itu potensi ada di semua calon,” katanya.

    Oleh karena itu, kata Usep, penyelenggara dan bawaslu harus melakukan upaya-upaya antisipasi guna mewaspadai praktik politik uang di PSU ini. Edukasi dan pengawasan dalam menghadapi PSU ini sangat penting untuk dilakukan.

    “Kalau hanya menyelenggarakan saja, tapi hal-hal lainnya soal keadilan pemilu, soal pengawasan, soal jujur dan adil itu tidak dilakukan apa artinya pemilu,” katanya.

    Dikatakan Usep, selain politik uang, kerawanan di PSU ini masih sama seperti kerawanan yang terjadi saat 27 November 2024. Yakni kerawanan netralitas ASN, kepala desa, maupun potensi keterlibatan Bupati Serang dan juga Mendes.

    Ia juga menilai kedua calon di PSU Pilkada Kabupaten Serang ini memiliki akses yang sama terhadap kekuasaan. Sehingga kerawanan-kerawanan tersebut seharusnya sudah diantisipasi.

    “Nah pemainnya juga tetap sama, dua-duanya juga punya akses ke kekuasaan. Jadi kerawanan yang sesungguhnya harusnya sudah mulai diantisipasi oleh pengawas,” tuturnya.

    Selain itu, kata Usep, yang seharusnya diantisipasi juga terkait potensi penurunan angka partisipasi di PSU ini. Karena biasanya masyarakat jenuh untuk datang kedua kalinya ke TPS. Sehingga harus dilakukan upaya-upaya untuk menjaga angka partisipasi.

    “Partisipasi pemilih yang rendah itu menurut saya harus diantisipasi,” imbuhnya.

    Sumber : Antara

  • Bupati Biak: Penjabat kepala kampung bisa diganti 1 x 24 jam

    Bupati Biak: Penjabat kepala kampung bisa diganti 1 x 24 jam

    Apa pun laporan yang disampaikan masyarakat terhadap kondisi persoalan di suatu kampung, dapat saja menjadi bahan masukan pemda.

    Biak (ANTARA) – Bupati Biak Numfor Markus Oktovianus Mansnembra mengatakan bahwa pihaknya dapat mengganti penjabat kepala kampung dalam tempo 1 x 24 jam jika 257 aparatur sipil negara (ASN) yang mengisi jabatan itu tidak melaksanakan tugasnya dengan baik.

    “Apalagi, jika ASN sebagai penjabat kepala kampung terbukti melakukan dugaan pelanggaran hukum, Pemkab Biak Numfor bisa saja menggantinya dengan ASN lainnya,” tegas Bupati Biak Numfor pada acara Sosialisasi Pengelolaan Keuangan Dana Kampung Tahun 2025 di Biak, Papua, Senin.

    Pada tahun ini, pihaknya berencana mengevaluasi kinerja ASN yang menjadi penjabat kepala kampung.

    Sementara itu, evaluasi kinerja terhadap penjabat kepala desa (kades) dari ASN, pihaknya bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK) Biak Numfor dan Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Daerah Z. Mailoa melakukan evaluasi setiap 3 bulan, 6 bulan, hingga 1 tahun.

    Apalagi sejak menjabat sebagai bupati, Markus telah banyak mendapat pengaduan dan keluhan masyarakat kampung terhadap kinerja penjabat kades setempat.

    “Apa pun laporan yang disampaikan masyarakat terhadap kondisi persoalan di suatu kampung, dapat saja menjadi bahan masukan pemda untuk segera melakukan evaluasi kinerja ASN bersangkutan,” kata Bupati.

    Markus berharap 257 ASN yang kini menjabat sebagai penjabat kepala kampung untuk bekerja dengan baik dan memperhatikan kinerja dalam melayani kebutuhan masyarakat.

    Terkait dengan dana desa, Bupati Markus berpesan kepada mereka untuk menggunakan dengan benar dan tidak boleh menyalahgunakannya karena akan berkonsekuensi dengan hukum.

    “Sebagai bupati, saya pesankan supaya penggunaan dana desa dengan benar guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kampung,” katanya.

    Sosialisasi Tata Kelola Keuangan Dana Desa Tahun 2025 diawali laporan Kadis Pemberdayaan Masyarakat Kampung Putu Wiadnyana.

    Narasumber pada kegiatan yang dibuka Bupati Markus O. Mansnembra ini, antara lain, dari Kejaksaan Negeri Biak, polres, kantor pelayanan perbendaharaan negara, kantor pajak pratama, dan dari Pemkab Biak Numfor.

    Pewarta: Muhsidin
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Gaji Pensiunan 2025 Naik 16 Persen? Ini Kata PT Taspen

    Gaji Pensiunan 2025 Naik 16 Persen? Ini Kata PT Taspen

    PIKIRAN RAKYAT – Jagat media sosial belakangan ini diramaikan dengan kabar angin mengenai potensi kenaikan gaji pensiunan Aparatur Sipil Negara (ASN), termasuk Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Republik Indonesia (Polri), dan hakim, dengan angka fantastis mencapai 16 persen di tahun 2025.

    Sontak, kabar ini membangkitkan harapan di kalangan purnabakti yang tentu saja mendambakan peningkatan kesejahteraan di masa purna tugas.

    Namun, euforia tersebut tampaknya harus segera diredam. PT Taspen (Persero), sebagai badan usaha milik negara (BUMN) yang memiliki mandat untuk mengelola program tabungan hari tua dan dana pensiun bagi ASN, dengan tegas memberikan klarifikasi.

    Dalam keterangannya, PT Taspen meluruskan informasi yang beredar dan memastikan bahwa hingga saat ini, belum ada kebijakan resmi yang mengumumkan kenaikan gaji pensiunan PNS sebesar 16 persen untuk tahun 2025.

    Pernyataan lugas dari PT Taspen ini menjadi penting untuk menghindari kesalahpahaman dan keresahan di kalangan pensiunan.

    Sebagai lembaga yang kredibel dan bertanggung jawab atas pengelolaan dana pensiun, klarifikasi dari PT Taspen menjadi acuan utama terkait isu sensitif ini.

    Penjelasan PT Taspen

    Menanggapi ramainya perbincangan di media sosial, PT Taspen dengan sigap mengeluarkan pernyataan resmi yang membantah kabar mengenai kenaikan gaji pensiunan PNS sebesar 16 persen di tahun 2025.

    Dalam keterangannya, PT Taspen menekankan bahwa hingga saat ini, tidak ada pengumuman resmi atau kebijakan baru dari pemerintah yang menyatakan adanya kenaikan gaji pensiunan PNS sebesar 16 persen untuk tahun 2025.

    Lembaga ini meminta para peserta pensiun untuk tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi kebenarannya dan beredar di luar saluran resmi.

    PT Taspen juga mengingatkan bahwa besaran manfaat pensiun yang diterima oleh para purnabakti tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini.

    Hal ini secara spesifik merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2024 yang telah menetapkan kenaikan gaji pensiun pada tahun tersebut.

    Dengan demikian, kenaikan gaji pensiunan yang diterima pada tahun 2024 menjadi acuan, dan belum ada perubahan kebijakan untuk tahun 2025 terkait kenaikan sebesar 16 persen.

    Penjelasan PP Nomor 8 Tahun 2024

    Untuk memberikan konteks yang lebih jelas, penting untuk memahami isi dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2024.

    PP ini mengatur mengenai penetapan pensiun pokok Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya. Berdasarkan PP Nomor 8 Tahun 2024, pemerintah telah melakukan penyesuaian atau kenaikan gaji pokok pensiunan PNS.

    Kenaikan yang ditetapkan dalam PP Nomor 8 Tahun 2024 ini merupakan bentuk perhatian dan komitmen pemerintah terhadap kesejahteraan para purnabakti.

    Besaran kenaikan yang disesuaikan bervariasi tergantung pada golongan dan pangkat terakhir pensiunan. PP inilah yang menjadi landasan hukum bagi pembayaran manfaat pensiun yang diterima oleh para pensiunan saat ini.

    Dengan adanya PP Nomor 8 Tahun 2024, PT Taspen menegaskan bahwa tidak ada dasar hukum atau pengumuman resmi mengenai kenaikan gaji pensiunan sebesar 16 persen di tahun 2025.

    Informasi yang beredar di media sosial tersebut tidak memiliki validitas dan dapat menimbulkan kebingungan di kalangan penerima pensiun.

    Imbauan PT Taspen

    Menyikapi maraknya informasi yang tidak akurat, PT Taspen mengimbau kepada seluruh peserta pensiunan untuk senantiasa berhati-hati dan hanya memperbarui informasi melalui saluran komunikasi resmi dan terpercaya.

    Dengan mengutamakan informasi dari saluran resmi, para pensiunan dapat terhindar dari berita hoaks yang dapat menimbulkan keresahan dan harapan palsu.

    PT Taspen berkomitmen untuk selalu memberikan informasi yang transparan dan akuntabel kepada seluruh pesertanya.

    Pemerintah secara berkala melakukan evaluasi dan penyesuaian terhadap kebijakan pensiun dengan mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk kondisi ekonomi negara dan kemampuan fiskal.

    Kebijakan-kebijakan yang diambil bertujuan untuk memastikan para pensiunan dapat menikmati masa purna tugas dengan layak dan sejahtera.

    Para pensiunan diharapkan dapat terus memantau informasi resmi dari pemerintah dan PT Taspen terkait kebijakan-kebijakan pensiun di masa mendatang.

    Pemerintah akan selalu berupaya untuk memberikan yang terbaik bagi para purnabakti yang telah berjasa bagi negara.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Mudik dan Arus Balik Lebaran, ASDP Layani 5,82 Juta Penumpang dan 1,3 Juta Kendaraan di 15 Lintasan – Halaman all

    Mudik dan Arus Balik Lebaran, ASDP Layani 5,82 Juta Penumpang dan 1,3 Juta Kendaraan di 15 Lintasan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) mencatatkan kinerja positif dalam penyelenggaraan Angkutan Lebaran (Angleb) 2025, dengan layanan penyeberangan yang berlangsung lancar, terkendali, dan minim gangguan operasional.

    Hal ini ditandai dengan pengoperasian 245 unit kapal, meningkat 3,81 persen dibanding tahun sebelumnya, dan pelayanan terhadap 5,82 juta penumpang serta 1,30 juta unit kendaraan pada periode angkutan Lebaran tahun ini.

    Selama periode arus mudik 21—31 Maret 2025 dan arus balik 2—11 April 2025, ASDP mengoperasikan layanan di 15 lintasan utama yang masuk dalam pemantauan nasional. Adapun jumlah kapal terdiri atas 65 unit kapal milik ASDP Group dan 180 unit kapal milik swasta, dengan total produksi trip mencapai 21.973 trip, naik 4,2 persen dibanding 2024 yang tercatat sebanyak 21.092 trip.

    Volume penumpang yang dilayani meningkat signifikan sebesar 10,5 persen dibandingkan Angkutan Lebaran 2024 yang mencatatkan 5,27 juta penumpang. Sementara itu, jumlah kendaraan yang dilayani menurun tipis sebesar 2 persen dari realisasi tahun lalu, mencerminkan adanya distribusi moda transportasi yang lebih merata dan efisiensi pengaturan lalu lintas di pelabuhan.

    Lintasan dengan volume pergerakan tertinggi antara lain Merak–Bakauheni dan Ketapang–Gilimanuk. Di lintasan Merak–Bakauheni dan lintasan alternatif seperti Ciwandan–Wika Beton dan BBJ Bojonegara–BBJ Muara Pilu, tercatat sebanyak 225.400 unit kendaraan melintas saat arus mudik dan 238.566 unit saat arus balik, termasuk kendaraan non-mudik sebanyak 13.168 unit.

    Jumlah penumpang yang melintas dari Jawa ke Sumatera melalui lintasan tersebut mencapai 885.828 orang saat arus mudik dan 945.484 orang saat arus balik, dengan 59.656 orang tercatat bukan pemudik. Hal ini menunjukkan arus balik melebihi arus mudik, yang mengindikasikan adanya perjalanan tambahan di luar kebutuhan mudik.

    Untuk lintasan sebaliknya, yakni dari Sumatera ke Jawa melalui Pelabuhan Bakauheni-Merak dan lainnya, tercatat 81.652 unit kendaraan menyeberang saat arus mudik dan 112.491 unit pada arus balik, di mana terdapat 30.839 unit kendaraan yang menyeberang bukan untuk tujuan mudik.

    Sementara itu, jumlah penumpang yang menyeberang dari Sumatera ke Jawa saat arus mudik sebanyak 413.808 orang, dan kembali ke Sumatera saat arus balik sebanyak 529.575 orang. Perbedaan ini memperlihatkan potensi pertumbuhan arus wisata dan mobilitas antarpulau yang lebih dinamis pasca-Lebaran.

    Pada lintasan Bali–Jawa melalui Pelabuhan Gilimanuk, tercatat 156.861 unit kendaraan pada arus mudik, dan 154.020 unit kendaraan kembali saat arus balik, dengan selisih 1,8 persen atau sekitar 2.841 kendaraan yang belum kembali. Penumpang yang melintas tercatat sebanyak 494.645 orang saat mudik dan 509.126 saat arus balik.

    Adapun arus kendaraan dari Jawa ke Bali melalui Pelabuhan Ketapang tercatat sebanyak 44.246 unit saat arus mudik dan meningkat menjadi 71.968 unit saat arus balik. Artinya, sebanyak 27.722 unit kendaraan merupakan perjalanan non-mudik. Jumlah penumpang di lintasan ini juga meningkat dari 221.374 saat mudik menjadi 300.887 orang pada arus balik.

    Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Heru Widodo menyampaikan apresiasi atas kolaborasi intensif antara seluruh pemangku kepentingan, termasuk regulator, operator, aparat keamanan, dan masyarakat. Ia menegaskan bahwa seluruh aktivitas layanan penyeberangan selama masa Lebaran dikendalikan secara penuh oleh manajemen ASDP, baik dari sisi pelabuhan maupun kapal.

    “ASDP memprioritaskan aspek keselamatan, kenyamanan, dan kelancaran bagi seluruh pengguna jasa. Posko operasi berjalan efektif, dengan sistem monitoring real time, evaluasi harian, serta kesiapsiagaan petugas selama 24 jam. Kami berkomitmen memastikan layanan di lintasan utama Sumatera–Jawa–Bali berjalan optimal dan bebas dari hambatan signifikan,” ujar Heru.

    Heru juga menyoroti keberhasilan sinergi antara kesiapan armada, infrastruktur pelabuhan, serta digitalisasi sistem pemesanan tiket melalui Ferizy. “Sistem tiket daring terbukti sangat membantu pengaturan distribusi kendaraan dan mencegah antrean di pelabuhan. Kami terus mengimbau masyarakat agar membeli tiket melalui aplikasi Ferizy dan datang ke pelabuhan sesuai waktu di tiket,” jelasnya.

    Penyeberangan Naik 10,5 Persen

    Menurut data Kementerian Perhubungan, pengguna angkutan umum pada masa Angkutan Lebaran 2025 secara keseluruhan tercatat sebanyak 27.505.543 penumpang, tumbuh 8,5 persen dibanding 2024. Moda penyeberangan memberikan kontribusi signifikan, dengan capaian 5.823.967 penumpang, naik 10,5 persen secara tahunan.

    Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi saat menutup Posko Terpadu Angkutan Lebaran 2025 menyampaikan bahwa aspek keselamatan juga mengalami perbaikan. Berdasarkan data Korlantas Polri, jumlah kecelakaan lalu lintas turun signifikan sebesar 34,31 persen, dari 7.064 kejadian pada 2024 menjadi 4.640 pada 2025.

    Menhub juga mengapresiasi seluruh elemen yang terlibat dalam kelancaran Angkutan Lebaran 2025, termasuk Kementerian/Lembaga, TNI/Polri, operator transportasi, hingga masyarakat luas. Pemerintah turut menerapkan berbagai kebijakan seperti Flexible Working Arrangement untuk ASN/BUMN, diskon tarif tol, manajemen rekayasa lalu lintas, hingga mudik gratis lintas moda. 

  • Cerita Raimel Jesaja, dari Kajati Sultra Hingga Selamatkan Uang Negara

    Cerita Raimel Jesaja, dari Kajati Sultra Hingga Selamatkan Uang Negara

    Jakarta: Sepak terjang Raimel Jesaja menjadi sorotan di dunia hukum dan kejaksaan Indonesia. Membenahi internal instansi hingga menyelamatkan uang negara dari kasus korupsi

    Karier panjang pria berdarah Toraja itu menempati berbagai posisi strategis di lingkungan Kejaksaan Agung RI.

    Kiprahnya semakin mencolok saat Raimel Jesaja ditunjuk sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulawesi Tenggara (Sultra) pada Maret 2022.

    Penunjukan ini beriringan dengan rotasi terhadap 65 Aparatur Sipil Negara (ASN) di tubuh Kejaksaan, sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Jaksa Agung Nomor 54 tentang Pemindahan, Pemberhentian, dan Pengangkatan dari dan Dalam Jabatan Struktural ASN Kejaksaan.

    Sebelum menjabat sebagai Kajati Sultra, Raimel memiliki rekam jejak panjang di berbagai wilayah Indonesia. Pada 2020, ia menjabat sebagai Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi (Wakajati) Sulawesi Utara (Sulut), kemudian pada tahun 2021 berpindah tugas menjadi Wakajati Sulawesi Selatan (Sulsel).

    Kiprah Raimel Jesajasebagai Kajati Sultra merupakan momen kembali ke daerah yang pernah dilayani sebelumnya. Pada tahun 2015, ia pernah bertugas sebagai Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) di Kejati Sultra, di mana pernah menangani berbagai kasus korupsi besar di provinsi tersebut. 

    Salah satu kasus yang menjadi sorotan adalah dugaan korupsi pembangunan kantor Bupati Konawe Utara (Konut) yang menjerat mantan Bupati Konut, Aswad Sulaiman.

    Kasus ini menyebabkan kerugian negara sebesar Rp2,3 miliar dan menjadi salah satu dari 45 kasus korupsi yang ditangani Kejati Sultra pada masa itu.

    “Aparatur Kejaksaan di Sultra harus mampu menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Harus optimal soal pengetahuan hukum, wawasannya meluas dan lebih utama dapat memberikan kemanfaatan bagi Sultra,” ujar Raimel.

    Kinerja cemerlang Raimel Jesaja di Sultra mengantarkannya mendapat promosi pada tahun 2017 sebagai Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Jakarta Selatan. Ia menggantikan Sarjono Turin yang dipindahkan sebagai Aspidsus Kejati DKI Jakarta.

    Raimel Jesaja mendapat promosi ke posisi-posisi yang lebih strategis. Pada 14 September 2019, ia dipercaya menjabat sebagai Aspidsus Kejati Sumatera Selatan (Sumsel).

    Di Sumsel, dia menyelamatkan uang negara sebesar Rp5,3 miliar dalam kasus dugaan korupsi proyek jalan akses Bandara Atung Bungsu Kota Pagar Alam tahun anggaran 2013.

    Karier Raimel terus menanjak ketika ditunjuk sebagai koordinator pada satuan kerja Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Umum (Jampidum) Kejaksaan Agung.

    Tak lama berselang, pada tahun 2020, ia kembali mendapat promosi sebagai Wakajati Sulawesi Utara, kemudian pada 2021 menjadi Wakajati Sulawesi Selatan.

    Pada 8 Februari 2023, setelah satu tahun satu bulan menjabat sebagai Kajati Sultra, Raimel Jesaja kembali mendapatkan promosi. Ia diangkat sebagai Direktur Ekonomi dan Keuangan di Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel) Kejaksaan Agung, sebuah posisi strategis dalam pengawasan dan penegakan hukum di sektor ekonomi dan keuangan.

    “Kita tidak pungkiri masih banyak perbuatan melawan hukum, kalau bisa kita berikan pemahaman dan pencegahan. Ini menjadi tantangan,” kata Raimel Jesaja.

    Jakarta: Sepak terjang Raimel Jesaja menjadi sorotan di dunia hukum dan kejaksaan Indonesia. Membenahi internal instansi hingga menyelamatkan uang negara dari kasus korupsi
     
    Karier panjang pria berdarah Toraja itu menempati berbagai posisi strategis di lingkungan Kejaksaan Agung RI.
     
    Kiprahnya semakin mencolok saat Raimel Jesaja ditunjuk sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulawesi Tenggara (Sultra) pada Maret 2022.

    Penunjukan ini beriringan dengan rotasi terhadap 65 Aparatur Sipil Negara (ASN) di tubuh Kejaksaan, sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Jaksa Agung Nomor 54 tentang Pemindahan, Pemberhentian, dan Pengangkatan dari dan Dalam Jabatan Struktural ASN Kejaksaan.
     
    Sebelum menjabat sebagai Kajati Sultra, Raimel memiliki rekam jejak panjang di berbagai wilayah Indonesia. Pada 2020, ia menjabat sebagai Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi (Wakajati) Sulawesi Utara (Sulut), kemudian pada tahun 2021 berpindah tugas menjadi Wakajati Sulawesi Selatan (Sulsel).
     
    Kiprah Raimel Jesajasebagai Kajati Sultra merupakan momen kembali ke daerah yang pernah dilayani sebelumnya. Pada tahun 2015, ia pernah bertugas sebagai Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) di Kejati Sultra, di mana pernah menangani berbagai kasus korupsi besar di provinsi tersebut. 
     
    Salah satu kasus yang menjadi sorotan adalah dugaan korupsi pembangunan kantor Bupati Konawe Utara (Konut) yang menjerat mantan Bupati Konut, Aswad Sulaiman.
     
    Kasus ini menyebabkan kerugian negara sebesar Rp2,3 miliar dan menjadi salah satu dari 45 kasus korupsi yang ditangani Kejati Sultra pada masa itu.
     
    “Aparatur Kejaksaan di Sultra harus mampu menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Harus optimal soal pengetahuan hukum, wawasannya meluas dan lebih utama dapat memberikan kemanfaatan bagi Sultra,” ujar Raimel.
     
    Kinerja cemerlang Raimel Jesaja di Sultra mengantarkannya mendapat promosi pada tahun 2017 sebagai Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Jakarta Selatan. Ia menggantikan Sarjono Turin yang dipindahkan sebagai Aspidsus Kejati DKI Jakarta.
     
    Raimel Jesaja mendapat promosi ke posisi-posisi yang lebih strategis. Pada 14 September 2019, ia dipercaya menjabat sebagai Aspidsus Kejati Sumatera Selatan (Sumsel).
     
    Di Sumsel, dia menyelamatkan uang negara sebesar Rp5,3 miliar dalam kasus dugaan korupsi proyek jalan akses Bandara Atung Bungsu Kota Pagar Alam tahun anggaran 2013.
     
    Karier Raimel terus menanjak ketika ditunjuk sebagai koordinator pada satuan kerja Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Umum (Jampidum) Kejaksaan Agung.
     
    Tak lama berselang, pada tahun 2020, ia kembali mendapat promosi sebagai Wakajati Sulawesi Utara, kemudian pada 2021 menjadi Wakajati Sulawesi Selatan.
     
    Pada 8 Februari 2023, setelah satu tahun satu bulan menjabat sebagai Kajati Sultra, Raimel Jesaja kembali mendapatkan promosi. Ia diangkat sebagai Direktur Ekonomi dan Keuangan di Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel) Kejaksaan Agung, sebuah posisi strategis dalam pengawasan dan penegakan hukum di sektor ekonomi dan keuangan.
     
    “Kita tidak pungkiri masih banyak perbuatan melawan hukum, kalau bisa kita berikan pemahaman dan pencegahan. Ini menjadi tantangan,” kata Raimel Jesaja.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (FZN)

  • Menhub: Pengguna angkutan umum naik 8,5 persen saat angkutan Lebaran

    Menhub: Pengguna angkutan umum naik 8,5 persen saat angkutan Lebaran

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi mengatakan pengguna angkutan umum mengalami tren kenaikan 8,5 persen selama angkutan Lebaran Idul Fitri1446 Hijriah yang berlangsung pada 21 Maret hingga 11 April 2025.

    “Pengguna angkutan umum pada masa angkutan Lebaran 2025 pada 21 Maret – 11 April 2025 tercatat mengalami kenaikan 8,5 persen dibanding periode sama tahun sebelumnya atau year on year (yoy),” kata Menhub di Jakarta, Sabtu.

    Berdasarkan data Strategi Hub Kementerian Perhubungan, total pengguna angkutan umum pada masa angkutan lebaran 2025 mencapai 27.505.543 penumpang, naik 8,5 persen dibanding masa angkutan lebaran 2024 sebanyak 25.349.916 penumpang.

    Adapun rinciannya yakni moda angkutan jalan sebanyak 5.531.198 penumpang, naik 19,88 persen dari 2024 yaitu 4.614.068 penumpang; moda kereta api sebanyak 8.293.362 penumpang, naik 3,24 persen dari 2024 yaitu 8.033.040 penumpang; moda angkutan laut 2.248.646 penumpang, naik 21,19 persen dari 2024 yaitu 1.855.544 penumpang.

    Selanjutnya, moda angkutan udara sebanyak 5.608.370 penumpang, naik 0,56 persen dari 2024 yaitu 5.576.737 penumpang; dan moda penyeberangan sebanyak 5.823.967 penumpang, naik 10,5 persen dari 2024 yaitu 5.270.527 penumpang.

    Kemenhub mencatat realisasi jumlah orang yang melakukan perjalanan dalam dan antarprovinsi se-Indonesia pada masa Lebaran 2025 mencapai sekitar 154,63 juta orang, turun 4,69 persen dibandingkan dengan realisasi 2024 yang sebanyak 162,2 juta orang.

    Meski begitu, jika dibandingkan hasil survei atau proyeksi, realisasi jumlah orang yang bepergian pada periode Lebaran 2025 lebih tinggi 5,6 persen. Sebelumnya, Kemenhub memperkirakan sebanyak 146,67 juta orang akan melakukan perjalanan pada Lebaran 2025.

    Dari sisi keselamatan, berdasarkan data Integrated Road Safety Management System Korlantas Polri, kecelakaan lalu lintas pada Angleb 2025 tercatat turun 34,31 persen yoy menjadi sebanyak 4.640 kecelakaan dibandingkan dengan Angleb 2024 sebanyak 7.064 kecelakaan.

    “Alhamdulillah, secara umum penyelenggaraan transportasi pada masa Angkutan Lebaran 2025 berjalan dengan lancar dan aman,” ucap Menhub.

    Dia mengapresiasi dan berterima kasih kepada semua pihak yang telah menyukseskan penyelenggaraan angkutan Lebaran 2025, baik kementerian/lembaga, pemerintah daerah, TNI-Polri, operator jasa transportasi, operator seluler, UPT Kementerian Perhubungan, asosiasi serta seluruh masyarakat Indonesia.

    Kementerian Perhubungan bersama pemangku kepentingan terkait telah mengeluarkan beberapa kebijakan pengaturan transportasi selama angkutan Lebaran 2025, di antaranya menginisiasi pemberlakuan Flexible Working Arrangement (FWA) untuk ASN dan pegawai BUMN.

    Selain itu, membatasi angkutan logistik 3 sumbu ke atas, menerapkan manajemen rekayasa lalu lintas bersama Korlantas Polri, menurunkan harga tiket pesawat ekonomi domestik, memberikan diskon tarif tol hingga menerapkan delaying system untuk mengurai kemacetan di Merak dan Bakauheni.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

  • Gaji PNS Naik 16 Persen di 2025 Fakta atau Hoaks? Begini Pernyataan Sri Mulyani

    Gaji PNS Naik 16 Persen di 2025 Fakta atau Hoaks? Begini Pernyataan Sri Mulyani

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) dikabarkan naik 16 persen di 2025. Namun hingga kini, itu hanya jadi kabar burung yang belum ditahu kebenarannya.

    Lalu, apakah benar atau tidak gaji PNS naik 16 persen di 2025?

    Menteri Keuangan Sri Mulyani angkat suara menanggapi hal itu. Ia mengatakan, hingga saat ini, tidak terdapat kebijakan resmi dari pemerintah terkait kenaikan gaji ASN maupun pensiunan sebesar 16 persen dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.

    “Tidak ada kebijakan kenaikan gaji PNS sebesar 16 persen dalam dokumen perencanaan anggaran negara saat ini,” tegas Sri Mulyani dilansir dari Jawapos Radar Kudus.

    Ia juga menyebutkan bahwa gaji PNS bulan Mei 2025 mendatang tentunya masih mengacu pada aturan lama yang masih berlaku, yakni PP Nomor 5 Tahun 2024.

    Sri Mulyani menerangkan bahwa tahun 2025 merupakan masa penting dalam agenda konsolidasi fiskal nasional pascapandemi.

    Dalam hal ini Pemerintah, telah menetapkan langkah penghematan anggaran hingga mencapai Rp306 triliun.

    Namun Sri Mulyani memastikan bahwa pembayaran gaji ASN akan tetap dilakukan secara penuh dan tepat waktu.
    Dengan garis bawah tanpa ada pengurangan akibat efisiensi anggaran.

    “Gaji PNS tetap dibayarkan penuh sesuai jadwal. Tidak ada pemotongan, dan tidak terdampak dari langkah penghematan anggaran,” jelasnya.

    Kepastian tersebut turut diperkuat oleh pernyataan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menilai bahwa struktur penggajian ASN masih berada dalam batas aman dan stabil sesuai kerangka fiskal 2025. (Arya/Fajar)